Negara: Uni Eropa

  • Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) September 2025 sebesar USD 66,81 per barel. Naik sebesar USD 0,73 per barel dari ICP Agustus 2025 yang ditetapkan sebesar USD 66,07 per barel.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 336.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan September 2025 yang ditandatangani pada 8 Oktober 2025.

    “Kenaikan ICP September 2025, juga naiknya Brent (ICE) dan Basket OPEC, dipengaruhi oleh peningkatan risiko geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kekhawatiran gangguan pasokan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Laode menyampaikan, serangan Ukraina sejak Juni 2025 telah menyebabkan 17 persen kilang Rusia tidak dapat beroperasi.

    Selain itu, ajakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Uni Eropa untuk mengenakan tarif hingga 100 persen kepada China dan India demi meningkatkan biaya ekonomi dan memaksa Rusia mengakhiri perang, juga turut berperan pada kenaikan ICP bulan ini.

    “Faktor lainnya yang juga memperkuat tren kenaikan ICP adalah peningkatan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini juga menyeret Brent dan Basket OPEC turut menguat,” terang Laode.

     

  • Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Jakarta

    Tatkala ribuan warga Gaza kembali ke lingkungan mereka masing-masing setelah gencatan senjata diumumkan, beberapa dari mereka sudah mengetahui bahwa kediamannya hanya tersisa puing-puing.

    Membangun kembali rumah, bisnis, dan seluruh infrastruktur yang menopang kehidupan di Gaza sejatinya bukan perkara mudah. PBB memperkirakan nilai kerusakan mencapai sekitar US$70 miliar.

    Menurut Andreas Krieg, pakar keamanan Timur Tengah dari King’s College London, kondisi di lapangan “lebih buruk dari sekadar memulai dari nol.”

    “Karena [pembangunan] di sini, bukan mulai dari pasir,” ujar Andreas Krieg, sembari menambahkan, “melainkan dari puing.”

    Tingkat kehancuran di Jalur Gaza kini “berada di kisaran 84%, dan di beberapa wilayah seperti Kota Gaza bahkan mencapai 92%,” lanjut Perwakilan khusus UNDP untuk Palestina, Jaco Cilliers,

    Kerusakan sebesar itu menimbulkan timbunan puing dalam jumlah yang sulit dibayangkan.

    Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, BBC Verify memperkirakan ada lebih dari 60 juta ton reruntuhan yang menunggu dibersihkan di seluruh Gaza.

    Membersihkan Puing

    Jutaan ton puing yang kini menutupi Jalur Gaza bukan sekadar tumpukan beton retak dan besi bengkok. Di antara reruntuhan itu, masih tertimbun jenazah manusia dan bom yang belum meledak.

    “Dari sisi keamanan dan kemanusiaan, langkah pertama adalah memastikan kawasan yang hancur itu aman,” ujar mantan eksekutif JCB Philip Bouverat.

    Selanjutnya, proses panjang pun menanti: memilah, memisahkan, lalu menghancurkan puing. Bahan seperti plastik dan baja akan diambil, sementara beton yang tersisa digiling agar bisa dimanfaatkan kembali.

    Tahapan ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan baru, tapi pelaksanaannya menuntut impor besar-besaran bahan bangunan.

    “Proyek sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan truk yang melintasi perbatasan,” lanjut Bouverat.

    “Langkah pertama adalah membangun pelabuhan laut dalam, supaya ribuan kontainer material bisa masuk ke Gaza.”

    Begitu area yang hancur tersebut sudah dibersihkan, barulah layanan vital seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat dipulihkan.

    Air dan Sanitasi

    Air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Gaza saat ini.

    Menurut Unicef, setidaknya 70 persen dari 600 fasilitas air dan sanitasi di wilayah tersebut telah rusak atau hancur sejak 7 Oktober 2023.

    Setelah gencatan senjata diumumkan, tentara Israel sempat berpose di depan instalasi pengolahan limbah di Kota Gaza yang dibakar.

    Kerusakan itu terjadi sesaat sebelum militer Israel mundur dari pos di dekat fasilitas tersebut.

    Pengolahan limbah sangat penting untuk mencegah penumpukan kotoran dan penyebaran penyakit.

    Para dokter melaporkan meningkatnya penyakit diare yang mematikan bagi anak-anak dan risiko kolera di beberapa wilayah.

    BBCDua citra satelit menunjukkan sebuah instalasi pengolahan air limbah pada 7 dan 11 Oktober 2025. Citra satelit pada 7 Oktober memperlihatkan instalasi tersebut dengan kendaraan IDF yang terparkir di dekatnya. Citra satelit 11 Oktober menunjukkan kendaraan IDF pergi dan asap mengepul dari instalasi pengolahan air limbah.

    Citra satelit menunjukkan kerusakan pada menara biologis instalasi Sheikh Ejleen, komponen utama pengolahan limbah di Gaza.

    Menurut Wakil Direktur Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) Maher Najjar, keseluruhan enam instalasi pengolahan limbah di Gaza kini dalam kondisi rusak.

    Upaya perbaikan pun sangat terhambat oleh serangan udara dan artileri Israel serta kekurangan peralatan. Beberapa fasilitas bahkan kembali diserang setelah diperbaiki.

    IDF menyatakan tindakannya “didasarkan pada kebutuhan militer dan sesuai dengan hukum internasional,” untuk mencegah Hamas mengancam warga Israel.

    Selain pengolahan limbah, fasilitas penyedia air bersih juga mengalami kerusakan berat.

    Citra satelit April 2024 memperlihatkan instalasi desalinasi air laut di Gaza utara masih utuh, namun pada awal Mei fasilitas itu telah hancur.

    “Kami bicara tentang sumur air rusak, jaringan serta reservoir hancur, pipa-pipa pembawa air terputus. Sulit sekali menentukan dari mana harus mulai. Untuk memulihkan sekitar 20% layanan saja kami butuh sedikitnya US$50 juta,” kata Najjar.

    “Total kerugiannya mungkin mencapai US$1 miliar atau lebih.”

    BBCDua citra satelit memperlihatkan pabrik desalinasi Gaza sebelum rusak pada 17 April 2024, dan setelah rusak pada 8 Mei 2024 di mana atapnya hilang.

    Perumahan

    Citra satelit menunjukkan pemandangan memilukan di kawasan Sheikh Radwan yang berlokasi di timur laut Kota Gaza.

    Agustus lalu, sebelum pasukan Israel menguasai wilayah yang mereka sebut sebagai “benteng terakhir Hamas”, jalan-jalan di kawasan tersebut masih terlihat utuh.

    Sebaliknya kini, seluruh blok permukiman telah rata dengan tanah setelah dijadikan markas militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Menurut data Unosat, Pusat Pemantauan Satelit PBB, sebanyak 282.904 rumah dan apartemen di seluruh Gaza telah rusak atau hancur.

    Namun, angka itu dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, lantaran belum mencantumkan dampak operasi militer terbaru di Kota Gaza.

    Data menunjukkan lonjakan besar tingkat kerusakan terjadi pada pertengahan 2024, bertepatan dengan operasi besar-besaran Israel di Rafah. Gelombang kehancuran serupa diperkirakan menyusul selama pendudukan di Kota Gaza.

    Pemerintah Kota Gaza yang dikelola Hamas menyebut, 90 persen jalan di kota itu telah hancur dan rusak.

    Menurut Peneliti Senior dari Lembaga Kajian RAND Corporation, Shelly Culbertson, upaya membangun kembali rumah-rumah di Gaza dapat memakan waktu puluhan tahun.

    “Setelah pengeboman Israel pada 2014 dan 2021, rekonstruksi berjalan lambat karena Israel membatasi masuknya bahan bangunan yang dianggap bisa disalahgunakan,” ujar Shelly.

    “Andaikata pola sama diterapkan sekarang, prosesnya bisa makan waktu hingga 80 tahun. Jika ada perencanaan matang, waktunya bisa lebih singkat,” lanjut Shelly, seraya mencontohkan tindakan dengan meracang kamp pengungsian yang nantinya bisa berkembang menjadi permukiman permanen.

    Listrik

    Sebelum perang, sistem listrik Gaza sejatinya sudah rapuh. Pemadaman bergilir menjadi hal biasa dan sebagian besar warga hanya menikmati listrik beberapa jam per hari.

    Sebagian besar pasokan listrik berasal dari jaringan ke Israel dan Pembangkit Listrik Gaza berbahan bakar diesel, ditambah panel surya di atap dan fasilitas umum.

    Namun, sejak Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada 11 Oktober 2023, pemadaman listrik total terjadi.

    Satu-satunya pengecualian adalah jalur langsung ke instalasi desalinasi di Gaza selatan, yang beberapa kali tersambung dan terputus kembali hingga Maret 2025.

    Pembangkit listrik utama tak beroperasi karena kekurangan bahan bakar, dan banyak panel surya ikut rusak.

    Getty ImagesPanel surya menyediakan listrik bagi keluarga yang tinggal di tenda-tenda dekat Kota Gaza.

    Laporan bersama Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan lebih dari 80% aset pembangkit dan distribusi listrik hancur atau tidak berfungsi, dengan kerugian lebih dari US$494 juta.

    Perusahaan distribusi listrik Gedco menyebut 70% gedung dan fasilitasnya hancur sejak Oktober 2023.

    Bulan lalu, video yang diverifikasi menunjukkan kantor pusat Gedco terkena serangan.

    Perusahaan itu menyatakan serangan tersebut “secara langsung mengganggu kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional teknis dan administratif.”

    Pertanian

    Citra satelit di timur Jabalia menunjukkan sekitar 4 km persegi lahan pertanian yang diduga kebun zaitun dan jeruk, musnah selama perang.

    Di tengah lahan yang telah rata, terlihat jalan yang dibangun IDF untuk mengakses wilayah utara Kota Gaza.

    BBCDua citra satelit menunjukkan wilayah di sebelah timur Jabalia. Citra satelit pada 6 Oktober 2023 menunjukkan pepohonan hijau yang menutupi sebagian besar lokasi, sementara citra satelit pada 4 Oktober 2025 menunjukkan tanah kecokelatan yang gersang dan jalan baru milik IDF.

    Analis dari Kent State University, He Yin, mengatakan, sebanyak 82,4% tanaman tahunan dan lebih dari 97% tanaman pohon di Gaza telah rusak akibat perang.

    Kemerosotan pertanian, ditambah pembatasan bantuan, menyebabkan krisis pangan parah yang berpuncak pada deklarasi bencana kelaparan di Kota Gaza pada September.

    Menurut Unosat, penurunan ini disebabkan “aktivitas seperti perataan lahan, penggunaan kendaraan berat, pengeboman, dan dinamika perang lainnya.”

    Agar pertanian dapat kembali pulih pulih, Bouverat menyebut lahan harus segera dibersihkan dari bom, peluru, dan ranjau yang belum meledak.

    “Kalau mereka bisa menanam lagi, mereka bisa makan dari hasil sendiri. Semakin cepat itu dilakukan, semakin baik,” ujarnya.

    Pendidikan

    Sebelum perang, sekitar setengah populasi Gaza tercatat berusia di bawah 18 tahun. Alhasil, pembangunan kembali sekolah menjadi kunci agar kehidupan normal dapat pulih.

    Selama perang, bangunan sekolah menjadi tempat berlindung bagi warga yang mengungsi, tapi juga kerap menjadi sasaran IDF yang menuduh fasilitas tersebut digunakan sebagai pusat operasi Hamas.

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang sebelumnya mengoperasikan 288 sekolah di Gaza, melaporkan bahwa 91,8% bangunan sekolah memerlukan “rekonstruksi total atau perbaikan besar agar dapat kembali berfungsi.”

    BBCDua citra satelit, satu diabadikan pada 8 Oktober 2023, dan lainnya 14 Oktober 2025, menunjukkan bagaimana dua sekolah hancur total di Beit Lahia.

    Perguruan tinggi juga tak luput dari kehancuran.

    Pada Desember 2023, Universitas al-Azhar di selatan Kota Gaza dihancurkan pasukan Israel. Lokasinya kini menjadi bagian dari Koridor Netzarim, salah satu zona militer yang dibentuk IDF selama perang.

    Nasib serupa menimpa Universitas Israa, hanya dua kilometer dari sana, yang juga dihancurkan setelah sempat dijadikan markas sementara pasukan Israel.

    (ita/ita)

  • Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Ramallah

    Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Mustafa, bertemu dengan para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjelaskan rencana rekonstruksi Gaza. Rencana itu dipaparkan meski ada ketidakpastian terkait peran pemerintahnya di Gaza.

    “Saya yakin bahwa 12 bulan dari sekarang, Otoritas Palestina akan beroperasi penuh di Gaza,” kata Mustafa beberapa hari setelah gencatan senjata mulai berlaku di Gaza, dilansir AFP, Kamis (16/10/2025).

    Untuk diketahui, Otoritas Palestina (PA) tidak lagi berperan dalam pemerintahan Gaza sejak rivalnya, Hamas, merebut kendali wilayah tersebut pada tahun 2007. Meski demikian, Otoritas Palestina masih menyediakan beberapa layanan di wilayah tersebut.

    Rencana perdamaian Gaza yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak mengesampingkan kemungkinan pembentukan negara Palestina. Dia juga menyarankan untuk mengizinkan peran Otoritas Palestina setelah menyelesaikan serangkaian reformasi.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menentang pembentukan negara Palestina dan hampir menolak opsi keputusan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah atas Gaza pascaperang.

    Mustafa mengatakan Otoritas Palestina telah menyusun rencana 5 tahun untuk Gaza yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Rencana itu membutuhkan USD 65 miliar untuk 18 sektor berbeda seperti perumahan, pendidikan, pemerintahan, dan banyak lagi.

    “Visi kami jelas. Gaza akan dibangun kembali sebagai bagian dari Negara Palestina yang terbuka, terhubung, dan berkembang,” ujar Mustafa kepada para menteri Palestina, kepala badan PBB, dan kepala misi diplomatik dari kantornya di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dia juga mengatakan diskusi teknis sedang berlangsung dengan Uni Eropa mengenai operasi penyeberangan yang aman, sistem bea cukai, dan unit kepolisian terpadu. Uni Eropa adalah salah satu donor terbesar bagi Otoritas Palestina.

    (fas/haf)

  • Energi Terbarukan Dunia Masih Belum Capai Target Konferensi Iklim PBB

    Energi Terbarukan Dunia Masih Belum Capai Target Konferensi Iklim PBB

    Jakarta

    Negara-negara di seluruh dunia belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai target energi terbarukan meski terjadi rekor pertumbuhan pada tahun lalu. Hal ini disampaikan dalam laporan sementara dari Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) yang dirilis pada Selasa (14/10).

    IRENA adalah sebuah lembaga antar-pemerintah yang mencakup 169 negara dan Uni Eropa.

    Pertumbuhan energi terbarukan capai rekor, tapi belum cukup mengejar target iklim

    Kapasitas energi terbarukan yang baru terpasang mencapai sekitar 582 gigawatt pada 2024, atau naik sekitar 15,1% dibanding tahun sebelumnya.

    Meski ini jumlah tertinggi yang pernah tercatat, IRENA menekankan dalam laporannya bahwa angka ini masih belum cukup bagi negara-negara untuk mencapai target energi terbarukan global, yang menargetkan peningkatan tahunan sebesar 16,6%.

    Konferensi Iklim PBB di Dubai 2023, atau COP28, menetapkan target mencapai 11,2 terawatt dalam tujuh tahun.

    Menurut laporan tersebut, tambahan 1.122 terawatt per tahun masih dibutuhkan untuk mencapai target pada 2030. Satu terawatt sendiri setara dengan 1.000 gigawatt.

    Sekjen PBB: Waktu untuk mencegah peningkatan suhu global 1,5 derajat makin terbatas

    “Energi terbarukan dipasang lebih cepat dan lebih murah dibanding bahan bakar fosil — mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, dan listrik terjangkau. Tapi jendela untuk menjaga batas 1,5°C semakin menutup dengan cepat,” kata Sekjen PBB, dikutip dalam laporan tersebut.

    “Kita harus meningkatkan usaha, memperbesar skala, dan mempercepat transisi energi yang adil — untuk semua orang, di mana pun,” tegasnya.

    Kenaikan suhu global jangka panjang diperkirakan mencapai 1,3 derajat tahun lalu.

    Konferensi Iklim PBB berikutnya, COP30, dijadwalkan berlangsung pada 10 November di kota Belem, Amazon Brasil.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    (haf/haf)

  • Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Jakarta

    Tanah yang subur, lahan pertanian luas, dan sejarah panjang sebagai pemasok pangan bagi kekaisaran serta pasar global membuat Ukraina dikenal sebagai ‘lumbung pangan dunia’.

    Dengan luas lahan pertanian mencapai 41,3 juta hektare, dua pertiganya berupa tanah hitam yang sangat subur, Ukraina mampu menghasilkan panen melimpah dengan sedikit penggunaan pupuk, irigasi, tenaga kerja, dan mesin berat.

    Surplus gandum Ukraina dulu menjadi sumber pangan bagi Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Setelah merdeka pada 1991, Ukraina menjadi pemasok pangan utama dunia, terutama ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia.

    Dari kelimpahan menuju ketahanan

    Sebelum invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, sektor pertanian menyumbang 41% dari pendapatan ekspor Ukraina, senilai sekitar $27,8 miliar (sekitar Rp 440 triliun) pada 2021, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Karena itu, perang menghantam keras perekonomian dalam negeri sekaligus mengancam ketahanan pangan global.

    Pasukan Rusia merebut sebagian besar lahan pertanian, sementara blokade laut, serangan rudal, dan ranjau di Laut Hitam menghentikan hampir semua pengiriman ekspor utama Ukraina.

    Volume ekspor anjlok lebih dari 90% dalam tiga bulan pertama tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, memicu lonjakan harga pangan global dan memperparah krisis kelaparan di negara-negara yang bergantung pada impor.

    Natalia Shpygotska, analis senior di Dragon Capital, mencatat bahwa sebelum invasi, Ukraina menyumbang sekitar 8% ekspor gandum dunia, 13% jagung, dan 12% jelai. Ukraina juga memasok 40-50% minyak bunga matahari dunia.

    Invasi menyebabkan produksi gandum turun 29% pada musim 2022/23, dengan 22% lahan pertanian tidak ditanami karena pendudukan Rusia, ranjau, dan kekurangan tenaga kerja. Namun, data USDA menunjukkan bahwa ekspor segera pulih.

    Pangan menjadi medan perang

    Ukraina menuduh Kremlin menggunakan ketahanan pangan sebagai senjata dengan menargetkan infrastruktur pertanian secara sengaja. Dalam dua tahun pertama konflik, lebih dari 300 fasilitas pertanian rusak akibat serangan Rusia, dan pada 2022 saja lebih dari 500 ribu ton gandum dicuri.

    Butuh waktu hingga Agustus tahun itu sebelum angkatan bersenjata Ukraina berhasil menekan armada Laut Hitam Rusia secara signifikan. Dengan bantuan drone laut dan rudal anti-kapal dari Barat, tenggelamnya kapal Moskva pada April lalu menjadi pukulan besar bagi Kremlin. Harga pangan dunia pun kembali stabil mendekati level sebelum perang setahun kemudian.

    Inisiatif Gandum Laut Hitam yang diluncurkan pada Juli 2022 oleh PBB dan Turki membuka kembali tiga pelabuhan Ukraina dan memungkinkan ekspor 33 juta ton gandum hingga Juli 2023.

    Sementara itu, Uni Eropa meluncurkan jalur alternatif yang disebut Solidarity Lanes, menggunakan jalur kereta, sungai (Danube), dan darat melalui Polandia, Rumania, dan Bulgaria. Jalur ini membantu hampir separuh ekspor gandum Ukraina mencapai pasar Eropa, meski Rusia masih memblokade Laut Hitam.

    Gabungan upaya ini memulihkan ekspor Ukraina hingga sekitar 64 juta ton pada musim 2023/24, mencapai 75% dari level sebelum perang dan membantu menstabilkan ketahanan pangan global.

    “Solidarity Lanes dari Uni Eropa menjadi penyelamat penting sebelum jalur pelabuhan di Laut Hitam benar-benar pulih. Namun, karena keterbatasan infrastruktur dan biaya transportasi darat yang tinggi, jalur tersebut tidak sepenuhnya bisa menggantikan ekspor lewat laut,” kata Shpygotska.

    Arus dagang pulih, tapi stabilitas masih jauh

    Lebih dari tiga tahun sejak invasi dimulai, Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina memperkirakan ekspor biji-bijian dan minyak nabati mencapai lebih dari 60 juta ton untuk musim Juli 2024 hingga Juni 2025, termasuk 15 juta ton gandum, 25 juta ton jagung, dan 2,5 juta ton jelai.

    Namun pada bulan lalu, Ukraina mencatat penurunan ekspor pertanian sebesar 38% dibanding bulan yang sama tahun 2024, sebagian besar akibat meningkatnya serangan Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam. Asosiasi Gandum Ukraina melaporkan pengiriman melalui pelabuhan Odesa turun hampir sepertiga.

    Proyeksi untuk musim 2025/2026 juga tidak terlalu optimistis. Panen biji-bijian diperkirakan turun 10% menjadi sekitar 51 juta ton karena gangguan perang yang terus berlanjut, menandakan kerentanan yang masih tinggi.

    Saat dunia memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, sebuah inisiatif PBB untuk melawan kelaparan global, kontribusi Ukraina tetap krusial. Gandum Ukraina menjadi penyelamat bagi wilayah-wilayah rawan pangan, mengisi kekosongan yang sulit ditandingi oleh negara lain.

    Sebagai contoh, Program Pangan Dunia (WFP) mendapatkan 80% pasokan gandumnya dari Ukraina pada 2023 untuk membantu memberi makan sekitar 400 juta orang di negara-negara seperti Yaman dan Etiopia.

    Ukraina menghadapi berbagai tekanan

    Selain perang yang telah menimbulkan kerugian lebih dari 80 miliar dolar AS, Ukraina masih dihadapkan pada sejumlah tantangan lain. Sekitar 20% penduduknya atau 7,3 juta orang masih mengalami kerawanan pangan.

    Biaya rekonstruksi infrastruktur pertanian Ukraina diperkirakan mencapai $55,5 miliar, tetapi masih sangat kekurangan dana. Harga tanah, terutama tanah pertanian, melonjak tajam dalam dua tahun terakhir.

    Pembatasan impor UE terhadap beberapa produk pertanian Ukraina yang dimulai pada 2024 memicu ketegangan antara Kyiv dan negara tetangga seperti Polandia, Slovakia, dan Hungaria, yang mengeluhkan kelebihan pasokan dan persaingan dengan petani lokal.

    Petani mempertaruhkan nyawa

    Ancaman bagi pekerja pertanian masih sangat nyata. The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bulan lalu bahwa setidaknya 12 petani tewas dan lebih dari 40 lainnya luka-luka di wilayah Kherson sejak perang dimulai, mengutip data pemerintah.

    Salah satunya adalah petani Oleksandr Hordienko, yang pada Juli lalu mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 80 drone Rusia menggunakan alat pelacak dan senapan yang ia beli sendiri. Bulan lalu, Hordienko tewas dalam serangan drone Rusia yang menghantam kendaraannya, menurut laporan WSJ.

    “Petani Ukraina menghadapi ranjau darat, sistem irigasi yang hancur, serta serangan drone dan rudal yang sering terjadi di dekat garis depan,” ujar Shpygotska. “Namun, mereka tetap memastikan pasokan pangan dalam negeri dan ekspor gandum, minyak, serta protein ke pasar dunia di tengah situasi yang luar biasa sulit.”

    Perubahan iklim juga menjadi ancaman besar. Suhu yang terus meningkat dan kekeringan berulang diperkirakan akan mengganggu hasil panen Ukraina di masa mendatang. Dengan banyaknya lahan pertanian yang masih dikuasai Rusia, Shpygotska memperingatkan bahwa sebagian wilayah bisa tetap tidak bisa digunakan selama bertahun-tahun.

    “Perdamaian berkelanjutan dan upaya pembersihan ranjau sangat diperlukan agar lahan pertanian itu bisa kembali ditanami,” ujarnya.

    Meski julukan “lumbung pangan dunia” masih melekat pada Ukraina, hanya dukungan global dalam mewujudkan perdamaian dan memperlancar perdagangan yang dapat menjamin hasil panen mereka terus memberi makan jutaan orang di seluruh dunia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Sebut Erdogan Bisa Bantu Akhiri Perang di Ukraina: Dia Dihormati Putin” di sini:

    (haf/haf)

  • Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kian meluas di kehidupan sehari-hari. Ada banyak aplikasi populer yang mengintengrasikan kemampuan AI, mulai dari browser, mesin pencari, hingga media sosial dan layanan pesan singkat.

    Popularitas AI yang dimulai dari kemunculan chatbot ChatGPT buatan OpenAI, kini sudah berkembang jauh. Buktinya bisa dilihat dari kemunculan layanan pembuatan konten visual berbasis AI seperti Sora 2 dan Nano Banana di Google Gemini.

    Bukan cuma untuk masyarakat umum, AI juga dimanfaatkan oleh perusahaan telekomunikasi, transportasi, kesehatan, ritel, untuk menggenjot produktivitas dan efisiensi. Hal ini pula yang memicu kekhawatiran AI akan menggantikan peran pekerja manusia.

    Penelitian terbaru dari Pew Research menunjukkan bagaimana masyarakat dunia merespons kehadiran AI dalam kehidupan mereka. Survei dilakukan di 25 negara dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2025.

    Warga Dunia Cemas Gara-gara AI

    Hasil survey menunjukkan lebih banyak masyarakat dunia yang cemas ketimbang antusias (34%) dengan kehadiran AI. Sebaliknya, lebih sedikit yang cenderung antusias ketimbang khawatir (16%) dengan kemunculan teknologi baru ini.

    Mayoritas hasil survey menunjukkan masyarakat seimbang antara khawatir dan antusias (42%) atas kehadiran AI dalam kehidupan mereka.

    Kekhawatiran terhadap AI paling banyak ditemukan di Amerika Serikat (AS), Italia, Australia, Brasil, dan Mesir. Lebih dari 50% yang mengaku khawatir AI akan berdampak pada kehidupan mereka.

    Survei Pew Research juga menunjukkan korelasi antara pendapatan masyarakat di sebuah negara, yang ditentukan dari PDB per kapita, dengan pengetahuan mereka terkait AI.

    Misalnya, lebih dari 50% masyarakat di negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan AS, yang sudah banyak terpapar dan mengetahui soal AI. Sementara di India hanya 14% dan Kenya cuma 12%.

    Warga RI Lebih Percaya China daripada AS

    Studi lainnya mengungkap soal bagaimana kepercayaan masyarakat dunia terhadap regulasi AI. Mayoritas masyarakat di berbagai belahan dunia lebih percaya negara mereka sendiri yang mengatur AI.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya percaya pada aturan yang dibuat pemerintah, ketimbang harus diatur oleh negara lain seperti AS dan China.

    Lebih spesifik, 89% responden di India, 74% di Indonesia, dan 72% di Israel, ingin negara mereka yang mengatur soal adopsi AI.

    Sementara itu, warga AS lumayan imbang, antara yang percaya (44%) dan tidak percaya (47%) dengan negara mereka untuk mengatur AI.

    Secara umum, masyarakat yang lebih antusias dengan kehadiran AI cenderung percaya bahwa negara mereka bisa mengatur penggunaan AI, ketimbang harus mengikuti negara lain.

    Untuk entitas pengatur AI global, lebih banyak masyarakat yang percaya dengan Uni Eropa (53%) untuk memegang kendali. Selanjutnya Amerika Serikat (37%), dan terakhir China (21%).

    Kendati demikian, Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang disebut lebih percaya kepada China sebagai entitas regulator AI global.

    Pew Research mencatat Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang masyarakatnya cenderung memiliki pandangan positif terhadap China ketimbang Amerika.

    Secara umum, orang dewasa berusia lebih muda di 19 negara cenderung lebih percaya kepada China sebagai regulator AI. Sementara kepercayaan terhadap AS sebagai regulator AI lebih cenderung di antara orang-orang yang berideologi kanan, serta orang-orang Eropa yang mendukung partai kanan populis.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Gaza City

    Merujuk rencana Trump, senjata milisi di Jalur Gaza Palestina harus sepenuhnya dilucuti. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terjadi.

    Menurut laporan media Israel, Jerusalem Post, organisasi militan Islam tersebut terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok-kelompok pesaingnya. Sedikitnya 32 orang dilaporkan tewas.

    Di media sosial juga beredar video yang disebut-sebut menunjukkan Hamas mengeksekusi atau menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Belum jelas apakah perlucutan senjata Hamas akan berhasil. Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan yang kontradiktif “Hampir seluruh kawasan telah menyetujui rencana untuk segera demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan memastikan bahwa Israel tidak lagi terancam,” ujarnya dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel.

    Namun sebelumnya, dalam penerbangannya ke Israel, Trump menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengizinkan Hamas untuk sementara mempersenjatai diri. Hamas, katanya, sedang berusaha mengembalikan ketertiban setelah berbulan-bulan perang.

    “Pesan yang jelas”

    Fakta bahwa Hamas segera hadir setelah penarikan pasukan Israel dan mengirimkan pasukan bersenjatanya ke Kota Gaza menyampaikan pesan yang jelas, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Hebrew University Yerusalem.

    “Hamas dengan tegas menunjukkan bahwa keberadaan mereka yang sama sekali tidak hilang dari Jalur Gaza. Sebaliknya, mereka terus mengklaim peran mereka di sana.”

    Menurut analisis dari lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council, proses perlucutan senjata Hamas kemungkinan akan memakan waktu lama. Selama Hamas tetap eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik, atau bahkan sekadar ide – akan selalu ada risiko besar mereka kembali memperluas pengaruhnya di Gaza untuk mengejar kepentingannya sendiri. Hal yang tampaknya sedang terjadi saat ini.

    Senjata sebagai jaminan eksistensi

    Hamas menganggap persenjataan mereka sebagai jaminan eksistensi baik secara militer, politik, maupun secara simbolis, ujar Simon Engelkes, Kepala Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah, “Tanpa imbalan politik yang nyata, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah semacam itu. ‘Jaminan keamanan’ dari Presiden Trump bahwa perang di Jalur Gaza tidak akan berlanjut setelah perjanjian gencatan senjata saat ini tidak cukup.”

    Meskipun struktur militer Hamas telah sangat dilemahkan selama perang, jaringan dan kehadiran mereka yang terlihat di Gaza tetap utuh, lanjut Engelkes. “Hal itu menjamin kelangsungan gerakan politik mereka, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza?

    Perlucutan senjata total Hamas juga akan sulit dilakukan karena keamanan internal Jalur Gaza selama ini berada di tangan Hamas – sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut pada tahun 2007, Hamas bertanggung jawab atas kepolisian, keamanan dalam negeri, serta sistem peradilan dan hukum.

    Belum jelas siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke depannya. Mesir dan Yordania telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hingga 5.000 personel keamanan untuk penugasan di Jalur Gaza. Kepolisian dari otoritas Palestina juga akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.

    Namun, hal ini bisa menjadi masalah, kata Fuchs. “Sangat mungkin Israel akan menggunakan hak veto terhadap pasukan lokal ini.”

    Pemerintah di Yerusalem tidak ingin memberikan peran apa pun kepada otoritas Palestina di Gaza. Sebaliknya, mereka ingin mencegah kehadiran kekuatan mana pun berhubungan dengan pemerintahan Ramallah. “Dengan demikian, masih terbuka bagaimana kesepakatan akan dicapai dan di tangan siapa nantinya layanan keamanan itu akan berada,” jelas Fuchs.

    Bukan sekadar perlucutan senjata

    Banyak negara tidak ingin Hamas kembali berkuasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan tentang ancaman terus-menerus dari milisi tersebut.

    “Kelompok teroris dengan ribuan pejuang, terowongan, dan persenjataan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam semalam,” ujar Macron setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya siap membantu perlucutan senjata Hamas. Pemerintah Jerman turut menolak kelanjutan politik Hamas.

    Menurut Engelkes, pertikaian yang sesungguhnya masih di depan mata, “Persoalannya bukan sekadar perlucutan senjata, melainkan juga kontrol politik dan legitimasi: siapa yang akan berbicara untuk Gaza di masa depan dan dengan kewenangan apa?”

    Potensi ancaman kawasan Arab juga Eropa

    Mengabaikan kepentingan Hamas juga berisiko, jelas Martin Jger, Kepala Badan Intelijen Federal Jerman (BND), dalam sebuah rapat dengar pendapat di Parlemen Jerman. Jika Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan transisi Gaza, diusir dari wilayah tersebut atau dipaksa kembali ke bawah tanah, maka ada “risiko nyata” bahwa mereka akan bertindak di luar Gaza. “Hal ini tentu akan berdampak pada kawasan Arab, dan sangat mungkin juga Eropa.”

    Dalam jangka panjang, para pengamat sepakat bahwa kunci stabilitas terletak pada upaya memberi rakyat Palestina kehidupan yang bermartabat. Jika hal tersebut tidak terwujud, kekerasan dapat kembali muncul di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Tidak Akan Pakai Militer AS untuk Melucuti Senjata Hamas” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Canton Fair resmi dibuka, catat angka tertinggi ekshibitor dan pembeli

    Canton Fair resmi dibuka, catat angka tertinggi ekshibitor dan pembeli

    Guangzhou (ANTARA) – Pameran Impor dan Ekspor China (China Import and Export Fair) ke-138, yang juga dikenal sebagai Canton Fair, resmi dibuka pada Rabu (15/10), dengan jumlah peserta pameran mencatatkan rekor tertinggi 32.000.

    Dijadwalkan berlangsung dari 15 Oktober hingga 4 November di kota metropolitan Guangzhou di Provinsi Guangdong, China selatan, Canton Fair edisi kali ini juga membukukan rekor tertinggi dalam hal jumlah pembeli.

    Hingga Senin (13/10), lebih dari 240.000 pembeli dari 218 pasar ekspor telah melakukan prapendaftaran, yang mencerminkan peningkatan 10 persen dibandingkan dengan edisi sebelumnya.

    Di antara mereka, jumlah pembeli dari Uni Eropa, Amerika Serikat, serta negara-negara peserta Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra meningkat secara signifikan. Sementara itu, lebih dari 400 perusahaan pembeli terkemuka akan menghadiri pameran ini.

    Menurut survei yang dilakukan menjelang pameran ini, lebih dari 1 juta produk baru yang dikembangkan dalam setahun terakhir akan dipamerkan di pameran edisi kali ini, sementara sekitar 800.000 produk akan memulai debutnya di ajang tersebut.

    Edisi Canton Fair kali ini, untuk pertama kalinya, akan menampilkan zona medis pintar, yang menarik 47 perusahaan untuk memamerkan produk-produk seperti robot bedah, sistem pemantauan cerdas, dan perangkat yang dapat dikenakan (wearables).

    Canton Fair juga akan terus menampilkan zona robot layanan, yang menarik 46 pemain industri terkemuka, untuk memamerkan robot humanoid, robot anjing, dan inovasi lainnya.

    Didirikan pada 1957, Canton Fair digelar dua kali setahun. Pameran ini menjadi yang tertua di antara beberapa ajang perdagangan internasional komprehensif di China, serta disebut-sebut sebagai barometer perdagangan luar negeri China.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Jakarta

    Setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, ada peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Tahun ini, Hari Pangan Sedunia 2025 bertepatan dengan peringatan 80 tahun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    Simak ulasan tentang Hari Pangan Sedunia 2025.

    Melansir situs FAO, Hari Pangan Sedunia 2025 mengangkat tema “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future”. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 menyerukan kolaborasi global dalam menciptakan masa depan yang damai, berkelanjutan, sejahtera, dan berketahanan pangan.

    Dengan bekerja sama, lintas pemerintah, organisasi, sektor, dan komunitas, kita dapat mentransformasi sistem agrifood untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pola makan sehat, hidup selaras dengan planet ini.

    Sistem agrifood menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik, dampak cuaca ekstrem dan peristiwa iklim, guncangan ekonomi, serta meningkatnya ketimpangan memberikan tekanan yang semakin besar pada lahan pertanian kita, air yang kita andalkan, dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan. Rantai pasokan masih rapuh, dan dampak gangguannya terasa di rumah, pasar, dan ladang di seluruh dunia.

    Poster Hari Pangan Sedunia 2025 (Foto: Dok. FAO)

    Mulai dari pemerintah dan organisasi internasional hingga petani, peneliti, pelaku bisnis, dan konsumen, termasuk kaum muda, semua pihak memiliki peran dalam membentuk transformasi sistem agrifood.

    Dalam rangka memperingati 80 tahun FAO, organisasi ini siap untuk terus bekerja sama dengan para anggota dan mitranya. Fokusnya jelas, yaitu menemukan solusi praktis dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan saat ini dan membantu mewujudkan dunia yang berketahanan pangan bagi semua, baik saat ini maupun di masa mendatang.

    Latar Belakang Hari Pangan Sedunia

    Hari Pangan Sedunia menandai berdirinya FAO. Di tahun 2025, organisasi FAO berusia 80 tahun, bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia 2025 yang diperingati pada tanggal 16 Oktober.

    Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) adalah badan khusus PBB yang memimpin upaya internasional untuk mengatasi kelaparan. Tujuannya adalah mencapai ketahanan pangan bagi semua orang dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat. Dengan 195 anggota di 194 negara dan Uni Eropa, FAO bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia.

    (kny/imk)

  • Video: NATO & Uni Eropa Kolaborasi Bangun Sistem Pertahanan Anti-Drone

    Video: NATO & Uni Eropa Kolaborasi Bangun Sistem Pertahanan Anti-Drone

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa, bersama Uni Eropa tengah berkoordinasi untuk membangun sistem pertahanan berupa “Tembok Drone” guna melindungi negara-negara anggota dari serangan drone.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).