Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Said Abdullah Beberkan Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, Apa Saja? – Page 3

    Said Abdullah Beberkan Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia di 2025, Apa Saja? – Page 3

     

    Said membeberkan, terdapat tantangan ekonomi yang harus dihadapi dan dilalui Indonesia sepanjang tahun 2025. Ia menyebut, mulai dari perang tarif hingga turunnya kelas menengah menjadi tantangan.

    “Besar kemungkinan dunia akan dihadapkan perang tarif, China dihadapkan perang ekonomi secara multifront, perang tarif dengan AS dan Uni Eropa,” bebernya.

    “Uni Eropa memberlakukan bea masuk 43 persen mobil listrik dari Tiongkok, AS juga akan memberlakukan tarif masuk ke Meksiko dan Kanada atas barang ekspor untuk meredam imigran, dan peredaran narkotika, serta AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS,” jelas Said.

    Menurutnya, jika perang tarif semakin menajam, maka Indonesia akan terkena spillover effect yang bisa berdampak negatif dan positif.

    “Negatifnya, ketidakpastian bisnis global makin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi, namun bila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar,” ucap Said.

    Ia juga mengungkapkan, ekonomi China sedang mengalami penurunan yang berdampak pada Indonesia. Pasalnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China di 2025 di level 4,5 persen atau lebih rendah dari prediksi pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.

    “Jika perekonomian China makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke China,” ungkap Said.

    “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko atas menurunnnya perekonomian China, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke China yang menurun,” imbuhnya.

     

  • Proyek Bendungan Kamtok Picu Protes Warga Tibet Terhadap Tiongkok – Halaman all

    Proyek Bendungan Kamtok Picu Protes Warga Tibet Terhadap Tiongkok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Bendungan Kamtok di Dataran Tinggi Tibet telah memicu ketegangan antara Tibet dan Beijing. 

    Dilansir dari Hamrakura pada Kamis (2/1/2025), proyek itu dikecam masyarakat Tibet, lantaran bermasalah di bidang lingkungan dan pembangunan.

    Bagi masyarakat Tibet, wilayah tersebut merepresentasikan pelestarian budaya dan kebebasan beragama, sehingga ada anggapan pembangunan bendungan sebagai erosi identitas mereka.

    Ketegangan tersebut menandai puncak konflik berupa penindakan disertai kekerasan dari pihak Tiongkok.

    Bendungan Kamtok, yang terletak di anak Sungai Yarlung Tsangpo, merupakan bagian dari strategi ambisius Tiongkok untuk pembangkit listrik tenaga air dan pengelolaan air di Daerah Otonomi Tibet (TAR).

    Secara resmi, Beijing menggembar-gemborkan proyek tersebut sebagai langkah penting menuju keamanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim.

    Namun, bagi banyak warga Tibet, pembangunan bendungan tersebut memiliki dampak yang signifikan.

    Para kritikus berpendapat bahwa proyek tersebut telah menggusur situs-situs suci masyarakat setempat, dan mengganggu ekosistem di Tibet. 

    Laporan Hamrakura menunjukkan bahwa upaya relokasi tak diimbangi kompensasi memadai, hingga kurangnya sosialisasi dengan penduduk yang terkena dampak.

    Banyak warga Tibet melihat ini sebagai contoh lain dari Beijing yang memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik di atas masalah-masalah lokal.

    Selain itu, signifikansi agama dan budaya daerah tersebut—dengan biara-biara dan tempat-tempat doa yang menghiasi lanskap—telah semakin memicu pertentangan.

    Aksi Protes Warga

    Di wilayah yang jarang terjadi perbedaan pendapat publik dan sering kali mendapat balasan keras, protes terhadap Bendungan Kamtok dinilai sebagai hal yang berani. 

    Dimulai sebagai pertemuan kecil pada akhir November, demonstrasi dengan cepat berkembang seiring tersebarnya berita di desa-desa.

    Masyarakat meneriakkan slogan-slogan, membawa spanduk, dan melakukan doa tradisional, ratusan warga Tibet turun ke jalan untuk menuntut penghentian segera proyek tersebut, menurut laporan BBC terbaru.

    Protes tersebut terkenal karena pesan yang mereka sampaikan. Para biksu dari biara-biara di sekitar bergandengan tangan dengan para petani, penggembala, dan pemilik toko.

    Pertunjukan solidaritas yang langka ini menggarisbawahi frustrasi dan kemarahan atas apa yang dilihat banyak orang sebagai pelanggaran terhadap tanah dan budaya mereka. 

    Media sosial, meskipun ada sensor ketat, memainkan peran penting dalam memperkuat demonstrasi.

    Video dan gambar pendek menangkap emosi mentah para pengunjuk rasa, memicu diskusi dalam komunitas diaspora Tibet dan menarik perhatian internasional yang terbatas.

    Namun, aktivisme digital ini juga menempatkan para demonstran pada risiko besar, karena otoritas Tiongkok dengan cepat memantau dan melacak perbedaan pendapat daring.

    Pemerintah Tiongkok tidak membuang waktu dalam menanggapi protes tersebut. Dengan mengerahkan pasukan paramiliter ke wilayah tersebut, otoritas menindak dengan keras seperti biasanya. Laporan saksi mata menggambarkan personel keamanan memukuli pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dengan tongkat, menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, dan menangkap puluhan orang.

    BBC melaporkan, mengutip sumber lokal, bahwa banyak dari mereka yang ditahan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan, meningkatkan kekhawatiran tentang keselamatan dan kesejahteraan mereka. Organisasi hak asasi manusia telah menyatakan kekhawatiran bahwa para tahanan dapat menghadapi penyiksaan atau pemenjaraan jangka panjang, nasib yang telah menimpa banyak aktivis Tibet di masa lalu.

    Media pemerintah sebagian besar tetap bungkam tentang peristiwa tersebut, membingkai protes tersebut sebagai insiden kerusuhan yang terisolasi yang diatur oleh “pembuat onar.” Sebaliknya, platform media sosial Tiongkok dihapus dari referensi apa pun tentang demonstrasi tersebut, yang menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi tersebut.

    Otonomi Wilayah Tibet

    Protes Bendungan Kamtok dan tindakan keras berikutnya telah menghidupkan kembali diskusi tentang perjuangan Tibet untuk meraih otonomi dan hak mereka. Selama beberapa dekade, Beijing telah menggunakan kombinasi insentif ekonomi, pergeseran demografi, dan penindasan politik untuk menegaskan kendali atas TAR.

    Sementara itu, strategi ini telah membawa pembangunan infrastruktur ke wilayah tersebut, mereka juga telah meminggirkan suara orang Tibet dan merusak cara hidup tradisional. Bendungan Kamtok merupakan lambang tren yang lebih luas di mana sumber daya alam Tibet dieksploitasi untuk mendorong pertumbuhan industri dan perkotaan Tiongkok.

    Proyek skala besar, termasuk operasi pertambangan dan pembangkit listrik tenaga air, telah mengubah lanskap Tibet, seringkali tanpa memperhatikan konsekuensi lingkungan atau sentimen lokal.  Bagi warga Tibet, inisiatif ini dilihat sebagai alat asimilasi, yang dirancang untuk mengencerkan warisan budaya mereka dan memperkuat cengkeraman Beijing di wilayah tersebut.

    Protes tersebut telah menarik perhatian terbatas tetapi penting dari organisasi hak asasi manusia internasional dan kelompok pengungsi Tibet. Pemerintah Pusat Tibet (CTA), yang berpusat di Dharamshala, India, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan keras tersebut dan menyerukan pengawasan internasional yang lebih besar.

    “Situasi di Tibet sangat buruk,” kata juru bicara CTA. “Dunia tidak boleh menutup mata terhadap penindasan dan kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung.” Namun, realitas geopolitik mempersulit tanggapan internasional. Banyak negara enggan menghadapi Tiongkok terkait masalah hak asasi manusia, mengingat pengaruh ekonomi dan pengaruh diplomatik Beijing.

    Sementara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain telah menyatakan keprihatinan atas Tibet di masa lalu, tindakan mereka sering kali terbatas pada gerakan simbolis daripada intervensi substantif. Bagi orang Tibet, perjuangan melawan Bendungan Kamtok merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk melestarikan budaya, identitas, dan lingkungan mereka.

    Protes tersebut telah menggarisbawahi ketahanan masyarakat yang, meskipun mengalami penindasan selama puluhan tahun, terus melawan dalam menghadapi rintangan yang sangat besar. Pada saat yang sama, tindakan keras tersebut berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang tantangan yang mereka hadapi dalam menegaskan hak-hak mereka dalam sistem otoriter.

    Untuk saat ini, Bendungan Kamtok berdiri sebagai penghalang fisik dan simbolis, yang memisahkan masyarakat yang mendambakan penentuan nasib sendiri dari negara yang menuntut kendali yang tak tergoyahkan.

    SUMBER

  • Begini Cara OCCRP dapat Data Pelaku Korupsi, Pengamat: Tanpa Bukti Namanya Fitnah – Halaman all

    Begini Cara OCCRP dapat Data Pelaku Korupsi, Pengamat: Tanpa Bukti Namanya Fitnah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nama Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI, masuk jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Di situs resminya yang dikutip pada, Rabu (1/1/2025), OOCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut selain Jokowi termasuk mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

    Dari sini OCCRP dapat data pelaku korupsi

    OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam.

    Di situsnya, OCCRP klaim mendapatkan data pelaku korupsi melalui laporan yang masuk.

    “Jika Anda memiliki akses ke dokumen yang membuktikan korupsi, kejahatan, atau penyalahgunaan kekuasaan, silakan kirimkan kepada kami,” demikian pengumuman OCCRP.

    OCCRP klaim mengambil tindakan pencegahan yang sangat hati-hati untuk menjaga kerahasiaan sumber dan pelapor.

    “Di OCCRP, kami tidak dapat menangkap orang. Kami tidak dapat mendakwa mereka.”

    Pelapor bisa mengirim melalui email yang terenkripsi.

    “SecureDrop adalah sistem terenkripsi yang aman yang memungkinkan siapa saja untuk mengirim informasi dan dokumen kepada jurnalis OCCRP.

    Sistem ini mengandalkan perangkat lunak anonimitas Tor untuk melindungi identitas dan lokasi pengirim dengan menyamarkan alamat IP komputer. 

    Server SecureDrop berada di bawah kendali fisik OCCRP, dan konten yang dikirimkan didekripsi dengan komputer yang tidak terhubung ke internet.

    Dana OCCRP dari Amerika Serikat hingga Inggris

    Disebutkan bahwa pekerjaan OCCRP dapat terlaksana berkat pendanaan publik dan swasta dari berbagai lembaga dan kemurahan hati para pendukung perorangan.

    Tertulis di situs mereka pendanaan berasal dari berbagai pihak swasta, perorangan, dan lembaga negara asing.

    Seperti  dari Yayasan Masyarakat Terbuka Uni Eropa, Yayasan Patrick J. McGovern, Yayasan Ford, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris Raya,  Badan Pembangunan Internasional AS,  Departemen Luar Negeri AS
    hingga Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis.

    Lembaga ini mengklaim sebagai organisasi nirlaba yang didanai oleh para donatur. 

    Secara total, OCCRP memiliki 50 hibah terpisah dari para donatur ini. 

    OCCRP tidak menyoroti korupsi di Amerika Serikat (AS)?

    AS bukanlah area fokus historis bagi lembaga itu.

    OCCRP memfokuskan sumber daya  untuk mendukung jurnalis dan melakukan pelaporan di negara-negara yang tidak memiliki banyak dana atau dukungan untuk jurnalisme. 

    Sementara AS, di sisi lain, memiliki lingkungan media yang kuat dan sangat kompetitif, dengan banyak pemain lama yang melakukan pekerjaan investigasi yang sangat baik.

    “Ini bukan pasar yang mudah untuk dimasuki,” demikian OCCRP.

     Tanpa Data dan Fakta Jatuhnya Fitnah

    Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries menilai, publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup. 

    Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.

    “Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

    Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau “trial by NGO” oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.

    Sebab, Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia. 

    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.

    Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

    Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

    “Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.

    “Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.

    Jokowi Minta Buktikan

    Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.

    Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

    Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.

    “Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” papar Jokowi.

    Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.

    “Ya ditanyakan saja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” katanya.

     

  • Tolak Perbarui Kerja Sama, Ukraina Setop Jalur Gas Rusia ke Eropa

    Tolak Perbarui Kerja Sama, Ukraina Setop Jalur Gas Rusia ke Eropa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Ukraina memutuskan menghentikan jalur distribusi gas Rusia ke Eropa yang melalui wilayahnya, setelah menolak pembaruan kerja sama transit gas yang berakhir pada Rabu (1/1) waktu setempat.

    Menteri Energi Ukraina mengklaim tindakan itu diambil demi kepentingan nasional mereka yang tengah berperang dengan Moskow selama lebih dari dua tahun terakhir.

    “Kita telah menghentikan transit gas Russia. Ini adalah sebuah kejadian yang bersejarah,” kata dia seperti diberitakan CNN, Rabu (1/1).

    Imbas keputusan tersebut, Ukraina berpotensi kehilangan pemasukan sebesar US$800 juta imbas berhentinya pembayaran dari Russia. Sementara itu, perusahaan gas asal Russia, Gazprom berpotensi mengalami kerugian penjualan sebesar US$5 juta.

    Di sisi lain, sejumlah negara Eropa yang masih membeli gas pabrikan Russia itu disebut tengah mencari jalur distribusi alternatif selain via Ukraina.

    Peluang kesepakatan baru mengirimkan gas Rusia melalui Ukraina sebelumnya memang terbilang kecil. Sebab, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada waktu tersisa pada 2024 untuk menandatangani kesepakatan baru.

    Para analis pun sempat menyebut hilangnya gas Rusia yang disalurkan seharusnya membuat Eropa mengimpor lebih banyak gas alam cair (LNG).

    Sebelum Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, Rusia merupakan pemasok gas alam terbesar bagi Uni Eropa.

    Menurut Dewan Eropa, blokade terhadap Rusia karena invasi Ukraina sudah mengurangi porsi impor gas Rusia lebih dari 40 persen bila dibandingkan dengan 2021, menjadi sekitar 8 persen pada 2023.

    (MAB/end)

  • Ukraina Stop Aliran Gas Rusia ke Eropa – Halaman all

    Ukraina Stop Aliran Gas Rusia ke Eropa – Halaman all

    Sejak 1 Januari 2025, pemerintah di Kyiv resmi menutup pipa yang mengalirkan ekspor gas Rusia ke Eropa di wilayahnya.

    Polandia merayakan langkah Ukraina sebagai “kemenangan baru” atas Presiden Vladimir Putin. Namun Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico mewanti-wanti terhadap “dampak drastis terhadap Uni Eropa. Fico menambahkan, penutupan “tidak banyak berimbas” terhadap ekonomi Rusia.

    Langkah Kyiv tidak memperpanjang kontrak transit gas dengan perusahaan energi Rusia Gazprom diumumkan Presiden Ukraina Volodmyr Zelenskyy pada 19 Desember silam di Brussels. Zelenskyy menyatakan, tidak akan membiarkan Moskow “mendapat miliran euro uang tambahan ,” selama melancarkan invasi di Ukraina.

    Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri tampil tidak terkesan, dan sebaliknya bersikeras Gazprom akan mampu menutup kerugian dari pasokan gas via Ukraina. “Kontrak ini tidak akan ada lagi, semua sudah jelas,” kata dia, sembari menambahkan, “kami akan tetap hidup, Gazprom akan tetap hidup.”

    Dengan ditutupnya aliran gas Rusia lewat Ukraina, pasokan energi di timur Uni Eropa sontak menjadi rentan. Negara-negara seperti Austria, Hungaria dan Slovakia tidak terhubung langsung dengan laut, sehingga kesulitan mengimpor gas dari sumber lain. Terutama kedua negara terakhir bersikeras akan tetap membeli gas murah dari Rusia.

    Kebergantungan abadi

    Ukraina sejak lama menjadi negara transit bagi pipa gas Rusia ke Eropa. Kedua negara pun acap berseteru soal tarif pengiriman gas jarak jauh sejak sebelum perang berkecamuk.

    Menurut lembaga pemikir Bruegel di Belgia, impor bahan bakar fosil dari Rusia ke Uni Eropanilainya mencapai sekitar satu miliar dolar AS per bulan pada akhir tahun 2023, dan berkisar 16 miliar dolar AS per bulan pada awal tahun 2022.

    Menurut Komisi Eropa, Rusia menyumbang 15 persen dari total impor gas Uni Eropa, berada di bawah kontribusi impor dari Norwegia dan Amerika Serikat dengan masing-masing 30 dan 19 persen, serta mengungguli negara-negara Afrika Utara dengan 14 persen. Sebagian besar gas Rusia disalurkan melalui pipa melalui Ukraina dan Turki.

    Negara pengimpor terbesar adalah ketiga negara di perbatasan timur UE: Austria, Slovakia dan Hungaria. Adapun negara dengan tingkat konsumsi energi terbesar seperti Spanyol, Perancis, Belgia dan Belanda juga masih mengimpor gas alam cair Rusia melalui kapal tanker. Sebagiannya tercampur dengan import dari sumber gas lain di jaringan pipa Eropa. Akibatnya, gas Rusia juga bisa sampai ke Jerman, meski sudah berkomitmen tidak lagi berbisnis dengan Moskow.

    Lonjakan biaya energi

    Harga energi sempat meningkat drastis pada tahun 2022, hingga lebih dari 20 kali lipat, menurut lembaga think tank Bruegel. Beberapa pabrik di Eropa akibatnya harus mengurangi produksi dan banyak perusahaan kecil bahkan terpaksa gulung tikar.

    Saat ini, harga energi telah kembali ke level moderat, kendati masih berada di atas level sebelum krisis. Tingginya biaya membuat industri padat energi di Eropa, khususnya di Jerman, kehilangan daya saing.

    Harga energi yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan seperti VW dan BASF merugi. Menurut Komisi Eropa, pada tahun 2023 hampir sebelas persen warga UE tidak mampu membeli gas untuk memanaskan rumah secara memadai saat musim dingin.

    Ketenangan Brussel

    Namun begitu, Uni Eropa tidak mengesankan kepanikan. Penghentian perjanjian antara Ukraina dan Rusia telah diperhitungkan di pasar gas Eropa, menurut analisis eksekutif UE. Bloomberg News pada pertengahan Desember.

    Analisis tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan negara-negara anggota dan pasar menjelang berakhirnya perjanjian gas Ukraina-Rusia. Uni Eropa punya cukup waktu untuk menemukan sumber pasokan alternatif.

    “Dengan produksi tahunan global lebih dari 500 miliar meter kubik LNG, penggantian sekitar 14 miliar meter kubik gas Rusia yang diangkut melalui Ukraina diperkirakan tidak akan berdampak besar pada harga gas alam di UE,” Bloomberg mengutip dokumen Komisi. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa “berakhirnya perjanjian transit diperhitungkan dalam harga gas untuk musim dingin.”

    Namun demikian, pemerintah Hungaria dan Slovakia tidak hanya mengkhawatirkan pasokan gas, tapi juga hubungan dekat dengan Rusia. “Hungaria sedang berusaha membeli gas melalui Ukraina, meskipun sudah mengimpor gas Rusia melalui pipa Turkstream,” kata Perdana Menteri Viktor Orban pada 21 Desember. Kantor berita Reuters mengutip ucapannya yang mengatakan, mereka tidak ingin menyerah pada jalur ini.

    Menurut laporan Reuters, Orban berkata: “Kami sekarang sedang mencoba triknya. Bagaimana jika gas tersebut, ketika mencapai wilayah Ukraina, bukan lagi milik Rusia, tetapi sudah menjadi milik pembeli? Gas yang masuk ke Ukraina adalah milik Rusia. Jadi tidak ada lagi gas Rusia, tapi gas Hungaria.”

    Fico di sisi Putin

    Sementara itu, Slovakia melangkah lebih jauh dan mengancam Kyiv dengan tindakan balasan. Perdana Menteri Robert Fico dalam sebuah video yang diposting di Facebook mengatakan, dia sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pasokan listrik darurat dari Slovakia ke Ukraina setelah tanggal 1 Januari.

    “Jika hal ini tidak dapat dihindari, kami akan menghentikan pasokan listrik yang dibutuhkan Ukraina selama pemadaman jaringan listrik. Atau kami akan mengambil tindakan lain,” kata dia.

    Presiden Ukraina Zelensky menuduh Fico bertindak atas instruksi Rusia. Menurutnya, Putin telah membujuk Fico untuk “membuka medan konfrontasi kedua melawan Ukraina di bidang energi, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Slovakia,” kata Zelenskyj di platform online X. Ancaman Fico hanya dapat dijelaskan dengan cara ini, tegasnya.

    Fico adalah salah satu penentang terbesar dukungan militer Uni Eropa untuk Ukraina. Menurut presiden Slovakia, selama kunjungan mendadak Fico ke Moskow pada bulan Desember, Putin menegaskan kesediaan Rusia untuk terus memasok gas ke Slovakia.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman, dan dirangkum dengan laporan AFP.

  • Ukraina Resmi Tutup Jalur Gas Rusia ke Eropa, Awas ‘Bencana’ Datang!

    Ukraina Resmi Tutup Jalur Gas Rusia ke Eropa, Awas ‘Bencana’ Datang!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ukraina resmi menutup jalur pengangkutan gas Rusia ke Eropa melalui wilayahnya. Keputusan ini mereka buat setelah berakhirnya kesepakatan tenggat waktu Transit Deal atau Kesepakatan Transit.

    Kementerian Energi Ukraina melalui rilis resmi mengatakan, berakhirnya kesepakatan transit itu semata demi kepentingan nasional. Sebab, eskalasi perang antara Ukraina dan Rusia tak kunjung berakhir.

    “Ini adalah peristiwa bersejarah,” sebagaimana tertera di keterangan resmi Kementerian Energi Ukraina, dilansir CNN Internasional, Rabu (1/12/2024).

    Sebelum berakhirnya kesepakatan pengangkutan gas ini, sebetulnya perusahaan yang melalui jalur pengiriman gas dari Rusia ke Eropa melalui Ukraina juga sudah merugi, akibat sepinya penjualan gas ke Benua Biru.

    Perusahaan raksasa gas milik Rusia, Gazprom, yang telah menandatangan kesepakatan transit dengan Naftogaz milik Ukraina telah mencatatkan rugi US$ 6,9 miliar pada 2019. Kerugian pada tahun itu merupakan catatan pertama setelah lebih dari 20 tahun terakhir.

    Ukraina pun kini menghadapi kerugian sekitar US$ 800 juta per tahun akibat biaya putus kontrak kesepakatan transit ini. Sementara itu Gazprom akan kehilangan US$ 5 miliar penjualan gas.

    “Beberapa negara Eropa yang masih membeli gas Rusia sebelumnya telah mengatur rute pasokan alternatif,” bunyi laporan Reuters terkait dampak kerugian dari berakhirnya Transit Deal.

    Putusnya jalur perdagangan gas ini mewakili sekitar 5% dari total jalur impor gas uni eropa menurut lembaga riset Bruegel yang berbasisi di Brussels, Belgia. Adapun pemasok utama gas dari Rusia adalah Austria, Hongaria, dan Slovakia.

    Setelah kesepakatan transit ini kadaluwarsa, Eropa menerima gas pipa dari Rusia melalui satu rute, yakni pipa Turkstream yang melewati Turki, lalu masuk ke Bulgaria, Serbia, hingga ke Hongaria.

    Henning Gloystein, Kepala Energi, Iklim & Sumber Daya di Eurasia Group, mengatakan akhir kesepakatan itu “tidak mengejutkan” tetapi akan memicu lonjakan harga gas di pasar spot ketika pembukaan perdagangan pada Kamis.

    Tetapi “lonjakan harga besar seperti yang terlihat selama pemotongan pasokan Rusia sebelumnya tidak mungkin karena importir Uni Eropa telah lama bersiap untuk (skenario) ini,” katanya kepada CNN. Ia menambahkan, sebagian besar Eropa telah memiliki awal musim dingin yang ringan.

    Uni Eropa juga telah bekerja dengan negara-negara lain selama lebih dari setahun untuk mempersiapkan kemungkinan berakhirnya kesepakatan itu, kata juru bicara Komisi Eropa kepada CNN.

    “Infrastruktur gas Eropa cukup fleksibel untuk menyediakan gas yang berasal dari non-Rusia ke (Eropa tengah dan timur) melalui rute alternatif,” kata juru bicara itu. “Ini telah diperkuat dengan kapasitas impor baru (gas alam cair) yang signifikan sejak 2022.”

    “Kami mengerjakan pekerjaan rumah kami dan siap untuk skenario ini,” kata Menteri Energi Austria Leonore Gewessler dalam sebuah pernyataan di aplikasi X, Rabu pagi, sambil menambahkan perusahaan energi negara itu telah mencari pemasok baru non-Rusia.

    Namun, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan pada Rabu bahwa penghentian aliran gas Rusia melalui Ukraina akan berdampak “drastis” pada Uni Eropa tetapi tidak pada Rusia. Fico berpendapat akhir kesepakatan akan menyebabkan harga gas dan listrik yang lebih tinggi di Eropa.

    Sebelum Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia adalah pemasok gas alam terbesar Uni Eropa. Blok tersebut telah memangkas pangsa impor gas pipanya dari Rusia sebesar lebih dari 40% pada 2021 dan menjadi sekitar 8% pada 2023, menurut Dewan Eropa.

    (arj/mij)

  • Putin Kirim Ucapan Selamat Tahun Baru kepada 3 Pemimpin Eropa dan Paus – Halaman all

    Putin Kirim Ucapan Selamat Tahun Baru kepada 3 Pemimpin Eropa dan Paus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru kepada tiga pemimpin Eropa dan Paus Fransiskus, Senin (30/12/2024).

    Mereka yang menerima ucapan hangat tersebut adalah Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Hal ini diungkapkan oleh Kremlin dan dilaporkan oleh media seperti Kyiv Independent.

    Mengapa Aleksandar Vucic Mempertahankan Hubungan dengan Rusia?

    Serbia dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Rusia, terutama dalam hal pasokan gas.

    Dengan konsumsi tahunan sekitar 25 miliar meter kubik gas, Serbia mengandalkan Gazprom, raksasa energi milik negara Rusia, untuk sekitar 2 miliar meter kubik gas.

    Vucic sering memperlihatkan hubungan persahabatannya dengan Moskow, bahkan mengabaikan sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia.

    Apa Sikap Viktor Orban Terhadap Rusia?

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban juga dikenal sering membela Rusia.

    Ia mengkritik sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa dan menolak untuk memberikan bantuan militer kepada Ukraina.

    Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak negara Eropa menjauh dari Rusia, beberapa pemimpin tetap memilih untuk mempertahankan hubungan baik dengan Kremlin.

    Bagaimana Recep Tayyip Erdogan Mengelola Hubungan dengan Rusia dan Ukraina?

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki pendekatan yang lebih berimbang, berusaha menjaga hubungan baik baik dengan Rusia maupun Ukraina.

    Meskipun Turki memfasilitasi aliran minyak Rusia ke Uni Eropa, Erdogan secara terbuka mendukung kedaulatan Ukraina dan memberikan bantuan kepada negara tersebut.

    Ini mencerminkan kebijakan luar negeri Turki yang kompleks dan pragmatis.

    Apa Peran Paus Fransiskus dalam Hubungan Ini?

    Paus Fransiskus juga menjadi bagian dari ucapan selamat Tahun Baru ini, meskipun dia memiliki pandangan yang kontroversial di Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Paus menyerukan warga Ukraina untuk memiliki keberanian dalam upaya mencapai perdamaian dan menyebut Rusia dan Ukraina sebagai “saudara”.

    Mengingat sikap Rusia yang berulang kali membenarkan invasinya sebagai upaya untuk menyatukan kedua bangsa ini, pernyataan Paus tampaknya berupaya mendorong dialog daripada konflik.

    Sikap Putin yang masih memiliki hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin ini menunjukkan bahwa tidak semua negara Eropa sepakat dengan sanksi dan tindakan terhadap Rusia.

    Sementara banyak negara Eropa yang menolak keterlibatan dengan Kremlin, Vucic, Orban, dan Erdogan memperlihatkan pendekatan yang berbeda.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi hingga kini masih jadi perbincangan hangat publik. Diketahui, Presiden ke-7 RI itu masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Meski sejumlah pihak, khususnya para pendukung fanatik mantan kader PDIP itu, terus membela ayah dari Wapres Gibran tersebut, tampaknya upaya itu tak berpengaruh. Pasalnya, OCCRP bukanlah lembaga kaleng-kaleng yang bisa diframing negatif.

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.

    OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.

    Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.

    Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

  • Ekspor Gas Alam Rusia ke Uni Eropa Dihentikan, Putin Bakal Rugi Miliaran Dolar AS – Halaman all

    Ekspor Gas Alam Rusia ke Uni Eropa Dihentikan, Putin Bakal Rugi Miliaran Dolar AS – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW  –  Ekspor gas alam Rusia melalui jaringan pipa yang melintasi Ukraina menuju Eropa resmi dihentikan di awal tahun Baru 2025.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Perusahaan Rusia Gazprom, dalam keterangan resminya ia mengatakan bahwa ekspor gas melalui Ukraina ke Eropa dihentikan mulai pukul 08:00 waktu setempat (05:00 GMT) pada hari Rabu (1/1/20025).

    Pemutusan  ini terjadi lantaran Ukraina menolak memperpanjang kesepakatan transit utama di tengah perang panas dengan Rusia yang telah terjadi sejak Februari 2022.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negaranya tidak akan membiarkan Rusia meraup miliaran dolar melalui pipa-pipa gas yang melintas di bawah tanah Ukraina.

    Imbas putusnya aliran ini, Rusia telah kehilangan pasar pentingnya di Uni Eropa, misalnya Hungaria yang membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25 persen, Slovakia 22 persen, Moldova 17 persen, Austria 15 persen, Jerman 14 persen, Bulgaria dan Republik Ceko sebesar 12 persen.

    Sementara Polandia bergantung pada gas alam Rusia sebesar 11 persen, Italia dan Slovenia 10 persen, Luxemburg, Estonia dan Serbia sebesar 9 persen. Sedangkan, Latvia dan Lithuania 8 persen.

    Rumania dan Swiss sebesar 7 persen, Kroasia dan Denmark sebesar 5 persen, Finlandia 3 persen, Makadonia, Belanda, Perancis sebesar 2 persen dan Belgia 1 persen.

    Alhasil Gazprom raksasa energi Rusia berpotensi kehilangan 5,2 miliar dollar AS dalam penjualan gas akibat pengurangan jalur distribusi ke Eropa. Penurunan ini mengakhiri dominasi Rusia, yang sebelumnya menguasai sekitar 35 persen pasar gas Eropa.

    “Rusia telah kehilangan pasar yang penting, sehingga Rusia memperoleh kerugian sekitar 5 miliar euro atau 5,2 miliar dollar AS per tahun,” jelas laporan BBC International.

    Uni Eropa Mulai Berpaling

    Sebelum Ukraina memutus kontrak kerjasama tersebut, sejumlah negara UE telah lebih dulu mengurangi impor gas dari Rusia. Dimana impor gas Rusia  ke Uni Eropa hanya berada di kisaran 10 persen sepanjang tahun 2023. Angka tersebut berbanding terbalik dengan total impor di tahun 2021 dimana saat itu impor gas mencapai 40 persen.

    Adapun daftar negara yang mulai berpaling meninggalkan impor gas Rusia diantaranya Polandia yang kini mengimpor gas dari AS, Qatar, dan Laut Utara, tambahnya.

    Sementara Jerman, konsumen terbesar gas Rusia di Eropa, mengimpor gas dari Inggris, Denmark, Norwegia dan Belanda melalui pipa.

    Norwegia, pemasok gas terbesar kedua di Eropa setelah Rusia, telah meningkatkan produksi untuk membantu Uni Eropa mencapai targetnya untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027.

    Penyedia energi di Inggris, Centrica, telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan gas Norwegia, Equinor, untuk pasokan tambahan di tiga musim dingin berikutnya.

    Lebih lanjut pada bulan Desember kemarin, Komisi Eropa memaparkan rencana untuk sepenuhnya mengganti gas yang melewati Ukraina, dengan menggunakan sumber alternatif dalam gas alam cair (LNG) dari Qatar dan AS, serta gas pipa dari Norwegia.

     

  • Eropa Terancam Krisis Energi Buntut Keputusan Rusia Setop Aliran Gas Transit Ke Ukraina – Halaman all

    Eropa Terancam Krisis Energi Buntut Keputusan Rusia Setop Aliran Gas Transit Ke Ukraina – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Daratan Eropa terancam mengalami krisis energi dan listrik setelah aliran gas Rusia ke benua tersebut melalui Ukraina terhenti, usai kesepakatan transit utama berakhir, Rabu (1/1/2025).

    Mengutip dari Bloomberg, pemutusan ini terjadi lantaran Ukraina menolak memperpanjang kesepakatan di tengah perang panas dengan Rusia yang telah terjadi sejak Februari 2022.

    Adapun langkah ini menandai akhir dari salah satu jalur pasokan energi utama Rusia ke Eropa, yang telah berlangsung selama lima dekade terakhir, dimana Ukraina telah menjadi jalur utama pasokan gas ke Eropa.

    “Karena penolakan berulang dan eksplisit dari pihak Ukraina untuk memperpanjang perjanjian lima tahun, Gazprom PJSC dihilangkan dari kesempatan teknis dan hukum untuk memasok gas untuk transit melalui wilayah Ukraina mulai 1 Januari 2025,” kata raksasa gas Rusia.

    Ukraina menghentikan ekspor gas Rusia melalui wilayahnya pada pukul 7 pagi waktu setempat, dengan dalih untuk menjaga keamanan nasional wilayahnya, meskipun negara itu harus kehilangan pendapatan transit tahunan sebesar 800 juta dollar AS.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negaranya tidak akan membiarkan Rusia “meraup miliaran dolar tambahan dari darah kami”.

    Imbas pemutusan aliran itu Eropa hingga zona Euro kini terancam mengalami krisis energi. Lantaran segelintir negara Eropa tengah yang bergantung pada aliran tersebut dipaksa untuk mendapatkan gas di tempat lain dengan harga jauh lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

    Hal ini menambah tekanan pada pasokan pada saat wilayah tersebut telah menghabiskan penyimpanan musim dinginnya dengan kecepatan tercepat dalam beberapa tahun.

    Harga Listrik di Eropa Melonjak

    Sebelum Ukraina mengakhiri kerjasama aliran gas transit, Uni Eropa secara signifikan telah mengurangi impor gas dari Rusia sejak 2022. 

    Mengutip dari BBC International, impor gas Rusia  ke Uni Eropa hanya berada di kisaran 10 sepanjang tahun 2023. Angka tersebut berbanding terbalik dengan total impor di tahun 2021 dimana saat itu impor gas mencapai 40 persen.

    Kendati pemangkasan telah terjadi dalam jangka waktu yang lama, namun hal ini menyebabkan guncangan pasar yang memaksa harga grosir listrik dan energi di UE naik hampir 10 kali lipat dari tingkat sebelum krisis.

    Perdana Menteri Slovakia Robert Fico memperkirakan bahwa konsumen Eropa dapat menghadapi kenaikan harga gas hingga 50 miliar euro atau 52 miliar dollar AS  per tahun sementara kenaikan biaya listrik sebesar 70 miliar euro.