Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Harga Minyak Dunia Melonjak hingga Capai Level Tertinggi Akibat Sanksi Baru terhadap Rusia

    Harga Minyak Dunia Melonjak hingga Capai Level Tertinggi Akibat Sanksi Baru terhadap Rusia

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak dunia melonjak pada perdagangan, Senin (13/1/2025), mencapai level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap minyak Rusia, yang memaksa pembeli di India dan China mencari alternatif pemasok.

    Mengutip Reuters, Selasa (14/1/2025), harga minyak Brent meningkat sebesar US$ 1,25 atau 1,6% menjadi US$ 81,01 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 2,25 (2,9%) menjadi US$ 78,82 per barel.

    Kenaikan ini membawa Brent mencatatkan level penutupan tertinggi sejak 26 Agustus 2024, sedangkan WTI mencapai puncak tertinggi sejak 12 Agustus 2024. Keduanya juga tetap dalam kategori overbought selama dua hari berturut-turut.

    Selain itu, lonjakan lebih dari 6% dalam tiga sesi perdagangan terakhir membuat premi kontrak bulan depan terhadap kontrak berjangka berikutnya, yang dikenal sebagai time spreads dalam sektor energi, hingga harga minyak dunia mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.

    Minat pasar terhadap perdagangan energi juga meningkat tajam. Volume perdagangan Brent di Intercontinental Exchange pada 10 Januari mencatatkan rekor tertinggi sejak Maret 2020. Di sisi lain, volume perdagangan berjangka WTI di New York Mercantile Exchange mencatatkan lonjakan signifikan sejak Maret 2022.

    Perusahaan penyulingan minyak di India dan China kini berlomba mencari pasokan alternatif sebagai respons terhadap sanksi AS terhadap produsen dan pengangkut minyak Rusia. Kebijakan tersebut bertujuan menekan pendapatan Rusia, eksportir minyak terbesar kedua di dunia.

    “Kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan semakin nyata. Skenario terburuk bagi minyak Rusia tampaknya kian mendekati kenyataan,” ujar analis minyak PVM Tamas Varga.

    Namun, ia juga menekankan adanya ketidakpastian terkait dampak lanjutan setelah Donald Trump resmi dilantik pekan depan.

    Goldman Sachs memproyeksikan bahwa kapal-kapal yang menjadi target sanksi baru mengangkut sekitar 1,7 juta barel minyak per hari pada 2024 atau setara dengan 25% dari total ekspor minyak Rusia. Bank tersebut juga semakin optimistis bahwa harga Brent akan lebih cenderung berada di atas kisaran US$ 70-85.

    Saat ini, terdapat setidaknya 65 kapal tanker minyak yang tertahan di berbagai lokasi, termasuk di lepas pantai Rusia dan China, sejak Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru. Kapal-kapal ini sebelumnya digunakan untuk mengirimkan minyak ke India dan China setelah sanksi Barat sebelumnya serta pembatasan harga oleh negara-negara G7 pada 2022.

    Situasi ini mendorong perdagangan minyak Rusia berpindah dari pasar Eropa ke Asia. Beberapa kapal tersebut juga membawa minyak dari Iran, yang berada di bawah sanksi serupa.

    Saat harga emas dunia anjlok akibat sanksi AS ke Rusia, enam negara Uni Eropa telah mendesak Komisi Eropa untuk menurunkan batas harga minyak Rusia yang ditetapkan negara-negara G7. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pendapatan Rusia untuk membiayai konflik tanpa memicu gangguan besar di pasar.

  • Celios: Peningkatan produksi sawit dapat dengan intensifikasi lahan

    Celios: Peningkatan produksi sawit dapat dengan intensifikasi lahan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset Celios menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan produksi sawit di Indonesia dapat ditempuh dengan intensifikasi lahan, dan peningkatan teknologi pertanian.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan masalah produksi sawit selama ini adalah produktivitas per lahan yang rendah. Lahan sawit di Indonesia, kata dia, secara rata rata hanya hasilkan 12,8 ton per hektar untuk tandan buah segar. Sementara di Malaysia bisa mencapai 19 ton per hektar tandan buah segar.

    “Apalagi di era perang dagang, sawit Indonesia rentan jadi sasaran proteksionisme negara maju. Justru dengan adanya EUDR (European Deforestation Regulation) yang harus dipastikan itu kebun sawitnya tidak bertambah luas tapi tambah produktif,” ujarnya

    EUDR dari Uni Eropa yang diterapkan di akhir tahun 2024, mewajibkan perusahaan yang ingin mengekspor komoditas ke Eropa untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan mengambil tanggung jawab dalam memantau rantai pasokan komoditas mereka untuk mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

    Terkait kebijakan moratorium atau penundaan pemberian izin baru pembukaan perkebunan kelapa sawit, Bhima menjelaskan bahwa Celios memiliki kajian.

    Kebijakan moratorium sawit ditambah skema replanting, menurut Celios, mampu menciptakan kontribusi ekonomi pada tahun 2045 yakni output ekonomi bertambah Rp28,9 triliun, Produk Domestik Bruto Rp28,2 triliun, pendapatan masyarakat naik Rp28 triliun, surplus usaha Rp16,6 triliun, penerimaan pajak bersih Rp165 miliar, ekspor Rp782 miliar, pendapatan tenaga kerja Rp13,5 triliun, dan penyerapan tenaga kerja 761 ribu orang. Laporan riset tersebut bisa diunduh di laman resmi Celios.

    Masih menurut kajian Celios, meskipun ekspor sawit mungkin menurun, namun moratorium akan meningkatkan daya saing di pasar internasional yang peduli lingkungan.

    Moratorium sawit diberlakukan sejak disahkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018. Moratorium sawit ini berlaku selama tiga tahun atau sampai September 2021.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam pernyataan pada 30 Desember 2024 mengatakan ada rencana besar pemerintah memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan pangan, energi, dan air. Menurut dia, pemerintah sudah mengidentifikasi 20 juta hektare kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tersebut.

    Sementara itu, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Yanto Santosa, sekitar 31,8 juta hektare (ha) kawasan hutan yang tidak berhutan atau terdegradasi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pangan dan energi.

    Menurut Yanto penambahan lahan sawit di kawasan hutan tersebut bukanlah kegiatan deforestasi apabila dilakukan di kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau terdegradasi.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Negara NATO dan UE Ancam Veto Bantuan Perang untuk Ukraina

    Negara NATO dan UE Ancam Veto Bantuan Perang untuk Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah membuat sejumlah negara NATO dan Uni Eropa, yang secara umum berada di pihak Kyiv, mulai mempertimbangkan kembali dukungannya.

    Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengancam akan memveto inisiatif Uni Eropa yang bertujuan membantu Kyiv, serta mengambil tindakan individual terhadap Ukraina jika Presiden Volodymyr Zelensky terus mengambil langkah-langkah yang merugikan blok tersebut “demi alasan politik.”

    Ancaman ini disampaikan Fico dalam wawancara dengan penyiar lokal ta3 pada Minggu (12/11/2025), di tengah perselisihan terkait transit gas yang sedang berlangsung antara Slovakia dan Kyiv.

    Ukraina memutuskan untuk menghentikan transit gas alam Rusia ke Uni Eropa mulai tahun ini, yang secara efektif memutus aliran gas ke beberapa negara Uni Eropa, termasuk Austria, Italia, dan Slovakia.

    “Jika Presiden Zelensky memutuskan untuk merugikan seluruh Uni Eropa murni demi alasan politik, saya berbicara atas nama pemerintah Slovakia bahwa ketika ada bantuan untuk Ukraina di meja perundingan, saya akan memveto,” kata Fico, dilansir RT.

    Langkah-langkah balasan lain terhadap Kyiv yang dipertimbangkan Slovakia termasuk menghentikan pasokan listrik darurat ke Ukraina, menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan, atau memotong manfaat yang diterima para pengungsi Ukraina yang tinggal di Slovakia.

    Fico mengulangi tuduhannya terhadap Kyiv, dengan menyatakan bahwa setengah dari uang yang dikirim ke Ukraina “ditakdirkan” untuk dicuri. Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, Fico tidak memberikan rincian spesifik, tetapi berargumen bahwa korupsi yang merajalela di Ukraina adalah pengetahuan umum.

    Fico, yang telah lama menjadi kritikus terhadap bantuan Barat yang terus-menerus untuk Kyiv, berpendapat bahwa Ukraina tidak dapat mengalahkan Rusia di medan perang dan seharusnya mencari solusi diplomatik untuk konflik tersebut. Segera setelah menjabat pada akhir 2023, Fico menghentikan bantuan militer ke Ukraina dan berjanji akan memveto potensi akses negara tersebut ke blok NATO yang dipimpin AS.

    Hubungan yang sudah tegang antara Bratislava dan Kyiv semakin memburuk di tengah perselisihan gas. Slovakia, yang tidak memiliki akses laut, sangat bergantung pada pasokan Rusia, mendapatkan lebih dari 50% gasnya melalui sistem transit Ukraina.

    Fico mengaku merasa “muak” dengan Zelensky kadang-kadang, dengan menyatakan bahwa dia tidak “di sini untuk berpegangan tangan” dengan Zelensky.

    “Dia berkeliaran di Eropa mengemis dan memeras, meminta uang kepada orang lain,” kata Fico kepada komite urusan luar negeri parlemen Slovakia. “Ini harus dihentikan.”

    Adapun Ukraina menolak memperbarui kontrak gas dengan alasan ingin menghapus keuntungan Rusia. Perdana Menteri Denis Shmigal menegaskan minggu lalu bahwa Kyiv tidak berencana menandatangani kontrak lain dengan Moskow.

    (luc/luc)

  • Menkomdigi Targetkan Aturan Penggunaan AI Rampung April 2025

    Menkomdigi Targetkan Aturan Penggunaan AI Rampung April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya, Adapun, pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Langkah ini merupakan awal dari pengembangan model tata kelola kecerdasan artifisial di Indonesia, merespons cepatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi ini.

    Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan SE ini dapat menjadi pendorongan etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Selain itu, SE ini juga dapat menunjukkan ekosistem AI yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

    “Secara khusus, (SE berpengaruh) dalam membuat dan merumuskan kebijakan internal mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial,” ujar Budi saat konferensi pers, Jumat (22/12/2023).  

    Adapun Budi menjelaskan ada beberapa kebijakan yang tercantum dalam SE tersebut, mulai dari nilai etika AI, manfaatkan pelaksanaan nilai etika AI, tanggung jawab pemanfaatan artificial intelligence, dan manajemen risiko dan manajemen krisis pengembangan AI. 

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

  • Mengapa Trump Ingin Mencaplok Greenland, Pulau Terbesar Dunia?

    Mengapa Trump Ingin Mencaplok Greenland, Pulau Terbesar Dunia?

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengulangi niatnya untuk menguasai Greenland, wilayah Arktik yang dikuasai Denmark.

    Mengapa Trump membicarakan hal ini dan mengapa sekarang?

    Di mana Greenland?

    Greenland, yang merupakan pulau terbesar di dunia melebihi Papua dan Kalimantan, terletak di Kutub Utara.

    Meski berstatus pulau paling besar di dunia, Greenland adalah wilayah yang paling jarang penduduknya di dunia.

    Hanya sekitar 56.000 orang tinggal di sana, sebagian besar adalah penduduk asli Inuit.

    Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, yang berarti sebagian besar penduduk tinggal di pantai barat daya di sekitar ibu kota, Nuuk.

    Getty ImagesPemandangan di Tasiilaq, Greenland Timur.

    Perekonomiannya sebagian besar bergantung pada perikanan. Wilayah tersebut ditopang pemerintah Denmark, yang jumlahnya mencapai sekitar seperlima dari PDB.

    Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak tertarik pada sumber daya alam Greenland, termasuk penambangan mineral langka, uranium, dan besi.

    Sumber daya ini mungkin menjadi lebih mudah diakses karena sebagian es yang menutupi Greenland mencair akibat pemanasan global.

    BBC

    Apa status Greenland?

    Walau secara geografis terletak di Amerika Utara, Greenland dikuasai oleh Denmarkyang terpisah hampir 3.000 kilometerselama sekitar 300 tahun.

    Pulau ini diperintah sebagai koloni hingga pertengahan abad ke-20. Selama sebagian besar periode tersebut, Greenland tetap terisolasi dan miskin.

    Pada 1953, Greenland menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan penduduk Greenland menjadi warga negara Denmark.

    Pada 1979, referendum tentang pemerintahan mandiri memberikan Greenland kendali atas sebagian besar kebijakan di wilayahnya, sementara Denmark tetap memegang kendali atas urusan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Mengapa Greenland penting bagi AS?

    Sudah sejak lama AS punya kepentingan keamanan di Greenland.

    Setelah tentara Nazi menduduki daratan Denmark selama Perang Dunia II, AS menginvasi Greenland, mendirikan stasiun militer dan radio di seluruh wilayah tersebut.

    Setelah perang usai, pasukan AS tetap berada di Greenland. Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, dioperasikan oleh AS sejak saat itu.

    Pada 1951, AS menandatangani perjanjian pertahanan dengan Denmark. Perjanjian itu memberikan AS peran penting dalam pertahanan wilayah tersebut, termasuk hak untuk membangun dan memelihara pangkalan militer.

    Baca juga:

    “Jika Rusia mengirim rudal ke AS, rute terpendek untuk meluncurkan senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, seorang profesor madya di Royal Danish Defence College.

    “Itulah mengapa Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sangat penting dalam mempertahankan AS.”

    China dan Rusia telah mulai membangun kemampuan militer Arktik mereka dalam beberapa tahun terakhir, menurut sebuah makalah Institut Arktik.

    Makalah tersebut menyerukan AS untuk lebih mengembangkan kehadirannya di Arktik guna melawan para pesaingnya.

    Getty ImagesMenteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen.

    Pada Rabu (08/01), Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengatakan Denmark terbuka untuk berdiskusi dengan AS, seraya menambahkan bahwa Washington memiliki kepentingan yang “sah” di kawasan tersebut.

    “Kami melihat Rusia yang mempersenjatai dirinya sendiri. Kami melihat China yang juga mulai tertarik,” kata Rasmussen.

    Trump kemungkinan juga tertarik pada potensi pertambangan di daratan Greenland yang luas, imbuh Jacobsen.

    “Saat ini, yang menjadi perhatian khusus adalah mineral bumi yang langka, yang belum ditambang tetapi berada di bagian selatan Greenland.”

    “Mineral ini sangat penting dalam semua jenis teknologi, mulai dari telepon seluler hingga turbin angin,” paparnya.

    Apakah AS ingin mengendalikan Greenland sepenuhnya?

    Trump mengeklaim bahwa kendali atas Greenland sangat penting bagi keamanan nasional dan ekonomi AS.

    Meskipun retorika Trump mungkin tampak tidak biasa, kenyataannya selama lebih dari satu abad sejumlah presiden AS telah mencoba menguasai Greenland.

    “AS telah mencoba beberapa kali untuk mengusir Denmark keluar dari Greenland dan mengambil alih wilayah itu sebagai bagian dari AS, atau setidaknya untuk memiliki perwalian keamanan penuh atas Greenland,” kata Lukas Wahden, penulis 66 North, buletin tentang keamanan Arktik.

    Getty ImagesPangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Pangkalan Udara Thule, dioperasikan AS sejak Perang Dunia II.

    Pada 1867, setelah membeli Alaska dari Rusia, Menteri Luar Negeri AS William H Seward memimpin negosiasi untuk membeli Greenland dari Denmark, tetapi gagal mencapai kesepakatan apa pun.

    Pada 1946, AS menawarkan untuk membayar US$100 juta (setara dengan US$1,2 miliar saat ini atau sekitar Rp19,5 triliun) untuk mengendalikan Greenland dengan dalih bahwa wilayah tersebut penting bagi keamanan nasional.

    Namun, pemerintah Denmark menolaknya.

    Trump juga mencoba membeli Greenland selama masa jabatan pertamanya. Baik Denmark maupun pemerintah Greenland menolak proposal tahun 2019, dengan mengatakan: “Greenland tidak untuk dijual.”

    Bagaimana reaksi Inggris, Rusia, dan Uni Eropa?

    Trump menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer atau ekonomi untuk mengambil alih Greenland dalam beberapa hari terakhir.

    Dia juga berulang kali mengangkat isu tersebut sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia memantau situasi dengan saksama.

    Peskov mengatakan Arktik berada dalam “lingkup kepentingan nasional dan strategis Rusia dan tertarik pada perdamaian dan stabilitas di sana”.

    Baca juga:

    Dmitry Peskov mengatakan klaim Trump adalah masalah AS, Denmark, dan negara-negara lain. Akan tetapi, menurutnya, Rusia mengamati situasi “yang agak dramatis” seputar pernyataan Trump.

    “Kami hadir di zona Arktik, dan kami akan terus hadir di sana,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan kepada BBC bahwa kata-kata Trump tidak selalu sesuai dengan tindakannya.

    Ketika ditanya apakah AS harus diizinkan untuk membeli Greenland, Lammy berkata: “Saya pikir kita tahu dari masa jabatan pertama Donald Trump bahwa intensitas retorikanya dan ketidakpastian terkadang dari apa yang dia katakan dapat mengganggu stabilitas.

    “Dia melakukannya dengan NATO. Namun pada kenyataannya, dalam praktiknya, ia mengirim lebih banyak pasukan ke Eropa di bawah pemerintahannya.”

    Getty ImagesPemandangan di Nuuk, Greenland, saat musim dingin.

    Lammy menambahkan dirinya “yakin” Trump mengakui Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.

    “Saya menduga di Greenland yang menjadi sasarannya adalah kekhawatirannya tentang Rusia dan China di Kutub Utara, kekhawatirannya tentang keamanan ekonomi nasional”.

    Ketika ditanya bagaimana Inggris akan menanggapi jika Amerika Serikat mencoba mengambil Greenland dengan paksa, Lammy berkata “Itu tidak akan terjadi. Tidak ada sekutu NATO yang berperang”.

    Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas telah menekankan bahwa “kita harus menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Greenland”.

    Apa kata penduduk Greenland?

    Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, adalah politisi yang mendorong kemerdekaan Greenlandmeskipun ekonomi wilayah tersebut sangat bergantung pada subsidi Denmark.

    Baik dia maupun pemimpin Denmark telah menekankan bahwa Greenland “tidak untuk dijual” dan bahwa masa depannya berada di tangan warga Greenland sendiri.

    Kuno Fencker, anggota Inatsisartut, parlemen Greenland, mengatakan pada Rabu (08/01) bahwa dia tidak melihat komentar Trump sebagai ancaman.

    Fencker, yang mendukung kemerdekaan Greenland, mengatakan kepada BBC bahwa Greenland yang berdaulat dapat memilih untuk bekerja sama dengan AS di bidang pertahanan.

    Getty ImagesPemburu Inuit mengendarai kereta luncur anjing menjelajahi Teluk Baffin yang membeku untuk mencari anjing laut, walrus, dan beruang kutub di Greenland barat laut.

    Namun ketika Trump pertama kali mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland pada 2019, banyak penduduk setempat mengatakan kepada BBC bahwa mereka menentang usulan tersebut.

    “Ini adalah gagasan yang sangat berbahaya,” kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur yang lahir dan besar di Tasiilaq, Greenland timur.

    “Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dibelinya,” kata Aleqa Hammond, perdana menteri wanita pertama Greenland.

    “Dia bahkan tidak berbicara dengan Greenlanddia berbicara dengan Denmark tentang pembelian Greenland.”

    Greenland adalah wilayah otonom, dengan perdana menterinya sendiri, tetapi kebijakan luar negeri diputuskan melalui kerja sama dengan Denmark karena tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.

    Raja Denmark baru-baru ini mengubah lambang kerajaan agar lebih menonjolkan Greenland, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai teguran terhadap Trump.

    (ita/ita)

  • Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Biden menyiapkan pembatasan berjenjang pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Pembatasan ini terjadi ke banyak negara, termasuk Indonesia.

    Pembatasan ini menjadi upaya terakhir dari Biden untuk melindungi perangkat keras dan inovasi AI yang dikembangkan dan diekspor dari Amerika Serikat (AS).

    Pemerintah AS telah mengusulkan kebijakan baru yang dapat diberlakukan secepatnya pada 10 Januari, untuk membatasi distribusi produk semikonduktor yang spesial dalam memproses aplikasi AI.

    Proposal aturan tersebut memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

    Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

    Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari peta tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China dan Rusia sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

    Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Biden bertindak untuk melindungi inovasi AI dari Amerika Serikat.

    Pemerintahan sebelumnya telah membatasi ekspor chip dan perangkat lunak yang dikembangkan di Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, di samping langkah-langkah lain yang mereka ambil untuk meningkatkan industri AI di AS.

    Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan negara sambil menerapkan langkah-langkah agar AS dapat mempertahankan keunggulan dalam inovasi AI.

    Perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama yang sangat terdampak oleh kebijakan yang diusulkan, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap proposal baru ini. Nvidia yang menguasai sekitar 90% pasar chip AI, mengeluarkan pernyataan publik yang menentang pembatasan tersebut.

    “Aturan di menit-menit terakhir yang membatasi ekspor ke sebagian besar dunia akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan yang tidak akan mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan AS,” kata perusahaan itu, dikutip dari Coin Geek, Senin (13/1/2025).

    “Ketertarikan seluruh dunia terhadap komputasi yang dipercepat untuk aplikasi sehari-hari merupakan peluang yang luar biasa bagi AS untuk berkembang, memajukan ekonomi, dan menambah lapangan kerja di AS.”

    Nvidia berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat potensi ekonomi industri AI dan, yang lebih penting bagi Nvidia adalah pendapatan perusahaan.

    Meskipun AS tetap menjadi pemimpin global dalam perangkat keras AI, pembatasan ini dapat mengganggu rantai pasokan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Apakah proposal ini akan diimplementasikan memang masih belum pasti. Dan bahkan jika proposal ini lolos, pergantian presiden yang akan datang di Gedung Putih, terutama di bawah pemerintahan Trump yang diharapkan akan lebih ramah terhadap bisnis, berpotensi tidak meloloskan pembatasan ini.

    (dem/dem)

  • Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik global berupa pemilihan umum (pemilu)–melanjutkan peristiwa yang sama di tahun 2024 lalu. Risiko politik sangat akut untuk pasar keuangan global pada tahun ini, dengan sekitar 40 negara mengadakan pemilu. Dengan semua itu, muncul lingkungan pasar baru, dengan berbagai implikasinya secara ekonomi dan politik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis global telah menguasai kemampuan untuk tetap nyaman dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketahanan ini menjadi pertanda baik saat tahun 2025 mulai ditapaki.

    Lanskap makroekonomi global makin sulit diprediksi, sebab —salah satu alasannya—keterpilihan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Yang lain, sebut saja risiko geopolitik—disebut juga sebagai ancaman terbesar bagi bisnis untuk tahun ketiga berturut-turut sejak 2022—akan terus mengganggu pasar dan rantai pasokan global.

    Risiko geopolitik telah menjadi fitur permanen dari lanskap makroekonomi global. Ada 56 konflik bersenjata yang saat ini terjadi, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II, menurut lembaga think tank Institute for Economics & Peace.

    Pada tahun ini, kalangan institusi pemerintah dan swasta di berbagai negara berharap melihat beberapa perubahan yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk penyesuaian arah kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif dalam artian mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

    PELUANG PERTUMBUHAN

    Ekonomi global diproyeksikan tetap cukup tangguh meskipun masih dibayangi risiko geopolitik yang belum bergeser. Prognosis pertumbuhan global sebesar 3,1%—3,2% untuk tahun 2024, akan berlanjut lebih baik pada proyeksi 3,2%—3,3% di tahun ini atau setidaknya 3,0%—3,1% sekiranya eskalasi risiko geoolitik berlanjut dan ekonomi China terus melemah.

    Kemampuan negara per negara untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi—baik karena efek pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga isu fragmentasi global—menjadi modal berharga dalam mengarungi tahun 2025 yang menantang.

    Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu sumber risiko bagi kawasan Eropa, karena potensi pengurangan dukungan AS untuk Ukraina akan menempatkan beban lebih besar di kawasan tersebut. Mengingat ruang fiskal terbatas, tekanan ini dapat memaksa bank sentral Eropa (ECB) bergerak lebih cepat pada penurunan suku bunga acuan yang akan memperlebar perbedaan suku bunga dengan AS.

    Ekonomi AS diproyeksikan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025 (berkisar 2%), sambil menavigasi perubahan politik, setelah kinerja tahun 2024 yang tangguh (berkisar 2,5%) di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi (5,25%—5,50%).

    Tumpuan untuk tahun ini ada pada konsumsi yang kuat, kebijakan fiskal longgar, dan suku bunga acuan lebih rendah. Terbukti Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur tercatat 49,3 pada Desember lalu, atau 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 48,4 pada November. Alhasil, perekonomian AS secara keseluruhan berlanjut dalam fase ekspansi untuk bulan ke-56 setelah pada April 2020 mengalami kontraksi.

    Sementara kawasan euro terus berjuang menghadapi hambatan ekonomi, terutama di Jerman, di mana sektor industri bermanuver untuk mempertahankan daya saing. Reformasi struktural mungkin penting untuk menghidupkan kembali kawasan utama ini. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan lemah, meskipun lebih kuat dari tahun 2024.

    Ekonomi Jerman—negara produsen yang dikenal amat efisien dengan tenaga kerja terampil dan ekspor manufaktur kelas atas—terus berjuang meningkatkan pertumbuhan. Sektor otomotif yang melemah menjadi simbol utama kejatuhan ekonomi terbesar di Eropa ini, karena dihadapkan pada tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan yang berlebihan pada permintaan eksternal. Kedua, demografi yang tidak menguntungkan. Ketiga, produktivitas yang stagnan.

    Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) kolektif Uni Eropa, Jerman memiliki dampak sangat besar pada kesehatan ekonomi Eropa. Efek limpahan dari pertumbuhan yang lemah di Jerman akan menjadi hambatan, bahkan jika negara-negara di Eropa lainnya terus tumbuh.

    Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina disebut sebagai sumber kesengsaraan Jerman. Meskipun pandangan ini benar untuk sebagian besar pada tahun 2022 dan 2023, namun bukti terkini menunjukkan narasi yang berbeda pada tahun 2024 dan 2025.

    Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor. Meskipun harga energi tetap tinggi, tetapi sekarang neraca perdagangan Jerman dan ukuran daya saing globalnya telah kembali mendekati level terakhir sebelum krisis energi.

    Ekonomi negara ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menemukan alternatif untuk sumber energi minyak dan gas Rusia. Krisis energi tidak lagi menjadi penyebab kelesuan Jerman. Sebaliknya, kelemahan ekonomi Jerman pada paruh kedua 2024 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam permintaan eksternal, terutama dari China.

    Sebagian besar kawasan Eropa akan terus menghadapi tantangan pada 2025 di tengah ketidakpastian politik domestik dan peristiwa global, seperti ancaman tarif pemerintahan baru AS dan perlambatan ekonomi China. Faktor-faktor ini kemungkinan terus membebani kinerja pasar, terutama di sektor manufaktur otomotif dan perbankan.

    Untuk Inggris, perekonomian diperkirakan tumbuh 2% tahun ini, didorong oleh penurunan inflasi dan potensi pelonggaran suku bunga kebijakan didukung oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan melalui pengembangan inovasi dan teknologi digital berkelanjutan.

    Ketegangan perdagangan global yang sedang dan akan terus berlangsung antara AS dan China dapat mengganggu ekspor Inggris, di tengah laporan serangan siber terus meningkat, karena para sindikat hacker jahat menemukan cara baru untuk mencuri data dan mendatangkan kerugian.

    KAWASAN ASIA

    Di belahan lain, negara-negara di Asia relatif sehat, meskipun pertumbuhan di level regional agak moderat. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB Asia—kecuali Jepang—akan moderat ke 3,9% pada 2025 dari sebelumnya 4,3% pada 2024.

    Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat menjadi 1,1% pada 2025 (dari sebelumnya minus 0,2% pada 2024) didorong oleh upah dan konsumsi yang lebih tinggi, dengan prospek kenaikan suku bunga acuan yang sudah diantisipasi sejak awal 2025.

    Perekonomian Asean dan India akan unggul karena dorongan belanja infrastruktur yang kuat, manfaat dari relokasi rantai pasokan, dan integrasi perdagangan-investasi yang lebih besar dengan China. Namun, outlook pertumbuhan untuk tahun ini diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan 2024 karena kebijakan moneter ketat dan prospek ekonomi yang moderat untuk mitra dagang utama mere—yaitu AS, kawasan euro, dan China.

    India dan Indonesia kemungkinan mengalami pertumbuhan yang tetap terjaga karena demografi yang menguntungkan dan risiko tarif oleh AS yang lebih rendah. India diperkirakan tumbuh 6,5% dan Indonesia berkisar 5,1%. Kedua negara ini diperkirakan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai dua negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Sedangkan China—dengan perkiraan pertumbuhan 4,5%—kemungkinan menanggung beban kebijakan tarif AS sehingga menuntut pemerintahnya bersiap menghadapi potensi kejatuhan dengan menyediakan stimulus tambahan agar ekonomi domestik melalui jalur konsumsi tetap bergerak ke depan.

    Bank sentral China (PBoC) diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan moneter longgar, disinergikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, untuk menjadi sumber pendorong terbesar pertumbuhan di tahun 2025. Suku bunga acuan yang rendah dimaksudkan untuk menggerakkan dunia usaha sekaligus memacu tingkat permintaan konsumsi domestik tanpa harus khawatir inflasi melonjak karena baseline inflasi yang amat rendah di bawah 1% .

    Pemerintah China mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5%, tetapi para ekonom melihat proyeksi realistis adalah 4,5% untuk tahun ini dan 4,2% untuk 2026. Maklum, tantangan struktural China masih belum terselesaikan. Pasar real estat terus menderita kelebihan pasokan rumah yang tidak terjual atau belum selesai, menekan harga dan menciptakan efek spiral bagi bank-bank kreditur dan pemegang hipotek.

    Itulah sebabnya garis besar kebijakan ekonomi diarahkan agar mampu menahan perlambatan (disebut dengan countercyclical policy) untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik.

    CATATAN PENUTUP

    Dengan prognosis pertumbuhan ekonomi dunia berkisar 3,1%—3,2% tahun ini—ditandai tetap terjaganya momentum pertumbuhan Asia dan membaiknya ekonomi Eropa—menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan bauran kebijakan strategis yang terarah, terukur, adaptif dan reviewable.

    Dengan melandainya inflasi global secara keseluruhan, momentum pelandaian suku bunga kebijakan juga terbuka luas, meskipun dibayang-bayangi oleh tertahannya ritme penurunan suku bunga acuan The Fed seiring dengan menguatnya ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump yang condong “proteksionis”.

    Ekonomi Indonesia sendiri berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan pada rentang 5,0%—5,2% tahun ini (setelah tumbuh pada angka prognosis 5,0% tahun lalu) dengan ekspektasi inflasi sedikit menguat ke kisaran 2,0%—2,5% (setelah inflasi yang amat rendah 1,57% di tahun 2024).

    Dukungan sektor keuangan —terutama perbankan—juga akan menjadi pendorong utama aktivitas pembiayaan sektor riil dengan proyeksi pertumbuhan kredit/pembiayaan berkisar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 6%—8%. Investasi langsung—domestik (PMDN) dan asing (PMA)—diproyeksikan meningkat ke kisaran Rp1.900 triliun—Rp2.000 triliun sehingga membuka peluang perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

    Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional juga menjadi ladang pembiayaan bagi lembaga keuangan dan sebagai sumber kegiatan investasi bagi investor dan pelaku usaha sehingga berpotensi menaikkan purchasing manager indeks (PMI) manufaktur Indonesia ke atas level 50 (zona ekspansi) secara berkesinambungan.

  • Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia. 

    Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia. 

    “Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025). 

    Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

    BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil. 

    Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India. 

    Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain. 

    Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia. 

    “Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang. 

    “Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian. 

    Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

  • Peneliti Temukan Inti Es Tertua Berusia 1,2 Juta Tahun di Antartika

    Peneliti Temukan Inti Es Tertua Berusia 1,2 Juta Tahun di Antartika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tim peneliti internasional baru-baru ini berhasil menemukan inti es tertua setelah mengebor dataran Antartika sedalam 2,8 kilometer, Kamis (9/1). Es purba tersebut diduga berusia 1,2 juta tahun.

    Melansir AP News, analisis es purba tersebut diharapkan dapat menunjukkan bagaimana atmosfer dan iklim Bumi telah berevolusi. Temuan ini sekaligus akan memberikan wawasan tentang bagaimana siklus Zaman Es telah berubah, dan dapat membantu ahli dalam memahami bagaimana karbon atmosfer mengubah iklim.

    “Berkat inti es, kita akan memahami apa yang telah berubah dalam hal gas rumah kaca, bahan kimia, dan debu di atmosfer,” kata Carlo Barbante, seorang ahli glasiologi Italia dan koordinator Beyond EPICA, proyek untuk mendapatkan inti es tersebut.

    Tim yang sama sebelumnya mengebor inti es berusia sekitar 800.000 tahun. Pengeboran terakhir mencapai kedalaman 2,8 kilometer, dengan tim yang terdiri dari 16 ilmuwan dan personel pendukung yang mengebor setiap musim panas selama empat tahun dalam suhu rata-rata sekitar -35 Celsius.

    Peneliti Italia, Federico Scoto termasuk di antara ahli glasiologi dan teknisi yang menyelesaikan pengeboran pada awal Januari di lokasi bernama Little Dome C, dekat Stasiun Penelitian Concordia.

    “Itu adalah momen yang luar biasa bagi kami ketika kami mencapai batuan dasar. Analisis isotop menunjukkan usia es tersebut setidaknya 1,2 juta tahun,” kata Scoto.

    “Saat ini, kita melihat kadar karbon dioksida yang 50% lebih tinggi dari kadar tertinggi yang pernah kita alami selama 800.000 tahun terakhir,” kata Barbante.

    Uni Eropa mendanai Beyond EPICA (Proyek Eropa untuk Pengeboran Inti Es di Antartika) dengan dukungan dari negara-negara di seluruh benua. Italia mengoordinasikan proyek tersebut.

    Richard Alley, seorang ilmuwan iklim di Penn State mengatakan, kemajuan dalam mempelajari inti es penting karena membantu para ahli lebih memahami kondisi iklim di masa lalu dan menginformasikan pemahaman mereka tentang kontribusi manusia terhadap perubahan iklim saat ini.

    Alley menyebut bahwa mencapai lapisan dasar es memiliki harapan tambahan karena para ilmuwan dapat mempelajari lebih banyak tentang sejarah Bumi yang tidak terkait langsung dengan catatan es itu sendiri.

    “Penemuan ini benar-benar luar biasa fantastis. Mereka akan mempelajari hal-hal yang luar biasa,” kata Alley.

    (hsy/hsy)

  • Joe Biden Bakal Batasi Ekspor Cip Data Center Kecerdasan Buatan (AI) ke RI

    Joe Biden Bakal Batasi Ekspor Cip Data Center Kecerdasan Buatan (AI) ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

    Peta negara-negara yang terdampak oleh kebijakan Joe BidenPerbesar

    Namun, negara-negara dalam kategori kedua, seperti Malaysia dan Indonesia dapat memperoleh akses tanpa batas jika mereka memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh AS. 

    Negara-negara yang mematuhi persyaratan ini akan diberikan status Pengguna Akhir Terverifikasi (VEU), yang memungkinkan mereka untuk mengakses teknologi dan chip canggih.

    Akan tetapi, ada poin minor yang didapatkan Malaysia dari kebijakan ini. Sebab, Malaysia tengah berusaha memposisikan diri sebagai pusat data global dengan infrastruktur digital yang berkembang pesat.

    Pembatasan ini bisa menjadi hambatan signifikan dalam menarik investasi dan membangun pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.