Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Jakarta –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Merespons itu, Amerika Serikat justru menyambangi Ahmed al-Sharaa.

    Dilansir BBC, Sabtu (21/12/2024), dalam wawancara di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris. HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa Bantah Mau Ubah Suriah Jadi Afghanistan Baru

    Kondisi Suriah. (BBC World)

    Dia lantas membantah bahwa dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    AS Sambangi Pemimpin Baru Suriah

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (BBC World)

    Amerika Serikat pun langsung mengambil langkah usai Sharaa menyampaikan Suriah lelah berperang. Pihak AS mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam.

    Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Desakan yang sama dirasakan sebagian warga Suriah, terutama kaum marjinal dan minoritas etnis. Pada Kamis (19/12), ratusan orang berdemonstrasi di Damaskus demi menolak “negara agama,” dan menuntut demokrasi serta kesetaraan gender.

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Apakah Paspor Membuat Kita Bebas? – Halaman all

    Apakah Paspor Membuat Kita Bebas? – Halaman all

    Ketika warga Britania Raya memberikan suaranya untuk keluar dari Uni Eropa di tahun 2016. passpor Britania Raya tak lagi memberikan hak para pemegangnya untuk berpergian secara bebas di seluruh Eropa.

    Bisa dibilang, Brexit sebenarnya mengubah identitas para warga Britania Raya menjadi: Bukan lagi warga Eropa.

    Contohnya masyarakat Britania Raya yang tinggal di Jerman, memutuskan mengajukan permohonan kewarganegaraan Jerman untuk mendapatkan paspor Jerman sehingga mereka bisa tetap tinggal di Uni Eropa secara legal tanpa memerlukan visa. Bagi warga Britania Raya, hal ini mungkin hanya memperparah rasa keterasingan mereka.

    Namun, belum lama ini, seseorang dapat berpergian melintasi perbatasan tanpa paspor.

    Paspor merupakan penemuan yang relatif baru

    Hermine Diebolt, yang bekerja di Perpustakaan dan Arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, mengatakan kalau faktanya paspor yang kita tahu sekarang ini baru ada sekitar 100 tahun yang lalu.

    Jenewa dulunya adalah rumah bagi Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1920 untuk membantu menjaga perdamaian setelah keganasan Perang Dunia Pertama.

    Itu masa ketika kerjaan kolonial lama runtuh dan negara-negara baru lahir. Orang-orang tidak lagi tunduk kepada penguasa mereka, tapi ingin menjadi warga negara.

    Banyak orang pun yang melewati perbatasan setelah mengungsi akibat perang. Akan tetapi, kebanyakan orang juga cenderung membawa surat-surat untuk membuktikan identitas mereka.

    Selama masa perang, negara seperti Jerman, Prancis, Britania Raya, dan Italia menuntut agar orang-orang dari negara musuh memiliki dokumen identifikasi resmi untuk memasuki wilayah mereka.

    “Para petugas perbatasan tiba-tiba dihadapkan dengan banyak dokumen perjalanan yang berbeda dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, dan sulit untuk mengetahui apakah paspor tersebut asli atau tidak,” kata Diebolt mengenai perpindahan besar-besaran setelah tahun 1918 ketika perang berakhir. “Jadi, mereka benar-benar perlu menemukan solusi.”

    Akhirnya pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dunia untuk berpartisipasi pada “Conference on Passports, Custom Formalities and Through Tickets” dI Paris.

    Maka sudah resmi: paspor di manapun harus terlihat dengan cara serta mencakup informasi yang sama.

    Berukuran 15,5 kali 10,5 sentimeter (6 kali 4 inci), paspor harus terdiri dari 32 halaman – format yang masih digunakan sampai sekarang – dan bagian depan dokumen harus mencantumkan nama negara dan lambang negara.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tuntutan penghabusan paspor

    Lebih lanjut, Diebolt menjelaskan, tak lama muncul reaksi keras terhadap paspor.

    Banyak pemimpin dunia yang lebih menyukai hal-hal seperti sebelumnya, ketika mereka bisa bergerak bebas tanpa perlu membawa dokumen.

    Paspor ini juga sangat tidak populer di kalangan publik dan pers. Orang-orang berpikiran kalau paspor merusak kebebasan serta menyerang privasi mereka. Pengurusan dokumen tersebut juga banyak birokrasi dan administrasi yang lama serta berbelit-belit.

    Pada tahun 1926, sebuah artikel di The New York Times merujuk pada “The Passport Nuisance.”

    “Haruskah paspor dipertahankan sebagai syarat permanen untuk bepergian?” tulis surat kabar tersebut. “Sistem yang populer sejak perang ini tidak praktis, menjengkelkan, dan menghambat hubungan bebas antar negara.”

    Namun, sudah terlambat untuk mewujudkan “kebebasan berpergian” ini.

    Para anggota Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat menyepakati seperti apa dunia tanpa kontrol perbatasan dan paspor.

    Oleh karenanya, paspor itu tetap ada.

    Paspor modern mencerminkan kesenjangan global

    Di seluruh dunia, dokumen perjalanan yang sederhana dapat “mempermudah” atau “mempersulit” warga negaranya, kewarganegaraan seseorang menentukan ke mana mereka dapat melakukan perjalanan dan di mana mereka dapat tinggal.

    Itulah sebabnya “indeks paspor” dirilis setiap tahun yang mengurutkan paspor berdasarkan berapa banyak negara yang dapat dikunjungi bebas visa oleh pemegang paspor.

    Menurut Global Passport Power Rank 2023, peringkat pertama dipegang oleh negara produsen minyak, Uni Emirat Arab, yang berarti warganya memiliki kebebasan yang kuat untuk bepergian ke seluruh dunia.

    Di peringkat terbawah adalah Afghanistan, sebuah negara yang dilanda perang dan rakyatnya yang berada di bawah rezim Taliban yang terisolasi hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bepergian.

    Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan sehingga tidak memiliki paspor?

    Bagi sekitar 10 juta orang tanpa kewarganegaraan di dunia, sering kali disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu, seperti orang Roma dan Sinti, dengan sekitar 70% populasi mereka di Jerman yang tidak memiliki kewarganegaraan, menurut Institut Diplomasi dan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat.

    Tetapi keadaan tanpa kewarganegaraan bukanlah hal yang baru, muncul sekitar masa yang sama dengan paspor, seiring dengan runtuhnya kekaisaran dan munculnya negara-negara kebangsaan setelah Perang Dunia I.

    Lebih dari 9 juta orang juga mengungsi di Eropa pada saat itu. Ini termasuk para pengungsi dari Rusia yang tidak memiliki kewarganegaraan ketika kaum Bolshevik mengeluarkan dekrit yang mencabut kewarganegaraan para ekspatriat Rusia.

    Sementara itu, ketika peta Eropa direka ulang, jutaan orang mendapati diri mereka berada di negara-negara yang tidak mengakui identitas hukum mereka atau tidak bersedia memberikannya.

    Kebebasan bergerak bagi segelintir orang

    Hal ini kembali menjadi masalah di tahun 2020-an, termasuk di UEA, meskipun UEA menduduki peringkat teratas dalam indeks paspor global.

    Generasi muda hanya bisa mendapatkan paspor jika mereka memiliki ayah warga negara UEA, meskipun dengan beberapa pengecualian. Sementara itu, kelompok minoritas atau penentang keluarga kerajaan yang berkuasa sering kali tidak mendapatkan dokumen identitas ini.

    Meskipun demikian, UEA telah berusaha untuk mengesahkan penduduk tanpa kewarganegaraan dengan membeli sekitar 50.000 paspor dari negara kepulauan Komoro di lepas pantai timur Afrika. Ini melegalkan status mereka dan juga memastikan bahwa mereka akan tetap menjadi “penduduk asing” dengan hak-hak yang terbatas dibandingkan dengan warga negara Emirat.

    Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana paspor adalah instrumen yang kuat untuk kebebasan – dan penindasan.

  • Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Erdogan Bertekad Basmi Petempur ISIS-Kurdi di Suriah Usai Assad Tumbang

    Ankara –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok-kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Suriah, setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Dia secara khusus menyebut kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan para petempur Kurdi di Suriah.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    “Sudah waktunya untuk menetralisir organisasi-organisasi teroris yang ada di Suriah,” ujar Erdogan dalam pernyataannya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terdapat lima negara tujuan ekspor prioritas yang bisa menjadi rekomendasi bagi produk halal Indonesia.

    Analis Perdagangan Ahli Muda Kemendag Septika Tri Ardianti mengatakan kelima negara tersebut di antaranya Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Thailand, dan Arab Saudi.

    “Pasar Turki dan UEA menjadi hub perdagangan kawasan, sedangkan pasar Arab Saudi digerakkan melalui optimalisasi produk halal dalam ekosistem haji dan umrah terintegrasi,” kata Septika dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Sementara itu, Septika menyebut bahwa Malaysia dan Thailand merupakan pasar Asean yang perlu dijaga sebagai mitra perdagangan yang saling menguntungkan.

    Terlebih, ekspor produk halal ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi negara tujuan ekspor prioritas yang dikeluarkan Kemendag.

    Adapun, pertumbuhan pasar produk halal global diproyeksikan mampu tumbuh 7,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai USD$492 miliar pada 2027.

    Kemendag juga menyampaikan bahwa sebagian besar negara yang menyediakan produk halal di negara-negara OKI adalah China, Amerika Serikat (AS), dan Prancis.

    Sementara itu, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa menilai, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya.

    Saat ini, kata Putu, kebutuhan produk halal di negara OKI lebih banyak disediakan oleh negara-negara China, Uni Eropa, dan Amerika.

    “Di tengah kelesuan pasar domestik negara negara tersebut, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mohammad Bawazeer menuturkan, Indonesia perlu mengoptimalkan posisi sebagai anggota OKI untuk memudahkan perdagangan produk halal Indonesia di tingkat global.

    Menurutnya, salah satu pasar yang menjadi prioritas adalah Arab Saudi, terutama terkait dalam hal ekosistem haji dan umrah.

    “Pasar Timur Tengah seperti Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, Lebanon, Yaman, dan Iran harus kita maksimalkan. Tantangan kita adalah regulasi dan penggunaan standar produk internasional, karakteristik, serta budaya bisnis yang unik,” tuturnya.

    Adapun, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Dalam hal ini, BPJPH bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Penguasa Baru Suriah Sebut Negaranya Lelah Perang, Tak Akan Ancam Barat

    Damaskus –

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat.

    Dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sharaa tampak santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang ragu bahwa kelompoknya belum melepaskan diri dari keterkaitan dengan al-Qaeda.

    Banyak warga Suriah tidak mempercayainya.

    Tindakan para penguasa baru Suriah dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan bagi Suriah dan cara yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah.

    Pemimpin baru Suriah harus tepati janji hormati hak-hak penduduk

    Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen, menekankan bahwa sangat penting bagi pemimpin baru Suriah menepati janji untuk menghormati hak-hak berbagai kelompok etnis dan kelompok agama.

    Menurut Pedersen kepada BBC di Damaskus, penduduk Suriah punya “banyak harapan sekaligus banyak ketakutan pada saat bersamaan”.

    Pedersen bilang Sharaa punya “banyak hal positif”. Namun, sebagian penduduk Suriah, menurutnya, tidak percaya pada pemimpin HTS tersebut mengingat dia adalah pemimpin kelompok jihad yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda.

    Geir Pedersen telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018 (BBC)

    “Saya harus jujur. Saya mendengar dari banyak warga Suriah bertanya apakah ini benar-benar akan dilaksanakan. Mereka ragu.”

    “[Sharaa] perlu bekerja dengan berbagai faksi bersenjata yang ikut bersamanya. Dia perlu bekerja dengan kelompok mantan oposisi yang lebih luas. Dia perlu memastikan bahwa dia bekerja dengan kelompok perempuan masyarakat sipil yang luas. Dan seperti yang kita semua setujui, spektrum masyarakat Suriah yang seluas mungkin.”

    Pedersen, yang telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018, mengatakan masyarakat internasional siap membantu dan mendukung kepemimpinan baru Suriah.

    Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah dan mengeluarkan HTS dari daftar teroris bergantung pada perilakunya.

    Pedersen mengaku akan menerapkan sikap praduga tak bersalah terhadap HTS selama tiga bulan periode pemerintahan HTS di Suriah sebelum pengaturan jangka panjang.

    Jaring kekuasaan yang kompleks

    Pedersen mengamati jaringan kekuasaan yang kompleks di Suriah utara.

    Turki memiliki hubungan yang mapan dengan HTS. Negara itu memiliki pasukan di barat laut, serta kelompok milisi Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari faksi-faksi pemberontak dukungan Turki.

    Sejak Assad digulingkan, SNA telah menyerang aliansi milisi suku Kurdi di utara Suriah bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh AS.

    Pedersen mengatakan bahwa Turki mesti mengikuti prinsip-prinsip utama, bersama dengan kekuatan asing lainnya.

    “Apa yang perlu kita semua lihat di Suriah sekarang? Kita perlu melihat stabilitas. Kita perlu melihat bahwa tidak ada kelompok populasi baru yang mengungsi. Kita perlu melihat bahwa orang-orang tidak melarikan diri dari Suriah sebagai pengungsi. Kita perlu melihat bahwa para pengungsi kembali, bahwa… pengungsi internal dapat kembali ke rumah mereka.”

    ‘Israel sangat tidak bertanggung jawab’

    Mengenai Israel yang merupakan negara tetangga Suriah, Pedersen mengatakan bahwa tindakan Israel sejak jatuhnya Assad “sangat tidak bertanggung jawab”.

    Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki dan kemudian mencaplok wilayah Suriah selatan yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan. Sebagian besar negara lain, selain AS, menganggap Golan sebagai wilayah yang diduduki.

    Rangkaian aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan pendudukannya atas wilayah Suriah di zona penyangga demiliterisasi Dataran Tinggi Golan dan wilayah tetangga, kata Pedersen, “merupakan bahaya bagi masa depan Suriah, dan kegiatan ini harus segera dihentikan”.

    “Tidak ada alasan bagi Israel untuk menduduki wilayah Suriah yang baru. Golan sudah diduduki. Mereka tidak membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Jadi yang perlu kita lihat adalah bahwa Israel juga bertindak dengan cara yang tidak mengganggu proses transisi yang sangat, sangat rapuh ini,” tambahnya.

    Keadilan dan pemulihan bagi penduduk Suriah

    Setelah 54 tahun di bawah kekuasaan keluarga Assad yang otoriter, Suriah terpecah-pecah.

    Sejumlah kota dan desa rusak parah akibat perang selama hampir 14 tahun dan penduduk trauma akibat perang dan kekejaman rezim yang mematikan.

    Pedersen mengatakan sangat penting bagi HTS untuk memulai proses yang akan membawa keadilan bagi semua keluarga dari lebih 100.000 warga Suriah yang hilang setelah ditahan oleh rezim sejak 2011. Sebagian besar diduga telah meninggal.

    “Jika proses ini tidak bergerak ke arah yang benar, ada bahaya besar bahwa kemarahan ini dapat meletus dengan cara yang tidak menguntungkan siapa pun.”

    Warga Suriah, kata Pedersen, ingin melihat proses pembangunan kembali negara mereka. Itu mungkin sulit mengingat pergolakan di Timur Tengah dan kecenderungan tetangga Suriah dan negara-negara besar lainnya untuk ikut campur.

    Jika HTS menepati janjinya, “dalam beberapa minggu dan bulan ke depan ada harapan bahwa Suriah dapat memiliki masa depan yang cerah”, katanya.

    Ia memperingatkan bahwa jika hal itu tidak terjadi, “ada pula bahaya pertikaian baru dan bahkan perang saudara.”

    “Namun, kita perlu bertaruh bahwa masa depan Suriah kini dapat diperbaiki. Dan bahwa kita dapat memulai proses penyembuhan.”

    (nvc/nvc)

  • Jerman: Militan Kurdi Harus Dilucuti Senjatanya dan Gabung Tentara Suriah yang Baru – Halaman all

    Jerman: Militan Kurdi Harus Dilucuti Senjatanya dan Gabung Tentara Suriah yang Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyerukan kelompok Kurdi di Suriah harus dilucuti dan dimasukkan ke dalam pasukan keamanan pemerintah baru di Suriah.

    “Kelompok Kurdi harus dilucuti dan diintegrasikan ke dalam struktur keamanan nasional,” kata Annalena Baerbock kepada Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Ankara pada Jumat (20/12/2024).

    Ia menekankan keamanan Kurdi sangat penting untuk kebebasan Suriah, namun masalah keamanan Turki juga harus diatasi untuk menjamin stabilitas.

    “Keamanan Turki tidak boleh terancam oleh Suriah utara,” katanya, merujuk pada wilayah yang dikuasai militan Kurdi.

    Turki mengatakan militan Kurdi, People’s Defense Units (YPG) di Suriah, yang didukung pasukan AS selama bertahun-tahun adalah perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PPK), yang memerangi Turki dan diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa.

    “PPK dan YPG harus meletakkan senjata mereka dan membubarkan diri,” kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pasukan Turki dan sekutunya di Suriah telah bentrok dalam pertempuran dengan YPG sejak jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad bulan ini.

    Sebelumnya, Presiden Turki Erdogan mengatakan Turki akan membantu pemerintahan baru Suriah membangun struktur negara dan merancang konstitusi baru.

    Erdogan mengumumkan Hakan Fidan akan segera mengunjungi Suriah untuk membahas struktur baru pemerintahan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Ia berharap pemerintahan baru di Suriah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Julani akan mengarah pada kesepakatan hubungan bilateral dengan Turki.

    Sebelumnya, pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berkuasa sejak tahun 2000, telah digulingkan pada 8 Desember 2024 lalu oleh oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin Muhammad Al-Julani.

    Sebelum jatuhnya rezim Assad, Turki mendukung kelompok bersenjata yang memusuhi militan Kurdi, yang dianggap mengancam keamanan Turki.

    Faksi bersenjata pro-Turki di Suriah di antaranya Tentara Nasional Suriah (SNA) dan Tentara Pembebasan Suriah (SFA).

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Perang Dunia 3 Bisa Batal, 2 Tokoh Besar Dunia Ini ‘Mau’ Bertemu

    Perang Dunia 3 Bisa Batal, 2 Tokoh Besar Dunia Ini ‘Mau’ Bertemu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan, bahwa ia siap untuk berunding dengan Presiden terpilih AS Donald Trump. Bahkan, menurutnya mau berdiskusi “kapan saja”.

    Di samping itu, Trump sendiri telah menyerukan dimulainya negosiasi, yang memicu kekhawatiran di Ukraina bahwa ia dapat memaksa Kyiv untuk menerima perdamaian dengan persyaratan yang menguntungkan Moskow. Namun, ia sendiri baru akan resmi memimpin 20 Januari 2025.

    “Saya tidak tahu kapan saya akan menemuinya,” kata Putin dalam sebuah konferensi peras akhir tahun Kamis, dimuat AFP, Jumat (20/12/2024).

    “Ia tidak mengatakan apa pun tentang hal itu. Saya belum berbicara dengannya selama lebih dari empat tahun. Tentu saja saya siap untuk itu. Kapan saja,” tambahnya.

    “Jika kita pernah mengadakan pertemuan dengan Presiden terpilih Trump, saya yakin kita akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan,” jelasnya lagi menambahkan Rusia bersiap untuk “negosiasi dan kompromi”.

    Sebelumnya kekhawatiran akan perang dunia 3 (PD 3) muncul setelah pemerintah Presiden AS saat ini Joe Biden, mengizinkan Ukraina memakai senjata Army Tactical Missile System (ATACMS) milik Wahington untuk menyerang ke dalam Rusia. Hal tersebut kemudian membuat Putin mengubah doktrin nuklir, di mana Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu atau sekutunya Belarusia, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka.

    Kemenangan Rusia & Rudal Balistik Hipersonik

    Di kesempatan yang sama, pria berusia 72 tahun itu mengatakan pasukannya kini memegang kendali di medan perang.

    Klaimnya itu datang setelah muncul laporan serangan Rusia di timur laut Ukraina telah menewaskan tiga orang, ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia.

    “Kami benar-benar akan mengusir mereka,” ujar Putin menyebut pasukan Ukraina.

    “Benar-benar. Tidak mungkin dengan cara lain. Namun, pertanyaan tentang tanggal tertentu, maaf, saya tidak dapat mengatakannya sekarang,” tambahnya saat seorang wanita dari wilayah medan perang utama, Kurk, menanyakan kapan ia bisa kembali ke rumah mereka di sana.

    Ia pun mengulangi ancamannya untuk menyerang Kyiv dengan rudal balistik hipersonik baru Rusia, Oreshnik. Menurutnya senjata itu akan membuktikan “duel teknologi tinggi” antara Barat dan Rusia untuk menguji pertahanan udara mana yang paling kebal.

    “Biarkan mereka menetapkan beberapa target untuk diserang, katakanlah di Kyiv,” katanya.

    “Mereka akan memusatkan semua pertahanan udara mereka di sana. Dan kami akan meluncurkan serangan Oreshnik di sana dan melihat apa yang terjadi,” tambahnya.

    Ekonomi Rusia

    Di kesempatan yang sama, Putin juga berbicara soal update ekonomi Rusia. Negeri itu kini menghadapi inflasi tinggi, di tengah peningkatan besar pengeluaran negara dan kekurangan tenaga kerja akibat konflik.

    “Situasinya stabil, meskipun ada ancaman eksternal dengan menyebutkan pengangguran yang rendah dan pertumbuhan industri,” klaimnya.

    “(Namun) inflasi merupakan sinyal yang mengkhawatirkan,” tambahnya menyebut harga untuk makanan seperti mentega dan daging “tidak menyenangkan”.

    Ia mengklaim sanksi Barat ke Rusia merupakan faktor meski, tegasnya, tidak memiliki “signifikansi utama”. Ia berharap bank sentral, yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi pada hari Jumat untuk mendinginkan inflasi, akan mengambil keputusan yang “seimbang”.

    (pgr/pgr)

  • Harga Minyak Mentah Stabil karena Pasar Pertimbangkan Suku Bunga The Fed

    Harga Minyak Mentah Stabil karena Pasar Pertimbangkan Suku Bunga The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah dunia stabil atau hampir tidak berubah pada penutupan perdagangan Jumat (20/12/2024) karena pelaku pasar menimbang prospek permintaan dari China dan ekspektasi kebijakan suku bunga The Fed.

    Dilansir dari Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka hanya mencatat kenaikan tipis 6 sen (0,08%) menjadi US$ 72,94 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) naik 8 sen (0,12%) ke level US$ 69,46 per barel. Meskipun demikian, keduanya menutup minggu ini dengan penurunan sekitar 2,5%.

    Sementara itu, data inflasi terbaru menunjukkan pelonggaran tekanan harga di AS. Inflasi dalam bentuk indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditure (PCE) secara tahunan menunjukkan kenaikan 2,4% pada November 2024, tetapi masih di bawah perkiraan para ekonom sebesar 2,5%. Hal ini menjadi salah satu pendorong harga minyak mentah stabil.

    Meski The Fed baru memangkas suku bunga sesuai ekspektasi, tetapi prospek pemangkasan lebih lanjut pada tahun depan masih diragukan. Potensi pelonggaran suku bunga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi.

    “Kekhawatiran tentang prospek permintaan, terutama terkait China, ditambah ketidakpastian kebijakan moneter The Fed, menjadi tekanan ganda bagi harga minyak mentah,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital.

    Sementara itu, OPEC+, yang mencakup negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya, menghadapi tantangan untuk menjaga disiplin pasokan demi mendukung harga minyak mentah yang akhir pekan ini masih stabil. Kelompok ini telah memangkas proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2024 selama lima bulan berturut-turut.

    Ketegangan geopolitik turut memengaruhi harga minyak mentah yang pada akhir pekan ini masih stabil. Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan bahwa Uni Eropa berisiko menghadapi tarif baru apabila tidak mengambil langkah untuk mengurangi defisit perdagangannya dengan AS melalui perdagangan minyak dan gas.

  • China Bakal Jadi ‘Raja’ Investasi di IKN – Page 3

    China Bakal Jadi ‘Raja’ Investasi di IKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan, ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sangat besar. Bahkan, total potensi investasinya bisa mencapai Rp 1.042,21 triliun.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, saat ini sudah masuk 531 surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN. Mayoritas memang masih berasal dari investor dalam negeri.

    “Kalau dilihat dari situs investara.ikn.go.id, kita bisa melihat, dari 531 LoI, 329-nya yang domestik, 202 investasi luar negeri,” ujar Agung di Kantor Otorita IKN di Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

    Meskipun secara jumlah lebih dominan, namun potensi investasi dalam negeri masih kalah besar dibanding investasi asing. Adapun dari 329 LoI yang masuk, potensi investasi dalam negeri sekitar Rp 461,78 triliun.

    Sementara dari 202 LoI investasi asing yang masuk ke OIKN, proyeksi nilainya bisa mencapai Rp 580,43 triliun. “Jadi potensi totalnya (dalam dan luar negeri) sekitar Rp 1.042,21 triliun,” sambung Agung.

    Investasi China Paling Dominan

    Adapun minat investasi asing itu datang dari banyak negara. China jadi yang paling banyak dengan 35 LoI, dengan potensi investasi mencapai Rp 112,54 triliun. Disusul Singapura dengan 30 LoI (Rp 5,92 triliun), dan Malaysia dengan 26 LoI (Rp 74,45 triliun).

    Namun, potensi dari ketiga negara tersebut masih kalah dibanding minat investasi Amerika Serikat (AS) ke IKN. Meskipun hanya mengirimkan 10 LoI, proyeksi nilai investasi yang bisa dihimpun mencapai Rp 247 triliun.

    Negara-negara lain yang telah mengutarakan minatnya terhadap IKN, antara lain, Korea Selatan dengan 18 LoI (Rp 98,49 triliun), Austria dengan 3 LoI (Rp 18,98 triliun), Uni Emirat Arab 5 LoI (Rp 3,3 triliun).

    Ketertarikan investasi juga datang dari negara-negara Uni Eropa dan Brittania Raya. Sebut saja Belanda dengan 3 LoI (Rp 0,1 triliun), Inggris dengan 5 LoI (Rp 0,3 triliun), Perancis dengan 3 LoI (Rp 2,75 triliun), Jerman dengan 5 LoI (Rp 0,53 triliun), hingga Rusia dengan 1 LoI (Rp 0,8 triliun).

     

     

     

     

  • Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Nego

    TRIBUNNEWS.COM – Diplomat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah tiba di ibu kota Suriah, Damaskus, Jumat (20/12/2024).

    Perwakilan AS itu dilaporkan akan bertemu dengan pemerintahan sementara baru yang dibentuk oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok yang ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris.

    Ini adalah kunjungan pertama pejabat AS ke Suriah sejak kelompok pemberontak menggulingkan Bashar Al Assad awal bulan ini.

    Anews, menggambarkan kunjungan perwakilan AS ini sebagai tanda kesiapan Washington untuk terlibat kerja sama dengan HTS, faksi cabang Al Qaeda yang kemudian memutuskan hubungan dengan kelompok teroris tersebut.

    AS juga pernah menawarkan hadiah 10 juta dolar bagi siapapun yang bisa membawa kepala pemimpin HTS, Ahmad Al Shara, yang sekarang menjadi penguasa de facto Suriah.

    Adapun Al Shara – populer dengan nama Muhammad al-Julani, menegaskan kalau kelompok tersebut telah melepaskan sikap ekstremisnya.

    Laporan ANews merinci, Departemen Luar Negeri mengatakan kalau perwakilan diplomat AS itu terdiri dari Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, mantan utusan khusus untuk Suriah Daniel Rubinstein, dan kepala utusan pemerintahan Biden untuk negosiasi sandera, Roger Carstens.

    Mereka akan mengadakan pembicaraan dengan kelompok sipil Suriah serta pemerintah sementara.

    “Mereka akan terlibat langsung dengan rakyat Suriah, termasuk anggota masyarakat sipil, aktivis, anggota berbagai komunitas, dan suara-suara Suriah lainnya tentang visi mereka untuk masa depan negara mereka dan bagaimana Amerika Serikat dapat membantu mendukung mereka,” kata departemen AS itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (20/12/2024) pagi.

    Cari Keberadaan Jurnalis AS yang Hilang di Suriah

    Kedatangan para diplomat AS ke Suriah itu itu dilakukan seminggu setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS saat ia mengunjungi negara-negara tetangga Suriah.

    Safari Blinken ini menindaklanjuti pendekatan diplomatik oleh Uni Eropa dan negara-negara lain yang mengisyaratkan berakhirnya status paria Suriah di bawah pimpinan Al Assad.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan kalau Leaf, Rubinstein, dan Carstens akan bertemu dengan pejabat HTS, tetapi tidak mengatakan apakah itu termasuk Al Shara, yang telah menampilkan citra moderat sejak pengambilalihan Suriah. 

    Pejabat AS menyambut baik pernyataan Al Shara tentang perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan, tetapi mereka tetap skeptis bahwa ia akan menindaklanjutinya dalam jangka panjang.

    Para diplomat AS yang berkunjung akan mencari informasi tentang keberadaan jurnalis Amerika Austin Tice yang hilang di Suriah pada tahun 2012. Tice, yang karyanya telah dipublikasikan di The Washington Post.

    McClatchy dan sejumlah orang lainnya, menghilang di sebuah pos pemeriksaan di daerah yang diperebutkan di sebelah barat Damaskus saat eskalasi perang saudara Suriah meningkat.

    Sebuah video yang dirilis beberapa minggu setelah Tice menghilang menunjukkan dia ditutup matanya dan dipegang oleh orang-orang bersenjata dan berkata, “Oh, Yesus.”

    Dia tidak pernah terdengar kabarnya sejak saat itu. Pemerintah Assad membantah telah menahannya.

    Para diplomat AS juga akan mendorong prinsip-prinsip inklusi, perlindungan terhadap minoritas, dan penolakan terhadap terorisme dan senjata kimia, yang menurut pemerintahan Biden akan sangat penting bagi dukungan AS terhadap pemerintahan baru.

    Minggu lalu, Al Shara bertemu dengan Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, di Damaskus, yang mengatakan bahwa masyarakat internasional “mudah-mudahan akan melihat berakhirnya sanksi dengan cepat, sehingga kita benar-benar dapat melihat adanya upaya untuk membangun Suriah lagi”.

    AS tidak memiliki kehadiran diplomatik resmi di Suriah sejak 2012, ketika negara itu menghentikan operasi di kedutaan besarnya di Damaskus selama perang saudara di negara itu, meskipun pasukan AS telah ditempatkan di timur laut untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS.

    Pentagon mengungkapkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menggandakan jumlah pasukan AS di Suriah.

    AS juga telah meningkatkan serangan udara terhadap target-target ISIS karena khawatir kekosongan kekuasaan akan memungkinkan kelompok ekstremis itu membangun kembali dirinya.

    Menurut pejabat AS, kunjungan para diplomat ke Damaskus tidak akan mengakibatkan pembukaan kembali kedutaan besar AS, yang berada di bawah perlindungan pemerintah Ceko. Keputusan mengenai pengakuan diplomatik akan dibuat ketika otoritas Suriah yang baru memperjelas maksud mereka, kata para pejabat tersebut.

    HTS Bukan Seperti Taliban

    Adapun Pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani menolak tuduhan ekstremis Iran yang menyamakan HTS dengan Taliban di Afghanistan, kelompok yang dilabeli ‘teroris’ oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat.

    Ia meminta AS dan sejumlah negara Barat untuk menghapus HTS dari daftar teroris karena tidak menimbulkan ancaman bahaya terhadap negara mereka.

    “Kami tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil,” katanya dalam wawancara dengan BBC, Rabu (18/12/2024).

    Al-Julani bersikap santai sepanjang wawancara itu, mengenakan pakaian sipil, dan berusaha meyakinkan semua orang yang percaya bahwa HTS belum lepas dari masa lalu ekstremisnya.

    Sebelumnya, HTS berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 setelah merebut kota Aleppo, Hama, Homs, hingga Damaskus.

    Menurut al-Julani, HTS adalah korban kekejaman rezim Assad yang berkuasa sejak tahun 2000.

    “Para korban tidak boleh diperlakukan sama seperti para penindas,” ujarnya.

    Al-Julani juga membantah tuduhan yang mengatakan HTS mencoba mengubah Suriah seperti Afghanistan yang kini dipimpin oleh Taliban yang menerapkan aturan mereka secara ketat.

    “Kedua negara tersebut sangat berbeda, dan memiliki tradisi yang berbeda, mengingat Afghanistan adalah masyarakat kesukuan,” katanya.

    Dia menjelaskan Suriah memiliki mentalitas yang berbeda dan dia percaya pada pendidikan perempuan, membandingkan dengan pandangan Taliban yang membatasi akses perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan.

    Dalam wawancara itu, al-Julani juga menyerukan kepada pemerintah AS dan negara-negara Barat agar mencabut sanksi yang diterapkan terhadap Suriah yang berlaku selama kekuasaan rezim Assad.

    Pada tahun 2012, Muhammad al-Julani yang merupakan anggota ekstremis al-Qaeda, diminta mendirikan cabang al-Qaeda di Suriah yang diberi nama Front al-Nusra.

    Front al-Nusra kemudian berafiliasi dengan al-Qaeda dan Islamic State (IS/ISIS/ISIL).

    Pada tahun 2016, al-Julani mengumumkan Front al-Nusra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi bersenjata Suriah yang kemudian membentuk HTS pada tahun 2017, dikutip dari Al Jazeera.

    Karena rekam jejaknya yang berhubungan dengan ISIS dan al-Qaeda, HTS dimasukkan dalam daftar teroris oleh AS dan negara-negara Barat.

    Namun, baru-baru ini setelah HTS menggulingkan rezim Assad, AS, Inggris dan Rusia mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar teroris.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (oln/anews/Tribunnews/*)