Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • AI Bisa Antar Indonesia Pimpin Hilirisasi Mineral Dunia

    AI Bisa Antar Indonesia Pimpin Hilirisasi Mineral Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent atau AI) diyakini memiliki manfaat mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi mineral di Indonesia. Integrasi AI dan mahadata dinilai sebagai sistem geospasial inovatif yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pada riset Binus University yang berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global”, salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi yang merupakan geodashboard berbasis AI akan dapat membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar.

    Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade, mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an, platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi. Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia juga dapat meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini akan membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengolahan domestik dan keberlanjutan, terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

    Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini dapat memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander yang menjabat sebagai Head of Data Science Program Binus University.

    Menurut Alexander, manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional, antara lain riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki. Riset itu menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat, membuat organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Selanjutnya, publikasi lain yang relevan adalah laporan McKinsey bertajuk “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65 persen organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk pengambilan keputusan strategis.

    Meski bersifat global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur. Namun, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Alexander menambahkan, di sisi lain, hilirisasi berbasis AI juga memiliki tantangan, termasuk proses pengolahan mineral seperti nikel yang membutuhkan teknologi ramah lingkungan guna meminimalisasi limbah berbahaya.

    Sementara, peningkatan eksploitasi tambang juga disebut perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” ujar Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global. Riset Binus menyatakan, keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur global, sekaligus pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Asia dan Afrika

    Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Asia dan Afrika

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan hilirisasi pertambangan mineral yang dilakukan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi sejumlah negara berkembang di Asia dan Afrika.

    Penelitian yang dilakukan oleh Binus University (Binus) berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.

    Salah satu Tim peneliti Binus University Dr. Edy Irwansyah menyebut bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang relevan untuk konteks global.

    “Indonesia telah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, bahan tambang seperti nikel, tembaga, dan kobalt dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif di pasar internasional. Ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan potensi sumber daya mereka,” ujar Edy.

    Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia telah memotivasi negara seperti Filipina, yang juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa.

    Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain di Asia dan Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

    “Hilirisasi di Indonesia juga dinilai berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global. Produk berbasis nikel seperti bahan baku baterai lithium dan stainless steel memberikan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Selain itu, upaya ini mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur, dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi dan Maluku,” kata Edy yang juga Lecturer Specialist Binus University.

    Namun, penelitian yang dilakukan Binus juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Dr. Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pembangunan industri nasional dengan aturan perdagangan bebas global.

    “Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi hilirisasi dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” jelas Ahmad Sofyan.

    Selain tantangan di tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel dan tembaga berisiko menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan teknologi yang memadai.

    Peningkatan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

    Riset ini menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah strategis yang mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat manufaktur global.

    Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang inklusif, dan pengelolaan yang cermat.

    “Indonesia telah menjadi model yang diikuti banyak negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Edy.

  • Riset Binus: Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara-negara Asia dan Afrika

    Riset Binus: Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara-negara Asia dan Afrika

    Riset Binus: Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara-negara Asia dan Afrika
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kebijakan
    hilirisasi
    pertambangan mineral yang diterapkan Indonesia kini menjadi contoh yang menginspirasi sejumlah negara berkembang di Asia dan Afrika.
    Penelitian berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan
    Hilirisasi
    : Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” yang dilakukan oleh
    Binus University
    mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa.
    Salah satu anggota tim peneliti Binus University Dr Edy Irwansyah menjelaskan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang relevan secara global.
    “Indonesia telah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, bahan tambang seperti nikel, tembaga, dan kobalt dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif di pasar internasional. (Keberhasilan) ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan potensi
    sumber daya alam
    (SDA) mereka,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
    Penelitian itu juga mencatat bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia telah mendorong negara-negara seperti Filipina yang juga merupakan salah satu pemasok utama nikel di dunia untuk menerapkan kebijakan serupa. 
    Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengolahan domestik dapat menjadi acuan kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain di Asia dan Afrika yang kaya akan sumber daya alam.
    “Hilirisasi di Indonesia juga dinilai berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global. Produk berbasis nikel, seperti bahan baku baterai litium dan
    stainless steel
    , memberikan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Lecturer Specialist di Binus University.
    Upaya tersebut juga mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur, dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi dan Maluku.
    Meski demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan kebijakan hilirisasi. 
    Salah satu anggota tim peneliti lainnya, Dr Ahmad Sofyan mencatat bahwa salah satu tantangan utama adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. 
    Konflik tersebut, kata dia, menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pembangunan industri nasional dengan aturan perdagangan bebas global.
    “Perselisihan ini menuntut Indonesia untuk memadukan strategi hilirisasi dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan negatif pada hubungan perdagangan internasional,” jelas Ahmad.
    Selain tantangan perdagangan,
    isu lingkungan
    juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hilirisasi.
    Proses pengolahan logam berat seperti nikel dan tembaga berisiko menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan teknologi yang memadai.
    Peningkatan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.
    Riset tersebut menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis yang mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat manufaktur global. 
    Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan tersebut bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang inklusif, dan pengelolaan yang cermat.
    “Indonesia telah menjadi model bagi banyak negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” jelas Edy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan (AI) memainkan peran kunci dalam mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

    Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi.

    Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar.

    Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi.

    Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

    Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur.

    Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global.

    Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Demi mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, teknologi kecerdasan buatan (AI) ternyata memainkan peran kunci. Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi. Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar. Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi. Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah. Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur. Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global. Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Hasil Riset Binus Ungkap Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Hasil Riset Binus Ungkap Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah negara berkembang di Asia dan Afrika ternyata terinspirasi kebijakan hilirisasi pertambangan mineral yang dilakukan Indonesia. Hal ini diketahui setelah Binus University (Binus) melakukan penelitian berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.

    Salah satu Tim peneliti Binus University Dr. Edy Irwansyah menyebut bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang relevan untuk konteks global. 

    “Indonesia telah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, bahan tambang seperti nikel, tembaga, dan kobalt dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif di pasar internasional. Ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan potensi sumber daya mereka,” ujar Edy.

    Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia telah memotivasi negara seperti Filipina, yang juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain di Asia dan Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

    “Hilirisasi di Indonesia juga dinilai berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global. Produk berbasis nikel seperti bahan baku baterai lithium dan stainless steel memberikan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Selain itu, upaya ini mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur, dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi dan Maluku,” kata Edy yang juga Lecturer Specialist Binus University.

    Namun, penelitian yang dilakukan Binus juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Dr. Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pembangunan industri nasional dengan aturan perdagangan bebas global.

    “Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi hilirisasi dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” jelas Ahmad Sofyan.

    Selain tantangan di tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel dan tembaga berisiko menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan teknologi yang memadai. Peningkatan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

    Riset ini menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah strategis yang mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang inklusif, dan pengelolaan yang cermat.

    “Indonesia telah menjadi model yang diikuti banyak negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Edy.

  • Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Salah satu respons yang menarik adalah semakin maraknya tren frugal living atau gaya hidup hemat. Bagi sebagian orang, frugal living bukan hanya bentuk adaptasi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap kebijakan fiskal yang dianggap membebani.

    Dalam situasi ini, penting bagi semua untuk memahami bagaimana fenomena ini berdampak pada ekonomi, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Frugal living sendiri sebenarnya bukan hal baru. Gaya hidup ini telah lama dikenal sebagai strategi individu untuk mengelola pengeluaran dan mencapai kestabilan finansial.

    Namun, dalam konteks kenaikan PPN, praktik ini tampak lebih sebagai bentuk protes sosial-ekonomi. Sebagian masyarakat merasa bahwa kenaikan PPN langsung menyasar kebutuhan harian mereka, mengurangi daya beli, dan menciptakan tekanan tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

    Meskipun PPN merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, sekitar 40 persen dari total penerimaan pajak, kebijakan ini memerlukan strategi komunikasi dan implementasi yang matang agar tidak menimbulkan kegelisahan sosial. Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. Banyak negara lain juga menerapkan PPN sebagai instrumen fiskal utama.

    Sebagai perbandingan, rata-rata tarif PPN di Uni Eropa mencapai 21 persen, dengan Hungaria berada di puncak sebesar 27 persen, disusul Swedia dan Denmark dengan 25 persen, sebagaimana dikutip dari Global VAT Compliance. Meski lebih tinggi, negara-negara tersebut berhasil meminimalkan dampak negatif melalui kebijakan kompensasi seperti subsidi energi, pengurangan pajak penghasilan, atau program sosial yang terfokus pada kelompok rentan.

    Misalnya, Jerman, yang memiliki tarif PPN sebesar 19 persen, memberikan potongan pajak tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah saat menaikkan PPN pada 2007. Langkah ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam penerapan kebijakan pajak yang sensitif.

    Tren global

    Namun, bagaimana posisi Indonesia dalam konteks ini? Dengan PPN 12 persen, Indonesia masih tergolong di bawah rata-rata global. Tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tarif PPN di Indonesia terbilang cukup tinggi. Awalnya, sejak pertama kali diberlakukan pada 1983, tarif PPN di Indonesia hanya sebesar 10 persen dan tidak mengalami perubahan selama hampir 4 dekade lamanya.

    Stabilitas ini berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Kemudian, kebijakan ini akan berlanjut dengan rencana kenaikan menjadi 12 persen pada 2025. Peningkatan tarif PPN ini membuat posisi Indonesia cukup menonjol di kawasan Asia Tenggara.

    Berdasarkan laporan Worldwide Tax Summaries yang dirilis oleh konsultan keuangan global PricewaterhouseCoopers (PwC), beberapa negara lain di kawasan ini menerapkan tarif PPN yang lebih rendah. Sebagai contoh, Laos dan Kamboja menetapkan tarif PPN sebesar 10 persen, sedangkan Singapura dan Thailand masing-masing mematok tarif 7 persen.

    Sementara itu, negara lainnya seperti Brunei Darussalam bahkan tidak mengenakan PPN pada transaksi domestik, dan Timor Leste hanya mengenakan tarif 2,5 persen untuk barang dan jasa impor. Sebaliknya, ada juga negara-negara di kawasan ini yang menerapkan tarif PPN mendekati atau bahkan lebih tinggi dari Indonesia.

    Filipina, misalnya, telah lama menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen, dan Vietnam menggunakan sistem dua tingkat dengan tarif 5 persen dan 10 persen tergantung jenis barang atau jasa. Myanmar, di sisi lain, memulai dengan tarif 5 persen tetapi dapat meningkat hingga 100 persen untuk beberapa barang atau jasa tertentu.

    Dalam konteks ini, kenaikan tarif PPN di Indonesia mencerminkan tren global yang berupaya memperluas basis pajak untuk menopang anggaran negara. Akan tetapi, struktur ekonomi Indonesia, di mana sektor informal dan kelompok berpenghasilan rendah mendominasi, membuat kebijakan ini lebih terasa berat.

    Dampaknya bahkan lebih tajam jika dibandingkan dengan negara maju yang memiliki sistem perlindungan sosial lebih kuat.

    Langkah khusus

    Maka untuk merespons hal itu, Indonesia perlu ada langkah khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh di antaranya, Pemerintah harus segera meningkatkan transparansi terkait penggunaan hasil pajak. Salah satu alasan utama di balik reaksi keras terhadap kenaikan PPN adalah keraguan publik terhadap efisiensi alokasi dana negara.

    Jika masyarakat dapat melihat bahwa peningkatan pendapatan negara benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi yang bermanfaat, tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan ini kemungkinan akan lebih tinggi. Contoh sukses dari transparansi fiskal dapat dilihat di Finlandia, di mana masyarakat secara terbuka dapat memantau penggunaan anggaran negara, sehingga menciptakan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan warganya.

    Pemerintah juga harus memberikan insentif yang meringankan beban masyarakat secara langsung. Ini dapat berupa pengurangan pajak penghasilan untuk kelompok tertentu, subsidi langsung untuk kebutuhan pokok, atau program bantuan yang lebih efektif bagi UMKM.

    Di India, misalnya, saat pemerintah menaikkan PPN untuk barang konsumsi, mereka secara simultan memperkenalkan skema subsidi pangan untuk kelompok berpenghasilan rendah, yang terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.

    Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat literasi keuangan masyarakat. Tren frugal living yang semakin meluas dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan program pendidikan keuangan yang lebih komprehensif. Alih-alih hanya fokus pada penghematan ekstrem, masyarakat dapat diarahkan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana, seperti berinvestasi, merencanakan keuangan jangka panjang, atau memanfaatkan layanan keuangan digital.

    Hal ini tidak hanya akan membantu individu menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

    Tentu saja, kritik dan koreksi atas kebijakan ini tetap penting, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang lebih holistik.

    Sebagai contoh, dengan basis pajak yang lebih besar, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan akses pendidikan.

    Fenomena frugal living ini juga bisa dilihat dari sisi positif. Gaya hidup hemat dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam konsumsi, mengurangi pemborosan, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Namun, jika dilakukan secara ekstrem, ini bisa berdampak negatif pada ekonomi makro, terutama jika konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang sangat diperlukan.

    Sebagai langkah ke depan, pemerintah dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk memahami pola konsumsi masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebijakan pajak dan insentif dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Selain itu, dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus didorong untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

    Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada angka-angka di neraca keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan pendekatan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola tantangan ini dengan cara yang konstruktif.

    Frugal living mungkin dimulai sebagai bentuk protes, tetapi dengan pendekatan yang tepat, fenomena ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Haris Rusly Moti Sebut PPN 12 Persen Perlu Pemahaman Bersama di Tengah Tantangan Situasi Global – Halaman all

    Haris Rusly Moti Sebut PPN 12 Persen Perlu Pemahaman Bersama di Tengah Tantangan Situasi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan aktivis gerakan mahasiswa 98, Haris Rusly Moti meyakini pemerintahan Prabowo Subianto berhati-hati dalam penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tengah tantangan situasi global.

    Menurutnya, pemerintahan Prabowo tidak antikritik terhadap pandangan masyarakat terkait pro kontra PPN 12 persen.

    “Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),  
    Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12 persen pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo,” ungkapnya, Kamis (26/12/2024).

    Menurutnya, setiap kritik dan masukan bisa menjadi ‘suplemen’ untuk memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPN 12 persen agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut terkait kenaikan PPN, Haris menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan situasi geopolitik ‘saling kunci’ antara negara negara blok barat yang dipimpin USA & Uni Eropa versus China dan Rusia.

    “Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global.”

    “Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi ‘Friendshoring’. Perdagangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik,” ungkapnya.

    Situasi itu dinilai membuat ekonomi global diramal suram pada 2025.

    “Di dalam negeri, siapapun pemerintahan yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas,” ungkapnya.

    Kadang, lanjut Haris, pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

    “Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan,” ujarnya.

    Penerapan PPN 12 persen, menurut Haris, akan dilakukan dengan hati-hati.

    “Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPN 12 persen ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha. Paling tidak, kita berharap rakyat dan dunia usaha dapat memahami situasi sulit yang melahirkan kebijakan sulit,” ujarnya.

    Ia berharap pro-kontra terkait penerapan PPN 12 persen tidak melunturkan persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional.

    “Saya berharap kita sama sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025,” pungkasnya.

    PDIP Minta Kebijakan PPN 12 Persen Dikaji Ulang

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan partainya tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan PPN 12 persen.

    Hanya saja, PDIP meminta pemerintah mengkaji ulang hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia.

    Pasalnya, PDIP tak mau ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo karena adanya kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    “Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/12/2024).

    “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy.

    Kendati demikian, Deddy mengatakan, jika pemerintah percaya diri penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyengsarakan rakyat, maka diteruskan pun tidak mengapa.

    “Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” ungkapnya.

    PDIP melalui juru bicara partai, Chico Hakim juga sempat mengaku geram setelah partainya disudutkan karena dianggap menjadi insiator dari kenaikan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Tudingan itu karena fraksi PDIP memimpin panitia kerja Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen. Panja itu dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP saat itu, Dolfie Othniel Fredric Palit. 

    Menurutnya, inisiator UU HPP bukanlah berasal dari PDIP. Dia menyatakan pihak yang mengusulkan aturan perpajakan itu merupakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Inisiator UU HPP itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Komisi 12 waktu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP. Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP,” kata Chico saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).

    Chico juga menolak PDIP dianggap pihak yang harus  bertanggung jawab karena UU HPP tersebut. Dia mengungkit bahwa UU HPP adalah produk DPR RI secara kelembagaan yang disetujui oleh 8 fraksi DPR RI.

    “Akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” jelasnya.

    PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Kebijakan PPN 12 persen akan dikenakan untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. 

    Penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu.

    Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal. 

    Berikut daftar barang dan jasa yang kena dan bebas PPN 12 persen:

    Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen

    Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
    Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
    Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
    Buah-buahan premium
    Ikan premium, seperti salmon dan tuna Udang dan crustacea premium, seperti king crab
    Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

    Daftar Barang yang Kena PPN 11 Persen mulai 1 Januari 2025

    Tepung terigu dan gula untuk industri
    Minyak goreng curah merek Minyakita

    Daftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN 12 Persen

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
    Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata atau alutsista dan alat foto udara

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rifqah, Fersianus Waku)

  • Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap militan Kurdi di Suriah sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun. Erdogan menyerukan militan Kurdi untuk segera meletakkan senjata atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

    “Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024).

    “Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

    Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

    Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    Erdogan, dalam pernyataannya, menyebut pemerintahannya telah mengambil “langkah-langkah pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi Turki.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    (idh/taa)

  • Tren Tantangan dan Ancaman Keamanan Siber di 2025, Paling Utama AI

    Tren Tantangan dan Ancaman Keamanan Siber di 2025, Paling Utama AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Keamanan siber pada tahun 2025 diprediksi akan semakin kompleks dan dinamis. Salah satunya didorong oleh kemajuan teknologi, ancaman yang semakin canggih, dan peraturan yang lebih ketat.

    Meski begitu, melansir dari The Hackernews, Rabu (25/12/2024) sepuluh tantangan dan ancaman utama yang akan membentuk lanskap keamanan siber pada tahun 2025.

    1. AI Sebagai Senjata Bagi Penyerang

    AI akan terus dimanfaatkan oleh penyerang untuk menciptakan malware yang lebih canggih dan mampu beradaptasi dengan cepat, menghindari deteksi tradisional. 

    Malware yang digerakkan oleh AI dapat mengubah perilakunya dalam waktu nyata, mengeksploitasi kerentanannya dengan presisi tinggi. Phishing berbasis AI yang menggunakan pemrosesan bahasa alami juga semakin canggih, membuat email penipuan menjadi lebih personal dan sulit dideteksi. 

    Dalam menghadapi ancaman ini, perusahaan perlu berinvestasi dalam solusi keamanan berbasis AI untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap serangan.

    2. Meningkatnya Kerentanan Zero-Day

    Kerentanan zero-day tetap menjadi salah satu ancaman terbesar dalam keamanan siber. Kerentanannya belum diketahui oleh vendor perangkat lunak, yang membuka pintu bagi penyerang untuk mengeksploitasi sistem sebelum patch tersedia. 

    Pada 2025, perusahaan harus memiliki mekanisme deteksi yang lebih canggih untuk mengidentifikasi potensi eksploitasi, serta berkolaborasi lebih intensif dalam berbagi intelijen ancaman lintas industri.

    3. AI Sebagai Tulang Punggung Keamanan Siber Modern

    Pada tahun 2025, AI akan menjadi bagian integral dari strategi keamanan siber. Sistem berbasis AI mampu memproses dan menganalisis data besar untuk mengidentifikasi ancaman yang sulit dikenali oleh manusia. 

    Kemampuan AI dalam deteksi anomali dan prediksi ancaman akan mengurangi beban kerja tim keamanan manusia, serta meningkatkan ketepatan dan respons terhadap insiden.

    4. Meningkatnya Kompleksitas Privasi Data

    Dengan semakin ketatnya regulasi terkait privasi data seperti GDPR dan CCPA, serta undang-undang AI Uni Eropa yang diperkirakan akan diberlakukan pada 2025, perusahaan harus memperhatikan keamanan data pelanggan dengan lebih serius. 

    Keamanan berbasis blockchain dan model zero-trust semakin diterapkan untuk mengurangi titik kegagalan dan memberikan transparansi lebih besar kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikelola.

    5. Tantangan dalam Verifikasi Pengguna

    Penggunaan bot yang semakin canggih dan kontrol privasi yang lebih ketat pada browser modern membuat verifikasi pengguna menjadi lebih sulit. 

    AI dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna secara real-time dan membedakan antara pengguna sah dan bot, sehingga membantu meningkatkan sistem keamanan tanpa mengganggu pengalaman pengguna yang sah.