Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah negara Eropa semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih digempur habis-habisan oleh agresi brutal Israel.

    Dukungan ini terus meluas terutama setelah Israel melancarkan agresi ke Jalur Gaza, Palestina, pada 7 Oktober 2023 lalu dengan dalih memerangi milisi Hamas.

    Alih-alih memberangus milisi, pasukan Israel menggempur Jalur Gaza, dan tak jarang Tepi Barat Palestina, secara membabi-buta. Rumah sakit, sekolah, hingga kamp pengungsi warga Palestina tak luput dari bombardir Israel selama kurang lebih satu tahun terakhir.

    Hingga kini tercatat lebih dari 45.000 warga Palestina meninggal imbas agresi Israel yang dianggap banyak pihak di dunia, termasuk mahkamah internasional menjurus kepada kejahatan perang hingga genosida.

    Semula, negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutu lantang mendukung agresi Israel ke Gaza. Negara-negara itu beralasan Israel memiliki hak untuk membela diri imbas serangan milisi Hamas ke wilayahnya.

    Namun, belakangan sejumlah negara Barat mulai menjaga jarak dengan Israel bahkan mendesak menghentikan agresi karena korban sipil yang terus berjatuhan. Beberapa negara Eropa bahkan mulai mengaku kedaulatan negara Palestina tahun ini, sebuah langkah yang membuat Israel geram.

    Berikut daftar negara-negara Eropa yang semakin menunjukkan dukungan terhadap Palestina:

    1. Spanyol

    Spanyol baru-baru ini kian menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih diserang Israel.

    Sejumlah partai politik di Spanyol mendesak pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez mendesak agar menjatuhkan sanksi dan tindak tegas ke Israel.

    Partai tersebut terdiri dari mitra koalisi Sumar dan empat partai lain mencakup Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu dari Basque, dan Blok Nasionalis Galicia (BNG).

    Dikutip Al Jazeera, dalam surat yang dikirim ke parlemen pada Kamis (19/12), mereka menuntut “embargo militer penuh serta sanksi ekonomi dan politik ke Israel.”

    Para partai politik juga meminta PM Sanchez untuk meminimalisir hubungan bilateral Spanyol dengan Israel. Selain itu, Spanyol pada Mei lalu juga resmi mengakui kedaulatan negara Palestina.

    2. Norwegia

    Norwegia juga menunjukkan sikap tegas dukungan mereka ke Palestina dengan menolak bertanding dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Mereka berada dalam grup yang sama dengan Israel. Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia Liz Klaveness menyatakan mereka bakal berusaha keras untuk menekan pihak-pihak berwenang menjatuhkan sanksi ke Negeri Zionis.

    “Asosiasi Sepak Bola mendukung sikap Pemerintah Norwegia dan menuntut penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil yang tak berdosa di Gaza,” kata Klaveness, dikutip Safanews.

    Sama seperti Spanyol, Norwegia juga secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei 2024.

    Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan langkah itu sebagai tonggak sejarah bagi kedua negara.

    “Selama lebih dari 30 tahun, Norwegia telah menjadi pendukung kuat negara Palestina,” kata Eide, dikutip Time.

    Dia lalu berujar, “Hari ini, saat Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara, ini adalah tonggak sejarah hubungan Norwegia dan Palestina.”

    Eide meyakini pemerintah Palestina akan melanjutkan kerja keras reformasi dan meletakkan dasar bagi pemerintahan Tepi Barat dan Gaza setelah gencatan senjata.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    3. Irlandia

    Irlandia ikut secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei lalu.

    “Pemerintah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dan setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh antara Dublin dan Ramallah,” demikian pernyataan Irlandia.

    Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan pengakuan tersebut sama dengan menjaga harapan perdamaian tetap hidup.

    “Keputusan Irlandia ini adalah soal menjaga harapan tetap hidup,” kata Harris, dikutip Al Jazeera.

    Dia juga mengatakan satu-satunya cara Israel dan Palestina hidup berdampingan adalah solusi dua negara.

    Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional. Kerangka ini berisi pendirian dua negara yang saling berdampingan, hidup damai, mengakui kedaulatan, dan saling menghormati.

    Mulanya, Irlandia ingin mengakui Palestina jika solusi dua negara terwujud.

    “Namun kami telah melakukan langkah ini bersama Spanyol dan Norwegia untuk menjaga keajaiban perdamaian tetap hidup,” ungkap Harris.

    Dalam rapat Uni Eropa di Brussels pada Kamis (19/12), PM Harris bahkan menyindir blok tersebut karena bersikap standar ganda dalam menyikapi agresi brutal Israel ke Gaza dengan invasi Rusia ke Ukraina.

    Harris juga menegaskan negaranya sedang menggodok undang-undang yang akan mengembargo seluruh transaksi perdagangan dengan pihak Israel yang berasal dari daerah pendudukan di Tepi Barat Palestina.

    “Apa yang tidak akan terjadi adalah kami terhalang, saya secara pribadi tidak akan terhalang, begitu pula pemerintahan Irlandia saat ini atau berikutnya, untuk terus berbicara dan menyuarakan dukungan terhadap hukum internasional,” kata Harris seperti dikutip The Irish Times seperti dikutip Al Jazeera.

    “Saya sangat peduli dengan Eropa, tetapi kami belum melakukan cukup banyak. Kami jauh dari cukup dalam mengakhiri konflik (Palestina-Israel ini,” tambahnya.

    4. Armenia

    Armenia turut mengakui kemerdekaan Palestina pada Juni lalu.

    Mereka juga menentang kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.

    “[Armenia] menegaskan komitmen terhadap hukum internasional, kesetaraan bangsa, kedaulatan dan hidup berdampingan secara damai, Republik Armenia mengakui Negara Palestina,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Armenia, dikutip AFP.

    5. Slovenia

    Slovenia mengakui kemerdekaan Palestina usai debat panas di parlemen selama berjam-jam pada Juni lalu.

    Namun akhirnya 52 dari 92 anggota parlemen mendukung dekrit untuk mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Robert Golob mengatakan pengakuan Slovenia terhadap kemerdekaan Palestina menjadi harapan bagi warga Gaza.

    “Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan negara Palestina hari ini mengirim harapan ke warga Palestina di Tepi Barat dan di Gaza,” kata Golob dikutip Al Jazeera.

  • ‘Hadiah Perang’ Untuk Putin Hanya Sebuah Peta Rusia Terbaru, Tapi Bikin Barat Merasa Sangat Terancam – Halaman all

    ‘Hadiah Perang’ Untuk Putin Hanya Sebuah Peta Rusia Terbaru, Tapi Bikin Barat Merasa Sangat Terancam – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar konferensi pers akhir tahunnya belu lama ini.

    Ia membahas berbagai topik, terkait ekonomi, Ukraina, perangan dingin dengan AS dan sejumlah masalah lainnya.

    Semua topik tersebut sangatlah penting mengingat Rusia masih dalam sorotan dunia dalam peperangannya dengan Ukraina serta melibatkan negara-negara NATO dan Uni Eropa.

    Meski demikian ada hal yang menarik di luar dari penjelasannya tersebut. Sebuah layar yang membentang di belakang Putin muncul video sebuah peta baru Rusia.

    Selain itu, Putin menerima hadiah khusus dari unit Brigade Marinir Rusia selama acara tersebut. 

    Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengungkapkan peta “Rusia Baru”. Peta ini menunjukkan perubahan teritorial di tengah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. 

    Video tersebut memperlihatkan Putin sedang memperlihatkan peta tersebut, yang menyoroti klaim keuntungan strategis Rusia. 

    Peta baru tersebut menyebutkan bahwa wilayah Donbass yaitu oblast Luhansk dan Donetsk, serta Zaporozhye dan Kherson menjadi wilayah Rusia.

    Menurutnya peta itu akan terus berubah sesuai dengan hasil peperangan, Rusia terus mencaplok wilayah-wilayah di Ukraina.

    Ia juga memberikan hadiah dari para prajurit, yang melambangkan kepemimpinannya dan upaya militer yang sedang berlangsung. Putin menekankan bahwa situasi berubah dengan cepat. 

    Putin mengklaim bahwa pasukan Rusia merebut kembali wilayah setiap hari, tidak hanya dalam jarak yang dekat tetapi juga dalam kilometer persegi. 

    Hal ini, katanya, mengikuti pola di mana musuh maju, menderita kerugian, dan kemudian Rusia maju terus. Menurut Putin, pasukan Rusia akan terus mendorong musuh keluar. 

    Setelah ini, mereka akan menilai dan memulihkan daerah yang rusak. Ia memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan perumahan akan dibangun kembali. Sertifikat perumahan akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan rumah baru. 

    Putin menyebutkan bahwa 108 miliar rubel telah dialokasikan untuk upaya pemulihan. Pemerintah daerah akan bekerja selama liburan untuk mengatasi masalah perumahan. 

    Ia mengakui penderitaan masyarakat, terutama keluarga dengan anak-anak, akibat konflik. Meskipun mengalami kesulitan ini, Putin berjanji bahwa semuanya akan dipulihkan. 

    Peperangan di Donetsk yang masih berlangsung (Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina)

    Ia menjamin dukungan bagi mereka yang membutuhkan pembangunan kembali rumah mereka. 

    Video tersebut berfungsi sebagai pesan kekuatan dan tekad dari para pemimpin Rusia selama konflik yang sedang berlangsung ini.

    Sementara para pemimpin Eropa semakin membunyikan peringatan tentang kemungkinan agresi Rusia meluas ke luar Ukraina, dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa Presiden Vladimir Putin mungkin akan menargetkan negara-negara NATO berikutnya. 

    Seiring meningkatnya perang Rusia dengan Ukraina, ada peringatan bahwa ambisi Moskow dapat meluas ke bagian lain Eropa. 

    Pejabat penting Eropa, termasuk Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, telah secara terbuka membahas risiko konflik yang menyebar lebih jauh, dengan saran bahwa Rusia dapat menyerang negara-negara anggota NATO.

    “Kita harus siap berperang pada tahun 2029,” kata Pistorius dikutip dari Economist Time. 

    Kekhawatiran yang meningkat tidak terbatas pada Jerman, tetapi bergema di seluruh benua, terutama di Eropa Timur dan Negara-negara Baltik.

    NATO dalam Kewaspadaan Tinggi: Mempersiapkan yang Terburuk

    Prospek serangan Rusia terhadap NATO tetap menjadi ketakutan utama bagi banyak orang di Eropa. Pembingkaian Rusia atas perangnya dengan Ukraina sebagai perang proksi dengan NATO telah menambah kecemasan ini, terutama karena sayap timur NATO menghadapi ancaman langsung. 

    Seperti yang diceritakan kepada Newsweek, Profesor William Muck, pakar ilmu politik di North Central College, mengemukakan, “Tidak diragukan lagi bahwa Putin akan terus mengejar kepentingannya secara agresif di Eropa, dan khususnya Eropa Timur.” 

    Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong utama bagi Putin adalah perluasan NATO selama 25 tahun terakhir, seraya menambahkan, “Ia akan berupaya memanfaatkan celah apa pun untuk memajukan pengaruh Rusia di seluruh wilayah.”

    Kekhawatiran tentang invasi Rusia yang lebih luas diperkuat oleh pernyataan dari Swedia, anggota NATO baru-baru ini, yang telah bergabung dengan sekutu timurnya dalam meningkatkan kewaspadaan tentang potensi konflik. 

    Menteri Pertahanan Sipil Swedia Carl-Oskar Bohlin baru-baru ini menyatakan bahwa “perang dapat terjadi di Swedia,” sementara panglima tertinggi Swedia, Micael Bydén, mendesak rakyat Swedia untuk “mempersiapkan diri secara mental” untuk kemungkinan konflik. (Times of India/Economic Time)

  • PM Hungaria Siap Bertemu Zelensky Bahas Gencatan Senjata Natal Ukraina-Rusia

    PM Hungaria Siap Bertemu Zelensky Bahas Gencatan Senjata Natal Ukraina-Rusia

    JAKARTA – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban siap bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky selama KTT Uni Eropa yang sedang berlangsung di Brussels untuk membahas usulannya mengenai gencatan senjata Natal antara Ukraina dan Rusia.

    “Saya selalu siap untuk diskusi yang berarti,” kata Orban ditanya wartawan soal kemungkinan pertemuan dengan Presiden Ukraina dilansir TASS, Kamis, 19 Desember.

    Orban ditanya tentang hal ini dalam pidatonya di depan faksi Anggota Parlemen Eropa Patriots untuk Eropa, yang berlangsung sebelum pertemuan para pemimpin Uni Eropa.

    Menurut kantor berita MTI, Orban mengomentari inisiatif perdamaiannya dengan menyatakan “dalam politik, Anda harus menghadapi beberapa situasi yang rumit, namun terkadang proposal yang sederhana dan meyakinkan juga layak mendapat peluang.”

  • Profil Akhmad Kurbanov Pemb*nuh Bayaran yang Tewaskan Jenderal Senjata Kimia Rusia

    Profil Akhmad Kurbanov Pemb*nuh Bayaran yang Tewaskan Jenderal Senjata Kimia Rusia

    GELORA.CO – Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov tewas pada Selasa (17/12/2024) akibat ledakan bom yang disembunyikan dalam skuter listrik dekat pintu masuk gedung apartemennya di Moskow bagian tenggara. Asisten Kirillov, Ilya Polikarpov, juga turut tewas dalam serangan tersebut.

    Menurut Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB), bom tersebut diledakan dari jarak jauh. Ledakan tersebut terekam dalam video dari kamera yang terpasang di dalam mobil, memperlihatkan orang-orang berjalan keluar dari gedung dan kobaran api akibat ledakan.

    Melansir The Associated Press, seorang pejabat dari badan intelijen Ukraina (SBU) mengungkapkan bahwa mereka merupakan dalang di balik serangan tersebut. Secara anonim pejabat tersebut menyebut Kirillov sebagai penjahat perang yang sepenuhnya sah untuk dijadikan sasaran.

    Pada Rabu (18/12/2024), FSB mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang tersangka yang disebut sebagai warga negara Uzbekistan yang lahir pada tahun 1995. Menurut Kantor berita Tass dan RIA-Novosti, tersangka diidentifikasi bernama Akhmad Kurbanov.

    Menurut FSB, tersangka mengaku direkrut oleh layanan khusus Ukraina. Namun, belum ada kepastian di mana tersangka membuat pernyataan tersebut kepada pihak keamanan.

    Akhmadzhon Kurbonov 

    FSB juga menyatakan bahwa tersangka dijanjikan USD100.000 (sekira Rp1,6 miliar) dan pemukiman di negara Uni Eropa sebagai imbalan untuk membunuh Kirillov. Berdasarkan instruksi dari Ukraina, tersangka pergi ke Moskow, mendapatkan bom rakitan, menempatkannya di skuter listrik, dan memarkirkannya di pintu masuk gedung apartemen Kirillov.

    FSB juga menambahkan bahwa tersangka menyewa mobil untuk memantau lokasi dan memasang kamera yang menyiarkan langsung kejadian tersebut kepada petugasnya di kota Dnipro, Ukraina, dan meledakkan bom ketika Kirillov keluar dari gedung. Tersangka akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Laporan media Rusia mengatakan bahwa FSB melacak tersangka dengan mempelajari video dari kamera pengawas dan panggilan telepon seluler.

    Bagaimana tersangka direkrut belum dijelaskan oleh FSB. Namun, pejabat Kementerian Dalam Negari Rusia, Irina Volk, mengatakan kepada Tass bahwa tersangka akhirnya ditangkap di sebuah desa di wilayah Moskow.

    Lokasi penahanan dan jadwal persidangannya belum dapat diketahui secara pasti. Diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, untuk mendengarkan syarat-syarat penahanan pra-persidangan. Berdasarkan hukum Rusia, seseorang hanya dapat ditahan selama 48 jam sebelum keputusan pengadilan dibuat.

  • Zelensky Ngaku Butuh Kerja Sama AS-Eropa untuk Wujudkan Perdamaian

    Zelensky Ngaku Butuh Kerja Sama AS-Eropa untuk Wujudkan Perdamaian

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung perdamaian yang langgeng. Hal ini ia katakan saat bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak sebelum pelantikan Donald Trump.

    Dilansir AFP, Kamis (19/12/2024), Trump kembali ke Gedung Putih bulan depan setelah berjanji untuk segera mengakhiri konflik yang menurut NATO telah menewaskan lebih dari satu juta orang. Data ini terhitung sejak invasi Presiden Rusia Vladimir Putin tahun 2022.

    Pembicaraan ini semakin beralih ke cara-cara Eropa membantu menjamin gencatan senjata, dengan diskusi awal mengenai kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian suatu hari nanti.

    Namun, hanya ada sedikit hal spesifik dan Zelensky bersikeras bahwa langkah apapun untuk mengamankan perdamaian harus melibatkan kekuatan Amerika Serikat.

    “Saya yakin bahwa jaminan Eropa tidak akan cukup untuk Ukraina,” kata Zelensky setelah pembicaraan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa.

    Zelensky mengatakan bahwa ia mendukung inisiatif yang diusulkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk kemungkinan mengerahkan pasukan Barat — tetapi itu perlu dijabarkan.

    “Yang terpenting adalah ini bukan cerita yang dibuat-buat, kita butuh mekanisme yang efektif,” tambahnya.

    Kyiv dan sekutu-sekutunya di Eropa khawatir bahwa kembalinya Trump berarti Republikan yang mudah berubah itu dapat memangkas dukungan untuk militer Ukraina. Lalu memaksa Zelensky untuk membuat konsesi yang menyakitkan kepada Moskow.

    (azh/azh)

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • Meta Didenda Rp 4,2 T Karena Pelanggaran Data di Facebook

    Meta Didenda Rp 4,2 T Karena Pelanggaran Data di Facebook

    Jakarta –

    Komite Perlindungan Data Irlandia (IDPC) telah menjatuhkan denda sebesar 251 juta Euro atau Rp 4,2 triliun kepada perusahaan induk Facebook, Meta pada Senin, (16/12/2024).

    Denda ini muncul setelah dilakukan investigasi atas pelanggaran data pribadi pada platform Facebook pada tahun 2018 yang mengekspos jutaan akun.

    Investigasi tersebut menemukan beberapa pelanggaran aturan, yang dikenal sebagai Peraturan Perlindungan Data Umum.

    Selain itu terungkap bahwa para peretas mendapatkan akses ke akun pengguna dengan mengeksploitasi bug dalam kode platform yang terkait dengan fitur ‘View As’ yang memungkinkan mereka untuk mencuri kunci digital, yang dikenal sebagai ‘token akses’.

    Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan token akses pengguna dan mengambil alih akun-akun tersebut. Para hacker dapat masuk ke sekitar 29 juta akun Facebook pengguna global, termasuk tiga juta pengguna di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa.

    Mereka mendapatkan akses ke informasi seperti nama lengkap pengguna, alamat email, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, agama, dan data pribadi anak-anak.

    IDPC menganggap Meta bertanggung jawab karena tidak memiliki perlindungan data memadai saat merancang sistem pemrosesannya dan tidak mengungkapkan semua informasi tentang pelanggaran tersebut.

    “Tindakan penegakan hukum ini menyoroti bagaimana kegagalan untuk membangun persyaratan perlindungan data di seluruh siklus desain dan pengembangan dapat membuat individu terpapar pada risiko dan bahaya yang sangat serius, termasuk risiko terhadap hak-hak dasar dan kebebasan individu,” kata Wakil Komisaris DPC, Graham Doyle sebagaimana dikutip detiKINET dari Engadget, Rabu (18/12/2024).

    “Dengan mengizinkan pemaparan informasi profil yang tidak sah, kerentanan di balik pelanggaran ini menyebabkan risiko besar penyalahgunaan jenis data ini,” sambungnya.

    Menanggapi denda tersebut, juru bicara Meta mengatakan akan mengajukan banding

    “Keputusan ini berkaitan dengan insiden tahun 2018. Kami mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah segera setelah diidentifikasi, dan kami secara proaktif memberi tahu orang-orang yang terkena dampak serta Komisi Perlindungan Data Irlandia. Kami memiliki berbagai langkah terdepan di industri untuk melindungi orang-orang di seluruh platform kami,” kata Meta.

    Ketika pertama kali mengungkapkan masalah ini, Facebook mengatakan ada 50 juta akun pengguna terkena dampaknya. Namun jumlah sebenarnya adalah sekitar 29 juta, termasuk 3 juta di Eropa, kata pengawas Irlandia.

    Meta mengatakan bahwa setelah menemukan bug tersebut, mereka memberi tahu FBI dan regulator di AS dan Eropa. Peretasan ini melibatkan tiga bug yang berbeda dalam fitur ‘View As’ Facebook, yang memungkinkan orang melihat bagaimana profil mereka terlihat oleh orang lain.

    Serangan tersebut kemudian berpindah dari satu teman Facebook pengguna ke pengguna lainnya. Kepemilikan token-token tersebut akan memungkinkan penyerang untuk mengontrol akun-akun tersebut.

    (jsn/jsn)

  • Turki dan Lebanon Akan Kerja Sama usai Penggulingan Assad, Erdogan: Era Baru Telah Dimulai di Suriah – Halaman all

    Turki dan Lebanon Akan Kerja Sama usai Penggulingan Assad, Erdogan: Era Baru Telah Dimulai di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya dan Lebanon akan bekerja sama mengenai Suriah.

    Kerja sama itu dilakukan setelah penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad awal bulan ini.

    “Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kami harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” ungkap Erdogan dalam konferensi pers, bersama Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati, Rabu (18/12/2024), dilansir The Guardian.

    “Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan,” jelas Erdogan.

    Ia menambahkan, pembangunan kembali Suriah di perbatasan akan menjadi prioritas mereka, karena kepemimpinan sementara Suriah berupaya membangun kembali infrastruktur setelah 14 tahun konflik dan sanksi yang melumpuhkan.

    Erdogan berharap Uni Eropa akan mendukung pemulangan warga Suriah yang meninggalkan negara itu selama perang saudara.

    Diketahui, jutaan warga Suriah melarikan diri ke Turki untuk mencari perlindungan, dengan mayoritas tinggal di Istanbul, Gaziantep atau Sanliurfa.

    Lebanon juga merupakan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Suriah.

    “Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” tambah Erdogan.

    Pemerintahan yang ‘Inklusif’ Diperlukan di Suriah

    Pada Selasa (17/12/2024), Erdogan mengatakan bahwa pemerintahan yang inklusif diperlukan di Suriah.

    Erdogan juga meminta Uni Eropa untuk mendukung pemulangan warga Suriah yang melarikan diri selama perang saudara selama 13 tahun di negara itu.

    “Kami telah melihat bahwa kami sepakat tentang pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah,” kata Erdogan pada konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Ankara, dikutip dari Arab News.

    Negara-negara Barat secara bertahap membuka saluran bagi otoritas baru di Damaskus yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), meskipun mereka terus menunjuknya sebagai kelompok teroris.

    Erdogan mengatakan tidak ada tempat bagi organisasi teroris di wilayah tersebut, merujuk secara khusus pada kelompok militan Daesh dan Kurdi.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya telah menyoroti pentingnya proses transisi yang inklusif di Suriah.

    PBB: Satu Juta Warga Suriah Mungkin Kembali

    Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar satu juta orang akan kembali ke Suriah pada paruh pertama tahun 2025, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Assad melarikan diri dari Suriah, saat pasukannya meninggalkan tank dan peralatan lainnya dalam menghadapi serangan kilat yang dipelopori oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), yang mengakhiri lima dekade pemerintahan represif oleh keluarga Assad.

    Pemerintahan tersebut ditandai dengan pemenjaraan dan pembunuhan massal terhadap para tersangka pembangkang, dan hampir 14 tahun perang saudara yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang meninggal dan memaksa setengah dari populasi tersebut meninggalkan rumah mereka.

    Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan telah mendorong banyak orang untuk mulai kembali ke negara mereka yang dilanda perang.

    “Kami telah meramalkan bahwa kami berharap dapat melihat sekitar satu juta warga Suriah kembali antara Januari dan Juni tahun depan,” kata Rema Jamous Imseis, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara untuk badan pengungsi PBB UNHCR, seperti diberitakan Arab News.

    Ia mengatakan perkembangan terkini telah membawa “sejumlah besar harapan bahwa krisis pengungsian terbesar yang kita alami di planet Bumi akhirnya akan terselesaikan.”

    Namun, ia menekankan bahwa “kita juga harus mengakui bahwa perubahan rezim tidak berarti bahwa krisis kemanusiaan yang sudah ada di sana telah berakhir.”

    Menunjuk pada “tantangan besar,” ia meminta negara-negara yang telah menampung jutaan pengungsi Suriah untuk menahan diri dari memulangkan mereka dengan tergesa-gesa.

    “Tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke Suriah dan hak warga Suriah untuk mempertahankan akses ke suaka harus dipertahankan,” papar Imseis.

    Pejuang pemberontak Suriah merayakan di Menara Jam di jantung kota Homs pada 8 Desember 2024, setelah pasukan pemberontak memasuki kota ketiga Suriah. (AFP/AAREF WATAD)

    Hampir segera setelah jatuhnya Assad, sejumlah negara Eropa mengatakan mereka akan membekukan permintaan suaka yang tertunda dari warga Suriah.

    Sementara, partai-partai sayap kanan telah mendesak deportasi pengungsi kembali ke Suriah.

    “Apa yang kami katakan kepada pemerintah yang telah menangguhkan proses suaka adalah harap terus hormati hak untuk mengakses wilayah, untuk mengajukan klaim suaka,” kata Jamous Imseis.

    “Orang-orang tidak bisa begitu saja, setelah 14 tahun mengungsi, mengemasi tas dalam semalam dan kembali ke negara yang telah hancur karena konflik.”

    “Beri kami dan para pengungsi Suriah waktu untuk menilai apakah aman untuk kembali. Masih terlalu dini untuk melihat seberapa aman nantinya,” terang Jamous Imseis.

    Pada saat yang sama ketika banyak orang kembali ke Suriah, Jamous Imseis menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah menjadi pengungsi baru di Suriah dalam tiga minggu terakhir.

    “Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” ungkapnya.

    Ia pun menyoroti bahwa ada juga kebutuhan untuk mengevaluasi ulang siapa yang berisiko di Suriah yang telah berubah secara radikal.

    “Profil risiko yang ada sebelum 8 Desember mungkin tidak lagi memerlukan tingkat perlindungan yang sama, atau tidak memiliki ancaman atau ketakutan yang sama terhadap pelanggaran hak-hak mereka, sedangkan sekarang dengan perubahan rezim ini, kita memiliki kelompok rentan lain yang muncul dalam proses tersebut,” imbuh dia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Uni Eropa Mulai Investigasi TikTok, Ada Apa?

    Uni Eropa Mulai Investigasi TikTok, Ada Apa?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Eropa membuka proses investigasi formal terhadap perusahaan media sosial TikTok. Apa alasannya?

    Uni Eropa menilai TikTok gagal membatasi campur tangan dalam pemilihan umum, terutama dalam pemungutan suara presiden Rumania bulan lalu.

    Badan eksekutif Uni Eropa mengatakan mereka akan meminta informasi dan menyelidiki kebijakan TikTok mengenai iklan politik dan konten politik berbayar serta sistem TikTok untuk menghasilkan rekomendasi dan risiko manipulasi.

    Pada 5 Desember, Komisi Eropa juga memerintahkan TikTok untuk membekukan data yang terkait dengan pemilihan presiden Rumania di bawah Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan media sosial terbesar di dunia beroperasi di Eropa.

    Pengadilan tinggi Rumania kemudian membatalkan pemilihan presiden setelah mencuat tuduhan campur tangan Rusia dan kemenangan Calin Georgescu, seorang ultranasionalis pro-Rusia, pada putaran pertama.

    Pembukaan proses investigasi formal pada Selasa (17/12) memberi wewenang kepada Komisi Uni Eropa untuk mengambil langkah penegakan hukum lebih lanjut dan menerima komitmen yang dibuat oleh TikTok. Tidak ada tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan proses ini.

    TikTok yang dimiliki oleh Bytedance dari China mengatakan bahwa mereka telah melindungi integritas platformnya melalui lebih dari 150 pemilihan umum di seluruh dunia dan telah memberikan informasi yang luas kepada Komisi Eropa mengenai upayanya.

    Mereka menambahkan bahwa mereka tidak menerima iklan politik berbayar dan secara proaktif menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka tentang informasi yang salah dan ujaran kebencian.

    Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan investigasi baru ini dilakukan setelah adanya indikasi serius bahwa aktor-aktor asing ikut campur dalam pemilihan presiden Rumania.

    “Kita harus melindungi demokrasi kita dari segala bentuk campur tangan asing. Setiap kali kami mencurigai adanya campur tangan seperti itu, terutama selama pemilihan umum, kami harus bertindak cepat dan tegas,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.

    Komisi juga menyadari adanya risiko campur tangan dalam pemilihan parlemen Jerman pada Februari dan pemilihan presiden di Kroasia yang akan dimulai pada tanggal 29 Desember.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Klaim Rebut Dua Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Moskow

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu mengklaim telah merebut dua pemukiman baru di wilayah Donetsk di Ukraina timur.

    Jatuhnya dua desa dari kendali Ukraina ini menjadi lokasi terbaru dalam serangkaian penaklukan oleh pasukan Moskow.

    Kementerian Rusia tersebut mengatakan dalam pengarahan harian kalau pasukannya telah “membebaskan” Stari Terny dan Trudove, tulis laporan AFP, Rabu (18/12/2024).

    “Sebagai informasi, keduanya terletak di dekat kota industri Kurakhove, yang tampaknya akan segera direbut Rusia,” tambah laporan itu dikutip dari Anews.

    Pasukan Moskow telah mengalami kemajuan di Ukraina timur selama berbulan-bulan, menekan keunggulannya melawan tentara Ukraina yang kewalahan dan kalah senjata.

    Kurakhove adalah kota industri strategis di tepi waduk yang coba dikepung pasukan Moskow.

    Stari Terny terletak di tepi barat laut waduk dan Trudove terletak sekitar 10 kilometer (6 mil) selatan Kurakhove .

    Kepala Angkatan Darat Ukraina Oleksandr Syrsky mengatakan pada Selasa bahwa “situasi paling sulit” saat ini terjadi di sekitar Kurakhove dan pusat pasokan Pokrovsk di utara wilayah Donetsk.

    Gubernur wilayah Donetsk, Vadym Filashkin, mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan Rusia telah merusak “banyak gedung bertingkat dan rumah-rumah pribadi” di wilayah Kurakhove dan sekitarnya.

    Tentara Korea Utara berperang di Kursk (Kantor Berita Pusat Korea via Defence Express)

    Sembunyikan Keberadaan Pasukan Korea Utara

    Rusia menyembunyikan keberadaan pasukan Korea Utara yang terlibat dalam operasi tempur di wilayah Kursk, demikian laporan Institut Studi Perang (ISW).

    Kerahasiaan ini bertujuan untuk menutupi kekurangan personel yang melanda tentara Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

    Menurut ISW, Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi pada tanggal 16 Desember bahwa tentara Korea Utara telah tewas selama pertempuran di wilayah Kursk.

    Meskipun demikian, Moskow menahan diri untuk tidak mengakui keterlibatan mereka secara terbuka, kemungkinan untuk menghindari reaksi politik dan mempertahankan kesan bahwa militernya mampu berdiri sendiri.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga menyoroti upaya otoritas Rusia untuk mengaburkan keberadaan pasukan Korea Utara.

    Ia mengungkapkan bahwa pasukan ini dilarang menunjukkan wajah mereka selama pelatihan di Rusia dan disamarkan sebagai anggota kelompok etnis Buryat untuk menyesatkan pengamat.

    “Kremlin kemungkinan akan terus menghindari pelaporan mengenai pengerahan pasukan Korea Utara di wilayah Kursk karena hal itu secara diam-diam mengakui bahwa Rusia membutuhkan pasukan asing untuk merebut kembali wilayahnya sendiri dan membatalkan klaim Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa serangan Ukraina ke wilayah Kursk mengakibatkan tingginya tingkat perekrutan Rusia,” bunyi laporan tersebut, dikutip dari Defence Express.

    Pada 16 Desember 2024, Rusia mengintensifkan penggunaan pasukan Korea Utara dalam operasi tempur di wilayah Kursk.

    Meskipun mengalami kerugian besar, unit-unit ini telah beradaptasi dengan mendirikan pos pengamatan tambahan yang bertujuan untuk mendeteksi pesawat nirawak yang digunakan oleh pasukan Ukraina, demikian laporan Intelijen Pertahanan Ukraina.

    Pasukan Korea Utara telah mengadopsi taktik operasional yang berbeda, berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari 20-30 tentara sebelum maju dalam unit yang lebih kecil lagi yang terdiri dari enam prajurit ke daerah persiapan mereka.

    Pendekatan ini tampaknya merupakan upaya untuk meminimalkan paparan dan menjaga kerahasiaan selama pergerakan mereka.

    Meningkatnya kehadiran kelompok penyerang Korea Utara di wilayah Kursk menggarisbawahi niat Moskow untuk mempertahankan momentum ofensifnya, terlepas dari meningkatnya korban jiwa.

    Untuk membedakan diri di garis depan, tentara Korea Utara terlihat mengenakan pita merah sebagai sarana identifikasi.

    Laser Berbahaya Ukraina

    Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Kolonel Vadym Sukharevsky, mengungkapkan bahwa Ukraina telah mengembangkan senjata laser yang disebut “Tryzub,” (Trident) yang mampu menjatuhkan pesawat pada jarak melebihi 2 kilometer, menurut laporan Interfax-Ukraina.

    “Kita dapat menyatakan bahwa saat ini Ukraina, jika saya tidak salah, adalah negara kelima yang dapat mengklaim memiliki senjata laser,” kata Sukharevsky, seperti dikutip dari Kyivpost.

    “Kita sudah dapat menembak jatuh pesawat pada ketinggian lebih dari 2 kilometer dengan laser ini.”

    Ia menambahkan bahwa saat ini upaya difokuskan pada peningkatan dan penguatan lebih lanjut kemampuan laser.

    “Laser itu benar-benar berfungsi; laser itu benar-benar ada,” katanya.

    Selain itu, Sukharevsky menyoroti kemajuan Ukraina dalam mengembangkan program “ratu pesawat tanpa awak ” – pesawat pengangkut pesawat tanpa awak berukuran besar yang mampu mengerahkan pesawat serang tanpa awak berukuran lebih kecil.

    “Saat ini, kami menggunakan apa yang disebut ‘queen-drone’, yang berfungsi sebagai pembawa drone first-person view (FPV) dan dapat beroperasi pada kedalaman lebih dari 70 kilometer,” katanya.

    Menurut Sukharevsky, drone ratu dapat membawa dua drone FPV sekaligus bertindak sebagai repeater dan menyerang target musuh yang dalam.

    “Menurut saya, ini adalah terobosan nyata,” imbuhnya, seraya menyebut perluasan proyek ini sebagai salah satu elemen paling menjanjikan dalam karyanya.

    Pada bulan November, Kyiv Post melaporkan tentang kendaraan udara nirawak (UAV) Dovbush T10.

    Awalnya dirancang untuk pengintaian, Dovbush telah dimodifikasi untuk membawa dan meluncurkan hingga enam drone kamikaze FPV.

    Dengan jangkauan 40 kilometer, Dovbush kini berfungsi sebagai alat serang presisi dalam perang melawan Rusia.

    Setelah target teridentifikasi, ia melepaskan pesawat nirawak FPV untuk menyerangnya.

    Pesawat nirawak FPV dipasang terbalik di bawah sayap Dovbush, menggunakan bahan peledak sebagai adaptor untuk memastikan pemasangan yang aman selama penerbangan dan penyebaran yang tepat.

    Dovbush dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem navigasi inersia dan GPS/GLONASS, perangkat lunak analisis target bertenaga AI, dan perlindungan diri terhadap peperangan elektronik Rusia. Ia dapat mendeteksi target yang disamarkan dari jarak jauh menggunakan sensor optik dan inframerah beresolusi tinggi.

    Produksi massal Dovbush dimulai pada Desember 2022, dengan produksi hingga 10 unit setiap harinya. UAV ini dipasok gratis ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Rencananya termasuk melengkapi Dovbush dengan amunisi udara-ke-permukaan dan memperluas jangkauan operasionalnya hingga 1.000 kilometer.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. (IST/VESTNIK KAVKAZA via Tribun Jogja)

    Rusia Kecam Paket Sanksi Baru dari Uni Eropa

    Terkait situasi perang, Rusia pada Rabu, mengecam paket sanksi baru Uni Eropa terkait perang Ukraina.

    Sanksi terbaru dari Uni Eropa ke Rusia ini dinilai Moskow sebagai hal melanggar hukum.

    “Langkah-langkah ini melanggar hukum dan ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan saat jumpa pers di ibu kota Moskow.

    Mengatakan bahwa paket sanksi tersebut ditujukan kepada operator ekonomi dan tokoh masyarakat Rusia dan asing, Zakharova mengatakan tindakan seperti itu oleh UE terus merugikan Moskow.

    “Paket sanksi baru ke-15 “pada dasarnya menimbulkan ancaman tambahan terhadap keamanan global, tidak hanya keamanan kita dan Eropa, tetapi juga keamanan energi global dan stabilitas hubungan ekonomi dunia,” kata Zakharova 

    “Langkah-langkah ini akan dianalisis dari sudut pandang kerugian terhadap kepentingan ekonomi negara kita, dan langkah-langkah pembalasan terhadap tindakan anti-Rusia yang tidak sah di Uni Eropa tidak akan lama lagi terjadi,” tambahnya.

    Pada hari Senin, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi ke-15 terhadap Rusia, yang menurut blok beranggotakan 27 negara tersebut dirancang untuk mencegah penghindaran sanksi Uni Eropa dengan menargetkan “armada bayangan” Moskow.

    Sanksi tersebut dijatuhkan atas perang Rusia di Ukraina, yang kini telah melewati hari ke-1.000 konflik tersebut.