Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Ampuhnya Rantis Brigade Liut Ukraina Lolos Ledakan Ranjau Anti-Tank, Ranpur Rusia Justru Lumpuh – Halaman all

    Ampuhnya Rantis Brigade Liut Ukraina Lolos Ledakan Ranjau Anti-Tank, Ranpur Rusia Justru Lumpuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Saat menjalankan misi tempur di sektor Toretsk, salah satu kendaraan lapis baja Brigade Liut dari Kepolisian Nasional Ukraina selamat dari ledakan ranjau antitank musuh.

    Meskipun lapisan pelindung kendaraan mengalami beberapa deformasi, kedua prajurit yang berada di dalam kendaraan mobilitas infanteri Novator tetap aman dan sehat.

    Hal ini dilaporkan oleh layanan pers Ukrainian Armor (bagian dari NAUDI), produsen kendaraan lapis baja, dikutip dari Defence Express.

    Defense Express menekankan, meskipun contoh di atas mungkin tampak lokal, namun hal itu menyoroti kualitas produksi yang tinggi dan karakteristik kinerja kendaraan lapis baja buatan Ukraina.

    Perlu juga dicatat bahwa awak Novator yang rusak menerima kendaraan baru untuk terus melaksanakan tugas mereka.

    Menunjukkan betapa pentingnya jenis kendaraan lapis baja ini bagi unit penyerangan Pasukan Pertahanan Ukraina.

    Selain itu, dapat diasumsikan bahwa ledakan ranjau antitank Rusia terjadi di salah satu jalan garis depan, menggarisbawahi pentingnya memperoleh kendaraan Novator tambahan untuk mendukung logistik di zona pertempuran.

    Perlu juga dicatat bahwa pada saat ledakan terjadi, bukan hanya lapisan pelindung kendaraan yang berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi sistem pemadam kebakaran juga aktif dengan segera, sehingga dapat meringankan dampak ledakan ranjau Rusia.

    Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti mengapa Pembela Ukraina membutuhkan sebanyak mungkin kendaraan lapis baja seperti Novator, terutama karena tingkat perlindungan dan kualitas produksinya yang tinggi.

    Sebelumnya, KNDS Deutschland telah membuat usaha patungan dengan perusahaan Ukraina yang tidak disebutkan namanya .

    Ranpur Infanteri Rusia Lumpuh

    Operator batalion sistem tak berawak dari Brigade Mekanik ke-110 berhasil melumpuhkan dua kendaraan tempur infanteri Rusia yang berusaha maju ke posisi Ukraina.

    Operasi yang direkam dalam video dan dibagikan oleh batalion tersebut pada tanggal 21 Januari itu menunjukkan keefektifan taktik pesawat nirawak Ukraina.

    Pasukan Rusia telah melengkapi kendaraan mereka dengan perisai anti-drone dan sistem peperangan elektronik, yang bertujuan untuk melawan ancaman udara.

    Namun, pilot Ukraina dengan cekatan menetralkan sistem ini sebelum menargetkan IFV.

    Kendaraan pertama terbakar, diikuti dengan yang kedua.

    “Kita semua senang menyaksikan peralatan musuh terbakar! Dua kendaraan lapis baja telah menemui ajalnya,” komentar batalion tersebut, menggarisbawahi efektivitas operasi mereka.

    Operasi ini menyoroti meningkatnya peran pesawat tak berawak dalam peperangan modern.

    Serta kemampuan Ukraina untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan teknologi yang ditimbulkan oleh musuh.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1064

    Trump Usulkan Sanksi Baru terhadap Rusia

    Donald Trump mengungkapkan, Gedung Putih mungkin akan mengenakan sanksi baru terhadap Rusia jika Putin tidak mau berunding untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/1/2025), Trump menyebutkan bahwa Putin “harus membuat kesepakatan” untuk menghentikan konflik yang berlangsung.

    Menurut Trump, jika Putin menolak untuk bernegosiasi, dia akan menghancurkan Rusia.

    Sejak perang dimulai, AS telah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia sebagai respons terhadap invasi ke Ukraina.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis atau bentuk sanksi tambahan yang mungkin diterapkan.

    Dia menambahkan bahwa semua opsi, termasuk pemberlakuan sanksi lebih lanjut, akan dipertimbangkan dalam upaya untuk menyelesaikan krisis ini.

    Trump Klaim Punya Kesepahaman Kuat dengan Putin

    Donald Trump mengklaim, Rusia tidak akan pernah melakukan invasi ke Ukraina jika ia menjadi presiden Amerika Serikat, bukan Joe Biden.

    Trump mengatakan bahwa ia memiliki “kesepahaman yang sangat kuat” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Katanya, jika ia memimpin, “serangan semacam itu” tidak akan pernah terjadi.

    Menurut Trump, Putin tidak menghormati Biden, itu yang membuat situasi berbeda jika Trump yang memimpin.

    Trump juga menambahkan bahwa pemerintahannya sebelumnya sudah mempertimbangkan masalah terkait pengiriman senjata ke Ukraina.

    Ia berpendapat, Uni Eropa (UE) seharusnya mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung Ukraina dalam konflik ini.

    Trump menilai, Biden tidak mampu mengelola hubungan internasional dengan baik, terutama dengan Putin, yang menurutnya sangat cerdas dan paham situasi.

    Trump Klaim Desak Xi Jinping Campur Tangan Setop Perang Ukraina

    Donald Trump mengungkapkan, ia telah mendesak Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk campur tangan dalam upaya menghentikan perang di Ukraina.

    Trump menyatakan bahwa ia memberi tahu Xi bahwa Tiongkok memiliki “banyak kekuasaan” untuk membantu menyelesaikan konflik ini, sama seperti Amerika Serikat.

    “Saya berkata, ‘Anda harus menyelesaikannya’,” ungkap Trump.

    Meskipun demikian, ia menilai bahwa Xi tidak banyak bertindak terkait hal tersebut, meskipun pembicaraan antara mereka telah berlangsung.

    Rusia Caplok Pemukiman Volkove 

    Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pasukan mereka berhasil merebut pemukiman Volkove di wilayah Donetsk timur, pada Selasa (21/1/2025) .

    Itu adalah sebuah desa yang diperkirakan memiliki sekitar dua lusin penduduk sebelum perang dimulai.

    Di wilayah lain yang lebih utara, tepatnya di kota Kupiansk, serangan menggunakan pesawat nirawak Rusia melukai tiga polisi Ukraina dan dua warga lanjut usia, menurut laporan dari pihak berwenang setempat.

    Pasukan Rusia dilaporkan berada sekitar 2 kilometer di luar kota Kupiansk, berdasarkan informasi dari pejabat setempat dan sumber-sumber terkait.

    Sementara itu, di wilayah selatan Donetsk timur, kepala layanan kereta api nasional menyatakan bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur kereta api, yang menyebabkan tiga anggota staf terluka akibat serangan tersebut.

    Zelensky Berpidato di DAVOS

    Dikutip dari Suspilne, Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato penting di Forum Ekonomi Dunia di DAVOS.

    Zelensky menekankan bahwa Eropa sedang berada di titik balik dan harus muncul sebagai kekuatan global yang tak bisa diabaikan oleh dunia.

    Ia menyatakan bahwa saat ini, perhatian global lebih terfokus pada Amerika Serikat.

    Yang menjadi sorotan terutama tentang kebijakan pemerintahan Donald Trump, aliansi internasional, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengakhiri perang.

    Zelensky juga menekankan pentingnya bagi Eropa untuk bersaing dengan kekuatan besar lainnya dalam hal prioritas, aliansi strategis, dan pengembangan teknologi untuk memastikan benua ini tidak tertinggal dalam percaturan global.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Andari Wulan Nugrahani)

  • Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Jakarta –

    Tingkat kelahiran Vietnam merosot ke rekor terendah pada 2024, dengan tingkat kesuburan yang turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut angka tersebut berada di bawah tingkat penggantian 2,1 – dan ini terjadi dengan latar belakang ekonomi yang berkembang pesat.

    Populasi Vietnam saat ini berkisar sekitar 100 juta orang. Kantor Berita Vietnam mengutip Wakil Direktur Otoritas Kependudukan Kementerian Kesehatan Vietnam, Pham Vu Hoang, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk mulai menurun pada pertengahan abad ini.

    Pusat-pusat perkotaan sudah merasakan dampaknya. Menurut kantor berita Vietnam, Kota Ho Chi Minh sebagai pusat ekonomi di bagian selatan negara tersebut, mengalami penurunan tingkat kesuburan dari 1,39 anak per perempuan pada 2022 menjadi hanya 1,32 pada 2023, dan kemungkinan akan turun lebih rendah.

    Sebagai tanggapan, Dewan Rakyat kota tersebut baru-baru ini menerapkan langkah-langkah untuk mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi, termasuk bantuan untuk wanita di bawah 35 tahun dengan dua anak dan tunjangan kecil untuk pemeriksaan kehamilan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Baru-baru ini mereka mengumumkan rencana untuk meningkatkan upaya tersebut, dengan harapan dapat menurunkan tingkat kesuburan menjadi 1,6 pada tahun 2030.

    Keuntungan dari ketegangan AS-Cina

    Media pemerintah sebelumnya telah memperingatkan adanya “bom waktu demografis”. Secara terpisah, laporan Generation Myths & Realities 2024 dari Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar, menyoroti dampak ekonomi dari krisis populasi yang membayangi. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini menghadirkan “tantangan dan peluang bagi industri dan bisnis.”

    Vietnam adalah primadona bagi para investor Barat yang ingin melakukan diversifikasi dari Cina, tapi sejauh ini bisnis Barat tampak tidak peduli dengan berita tersebut. Negara Asia Selatan ini terus berkembang pesat, dengan kenaikan PDB sebesar 7% tahun lalu. Sementara investasi asing turun 3% dari tahun ke tahun menjadi $38 miliar atau sekitar Rp620 triliun, Vietnam diposisikan untuk menerima banyak modal dari Barat jika Amerika Serikat (AS) dan Cina meningkatkan ketegangan perdagangan di bawah Presiden Donald Trump.

    Para pakar industri mengatakan bahwa pemerintah Vietnam perlu fokus pada isu-isu penting dalam reformasi ekonomi jika negara ini ingin terus menarik investor.

    Martin mengatakan kepada DW bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi investor termasuk “pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat, integrasinya ke dalam perjanjian perdagangan, perannya dalam rantai pasokan regional – yang semuanya terus membuatnya menjadi tujuan yang menarik.”

    Berakhirnya ‘bonus demografis’?

    Pada 1986, ketika Vietnam meluncurkan reformasi pasar bebasnya setelah beberapa dekade ekonomi komando yang membawa bencana, hampir 40% dari populasi berusia di bawah 16 tahun. Bonus demografis Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tenaga kerja muda yang berlimpah, adalah landasan pembangunannya.

    Saat ini, Vietnam merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-32 di dunia. Namun, jumlah anak-anak hanya sekitar seperlima dari populasi saat ini, dan persentase anak usia 15-64 tahun diproyeksikan turun menjadi 63% pada tahun 2050, dari 69% pada tahun 2020.

    ‘Super-aged’ dalam waktu kurang dari 25 tahun

    Pada 2020, warga yang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 8,4% dari populasi Vietnam. Namun, Vietnam diprediksi akan menjadi masyarakat “tua” – yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas – pada 2034 dan masyarakat “sangat tua” pada 2049, ketika proporsinya melebihi 20%.

    Para ahli memperingatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menyusut akan menurunkan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Populasi yang menua juga akan membebani sumber daya negara, sementara jumlah pekerja yang membayar pajak menyusut.

    Sebuah studi Bank Dunia pada 2022 memproyeksikan bahwa pengeluaran pensiun Vietnam dapat meningkat dari 2% PDB saat ini menjadi 3,6% pada tahun 2050 dan 5,6% pada 2080. Dengan skenario dasar ini, surplus pensiun negara ini bisa habis pada medio 2040-an.

    Vietnam masih jauh tertinggal dari Thailand

    Pada awal 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Vietnam berisiko “menjadi tua sebelum menjadi kaya”. Masalah kependudukannya mungkin tidak seserius di beberapa negara tetangga, tetapi Vietnam juga kehabisan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal ekonomi sebelum tahun 2034, saat masyarakatnya diproyeksikan menjadi “tua.”

    Thailand menjadi masyarakat “lanjut usia” pada tahun 2020 – ketika PDB per kapita berada di kisaran $7.000 (Rp114 juta). Di Singapura yang jauh lebih kaya, PDB per kapita mencapai $61.000 (Rp995 juta) saat menjadi masyarakat “lanjut usia” pada 2017.

    Sebagai perbandingan, PDB per kapita Vietnam hanya sebesar $4.300 (Rp70 juta) pada tahun 2023.

    Apa yang bisa dilakukan Vietnam?

    Selama beberapa dekade, Vietnam telah menerapkan kebijakan dua anak yang cukup rumit, di mana beberapa pegawai negeri atau perusahaan milik negara dapat menghadapi pemecatan karena memiliki anak ketiga. Anggota Partai Komunis yang berkuasa juga menghadapi pemecatan karena memiliki lebih dari dua anak.

    Pemerintah komunis telah memperdebatkan pembatalan larangan ini sejak pertengahan 2010-an.

    Pemerintah Vietnam sekarang sedang menyusun undang-undang kependudukan yang akan diajukan ke Majelis Nasional tahun ini. Undang-undang ini diharapkan akan mencakup langkah-langkah untuk mendorong kelahiran dan berpotensi menghapus hukuman bagi keluarga yang memiliki anak ketiga.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, mengatakan kepada DW bahwa ia belum mendengar adanya perusahaan-perusahaan Eropa yang khawatir untuk berinvestasi di Vietnam karena masalah-masalah demografi.

    Namun, ia mengharapkan Hanoi untuk “mengambil tindakan saat ini di bidang-bidang seperti perencanaan pensiun, memajukan produktivitas dan bergerak ke arah memajukan penggunaan otomatisasi di bidang manufaktur dan investasi dalam sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi masyarakat yang menua di masa depan.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga video: Jepang dan Korsel Cetak Rekor Angka Kelahiran Terendah!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik – Halaman all

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik – Halaman all

    Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump

    Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 15:05 WIB

    X/Twitter

    Pemimpin Baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa yang dulu dikenal dengan Abu Mohammed al-Jolani 

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik

    TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas pelantikannya dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, dan mengatakan bahwa ia berharap dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara.

    “Dekade terakhir telah membawa penderitaan luar biasa bagi Suriah, dengan konflik yang menghancurkan negara kami dan mengganggu stabilitas kawasan. Kami yakin bahwa ia adalah pemimpin yang akan membawa perdamaian ke Timur Tengah dan memulihkan stabilitas di kawasan tersebut.”

    AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah setelah tindakan keras oleh Presiden terguling Bashar al-Assad terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berujung pada perang saudara.

    Pada awal Januari, Washington mengeluarkan pengecualian sanksi untuk transaksi dengan lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan dalam upaya untuk memudahkan aliran bantuan kemanusiaan.

    Suriah menyambut baik langkah tersebut, tetapi mendesak pencabutan sanksi sepenuhnya untuk mendukung pemulihannya.

    SUMBER: Asharq Al-Awsat

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bocoran Gambar Ungkap iPhone SE Baru Mungkin Hadir dengan Dynamic Island

    Bocoran Gambar Ungkap iPhone SE Baru Mungkin Hadir dengan Dynamic Island

    JAKARTA – Apple kembali menjadi sorotan setelah bocoran terbaru mengungkapkan kemungkinan fitur baru pada iPhone SE generasi keempat. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh leaker terpercaya Evan Blass, perangkat ini mungkin akan mengadopsi fitur Dynamic Island, yang sebelumnya menjadi ciri khas model iPhone kelas atas seperti iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro.

    Evan Blass, melalui akun pribadinya di X (@evleaks), membagikan referensi kode dan gambar yang diduga menampilkan iPhone SE generasi keempat bersama beberapa perangkat Apple lain yang akan datang, termasuk iPad Air dengan chip M3 dan iPad generasi ke-11.

    Gambar yang dibagikan menunjukkan tampilan FaceTime pada keempat perangkat. Menariknya, iPhone SE terlihat memiliki Dynamic Island, bukan notch tradisional yang biasa ditemukan pada seri SE sebelumnya. Blass bahkan mengaku telah melakukan penyesuaian warna pada gambar untuk menyoroti keberadaan Dynamic Island ini.

    Jika rumor ini benar, iPhone SE generasi keempat akan semakin mendekati model iPhone kelas atas. Berikut beberapa spesifikasi yang dikabarkan:

    Chip A18 Bionic, yang juga digunakan pada iPhone 16.RAM 8GB dan dukungan Apple Intelligence.Port USB-C, sejalan dengan regulasi baru Uni Eropa.Kamera utama 48MP, sama seperti iPhone 16.Kemungkinan desain yang mirip dengan iPhone 14, tetapi tanpa kamera ultra-wide yang dimiliki iPhone 16.

    Dengan fitur Dynamic Island, iPhone SE akan sulit dibedakan secara visual dari iPhone 16 saat dilihat dari depan. Hal ini memicu spekulasi bahwa Apple mungkin akan menamainya sebagai iPhone 16E, alih-alih mempertahankan nama iPhone SE.

    Langkah Strategis Apple

    Dynamic Island, yang pertama kali diperkenalkan pada iPhone 14 Pro, telah menjadi salah satu fitur paling menarik bagi pengguna. Dengan menghadirkannya di iPhone SE, Apple tampaknya ingin menarik lebih banyak pembeli di segmen mid-range, sekaligus memberikan pengalaman premium pada perangkat yang lebih terjangkau.

    Jika bocoran ini benar, iPhone SE generasi keempat akan menjadi salah satu perangkat paling kompetitif di kelasnya. Dengan spesifikasi dan fitur yang mendekati model flagship, perangkat ini berpotensi menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa harus membayar harga premium.

  • Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengindikasikan rencana pengenaan tarif 10% pada semua impor di China dapat terjadi pada bulan depan.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% pada China, berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Komentar Trump yang muncul sehari setelah dia mengeluarkan ekonomi terbesar kedua di dunia dari negara-negara yang ingin segera menjadi sasarannya, menunjukkan bahwa penangguhan hukuman bagi China mungkin tidak akan berlangsung lama.

    Selama kampanye dalam Pemilu, Trump berjanji untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap negara lain, termasuk tarif mengambang sebesar 60% untuk produk-produk China. 

    Setelah memenangkan pemilu, dia juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap China. Dia beralasan China membiarkan perdagangan gelap fentanil dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat obat yang mematikan itu.

    Selain itu, Trump juga mengancam pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada jika mereka gagal membantu AS mengamankan perbatasannya.

    Adapun, saham-saham China anjlok, dengan indeks acuan dalam negeri CSI 300 menuju penurunan pertamanya dalam lima hari dan indeks Hang Seng China Enterprises menjadi yang berkinerja terburuk di Asia. 

    Perbesar

    Presiden AS Donald Trump berpidato setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-47 AS di US Capitol, Washington, Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025). / Pool via Reuters-Kenny Holston

    Meski level tarif 10% lebih rendah daripada potensi tarif sebesar 60% terhadap produk-produk China yang Trump terapkan selama kampanye pemilihannya, para investor bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas.

    “Ini akan semakin sulit dari sini. Ini adalah pengingat bahwa Trump akan melakukan sesuatu, karena hari pertama mungkin telah memberikan kesan yang salah kepada sebagian orang bahwa ia mungkin tidak akan melakukannya,” kata Xin-Yao Ng, seorang direktur investasi di abrdn Plc di Singapura.  

    Xin menambahkan, tarif yang lebih bertahap juga dapat menunda atau mengurangi kekuatan stimulus yang diinginkan pasar.

    Pada Senin (20/1/2025) atau hari pertama masa jabatan barunya, Trump menunda perintah tarif khusus China, meskipun dia bermaksud untuk mengenakan pungutan sebesar 25% kepada Kanada dan Meksiko paling lambat tanggal 1 Februari 2025.

    Trump malah memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil secara global dan menyelidiki apakah Beijing telah mematuhi kesepakatan yangd ia tandatangani selama masa jabatan pertamanya, dengan mengadopsi pendekatan yang tampaknya lebih lambat terhadap China.

    Keeseokan harinya, Trump juga secara khusus menyoroti Uni Eropa, yang menurutnya sangat buruk bagi AS.

    “Negara-negara lain juga merupakan pelaku besar, Anda tahu itu bukan hanya China,” kata Trump. “Kami memiliki defisit $350 miliar dengan Uni Eropa. Mereka memperlakukan kami dengan sangat sangat buruk, jadi mereka akan dikenai tarif.”

    Dia juga menegaskan kembali ancamannya sebelumnya untuk mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko. Trump mengatakan, kebijakan ini bukanlah upaya untuk memaksakan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas ketiga negara tersebut, tetapi karena mereka telah mengizinkan imigran ilegal dan narkoba masuk ke AS.

    Tidak jelas di bawah kewenangan hukum apa Trump dapat memerintahkan penerapan tarif ini. Dalam perintah eksekutif pada hari Senin, dia memerintahkan para pejabat untuk menilai migrasi ilegal dan aliran fentanil dari Kanada, Meksiko, dan China dan melaporkannya paling lambat tanggal 1 April 2025.

  • Trump Ancam Kenakan Tarif Pada Barang-Barang Dari Uni Eropa

    Trump Ancam Kenakan Tarif Pada Barang-Barang Dari Uni Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak hanya kepada China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tengah mempertimbangkan untuk mengenakan tarif impor barang-barang dari Uni Eropa.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 22/01/2025) berikut ini.

  • AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

    JETP adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara maju dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kerja sama JETP terjalin antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Jepang, AS, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Britania Raya, dan Irlandia Utara.

    “Dampak dari Donald Trump keluar dari perjanjian Paris ini cukup signifikan karena yang jelas ini menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia salah satunya melalui JETP,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

    Dengan keluarnya AS dari perjanjian Iklim, Bhima menyebut JETP terancam dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus. Hal itu membuat Indonesia terancam kehilangan pendonor paling besar dalam membiayai proyek untuk dukung transisi energi.

    “JETP terancam akan dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus karena AS sebagai leading dari JETP keluar dari perjanjian Paris. Kalau JETP tidak berjalan, ya bisa jadi Indonesia akan kehilangan salah satu pinjaman atau donor paling besar di bidang transisi energi yang ini juga akan mengancam proyek-proyek yang tengah berjalan atau tengah didanai oleh AS,” ucapnya.

    Menurut Bhima, Indonesia harus mencari partner untuk mendorong kerja sama transisi energi sebagai mitigasi keluarnya AS dari perjanjian Paris. Salah satu yang dinilai potensial adalah dengan negara Timur Tengah.

    “Karena Timur Tengah adalah salah satu partner paling potensial dan Timur Tengah juga telah terbukti membantu pembangunan PLTS di Waduk Cirata yang skalanya juga cukup besar dan akan diekspansi. Jadi mencari partner baru antara AS dengan China itu juga menjadi hal yang mendesak dan Timur Tengah menjadi salah satu opsinya,” imbuhnya.

    Serupa, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat negara-negara lebih susah untuk mencapai target menuju energi bersih. Keputusan AS disebut bisa membuat negara lain ikutan.

    “Negara semaju AS saja tidak mengindahkan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang lebih sustainable, yang lebih green, apa lagi negara-negara berkembang yang punya keterbatasan dari sisi anggaran, funding, teknologi. Ini bisa menjadi preseden buruk karena akan diikuti, menjadi contoh karena kalau negara maju saja tidak mengindahkan, kenapa harus negara berkembang menaati perjanjian iklim,” tutur Faisal.

    Menurut Faisal, kapasitas negara berkembang untuk memenuhi target-target penurunan emisi gas rumah kaca tidak sebesar negara-negara maju. Dengan demikian keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat target transisi energi baru terbarukan menjadi lebih susah dicapai.

    “Secara global tentu saja target penurunan gas rumah kaca dan target untuk meredam peningkatan suhu global itu juga menjadi lebih susah karena AS salah satu penghasil emisi terbesar karena negara besar, di samping negara-negara besar lain seperti China. Dengan demikian upaya transisi ke energi baru terbarukan menjadi lebih susah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim yang disepakati pada COP21 di Paris, Perancis, 12 Desember 2015. Tujuan utamanya untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2,7 derajat Fahrenheit (batas 1,5 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri.

    (kil/kil)

  • Trump Dilantik, PM Prancis Mendadak Ketar Ketir, Berikut Komentarnya

    Trump Dilantik, PM Prancis Mendadak Ketar Ketir, Berikut Komentarnya

    GELORA.CO – Donald Trump kembali dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Orang nomor wahid di Amerika itu menjadi perhatian banyak negara karena kontroversinya seperti hendak mencaplok Greenland dan Kanada. Juga akan meningkatkan tarif dan berbagai kontribusi negara untuk meningkatkan pendapatan Amerika.

    Rencana Trump yang demikian membuat sejumlah petinggi negara ketar ketir. Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou salah satunya. Dia mengatakan, Prancis dan Uni Eropa akan “hancur” jika kebijakan Donald Trump berjalan.

    “Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang sangat dominan melalui dolar, melalui kebijakan industri, dan melalui penyitaan semua penelitian dan investasi,” tambah Bayrou. Ia menambahkan: “Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita akan didominasi, dihancurkan dan dipinggirkan… Terserah pada kita, Prancis dan Eropa, harus mengambil kembali kendali,” sebagaimana diberitakan AFP.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot sudah mewanti-wanti bahwa “jika kepentingan kami dirugikan, kami akan memberikan respons.” Menurutnya, kehadiran Donald Trump memimpin Amerika Serikat menandakan badai bagi perdagangan dan hubungan diplomatik Washington dan Uni Eropa.

    Barrow mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Ouest France: “Siapa yang berkepentingan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Eropa? Amerika mempunyai defisit perdagangan dengan kita, namun justru sebaliknya dalam hal investasi. “Banyak kepentingan dan perusahaan Amerika berlokasi di Eropa.”

    Trump, yang kembali menjadi penghuni Gedung Putih telah mengancam Eropa dengan mengenakan tarif yang sangat ketat. Secara khusus, ia memperkirakan Uni Eropa akan membeli lebih banyak minyak dan gas Amerika, dan mengurangi surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat.

    Pengamanan

    Pengamanan luar biasa digelar menjelang pelantikan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1). Pelantikan itu menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih setelah absen selama empat tahun.

    Penyesuaian keamanan itu dilakukan menyusul kekhawatiran yang meningkat menyusul dua kali peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Trump, serangan yang terinspirasi terorisme di New Orleans, dan ledakan di Las Vegas.

    Pelantikan kali ini dipindahkan ke Rotunda Capitol karena kekhawatiran cuaca sehingga menjadikannya upacara pelantikan pertama yang diadakan di dalam ruangan sejak 1985.

    Hal itu mengharuskan penyesuaian cepat terhadap protokol keamanan yang ada, dengan badan-badan penegak hukum bekerja untuk memastikan keselamatan presiden terpilih dan para tamu.

    Dinas Rahasia AS memimpin koordinasi sumber daya federal, negara bagian, dan lokal di bawah Presidential Decision Directive 62 dan Presidential Threat Protection Act of 2000, bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan pengamanan menyeluruh.

    Wali Kota Washington D.C. Muriel Bowser mengatakan lembaga keselamatan publik telah menghabiskan hampir satu tahun untuk menyusun rencana keamanan komprehensif bersama mitra federal.

    Pengerahan 25.000 personel keamanan

    Acara pelantikan itu ditetapkan sebagai National Special Security Event (NSSE), dengan perimeter keamanan terluas yang pernah dibuat dalam sejarah pelantikan, dengan pemasangan pagar sepanjang 48 kilometer mengelilingi gedung Capitol.

    Sekitar 25.000 personel keamanan, termasuk 7.800 anggota Garda Nasional dan 4.000 petugas Departemen Kepolisian Metropolitan, dikerahkan untuk mengamankan acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh 250.000 tamu dengan undangan resmi.

    Bagian signifikan dari pusat kota Washington D.C., mencakup sekitar tiga kilometer dari Gedung Putih ke Capitol, ditutup untuk lalu lintas kendaraan umum.

    Pemeriksaan keamanan ketat dilakukan di sejumlah pos pemeriksaan bagi para tamu yang hadir.

    Polisi Capitol AS melarang keras barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, pisau, dan pesawat nirawak (drone) di area Capitol.

    Beberapa stasiun metro akan tetap ditutup sepanjang hari sebagai bagian dari langkah pengamanan, sementara yang lainnya beroperasi dengan pengawasan ketat.

    Transportasi umum mulai dibuka pukul 4.00 pagi waktu setempat (09.00 GMT) dengan ratusan personel keamanan memantau sistem transportasi tersebut.

    Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memberlakukan zona larangan terbang dengan radius 30 mil laut (55,5 kilometer) dari ibu kota, termasuk larangan penggunaan drone.

    Pengawasan udara dilakukan oleh sejumlah helikopter badan penegak hukum AS sepanjang acara berlangsung.

    Penjaga Pantai AS juga meningkatkan keamanan maritim secara signifikan dengan mengerahkan lebih dari 300 personel dari Coast Guard Sector Maryland-National Capital Region serta unit lainnya secara nasional untuk memantau dan mengamankan jalur air.

    Operasi keamanan komprehensif ini menjadi salah satu upaya penegakan hukum terkoordinasi terbesar dalam sejarah modern AS. Realitas ini mencerminkan ketegangan dan tantangan keamanan yang meningkat di sekitar acara tersebut.

  • Indonesia Tak Gentar jika Uni Eropa Ajukan Banding Soal Diskriminasi Sawit

    Indonesia Tak Gentar jika Uni Eropa Ajukan Banding Soal Diskriminasi Sawit

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berhasil memenangkan perjalanan panjang melawan gugatan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit.

    World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia.

    Meski demikian, Uni Eropa disebut masih berpotensi mengajukan banding.

    Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia tak gentar apabila Uni Eropa mengambil langkah tersebut.

    “Ini kan sudah keputusan. Kalau banding kan lain lagi ceritanya. Ya kalau potensi (banding) dimana-mana tetap ada,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (20/1/2025).

    Diketahui, perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia telah menemui titik terang.

    Melalui panel report atau laporan hasil putusan panel pada JUmat (10/1/2025) lalu, WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia.

    Selanjutnya, WTO juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

    Dalam putusan WTO tersebut juga menyebutkan, dalam konteks implementasi dari The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis, terbukti mereka melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit.

    Pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean.

    Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa.

    Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

    Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan European Union Deforestation Regulation.

    Selain itu, Airlangga juga menyebutkan bahwa momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali.

    “Ini membuktikan kalau Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Poin pentingnya ada di situ,” pungkas Airlangga dalam menanggapi hasil gugatan diskriminasi sawit Indonesia oleh Uni Eropa.

  • RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA?

    RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Indonesia dalam gugatan sengketa dagang kelapa sawit (crude palm oil/CPO) melawan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) tidak serta-merta mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan Indonesia-Uni Eropa (Indonesia—EU CEPA).

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa masih perlu duduk bersama sebelum merampungkan perjanjian IEU—CEPA.

    “Sebaiknya duduk bersama lagi dengan EU [Uni Eropa], termasuk hasil WTO ini,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

    Eddy menyebut, sejatinya Uni Eropa juga mengeklaim hal yang sama, di mana WTO menyampaikan bahwa semestinya Uni Eropa di setiap membuat kebijakan harus membicarakan terlebih dahulu dengan negara yang terkena dampaknya.

    “Selanjutnya langkah kita bagaimana apakah seperti dilakukan Malaysia melakukan pembicaraan lagi dengan EU untuk menindak lanjut,” tuturnya.

    Kecuali, sambung dia, jika laporan panel WTO diajukan banding. Laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 2 bulan ke depan atau 60 hari.

    Jika diadopsi, ungkap dia, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa. Nantinya, Uni Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban WTO.

    “Para pihak biasanya mencoba menyepakati jangka waktu yang wajar bagi anggota WTO yang membela untuk mematuhinya. Jika ini tidak dapat disepakati, hal ini akan diputuskan oleh seorang arbitrator,” jelasnya.

    Adapun, Panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku minyak sawit asal Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemenangan Indonesia di WTO membawa titik terang terhadap penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA.

    “Dengan kemenangan ini, hambatan yang selama ini menghantui perundingan IEU CEPA ini bisa hilang dan kita dapat segera selesaikan EU CEPA,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

    Perundingan IEU-CEPA mencakup berbagai aspek, antara lain seperti tarif bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memudahkan aliran barang antara kedua wilayah dan lain sebagainya.

    Selain itu, perjanjian ini juga mengatur perlindungan yang lebih kuat bagi investor, memfasilitasi masuknya investasi asing langsung, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan empat perundingan perdagangan internasional akan rampung pada 2025. Salah satunya adalah IEU-CEPA.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa perundingan perdagangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan bakal rampung pada semester I/2025.

    ”Pada 2025 kami targetkan Indonesia-EU CEPA yang secara substansi perjanjian sudah selesai 85%, dan ditargetkan selesai pada semester I/2025,” kata Budi dalam konferensi Capaian 2024 dan Program Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).