Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Dunia Kecam Ide Trump Relokasi Penduduk Gaza, Niat Busuk Singkirkan Warga Palestina dari Tanah Air Mereka

    Dunia Kecam Ide Trump Relokasi Penduduk Gaza, Niat Busuk Singkirkan Warga Palestina dari Tanah Air Mereka

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat Hak Asasi Manusia Euro-Med menyatakan keprihatinan mendalam atas proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi kembali warga Gaza di Yordania dan Mesir.

    Donald Trump menggambarkan Gaza sebagai “situs pembongkaran”, dan mengatakan bahwa semua pihak harus membersihkan kantong Palestina serta merelokasi kembali warga Palestina di Yordania dan Mesir.

    Kelompok yang berbasis di Jenewa itu mengatakan bahwa pernyataan ini melanggar hukum internasional dengan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    “Sangat memprihatinkan,” ucap Euro-Med dalam sebuah pernyataan.

    “Orang-orang Palestina, yang sudah menderita akibat dampak buruk dari upaya Israel untuk memusnahkan mereka, seharusnya tidak harus membayar harga lebih lanjut untuk genosida ini dengan dipindahkan secara paksa ke luar tanah air mereka,” katanya menambahkan.

    Mereka mengatakan bahwa Israel penjajah sebagai kekuatan pendudukan, adalah satu-satunya entitas yang harus bertanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya di Jalur Gaza.

    “Membayar ganti rugi kepada Palestina, dan membangun kembali Jalur Gaza secepat mungkin,” ujar Euro-Med.

    Memperhatikan bahwa Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk di bawah pendudukan, kelompok itu menekankan bahwa setiap rencana untuk melakukannya akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian ini.

    “Fasilitasi rencana ini juga akan melanggar hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk tinggal di tanah mereka dan di tanah air mereka, hak yang dilindungi oleh hukum internasional, dan akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tutur Euro-Med.

    Mereka menekankan bahwa sikap regional dan global yang menentang proposal Donald Trump untuk mendeportasi penduduk Jalur Gaza “mutlak diperlukan”, dan mendesak masyarakat internasional untuk sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan mengadopsi solusi yang menghormati hak-hak Palestina.

    Indonesia Tegas Menolak

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta.

    Kemlu menegaskan bahwa pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ucapnya.

    Senada, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) juga dengan tegas menolak wacana dari tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia. Hal itu dikatakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Persis Ustaz Haris Muslim di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

    Ustaz Haris menilai, relokasi tersebut merupakan modus Donald Trump yang ingin mengusir warga Gaza. Merelokasi warga Gaza ke Indonesia merupakan modus Amerika yang seolah-olah sebagai pahlawan dan penyelamat warga Gaza.

    “Padahal semua itu intinya adalah modus, agar warga Palsetina dan Gaza keluar dari tanah-tanah kelahiran mereka,” ujarnya.

    Sekum Persis pun mempertanyakan, kalau warga Gaza direlokasi ke Indonesia, lantas Gaza mau dipakai oleh siapa. Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, maka Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza.

    Dia menegaskan, PP Persis sangat tegak lurus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mendukung agar warga Palestina bisa kembali ke tanah-tanah mereka.

    “Persis sangat istiqomah mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” katanya.

    Penentangan Liga Arab

    Liga Arab mengatakan bahwa upaya untuk mencabut rakyat Palestina dari tanah mereka, baik melalui pemukiman kembali, aneksasi atau perluasan permukiman.

    “Hal itu telah terbukti gagal di masa lalu,” ucap Liga Arab dalam sebuah pernyataan, Minggu 26 Januari 2025.

    “Menghindari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan komitmen jangka panjang ini, yang telah mengumpulkan konsensus Arab dan internasional, hanya akan memperpanjang konflik dan membuat perdamaian semakin tidak dapat dicapai,” tuturnya.

    Liga Arab menegaskan bahwa upaya semacam itu ditolak, dan melanggar hukum internasional.

    “Memindahkan orang secara paksa dari tanah mereka hanya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis,” ujarnya.

    Liga Arab menekankan, fase saat ini membutuhkan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memperkuat dan mempertahankan gencatan senjata sebagai pendahulu untuk segera memulai rekonstruksi Gaza dan mengatasi luka-luka rakyatnya, yang telah mengalami pembantaian brutal selama 15 bulan berturut-turut.

    “Infrastruktur Jalur Gaza telah mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang modern,” katanya.

    Liga Arab pun menyerukan semua negara yang percaya pada solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian untuk bekerja dengan rajin dan segera untuk memulai proses yang kredibel untuk mencapai solusi ini dan menerapkannya di lapangan sesegera mungkin.

    “Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan perdamaian bagi Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan dan dunia,” ucapnya.

    Penolakan Yordania

    Yordania memperbarui penolakannya terhadap pemukiman kembali Palestina, setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan untuk “membersihkan” Jalur Gaza.

    “Semua berbicara tentang tanah air alternatif… tidak dapat diterima. Kami tidak menerimanya, kami belum menerimanya, dan kami akan terus menghadapinya dengan semua kemampuan kami,” tutur Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi.

    “Yordania adalah untuk Yordania, Palestina adalah untuk Palestina, dan solusi untuk masalah Palestina ada di tanah Palestina,” katanya menambahkan, mengutip pernyataan Raja Abdullah II.

    Kritik dari Munich

    Kepala Konferensi Keamanan Munich juga mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, mencirikan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Proposal yang dibuat oleh Trump ini telah ditolak oleh semua orang di wilayah ini, jadi saya tidak melihat bagaimana ini bisa terbang jika Yordania dan Mesir menentangnya,” ujar Duta Besar Christoph Heusgen kepada sekelompok jurnalis internasional di Berlin.

    “Mereka mengatakan Gaza adalah rumah Palestina, dan mereka ingin tinggal di sana, dan mereka memiliki hak untuk tinggal di sana, karena ini sesuai dengan hukum internasional,” ucapnya menambahkan.

    Christoph Heusgen menunjukkan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, melalui penyelesaian diplomatik.

    “Di sinilah perbatasan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus ditekankan dalam hal apa pun,” katanya.

    Slovenia Tak Terima

    Menteri Luar Negeri Slovenia mengkritik proposal Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, menggambarkan rencana itu sebagai “tidak dapat diterima.”

    “Posisi Slovenia benar-benar jelas, kami tidak setuju untuk pengusiran paksa,” ucap Tanja Fajon dalam pidatonya, Senin 27 Januari 2025.

    Menggarisbawahi bahwa Slovenia mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, dia mengatakan bahwa Palestina “memiliki hak” untuk berada di tanah mereka sendiri.

    “Segala jenis pemukiman paksa di Yordania atau Mesir, seperti yang telah berulang kali ditunjukkan kedua negara di masa lalu, sama sekali tidak dapat diterima,” kata Tanja Fajon.

    “Ini juga merupakan kasus pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan saya pikir kita harus mengambil sikap yang sangat kuat terhadap hal ini di Uni Eropa,” tuturnya menambahkan.

    Spanyol: Warga Gaza Harus Tetap Berada di Gaza

    Menteri Luar Negeri Spanyol turut menolak gagasan Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara Arab lainnya.

    “Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap berada di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang perlu dikendalikan oleh satu pemerintah,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

    “Sesegera mungkin, Gaza dan Tepi Barat harus diperintah oleh otoritas nasional Palestina tunggal,” ucapnya menambahkan.

    Inggris Tolak Usulan Kontroversial Trump

    Inggris menolak proposal kontroversial Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.

    “Warga sipil Palestina harus dapat kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka,” kata juru bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    “Seperti yang dikatakan menteri luar negeri, bagi orang-orang Gaza, begitu banyak dari mereka telah kehilangan nyawa, rumah atau orang yang mereka cintai, 14 bulan terakhir konflik telah menjadi mimpi buruk yang hidup. Itulah mengapa Inggris terus ditekan untuk resolusi konflik di Gaza,” tuturnya menambahkan.

    Jerman: Penduduk Palestina Tak Bisa Diusir dari Gaza

    Jerman pada hari Senin menolak proposal Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara terdekat – Mesir dan Yordania.

    Berbicara pada konferensi pers di Berlin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner mengatakan bahwa Jerman mempertahankan komitmennya terhadap konsensus internasional mengenai status Gaza.

    “Ada posisi bersama yang dibagikan oleh Uni Eropa, mitra Arab kami dan PBB, yang sangat jelas: Penduduk Palestina tidak dapat diusir dari Gaza, dan Gaza tidak boleh diduduki atau dimukimkan kembali secara permanen oleh Israel,” katanya.

    Christian Wagner menambahkan bahwa kelompok G7 dari ekonomi terkemuka dunia, termasuk AS, sejauh ini secara konsisten mendukung posisi ini dalam beberapa pernyataan bersama.

    “Pengusiran dari Gaza, dan mendirikan permukiman baru di sini tidak mungkin. Ini juga sesuatu yang kami jelaskan selama Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo pada tahun 2023. Dalam hal ini, saya pikir posisi kami lebih dari jelas,” ujarnya.

    Christian Wagner  mencatat bahwa gagasan Donald Trump sudah ditolak oleh negara-negara di kawasan itu, dan menggarisbawahi bahwa fokus internasional tidak boleh tergelincir dari upaya berkelanjutan untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

    “Anda mungkin juga telah mencatat komentar yang dibuat oleh menteri luar negeri Mesir dan Yordania. Dalam hal ini, saya ingin menunjukkan bahwa bagi kami yang penting saat ini adalah implementasi perjanjian gencatan senjata,” tuturnya.

    Mesir: Palestina Tak Cuma Kelompok, tapi Bangsa!

    Parlemen Mesir menegaskan kembali penolakan atas rencana apa pun yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan “ancaman serius” bagi keamanan dan stabilitas regional.

    “Kami tidak dapat mengabaikan bahaya signifikan yang ditimbulkan oleh proposal yang diedarkan mengenai relokasi warga Palestina dari tanah mereka,” ucap Ketua Parlemen Hanafi Gebali.

    “Ide-ide ini sama sekali mengabaikan fakta yang mapan bahwa perjuangan Palestina bukan hanya masalah kependudukan atau perselisihan geografis, tetapi penyebab rakyat yang berjuang untuk hak-hak sah dan historis mereka,” ujarnya.

    “Semua orang harus menyadari bahwa rakyat Palestina bukan hanya kelompok yang mencari perlindungan. Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah suci, dan hak yang tidak dapat dicabut yang tidak dapat dihapus seiring waktu. Mereka tidak akan pernah melepaskan hak-hak ini, begitu pula bangsa Arab di hadapan mereka,” tutur Hanafi Gebali menambahkan.

    Ketua parlemen Mesir memperingatkan bahwa setiap proposal yang melewati hak-hak Palestina menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas regional.

    “Satu-satunya solusi untuk mencapai perdamaian abadi adalah menerapkan solusi dua negara, yang memastikan rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka di sepanjang perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambil juga memastikan keamanan dan stabilitas seluruh wilayah,” kata Hanafi Gebali.

    “Mesir, yang telah menabur benih perdamaian di kawasan itu selama bertahun-tahun, menegaskan kembali hari ini bahwa mereka akan terus membela hak-hak rakyat Palestina dan dengan tegas menolak setiap upaya untuk melikuidasi perjuangan Palestina atau melanggar hak-hak rakyat besar ini,” ujarnya menambahkan.

    Warga Palestina: Tak Ada yang Bisa Paksa Kami Keluar dari Tanah Air!

    Kepresidenan Palestina juga menolak rencana yang bertujuan menciptakan “tanah air alternatif” bagi warga Palestina.

    “Proyek pemukiman kembali dan tanah air alternatif tidak dapat diterima dan hanya berfungsi untuk memperkuat ketidakstabilan dan kekacauan di wilayah tersebut,” ujar juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Senin 27 Januari 2025.

    “Alternatifnya (opsi) adalah mencapai perdamaian yang adil berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab,” ucapnya menambahkan.

    Abu Rudeineh mengatakan bahwa kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara mencerminkan keteguhan Palestina di tanah mereka.

    “Tidak ada yang bisa memaksa Palestina keluar dari tanah air mereka,” katanya.

    Nabil Abu Rudeineh pun menyerukan kepada pemerintah AS untuk mendukung solusi yang mengarah pada perdamaian dan stabilitas abadi bagi kawasan dan dunia.

    Senator AS: Trump Berniat Lakukan Pembersihan Etnis

    Senator AS Bernie Sanders pada hari Senin mengecam proposal Presiden Donald Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan merelokasi jutaan warga Palestina, menyebutnya “pembersihan etnis” dan kejahatan perang, mendesak semua orang Amerika untuk mengutuknya.

    “Ada nama untuk ini, pembersihan etnis, dan itu adalah kejahatan perang. Gagasan keterlaluan ini harus dikutuk oleh setiap orang Amerika,” katanya.

    PBB: Kami Menentang!

    PBB pada hari Senin mengatakan bahwa mereka menentang proposal Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina di luar Gaza.

    “Kami akan menentang rencana apa pun yang akan mengarah pada pengungsian paksa orang, atau akan mengarah pada segala jenis pembersihan etnis,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

    Menanggapi pertanyaan tentang Tepi Barat yang diduduki menjadi Gaza baru di tengah meningkatnya serangan tentara Israel, dia mengaku prihatin.

    “Kami sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Tepi Barat. Kegiatan kekerasan yang tidak terkendali dari pemukim Israel terhadap penduduk sipil, penduduk Palestina di Tepi Barat,” kata Stephane Dujarric.

    Lebih lanjut, dia pun mendesak semua pihak untuk tidak “kehilangan fokus pada bagian lain” karena Gaza tetap menjadi fokus utama oleh semua pihak.

    Mengenai situasi terbaru di Tepi Barat yang diduduki, Stephane Dujarric menyampaikan peringatan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) atas memburuknya di Jenin dan kamp pengungsinya ketika operasi Israel penjajah yang sedang berlangsung oleh pasukan Israel penjajah memasuki hari ketujuh, yang mengakibatkan korban lebih lanjut dan penghancuran jalan dan infrastruktur.

    Dia mengingat pembunuhan seorang balita oleh Israel penjajah selama akhir pekan.

    “Sejak operasi di Jenin dimulai pada 21 Januari, 16 kematian telah dilaporkan,” kata Stephane Dujarric.

    “Sementara itu, hari ini, di kamp pengungsi Tulkarm, serangan udara dilaporkan menewaskan dua warga Palestina, meningkatkan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan yang melebihi standar penegakan hukum,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu.

    Stephane Dujarric juga mengingatkan bhawa Rumah sakit bukan target, dan harus dilindungi setiap saat. Pernyataan itu disampaikan ketika Israel penjajah mengepung Rumah Sakit Pemerintah Tulkarm.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Misteri Biang Kerok Bumi Panas Mendidih di 2024, Tak Cuma Efek El Nino

    Misteri Biang Kerok Bumi Panas Mendidih di 2024, Tak Cuma Efek El Nino

    Daftar Isi

    Bukan hanya El Nino

    Apakah ini tanda pemanasan global melonjak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemanasan global telah menjadi salah satu faktor pendorong utama meningkatnya suhu lautan di dunia. Bahkan suhu laut mencatatkan rekor terpanas pada tahun 2024, melampaui rekor sebelumnya di 2023.

    Mengutip the conversation, Selasa (28/1/2025), setiap dekade, suhu lautan global selalu menunjukkan adanya kenaikan. Sementara, pemanasan laut tidak hanya berdampak pada cuaca ekstrem, tetapi juga merusak ekosistem laut secara signifikan.

    Terumbu karang yang merupakan salah satu indikator kesehatan laut, mengalami pemutihan terluas sepanjang sejarah pada tahun 2024 akibat suhu yang meningkat drastis. Tak hanya itu, hangatnya air laut juga berdampak pada suhu di daratan dengan perubahan pola cuaca.

    Lembaga meteorologi Uni Eropa, Copernicus, pada 10 Januari mengumumkan bahwa 2024 memecahkan rekor sebagai tahun terpanas secara global. Adapun, suhu rata-rata global tercatat sekitar 1,6° C atau lebih tinggi dibandingkan era pra industri.

    Hal ini merupakan kali pertama suhu rata-rata global melebihi batas 1,5°C dalam satu tahun kalender penuh. Negara-negara di dunia telah menyepakati untuk menghindari batasan suhu tersebut dalam jangka panjang.

    Perubahan iklim secara umum menjadi penyebab utama. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer menjebak panas di Bumi. Akibatnya, sekitar 90% kelebihan panas akibat emisi dari pembakaran bahan bakar fosil kemudian diserap oleh laut.

    Namun, suhu laut dalam dua tahun terakhir sebenarnya telah jauh melampaui dekade sebelumnya. Kondisi ini lantas menciptakan dua misteri bagi ilmuwan: apakah ada faktor lain yang berkontribusi pada pemanasan laut yang tak terduga dan apakah ini tanda pemanasan global semakin cepat.

    Bukan hanya El Nino

    Pola iklim siklikal dari El Nino Southern Oscillation (ENSO) menjelaskan sebagian dari hangatnya suhu Bumi selama dua tahun terakhir.

    Selama periode El Nino, perairan hangat yang biasanya terkumpul di Pasifik Barat berpindah ke timur menuju garis pantai Peru dan Chili. Ini menyebabkan suhu global sedikit lebih hangat.

    Namun ternyata, laut bahkan lebih hangat daripada yang diperkirakan ilmuwan. Suhu global 2023-2024 mengikuti pola serupa dengan El Nino 2015-2016, tetapi lebih tinggi sekitar 0,2°C.

    Para ilmuwan saat ini menghadapi dua pertanyaan besar: Adakah faktor lain yang memicu pemanasan tak terduga ini? Kemudian apakah dua tahun terakhir menjadi tanda pemanasan global melonjak?

    Peran Aerosol

    Salah satu hipotesis menarik yang diuji dengan model iklim adalah pengurangan aerosol secara cepat dalam satu dekade terakhir yang kemungkinan menjadi penyebab kenaikan suhu laut. Aerosol sendiri merupakan partikel padat dan cair yang dilepaskan dari sumber manusia maupun alam ke atmosfer.

    Beberapa aerosol dapat mengurangi dampak gas rumah kaca dengan memantulkan radiasi matahari kembali ke luar angkasa. Namun, aerosol juga menjadi penyebab buruknya kualitas udara dan pencemaran udara.

    Banyak aerosol yang bersifat mendinginkan dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya adalah aerosol sulfur yang dilepaskan oleh mesin kapal dan pembangkit listrik.

    Pada 2020, industri pelayaran memangkas emisi sulfur hingga 80% dengan beralih ke bahan bakar rendah sulfur. Dampak lebih besar juga muncul dari pengurangan emisi pembangkit listrik, termasuk langkah besar yang dilakukan di Cina.

    Teknologi memang berhasil mengurangi laju emisi yang berbahaya dari kapal dan pembangkit listrik. Namun, di sisi lain, upaya itu juga melemahkan rem yang memperlambat laju pemanasan.

    Apakah ini tanda pemanasan global melonjak?

    Teka-teki kedua yakni apakah bumi sedang mengalami lonjakan pemanasan. Suhu Bumi memang terus meningkat, tetapi dua tahun terakhir belum cukup panas untuk mendukung anggapan adanya percepatan laju pemanasan global.

    Analisis empat rangkaian data suhu selama 1850-2023 menunjukkan bahwa laju pemanasan tidak mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1970-an.

    Meski demikian, para peneliti yang sama menekankan, secara statistik, hanya kenaikan laju setidaknya 55% (sekitar 0,5°C) selama setahun yang dapat terdeteksi sebagai percepatan pemanasan.

    (dce)

  • Lukashenko Menangi Pemilu Belarusia, Negara Eropa “Meradang”

    Lukashenko Menangi Pemilu Belarusia, Negara Eropa “Meradang”

    JAKARTA – Pemimpin Belarusia yang juga sekutu Rusia Alexander Lukashenko memperpanjang kekuasaannya selama 31 tahun pada Senin setelah pejabat pemilu menyatakan dia sebagai pemenang pemilihan presiden yang ditolak oleh pemerintah Barat karena dianggap palsu.

    Lukashenko yang tidak menghadapi tantangan serius dari empat kandidat lainnya dalam pemungutan suara, memperoleh 86,8 persen suara, menurut hasil awal penghitungan.

    Politikus Eropa mengatakan pemungutan suara tersebut tidak bebas dan tidak adil karena media independen dilarang di bekas republik Soviet tersebut dan semua tokoh oposisi terkemuka telah dipenjara atau terpaksa melarikan diri ke luar negeri.

    “Rakyat Belarusia tidak punya pilihan. Ini adalah hari yang pahit bagi semua orang yang mendambakan kebebasan dan demokrasi,” Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menulis di X dilansir Reuters, Senin, 27 Januari.

    Pemimpin oposisi di pengasingan Sviatlana Tsikhanouskaya menyerukan perluasan sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Belarusia dan individu-individu yang terlibat dalam menindas penentang Lukashenko dan memasok amunisi untuk upaya perang Rusia di Ukraina.

    “Selama Belarus berada di bawah kendali Lukashenko dan Putin, akan ada ancaman terus-menerus terhadap perdamaian dan keamanan seluruh kawasan,” katanya.

    Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Komisaris Perluasan Marta Kos mengatakan blok tersebut akan terus menerapkan “langkah-langkah pembatasan dan sasaran terhadap rezim” sambil mendukung masyarakat sipil dan oposisi di pengasingan.

    Ditanya tentang pemenjaraan lawan-lawannya, Lukashenko mengatakan mereka telah “memilih” nasib mereka sendiri.

    Dia membantah keputusannya untuk membebaskan lebih dari 250 orang yang dihukum karena aktivitas “ekstremis” adalah sebuah pesan kepada Barat untuk mengupayakan pelonggaran isolasinya.

  • Hadapi Tantangan Geopolitik, Prabowo Ajak PM Malaysia Sinergikan Negara-negara Asia Lainnya – Halaman all

    Hadapi Tantangan Geopolitik, Prabowo Ajak PM Malaysia Sinergikan Negara-negara Asia Lainnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi geopolitik yang penuh ketegangan sekarang ini. Untuk itu, Prabowo menginginkan Indonesia dan Malaysia bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, pada Senin, (27/1/2025).

    “Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari Asia dan lainnya,” katanya.

    Ia menuturkan, sinergi itu perlu dilakukan karena jika bersatu, suara-suara negara ini akan lebih didengar dan diperhitungkan oleh pihak lain yang kekuatannya jauh lebih besar.

    “Hanya dengan persatuan di antara negara-negara Asia, hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, hanya dengan suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita,” ujarnya.

    “Kalau bersatu ASEAN itu, kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan semua, seluruh dunia mengakui South East Asia as the region of growth,” sambungnya.

    Lebih lanjut, ia dan Anwar Ibrahim mengakui pentingnya mempererat kerja sama baik bilateral maupun regional secara keseluruhan.

    “Saya dengan Perdana Menteri Anwar dengan pertemuan sangat intensif, membahas banyak masalah kerjasama, intinya adalah keputusan politik, the political will bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerjasama dengan erat,” ujarnya.

    “Technical problems we can solve. The important thing is the political and strategic will. Kita yakin kita bisa selesaikan masalah, we will solve it,” pungkasnya. (*)

  • Prabowo Bicara Soal Tenaga Kerja Hingga Kemerdekaan Palestina Saat Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim – Halaman all

    Prabowo Bicara Soal Tenaga Kerja Hingga Kemerdekaan Palestina Saat Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung berbagai isu saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur, Senin (27/1/2025). 

    Isu yang dibahas mulai dari tenaga kerja, kelapa sawit, keamanan, hingga konflik Palestina.

    Terkait isu tenaga kerja, kedua pimpinan negara sepakat untuk melakukan penertiban.

    “Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerja sama,” kata Prabowo usai pertemuan. 

    Kedua, Prabowo pun menyinggung soal kelapa sawit di mana kedua negara adalah produsen terbesar kelapa sawit dunia sekitar 80 persen. 

    “Kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kita produksi 80 persen produksi. Dan ternyata kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat penting.”

    “Setiap saya ke negara-negara tertentu mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi kita saya kira bisa berbuat banyak yang baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini. Saya kira itu yang penting,” jelas Prabowo.

    Ketiga, dalam pertemuan tersebut Prabowo Subianto menyoroti banyaknya tantangan geopolitik yang penuh ketegangan.

    Untuk itu, Prabowo menginginkan Indonesia dan Malaysia bersinergi dengan negara-negara Asia lainnya.

    “Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari Asia dan lainnya,” katanya. 

    Ia menuturkan, sinergi itu perlu dilakukan karena jika bersatu, suara-suara negara Asia akan lebih didengar dan diperhitungkan oleh pihak lain yang kekuatannya jauh lebih besar. 

    “Hanya dengan persatuan di antara negara-negara Asia, hanya dengan kerja sama yang baik di antara kita, hanya dengan suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita,” ujarnya. 

    “Kalau bersatu ASEAN itu, kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan semua, seluruh dunia mengakui South East Asia as the region of growth,” ucapnya.

    Keempat, Prabowo Subianto mendorong gencatan senjata di Palestina terus dilakukan.

    Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki satu paham dalam memperjuangakan kemerdekaan Palestina.

    “Saya kira itu yang penting masalah Palestina kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo.

    Untuk itu, secara tegas Prabowo menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk kemerdekaan Palestina dengan kebijakan “Two-State Solution”.

    “Dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik genjatan senjata yang sekarang,” tegas Prabowo.

    “Tentunya kita berharap genjatan senjata ini akan bertahan,” ujarnya.

    Kunjungan Prabowo ke Malaysia ini adalah untuk memenuhi undangan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.

    Kedatangan Prabowo diterima dengan upacara jajar kehormatan di Lapangan Parade Istana Negara itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti dengan tembakan meriam tanda penghormatan sebanyak 21 kali.

    Setelah upacara tersebut, Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim, di mana ia juga dianugerahi Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati I (The Most Esteemed Order of the Johor Royal I). (*)

  • Donald Trump Blak-Blakan Siap Bakar Lebih Banyak Batu Bara, Kenapa?

    Donald Trump Blak-Blakan Siap Bakar Lebih Banyak Batu Bara, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial terkait kebijakan energi dengan menyebut batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika Serikat. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Trump mengusulkan pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan batu bara sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik dari perkembangan kecerdasan buatan.

    Mengutip The New York Times, Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pada pasokan gas dan minyak.

    “Mereka bisa menggunakan apa saja sebagai bahan bakar, termasuk batu bara yang bersih,” ujar Trump dalam forum tersebut, seraya menambahkan bahwa pembangkit listrik harus siap menghadapi peningkatan permintaan listrik dalam beberapa tahun mendatang.

    Namun, fakta menunjukkan bahwa penggunaan batu bara di AS telah mengalami penurunan drastis dalam dua dekade terakhir. Pada 2023, batu bara hanya menyumbang 16 persen dari total kebutuhan listrik AS, kalah jauh dibandingkan gas alam, energi terbarukan, dan nuklir yang lebih efisien dan murah.

    Sebuah laporan pada 2023 mengungkapkan bahwa 99 persen pembangkit listrik tenaga batu bara di AS lebih mahal dioperasikan dibandingkan penggantinya dari energi terbarukan. Meski demikian, Trump bersikeras bahwa batu bara tetap relevan, terutama sebagai solusi darurat jika jaringan energi lain terganggu.

    Rencana Trump juga bertentangan dengan tren global yang menuju transisi energi bersih. Uni Eropa telah mencatat penurunan penggunaan bahan bakar fosil ke level terendah dalam sejarah, sementara energi surya dan angin berhasil melampaui batu bara sebagai sumber energi utama di wilayah tersebut.

    Di AS sendiri, data menunjukkan bahwa sekitar 51 pembangkit listrik tenaga batu bara dijadwalkan pensiun pada 2040. Permintaan listrik memang diprediksi naik 20 persen pada 2035, namun para ahli menilai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh sumber energi yang lebih ekonomis seperti angin, matahari, dan baterai penyimpanan.

    David Pomerantz, Direktur Energy and Policy Institute, menyebut klaim Trump sebagai langkah mundur dalam transisi energi. “Batu bara adalah salah satu sumber energi paling mahal yang masih ada, dan tidak diperlukan untuk memenuhi permintaan energi baru,” ujarnya.

    Meski demikian, kelompok industri batu bara optimistis terhadap masa depan sektor ini di bawah kepemimpinan Trump. Emily Arthun, CEO American Coal Council, menyebut pemerintahan Trump dapat membuka peluang ekspor batu bara dan membangun pembangkit kecil sebagai tambahan kapasitas energi nasional.

    Namun, para ahli tetap skeptis terhadap masa depan batu bara. Sean O’Leary, peneliti senior Ohio River Valley Institute, menilai batu bara secara fundamental tidak kompetitif dibandingkan sumber energi lain. “Sebagian besar kebutuhan energi yang tidak dapat dipenuhi angin atau matahari akan ditopang oleh gas alam, bukan batu bara,” tegasnya.

    Langkah Trump yang tetap mengandalkan bahan bakar fosil juga berpotensi menghambat daya saing AS dalam transisi energi global. Saat China memimpin produksi teknologi energi bersih, AS justru menghadapi risiko tertinggal dalam era baru yang semakin meninggalkan ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya.

     

     

    (fsd/fsd)

  • Prabowo siap terima kunjungan PM Anwar untuk konsultasi tahunan ASEAN

    Prabowo siap terima kunjungan PM Anwar untuk konsultasi tahunan ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk mengadakan pertemuan konsultasi tahunan berkaitan dengan Keketuaan ASEAN tahun 2025.

    Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai dukungan kepada Malaysia yang resmi memangku jabatan sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk tahun 2025.

    “Saya dukung Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun ini dan kami siap menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia dan para pimpinan untuk annual consultation yang akan dilakukan tahun 2025 ini,” kata Presiden saat memberikan pernyataan pers bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

    Pertemuan konsultasi tahunan merupakan mekanisme bilateral tingkat kepala pemerintahan untuk memberikan arahan bagi pengembangan hubungan kedua negara ke depan agar semakin kuat, kokoh, dan progresif.

    Pertemuan konsultasi tahunan antara Indonesia dan Malaysia diselenggarakan terakhir kali pada tahun 2017 di Kuching, Malaysia.

    Dalam pernyataan pers bersama tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang memiliki sebagian besar budaya dan agama yang sama, bahkan bahasa nasional kedua negara berasal dari bahasa yang sama.

    Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pandangan Malaysia dan Indonesia perlu dikonsultasikan bersama dengan peran serta anggota ASEAN lainnya.

    Kepala Negara menyoroti bahwa populasi penduduk dari negara-negara anggota ASEAN mencapai 600 juta jiwa, yang berarti dapat bersaing dengan negara Uni Eropa.

    “Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerja sama yang baik di antara kita, dapat suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga menyoroti pengakuan negara di dunia bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang bertumbuh, dan untuk beberapa dekade menjadi kawasan yang damai, serta tidak terjadi konflik di antara negara anggota.

    Malaysia akan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 300 pertemuan dan program utama sepanjang tahun 2025.

    Malaysia sebelumnya telah menjadi ketua ASEAN pada 1977, 1997, 2005, dan 2015, dengan sepuluh negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden serukan persatuan ASEAN agar diperhitungkan kekuatan global

    Presiden serukan persatuan ASEAN agar diperhitungkan kekuatan global

    “Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerja sama yang baik di antara kita, dapat suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya persatuan antar negara ASEAN agar kawasan tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan global yang lebih besar.

    “Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerja sama yang baik di antara kita, dapat suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

    Menurut Presiden, dunia saat ini tengah menghadapi ketegangan dan ketidakpastian yang semakin meningkat.

    Dalam situasi seperti ini, Prabowo menilai diperlukan sinergi dan konsultasi yang berkelanjutan antara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya.

    Presiden juga menyoroti potensi besar ASEAN, yang memiliki populasi lebih dari 600 juta jiwa, tidak kalah dengan Uni Eropa.

    Kepala Negara menyebut bahwa kawasan Asia Tenggara diakui dunia sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat sekaligus kawasan yang telah lama dikenal sebagai zona damai tanpa konflik antar negara.

    “Untuk itu, saya dengan Perdana Menteri Anwar, dengan pertemuan sangat intensif, membahas banyak masalah kerja sama, intinya adalah keputusan politik, the political will bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerja sama dengan erat,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan pihaknya akan menyelesaikan masalah-masalah bilateral dengan Malaysia, termasuk menertibkan masalah terkait tenaga kerja.

    “Hal-hal lain kita bisa selesaikan. Technical problems we can solve. The important thing is the political and strategic will,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika ingin mengakhiri perang di Ukraina. Apa kata Zelensky?

    Dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025), Zelensky mengatakan Donald Trump dapat memenuhi janjinya mengakhiri perang di Ukraina, jika Ukraina dilibatkan dalam perundingan apa pun. Jika tidak melibatkan Ukraina, Zelensky menilai hal itu tidak akan berakhir.

    “Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang, sementara Ukraina ingin mengakhirinya,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara terpisah, Zelensky mengatakan dia yakin Trump benar-benar ingin melihat perang berakhir, mendekati tiga tahun bulan depan.

    “Untuk saat ini, kami tidak tahu bagaimana ini akan terjadi karena kami tidak tahu detailnya,” kata Zelensky.

    “Saya yakin Presiden Trump sendiri tidak tahu semua detailnya. Karena saya akan mengatakan banyak hal bergantung pada jenis perdamaian yang adil yang dapat kita capai. Dan apakah Putin pada prinsipnya ingin menghentikan perang. Saya yakin dia tidak menginginkannya,” ujar Zelensky.

    Zelensky Yakin Trump Paham Tantangan Proses Perdamaian

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo Purchase Licensing Rights).

    Menurut Zelensky, Trump memahami semua tantangan yang terkait dengan proses perdamaian, “dan dia hanya mengatakan ini harus berakhir atau akan menjadi lebih buruk.”

    Trump telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Putin tentang mengakhiri perang, berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang akan segera lengser, yang menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Ukraina, yang khawatir tentang prospek nasibnya yang akan diputuskan oleh kekuatan besar tanpa keiikutsertaannya, menyebut pihaknya sedang berupaya untuk mengatur pertemuan antara Zelenskiy dan Trump.

    Zelensky mengatakan bahwa ia yakin sekutu Eropa juga harus diikutsertakan dalam setiap perundingan perdamaian di masa mendatang.

    “Mengenai pengaturan perundingan nanti Ukraina, saya sangat berharap Ukraina akan hadir di sana, Amerika, Eropa, dan Rusia,” kata Zelensky.

    “Ya, saya sangat ingin Eropa ikut serta, karena kami akan menjadi anggota Uni Eropa,” katanya. Ukraina dan Moldova sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Diketahui, Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertamanya di Gedung Putih, tanpa mengatakan bagaimana caranya. Para ajudannya sejak itu menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu