Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Jakarta –

    Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa “ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror,” kata dia.

    Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.

    MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.

    Rekonsiliasi di depan mata?

    Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.

    Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.

    Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.

    Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan “Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.

    Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya “penuh harapan.” Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoan serta oposisi.

    Segalanya untuk Erdoan?

    Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.

    Secara teknis, Erdoan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.

    Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.

    “Sistem Erdoan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi” – sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoan.

    Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. “Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara,” kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: “Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoan,” Esen yakin.

    Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan

    Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.

    Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. “Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi,” jelas ilmuwan politik Esen: “Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

    (ita/ita)

  • Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mendepak Hungaria dari blok tersebut karena terus memihak Rusia.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahkan menyatakan siap untuk menggantikan keanggotaan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE), apabila negara itu lebih memilih untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    Pernyataan itu dilontarkan Zelensky lantaran Hungaria terus memperkuat kemitraannya dengan membeli minyak dan gas Rusia senilai miliaran dolar setiap tahunnya,

    Tak hanya itu selama bertahun-tahun Budapest juga secara konsisten memihak Kremlin.

    Termasuk menentang bantuan militer Eropa kepada Ukraina serta menunda beberapa sanksi blok tersebut terhadap Moskow.

    Perseteruan ini lantas membuat Ukraina murka, Zelensky menganggap Hungaria patut didepak dari keanggotaan NATO.

    Lantaran negara tersebut telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diwakili Uni Eropa (UE).

    Ukraina menuduh status Hongaria sebagai negara asing di Eropa, dengan menyarankannya untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    “Ukraina akan siap mengisi setiap ruang kosong di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) atau CSTO (Organisasi Traktat Keamanan Kolektif),” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, dikutip dari Al Jazeera.

    “Menggantikan Hongaria di Uni Eropa dan NATO secara efektif akan mengurangi retorika pro-Kremlin di aliansi tersebut,” imbuhnya.

    Hungaria Ketergantugan Gas Rusia

    Hungaria jadi salah satu negara Eropa yang masih menjalin relasi baik dengan Rusia.

    Sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina hampir 3 tahun lalu, UE telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Negeri Beruang Merah itu.

    Namun, Hungaria masih terus bergantung kepada pasokan minyak dan gas Moskow.

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria.

    Gas tersebut dipasok langsung melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia.

    Ketergantungan Hongaria terhadap gas Rusia membuat negara tersebut menyalahkan sanksi Uni Eropa sebagai penyebab dari melonjaknya harga energi di Eropa hingga 20 persen.

    Terbaru, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menuduh Ukraina memperburuk tantangan ekonomi Eropa dengan penolakannya untuk memperbarui kesepakatan gas transit selama lima tahun dengan Rusia 

    Dalam sebuah unggahan di akun Facebook, Szijjarto secara terang-terangan mengaitkan kenaikan harga gas alam dengan “pengurangan pasokan yang dipaksakan secara sengaja,” yang berasal dari keputusan dan sanksi politik.

    Meski langkah Hungaria ditentang sejumlah negara Eropa, namun Szijjarto menyebut jalur pipa Turkish Stream merupakan aset strategis yang penting.

    Tanpa adanya jalur pipa ini, katanya, Hongaria “akan berada dalam posisi yang sangat sulit sebagai negara yang terkurung daratan.”

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuat pernyataan kontroversial. Dia ingin mencaplok wilayah negara lain di sana dan sini. Ucapan Trump berbuntut sindiran tajam dan tanggapan dari negara-negara lain.

    Trump ingin mencaplok Greenland dari Denmark, Panama, mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, hingga menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Entah Trump serius atau bercanda, namun ucapan ini kadung menyulut kontroversi lintas negara.

    “Bisa saya katakan, kami membutuhkannya (Greenland) untuk kedaulatan ekonomi,” kata Trump, dilansir Deutsche Welle (DW) pada Senin (6/1) lalu.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump, Selasa (7/1) waktu setempat.

    Dilansir AFP, Trump yang akan dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang, mencetuskan rencananya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika, yang memiliki gugusan yang indah”.

    “Itu pantas. Dan Meksiko harus berhenti membiarkan jutaan orang masuk ke negara kita,” ujar Trump.

    Pekan ini, Trump juga mengatakan dirinya mungkin akan menggunakan “kekuatan ekonomi” untuk mewujudkan gagasan kontroversial menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS. Dalam pernyataannya, Trump menyinggung kekhawatiran soal bantuan militer AS dan ketidakseimbangan perdagangan sebagai alasan.

    Halaman selanjutnya, sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada:

    Sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum (AP Photo/Eduardo Verdugo)

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum melontarkan sindiran untuk Trump dengan mengusulkan agar AS seharusnya disebut sebagai “Amerika Meksiko”. Sindiran ini dilontarkan setelah Trump berjanji mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

    Dalam konferensi pers rutin pagi hari, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025), Sheinbaum menunjukkan peta dunia abad ke-17 yang menunjukkan Amerika Utara sebagai “Amerika Meksiko” atau “Mexican America”.

    Sambil menekankan bahwa Teluk Meksiko merupakan nama yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sheinbaum membalikkan pernyataan Trump sebelumnya dengan mengusulkan agar Amerika Serikat disebut “Amerika Meksiko”.

    “Mengapa kita tidak menyebutnya (AS) sebagai Amerika Meksiko?” cetusnya. “Kedengarannya bagus, bukan?”

    Sindiran juga meluncur dari Kanada, negara yang disebut Trump cocok menjdi ngara bagian ke-51 dari AS. Pejabat itu adalah Premier Ontario, Doug Ford. Dia mencetuskan agar Kanada membeli Alaska dari AS.

    “Anda tahu sesuatu, kepada presiden (Trump), saya akan menyampaikan tawaran balasan. Bagaimana jika kami membeli Alaska dan menambahkan Minnesota dan Minneapolis pada saat yang sama? Jadi, Anda tahu, itu tidak realistis,” cetus Ford dalam pernyataannya.

    Minnesota merupakan negara bagian AS yang berbagi perbatasan darat sepanjang 885 kilometer dengan Kanada. Sedangkan Minneapolis merupakan salah satu kota besar yang ada di negara bagian Minnesota.

    Perdana Menteri (PM) Kanada yang mengundurkan diri, Justin Trudeau, menolak keras gagasan yang dilontarkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51.

    “Sama sekali tidak ada peluang bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Trudeau dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/1).

    “Para pekerja dan komunitas di kedua negara sama-sama mendapatkan manfaat dengan menjadi mitra dagang dan keamanan terbesar satu sama lain,” ujarnya.

    Halaman selanutnya, tanggapan dari Eropa:

    Tanggapan dari Eropa

    Foto ilustrasi: Bendera Uni Eropa (AP/Jean-Francois Badias)

    Denmark yang kini menguasai Greenland adalah anggota Uni Eropa (UE). Dilansir DW, Uni Eropa menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    “Prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku untuk setiap negara, terlepas dari apakah negara itu berada di sebelah timur atau barat kita,” tegas Scholz.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

  • Pemimpin Industri Pipa Dunia Siap Salurkan Air Bersih ke Rumah-rumah Warga Indonesia – Halaman all

    Pemimpin Industri Pipa Dunia Siap Salurkan Air Bersih ke Rumah-rumah Warga Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guna memberikan akses air bersih dan berkualitas tinggi ke rumah-rumah, pemimpin industri pipa dunia RIIFO siap menyediakan solusi perpipaan dengan mengusung teknologi Jerman yang inovatif dan memiliki standar internasional.

    RIIFO juga berkomitmen menyediakan solusi perpipaan higienis dan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia.

    RIIFO juga hadir dengan misi membuat air bersih lebih mudah diakses oleh semua orang. Bahkan sebentar lagi juga akan meluncurkan RIIFO Home di Februari 2025 yang akan menghadirkan produk-produk berkualitas untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Perjalanan RIIFO di Indonesia dimulai sejak tahun 2018 dengan nama Rifeng. Kini, di tahun 2024, kami hadir dengan semangat baru sebagai RIIFO, membawa transformasi besar untuk memenuhi kebutuhan solusi perpipaan yang inovatif, andal, dan higienis. Dengan misi memberikan akses air berkualitas tinggi bagi semua orang, RIIFO terus berkomitmen menjadi mitra terbaik bagi pelanggan kami di seluruh Indonesia,” ujar Director RIIFO Indonesia Frank Shen dalam pernyataannya, Kamis (9/1/2025).

    Pemimpin industri pipa dunia ini mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan meluncurkan pipa multilayer, RIIFO telah melalui perjalanan panjang untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri pipa global. 

    RIIFO menjadi salah satu dari 3 produsen Pipa multilayer teratas di dunia pada tahun 2003 berkat konsistensi dan inovasinya. Bahkan pada 2007 RIIFO mendirikan pusat produksi perangkat keras kuningan yang saat ini produksi tahunannya mencapai lebih dari 250 juta keping. RIIFO juga terus berinovasi dan berekspansi hingga di tahun 2008 menjadi salah satu produsen pipa multilayer terbesar di dunia.

    Setelah itu, RIIFO terus berkembang dan beroperasi di lebih dari 100 negara yang membuat RIIFO memiliki jaringan penjualan yang kuat di Eropa dan Amerika Serikat serta kantor cabang di berbagai negara, termasuk AS, Inggris, Uni Eropa, Meksiko, dan Kolombia.

    RIIFO juga telah mengukir reputasi global sebagai solusi perpipaan yang terpercaya dengan pengalamannya yang hampir tiga dekade. Melalui produk-produknya. Dengan laboratorium bersertifikasi CNAS dan lebih dari 120 ahli yang menghasilkan 923 paten, RIIFO menjamin kualitas produk melalui inovasi teknologi mutakhir.

    Mereka  juga memiliki lebih dari 1250 mesin injeksi, 680 mesin ekstrusi, dan 850 mesin CNC, sehingga mampu memproduksi pipa dengan pasokan yang stabil untuk pasar Indonesia.
     

  • BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    Logo kelompok kemitraan strategis BRICS. (ANTARA/https://infobrics.org)

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com –  Resmi menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki babak barunya dalam berdiplomasi ekonomi di tingkat global. Sebagai organisasi antarpemerintah, BRICS seperti tujuan awalnya adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dengan memberikan suara lebih kuat bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.

    Maka bersama negara-negara yang telah lebih dahulu bergabung, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirates Arab, Indonesia berupaya mengurangi dominasi negara-negara maju dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dengan membentuk institusi alternatif, seperti New Development Bank (NDB), yang fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggotanya.

    Dengan bergabungnya Indonesia secara penuh per 6 Januari 2025, BRICS kini mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) global, menjadikannya blok ekonomi yang signifikan dalam perekonomian dunia. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS sejatinya tidak mengejutkan karena telah melalui penjajakan sejak 2023 dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023.

    Dengan bergabungnya Indonesia, kelompok ini semakin relevan, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara. BRICS juga menjadi simbol pergeseran kekuatan ekonomi global yang tak lagi didominasi oleh negara-negara Barat.

    Namun, di balik optimisme ini, penting kemudian untuk ditilik kembali kemanfaatan yang bisa diraih Indonesia dari keanggotaan ini. Dan sejauh mana manfaat risikonya dalam peta geopolitik global yang semakin dinamis.

    BRICS lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan global di tengah dominasi lembaga-lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih inklusif.

    Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penghapusan ketimpangan ekonomi global, dan reformasi sistem keuangan internasional. Di sisi lain, kehadiran Indonesia juga memperkuat legitimasi BRICS, menjadikannya lebih representatif bagi negara-negara berkembang.

    Namun, sejauh mana manfaat keanggotaan ini dapat dirasakan oleh anggotanya, tentu saja sangat bergantung pada strategi yang diambil masing-masing, termasuk Indonesia. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat keanggotaan penuh merupakan momen bersejarah yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global.

    Keanggotaan ini juga menurut dia, akan membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu potensi terbesar tersebut misalnya, akses pada New Development Bank (NDB) yang didirikan BRICS.

    Bank ini menawarkan alternatif pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman tradisional dari Barat, tetapi juga lebih sensitif terhadap kebutuhan negara berkembang. Dengan bergabungnya Indonesia, proyek-proyek strategis seperti pembangunan ibu kota baru, transisi energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat memperoleh suntikan dana baru yang signifikan.

    Di luar aspek finansial, multiplier effect keanggotaan BRICS terletak pada peluang peningkatan perdagangan dan investasi. Negara-negara BRICS adalah pasar besar dengan populasi kolektif lebih dari 40 persen penduduk dunia. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk mengekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan produk manufaktur.

    Selain itu, transfer teknologi dan peningkatan kerja sama di bidang energi terbarukan dapat menjadi katalisator penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau.

    Bebas Aktif

    Namun, menjadi bagian dari BRICS bukan tanpa tantangan. BRICS, meski tampak solid, sebenarnya adalah kelompok yang sangat heterogen. Kepentingan ekonomi dan geopolitik Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sering kali berbeda, bahkan bertentangan. Konflik kepentingan ini bisa saja menghambat efektivitas kelompok dalam mengambil keputusan strategis.

    Misalnya, ketegangan antara China dan India dapat berimbas pada dinamika internal BRICS, sehingga menimbulkan dilema bagi Indonesia untuk memilih posisi. Ada pula risiko geopolitik yang tak bisa diabaikan. Bergabung dengan BRICS bisa memicu persepsi bahwa Indonesia condong ke blok non-Barat, yang berpotensi mempengaruhi hubungan strategis dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Dalam iklim geopolitik yang semakin bipolar, menjaga keseimbangan dua kutub kekuatan ini adalah tantangan tersendiri. Indonesia harus cermat agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang merugikan.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa Indonesia yang telah resmi menjadi anggota tetap organisasi internasional BRICS harus bisa memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat tanah air. Meski memang secara domestik, manfaat keanggotaan BRICS bisa jadi tidak langsung terasa oleh masyarakat.

    Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital di Indonesia adalah isu-isu mendesak yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjadi anggota aliansi global. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang memastikan manfaat dari BRICS benar-benar terdistribusi hingga ke akar rumput. Tanpa ini, keanggotaan hanya akan menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata.

    Sejumlah hal yang harus dilakukan di antaranya, Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi dalam BRICS. Dengan posisi netral dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia bisa menjadi mediator dalam menyatukan kepentingan yang beragam di antara anggota BRICS.

    Ini adalah peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin moral di panggung internasional, mengadvokasi agenda-agenda global yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Indonesia juga harus menggunakan keanggotaan BRICS untuk memperkuat agenda nasional, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan prioritas kelompok.

    Dalam konteks transisi energi, misalnya, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan dana khusus dalam BRICS untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di BRICS tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pembangunan domestik.

    Indonesia pun harus proaktif mendorong BRICS untuk lebih melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak luas. Sebagai negara demokrasi terbesar di BRICS, Indonesia memiliki legitimasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kelompok ini.

    Memang, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi global. Namun, keberhasilan langkah ini tidak terletak pada keanggotaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk mencapai tujuan strategisnya.

    Di tengah kompleksitas geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus cerdas membaca peluang sekaligus bijak mengelola tantangan. Dengan demikian, keanggotaan BRICS bukan sekadar status, tetapi alat untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia.

    Kuncinya adalah fleksibilitas dan keberanian untuk berpikir melampaui paradigma lama. Indonesia tidak hanya harus menjadi pengikut dalam BRICS, tetapi juga pencipta agenda. Dengan pendekatan yang strategis, BRICS bisa menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global yang relevan dan progresif.

    Keanggotaan ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari peran baru Indonesia dalam membentuk masa depan ekonomi dunia. Bangsa ini sedang melangkah menuju babak baru diplomasi ekonomi menuju ketangguhan posisi di tingkat global.

    Sumber : Antara

  • Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Berlin –

    Jerman menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak mengesampingkan rencana militernya untuk mencaplok Grinlandia (Greenland).

    Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.

    Scholz: Perbatasan tak dapat diganggu gugat adalah ‘prinsip dasar hukum internasional’

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Namun, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.

    “Saya tidak ingin menilai komentar tersebut,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers rutin, seraya mengutarakan bahwa pemerintah Jerman sudah “mencatat” sejumlah komentar itu.

    Setelahnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya. Selain itu, dia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tak dapat diganggu gugat merupakan “hukum internasional yang fundamental.”

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    Menlu Prancis: Trump tidak boleh mengancam kedaulatan batas wilayah UE

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    UE soal pernyataan Trump: “Hal yang bersifat hipotetis”

    Uni Eropa (UE) menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Sementara itu, Kepala Juru Bicara Komisi Uni Eropa Paula Pinho menyebut kedaulatan negara harus dihormati sebagai “hal yang mendasar,” dan menambahkan kalau dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang “sangat teoritis”.

    Trump soal Grinlandia

    Donald Trump pada hari Senin (06/01) telah menolak untuk mengesampingkan aksi militer hingga ekonomi yang merupakan niatnya, agar AS dapat menguasai Grinlandia dan Terusan Panama.

    “Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.

    Sementara itu pada hari Selasa (07/01), anak Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dilaporkan mendarat di Grinlandia. Kedatangannya itu juga berlangsung sesaat setelah ayahnya menyarankan agar Grinlandia menjadi bagian dari AS.

    Presiden terpilih Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social, untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Grinlandia dan kegembiraannya tentang perjalanan Donald Trump Jr. ke pulau tersebut.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump.

    Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Grinlandia. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada tahun 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.

    Siapa pemilik Grinlandia?

    Denmark mengatakan, Grinlandia merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.

    “Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen saat menanggapi komentar Trump.

    Pada dasarnya, Frederiksen menyebut baik niat Washington untuk menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut. Namun, hal itu “harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Grinlandia.”

    Dari sisi Grinlandia, Perdana Menteri Mute Egede, telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark. Namun dia menuturkan, kalau Grinlandia tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual.

    mh/ha (Reuters, AFP)

    (nvc/nvc)

  • China Marah Besar ke Eropa, Blak-blakan Sebut Ada Pelanggaran Ini

    China Marah Besar ke Eropa, Blak-blakan Sebut Ada Pelanggaran Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan antara China dan Uni Eropa (UE) kembali memanas. Pada Kamis, (9/1/2025), Kementerian Perdagangan China melontarkan tudingan keras bahwa aturan baru UE telah menghambat perdagangan dan investasi Negeri Tirai Bambu di Benua Biru.

    Dalam pernyataan lengkapnya, Kementerian Perdagangan China mengkritik keras penerapan Peraturan Subsidi Luar Negeri (FSR) UE. Pasalnya, hal ini mendiskriminasi perusahaan-perusahaan China dan merupakan hambatan perdagangan dan investasi.

    “Penegakan selektif mereka mengakibatkan produk-produk China diperlakukan lebih tidak menguntungkan selama proses ekspor ke UE daripada produk-produk dari negara ketiga,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    Ditambahkan pula bahwa FSR memiliki kriteria tidak jelas untuk menyelidiki subsidi asing. Hal ini kemudian memberikan ‘beban berat’ pada perusahaan China yang menjadi sasaran dan menciptakan ‘ketidakpastian yang besar’.

    “Langkah-langkah UE seperti inspeksi mendadak jelas melampaui batas yang diperlukan, sementara para penyelidik subjektif dan sewenang-wenang pada isu-isu seperti distorsi pasar,” menurut kementerian tersebut.

    “Perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak mematuhi penyelidikan juga menghadapi sanksi berat, yang memberikan tekanan besar pada perusahaan-perusahaan China.”

    Kementerian tersebut mengatakan penyelidikan FSR telah memaksa perusahaan-perusahaan China untuk meninggalkan atau membatasi proyek. Ini pada akhirnya menyebabkan kerugian lebih dari 15 miliar yuan (Rp 33 triliun).

    “Langkah-langkah tersebut telah merusak daya saing perusahaan-perusahaan dan produk-produk China di pasar UE,” tuturnya.

    “Tindakan-tindakan tersebut juga menghambat perkembangan ekonomi nasional Eropa dan merusak kerja sama perdagangan antara Beijing dan Brussels.”

    China dan UE adalah mitra dagang utama. Namun saat ini keduanya terkunci dalam kebuntuan yang luas, terutama terkait sejumlah produk ramah lingkungan.

    Penyelidikan pertama UE berdasarkan FSR pada bulan Februari lalu menargetkan anak perusahaan raksasa kereta api China CRRC. Penyelidikan kemudian ditutup setelah perusahaan tersebut menarik diri dari tender di Bulgaria untuk memasok kereta listrik.

    Penyelidikan kedua menargetkan produsen panel surya milik China yang berusaha membangun dan mengoperasikan taman fotovoltaik di Rumania, yang sebagian didanai oleh dana Eropa.

    Pada Oktober, Brussels mengenakan tarif tambahan pada mobil listrik buatan China. Ini setelah penyelidikan anti-subsidi yang menyimpulkan bahwa dukungan negara Beijing secara tidak adil merugikan produsen mobil Eropa.

    Dalam apa yang tampak sebagai tanggapan balasan, Beijing mengumumkan tarif sementara pada brendi yang diimpor dari UE. Negara itu kemudian mengenakan ‘tindakan anti-dumping sementara’ pada minuman keras tersebut.

    Bulan lalu, China mengatakan akan memperpanjang penyelidikan brendi, dengan alasan ‘kompleksitas’ kasus tersebut.

    (luc/luc)

  • Meta Tampilkan Daftar eBay di Facebook Marketplace, Hindari UU Antimonopoli

    Meta Tampilkan Daftar eBay di Facebook Marketplace, Hindari UU Antimonopoli

    Bisnis.com, JAKARTA – Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp, sedang menguji integrasi daftar eBay di Facebook Marketplace di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis.

    Melansir dari The Verge, Kamis (9/1/2025) langkah ini diambil sebagai respons terhadap aturan antimonopoli yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun lalu.

    Aturan tersebut, mengharuskan perusahaan untuk menghentikan praktik yang dianggap memberlakukan kondisi perdagangan yang tidak adil terhadap pesaing Marketplace.

    Dalam uji cobanya, pengguna Facebook Marketplace kini dapat menjelajahi produk yang terdaftar di eBay, dan kemudian melakukan transaksi pembayaran langsung di platform eBay. 

    Meta menilai langkah ini bakal memberikan keuntungan bagi kedua platform. Kareka memudahkan penjual eBay untuk menjangkau audiens lebih luas di Facebook dan memberikan akses lebih banyak daftar produk kepada pengguna Marketplace.

    Juru bicara Meta, Jocelyn Jones, menjelaskan bahwa uji coba ini bersifat terbatas, sehingga tidak semua pengguna akan merasakannya. Namun, perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan uji coba tersebut dalam waktu dekat. 

    Pengguna Marketplace akan dapat melihat daftar barang dari eBay yang mencakup produk lokal maupun barang yang dapat dikirim ke seluruh dunia, menurut informasi yang diberikan oleh FAQ eBay.

    “Ini adalah uji coba kecil untuk saat ini, jadi tidak semua orang akan melihatnya, tetapi kami berharap dapat segera memperluasnya,” kata Jones.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya Meta untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun lalu.

    Uni Eropa mendenda Meta sebesar US$840 juta atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut secara paksa mempromosikan Marketplace kepada pengguna Facebook dengan menghubungkannya dengan platform sosial mereka. 

    Otoritas Eropa juga menuduh Meta memberlakukan kondisi perdagangan yang tidak adil terhadap pesaing Marketplace, khususnya pada layanan iklan baris.

    Meskipun Meta tengah mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, perusahaan tetap berkomitmen untuk mencari solusi yang sesuai dengan peraturan yang ada. 

  • Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Al-Jufri mengatakan bahwa Indonesia harus tetap menjaga diplomasi bebas aktif walau kini telah bergabung dengan organisasi internasional BRICS, dengan tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.

    Menurut dia, keputusan bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat, dapat mempengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Namun dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, dia menilai bahwa BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan, sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Sehingga langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional, sangat penting dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.

    Dia pun menilai bahwa dominasi China dan Rusia dalam aliansi BRICS tersebut menuntut agar Indonesia memiliki strategi kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” kata dia.

    Dia mengatakan keanggotaan tersebut dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberi peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank, karena BRICS mewakili seperempat ekonomi dunia.

    “Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan agar semua langkah yang diambil pemerintah terkait dengan BRICS harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kilang Pertamina Internasional Siap Produksi SAF Tersertifikasi Pertama di Indonesia dan Regional – Page 3

    Kilang Pertamina Internasional Siap Produksi SAF Tersertifikasi Pertama di Indonesia dan Regional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus memantapkan langkah menjadi pemimpin transisi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tingkat Nasional dan regional Asia Tenggara.

    Hal ini ditandai dengan diraihnya sertifikat ISCC (International Sustainability Carbon Certification) CORSIA dan EU untuk memproduksi SAF dari bahan baku minyak jelantah (UCO). Dengan diraihnya sertifikasi ini, SAF KPI memenuhi persyaratan sustainability dan dapat diterima serta diperdagangkan sesuai regulasi ICAO CORSIA (worldwide) dan Uni Eropa.

    “Unit TDHT (Treated Distillate Hydro Treating-red) yang berlokasi di Kilang Cilacap telah berhasil meraih sertifikasi ISCC Corsia dan EU untuk SAF pada awal Desember 2024 lalu,” ujar Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (9/1/2025).

    Diraihnya sertifikat ini menurut Hermansyah menunjukkan pengakuan dunia internasional atas kemampuan dan kapabilitas KPI dalam memproduksi SAF.

    Hermansyah menuturkan, Unit TDHT Kilang Cilacap, selain dapat memproduksi Pertamina SAF, unit ini juga dapat memproduksi bahan bakar solar nabati yang berasal dari 100% bahan baku nabati sejak 2022. Produk tersebut dikenal dengan nama Pertamina Renewable Diesel (RD) atau HVO yang juga telah bersertifikat ISCC.

    KPI menurut Hermansyah juga terus berinovasi untuk memproduksi Pertamina SAF melalui Project USAF (UCO to SAF) yang dicanangkan sejak tahun 2024.

    “KPI sebelumnya mampu memproduksi Pertamina SAF dengan bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) atau minyak inti sawit, dan kini KPI siap melangkah dengan memproduksi Pertamina SAF tersertifikasi ISCC pertama di Indonesia/Regional dengan bahan baku minyak jelantah (UCO) yang direncanakan pada kuartal- I tahun 2025,” kata Hermansyah.

    SAF yang akan dihasilkan dari bahan baku jelantah ini memiliki kelebihan berupa emisi karbon yang lebih rendah sekitar >90% dibandingkan avtur fossil serta dapat mendukung kegiatan community development pengumpulan minyak jelantah oleh masyarakat.