Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Babak Baru Ekspor RI, Kemendag Dorong Pengusaha Bersiap Manfaatkan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia—EU CEPA/IEU—CEPA) secara substansif pada September 2025.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan bahwa rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

    Pasalnya, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif. Adapun, jika ratifikasi IEU—CEPA rampung, nantinya mayoritas produk Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% alias bebas bea masuk.

    “Jika pelaku usaha dapat menyesuaikan diri, manfaat Indonesia—EU CEPA akan terasa nyata bagi pertumbuhan ekspor Indonesia. Mayoritas produk Indonesia nantinya dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0% setelah Indonesia—EU CEPA berlaku,” kata Djatmiko dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

    Djatmiko menambahkan, perkembangan signifikan dari perjanjian CEPA dengan Uni Eropa juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha.

    Meski begitu, dia mengingatkan para eksportir agar tetap bersiap untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan pasar Eropa.

    Sementara itu, Atase Perdagangan RI Roma, Hesty Syntia Paramita Kusmanto menuturkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Italia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir dengan surplus yang konsisten bagi Indonesia. Kemendag mencatat, produk perikanan seperti tuna, gurita, dan udang menjadi komoditas unggulan Indonesia.

    “Pasar Italia dan negara-negara Eropa lainnya tetap potensial dan responsif terhadap produk Indonesia. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi ketat terkait kandungan logam berat, sertifikasi kesehatan, serta pelabelan dalam bahasa lokal,” beber Hesty.

    Head of Trade and Economic Section of the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Carsten Sorensen menuturkan bahwa perjanjian IEU—CEPA merupakan peluang besar yang harus dipersiapkan dengan baik bagi dunia usaha.

    “Indonesia—EU CEPA belum berlaku karena menunggu ratifikasi. Tetapi, begitu diterapkan, lebih dari 99% pos tarif akan dibebaskan. Pasar Eropa adalah pasar terbuka, namun mengedepankan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan,” jelas Carsten.

    Bahkan, dia juga memastikan begitu produk Indonesia memenuhi standar tersebut, maka nantinya seluruh pasar beranggotakan 27 negara akan terbuka tanpa hambatan tambahan.

    Pasar Kopi dan Furnitur

    Di sisi lain, Atase Perdagangan RI Brussel, Lusyana Halmiati mengungkap bahwa pasar Eropa memiliki karakteristik yang unik dan sangat potensial terutama untuk komoditas seperti kopi dan furnitur.

    Tercatat, nilai pasar kopi Eropa saat ini mencapai sekitar US$47 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US$67 miliar pada 2033 mendatang.

    Sementara itu, nilai impor kopi UE pada 2024 mencapai US$24 miliar, atau naik 17% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas impor berupa biji kopi mentah dari Amerika Latin dan Asia.

    Menurut Lusyana, tren konsumsi di Eropa kini semakin mengarah pada specialty coffee dan produk premium, terutama di kalangan usia 18–39 tahun yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

    Dia juga menyebut bahwa robusta berkualitas tinggi kini semakin diminati di Eropa seiring perubahan iklim global yang memengaruhi produksi arabika.

    “Konsumen Eropa semakin menyukai kopi bersertifikat organik dan berkelanjutan, serta tertarik pada kisah di balik perjalanan kopi. Karakter ini menjadi peluang besar bagi kopi Indonesia yang memiliki keunikan rasa dan cerita asal yang kuat,” lanjutnya.

    Selain kopi, sektor furnitur juga memiliki potensi besar di pasar Eropa. Dia menuturkan bahwa pasar furnitur Eropa merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Asia Pasifik dan Amerika Utara dengan nilai mencapai sekitar 250 juta unit dan diproyeksikan meningkat menjadi 350 juta unit.

    Lusyana menyampaikan bahwa sekitar 50% nilai pasar furnitur Eropa berada di segmen menengah (mid-price range) dan sesuai dengan karakter produk Indonesia.

    “Belanja furnitur secara daring juga meningkat pesat, didukung digitalisasi yang memungkinkan konsumen melihat produk dalam 360 derajat di platform e-commerce,” jelas Lusy.

    Meski begitu, dia menjelaskan bahwa tingginya ekspor produk kopi dan furnitur ke Eropa juga perlu memperhatikan regulasi terbaru Uni Eropa, termasuk Peraturan Uni Eropa tentang Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation/EUDR. Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

    “Eksportir perlu dapat menunjukkan data geolokasi asal bahan baku, kepatuhan terhadap hukum negara asal, dan melengkapi dokumen due diligence,” imbuhnya.

    Untuk produk berbasis kayu, Lusyana menuturkan bahwa sertifikat legalitas seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah menjadi bukti kepatuhan hukum negara asal. Namun untuk kopi, lanjut dia, masih diperlukan bukti asal lahan dan rantai pasok yang legal dan berkelanjutan.

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta –

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • Tak Terpengaruh Surat ICC, Hongaria Pastikan Putin Bisa Masuk ke Negaranya Bertemu Trump

    Tak Terpengaruh Surat ICC, Hongaria Pastikan Putin Bisa Masuk ke Negaranya Bertemu Trump

    JAKARTA — Hongaria akan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat memasuki negara itu untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump yang direncanakan di Budapest.

    Trump pada Kamis menyetujui pertemuan kedua mengenai perang di Ukraina yang akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria, dengan mengatakan pertemuan tersebut mungkin akan berlangsung dalam dua minggu ke depan.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban telah berbicara dengan Trump pada Kamis dan juga dengan Putin pada Jumat, 17 Oktober, dengan mengatakan persiapan “sedang berjalan lancar”.

    Pilihan Budapest telah menarik perhatian.

    Putin menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang sedang dalam proses meninggalkan Hongaria.

    Moskow membantah tuduhan ICC, sambil menyebut surat perintah tersebut sebagai bukti permusuhan Barat terhadap Rusia.

    “Kami akan memastikan bahwa ia memasuki Hongaria, melakukan negosiasi yang berhasil di sini, dan kemudian kembali ke tanah air,” kata Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto dilansir Reuters.

    “Tidak perlu konsultasi apa pun dengan siapa pun, kami adalah negara berdaulat di sini. Kami akan menerima (Putin) dengan hormat, menjamunya, dan menyediakan persyaratan baginya untuk bernegosiasi dengan presiden Amerika,” sambungnya.

    Orban, sekutu lama Trump yang juga menjalin hubungan dekat dengan Rusia, mengatakan pertemuan itu dapat berlangsung dalam dua minggu ke depan jika menteri luar negeri AS dan Rusia berhasil menyelesaikan masalah yang tersisa pada pertemuan yang direncanakan minggu depan.

    Szijjarto mengatakan tanggal pertemuan dapat didiskusikan setelah pertemuan tersebut.

    Orban, yang sebelumnya berbicara di radio pemerintah, mengatakan pertemuan itu “akan membahas perdamaian” dan jika ada kesepakatan damai, hal itu akan mengarah pada fase baru pembangunan ekonomi di Hongaria dan Eropa.

    Orban mengatakan Eropa harus membuka jalur diplomatiknya sendiri terhadap Rusia. Dia juga kembali menuduh Uni Eropa mengambil apa yang disebutnya “sikap pro-perang” atas Ukraina.

  • Krisis Baru Menghantam Eropa, Tanda Kiamat Makin Dekat

    Krisis Baru Menghantam Eropa, Tanda Kiamat Makin Dekat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Eropa turut bertarung melawan Amerika Serikat (AS) dan China untuk menjadi pusat kecerdasan buatan (AI) dunia. Namun, kawasan tersebut justru menghadapi ancaman baru yang tak kalah berbahaya, yakni krisis air bersih.

    Para ahli memperingatkan, ambisi digital Uni Eropa berisiko memperparah kelangkaan air, terutama di kawasan selatan yang kini makin kering akibat perubahan iklim.

    Uni Eropa telah mengumumkan rencana melipatgandakan hingga tiga kali kapasitas pusat data dalam 5-7 tahun ke depan, demi menjadikan kawasan itu sebagai hub AI kelas dunia.

    Di balik rencana besar tersebut, muncul ancaman bagi lingkungan yang tak bisa diabaikan, yaitu lonjakan konsumsi air dari fasilitas teknologi raksasa seperti Amazon, Microsoft, Meta, dan Google.

    Pusat data adalah jantung ekonomi digital. Infrastruktur itu menopang dunia digital, mulai dari media sosial, perbankan online, hingga alat AI seperti ChatGPT. Namun, untuk mendinginkan jutaan server yang bekerja 24 jam tanpa henti, pusat data membutuhkan air dalam jumlah besar.

    “AI memang masa depan, tapi keberlanjutan lingkungan jadi pemikiran belakangan,” ujar Kevin Grecksch, pakar kebijakan air dari University of Oxford, dikutip dari CNBC Internasional, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, banyak pusat data dibangun justru di wilayah yang kekurangan air, seperti Spanyol dan Yunani.

    “Wilayah kering dianggap ideal untuk server, tapi ironisnya justru paling rawan kekeringan,” katanya.

    Di Spanyol, misalnya, Amazon tengah membangun tiga pusat data di wilayah Aragon, daerah yang sudah mengalami tekanan air ekstrem. Proyek yang disebut menciptakan ribuan lapangan kerja ini justru memicu ketegangan antara petani lokal dan aktivis lingkungan.

    Menurut S&P Global, industri pusat data akan menghadapi paparan tinggi terhadap stres air di dekade 2020-an, terutama di Eropa Selatan. Sebagian besar jejak air dari pusat data bahkan tidak terlihat, karena terjadi di proses pembangkit energi dan pembuatan chip semikonduktor.

    “Perusahaan sering hanya melaporkan penggunaan air di lokasi, padahal lebih dari setengah penggunaan airnya terjadi di luar lokasi,” kata Nick Kraft, analis dari Eurasia Group.

    Badan Lingkungan Eropa (EEA) memperingatkan bahwa sepertiga populasi dan wilayah Eropa kini hidup di bawah tekanan air parah. Dengan petaka gelombang panas ekstrem dan kekeringan berkepanjangan, situasi ini diperkirakan akan makin buruk dan menjadi tanda ‘kiamat’ di Benua Biru.

    “Ledakan pembangunan pusat data di wilayah yang sudah kekeringan hanya memperburuk masalah,” ujar Laura Ramsamy, analis iklim dari Climate X.

    Beberapa negara bahkan mulai menarik rem. Belanda dan Irlandia telah menunda pembangunan pusat data baru karena kekhawatiran terhadap daya listrik dan dampak lingkungan.

    Namun, Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Irlandia menegaskan bahwa pusat data tetap memberikan kontribusi positif bagi ekonomi nasional.

    “Seperti sektor ekonomi lainnya, operasi dan pengembangan pusat data diatur oleh tujuan iklim nasional yang mengikat secara hukum dan kebutuhan menjaga keamanan energi,” kata juru bicara kementerian.

    Ia menambahkan, sebagian besar pusat data besar di Irlandia menggunakan sistem pendinginan udara, bukan air, yang membedakannya dari lokasi-lokasi pusat data di banyak negara lain.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella’

    Albania Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Namanya ‘Diella’

    Jakarta –

    Tanpa tubuh, tanda tangan, atau paspor, Diella (yang berarti “Matahari”), secara resmi menjabat sebagai menteri kabinet di Albania.

    Semula, Diella hanyalah asisten digital di portal pemerintahan e-Albania, sebelum akhirnya dipromosikan oleh Perdana Menteri (PM) Edi Rama menjadi Menteri Kecerdasan Buatan (AI) pertama di dunia.

    Diella tampil dalam balutan pakaian tradisional Albania dan digerakkan oleh algoritma, tersenyum dari layar monitor pemerintah. Rama menjanjikan era baru di mana “lelang publik akan 100% bebas korupsi dan setiap dana publik 100% transparan.”

    Di negara yang lama bergulat dengan korupsi, janji ini terdengar familiar. Namun, di balik senyum digital Diella, muncul pertanyaan manusiawi: Siapa yang bertanggung jawab jika kekuasaan tidak memiliki wajah manusia?

    Ketika Presiden Bajram Begaj menyetujui kabinet baru beranggotakan 16 orang pada 15 September 2025, nama Diella tidak tercantum. Menteri AI yang diumumkan dengan meriah oleh Rama tidak memiliki baris dalam dokumen resmi. Sebaliknya, Pasal 2 dari dekrit tersebut menetapkan Rama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan dan operasional menteri virtual, menempatkan sistem ini langsung di bawah kendalinya.

    Dalam implementasinya, tindakan ini memberi Rama kendali atas entitas yang tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Albania, setiap anggota Dewan Menteri harus merupakan sosok manusia seutuhnya, yakni seseorang yang mampu berpikir, memberikan suara, dan memikul tanggung jawab moral serta politik.

    “Gagasan tentang ‘Menteri AI’ tidak memiliki dasar dalam konstitusi Albania,” ungkap ahli hukum Sokol Hazizaj.

    Undang-undang perlindungan data pribadi dan kepegawaian sipil, kata Hazizaj, hanya membahas isu tanggung jawab di permukaan, tanpa menjelaskan bagaimana AI dapat beroperasi atau siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.

    “Diella hanya chatbot biasa”

    Sejak kemunculannya, pemerintah Albania belum memberikan rincian apa pun tentang data pelatihan, kode dasar, atau pengawasan manusia terkait Menteri AI tersebut. Di portal e-Albania, Diella masih muncul sebagai avatar tersenyum yang menyapa pengguna dengan jawaban sederhana, tanpa bukti memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

    “Saat ini, Diella hanyalah chatbot, bukan sistem otonom,” papar Besmir Semanaj, pakar teknologi informasi dengan pengalaman 17 tahun.

    “Kecerdasan buatan bisa mendukung pengambilan keputusan pemerintah jika dilatih dan diawasi dengan benar, tapi masalah utamanya adalah transparansi. Kita tidak tahu data apa yang digunakan atau siapa yang bertanggung jawab mengelolanya.”

    Uni Eropa (UE) sendiri telah mengesahkan AI Act pada 2024, sebuah aturan komprehensif pertama di dunia untuk kecerdasan buatan. UU tersebut mengklasifikasikan sistem AI seperti Diella sebagai “risiko tinggi.” Setiap algoritma yang memPengaruhi administrasi publik harus ditinjau dan disetujui oleh pengambil keputusan, yakni manusia, sebagai perlindungan terhadap apa yang disebut UE sebagai “otomatisasi tanpa akuntabilitas.”

    Sebagai calon anggota UE, Albania belum wajib mengikuti standar ini, tapi pemerintahnya telah berjanji menyesuaikan hukum nasional dengan peraturan Eropa.

    “Jika kita membangun sistem berbasis AI, kita juga harus membangun lembaga yang mengawasi dan mengendalikannya,” sambung Semanaj.

    “Investasi dalam AI harus diiringi dengan investasi dalam pengawasan, atau kita berisiko menciptakan sistem yang tidak bisa kita awasi.”

    Bayang-bayang gangguan politik?

    Saat Parlemen Albania yang baru bersidang pada 18 September lalu untuk mempresentasikan program pemerintahan periode keempat, suasana langsung memanas. Debat kebijakan berubah menjadi keributan, teriakan, dan aksi walkout. Ketika Rama, yang bertanggung jawab langsung atas menteri AI virtual, memberi giliran bicara kepada Diella, layar di ruang sidang menyala.

    Sebuah figur digital muncul berkostum tradisional Albania, berbicara dengan suara buatan yang tenang, perpaduan antara budaya dan kode komputer.

    “Jangan nilai aku dari asal-usulku, tapi dari fungsiku,” jelas Diella kepada para anggota parlemen.

    “Aku mungkin bukan manusia, tapi aku konstitusional. Aku melayani rakyat yang menulis konstitusi ni.”

    Beberapa saat kemudian, anggota parlemen oposisi dari sayap kanan, yang menentang legitimasi hasil pemilu Mei 2025, meninggalkan ruang sidang.

    Menurut Artan Fuga, profesor komunikasi dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Albania, Diella bukanlah tonggak teknologi, melainkan pengalih perhatian politik.

    “Rama menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan pusat perhatian kedua,” jelasnya.

    “Alih-alih memperdebatkan legitimasi pemerintah atau programnya, oposisi justru memperdebatkan avatar.”

    Namun, Fuga menegaskan bahwa risikonya nyata.

    “Di saat Albania masih mempertanyakan apakah pemilunya benar-benar bebas, kita justru diberitahu bahwa tak perlu lagi mengawasi pemerintah melalui parlemen, menyuarakan kehendak sipil, atau menuntut transparansi etis, karena kecerdasan buatan bisa mengurus semuanya,” sebut Fuga.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Di balik eksperimen politik ini, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam: Siapa yang pada akhirnya memutuskan?

    Secara teknis, Diella suatu hari bisa membuat keputusan resmi, tapi rakyat Albania belum yakin apakah Diella layak diberi kekuasaan seperti itu.

    “Algoritma bisa memproses informasi, tapi tidak bisa menimbang konsekuensi moral,” kata Fuga. “Begitu kita mengangkat rasionalitas teknis di atas akuntabilitas politik, kita berisiko menghapus demokrasi itu sendiri.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Berkenalan dengan Diella, Menteri dari AI Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

  • Kolonel Militer Dilantik Jadi Presiden Madagaskar Usai Pemakzulan

    Kolonel Militer Dilantik Jadi Presiden Madagaskar Usai Pemakzulan

    Antananarivo –

    Kolonel militer Michael Randrianirina resmi dilantik sebagai Presiden Madagaskar pada Jumat (17/10) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah perebutan kekuasaan oleh militer yang memaksa mantan Presiden Andry Rajoelina melarikan diri ke luar negeri.

    Randrianirina, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), merupakan pemimpin unit militer CAPSAT yang memberontak dan bergabung dengan demonstran antipemerintah pada akhir pekan lalu.

    Saat pelantikan pada Jumat (17/10), menurut laporan jurnalis AFP yang hadir di lokasi, Randrianirina membaca sumpah jabatan presiden dalam seremoni yang digelar di pengadilan tinggi negara tersebut di ibu kota Antananarivo.

    “Hari ini menandai titik balik bersejarah bagi negara kita. Dengan semangat rakyat yang membara, didorong oleh keinginan untuk perubahan dan cinta yang mendalam terhadap tanah air, kita dengan gembira membuka babak baru dalam kehidupan bangsa kita,” kata Randrianirina dalam pidato pelantikannya.

    Seremoni pelantikan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Madagaskar itu dihadiri oleh para perwira militer, para politisi, perwakilan gerakan protes yang dipimpin kaum muda Gen Z, dan sejumlah delegasi asing, termasuk dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia, dan Prancis.

    “Kita akan bekerja sama dengan semua kekuatan pendorong bangsa untuk merancang konstitusi yang baik… dan menyepakati undang-undang pemilu baru untuk penyelenggaraan pemilu dan referendum,” ujar Randrianirina, sembari berterima kasih kepada kaum muda yang mempelopori protes yang menggulingkan Rajoelina.

    “Kita berkomitmen untuk melepaskan diri dari masa lalu,” ucapnya. “Misi utama kita adalah mereformasi sistem pemerintahan, sosial ekonomi, dan politik negara secara menyeluruh,” tegas Randrianirina.

    Madagaskar terjerumus ke dalam pergolakan politik terburuknya dalam beberapa tahun setelah unit militer elite CAPSAT yang dipimpin oleh Randrianirina mengambil alih kekuasaan, beberapa saat setelah parlemen secara bulat mendukung pemakzulan Rajoelina pada Selasa (14/10) waktu setempat.

    Sosok Randrianirina sendiri telah sejak lama menjadi pengkritik pemerintahan Rajoelina. Dia pernah dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 2023 lalu karena merencanakan kudeta.

    Setelah mengambil alih kekuasaan, Randrianirina mengatakan transisi ke kepemimpinan sipil akan memakan waktu kurang dari dua tahun, dan mencakup restrukturisasi lembaga-lembaga besar. Dia juga membantah bahwa apa yang dilakukan unit militernya merupakan “kudeta”.

    “Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran,” kata Randrianirina dalam pernyataan via televisi setempat pada Rabu (15/10) waktu setempat.

    Tonton juga video “Diterpa Gelombang Demo, Presiden Madagaskar Kabur ke Luar Negeri” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mendag: Spanyol minat lakukan investasi di Indonesia

    Mendag: Spanyol minat lakukan investasi di Indonesia

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa Spanyol berminat melakukan investasi di Indonesia lantaran memiliki banyak kemudahan ekspor ke banyak negara.

    Budi menjelaskan salah satu kelebihan Indonesia terkait dengan perdagangan adalah karena adanya berbagai perjanjian dagang, seperti Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan 30 negara.

    “Kami barusan juga (bertemu) dengan delegasi Spanyol. Mereka justru sangat tertarik untuk investasi di Indonesia. Begitu tahu misalnya, kesempatan ekspor ke beberapa negara itu besar ya, di Indonesia karena ada beberapa CEPA,” kata Budi.

    Ia menyebut minat investasi Spanyol ini, salah satunya adalah untuk menyasar pasar Eropa, Asia, serta negara lainnya. Namun demikian, Budi belum bisa merinci terkait dengan bentuk investasinya.

    Lebih lanjut, Budi menilai kemungkinan pabrik yang akan dibangun di Indonesia adalah sektor tekstil, lantaran pasar Eropa memiliki banyak permintaan di sektor alas kaki dan pakaian jadi.

    “Karena dia itu prinsipnya tergantung pasarnya yang dibidik apa. Misalnya, dia mau melihat bahwa potensi yang besar di Uni Eropa itu, misalnya sepatu, alas kaki, atau pakaian jadi. Jadi dia akan lari ke situ, dia akan pelajari, akan bergerak di bidang apa, mana potensi yang paling besar,” ujarnya.

    Budi mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mengevaluasi aturan terkait dengan perizinan agar investasi di Indonesia semakin meningkat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri G20 desak aksi segera jembatani kesenjangan pendanaan iklim

    Menteri G20 desak aksi segera jembatani kesenjangan pendanaan iklim

    Cape Town (ANTARA) – Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Kerja Lingkungan dan Keberlanjutan Iklim (ECSWG) G20 dibuka pada Kamis (16/10) di Cape Town, Afrika Selatan (Afsel), yang sekaligus menandai satu dekade sejak diadopsinya Perjanjian Paris.

    Membuka pertemuan dua hari tersebut, Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan Dion George mengatakan dunia saat ini tengah menghadapi “tiga krisis planet” sekaligus, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

    “Urgensi untuk bertindak tegas dan sinergis belum pernah semendesak ini. Hal ini menuntut kita untuk memperkuat kerja sama multilateral, meningkatkan inovasi, serta beralih dari sekadar komitmen menuju implementasi,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kesenjangan pembiayaan global untuk pembangunan berkelanjutan telah melebar dari semula 2,5 triliun dolar AS menjadi 4 triliun dolar AS, dan menekankan bahwa sumber daya publik saja tidak dapat menjembatani kesenjangan ini.

    “Hal ini membutuhkan modal swasta, instrumen pembiayaan campuran, serta kemitraan yang mengurangi risiko investasi berkelanjutan dan mempercepat inovasi di seluruh negara berkembang,” ujar menteri tersebut.

    George mengatakan kepresidenan G20 Afsel bertujuan untuk menjembatani perekonomian maju dan berkembang, mendorong pertumbuhan inklusif, memajukan transisi yang adil, serta menjamin industrialisasi berkelanjutan sejalan dengan Perjanjian Paris.

    Dalam pidato utamanya, Joanna MacGregor, kepala strategi dan urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, menggambarkan Perjanjian Paris sebagai “instrumen terkuat yang pernah dibangun umat manusia untuk menghadapi krisis iklim.”

    Dia menyoroti rekor investasi energi terbarukan di berbagai negara perekonomian utama, termasuk India, China, dan Uni Eropa, dengan Brasil dan Indonesia yang memimpin dalam hal pemulihan hutan, serta Afrika Selatan dan Arab Saudi yang terus meningkatkan transisi energi bersihnya.

    Menteri Pemerintahan Daerah, Urusan Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Pembangunan Western Cape (provinsi di Afsel) Anton Bredell memperingatkan penundaan dalam pelaksanaan aksi iklim hanya akan meningkatkan biaya adaptasi secara eksponensial, sementara Perdana Menteri Western Cape Alan Winde menyoroti bahwa meningkatnya pengeluaran militer global sangat kontras dengan penyusutan pendanaan iklim.

    George menyimpulkan bahwa solidaritas dan pendanaan tetap menjadi kunci untuk mengubah ambisi menjadi tindakan nyata dan memastikan visi Perjanjian Paris terwujud melalui kerja sama dan inovasi.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uang Rp 1.600 Triliun Mengalir ke Kantong YouTuber, Ini Penjelasannya

    Uang Rp 1.600 Triliun Mengalir ke Kantong YouTuber, Ini Penjelasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam dua dekade sejak diluncurkan, YouTube telah mengubah wajah industri hiburan dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi jutaan orang.

    Sebuah laporan terbaru dari Oxford Economics mengungkapkan bahwa ekosistem kreator YouTube menyumbang lebih dari 7 miliar euro (Rp135 triliun) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Uni Eropa (UE) pada tahun 2024.

    Laporan juga menyebut bahwa YouTube mendukung lebih dari 200.000 lapangan kerja penuh waktu di kawasan tersebut.

    Pertumbuhan ini tidak lepas dari model bisnis YouTube yang membagi sebagian besar pendapatan iklan dengan para kreator. Secara global, YouTube telah membayarkan US$100 miliar atau sekitar Rp 1.600 triliun kepada kreator, artis, dan perusahaan media dalam empat tahun terakhir.

    Menurut laporan tersebut, jumlah kanal di Uni Eropa yang memperoleh pendapatan di atas lima digit euro per tahun meningkat lebih dari 15% sepanjang 2024.

    Salah satunya adalah Marie dari kanal Jerman Wurzelwerk, yang berhasil mengubah hobi menjadi bisnis berkelanjutan dengan 27 karyawan.

    “Saya ingin kanal saya terasa seperti tetangga yang berbincang di pagar kebun. Itulah koneksi yang dimungkinkan oleh YouTube,” ujar Marie.

    Selain memberikan dampak ekonomi, YouTube juga berperan penting sebagai platform pembelajaran dan sumber pengetahuan. Berdasarkan survei Oxford Economics, 93% pengguna menggunakan YouTube untuk mencari informasi dan memperluas wawasan.

    Sementara 80% orang tua menilai YouTube dan YouTube Kids menyediakan konten berkualitas untuk edukasi maupun hiburan anak.

    Dan, 84% guru mengaku menggunakan video YouTube dalam proses belajar mengajar di kelas.

    Sejumlah kreator Eropa juga menjadikan YouTube sebagai batu loncatan ke platform lain. Misalnya, Honza Dědek, jurnalis asal Ceko yang sukses mengubah acara bincang-bincangnya menjadi format multi-platform.

    Ada juga tim Lyynk, yang membangun ruang aman untuk membahas isu kesehatan mental remaja.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) September 2025 sebesar USD 66,81 per barel. Naik sebesar USD 0,73 per barel dari ICP Agustus 2025 yang ditetapkan sebesar USD 66,07 per barel.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 336.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan September 2025 yang ditandatangani pada 8 Oktober 2025.

    “Kenaikan ICP September 2025, juga naiknya Brent (ICE) dan Basket OPEC, dipengaruhi oleh peningkatan risiko geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kekhawatiran gangguan pasokan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Laode menyampaikan, serangan Ukraina sejak Juni 2025 telah menyebabkan 17 persen kilang Rusia tidak dapat beroperasi.

    Selain itu, ajakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Uni Eropa untuk mengenakan tarif hingga 100 persen kepada China dan India demi meningkatkan biaya ekonomi dan memaksa Rusia mengakhiri perang, juga turut berperan pada kenaikan ICP bulan ini.

    “Faktor lainnya yang juga memperkuat tren kenaikan ICP adalah peningkatan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini juga menyeret Brent dan Basket OPEC turut menguat,” terang Laode.