Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • China Mulai Berlomba-lomba Ekspor Mobil Hybrid

    China Mulai Berlomba-lomba Ekspor Mobil Hybrid

    Jakarta –

    Pabrikan China mulai beramai-ramai ekspor mobil hybrid di Eropa. Hal ini dilakukan untuk mengakali kebijakan tarif impor terhadap mobil listrik buatan China di Benua Biru.

    Produsen mobil China menargetkan bisa lebih banyak mengekspor mobil hybrid ke Eropa. Tak cuma itu, para produsen juga menargetkan bisa mengekspor lebih banyak model mobil hybrid ke Benua Biru tersebut. Langkah ini ditempuh pabrikan China untuk ‘mengakali’ skema tarif impor mobil listrik di Eropa.

    Dilansir Reuters, seperti diketahui belakangan Eropa memberlakukan tarif impor tinggi terhadap mobil listrik dari China. Pasalnya, tanpa tarif impor tinggi, mobil China kian membanjiri Eropa. Tapi tarif impor ini tak berlaku untuk mobil hybrid. Dengan cara ini, pabrikan ternama China, seperti BYD, membuka peluang baru untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah tersebut, demikian kata para analis

    Tak cuma BYD, pabrikan lain juga mulai melakukan peralihan produksi dan perakitan ke Eropa untuk menurunkan biaya terkait tarif impor tersebut.

    “Peningkatan ini didorong oleh OEM China yang beralih ke PHEV (plug-in hybrid) sebagai cara untuk menghindari tarif Uni Eropa yang baru untuk impor BEV (mobil listrik bertenaga baterai) dari China,” kata Murtuza Ali, seorang analis di Counterpoint Research.

    Murtuza memperkirakan ekspor mobil hybrid dari China ke Eropa akan tumbuh 20 persen tahun ini dan bahkan lebih cepat lagi tahun depan. Adapun Uni Eropa memberlakukan tarif hingga 45,3 persen untuk impor mobil listrik China dan telah berlaku pada akhir Oktober. Cara ini merupakan upaya untuk melawan subsidi yang dianggap tak adil dan menguntungkan pabrikan China.

    Di sisi lain, penjualan mobil di China tengah mengalami perlambatan karena kondisi perekonomian lokal menurun. Alhasil produsen mobil mulai mengalihkan strateginya untuk bertarung di pasar Eropa dengan lebih banyak mobil hybrid.

    Mobil hybrid yang mengusung kombinasi mesin konvensional dan baterai, kian populer karena dianggap lebih terjangkau ketimbang mobil listrik sepenuhnya. Dari Juli hingga Oktober, ekspor mobil hybrid ke Eropa pun meningkat pesat. Bahkan peningkatannya hingga tiga kali lipat menjadi 65.800 unit dari periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam data Asosiasi Mobil Penumpang China.

    (dry/din)

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.

  • Gaet Investor dari Eropa, Rosan Siapkan Jurus Ini

    Gaet Investor dari Eropa, Rosan Siapkan Jurus Ini

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pasar global dan merupakan partner yang tepat untuk bekerja sama dengan perusahaan internasional, termasuk dari Eropa.

    Hal ini disampaikan saat pidato kunci pada Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024, dengan tema Bridging Horizons: European Investment and Indonesia’s Path to a Sustainable Future di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pagi ini.

    Menurut Rosan Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat menarik bagi para investor global, terutama dari Eropa. Dengan keahlian, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki Eropa, serta potensi yang melimpah dan pasar yang dinamis yang ditawarkan Indonesia, kedua belah pihak memiliki peluang besar untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

    “Indonesia mewakili sekitar 41% dari populasi ASEAN dan 36% dari perekonomian ASEAN. Hal ini juga didukung oleh perekonomian yang terus berkembang dan demokrasi yang stabil. Kita juga sepakat akan men-set up EU Desk di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,” kata Rosan dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    “Selama ini hanya China Desk, Japan Desk, dan Korea Desk, sekarang kita set up EU Desk untuk sama-sama men-support. Ini adalah salah satu outcome dari pertemuan hari ini,” sambung Rosan.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang turut hadir dalam acara, menekankan bahwa Uni Eropa dan Indonesia bekerja bersama-sama untuk memperkuat perdagangan dan mengatasi tantangan global. Kemitraan ini didasari oleh nilai-nilai dan visi bersama yang memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga kontribusi secara global.

    Menurutnya Uni Eropa bersama lembaga-lembaga dan negara anggotanya, melalui pendekatan Team Europe, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

    “Melalui inisiatif-inisiatif utama seperti Global Gateway dan Just Energy Transition Partnership serta tujuan peningkatan Hubungan perdagangan dan investasi, Uni Eropa merasa terhormat dapat mendukung program-program prioritas Indonesia, menciptakan investasi transformatif yang akan membentuk masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi semua,” terang Denis.

    Ketua The European Business Chamber of Commerce (EuroCham) Indonesia Francois de Maricourt juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan Eropa atas komitmen mereka terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga turut memperkuat hubungan antara Indonesia dan Eropa dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif.

    “Dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, perusahaan-perusahaan Eropa di sini ingin menunjukkan komitmen mereka dalam penerapan praktik berkelanjutan global di Indonesia. Praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional mereka, tetapi juga mendukung tujuan Indonesia yang lebih luas untuk investasi berkelanjutan,” ucap Francois.

    Kegiatan Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024 ini merupakan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan EuroCham. Hadir di Indonesia sejak tahun 2004, EuroCham mewakili perusahaan-perusahaan anggotanya yang mencakup perusahaan kecil, menengah, dan besar yang berasal dari berbagai sektor industri dan negara Eropa.

    EuroCham juga secara aktif mewakili perusahaan anggota dalam dialog kebijakan yang berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, negara-negara Eropa secara konsisten menjadi salah satu sumber foreign direct investment (FDI) di Indonesia.

    Secara total, 52 negara menyumbang investasi senilai US$ 18,7 miliar pada periode 2019 hingga kuartal ketiga 2024. Investasi dari Eropa berada di posisi kelima terbesar asal investasi yang masuk ke Indonesia. Belanda, Perancis, dan Jerman merupakan 3 negara Eropa penyumbang tertinggi.

    (acd/acd)

  • Investor Eropa Lebih Naksir Energi Bersih RI Dibanding Nikel Cs

    Investor Eropa Lebih Naksir Energi Bersih RI Dibanding Nikel Cs

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Para pengusaha Eropa kurang tertarik berinvestasi pada nikel atau komoditas tambang lainnya meski Indonesia memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah.

    Mereka justru lebih melirik untuk berinvestasi di sektor energi bersih di Tanah Air.

    Ketua European Business Chamber of Commerce Indonesia Francois de Maricourt menegaskan fokus utama perusahaan Eropa saat ini bukan pada tambang nikel, melainkan pada proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai lebih sejalan dengan keunggulan mereka di bidang teknologi berkelanjutan.

    “Kami melihat banyak investasi, dan beberapa perusahaan Eropa telah berinvestasi dalam tambang nikel dan ekosistemnya. Namun, ini bukan kekuatan utama bisnis Eropa, jadi saya tidak berharap ada banyak investasi langsung dalam mineral kritis. Jauh lebih banyak di bidang seperti energi terbarukan atau FMCG atau teknik di mana perusahaan Eropa cukup kuat,” ujar Francois dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Senin (9/12).

    Ia juga menyebutkan sejumlah proyek energi terbarukan yang sudah berjalan di Indonesia, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) besar oleh perusahaan asal Perancis, Total Energy.

    Selain investasi, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa juga tengah mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi perdagangan kedua pihak.

    Francois berharap perjanjian ini bisa segera diselesaikan karena akan membuka peluang dagang lebih besar.

    “Saat ini, beberapa perusahaan di Indonesia sulit bersaing karena belum ada tarif khusus untuk perusahaan Indonesia karena CEPA belum ditandatangani. Kami sangat berharap akan ada kemajuan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-UE ini karena ini sangat mendukung aliran perdagangan dan investasi,” ucapnya.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menekankan energi terbarukan adalah masa depan ekonomi global. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor ini.

    “Kekayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat disentuh seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, dan karet, tetapi juga pada hal-hal yang tidak dapat disentuh, seperti energi terbarukan dari matahari dan panas bumi. Ini adalah masa depan, dan energi terbarukan akan mendatangkan investasi,” ungkap Denis.

    Di tempat yang sama, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyambut baik minat investasi di sektor energi terbarukan ini. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menarik investasi asing untuk memanfaatkan potensi energi bersih yang selamaini baru digunakan kurang dari 1 persen dari total potensi.

    “Kita juga ingin mendengarkan apa masukan mereka, pemikiran mereka supaya investasi yang potensi ini di clean energy yang mungkin selama ini penggunaannya baru kurang dari 1 persen di Indonesia dari potensi kita yang ada itu bisa kita aktivasi atau kita bisa tingkatkan secara cepat,” kata Rosan.

    “Kita bisa mengakselerasi pertemuan itu karena ini adalah bagian dari target kita untuk mencapai pertumbuhan 8 persen yang sudah direncanakan oleh Bapak Presiden (Prabowo),” pungkasnya.

    (lau/pta)

  • Profil Asma Al Assad, Istri Presiden Suriah yang Dikabarkan Kabur ke Rusia Bersama Anak-anaknya – Halaman all

    Profil Asma Al Assad, Istri Presiden Suriah yang Dikabarkan Kabur ke Rusia Bersama Anak-anaknya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, SURIAH – Dunia pernah terpikat dengan Asma Al Assad.

    Kecantikan  wanita asal Inggris ini dipuji di Timur Tengah setelah menikahi Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

    Namun kemudian dia dibenci setelah muncul perang saudara di Suriah 14 tahun lalu.

    Dia pernah digambarkan sebagai “mawar di padang pasir”, inti dari lingkaran gelap presiden Bashar al-Assad.

    Dan kini Asma Al Assad kembali jadi sorotan.

    Wall Street Journal, Minggu (8/12/2024) melaporkan Asma al-Assad  melarikan diri bersama ketiga anak mereka ke Rusia. mengutip keterangan pejabat keamanan Suriah dan pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya.

    Kedua saudara iparnya juga dilaporkan telah meninggalkan Suriah menuju Uni Emirat Arab.

    Ibu negara Suriah, Asma al-Assad.

    Sementara suaminya Bashar Al-Assad kini belum diketahui rimbanya.

    JPost mengabarkan dia juga kabur ke Rusia.

    Bashar al-Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke Rusia setelah 24 tahun berkuasa di Suriah.

    Kekuasannya kini direbut oleh kelompok pemberontak oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham yang telah menguasai hampir semua kota-kota besar di Suriah, termasuk Ibu Kota Suriah Damaskus.

    Sosok Asma Al Assad

    Asma Al Assad lahir di Inggris, 11 Agustus 1975.

    Dia merupakan keturunan Suriah tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di London barat.

    Asma Al Assad dituding ikut berperan dalam perang saudara di Suriah tahun 2011, dimana ribuan warga Suriah tewas kala itu.

    Saat itu, Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan asetnya.

    Asma Al Assad putri seorang ahli jantung Harley Street,  bersekolah di sekolah elite Inggris, teman-temannya memanggilnya Emma.

    Dia mendapat gelar dalam ilmu komputer di King’s College, London.

    Kemudian dia berkarier sebagai bankir investasi di City of London.

    Perempuan cantik ini seorang Muslim Sunni dan bertemu dengan Bashar Al-Assad saat sama-sama belajar di London.

    Mereka menikah pada tahun 2000.

    Kehidupan mereka pun penuh kemewahan.

    Pasangan itu memiliki tiga anak.

    Dikenal hidup glamor, Asma Al Assad senang dengan sepatu Christian Louboutin bertahtakan kristal dan gaun Chanel.

    “Dia sangat condong ke kiri. Dia tampak sangat cerdas dan sangat menghormati orang lain,” kata Gaia Servadio, seorang penulis dan sejarawan yang pernah bekerja dengan Assad.

    Di media Barat, dia awalnya digambarkan sebagai sosok yang cerdas, elegan, percaya diri, dengan “IQ tinggi” dan memiliki minat untuk membuka Suriah dengan dunia luar.

    Sebuah artikel yang bagus di majalah Vogue menggambarkannya sebagai “mawar di padang pasir” dan rumah tangganya sebagai “sangat demokratis”.

    Sementara itu, surat kabar Prancis Paris Match mengatakan dia adalah “elemen cahaya di negara yang penuh dengan zona bayangan” .

    Orang-orang terpesona oleh sikapnya yang berkelas, pandangan liberal, dan aksen Inggrisnya.

    Ia menerima Medali Emas dari Kepresidenan Republik Italia untuk pekerjaan kemanusiaan pada tahun 2008 dan memenangkan gelar doktor arkeologi kehormatan dari Universitas La Sapienza di Roma.

    Pertemuan di Inggris

    Dikenal sebagai Emma oleh teman-teman Inggrisnya, Asma Al-Assad  merupakan bintang yang sedang naik daun di JP Morgan.

    Saat itu dia bertemu Bashar, yang pernah belajar oftalmologi di London.

    Namun awal tahun 2000-an  dipulangkan untuk dipersiapkan menjadi presiden setelah kakak laki-lakinya, Basil, meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994.

    Mereka menikah pada tahun 2000. Kehidupan mereka pun penuh kemewahan.

    Mereka pernah makan malam dengan Angelina Jolie dan Brad Pitt di Suriah.

    Menurut Vogue, Tn. Assad bercanda “Brad Pitt ingin mengirim pengawalnya ke sini untuk datang dan mendapatkan pelatihan!”

    Namun, pihak klan Assad dilaporkan tidak menyukai Nyonya Assad, terutama karena asal usulnya yang merupakan Muslim Sunni.

    Assad terpilih sebagai presiden dengan 97 persen suara pada tahun 2000 setelah kematian ayahnya, Hafez al-Assad, yang telah memerintah Suriah dengan tangan besi selama beberapa dekade.

    Sebelum dimulainya pemberontakan tahun 2011, ada harapan Suriah bisa berubah. Warga Suriah melihat pilihan istrinya sebagai bukti bahwa keadaan akan berubah.

    Namun harapan tersebut pudar seiring dengan pemberontakan yang terjadi. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban tewas akibat pertempuran, Istri Assad perlahan menghilang dari pandangan publik.

    Sumber:  ABC/Reuters/BBC/Newsweek

  • Tentara Suriah Mundur dari Timur Sungai Eufrat, Pengepungan Damaskus Dimulai – Halaman all

    Tentara Suriah Mundur dari Timur Sungai Eufrat, Pengepungan Damaskus Dimulai – Halaman all

    Tentara Suriah Mundur dari Timur Sungai Eufrat, Pengepungan Damaskus Dimulai

    TRIBUNNEWS.COM – Faksi oposisi bersenjata Suriah pada Sabtu (7/12/2024), mengumumkan bahwa mereka telah memulai fase pengepungan ibu kota Suriah, Damaskus, Khaberni melaporkan.

    Komandan operasi militer koalisi faksi oposisi, Ahmed Al-Sharaa, julukan dari Panglima Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani  Al-Julani, memberikan instruksi bagi para petempur anti-rezim pemerintah Suriah untuk berfokus pada ibu kota, Damaskus.

    “Serahkan kota-kota yang telah dibebaskan kepada polisi, Damaskus sedang menunggu Anda,” kata Al-Julani, Sabtu.

    Adapun kementerian Pertahanan Suriah membantah penarikan pasukan militer dari daerah sekitar ibu kota.

    Di sisi lain, dalam sebuah postingan di Telegram, Hassan Abdel Ghani, seorang pemimpin faksi oposisi bersenjata, mengatakan, “Pasukan kami telah mulai menerapkan tahap akhir untuk mengepung ibu kota, Damaskus.”

    Kementerian Pertahanan Suriah menegaskan, “tidak ada kebenaran atas berita apa pun yang diterima mengenai penarikan unit angkatan bersenjata kami yang ada di seluruh wilayah Damaskus.”

    tentara suriah ()

    Rezim Suriah Mundur dari Timur Sungai Eufrat

    Dalam perkembangan terbaru, Pasukan rezim Suriah, di bawah Presiden Bashar al-Assad, dilaporkan menarik diri dari daerah-daerah utama di Suriah timur laut, termasuk pusat provinsi al-Hasakah dan distrik Qamishli.

    Kekosongan dari pasukan rezim Suriah ini membuat wilayah-wilayah itu kini di bawah kendali kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang jadi satu di antara bagian koalisi faksi oposisi anti-rezim Suriah.

    SDF diketahui memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG).
     
    SDF diketahui didominasi oleh YPG, yang merupakan cabang dari PKK. SDF merupakan persekutuan militer multi etnis yang bertempur dalam perang sipil Suriah. SDF bermitra dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.  

    Pasukan Demokratik Suriah (SDF) (Rudaw)

     Adapun YPG adalah sayap bersenjata dari PKK yang didominasi oleh suku Kurdi.

    YPG didirikan sebagai respons terhadap kerusuhan di kota Qamishli, Suriah pada tahun 2004. YPG memperoleh pengakuan internasional setelah memerangi ISIS selama perang saudara Suriah.  
     
    SDF memiliki hubungan dengan PKK yang diragukan karena Uni Eropa menggolongkan PKK sebagai organisasi teroris.

    Selain itu, Turki juga bermusuhan dengan pemerintahan suku Kurdi. Turki telah melakukan operasi militer untuk mengamankan perbatasannya dari YPG sejak tahun 2015.  

    “Pasukan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menarik diri dari pusat provinsi al-Hasakah dan distrik Qamishli di timur laut negara itu, timur Sungai Efrat, meninggalkan mereka di bawah pendudukan kelompok PKK/YPG,” tulis laporan Anews mengutip sumber-sumber lokal, Sabtu.

    Tentara rezim Suriah pada Jumat juga telah menarik beberapa pasukannya yang ditempatkan di provinsi Deir ez-Zor di timur negara itu yang berbatasan dengan Irak dan menyerahkan pusat provinsi kepada PKK/YPG.

    Langkah ini mengikuti lebih dari seminggu perkembangan dramatis di negara itu, dengan pasukan yang menentang Assad membuat keuntungan dengan mengorbankan pasukan rezim.

    Di tengah kemunduran bagi rezim Assad, kelompok PKK/YPG berusaha mengeksploitasi situasi keamanan yang tidak jelas.

    Hingga saat ini, situasi di lapangan masih dalam perkembangan.

     

     

  • Parlemen Eropa Tunda dan Lemahkan UU Anti-Deforestasi

    Parlemen Eropa Tunda dan Lemahkan UU Anti-Deforestasi

    Brussels –

    Laju penebangan hutan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di daerah tropis. Perluasan lahan pertanian tercatat menyebabkan hampir 90% deforestasi, menurut sebuah studi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO.

    Undang-undang anti-deforestasi UE alias EUDR bertujuan mencegah keterlibatan perusahaan Eropa dalam praktik deforestasi. Idenya adalah bahwa importir UE harus membuktikan rantai suplai mereka tidak berkontribusi pada kerusakan hutan, terutama untuk produk seperti kopi, cokelat, kulit, kertas, ban dan furnitur.

    Pelanggaran oleh perusahaan diancam denda hingga 4 persen dari omzet tahunan. Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari Kesepakatan Hijau Eropa, dinegosiasikan secara rinci selama beberapa tahun dan diadopsi oleh Parlemen Eropa pada bulan Desember 2022.

    Digembar-gemborkan sebagai terobosan dalam perang global melawan deforestasi, EUDR sedianya mulai berlaku pada bulan Juni 2023 dan akan berlaku efektif pada akhir tahun ini.

    Namun pada bulan Oktober lalu, menyusul desakan dari negara-negara di dalam dan luar UE, Komisi Eropa mengusulkan penundaan pelaksanaan selama 12 bulan. Bulan lalu, anggota parlemen UE tidak hanya memberikan suara mendukung penundaan, tetapi juga ingin melonggarkan regulasi dengan mengurangi wewenang pemeriksaan.

    Juru runding pemerintah negara UE dan anggota parlemen kini telah menyetujui kompromi yang meski mendukung penundaan, tapi tidak melemahkan ketentuan awal.

    Usai tercapainya kesepakatan di Parlemen Eropa, kepala negosiator UE Christine Schneider mengatakan “kami berjanji dan kami telah menepatinya.” Penundaan tersebut, tambahnya, “berarti bisnis, rimbawan, petani, dan otoritas akan memiliki waktu tambahan satu tahun untuk mempersiapkan diri.”

    Siapa paksakan penundaan EUDR?

    Dukungan terbesar datang dari Menteri pertanian dan lingkungan hidup, serta masyarakat, yang terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang asli. Namun setelah disahkan, beberapa kementerian pertanian, termasuk Austria, Republik Ceko, Finlandia, Italia, Polandia, Slowakia, Slovenia, dan Swedia, mulai menyerukan penundaan.

    Alasan yang diberikan adalah betapa komunitas bisnis belum siap karena sistem yang tidak memadai.

    “Tampaknya terutama beberapa negara anggota Eropa belum mengerjakan pekerjaan rumah mereka dalam mempersiapkan pemangku kepentingan, asosiasi industri, kamar dagang untuk implementasi undang-undang ini secara tepat waktu,” kata Nicole Polsterer, juru kampanye konsumsi dan produksi berkelanjutan di Fern, sebuah LSM perlindungan hutan internasional di Brussels menjelang pemungutan suara parlemen.

    Polsterer terlibat erat dalam pembentukan peraturan deforestasi UE dan mengatakan regulasi EUDR “tidak banyak berbeda dengan UU kayu UE yang sudah berlaku sebelumnya,” kata dia. Artinya, ketidaksiapan negara anggota bukan argumen untuk menunda pemberlakuan EUDR.

    Menurut Polsterer, Komisi Eropa seharusnya membantu negara-negara menerapkan regulasi tersebut dengan menyediakan perangkat digital. Perangkat ini bisa digunakan perusahaan untuk mengunggah hasil uji rantai suplai atau menunjukkan apakah negara bersangkutan memiliki risiko deforestasi yang tinggi, sedang, atau rendah.

    Namun, hingga pencoblosan di parlemen perangkat tersebut belum beroperasi penuh.

    “Dan sekarang memang agak terlambat bagi beberapa perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi undang-undang baru ini,” kata Polsterer, seraya menambahkan bahwa ada “solusi lain untuk masalah tersebut” selain menunda peluncuran secara keseluruhan.

    Schneider mengatakan penundaan akan memberi waktu untuk “menyelesaikan platform daring dan kategorisasi risiko dalam enam bulan, memastikan lebih banyak prediktabilitas di seluruh rantai pasokan.”

    Perjanjian kompromi tersebut memuat ketentuan untuk “penghentian darurat” jika sistem daring untuk perusahaan tidak beroperasi penuh pada akhir Desember 2025 atau jika klasifikasi negara tidak dipublikasikan setidaknya enam bulan sebelumnya.

    Produsen cokelat tuntut pengesahan

    Sejumlah kelompok industri, termasuk Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Serikat Pekerja Ternak dan Daging Eropa, serta perusahaan kayu besar AS, mengklaim bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan EUDR tepat waktu, atau tidak siap untuk mematuhinya.

    Pantai Gading dan Ghana adalah produsen kakao terkemuka di dunia, dan Eropa adalah pasar terbesar bagi kedua negara.

    Pantai Gading telah menyiapkan kartu identitas elektronik untuk petani yang membantu melacak biji kakao dari perkebunan ke pelabuhan ekspor. Hal ini memungkinkan mereka mengakses pembayaran elektronik sekaligus menjamin harga bagi petani untuk hasil panen berdasarkan peraturan UE yang baru.

    Ghana sejauh ini telah berhasil memetakan semua perkebunan dan petani kakao di dalam negeri, serta menyederhanakan sistem pengawasan dan sertifikasi untuk mengurangi biaya bagi petani kecil.

    Dengan keberhasilan di kedua negara, sekelompok 120 organisasi masyarakat sipil dan petani Ghana dan Pantai Gading baru-baru ini menulis surat kepada UE yang berisi kekhawatiran soal rencana penundaan EUDR. Beberapa raksasa di sektor kakao dan cokelat, termasuk Nestle, Mars Wrigley, dan Ferrero, juga menentang penundaan.

    “Penundaan ini hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan membahayakan investasi signifikan yang telah dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan penerapannya,” tulis mereka dalam surat terbuka.

    Dan Polsterer mengatakan bahwa perusahaan seperti produsen ban Michelin telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam sistem baru agar dapat mematuhi undang-undang tersebut pada akhir tahun 2024, dan telah menawarkan kontrak khusus dengan premi kepada para pemasok.

    “Jadi mereka siap. Dan mereka sekarang akan kehilangan keunggulan kompetitif ini jika undang-undang tersebut ditunda karena yang lain telat melewati batas waktu. Saya tidak berpikir ini menjadi pertanda baik bagi keamanan bisnis dan hubungan Eropa dengan mitra dagangnya,” katanya.

    Artikel ini awalnya diterbitkan pada 13.11.2024 dan diperbarui setelah pemungutan suara pada 14.11.2024 dan untuk menyertakan kesepakatan yang dicapai mengenai penundaan.

    Lihat juga video: RI-Malaysia Perkuat Komitmen Melawan Regulasi Deforestasi Uni Eropa

    (nvc/nvc)

  • Pilpres Rumania Dibatalkan 2 Hari Sebelum Digelar, Ada Apa?

    Pilpres Rumania Dibatalkan 2 Hari Sebelum Digelar, Ada Apa?

    Bucharest –

    Mahkamah Konstitusi Rumania memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) hanya dua hari sebelum pemungutan suara digelar. Putusan itu menyusul tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam mendukung kandidat sayap kanan yang dinilai pro-Moskow di pilpres Rumania.

    Presiden Rumania Klaus Iohannis yang pro-Uni Eropa, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024), mengatakan dirinya akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru yang muncul dari pemilu legislatif pekan lalu bisa dibentuk untuk menetapkan tanggal pilpres yang baru.

    Situasi terkini di Rumania ini berawal ketika pemerintah merasa keberatan dengan kemenangan capres sayap kanan, Calin Georgescu, dalam pilpres putaran pertama pada 24 November lalu. Hasil pilpres putaran pertama itu mengejutkan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa dan aliansi militer NATO.

    Pada Rabu (4/12) waktu setempat, kantor kepresidenan Rumania mendeklasifikasi dokumen-dokumen yang merinci tuduhan terhadap Georgescu dan Rusia, termasuk promosi media sosial “besar-besaran” dan serangan siber.

    Berdasarkan dokumen tersebut, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dan hasilnya memutuskan secara bulat untuk membatalkan seluruh proses pilpres demi memastikan “kebenaran dan legalitasnya”.

    “Proses tersebut dirusak sepanjang durasi dan pada semua tahap oleh berbagai penyimpangan dan pelanggaran undang-undang pemilu yang mendistorsi sifat bebas dan benar dari suara yang diberikan oleh warga,” jelas Mahkamah Konstitusi Rumani dalam putusannya pada Jumat (6/12).

    “Semua aspek ini mempunyai dampak yang sama yaitu mengabaikan prinsip-prinsip penting pemilu yang demokratis,” tegas putusan tersebut.

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

  • Apakah Prancis akan Terjerumus ke dalam Krisis Ekonomi? – Halaman all

    Apakah Prancis akan Terjerumus ke dalam Krisis Ekonomi? – Halaman all

    Presiden Emmanuel Macron membubarkan parlemen bulan Juni lalu setelah dalam pemilihan parlemen Uni Eropa partainya hanya memperoleh setengah dari jumlah suara yang diraup partai sayap kanan Rassemblement National, yang menempati posisi pertama.

    Macron lalu menunjuk Michel Barnier sebagai perdana menteri baru, sekalipun tidak ada dukungan mayoritas di parlemen.

    Pada hari Rabu (04/12) partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya dan menjatuhkan pemerintahan Barnier. Hal ini sekarang menyebabkan krisis pemerintahan di Prancis, dan dapat menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis ekonomi yang parah.

    Perekonomian Prancis sebenarnya tampak berjalan cukup baik akhir-akhir ini. Tahun ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,1 persen – sebagai perbandingan, perekonomian Jerman diperkirakan akan menyusut sebesar 0,2 persen. Angka inflasi juga berkisar dua persen – dua tahun lalu masih di atas lima persen. Tingkat pengangguran mencapai 7,4 persen – angka yang cukup baik untuk Prancis.

    Namun, angka-angka yang relatif positif ini tidak dapat menyembunyikan kelemahan mendasar dalam perekonomian Perancis, menurut Denis Ferrand, kepala lembaga penelitian ekonomi Rexecode yang berbasis di Paris. “Sejak 2019, perusahaan Prancis – dan Eropa – telah kehilangan daya saing yang signifikan dibandingkan dengan Cina,” katanya kepada DW. “Di Eropa, biaya produksi meningkat rata-rata 25 persen, di Cina hanya sebesar tiga persen.”

    Krisis struktural

    “Kami melakukan survei terhadap 1.000 pimpinan perusahaan kecil dan menengah di Prancis setiap kuartal mengenai perilaku investasi mereka – 45 persen ingin menundanya, 18 persen tidak berinvestasi sama sekali. Tren seperti ini sudah terlihat jelas pada awal tahun ini, tetapi pemilu parlemen yang lebih awal telah meningkatkan tren tersebut secara drastis,” kata Ferrand.

    Survei yang dilakukan perusahaan konsultan Inggris Ernest & Young (EY) terhadap 200 pimpinan perusahaan internasional pada pertengahan November lalu juga menunjukkan, sekitar setengah dari mereka telah mengurangi atau menunda rencana investasi di Prancis. Padahal menurut EY, Prancis telah menjadi negara Eropa yang paling banyak menarik investasi internasional sejak tahun 2019.

    Philippe Druon, pengacara kebangkrutan di firma hukum Paris Hogan Lovells, juga membenarkan sikap menahan diri para investor. “Saat ini sangat sulit menemukan pembeli bagi perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses kebangkrutan. Saat ini saya punya 60 kasus yang sedang dalam pengerjaan, dan ini merupakan jumlah yang sangat besar,” katanya kepada DW. “Jumlah kebangkrutan mendekati jumlah krisis keuangan internasional tahun 2008.” Menurut perkiraan, sekitar 65.000 perusahaan diperkirakan akan mengajukan kebangkrutan tahun ini – dibandingkan dengan sekitar 56.000 tahun lalu.

    “Ini juga merupakan efek mengejar ketinggalan – perusahaan sekarang harus membayar kembali pinjaman yang diberikan selama pandemi Corona – tetapi tidak hanya itu,” kata Philippe Druon. “Ini juga merupakan krisis struktural, misalnya di sektor otomotif dengan peralihan ke mobil listrik, tetapi juga di sektor real estate, di mana permintaan perkantoran berkurang setelah ada kerja dari rumah.” Selain itu, tingginya suku bunga di pasar modal akan membuat investasi menjadi lebih sulit untuk dibiaya.

    “Sebuah kesalahan besar”

    Setelah mosi tidak percaya berhasil menjatuhkan pemerintahan Barnier, anggaran dari tahun 2024 kemungkinan akan diterapkan untuk tahun depan. “Tetapi anggaran itu yang meningkatkan defisit anggaran kita sampai lebih dari enam persen,” kata Anne-Sophie Alsif, ekonom kepala di firma konsultan BDO.

    “Keputusan Macron untuk membubarkan parlemen adalah kesalahan besar – sekarang Prancis hanya bisa diperintah dengan membentuk pemerintahan koalisi, tapi itu tidak pernah dilakukan di Prancis. Situasi politik kami sangat tidak stabil,” ujar Alsif. Sejak tahun 1960-an, Prancis memang tidak mengenal pemerintahan koalisi.

    Christopher Dembik, penasihat investasi di perusahaan Swiss Pictet Asset Management cabang Paris, sebaliknya mengatakan, isu kebangkrutan Prancis terlalu berlebihan. “Adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa Prancis sedang menghadapi krisis keuangan,” katanya kepada DW. “Itu berarti Prancis tidak lagi mampu membiayai kembali utangnya – seperti Yunani pada tahun 2009.”

    Menurut dia, kecenderungan seperti itu belum terlihat di pasar keuangan: “Manajer dana investasi Amerika mengatakan kepada saya bahwa mereka telah lama memperhitungkan risiko politik dalam perhitungan mereka, dan spread – yaitu perbedaan suku bunga pada obligasi pemerintah 10 tahun dibandingkan dengan Jerman – sekitar 80 poin, Perancis hanya membayar bunga 0,8 poin persen lebih banyak dibandingkan Jerman.

    Namun, ekonom Dennis Ferrand kurang yakin bahwa negaranya tidak akan terjerumus ke dalam krisis keuangan. “Sejauh ini, Prancis selalu mengandalkan fakta, negaranya ‘terlalu besar untuk gagal’, yaitu terlalu besar bagi negara-negara Eropa lainnya untuk membiarkannya bangkrut,” katanya. “Tetapi Brussels perlahan-lahan kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan Prancis mengurangi utangnya.” Utang Prancis sekarang sudah lebih tinggi dari produk domestik brutonya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman