Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • 10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Dicari di Dunia

    10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Dicari di Dunia

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2024 mencapai angka US$24,41 miliar atau sekitar Rp378,2 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Berikut adalah 10 komoditas utama ekspor Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar global:

    Minyak kelapa sawit merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia di sektor non-migas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), minyak nabati ini menyumbang sekitar 10,8 persen dari total ekspor non-migas nasional. 

    Pada Juli 2024, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) mencapai nilai US$1,39 miliar. Permintaan tinggi terhadap minyak sawit berasal dari berbagai negara yang menggunakannya untuk industri makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati.

    Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor kopi nasional dari Januari hingga September 2024 mencapai US$1,49 miliar dengan volume sekitar 342,33 ribu ton. 

    Jenis kopi yang paling banyak diekspor adalah robusta. Negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia di antaranya adalah Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

    Produk perikanan seperti udang juga termasuk dalam daftar Komoditas Ekspor unggulan Indonesia. Meskipun mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi volume maupun nilai, udang tetap memberikan kontribusi besar terhadap perolehan devisa negara.  Dari Januari hingga September 2024, nilai ekspor udang mencapai US$1,19 miliar.

    Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menempati peringkat kedua setelah Thailand dalam produksi karet global. 

    Pada tahun 2021, produksi karet Indonesia mencapai 3.121.474 ton. Sementara pada Mei 2024, ekspor karet Indonesia telah menjangkau 25 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Polandia.

    5. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

    Produk tekstil dan pakaian jadi juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Selama periode Januari hingga Oktober 2024, ekspor produk tekstil mencapai US$9,85 miliar dengan total produksi sekitar 1,6 juta ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,89 persen.

    Ekspor barang elektronik Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2024, terutama ke pasar Mesir. Contohnya, ekspor lemari pendingin ke Mesir pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$5,45 juta, meningkat hingga 87,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Industri furnitur Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global karena bahan baku yang berkualitas serta harga yang stabil. Pada periode Januari hingga Juli 2024, ekspor produk mebel menyumbang devisa sebesar US$1,2 miliar. Produk furnitur Indonesia banyak diminati oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.

    Sebagai salah satu produsen alas kaki terbesar di dunia, Indonesia memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi dalam sektor ini. Untuk pasar Uni Eropa, ekspor alas kaki mencapai US$698,91 juta, sementara untuk Amerika Serikat mencapai US$914,76 juta. 

    Proyeksi pertumbuhan pendapatan tahunan global dari sektor alas kaki diperkirakan mencapai 3,43 persen pada periode 2024-2028. Hal ini menjadi peluang besar bagi produsen Indonesia.

    Kakao dan produk olahannya juga merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor kakao dari Januari hingga Oktober 2024 mencapai US$2,01 miliar, meningkat 104,58 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia meliputi India, Amerika Serikat, Cina, Malaysia, dan Australia.

    10. Komponen Kendaraan Bermotor

    Industri otomotif Indonesia juga memberikan kontribusi besar dalam sektor ekspor. Indonesia mengekspor berbagai suku cadang dan komponen kendaraan ke negara-negara besar seperti Cina, India, dan Malaysia. 

    Selain komponen kendaraan, Indonesia juga mengekspor kendaraan dalam bentuk utuh. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Indonesia berhasil mengekspor 166.176 unit kendaraan utuh pada tahun 2024.

  • Amerika Serikat dan Eropa Pilih Jalan Berbeda Soal AI – Halaman all

    Amerika Serikat dan Eropa Pilih Jalan Berbeda Soal AI – Halaman all

    Meningkatnya kecerdasan buatan, atau AI, secara pesat memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang dulunya bergantung pada kecerdasan manusia. AI sekarang membuka peluang besar, mulai dari pengobatan yang dipersonalisasi hingga mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim.

    Namun, hal itu juga menimbulkan berbagai risiko yang signifikan, mulai dari hilangnya pekerjaan, teknologi yang bias, hingga potensi penyalahgunaan di bidang-bidang seperti pengawasan.

    Sementara Uni Eropa (UE) meluncurkan setumpuk aturan AI yang komprehensif untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas pengguna, AS di bawah Presiden Donald Trump bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu melonggarkan pembatasan dan memberi keleluasaan kepada industri teknologi untuk membuat aturannya sendiri.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Di AS, kami melihat adanya pergeseran yang jelas dari penekanan pada keselamatan pengguna,” kata Lisa Soder, peneliti senior di Interface, lembaga pemikir teknologi informasi yang bermarkas di Berlin, Jerman. Ia mengatakan kepada DW bahwa Trump mengubah kebijakan regulasi AI dan lebih mementingkan pentingan bisnis industri.

    Trump mengundang para miliarder teknologi untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden, termasuk CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO Meta Mark Zuckerberg, yang duduk di baris kedua tepat di belakang keluarga Trump.

    Pada hari yang sama, Trump membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pendahulunya, Joe Biden, yang mengatur perlindungan dan keamanan data AI. Ia juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengembangkan “Rencana Aksi AI” dalam waktu 180 hari. Rencana tersebut bertujuan “untuk mempertahankan dan meningkatkan dominasi Amerika dalam bidang AI.”

    Meskipun rincian kebijakan ini masih belum jelas, langkah ini secara luas diharapkan akan memberikan kebebasan signifikan kepada raksasa teknologi untuk mengembangkan teknologi AI baru. Kebijakan tersebut juga kemungkinan akan mengurangi persyaratan bagi perusahaan untuk mengurangi risiko saat mereka mengembangkan aplikasi.

    Akankah UE akan pertahakankan prinsip ‘utamakan keselamatan’?

    Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE diputuskan pertengahan tahun lalu. Sasarannya adalah untuk melindungi warga negara UE dari potensi bahaya AI, tanpa menghambat inovasi. Untuk mencapai keseimbangan ini, Undang-Undang AI memberlakukan serangkaian aturan dan persyaratan pada sistem AI, dari minimal hingga tinggi, tergantung pada risiko yang ditimbulkannya terhadap hak-hak dasar pengguna.

    Tetapi para kritikus mengatakan, hal ini akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa dibandingkan pesaing mereka di luar negeri. Pada saat yang sama, ketika otoritas di Brussels dan negara-negara anggota mendirikan kantor dan tim staf untuk menegakkan aturan, perdebatan pun terjadi mengenai bagaimana regulator akan menafsirkan undang-undang baru tersebut.

    “Di Uni Eropa, kami juga melihat adanya pergeseran sentimen dan banyak ketidakpastian mengenai apa yang benar-benar bisa dilakukan dan seberapa ambisius Uni Eropa dengan peraturannya – misalnya, informasi seperti apa yang bisa mereka minta dari perusahaan,” kata Lisa Soder.

    Perlombaan global untuk AI

    Para ahli memperkirakan masa kepresidenan Trump akan memberikan dampak besar pada kompetisi AI global: persaingan internasional antara negara-negara dan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI mutakhir akan memberi mereka keuntungan ekonomi, militer, dan strategis.

    Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjadi pelopor AI, mendominasi penelitian dan investasi AI dengan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Meta, Apple, dan OpenAI. Tetapi perusahaan-perusahaanCina juga telah membuat kemajuan pesat dan menduduki peringkat kedua dalam pengembangan AI.

    Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengembangkan aturan dan pembatasan yang mengikat secara internasional untuk teknologi AI sebagian besar tidak berhasil. Bahkan komitmen sukarela terhadap pengembangan dan penggunaan AI yang aman yang telah dibuat oleh banyak perusahaan teknologi besar di masa lalu kini tampak mengambang, kata Lisa Soder.

    Banyak CEO teknologi akan bertemu dengan para pemimpin dunia di KTT Kecerdasan Buatan di Paris pada 10 dan 11 Februari. Menarik untuk melihat seberapa jauh mereka berpegang pada beberapa prinsip, kata Lisa Soder.

    “Di masa lalu, perusahaan-perusahaan telah berjanji melakukan banyak hal untuk keselamatan dan kredibilitas,” katanya. “Sekarang situasi geopolitik sudah berubah, pertemuan puncak ini akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah mereka akan terus melakukan hal itu.”

  • Kapasitas Hunian Lapas di Negaranya Hampir Penuh, Swedia Bakal ‘Ekspor’ Napi ke Luar Negeri – Halaman all

    Kapasitas Hunian Lapas di Negaranya Hampir Penuh, Swedia Bakal ‘Ekspor’ Napi ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meningkatnya tren kriminalitas di Swedia mulai membuat pihak pemerintah negara Skandinavia tersebut keteteran.

    Saking banyaknya tindakan kejahatan yang terjadi di Swedia, kapasitas penjara atau lembaga pemasyarakatan di negara tersebut mulai tak memadai lagi.

    Hal ini diutarakan pemerintah Swedia melalui Menteri Kehakiman, Gunnar Strommer pada Rabu (29/1/2025).

    Guna mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Swedia pun mengambil langkah unik dengan mengirimkan para pelaku kriminal di negara tersebut ke luar negeri.

    Gunnar mengaku langkah mereka untuk ‘mengekspor’ para napi untuk menjalani hukuman di penjara luar negeri ini diambil karena lonjakan gelombang kejahatan geng yang melanda Swedia.

    Swedia sendiri telah dilanda kejahatan geng yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

    Gelombang kejahatan geng tersebut bahkan membuat Swedia menjadi negara teratas dalam peringkat kematian karena kekerasan senjata per kapita di Eropa.

    “Kami perlu bekerja dengan solusi baru dalam mengatasi permasalahan penjara di negeri kami ,” kata Gunnar Strommer dalam konferensi pers tersebut.

    Dikutip dari Reuters, dalam pernyataannya tersebut, Gunnar juga menyatakan bahwa Swedia telah melakukan pembicaraan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya guna mengakomodasi wacana pengiriman napi tersebut.

    Adapun Swedia menawarkan sejumlah kompensasi untuk menyewa penjara dari negara-negara yang tengah mereka ajak untuk bernegosiasi.

    Penuhnya kapasitas penjara di Swedia sendiri saat ini bisa dibilang sudah memasuki fase cukup kritis.

    Pada tahun 2023, pengadilan Swedia menjatuhkan hukuman penjara dengan total akumulasi masa tahanan hampir 200.000 bulan.

    Angka tersebut meningkat 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berjumlah dua kali lipat apabila dibandingkan dengan angka di tahun 2014.

    Akibat terus meningkatnya angka kriminalitas tersebut, Gunnar memerkirakan bahwa Swedia membutuhkan sekitar 27.000 ruang tahanan untuk lapas di negaranya pada tahun 2033 mendatang.

    Saat ini sendiri, Swedia hanya memiliki kapasitas ruang tempat tidur tahanan hingga 11.000 orang.

    Mattias Wahlstedt, selaku kepala komisi baru yang dibentuk untuk mengekspor napi ke luar negeri tersebut juga turut buka suara terkait masalah kurangnya kapasitas lapas di Swedia.

    Ia mengatakan bahwa tidak ada hambatan hukum untuk Swedia menyewa tempat penjara di luar negeri.

    Akan tetapi, proposal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak parlemen Swedia sebelum mereka mulai mengirimkan tahanan mereka ke luar negeri.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

    Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

    Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

    Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

    Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

    “Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

    “Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

    Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

    Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

    Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

    Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

    “Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

    Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

    Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

    Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

    Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

    “Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

    “Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

    Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

    Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

    Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

    Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Kecepatan Transmisi Data Luar Angkasa Satelit Chang Guang Ungguli Starlink Elon Musk

    Kecepatan Transmisi Data Luar Angkasa Satelit Chang Guang Ungguli Starlink Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan China Chang Guang Satellite Co berhasil memecahkan rekor kecepatan transmisi data sebesar 100 Gbps menggunakan laser, melampui pencapain Starlink milik Elon Musk dalam hal pengiriman data satelit ke Bumi.

    Melansir dari all-about-industries.com, terobosan teknologi ini membuka peluang bagi berbagai peningkatan infrastruktur luar angkasa, termasuk dalam bidang penginderaan jarak jauh terhadap permukaan Bumi, navigasi, serta komunikasi seluler dengan teknologi 6G. 

    Pada akhir Desember 2024, Chang Guang berhasil mentransmisikan data dengan kecepatan 100 Gbps dari salah satu satelitnya. Capaian ini disampaikan oleh surat kabar Lianhe Zaobao di Singapura serta media pemerintah China.

    Dengan kecepatan ini, 100 film berdurasi penuh berhasil dikirim dari luar angkasa ke Bumi dalam waktu 1 detik, menurut salah satu laporan. Saat ini, Chang Guang mengoperasikan 117 satelit untuk keperluan penginderaan jauh.

    Sementara itu, Starlink milik Elon Musk telah memperkenalkan sistem komunikasi antar-satelit, tetapi hingga kini belum menerapkan teknologi komunikasi laser antara satelit dan Bumi.

    “Meskipun Starlink telah memperkenalkan sistem komunikasi antar-satelit, mereka belum menginstal komunikasi laser dari satelit ke Bumi,” kata Kepala Stasiun Darat Chang Guang, Wang Hanghang seperti dikutip Rabu (29/1/2025). 

    Chang Guang berencana melengkapi seluruh 117 satelit penginderaannya dengan teknologi laser baru ini guna meningkatkan efisiensi transmisi data. Pada tahun 2027, jumlah satelit yang akan menggunakan teknologi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 300 satelit.

    “Kami percaya mereka [Starlink] mungkin memiliki teknologinya, tetapi kami telah lebih dulu memulai pemasangan secara besar-besaran,” kata Wang.

    Menurut South China Morning Post, sistem laser ini akan menjadi fondasi baru bagi pengembangan dan operasional infrastruktur satelit China, termasuk dalam navigasi, internet 6G, dan penginderaan jarak jauh.

    Seperti kebanyakan teknologi satelit, sistem ini bersifat “dual-use”, yang berarti dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer.

    Namun, keberhasilan Chang Guang juga menuai kontroversi. Pada Juni lalu, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan ini atas dugaan penyediaan citra satelit kepada kelompok tentara bayaran Wagner di Rusia, menurut laporan Lianhe Zaobao.

    Kendati demikian, Chang Guang berhasil mengungguli sejumlah lembaga dan perusahaan swasta ihwal persaingan satelit di luar angkasa.

    NASA dan MIT telah mencapai kecepatan 200 Gbps dalam uji coba sistem TeraByte Infrared Delivery System (TBIRD). Prancis juga tengah melakukan penelitian serupa.

  • Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, dialog konstruktif perlu diluncurkan antara Uni Eropa dan AS, di mana Roma bisa memainkan peran positif dalam dialog tersebut.

    Hal ini disampaikan Antonio Tajani saat menghadiri pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Senin, 27 Januari di Brussels. 

    Tajani, dikutip dari Anadolu-OANA menekankan pentingnya bagi Uni Eropa untuk melihat AS sebagai sekutu utamanya, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab di Washington.

    Tajani menekankan, dialog konstruktif harus dimulai dan Italia dapat memainkan perang yang sangat positif, dan bertindak sebagai jembatan antara Brussels dan Washington, seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi dengan mantan Presiden AS George W. Bush.

    Mengenai risiko perbedaan sikap negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan Trump, dia mengatakan hal itu “sebagian” karena kesalahan Eropa.

    Dia mencatat bahwa Uni Eropa harus mampu bertindak sebagai pilar yang kuat dari suatu aliansi strategis, seraya menambahkan tentang perlunya lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak aksi.

    Terkait isu di Gaza, Tajani menyambut baik keputusan UE untuk mengerahkan kembali Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa untuk Titik Penyeberangan Rafah (EUBAM Rafah) antara Gaza dan Mesir.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tujuh pasukan gendarmerie (angkatan bersenjata Italia) akan ambil bagian, selain dua warga negara Italia yang saat ini bertugas sebagai bagian dari EUBAM.

  • Uni Eropa Bakal Kenakan Tarif untuk Produk Pertanian dari Rusia dan Belarusia

    Uni Eropa Bakal Kenakan Tarif untuk Produk Pertanian dari Rusia dan Belarusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa atau European Commission mengusulkan pengenaan tarif pada lebih banyak produk pertanian dan pupuk berbasis nitrogen tertentu dari Rusia dan Belarusia. Langkah ini ditempuh untuk mencegah potensi gangguan ketahanan pangan Uni Eropa akibat ketergantungan pasokan dari kedua negara tersebut.

    Mengutip Reuters pada Rabu (29/1/2025), lembaga eksekutif Uni Eropa itu telah menaikkan tarif pada impor biji-bijian dari kedua negara pada tahun lalu. 

    Tarif baru tersebut akan menyasar 15% impor pertanian dari Rusia yang pada 2023 tidak dikenakan kenaikan bea.

    Komisi Eropa menuturkan, tarif untuk pupuk berbasis nitrogen tertentu akan mendukung produksi dalam negeri dan memungkinkan diversifikasi pasokan dari tempat lain.

    Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa mengatakan, mereka ingin menekan pendapatan ekspor Rusia dan kemampuan Moskow untuk berperang melawan Ukraina serta mengurangi ketergantungan pada impor dari kedua negara.

    “Impor semacam itu, khususnya pupuk, membuat UE rentan terhadap potensi tindakan pemaksaan oleh Rusia dan dengan demikian menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan UE,” jelas Komisi Eropa.

    Kenaikan tarif pupuk ini akan mencakup langkah-langkah mitigasi jika petani Uni Eropa mengalami kenaikan harga yang substansial.

    Selain itu, Komisi Eropa menuturkan keputusan ini tidak akan memengaruhi transit ekspor pertanian dan pupuk Rusia ke negara-negara pihak ketiga.

    Uni Eropa sebelumnya menghindari penerapan sanksi terhadap produk pertanian dan pupuk Rusia agar tidak mengganggu pasokan global, khususnya ke negara-negara berkembang.

    Proposal Komisi akan mulai berlaku setelah persetujuan yang diharapkan oleh pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Tahun lalu, tarif baru tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mulai berlaku.

  • Perang Saudara di Kongo, Kelompok Pemberontak Kuasai Bandara

    Perang Saudara di Kongo, Kelompok Pemberontak Kuasai Bandara

    Jakarta –

    Situasi di Republik Demokratik Kongo (DRC) tengah memanas usai perang saudara berkecamuk. Pasukan pemberontak M23 kini telah menguasai sebuah bandara di kota Goma, Kongo.

    Dilansir AFP, Rabu (29/1/2025), peristiwa itu terjadi pada Selasa (28/1) waktu setempat. Pasukan bersenjata M23 pimpinan Tutsi diketahui mendapatkan dukungan dari pasukan Rwanda. Kedua kelompok itu memasuki pusat Goma pada Minggu (26/1) malam setelah bergerak maju selama berminggu-minggu melalui wilayah tersebut.

    Saat ini belum diketahui bagian mana di kota Goma yang berada di bawah kendali pasukan Kongo atau pasukan M23. Kelompok pemberontak mengklaim telah menguasai kota itu sejak dua hari lalu.

    Sebuah sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa pejuang M23 telah menguasai bandara pada hari Selasa. Sumber ini menambahkan bahwa lebih dari 1.200 tentara Kongo telah menyerah dan dikurung di pangkalan bandara misi PBB di Kongo.

    Serangan kilat ini menandai peningkatan besar di wilayah timur Kongo yang kaya akan mineral. Wilayah tersebut telah dilanda pertempuran antara kelompok bersenjata yang didukung oleh saingan regional sejak genosida di Rwanda tahun 1994.

    Hal ini juga telah memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah, dengan peringatan PBB mengenai ratusan ribu orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, kekurangan pangan yang serius, penjarahan bantuan, rumah sakit yang kewalahan, dan potensi penyebaran penyakit.

    Jalan-jalan di Goma, kota berpenduduk satu juta jiwa yang terletak di tepi Danau Kivu dan di perbatasan dengan Rwanda, hampir sepi pada hari Selasa (28/1) setelah pertempuran sengit sehari sebelumnya.

    “Bom berjatuhan dan menewaskan orang di mana-mana, kami melihat banyak mayat,” kata perempuan berusia 24 tahun itu.

    Selain di kota Goma, situasi mencekam juga terjadi di kota Kinshasa. Sejumlah pengunjuk rasa menyerang kedutaan besar dari sejumlah negara yang terdapat di kota tersebut.

    Rwanda, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Kenya, Uganda dan termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran. Para demonstran membakar ban di luar beberapa lokasi.

    Kedutaan Besar AS telah memerintahkan warganya untuk meninggalkan negaranya menyusul serangan tersebut. Sementara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima” dan “sangat meresahkan”.

    Setidaknya 17 orang tewas dan 367 luka-luka dalam dua hari pertempuran berdasarkan laporan dari rumah sakit setempat.

    “Situasi kemanusiaan di dalam dan sekitar Goma masih sangat mengkhawatirkan,” kata Jens Laerke, juru bicara badan kemanusiaan PBB, OCHA.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pakar Buka Suara Soal Donald Trump yang Ingin Relokasi Warga Palestina: Hanya Angan-angan

    Pakar Buka Suara Soal Donald Trump yang Ingin Relokasi Warga Palestina: Hanya Angan-angan

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump untuk apa yang disebutnya sebagai “membersihkan” Gaza di mana negara-negara dunia mengerima warga Palestina termasuk Indonesia, merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas.

    Hal itu diungkapkan oleh pakar yang menyebut bahwa deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

    Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

    ‘Hanya Angan-angan Trump’

    Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa, keinginan Trump untuk ‘merelokasi’ warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus hanya angan-angan.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya.

    “Menurut ICRC (Komite Palang Merah Internasional), alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis, seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua,” ia menambahkan.

    Demikian pula, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard mengatakan bahwa larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan.

    Ilegal dan tidak bertanggung jawab

    Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina apa yang disebutnya sebagai membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

    Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

    “Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran luar biasa, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab,” ia menegaskan.

    Ketika ditanya tentang pernyataan Trump, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada hari Senin mengatakan Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

    “Gaza dan rakyat Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, untuk memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis mereka selama pembentukan Israel pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Nakba, ketika 750.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara-negara tetangga.

    Pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah menganjurkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza yang luas dan menggantinya dengan pemukim Israel.

    Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara dipaksa ke selatan oleh perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

    Namun, perjanjian gencatan senjata terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana ini, setidaknya untuk sementara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Tiba-Tiba Batalkan Kunjungan Menteri ke Brussels karena ‘Terancam’, Ada Apa?

    Israel Tiba-Tiba Batalkan Kunjungan Menteri ke Brussels karena ‘Terancam’, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan menteri urusan diaspora Amichai Chikli untuk membatalkan kunjungan yang direncanakan ke Parlemen Eropa di Brussels pekan ini. Alasannya, masalah keamanan.

    “Keputusan itu dibuat sehubungan dengan peringatan konkret, dan sesuai dengan panduan pejabat keamanan,” ucap pernyataan yang dirilis oleh kantor perdana menteri, Senin 27 Januari 2025.

    Sumber-sumber Israel penjajah mengatakan bahwa peringatan itu datang dari dinas keamanan negaranya, dan bukan dari otoritas Belgia. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan tentang sifat ancaman tersebut.

    Sementara itu, Amichai Chikli mengatakan bahwa dia menyesal menerima instruksi dari pejabat keamanan untuk membatalkan partisipasinya dalam acara peringatan holocaust.

    “Sayangnya, ibu kota Eropa telah menjadi tempat yang tidak aman bagi orang Yahudi dan Israel,” katanya.

    Amichai Chikli dijadwalkan untuk berbicara di acara peringatan holocaust di Parlemen Eropa pada Selasa 28 Januari 2025, yang diselenggarakan oleh dua anggota parlemen dari Partai Rakyat Eropa (EPP) kanan-tengah, Lukas Mandl dan Andrey Kovatchev.

    Ancaman dari Rakyat Sendiri?

    Akan tetapi, dalam sebuah surat kepada kedua anggota parlemen Eropa, lebih dari 40 kerabat sandera Israel penjajah yang ditawan oleh Hamas pada Oktober 2023 telah menyerukan agar undangan menteri Amichai Chikli dibatalkan. Sebab, penentangannya terhadap kesepakatan gencatan senjata sandera dan komentar publiknya yang menyerukan pengusiran orang-orang dari Gaza dan Lebanon selatan, serta dukungannya untuk politisi sayap kanan Eropa.

    Amichai Chikli, yang berasal dari partai Likud perdana menteri Benjamin Netanyahu, termasuk di antara hanya dua anggota kabinet Likud yang memilih menentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pengembalian bertahap sandera Israel penjajah.

    “Posisi ekstremis dan memecah belah Menteri Chikli tidak mencerminkan nilai-nilai atau suara publik Israel yang lebih luas atau komunitas Yahudi global,” ujar surat yang juga ditandatangani oleh 32 pemimpin komunitas Yahudi.

    Dan Sobovitz, yang mengoordinasikan surat itu, mengatakan bahwa dia menyesali acara tentang topik penting seperti itu harus dibatalkan. Namun, dia menekankan kepuasan para penandatangan bahwa itu tidak dibayangi oleh kehadiran tokoh yang sangat kontroversial.

    “Hari Peringatan Holocaust dan perjuangan melawan antisemitisme terlalu penting untuk disalahgunakan oleh mereka yang menabur kebencian dan ketakutan dalam masyarakat kita yang semakin terpolarisasi,” tuturnya.

    “Penting juga bagi para menteri Israel untuk memahami bahwa dengan memberikan suara menentang kesepakatan gencatan senjata sandera, mereka menentang tidak hanya sebagian besar publik Israel tetapi juga dunia Yahudi pada umumnya, yang sangat mendukung perjanjian penyelamatan jiwa ini,” ujar Dan Sobovitz menambahkan.

    Dia juga berterima kasih kepada parlemen dan anggota parlemen Swedia Evin Incir karena mempelopori upaya untuk memastikan bahwa acara khidmat ini tetap bermartabat dan menyatukan.

    Evin Incir dipahami telah menggalang dukungan atas seruan kerabat sandera agar undangan Amichai Chikli ditarik.

    “Sebagai anggota parlemen, adalah tanggung jawab kita untuk menegakkan hukum internasional, hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian. Menjaga undangan ke Chikli akan bertentangan dengan nilai-nilai inti Uni Eropa,” ucapnya.

    “Antisemitisme adalah keprihatinan yang mendesak dan berkembang yang memerlukan tindakan kolektif dan solidaritas kita. Selain itu, kami memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian tanggung jawab kami dalam mempertahankan perjanjian penyelamatan jiwa yang memberikan harapan bagi jutaan orang di Israel, Palestina, dan di seluruh dunia,” kata Evin Incir menambahkan.

    Sementara itu, Tal Rabina selaku direktur strategis Asosiasi Yahudi Eropa, yang mendukung penyelenggaraan acara tersebut, telah menyatakan penyesalan bahwa menteri terpaksa membatalkan penampilannya.

    “Fakta bahwa pada tahun 2025, seorang menteri Israel terpaksa membatalkan kunjungannya ke negara Eropa Barat karena alasan keamanan adalah lebih banyak bukti daripada apa pun bahwa semua deklarasi ‘tidak pernah lagi’ para pemimpin itu kosong,” tuturnya.

    Amichai Chikli juga dijadwalkan untuk campur tangan dalam sebuah acara berjudul “Membela Nilai-Nilai Barat di Parlemen Eropa” yang diselenggarakan oleh kelompok sayap kanan Konservatif dan Reformis Eropa (ECR) pada Selasa 28 Januari 2025 pagi.

    Amichai Chikli “Menghindari Keadilan”

    Yayasan Hind Rajab, yang sering mengajukan pengaduan hukum terhadap tentara Israel penjajah berdasarkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan bahwa pihaknya yakin keputusan untuk membatalkan kunjungan itu lebih berkaitan dengan menghindari keadilan dan tindakan hukum.

    Pendiri yayasan itu adalah Dyab Abou Jahjah, seorang aktivis politik dari Lebanon selatan. Dia mengumumkan bahwa dirinya akan mengajukan keluhan hukum kepada jaksa penuntut umum Belgia setelah menteri Amichai Chikli berbicara kepadanya dalam pesan ancaman di platform media sosial X.

    “Halo aktivis hak asasi manusia kami. Hati-hati dengan pager Anda,” ucapnya merujuk pada serangan September 2024 yang dilakukan oleh Israel penjajah yang menargetkan ratusan pager yang dimaksudkan untuk digunakan oleh militan Syiah Lebanon Hizbullah, yang diyakini juga telah membunuh warga sipil, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Euronews.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News