Negara: Uni Eropa

  • Prabowo Sumbang US Juta Untuk Aliansi Vaksin Gavi

    Prabowo Sumbang US$30 Juta Untuk Aliansi Vaksin Gavi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto pastikan komitmen Indonesia untuk menyumbang hingga US$30 juta untuk kebutuhan operasional aliansi Gavi.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Indonesia yang sekarang sudah pulih, kami merasa ingin turut membantu Gavi dalam pekerjaan selanjutnya dengan menyumbang US$30 juta,” tandas Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Chairman Gavi, José Manuel Barroso menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

    Berdasarkan pantauan, Budi dan Barroso tiba secara bersama sambil mengenalkan Chairman Gavi Itu

    “Ini bekas Presiden Uni Eropa, sekarang jadi Chairman-nya Gavi, yang bantu Indonesia 100 juta lebih dosis vaksin. Sekarang ingin menghadap Presiden, kebetulan ada meeting,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/12/2024).

    Kendati demikian, Budi tak membahas lebih lanjut terkait kedatangannya di Istana, tetapi dirinya mengamini akan ada audiensi.

    “Ini mengenai audiensi saja dari Gavi. Perihal memperkenalkan dan beliau kan bekas Presiden Uni Eropa,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Gavi awalnya dikenal sebagai Global Alliance for Vaccines and Immunisation. Aliansi ini telah berdiri sejak 2000.

    Pendirian Gavi ini diawali dengan kondisi hampir terhentinya program imunisasi secara internasional pada akhir 1990. Saat itu, hampir 30 juta anak di berbagai negara berkembang tidak diimunisasi secara lengkap terhadap penyakit mematikan, bahkan banyak yang tak diimunisasi.

  • Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    loading…

    Park Yong-han, Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow. Foto/Dok. SINDOnews

    Park Yong-han
    Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow

    KOREA UTARA telah mengancam tatanan keamanan di Asia Timur Laut dengan pengembangan senjata nuklir ilegal selama beberapa dekade. Korea Utara juga memasok senjata ke Rusia, yang menginvasi Ukraina, dan baru-baru ini mulai terlibat langsung dalam perang dengan mengirimkan pasukan khusus.

    Penyimpangan ini tidak hanya memperburuk ancaman di Eropa tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Asia Timur Laut. Ada berbagai alasan dan kebutuhan bagi Asia Timur Laut serta komunitas internasional yang berharap menjaga perdamaian untuk menghentikan penempatan pasukan Korea Utara dan solidaritas ilegal antara Korea Utara dan Rusia.

    Pada awal Oktober lalu, pasukan khusus Korea Utara mulai bergerak untuk membantu Rusia berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional pemerintah Korea Selatan mempresentasikan berbagai bukti bahwa Korea Utara telah memulai mempersiapkan pengerahan pasukan.

    Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan pada 23 Oktober bahwa ada bukti pasukan Korea Utara berada di Rusia. Hari berikutnya, pada 24 Oktober, Uni Eropa mengkritik penempatan pasukan Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Dan tindakan permusuhan tersebut akan memiliki konsekuensi serius. Pada hari yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penolakannya terhadap tambahan kekuatan militer di Ukraina.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut semakin dalam. Korea Utara tidak hanya menyediakan senjata kepada Rusia. Pada awal Agustus, puluhan pejabat militer dan perwira Korea Utara muncul di medan perang di Ukraina.

    Mereka mengunjungi lokasi peluncuran misil KN-23 yang disediakan Korea Utara untuk Rusia. Selain itu, kemungkinan dan kekhawatiran tentang penempatan pasukan telah muncul dalam berbagai cara karena hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin erat.

    Juni lalu, Korea Utara dan Rusia mengadakan pertemuan di Pyongyang yang menghasilkan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut memberikan dasar untuk dukungan militer dalam menanggapi tindakan agresi bersenjata secara bersama.

    Korea Utara mengungkapkan melalui media pemerintahnya bahwa Kim Jong-un telah mengamati pelatihan perang khusus pada bulan September. Diduga bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi saat Korea Utara mulai bersiap secara serius untuk penempatan pasukan.

  • ChatGPT Langsung Error Saat Ketik Nama Ini, Cek Alasannya

    ChatGPT Langsung Error Saat Ketik Nama Ini, Cek Alasannya

    Jakarta, CNN Indonesia

    Akhir pekan lalu, nama “David Mayer” menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Namun, yang menarik, nama tersebut justru tidak diakui oleh ChatGPT.

    Kejadian ini memicu rasa penasaran banyak orang di media sosial, terutama karena chatbot populer tersebut tampaknya “menolak” untuk menyebutkan nama tersebut.

    Para pengguna ChatGP, yang dikenal sebagai “wrangler chatbot” mencoba berbagai cara untuk memaksa chatbot itu mengetik “David Mayer”. Sayangnya upaya mereka berujung pada kegagalan.

    Jawaban dari ChatGPT bervariasi, mulai dari “terjadi kesalahan”, “saya tidak dapat memberikan tanggapan”, hingga hanya berhenti di kata “David”.

    Hal ini memicu berbagai spekulasi daring mengenai siapa sebenarnya David Mayer. Sebagian pengguna bahkan mengira bahwa Mayer mungkin telah meminta namanya dihapus dari sistem ChatGPT, berdasarkan aturan privasi tertentu.

    Namun, penjelasan akhirnya datang dari pengembang ChatGPT, OpenAI, yang menyatakan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kesalahan sistem.

    “Salah satu alat kami secara keliru menandai nama ini dan mencegahnya muncul dalam tanggapan. Hal ini tidak seharusnya terjadi, dan kami sedang bekerja untuk memperbaikinya,” ujar juru bicara OpenAI.

    Spekulasi liar di media sosial pun berkembang. Beberapa pengguna menduga bahwa David Mayer yang dimaksud adalah David Mayer de Rothschild, seorang anggota keluarga Rothschild yang sering menjadi subjek teori konspirasi.

    Namun Mayer de Rothschild membantah keterlibatannya dalam hal ini.

    “Saya tidak pernah meminta nama saya dihapus dan tidak pernah berhubungan dengan ChatGPT. Sayangnya, semua ini didorong oleh teori konspirasi,” ungkapnya, melansir The Guardian.

    Sementara itu, kesalahan tersebut juga dipastikan tidak ada hubungannya dengan mendiang Profesor David Mayer, seorang akademisi yang pernah dicurigai masuk daftar keamanan AS karena namanya sama dengan alias mantan militan Chechnya, Akhmed Chatayev.

    Meski demikian, beberapa pihak menduga masalah ini mungkin terkait dengan aturan privasi di Uni Eropa dan Inggris, khususnya dalam konteks GDPR (General Data Protection Regulation). OpenAI memiliki kebijakan privasi di Eropa yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dari produk mereka, dikenal sebagai “hak untuk dilupakan”.

    Namun, OpenAI menolak memberikan komentar apakah masalah “David Mayer” ini berkaitan dengan prosedur tersebut.

    Helena Brown, seorang mitra sekaligus spesialis perlindungan data di firma hukum Addleshaw Goddard, menjelaskan bahwa permintaan “hak untuk dilupakan” dapat diajukan terhadap siapa pun yang memproses data pribadi seseorang, termasuk alat kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT.

    “Menariknya, dalam kasus David Mayer, terlihat bahwa nama lengkap bisa sepenuhnya dihapus dari alat AI ini,” ujarnya.

    Namun, Brown juga menekankan bahwa menghapus semua informasi yang mampu mengidentifikasi seseorang sepenuhnya bisa menjadi tantangan besar bagi alat AI.

    “Volume data yang sangat besar serta kompleksitas alat GenAI menciptakan masalah kepatuhan privasi. Menghapus semua informasi terkait individu tidak sesederhana hanya menghapus nama mereka,” jelasnya.

    Ia juga mencatat bahwa banyak data pribadi yang digunakan untuk melatih model AI berasal dari sumber publik seperti internet. Hal ini membuat pelacakan dan penghapusan data pribadi secara menyeluruh menjadi tugas yang hampir mustahil dilakukan.

    Saat ini, OpenAI telah memperbaiki kesalahan terkait nama David Mayer. ChatGPT kini dapat merespons permintaan dengan menyebut nama tersebut. Namun, beberapa nama lain yang muncul di media sosial selama akhir pekan masih memicu respons seperti “terjadi kesalahan” ketika diketikkan ke dalam chatbot.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    RI Punya Sumber Duit Baru, Investor Asing Berebutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bisnis data center dalam negeri tengah dilirik banyak investor asing. Menurut Indonesia Data Center Provider (IDPRO), ini menjadi bukti nyata potensi ekonomi digital yang terus berkembang.

    “Ini menunjukkan meningkatnya minat investor asing terhadap industri pusat data di Indonesia merupakan bukti nyata akan potensi ekonomi digital Indonesia yang kian berkembang. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet aktif, Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tujuan strategis bagi investasi pusat data global,” kata Chairman IDPro, Hendra Suryakusuma kepada CNBC Indonesia, Rabu (4/12/2024).

    Dalam laporan Reuters, NeutraDC diincar dua nama investor ternama BDx Data Center dan Singtel. BDx merupakan perusahaan patungan dengan Lintasarta, sementara Singtel telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel setelah Telkom.

    Kedua perusahaan tertarik untuk membeli saham, NeutraDC yang merupakan anak perusahaan Telkom. Reuters melaporkan rencana penjualan itu akan menaikkan valuasi perusahaan lebih dari US$1 miliar.

    Proses negosiasi penjualan masih berlangsung sejak Oktober. Disebutkan Telkom berencana menjual 20%-30% saham NeutraDC.

    Menurutnya, fenomena ini menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem digital. Termasuk dalam hal infrastruktur digital yang ada di Indonesia

    “Sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan industri pusat data, IDPRO melihat peluang ini sebagai momentum untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan daya saing, dan memastikan kedaulatan data,” ucapnya.

    Ekosistem investasi juga bisa lebih kondusif dengan kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal. Ini terlihat dari kajian IDPro bersama regulasi on-shoring data di sejumlah negara.

    Saat ini, aturan yang berlaku di Indonesia hanya mewajibkan data publik dan data transaksi keuangan disimpan di dalam negeri.  

    “Kajian kami terhadap regulasi on-shoring data di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Australia, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung penyimpanan data lokal dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif,” tutur Hendra.

    Hendra juga menyampaikan beberapa strategi dari negara lain untuk menarik investasi asing. Misalnya, di Vietnam memiliki regulasi penyimpanan data lokal, sedangkan Malaysia memberikan insentif fiskal yang menarik dan memanfaatkan telekomunikasi yang sudah maju.

    Di Eropa, pemerintah setempat memberikan standar tinggi pada perlindungan data. Dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayah tersebut GDPR, yang meningkatkan kepercayaan global.

    Hendra menjelaskan Indonesia bisa mengadopsi langkah serupa. Seperti menjamin kepastian regulasi dan hukum dan memberikan insentif investasi.

    “Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, Indonesia dapat mengungguli negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang saat ini menjadi kompetitor utama dalam menarik investasi pusat data.,” jelas dia.

    (dem/dem)

  • Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Jakarta

    Para anggota parlemen Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada hari Rabu (04/12), sebuah tindakan yang membuat negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa (UE) itu makin terpuruk ke dalam krisis yang mengancam kemampuan legislatifnya untuk mengatasi defisit anggaran besar.

    Anggota parlemen dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri bersatu mendukung mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) Michel Barnier, dengan mayoritas 331 suara mendukung mosi tersebut.

    PM Prancis terancam mengundurkan diri

    Barnier kini harus mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, menjadikan masa jabatan pemerintahan minoritasnya selama tiga bulan itu sebagai yang terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis yang dimulai pada tahun 1958.

    Media Prancis melaporkan, Barnier akan menyerahkan pengunduran dirinya pada hari Kamis (05/12) pagi waktu setempat.

    Kubu sayap kiri dan sayap kanan mengecam Barnier karena menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk mengadopsi sebagian anggaran yang tidak populer tanpa pemungutan suara akhir di parlemen, di mana anggaran itu tidak mendapat dukungan mayoritas. Rancangan anggaran tersebut bertujuan menghemat sebesar €60 miliar (sekitar Rp1 kuadriliun) untuk mengurangi defisit besar.

    “Realitas (defisit) ini tidak akan hilang hanya dengan mosi tidak percaya,” kata Barnier kepada anggota parlemen sebelum pemungutan suara, seraya menambahkan bahwa defisit anggaran akan terus menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

    Tidak ada pemerintahan Prancis yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962. Macron mengawali krisis ini dengan mengadakan pemilu dadakan pada bulan Juni lalu, yang membuat parlemen terpolarisasi.

    Pemerintah runtuh, parlemen Prancis terpecah-belah

    Kekacauan politik Prancis juga semakin melemahkan UE yang sudah terguncang akibat runtuhnya pemerintahan koalisi Jerman, beberapa pekan sebelum Presiden Terpilih AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Prancis yang akan segera meninggalkan jabatannya, Sebastien Lecornu, memperingatkan bahwa gejolak ini dapat memengaruhi dukungan bantuan Prancis untuk Ukraina.

    Bahkan, Partai sayap kiri France Unbowed (LFI) menuntut pengunduran diri Macron.

    Jatuhnya karier politik Barnier ini justru disambut baik oleh pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang selama bertahun-tahun telah mencoba menggambarkan partainya, National Rally, sebagai calon pemerintahan yang siap memimpin.

    “Saya tidak mendesak Macron untuk mengundurkan diri,” katanya. “Tekanan terhadap presiden akan semakin besar. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan itu.”

    Tidak ada jalan keluar yang mudah dari krisis politik Prancis

    Prancis kini menghadapi masa ketidakpastian politik mendalam, yang sudah membuat investor di obligasi dan saham negara itu gelisah. Awal pekan ini, biaya pinjaman Prancis sempat melampaui Yunani, yang biasanya dianggap jauh lebih berisiko.

    Macron kini harus membuat pilihan. Istana Elysee mengatakan, presiden dijadwalkan akan berbicara kepada rakyat Prancis pada hari Kamis (05/12) malam waktu setempat.

    Tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Macron ingin segera menunjuk perdana menteri baru, dengan salah satu sumber menyebut, ia ingin melakukannya sebelum upacara pembukaan kembalinya Katedral Notre-Dame pada hari Sabtu (07/12), yang rencananya akan dihadiri oleh Trump.

    Perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama seperti Barnier dalam mengesahkan rancangan undang-undang, termasuk anggaran 2025, yang perlu diadopsi oleh parlemen yang terpecah-belah. Tidak akan ada pemilu parlemen baru sebelum bulan Juli.

    Sebagai alternatif, Macron dapat meminta Barnier dan para menterinya untuk tetap menjabat sebagai pemerintahan sementara, selagi ia mencari waktu untuk menunjuk PM yang mampu menarik dukungan lintas partai untuk mengesahkan undang-undang.

    Pemerintah sementara juga dapat mengusulkan undang-undang darurat untuk melanjutkan ketentuan pajak dan pengeluaran dalam anggaran 2024 ke tahun depan, atau menggunakan kekuasaan khusus untuk mengesahkan rancangan anggaran 2025 melalui dekrit, meskipun para ahli hukum mengatakan langkah ini adalah area abu-abu secara hukum dan biaya politiknya akan sangat besar.

    Derita ekonomi yang akan dihadapi Prancis

    Gejolak ini bukan tanpa risiko bagi Le Pen. Sekutu Macron mencoba menggambarkannya sebagai agen kekacauan, setelah partainya bergabung dengan kelompok sayap kiri untuk menjatuhkan Barnier.

    “Rakyat Prancis akan menilai keras keputusan yang akan Anda ambil,” kata Laurent Wauquiez, seorang anggota parlemen dari partai konservatif Les Republicains yang mendukung Macron, kepada Le Pen di parlemen.

    Sejak Macron mengadakan pemilu dadakan musim panas lalu, indeks pasar saham acuan CAC 40 Prancis (FCHI) telah turun hampir 10% dan menjadikan angka itu yang terburuk di antara negara-negara ekonomi utama Uni Eropa lainnya.

    Euro EUR=EBS menunjukkan sedikit reaksi terhadap dolar, dan diperdagangkan sekitar $1,05 (sekitar Rp16.600) per euro (sekitar Rp16.700), tetapi turun terhadap mata uang Eropa lainnya seperti franc Swiss dan pound Inggris.

    “Saya terkejut euro tidak banyak bergerak,” kata Nick Rees, analis senior pasar valuta asing di Monex Europe. “Ada dua kekuatan besar di Eropa, Prancis dan Jerman, yang keduanya saat ini kehilangan kekuatan.”

    Rancangan anggaran Barnier bertujuan mengurangi defisit fiskal dari proyeksi 6% dari output nasional tahun ini menjadi 5% pada 2025. Menjatuhkan pemerintahannya akan menjadi bencana bagi keuangan negara, kata Barnier.

    Le Pen tidak menggubris peringatan tersebut. Ia mengatakan partainya akan mendukung undang-undang darurat apa pun yang akhirnya mampu memperpanjang ketentuan pajak dan pengeluaran anggaran 2024 hingga tahun depan, untuk memastikan adanya pembiayaan sementara.

    kp/ha (Reuters)

    (ita/ita)

  • Kemendag Dorong Perluasan Pasar Ekspor Lewat CEPA

    Kemendag Dorong Perluasan Pasar Ekspor Lewat CEPA

    JABAR EKSPRES – Kementerian Perdagangan mendorong perluasan pasar ekspor melalui perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia, Budi Santoso menyebut bahwa langkah tersebut telah terealisasi. Salah satunya untuk membuka peluang ekspor menuju Amerika Utara, pihaknya telah menyelesaikan rancangan Indonesia-Kanada CEPA.

    “Saat ini Kementerian Perdagangan akan fokus untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara untuk memperluas potensi ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam kegiatan Ekspor Perdana Sepeda E-Bike PT Insera Sena di Sidoarjo, Selasa (3/12/2024).

    Melalui perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Budi berharap produk-produk unggulan Indonesia bisa menembus pasar Amerika Utara, setidaknya pada kuartal pertama 2026. Setelah perjanjian tersebut diresmikan pada awal 2026 mendatang.

    BACA JUGA:Cek Penerima Bansos KLJ Tahap 4! Dijadwalkan Mulai Cair ke Pemilik KTP Ini

    Ia juga menuturkan bahwa saat ini Kemendag tengah mendalami CEPA dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union (IEU) CEPA, serta Indonesia-Peru CEPA. Yang ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2025, dan diresmikan setidaknya pada pertengahan 2026.

    Selain itu, Budi juga menekankan upaya hilirisasi produk lokal menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Guna menekan angka impor produk mentah atau komponen dari luar negeri, serta meningkatkan lokal.

    Kemudian, sebagai upaya meningkatkan perekonomian negara, Budi meminta seluruh elemen baik pemerintah maupun pelaku industri agar menggunakan komponen produk lokal.

    Di sisi lain, pengamanan pasar dalam negeri serta peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga menembus pasar global, juga menjadi program kerja utama yang diseriusi Kemendag saat ini. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian.

    BACA JUGA:BREAKING NEWS: Terjadi Laka Lantas di Cadas Pangeran Kamis Pagi

    Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia memiliki nilai yang sangat besar sehingga perlu penguatan daya saing dari produk dalam negeri, agar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk lokal.

    Dengan demikian, akan berdampak pada pengurangan impor produk asing sehingga mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap produk asing.

    Selanjutnya, Kemendag huga mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar melalui kemitraan, sehingga produk UMKM dapat berkembang dan menembus pasar global.

  • 9 Update Panas Perang Arab: Warning Baru Israel-Rusia Perkuat Posisi

    9 Update Panas Perang Arab: Warning Baru Israel-Rusia Perkuat Posisi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Timur Tengah masih terus dialami ketegangan baru. Kali ini, ada dua perang besar yang terjadi di dunia Arab itu.

    Di Jalur Gaza Palestina dan Lebanon, saat ini Israel sedang menghadapi peperangan dengan milisi di dua negara itu, Hamas dan Hizbullah. Meski sebelumnya sempat sepakat melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah, namun banyak aksi saling serang yang melibatkan kedua pihak.

    Di sisi lain, di front lain, muncul perang baru di Suriah. Perang ini digemborkan oleh Kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menguasai kota Aleppo dari Pemerintah Suriah.

    Berikut perkembangan dua peperangan tersebut dikutip dari beberapa sumber, Kamis (5/12/2024):

    1. Israel Beri Warning Perluas Perang Lebanon

    Israel memberikan peringatan baru kepada milisi Lebanon Hizbullah dan Pemerintah Lebanon, Selasa (3/12/2024). Hal ini terjadi saat keduanya nampak melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati pekan lalu.

    Dalam pengumumannya, Israel mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Lebanon karena gagal melucuti senjata militan yang melanggar gencatan senjata. Negeri Zionis itu bahkan mengancam Pemerintah Lebanon akan kembali ke negara itu bila situasinya tidak bisa diatasi.

    “Jika kami kembali berperang, kami akan bertindak tegas, kami akan bertindak lebih dalam, dan hal terpenting yang perlu mereka ketahui: bahwa tidak akan ada lagi pengecualian bagi negara Lebanon,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz dikutip Channel News Asia yang melansir Reuters.

    “Jika sampai sekarang kami memisahkan negara Lebanon dari Hizbullah, tidak akan lagi (Israel hanya mundur).”

    Meskipun ada gencatan senjata minggu lalu, pasukan Israel terus melakukan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pejuang Hizbullah yang mengabaikan perjanjian.

    Pada Senin, Hizbullah menembaki sebuah pos militer Israel, sementara otoritas Lebanon mengatakan sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon. Satu orang lainnya tewas pada hari Selasa oleh serangan pesawat tak berawak.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setiap pelanggaran gencatan senjata akan dihukum, betapapun kecilnya. Menurutnya, perjanjian gencatan senjata bukanlah akhir dari perang, sehingga Tel Aviv masih mampu mengambil tindakan keras.

    “Kami menegakkan gencatan senjata ini dengan tangan besi,” katanya menjelang pertemuan kabinet di kota perbatasan Utara Nahariya. “Saat ini kami sedang dalam gencatan senjata, saya catat, gencatan senjata, bukan akhir dari perang,” tambahnya.

    2. AS-Prancis Turun Tangan di Lebanon

    Untuk tindak lanjut, Jenderal Amerika Serikat (AS) Jasper Jeffers dan Jenderal Prancis Guillaume Ponchin akan mengadakan pertemuan di Beirut dengan Pemerintah Lebanon pada Rabu. Salah seorang sumber mengatakan kedua jenderal itu akan mencoba mencari jalan keluar dari mekanisme gencatan senjata yang sejauh ini mandek.

    “Ada urgensi untuk menyelesaikan mekanisme tersebut, jika tidak maka akan terlambat,” ungkap salah satu sumber, mengacu pada peningkatan serangan Israel secara bertahap meskipun ada gencatan senjata.

    3. Israel Serbu Rumah Sakit Gaza

    Al Jazeera melaporkan bahwa Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya menjadi sasaran penembakan artileri dan tembakan oleh pasukan Israel.

    Pasukan Israel mengepung sekolah-sekolah Abu Tamam, yang menampung orang-orang yang mengungsi di pusat Beit Lahiya di Jalur Gaza Utara, seraya mencatat bahwa penduduk Beit Lahiya yang terkepung menghadapi bahaya serius karena meningkatnya penembakan.

    4. AS Marah ke Israel, Minta Ini

    Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, meminta Israel untuk menyelidiki tuduhan bahwa serangan udaranya telah menewaskan pekerja bantuan Save the Children dan World Central Kitchen di Gaza.

    Ketika ditanya tentang pembunuhan Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi yang berusia 39 tahun dalam serangan udara pada hari Sabtu di Khan Younis, Patel mengatakan Washington sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kematian tersebut.

    “Kami sangat marah, dan kami menginginkan informasi lebih lanjut tentang insiden ini,” kata Patel.

    “(Tentara Israel) perlu memberikan informasi tambahan tentang insiden ini,” tambahnya.

    5. Prancis Gandeng Saudi Buat Konferensi Palestina

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan menjadi ketua bersama konferensi tentang pembentukan negara Palestina pada bulan Juni.

    “Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama konferensi untuk kedua negara pada bulan Juni tahun depan,” kata Macron, mengacu pada Israel dan negara Palestina yang potensial.

    “Dalam beberapa bulan mendatang, bersama-sama kita akan memperbanyak dan menggabungkan inisiatif diplomatik kita untuk membawa semua orang di sepanjang jalan ini,” tambahnya.

    Meskipun Uni Eropa tidak mengakui negara Palestina, beberapa negara Eropa telah mengambil langkah-langkah tahun ini untuk mengakuinya, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.

    6. Israel Bunuh Penghubung Hizbullah-Suriah

    Pasukan Israel telah mengkonfirmasi di Telegram bahwa mereka telah membunuh seorang tokoh senior Hizbullah yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan tentara Suriah.

    “Rezim Suriah mendukung Hizbullah dan membiarkan organisasi tersebut memanfaatkannya untuk transfer senjata ke wilayah Lebanon, sehingga membahayakan warga Suriah dan Lebanon,” kata seorang juru bicara tentara Israel.

    Juru bicara tersebut menambahkan bahwa orang yang terbunuh tersebut merupakan tokoh penting dan aktif di Suriah. Tanpa menyebutkan nama jelas, juru bicara tersebut mengungkapkan kematian figur itu akan mencegah pembentukan organisasi teroris Hizbullah di Suriah serta penguatan Hizbullah di dalam negeri Lebanon.

    7. PBB Awasi Israel-Lebanon

    Pasukan penjaga perdamaian PBB mengatakan siap mendukung perjanjian apa pun yang akan mengakhiri kekerasan di ‘Garis Biru’ atau garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.

    “Kami akan terus memantau dan melaporkan pelanggaran resolusi 1701, dan mendesak semua aktor untuk mematuhi resolusi tersebut baik secara harfiah maupun semangat,” katanya pada X, merujuk pada resolusi PBB tahun 2006 yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan antara Hizbullah dan Israel setelah perang mereka sebelumnya.

    Kelompok tersebut menanggapi sebuah posting oleh Letnan Jenderal Aroldo Lazaro Saenz, kepala misi dan komandan pasukan UNIFIL, yang mengatakan bahwa ia bertemu dengan Duta Besar AS Lisa Johnson dan Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang mengawasi gencatan senjata yang ditengahi AS.

    “Kami membahas upaya untuk membantu memulihkan stabilitas dan dukungan pasukan penjaga perdamaian untuk kerja mekanisme tersebut,” katanya.

    8. Aktivis Yahudi Geruduk Parlemen Kanada

    Para aktivis Yahudi menyerukan Kanada untuk berhenti mengirim senjata ke Israel karena Israel terus mengebom daerah kantong Palestina tersebut. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan orang duduk di pintu masuk gedung parlemen di Ottawa, menyanyikan lagu-lagu dan meneriakkan, “Embargo senjata sekarang!”

    “Setiap bom yang dijatuhkan Israel di Gaza dan setiap rudal yang ditembakkan ke Lebanon mengandung kebenaran yang mengerikan: pesawat tempur dan helikopter serang yang menghancurkan warga sipil tidak dapat terbang tanpa ratusan komponen buatan Kanada,” kata Niall Ricardo dari Independent Jewish Voices Canada, salah satu penyelenggara protes tersebut, dalam sebuah pernyataan.

    “Ekspor senjata Kanada yang terus berlanjut dan dukungan diplomatik membuatnya terlibat dalam kekejaman ini.”

    9. Rusia-Iran Perkuat Posisi di Suriah

    Pemberontak Suriah terus mendesak pemerintah Bashar al-Assad dengan kemajuan signifikan di medan perang. Pada Selasa (3/12/2024), mereka berhasil mendekati kota besar Hama, menandai salah satu pergerakan terbesar dalam konflik ini sejak 2020.

    Langkah ini terjadi setelah mereka mengejutkan dunia dengan merebut Aleppo, kota terbesar di Suriah sebelum perang.

    Menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebagaimana dikutip Reuters, kelompok pemberontak telah merebut beberapa desa di utara Hama, termasuk Maar Shahur. Keberhasilan ini memberikan tekanan besar pada pasukan Assad yang telah menguasai Hama sejak pecahnya perang pada 2011.

    Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa bala bantuan militer telah tiba untuk mempertahankan kota ini. Namun, seorang sumber pemberontak mengonfirmasi bahwa mereka kini menghadapi pasukan milisi pro-Iran di luar Hama.

    Ketegangan juga meningkat karena sekutu utama Assad, yaitu Rusia dan Iran, bergerak untuk mendukungnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan kesediaannya mengirim pasukan jika diminta oleh Damaskus. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan diakhirinya “agresi teroris” di Suriah.

    Perdana Menteri Irak Shia al-Sudani juga menuding serangan udara Israel terhadap pemerintah Suriah sebagai faktor yang memperburuk situasi. Ia menegaskan bahwa Irak tidak akan menjadi “penonton pasif” dalam konflik ini.

    (luc/luc)

  • Perdana Menteri Prancis Mundur, Digulingkan Lewat Mosi Tidak Percaya

    Perdana Menteri Prancis Mundur, Digulingkan Lewat Mosi Tidak Percaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Prancis Michel Barnier, yang sebelumnya dikenal sebagai negosiator utama Uni Eropa dalam pembicaraan Brexit, harus menghadapi kenyataan pahit ketika pemerintahannya dijatuhkan dalam mosi tidak percaya yang bersejarah pada Rabu (4/12/2024) malam.

    Setelah hanya menjabat selama tiga bulan, Barnier kini tercatat sebagai Perdana Menteri Prancis dengan masa jabatan tersingkat sejak berdirinya Republik Kelima pada tahun 1958. Dirinya akan mengajukan pengunduran diri pada Kamis (5/12/2024).

    Barnier, yang dilantik oleh Presiden Emmanuel Macron pada September untuk memimpin pemerintahan minoritas setelah pemilu parlemen yang tidak menghasilkan mayoritas, menunjukkan ketenangannya di tengah situasi yang sulit.

    “Saya tidak takut,” ujar Barnier, beberapa saat sebelum parlemen memutuskan nasib pemerintahannya. “Saya jarang merasa takut dalam hidup politik saya,” tegasnya, dilansir AFP.

    Ketenangan ini juga terlihat dalam peran sebelumnya sebagai negosiator Brexit untuk Uni Eropa, di mana ia dikenal sebagai figur yang tegas, sopan, dan sangat dihormati oleh timnya.

    Perjalanan Karier

    Barnier memulai karier politiknya pada usia 27 tahun sebagai anggota parlemen dari wilayah Haute Savoie, kawasan pegunungan Alpen yang sering ia sebut sebagai asal usul pendekatan metodisnya dalam bekerja. Ia kemudian menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Komisaris Uni Eropa, sebelum kembali ke panggung politik nasional.

    Ketika diangkat menjadi Perdana Menteri, Barnier yang kini berusia 73 tahun menjadi yang tertua dalam sejarah modern Prancis, menggantikan Gabriel Attal yang berusia 35 tahun. Namun, meskipun memiliki pengalaman panjang, Barnier mengakui bahwa ia tidak tertarik mempertahankan jabatan tersebut dengan segala cara.

    “Menjadi Perdana Menteri adalah suatu kehormatan,” katanya dalam wawancara televisi sehari sebelum mosi tidak percaya. “Tetapi semua kemewahan kekuasaan? Saya tidak peduli dengan itu.”

    Keputusan Bersejarah

    Dalam mosi tidak percaya, partai-partai oposisi dari sayap kanan dan kiri berhasil menggulingkan pemerintahan Barnier. Ini menandai akhir yang dramatis dari jabatan perdana menteri yang singkat namun penuh tantangan.

    Seorang menteri dalam kabinetnya menyebut Barnier sebagai “inkarnasi stabilitas”, tetapi kritik juga muncul, dengan seorang anggota parlemen menggambarkannya sebagai “kekecewaan besar” dan “terlalu kuno”.

    Barnier juga dikenang karena bukunya, My Secret Brexit Diary: A Glorious Illusion, yang menyoroti pandangannya terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dalam buku tersebut, ia menulis, “Mereka (Inggris) tidak menyadari konsekuensi sebenarnya dari apa yang dipertaruhkan.”

    Setelah gagal mendapatkan nominasi dari partai sayap kanan The Republicans untuk menantang Macron dalam pemilu presiden 2022, Barnier sebagian besar menghilang dari panggung politik Prancis.

    Dalam pidatonya setelah mosi tidak percaya, Barnier menekankan bahwa ia ingin dikenang sebagai “seorang pria yang jujur, patriot, dan seorang Eropa sejati yang melayani negaranya dengan martabat”.

    (luc/luc)

  • Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan

    Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Budi Santoso menyatakan saat ini fokus untuk memperluas pasar ekspor melalui perjanjian kerja sama perdagangan dengan negara-negara asing.

    Budi mengatakan langkah tersebut telah terealisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan rancangan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk membuka peluang ekspor menuju Amerika Utara.

    “Saat ini Kementerian Perdagangan akan fokus untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara untuk memperluas potensi ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam kegiatan Ekspor Perdana Sepeda E-Bike PT Insera Sena di Sidoarjo, Selasa (3/12).

    Budi menilai perjanjian Indonesia-Kanada CEPA yang sudah dirampungkan tersebut bisa diresmikan pada awal 2026 sehingga produk-produk unggulan Indonesia bisa menembus pasar Amerika Utara setidaknya pada kuartal pertama 2026.

    Ia menjelaskan Kemendag juga sedang mendalami perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara (CEPA) dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union (IEU) CEPA serta Indonesia-Peru CEPA yang ditargetkan akan selesai pada kuartal pertama 2025 dan diresmikan paling lama pada pertengahan 2026.

    Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menekankan upaya hilirisasi produk dalam negeri Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia guna menekan angka impor produk mentah atau komponen dari luar negeri serta meningkatkan nilai ekspor produk dalam negeri.

    Budi meminta seluruh elemen baik pemerintah maupun pelaku industri untuk mengupayakan penggunaan komponen lokal demi meningkatkan perekonomian negara.

    Selain perluasan ekspor, ada dua program kerja utama lain yang menjadi fokus Kemendag untuk meningkatkan perekonomian.

    Kedua program tersebut merupakan pengamanan pasar dalam negeri serta peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mampu menembus pasar internasional.

    Budi menjelaskan bahwa pasar dalam negeri Indonesia memiliki nilai yang sangat besar sehingga perlu adanya penguatan daya saing dari produk dalam negeri agar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk lokal serta pengurangan impor produk asing yang mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap produk asing..

    Kemendag juga mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar melalui metode kemitraan sehingga produk-produk UMKM tersebut mampu berkembang dan menembus pasar internasional.

    Selain itu Budi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 40 Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang merupakan kantor perwakilan Kementerian Perdagangan untuk urusan promosi produk dalam negeri yang tersebar di seluruh dunia.

    Budi menjelaskan bahwa ITPC tersebut bisa dimanfaatkan para pelaku industri lokal untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat internasional.

    Sumber : Antara

  • Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

    Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada ‘stakeholder’ yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

    Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

    “Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia,” katanya.

    Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. “Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

    Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

    Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

    Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

    Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

    “Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia,” katanya.

    Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

    Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024