Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

    Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

    Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

    Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024. 

    Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

    “Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

    Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

    Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

    Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

    Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

    “Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

    Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

    Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

    Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

    Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

    Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

    Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

    Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

    Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

    Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

    Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

    Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

    Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

    Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.
     
    Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

    Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

    Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

    Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

    Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

    Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

    Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

    Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

    Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

    Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. 

    Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

    Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

    Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

    Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania. 

    Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

    Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

    Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

    Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

    Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

    Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

    Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

    Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

    Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen. 

    Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

    Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

    Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

    Solusi dua negara

    Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

    Status Yerusalem

    Perbatasan yang disepakati

    Nasib Pengungsi Palestina

    Solusi Dua Negara

    Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. 

    Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

    Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

    Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

    Pemukiman Israel

    Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

    Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

    Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

    Status Yerusalem

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

    Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

    Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

    Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

    Nasib Pengungsi Palestina

    Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

    Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

    Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

    Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

     

    (oln/rtrs/*)
     

  • Eropa: Langka Tenaga Kerja, Warga Suriah Malah Dituntut Pulang? – Halaman all

    Eropa: Langka Tenaga Kerja, Warga Suriah Malah Dituntut Pulang? – Halaman all

    Setelah ambruknya rezim Bashar Assad di Suriah pada 8 Desember silam, pemerintah Jerman bergerak cepat menangguhkan semua permohonan suaka dari pengungsi Suriah yang masuk.

    Hanya 36 jam setelah pemberontak Suriah membebaskan Damaskus, lebih dari 47.000 permohonan suaka dari warga Suriah ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam beberapa jam setelahnya, Prancis, Inggris, Italia, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya mengikuti langkah Jerman.

    Keputusan tersebut meningkatkan kegugupan di antara lebih dari 1,5 juta warga Suriah yang telah menetap di Eropa sejak perang saudara dimulai pada tahun 2011.

    Isyarat paling mengkhawatirkan datang dalam dari Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner, yang menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan program “pemulangan dan deportasi yang tertib ke Suriah.” Sejumlah politisi Jerman telah membuat seruan serupa jelang pemilihan umum dini.

    Pemerintahan negara Uni Eropa berkesan memanfaatkan momen penggulingan Assad untuk menjawab keresahan pemilih di masing-masing negara terhadap tingginya angka migrasi.

    Bahkan sebelum jeda diumumkan, lebih dari 108.000 kasus suaka dari warga Suriah masih tertunda di seluruh negara Uni Eropa pada akhir Oktober, menurut Badan Suaka Uni Eropa, EUAA.

    Keputusan cepat itu terlihat kontras dengan pembukaan perbatasan di tengah puncak krisis migran Eropa 2015/16. Saat itu, warga Jerman menyambut pengungsi Suriah di stasiun kereta api dengan botol air dan makanan.

    Tidak ada perbaikan cepat untuk Suriah

    Perkembangan di Eropa dinilai meresahkan, mengingat kekacauan yang masih berlangsung di Suriah. Saat ini, kelompok pemberontak terbesar, Hay’at Tahrir al-Sham, HTS, masih berkutat membentuk pemerintahan sementara.

    Tuntutan pemulangan warga Suriah di Eropa dinilai kontraproduktif, karena besarnya kebutuhan tenaga kerja dan tingginya tingkat pendidikan pengungsi Suriah.

    Anastasia Karatzas, seorang analis kebijakan di lembaga pemikir European Policy Center, EPC, di Brussels, mencatat bahwa Uni Eropa baru-baru ini meningkatkan upaya untuk mengembalikan lebih banyak pengungsi ke Suriah sebelum Assad digulingkan.

    “Ada kebutuhan mendesak di seluruh UE untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja, terutama pekerja migran ilegal. Namun, kini ada risiko bahwa memprioritaskan pemulangan pengungsi dapat mengaburkan prioritas lainnya,” kata Karatzas kepada DW.

    Integrasi warga Suriah ‘lebih baik dari yang diharapkan’

    Mengintegrasikan sejumlah besar pencari suaka (terdapat 972.000 pengugsi Suriah di Jerman), dalam waktu yang singkat merupakan tantangan bagi penduduk dan pemerintah. Namun, Philipp Jaschke, seorang peneliti pasar tenaga kerja di Institut Penelitian Ketenagakerjaan , IAB, di Nuremberg, menganggap integrasi di Jerman „berlangsung jauh lebih baik dari yang diharapkan.”

    “Para pengungsi meninggalkan Suriah secara tiba-tiba. Banyak dari mereka mengalami pengalaman traumatis saat melarikan diri. Ketika mereka tiba, mereka sebagian besar tidak siap untuk pasar tenaga kerja Jerman, dan ada banyak hambatan institusional,” kata Jaschke kepada DW.

    Rintangan tersebut termasuk penundaan yang lama untuk keputusan suaka, belajar bahasa Jerman, menyelesaikan studi, dan memperoleh kualifikasi yang diakui sebelum memasuki dunia kerja, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, prospek pekerjaan para pengungsi sering kali terbatas pada posisi yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi.

    Survei IAB menunjukkan bahwa di negara asal, lebih dari 90% warga Suriah bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan pelatihan kejuruan atau gelar universitas di Jerman. Ketika mereka tiba di Jerman, sekitar sepertiganya awalnya bekerja di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Enam tahun kemudian, seperempat dari mereka masih bekerja di posisi tersebut.

    Berbagai alasan tingginya pengangguran

    Hingga September 2024, sekitar 287.000 warga Suriah bekerja di Jerman, menurut laporan IAB yang diterbitkan pada 13 Desember lalu. Tingkat pekerjaan rata-rata mereka telah menurun karena banyak dari mereka yang baru tiba dan masih dalam tahap awal proses integrasi.

    Namun, semakin lama pengungsi tinggal di Jerman, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. IAB menemukan bahwa sekitar 61% pengungsi Suriah membutuhkan tujuh tahun sebelum bisa bekerja.

    Meskipun tingkat pengangguran resmi warga Suriah sebesar 37% jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran nasional Jerman sebesar 5,9% pada bulan November, faktor budaya dan faktor lainnya telah memainkan peran yang signifikan. Lebih banyak perempuan Suriah daripada laki-laki yang tidak bekerja. Banyak yang memegang peran keluarga tradisional di negara asal dan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Mereka juga lebih mungkin menjadi ibu bagi anak-anak kecil.

    Karatzas dari EPC mengatakan, diskriminasi dan “kesulitan terus-menerus dalam pengakuan keterampilan dan kualifikasi” adalah isu lainnya, merujuk pada Eropa secara keseluruhan.

    Warga Suriah isi kesenjangan di pasar tenaga kerja

    Di Jerman, hampir 30% pengungsi perempuan bekerja di sektor layanan sosial dan budaya, termasuk pendidikan dan pengasuhan anak. Satu dari 10 bekerja di sektor ritel. Lebih dari seperlima pengungsi laki-laki bekerja di bidang logistik atau manufaktur. Warga Suriah juga memiliki peran penting di sektor perhotelan, perawatan kesehatan, dan konstruksi, menurut IAB.

    “Sektor-sektor ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah,” kata Jaschke, dengan permintaan pekerja yang tinggi dan pasokan tenaga kerja yang relatif rendah. “Jadi, Jerman akan benar-benar rugi jika orang-orang ini pergi.”

    Mengenai pertanyaan tentang berapa banyak yang sekarang ingin kembali, survei yang dipimpin IAB baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 90% pengungsi kelahiran Suriah yang memasuki Jerman antara tahun 2013 dan 2019 menyatakan, mereka ingin tinggal secara permanen di Jerman. Namun, hal itu dapat berubah sebagai akibat dari perkembangan terbaru di Suriah.

    “Hampir 40% telah tinggal di sini sejak 2015 atau lebih lama. Mereka mencari nafkah di sini, membangun jaringan sosial, banyak yang membawa keluarga mereka, jadi kemungkinan besar banyak yang akan tinggal,” kata Jaschke kepada DW.

    Terlalu dini untuk bicarakan repatriasi?

    Mereka yang belum berintegrasi ke Eropa atau gagal mendapatkan pekerjaan, mungkin terdorong untuk pulang. Banyak lagi yang mungkin ingin membantu membangun kembali ekonomi Suriah dari perang saudara yang berlangsung hampir 14 tahun. Anggota parlemen konservatif Jerman Jens Spahn mengusulkan baru-baru ini, mereka harus ditawari dukungan untuk pulang dan berbicara tentang bonus relokasi sebesar €1.000 per orang, dan diangkut dengan pesawat sewaan pemerintah.

    Namun begitu, Frank Werneke memperingatkan terhadap upaya repatriasi skala besar. Ketua serikat pekerja jasa Jerman Verdi, itu berharap negara-negara UE akan “menanggapi situasi ini dengan kepala dingin.” Dalam wawancara dengan kantor berita Jerman DPA, Werneke mengatakan, penting bagi pemerintah transisi Suriah untuk terlebih dahulu menyusun “kondisi yang paling demokratis sebisa mungkin,” dengan mempertimbangkan kebutuhan banyak kelompok etnis dan agama di negara itu.

    Di tingkat Eropa, Karatzas khawatir bahwa sentimen anti-migran dapat memicu reaksi spontan dari banyak negara Uni Eropa dan memperingatkan mereka agar tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa.

    “Kebijakan perlu dibuat untuk memastikan pemulangan dilakukan dengan cara yang dikelola dengan baik, berdasarkan bukti dan data tentang kontribusi para pengungsi terhadap pasar tenaga kerja.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Uang Rp 4,2 Triliun Lenyap Seketika Buat Tebus Dosa Facebook

    Uang Rp 4,2 Triliun Lenyap Seketika Buat Tebus Dosa Facebook

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta didenda Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) senilai 251 juta Euro atau Rp 4,2 triliun. Perkaranya terkait pelanggaran keamanan Facebook yang terungkap pada September 2018 lalu.

    Kejadian tersebut terjadi pada Juli 2017, saat fitur ‘View As’ diluncurkan Facebook. Fitur itu memungkinkan pengguna bisa melihat laman akunnya seperti yang dilihat orang lain.

    Namun ternyata muncul bug yang memungkinkan aktor jahat bisa memberikan akses penuh ke Facebook pengguna. Bug itu memungkinkan mereka menggunakan fitur bernama Happy Birthday Composer untuk menghasilkan token.

    Token tersebut digunakan untuk mereka melakukan eksploitasi kombinasi fitur yang sama pada akun lain untuk mendapatkan akses tidak sah ke profil dan data pengguna lain.

    Kejadian tersebut berdampak pada 29 juta akun Facebook secara global. Sekitar 3 juta berasal dari Uni Eropa.

    Data yang berhasil dilanggar termasuk nama lengkap pengguna, email, nomor telepon, lokasi, tempat kerja, tanggal kelahiran, agama, jenis kelamin, kelompok pengguna bergabung dan data pribadi anak-anak.

    Atas dasar itu Meta dinyatakan melanggar aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Eropa, GDPR. Aturan itu mensyaratkan adanya pelaporan cepat dan komprehensif soal insiden keamanan utama.

    Terkait hal tersebut, juru bicara Meta Emily Westcott mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan memperbaiki masalah pada 2018. Termasuk memberitahu mereka yang terdampak.

    “Kami memiliki berbagai langkah di industri untuk melindungi orang di seluruh platform kami,” jelasnya, dikutip dari Tech Crunch, Rabu (18/12/2024).

    Sebelumnya DPC pernah menyeret Meta soal pelanggaran keamanan tahun 2019. Kabarnya ratusan juta password pengguna disimpan dalam plaintext di server perusahaan.

    Atas kejadian itu, DPC memberikan denda pada Meta sebesar 91 juta euro atau Rp 1,5 triliun.

    (fab/fab)

  • Rusia Masih Jadi Pemasok Utama LNG di UE, Kirim 701,5 Juta Euro pada Oktober 2024 – Halaman all

    Rusia Masih Jadi Pemasok Utama LNG di UE, Kirim 701,5 Juta Euro pada Oktober 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada bulan Oktober 2024, Rusia tetap menjadi salah satu pemasok utama gas alam cair (LNG) Uni Eropa (UE).

    Rusia mengirimkan LNG senilai 701,5 juta euro, menurut data statistik Eurostat dan perhitungan TASS.

    Angka ini merupakan yang tertinggi sejak November 2023.

    Impor LNG dari Rusia pada bulan Oktober, menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Nilai impor LNG Rusia meningkat 28 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 26 persen dibandingkan tahun lalu.

    Dengan kontribusi 21,2 persen dari total impor LNG Uni Eropa, Rusia mengungguli Amerika Serikat (19 persen) dan hanya kalah sedikit dari Aljazair (21,6 persen).

    Pembeli utama LNG Rusia pada bulan Oktober, antara lain adalah Prancis (366 juta euro), Spanyol (141,5 juta euro), dan Belanda (93,6 juta euro).

    Uni Eropa juga mengimpor gas pipa Rusia senilai 547,8 juta euro pada periode yang sama, yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2024.

    Pembeli utama gas pipa ini adalah Hongaria (231 juta euro), Yunani (150 juta euro), dan Slowakia (124 juta euro).

    Secara keseluruhan, Uni Eropa membayar total 1,3 miliar euro untuk gas Rusia pada bulan Oktober 2024, meningkat 6 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 21 persen dibandingkan tahun lalu.

    Pasokan gas dari Rusia menyumbang 21,2 persen dari total volume impor gas Eropa dari negara-negara di luar Uni Eropa.

    Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan pangsa 23,76 persen pada bulan September.

    Untuk periode Januari hingga Oktober 2024, Uni Eropa membayar lebih dari enam miliar euro untuk gas pipa Rusia dan 5,7 miliar euro untuk LNG Rusia.

    Impor Gas Rusia ke UE Masih Signifikan

    Dikutip dari Bloomberg, impor bahan bakar fosil Rusia ke Uni Eropa mencapai sekitar $1 miliar per bulan pada akhir tahun 2023.

    Angka ini turun signifikan dari puncaknya sebesar $16 miliar per bulan pada awal tahun 2022, menurut lembaga pemikir Bruegel di Brussels.

    Sebagian besar impor yang tersisa adalah gas alam.

    Rusia masih menyumbang 15 persen dari total impor gas Uni Eropa pada tahun 2023.

    Angka ini berada di belakang Norwegia dan AS, yang masing-masing menyumbang 30 persen dan 19 persen, serta di depan negara-negara Afrika Utara yang menyumbang 14 persen, menurut data dari Komisi Eropa.

    Sebagian besar gas Rusia tersebut, tiba melalui jaringan pipa yang melintasi Ukraina dan Turki.

    Di antara pembeli terbesar adalah Austria, Slowakia, dan Hungaria, yang ekonominya sangat bergantung pada bahan bakar tersebut.

    Konsumen energi besar termasuk Spanyol, Prancis, Belgia, dan Belanda juga masih mengimpor gas alam cair Rusia melalui tanker.

    Sebagian gas tersebut, akhirnya tercampur dengan sumber gas lain di jaringan pipa Eropa.

    Hal ini berarti gas tersebut, berpotensi dikirim ke Jerman, meskipun negara tersebut berjanji untuk menghindari gas Rusia.

    Keadaan Sekarang

    Rusia menyumbang kurang dari 10 persen konsumsi gas Eropa pada tahun 2023, turun dari lebih dari sepertiga sebelum tahun 2022.

    Norwegia telah menggantikan Rusia sebagai penyedia gas pipa terbesar di Eropa.

    Selain itu, berkat fasilitas baru untuk membongkar LNG, AS kini menjadi pemasok utama bahan bakar cair di Eropa.

    Eropa telah mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar fosil, sebagian karena beberapa industri mengurangi produksi atau beralih ke barang-barang yang kurang membutuhkan energi.

    Hal ini juga didorong oleh penghematan energi dan rekor pemasangan daya terbarukan.

    Krisis 2022 membuat pemerintah Eropa lebih bertekad untuk mempercepat penerapan energi yang lebih bersih.

    Akibatnya, pembangkit listrik tenaga gas dan batu bara telah turun dalam jumlah yang sangat besar, menurut perusahaan riset energi yang berpusat di London, Ember.

    Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya tenaga angin menghasilkan lebih banyak daya daripada gas.

    Permintaan gas Eropa 20 persen di bawah rata-rata sebelum krisis pada periode Januari-Agustus, menurut UBS Group AG.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Meta Didenda Irlandia Sebesar Rp 4,2 Triliun, Gara-Gara Apa? – Page 3

    Meta Didenda Irlandia Sebesar Rp 4,2 Triliun, Gara-Gara Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meta, induk dari Facebook, Instagram, dan Threads kembali tersandung masalah karenda dijatuhi denda oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Irlandia sebesar 251 juta euro atau Rp 4,2 triliun.

    Pihak Irlandia, mengatakan denda ini layangkan ke Meta setelah ditemukan kebocoran data pribadi Facebook pada 2018 memengaruhi 29 juta pengguna di dunia pada September 2018.

    Kebocoran data ini mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email, hingga nomor telepon pengguna.

    Dari jumlah tersebut, sekitar tiga juta data pengguna Facebook berasal dari Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa, mengutip South China Morning Post, Rabu (18/12/2024).

    Penyebab Kebocoran Data Facebook di 2018?

    Menurut laporan, kebocoran data Facebook terjadi karena pelaku kejahatan siber mengekspoitasi token pengguna Facebook.

    Meski Meta telah memperbaiki masalah tersebut, DPC menyimpulkan perusahana rintisan Mark Zuckerberg tersebut melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

    “Meta gagal mendokumentasikan fakta pelanggaran ini dan langkah-langkah diambil untuk memperbaikinya,” ungkap DPC.

    Meta mengatakan, mereka telah mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah tersebut dan memberi tahu pengguna Facebook terkena dampak kebocoran data Facebook itu.

    “Kami memiliki serangkaian langkah keamanan terdepan untuk melindungi pengguna di seluruh platform media sosial tersebut,” ucap perwakilan Meta. Namun, Meta berencana mengajukan banding atas keputusan DPC ini.

    Tahun ini, DPC juga telah menjatuhkan denda sebesar 91 juta euro kepada Meta pada September terkait dugaan penyimpanan kata sandi pengguna.

    Berkaca dari hal tersebut, ada baiknya pengguna untuk memperbarui kata sandi secara berkala, mengaktifkan authentikasi dua faktor, dan waspada terhadap aktivitas mencurigakan di akun media sosial.

  • HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah menyatakan bahwa mereka akan menjadi kelompok pertama yang membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan militer nasional.

    Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa semua unit militer harus diintegrasikan menjadi satu institusi.

    “HTS akan menjadi, jika Tuhan berkehendak, salah satu kelompok pertama yang mengambil inisiatif ini,” ujarnya.

    Abu Qasra juga menambahkan bahwa para pemimpin wilayah Suriah yang dikuasai oleh Kurdi, juga harus diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru negara tersebut.

    “Orang-orang Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah. Suriah tidak akan terpecah,” kata Qasra.

    Ia turut meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan udara di wilayah Suriah, terutama ketika pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan.

    “Kami menganggap serangan Israel di instalasi militer dan wilayah selatan Suriah sebagai tindakan yang tidak adil,” tegasnya.

    Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham Abu Hassan al-Hamwi difoto saat wawancara di kota pelabuhan Latakia, Suriah barat, pada 17 Desember 2024. (AFP)

    Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan instalasi militer yang digunakan oleh kelompok militan Hizbullah, dengan izin dari pemerintahan Bashar al-Assad.

    Namun, Israel juga dituduh melakukan perampasan tanah setelah tentaranya mengambil alih zona penyangga demiliterisasi di wilayah Suriah.

    Abu Qasra menambahkan bahwa HTS menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mencabut status HTS sebagai kelompok teroris.

    HTS memiliki akar sejarah dengan al-Qaeda di Suriah.

    Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, HTS telah berusaha memperbaiki reputasinya dan berulang kali berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas di negara tersebut.

    Jerman Ikuti Langkah Negara-Negara Lain untuk Membahas Masa Depan Suriah

    Diplomat Jerman baru saja mengadakan pembicaraan di Damaskus dengan pemerintahan transisi baru Suriah, yang dipimpin oleh kelompok HTS, pada Selasa (17/12/2024), dilansir DW.

    Jerman mengikuti langkah sejumlah negara lainnya yang berupaya membangun kembali hubungan dengan Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

    “Pembicaraan difokuskan pada proses transisi politik dan harapan kami mengenai perlindungan kaum minoritas serta hak-hak perempuan, demi mendukung pembangunan damai di Suriah,” kata Kantor Luar Negeri Jerman di Berlin.

    Selain pembicaraan tersebut, delegasi Jerman juga melakukan inspeksi awal terhadap gedung Kedutaan Besar Jerman di Damaskus, menurut pernyataan kementerian luar negeri negara tersebut.

    Dalam unggahan di media sosial X, kementerian itu menyatakan, “Assad telah berulang kali menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri di Suriah.”

    “Sekarang ada peluang untuk penyelidikan penuh dan penghancuran senjata kimia Suriah.”

    “Kami menyediakan dana tambahan untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan juga membahas hal ini hari ini dalam pembicaraan di Damaskus.”

    Tobias Tunkel di Damaskus (X Tobias Tunkel)

    Kunjungan ini dipimpin oleh utusan Jerman untuk Timur Tengah, Tobias Tunkel, dan perwakilan dari Kementerian Pembangunan Jerman.

    Pada Senin (16/12/2024), diplomat Inggris juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin HTS, Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Mohammed al-Jolani.

    Uni Eropa juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan membuka kembali perwakilan diplomatiknya di Damaskus, setelah melakukan kontak dengan kepemimpinan baru Suriah.

    “Kita harus melangkah maju dan melanjutkan keterlibatan langsung kita dengan HTS dan faksi-faksi lainnya,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pembicaraannya di Ankara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Namun, Iran masih menutup kedutaannya di Damaskus untuk sementara, dengan alasan persiapan terkait politik dan keamanan, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita ISNA.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Diplomasi Ekonomi dengan Para Dubes Eropa dan Amerika, Anindya: RI Terbuka Terhadap Investasi Asing – Halaman all

    Diplomasi Ekonomi dengan Para Dubes Eropa dan Amerika, Anindya: RI Terbuka Terhadap Investasi Asing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berkesempatan menyampaikan kebijakan luar negeri, khususnya ekonomi, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Duta Besar (Dubes) negara-negara Uni Eropa untuk Indonesia dan kemudian dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir. 

    “Hari Selasa ini bagi saya serasa Foreign Policy Day. Karena hari ini saya banyak bertemu dengan para Duta Besar negara-negara sahabat,” kata Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Anin menjelaskan pertemuannya dengan Dubes negara-negara Uni Eropa. 

    Dalam kapasitasnya sebagai Ketum Kadin Indonesia, Anin diundang makan siang bersama secara khusus oleh para Dubes yang digelar oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti. Diketahui, jamuan makan siang itu diadakan di Blue Terrace, Lobby Level, Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (17/12/2024) siang.

    Tak sampai acara jamuan makan siang selesai, Anin kemudian melanjutkan acaranya memenuhi undangan makan siang berikutnya dari Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kediaman Dubes Kamala Shirin di Jakarta Pusat.

    Dalam kesempatan makan siang dan bincang dengan para Dubes ini, Anin melakukan diplomasi ekonomi. Anin menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Presiden Prabowo, khususnya di bidang perekonomian, di mana beliau siap bekerja sama dengan semua negara, secara nonblok, adil, dan saling menguntungkan.

    “Indonesia dengan potensi besar baik mineral penting di dalam tanah, energi baru terbarukan di atas tanah, sampai keanekaragaman hayati, terbuka dan siap bekerja sama baik dengan Uni Eropa maupun Amerika (AS). Indonesia terbuka terhadap investasi asing yang masuk dan menjamin keamanannya,” jelas Anin.

    Anin menambahkan, karena dengan kerja sama ekonomi dan investasi ini, Indonesia dan negara-negara sahabat, khususnya Uni Eropa dan AS, dapat maju bersama guna mencapai kesejahteraan bersama.

    “Terima kasih para Dubes atas makan siang dan diskusinya. Semoga ini dapat memberi sumbangsih pada upaya kerja sama yang baik antara Indonesia dan Eropa maupun Amerika (AS),” demikian cuitan Anin dalam unggahannya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam jamuan makan siang dengan para Dubes negara-negara Uni Eropa di antaranya Dubes Swedia untuk Indonesia Daniel Blockert, Dubes Belgia untuk Indonesia Frank Felix, Dubes Rumania untuk Indonesia Dan Adrian Bălănescu, Dubes Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Doleček, Dubes Irlandia untuk Indonesia Pádraig Francis, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen, dan Dubes Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska.

    Kemudian Dubes Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay, Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Dubes Denmark untuk Indonesia Sten Frimodt Nielsen, Dubes Republik Siprus untuk Indonesia Nikos Panayiotou, serta Dubes Estonia untuk Indonesia YM Priit Turk.

  • Usia Pengguna Medsos Indonesia Bakal Dibatasi, Aturan Masih Digodok

    Usia Pengguna Medsos Indonesia Bakal Dibatasi, Aturan Masih Digodok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana menerapkan pembatasan usia pengguna medsos atau media sosial bagi anak di bawah umur sebagai bagian dari misi perlindungan masa depan anak Indonesia.

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perlindungan Anak hingga KPAI untuk mengkaji lebih dalam rencana pembatasan usia pengguna medsos tersebut.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menjadi pihak yang mendukung penuh wacana pembatasan usia pengguna medsos bagi anak di bawah umur.

    Ketua MUI Masduki Baidlowi mengatakan wacana pembahasan usia pengguna medsos itu bakal dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI yang rangkaiannya saat ini sedang berjalan.

    Hasil keputusannya, entah dalam bentuk taujihad (rekomendasi) atau dalam bentuk lain, akan difinalisasi dan diumumkan besok, Kamis (19/12).

    “Artinya pembatasan itu setuju, aturan pembatasan ya. Cuma berapa, umur berapa itu saya kira nanti itu menjadi pembahasan kita. Kalau Australia sudah mendahului [usia] 16 tahun, tapi kalau kita kan harus dibahas dulu itu,” kata Masduki di sela-sela Mukernas MUI di Hotel Sahid, Selasa (17/12).

    Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Molly Pratiwi mengatakan Komdigi dan beberapa lembaga negara terkait saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait pembatasan anak dalam menggunakan gadget atau gawai sebelum usia matang.

    Sehingga, mereka diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan gawai dan dapat membentuk karakter anak-anak yang menjadi aset berharga di masa depan.

    “Ini sedang kita pikirkan kira-kira di Indonesia cocok seperti apa? Kerana budaya Indonesia dengan Australia tentu berbeda. Jadi sabar saja, tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Molly dikutip dari Antara.

    Molly menjelaskan perlindungan kepada generasi muda memang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, demi terciptanya generasi unggul di Indonesia emas 2045 mendatang.

    Baginya, penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dapat menjadi bencana bagi generasi tersebut yang terpapar dengan konten-konten negatif untuk kehidupan mereka nantinya.

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendukung penerapan undang-undang untuk membatasi usia dalam mengakses medsos.

    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai saat ini dampak negatif dunia digital bagi mental dan perilaku anak sangat mengkhawatirkan.

    “Saya kira penting pembatasan itu, karena dampak negatif dunia digital terhadap mental, dan perilaku anak saat ini cukup mengkhawatirkan,” kata Aris seperti dikutip detikcom, Selasa (17/12).

    Aris mengatakan perlu kajian mendalam pada usia berapa anak bisa mengakses media sosial. Dia juga mendorong ditingkatkannya literasi digital kepada anak.

    “Batas umur perlu kajian mendalam, sebenarnya terpenting anak penguatan literasi digital,” tutur dia.

    “Literasi digital bisa melalui edukasi dan sosialisasi secara masif melalui lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan ruang publik lainnya,” pungkasnya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Fikarno Laksono mengatakan pihaknya masih mencermati usulan regulasi yang mengatur tentang batasan usia mengakses media sosial.

    Diskusi soal wacana tersebut muncul seiring kebijakan pemerintah Australia yang mengatur batas usia akses medsos.

    “Masih sekadar wacana yang sedang ramai dibahas di media. Saat ini DPR sedang reses, belum ada agenda rapat-rapat dahulu sampai mulai masa sidang yang berikutnya,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (17/12).

    Dave mengatakan posisi Komisi I DPR RI masih menunggu setiap usulan yang masuk termasuk tindak lanjut dari pemerintah. Dave menyebut pihaknya baru akan membahas konsep aturan ini jika pemerintah sudah sepakat.

    “Kita lihat gimana situasi nantinya, bilamana pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti, bisa kita bahas konsepnya apa ke depan,” kata politikus Golkar ini.

    Wacana pembatasan usia pengguna medsos sebenarnya bukan barang baru.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2020 menyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) terdapat usulan batasan usia untuk memiliki akun media sosial (medsos). Batasan usianya adalah 17 tahun.

    “Indonesia melalui RUU (PDP) ini mengusulkan batasannya 17 tahun, di bawah usia itu harus ada persetujuan dari orang tua. Orang tua harus terlibat,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, seperti dikutip Antara, Kamis (19/11/2020).

    Undang-undang tersebut akan mensyaratkan ada mekanisme identifikasi yang melibatkan orang tua ketika anak di bawah usia 17 tahun akan membuka akun media sosial. Jika mekanisme ini diterapkan, akan ada lebih banyak tahapan yang harus dilewati ketika anak di bawah batas usia membuka akun media sosial.

    Batasan usia ini merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa. GDPR menetapkan batasan usia 16 tahun anak dapat memberikan persetujuan, dan secara sah diakui, untuk masuk dunia digital.

    Di bawah usia itu, berdasarkan GDPR, harus ada persetujuan dari orang tua.

    Menurut Semuel, cara ini ditempuh agar ada keterlibatan dan komunikasi antara anak dan orang tua sebelum masuk ke ruang digital. Ia khawatir jika tidak ada persetujuan dari orang tua soal anak membuka akun media sosial, komunikasi antara anak dan orang tua akan terganggu.

    “Memang, ini akan menyulitkan, tapi, kalau tidak begitu, nanti terputus hubungan anak dengan orang tua karena anak membuat dunia sendiri, orang tua dunia sendiri,” kata Semuel.

    (rzr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Nilai Ekspor Jateng November 2024 Turun 2,25 Persen Secara Bulanan, Ini Penyebabnya

    Nilai Ekspor Jateng November 2024 Turun 2,25 Persen Secara Bulanan, Ini Penyebabnya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Nilai ekspor Jawa Tengah (Jateng) pada bulan November 2024 tercatat mencapai US$ 962,90 juta, mengalami penurunan sebesar 2,25 persen dibandingkan bulan Oktober 2024.

    Kepala BPS Provinsi Jateng, Endang Tri Wahyuningsih menyebutkan, penurunan ini terutama dipicu oleh turunnya ekspor nonmigas.

    “Penurunan ini lebih disebabkan karena turunnya ekspor nonmigas sebesar 3,75 persen. Sebaliknya, untuk ekspor migas naik cukup tinggi sebesar 59,10 persen,” kata Endang pada pemaparan secara daring, Senin (16/12/2024).

    Dibandingkan tahun lalu, nilai ekspor Jateng mengalami kenaikan sebesar 9,54 persen.

    Dia menjelaskan, kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan pada sektor migas dan nonmigas, di mana ekspor nonmigas meningkat sebesar 5,42 persen.

    “Sedangkan (sektor) migas naik lebih tinggi lagi, sebesar 3.557,84 persen,” lanjutnya.

    Berdasarkan sektor, tercatat, ekspor nonmigas menyumbang 96,13 persen dari total ekspor pada bulan November 2024.

    Sementara itu, kontribusi ekspor migas tercatat sebesar 37,31 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 19,23 persen dan sektor tambang sebesar 0,06 persen.

    Secara bulanan (month-to-month), pada November 2024, sektor pertanian, tambang, dan industri mengalami penurunan, sedangkan ekspor migas mengalami kenaikan yang signifikan.

    Rincian penurunan masing-masing sektor, pertanian sebesar 14 persen, tambang sebesar 57,14 persen, dan industri sebesar 3,49 persen.

    Dalam hal pangsa pasar, Amerika Serikat tetap menjadi tujuan ekspor terbesar bagi Jateng dengan kontribusi sebesar 40,11 persen dari total ekspor nonmigas.

    Diikuti oleh Jepang dengan 8,18 persen, Tiongkok 7,78 persen, serta diikuti negara-negara lain seperti Belanda, Korea Selatan, Malaysia, Jerman, India, Thailand, dan Australia.

    Untuk ekspor ke negara-negara ASEAN, kontribusinya mencapai 8,49 persen dengan nilai sebesar US$ 78,56 juta.

    Sementara ke Uni Eropa, pangsa ekspor Jateng sebesar 12,18 persen dengan nilai mencapai US$ 112,77 juta. (*)

     

  • KKP: Produk perikanan Indonesia diterima 140 negara sepanjang 2024

    KKP: Produk perikanan Indonesia diterima 140 negara sepanjang 2024

    Produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini menyatakan bahwa produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara selama periode Januari hingga Oktober 2024.

    “Produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional,” kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan, KKP telah memfasilitasi penerbitan 2.324 nomor registrasi unit usaha perikanan ke negara mitra tujuan ekspor sejak Januari hingga 16 Agustus 2024. Negara mitra dimaksud meliputi Uni Eropa dan Norwegia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, Eropa Timur, hingga Kanada.

    Selain itu, penerbitan 1.499 nomor registrasi untuk unit pengolah ikan (UPI) yang terdaftar di negara non-mitra melalui otoritas kompeten.

    “Nomor registrasi ini diperlukan pelaku usaha yang ingin menyasar pasar ekspor. Berdasarkan data kami, pada semester kedua 2024, produk perikanan telah diterima di 140 dari 190 negara anggota PBB,” ujarnya.

    Menurut dia, tingginya angka penerimaan hasil perikanan Indonesia di pasar global tak lepas dari penerapan sistem jaminan mutu yang ditandai dengan penerbitan sejumlah sertifikat berstandar internasional. Terdapat belasan ribu sertifikat dalam sembilan kategori yang diterbitkan sepanjang tahun ini.

    Dia merinci ribuan sertifikat tersebut meliputi sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebanyak 6.254 sertifikat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 2.575 sertifikat, Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal 3.515 sertifikat, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 269 sertifikat, Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 51 sertifikat dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) 32 sertifikat.

    Kemudian sertifikasi produk perikanan pasca panen yang terdiri dari Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) telah terbit 3.558 sertifikat, Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) 4.380 sertifikat dan terakhir layanan Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa terdapat sembilan sertifikasi terintegrasi dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sekaligus menjadi bagian dari sistem ketertelusuran (traceability) pada setiap rantai produksi.

    Dikatakannya, sebagai quality assurance BPPMHKP atau Badan Mutu telah memiliki kapasitas laboratorium untuk 34 jenis parameter mutu mulai dari kimia, mikrobiologi, parasit, uji molekuler hingga organoleptik.

    “Sembilan jenis uji laboratorium ini diantaranya mikrobiologi, parasit, logam berat, serta 1 jenis parameter bahan acuan yakni parasit. Kami menerapkan standar internasional dan ini dilaksanakan di 46 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Melalui layanan hulu-hilir tersebut memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan ekspor hasil perikanan.

    Ishartini menegaskan bahwa pihaknya baik di pusat maupun UPT, siap memberikan pendampingan yang diperlukan agar pelaku usaha bisa ekspor.

    “Alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat di semester II tahun ini terhadap Badan Mutu nilainya 93,53 atau sangat baik. Terimakasih atas kepercayaannya dan jangan ragu untuk datang ke UPT kami,” kata Ishartini.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan KKP mendukung program hilirisasi yakni dengan meningkatkan produksi perikanan di hulu yang bersumber dari perikanan tangkap maupun budidaya.

    Ia menyebutkan, hasil perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 7,5 juta ton, ikan budidaya 5,5 juta ton, sedangkan produksi rumput laut sebesar 9,2 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024