Negara: Uni Eropa

  • Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

    Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

    Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

    Potensi besar bahan baku strategis

    Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

    Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

    Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

    Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

    Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

    Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

    Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

    Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

    Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apple Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di China

    Apple Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di China

    Jakarta

    Sebuah laporan terbaru mengungkapkan, pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap Apple.

    Penyelidikan tersebut terkait biaya di App Store serta pembatasan yang dilakukan Apple terhadap toko aplikasi pihak ketiga dan metode pembayaran.

    Komisi 30% dari Apple untuk penjualan aplikasi dan pembelian dalam aplikasi adalah inti dari masalah ini. Kebijakan App Store Apple telah menghadapi kontroversi sebelumnya.

    Masalah tersebut bahkan membuat Apple dan Epic terlibat tuntutan hukum. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa layanan, seperti Netflix dan Spotify, telah menghapus opsi untuk berlangganan layanan mereka melalui aplikasi mereka.

    Sebagai gantinya, pelanggan harus mengatur langganan mereka sendiri melalui situs web mereka. Hal ini dilakukan agar layanan-layanan ini dapat menghindari potongan 30%.

    Menurut laporan tersebut, regulator China percaya bahwa Apple mengenakan biaya yang terlalu tinggi untuk pengembang lokal. Mereka juga percaya bahwa langkah ini membatasi persaingan dan dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

    Kekhawatiran lainnya, tidak seperti Android, Apple tidak mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga, setidaknya untuk sebagian besar wilayah di dunia.

    Perubahan terbaru pada hukum Uni Eropa memaksa Apple untuk mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga untuk pengguna iOS. Namun, perubahan ini hanya mempengaruhi pengguna di Uni Eropa sementara tidak ada yang berubah untuk seluruh dunia.

    Hal ini memaksa pengembang lokal China hanya mengandalkan sistem pembayaran Apple dan App Store, yang membuat mereka terkena potongan 30%.

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa Apple dapat diberi kesempatan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Jika tidak, pemerintah China akan meluncurkan penyelidikan resmi. China cukup ketat, terutama dalam hal perusahaan asing.

    Namun terlepas dari itu, Apple telah menikmati hubungan yang kuat dengan China. Mengingat populasi China yang sangat besar, negara ini merupakan pasar utama bagi Apple dan menyumbang sebagian besar penjualan iPhone.

    Selain itu, Apple memiliki kemitraan manufaktur dengan berbagai perusahaan China seperti Foxconn, yang bertanggung jawab untuk merakit berbagai produk Apple.

    Tidak seperti banyak perusahaan Barat lainnya, perusahaan ini berkembang pesat di pasar China. Namun, penyelidikan ini bisa jadi akan merenggangkan hubungan tersebut. Apple secara historis sangat menentang perubahan, bahkan ketika menyangkut hukum dan peraturan setempat.

    Dilansir detiKINET dari Android Headlines, Jumat (7/2/2025), sebelumnya Apple pernah memprotes berbagai perubahan yang dituntut oleh Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi. Ini termasuk mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga, metode pembayaran alternatif, dan penerapan paksa USB-C sebagai standar pengisian daya baru.

    Namun, Apple relatif diam saja terhadap perubahan di pasar China. Misalnya, ketika China mengesahkan undang-undang yang mengharuskan penghapusan VPN yang tidak disetujui, Apple dengan senang hati mematuhinya. Perusahaan ini juga membatasi akses ke konten tertentu sesuai dengan undang-undang sensor China.

    (jsn/rns)

  • Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Operasi Kursk menjadi salah satu titik balik penting dalam konflik antara Ukraina dan Rusia.

    Sejak dimulainya operasi tersebut enam bulan lalu, yakni pada Selasa (6/8/2024), Rusia mengalami kerugian signifikan.

    Moskow kehilangan 40.000 tentara selama periode tersebut, Ukrainska Pravda melaporkan.

    Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, melaporkan melalui platform Telegram bahwa dari jumlah tersebut, lebih dari 16.000 tentara tewas dan 909 ditawan oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi mengungkapkan kerugian total personel Rusia selama enam bulan pertempuran di Oblast Kursk mencapai sekitar 39.900 orang.

    Rinciannya sebagai berikut:

    – 16.100 tentara tewas dalam aksi.

    – 909 tentara ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi juga mencatat bahwa jumlah tahanan yang berhasil ditangkap oleh Ukraina berkontribusi signifikan pada proses pertukaran tahanan, memungkinkan ratusan pembela Ukraina yang ditahan di penjara Rusia untuk pulang ke rumah.

    Alat Perang yang Hilang

    Operasi Kursk bukan hanya berdampak pada kerugian personel, tetapi juga pada peralatan militer.

    Berikut adalah rincian kerugian alat perang Rusia selama enam bulan pertempuran:

    131 tank;
    689 kendaraan tempur lapis baja;
    386 sistem artileri;
    12 sistem roket peluncuran ganda;
    12 sistem pertahanan udara;
    1 pesawat;
    3 helikopter;
    931 UAV taktis dan strategis;
    1.164 unit kendaraan bermotor;
    34 unit peralatan khusus.

    Operasi Kursk dimaksudkan untuk mencegah serangan baru Rusia di wilayah Oblast Sumy dan Kharkiv.

    Taktik ini memaksa Rusia untuk mengalihkan sejumlah besar sumber daya ke Kursk Oblast, yang pada akhirnya melemahkan posisi mereka di garis depan lainnya.

    Untuk mengatasi kerugian yang dialami, Rusia terpaksa meminta bantuan dari Korea Utara yang mengirimkan 12.000 tentaranya ke Kursk, Suspilne melaporkan.

    Syrskyi melaporkan kerugian Korea Utara juga cukup besar, dengan sekitar 4.000 tentara tewas atau terluka.

    Dari tiga brigade yang terlibat, satu brigade diduga hancur, sementara dua brigade lainnya kehilangan kemampuan tempurnya.

    Akibatnya, unit Korea Utara ditarik dari zona perang.

    Posisi Pasukan Ukraina

    Hingga 6 Februari, pasukan Ukraina telah berhasil menguasai ratusan kilometer persegi zona penyangga di Rusia.

    Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Ukraina selama operasi Kursk, meskipun tantangan dan risiko yang ada masih tetap besar.

    Dengan kerugian yang dialami Rusia dan dukungan dari sekutu, situasi di medan perang ini terus berkembang.

    Hasilnya akan sangat bergantung pada strategi serta keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak dalam waktu mendatang.

    Rencana Trump Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Minggu depan, Amerika Serikat (AS) akan mengungkapkan rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang hampir berumur 3 tahun.

    Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg mengonfirmasi bahwa ia akan berbicara di Konferensi Keamanan Munich pada Jumat-Minggu (14-16/2/2025), Bloomberg melaporkan.

    Di konferensi tersebut, ia akan mengungkapkan rencana Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina yang sudah berlangsung hampir tiga tahun.

    Kellogg berharap bisa membahas tujuan utama Trump dalam menghentikan “perang berdarah dan mahal” ini.

    Ia juga menyatakan akan bertemu dengan sekutu-sekutu AS yang siap bekerja sama dalam menyelesaikan konflik ini.

    Sejak pengumuman partisipasi Kellogg di konferensi tersebut, banyak yang berspekulasi tentang apa yang akan diungkapkan.

    Beberapa sumber yang dekat dengan isu ini menyebutkan bahwa rencana Trump mungkin melibatkan pembekuan permusuhan sementara dan membiarkan wilayah yang dikuasai Rusia dalam “ketidakpastian.”

    Selain itu, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan agar Rusia tidak bisa menyerang lagi.

    Rincian lengkap mengenai rencana ini belum dipublikasikan.

    Dikutip dari Radio Free Europe/Radio Liberty, Kellogg dan pejabat lainnya telah mengungkapkan strategi yang diusung Trump dikenal dengan sebutan “perdamaian melalui kekuatan.”

    Rencana ini akan mencakup pembekuan konflik yang memungkinkan wilayah yang dikuasai Rusia untuk tetap berada dalam ketidakpastian.

    Di sisi lain, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan, meskipun rincian lebih lanjut tentang jaminan ini belum dijelaskan.

    Tanggapan Kremlin

    Pada Rabu (5/2/2025), Kremlin mengumumkan kalau Rusia siap untuk berunding dengan Ukraina dan Amerika Serikat mengenai penyelesaian perang.

    Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Presiden Vladimir Putin menolak untuk berbicara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena masa jabatannya berakhir tahun lalu.

    Meskipun begitu, Zelensky dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesiapan untuk berbicara langsung dengan Putin, asalkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terlibat dalam pembicaraan tersebut.

    Kellogg juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberikan tekanan tidak hanya pada Moskow tetapi juga pada Kiev, agar kedua belah pihak bersedia membuat konsesi demi perdamaian.

    Ia menegaskan bahwa baik Rusia maupun Ukraina harus melunakkan posisi mereka jika ingin menyelesaikan konflik ini melalui negosiasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Uni Eropa Bakal Larang Perusahaan Gunakan AI

    Uni Eropa Bakal Larang Perusahaan Gunakan AI

    Uni Eropa menetapkan pedoman tentang penyalahgunaan AI oleh perusahaan. Pedoman dari Komisi Eropa muncul saat perusahaan bergulat dengan kompleksitas dan biaya untuk mematuhi Undang-Undang Kecerdasan Buatan yang mengikat sejak tahun lalu dan akan berlaku sepenuhnya pada tanggal 2 Agustus 2026.

  • Ukraina Diminta Pasok Bahan Mentah Penting ke AS Sebagai Imbalan Bantuan Militer – Halaman all

    Ukraina Diminta Pasok Bahan Mentah Penting ke AS Sebagai Imbalan Bantuan Militer – Halaman all

    Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

    Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

    Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

    Potensi besar bahan baku strategis

    Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

    Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

    Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

    Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

    Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

    Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

    Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

    Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

    Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

    Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

  • Korban Perang China-AS Makin Banyak, Cek Sasaran Berikutnya

    Korban Perang China-AS Makin Banyak, Cek Sasaran Berikutnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China tengah mempertimbangkan akan membuka penyelidikan resmi terhadap biaya dan kebijakan App Store milik Apple. Akibatnya saham Apple dilaporkan turun sekitar 1% pada Rabu (5/2).

    State Administration for Market Regulation (SAMR) sedang menyelidiki kebijakan-kebijakan Apple yang mengambil potongan sebanyak 30% untuk pengeluaran dalam aplikasi. Serta memblokir layanan pembayaran pihak ketiga dan toko-toko aplikasi, demikian menurut laporan Bloomberg mengutip beberapa orang yang mengetahui hal ini.

    Regulator pasar China belum memutuskan apakah akan secara resmi membuka penyelidikan terhadap Apple. Apple dan Kementerian Perdagangan China tidak segera bersedia memberikan komentar ketika dihubungi oleh CNBC Internasional.

    Berita ini muncul ketika perang dagang antara AS dan China meningkat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Apple telah menyatakan bahwa kebijakan App Store yang ketat dirancang untuk melindungi pengguna dan meningkatkan pengalaman di seluruh produknya.

    China minggu ini juga membuka penyelidikan terhadap Google atas dugaan pelanggaran antimonopoli, meskipun regulator pasar tidak memberikan perincian mengenai fokus penyelidikan.

    Financial Times melaporkan bahwa SAMR juga sedang mempertimbangkan penyelidikan terhadap pembuat chip AS, Intel.

    App Store Apple sendiri telah berada di bawah pengawasan regulator global. Apple dipaksa untuk membuka App Store-nya di Eropa, di bawah Undang-Undang Pasar Digital yang berlaku di Uni Eropa.

    Ini berarti bahwa sekarang memungkinkan perusahaan non-Apple untuk menawarkan toko aplikasi di Eropa, dan pengembang aplikasi juga dapat menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga.

    Jika penyelidikan di China berlanjut, hal ini akan menimbulkan masalah lebih lanjut bagi Apple di salah satu pasar terbesarnya.

    Raksasa asal Cupertino AS ini sudah menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal seperti Huawei yang menggerogoti pangsa pasar ponsel pintarnya. Penjualan Apple di China turun 11% dari tahun ke tahun pada kuartal Desember.

    (dem/dem)

  • Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan telah memblokir akses ke layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) DeepSeek dari perangkat pemerintah karena masalah keamanan. 

    Melansir Bloomberg yang mengutip Kantor Berita Yonhap pada Kamis (6/2/2025), Kementerian pertahanan, Kementerian luar negeri, dan Kementerian perdagangan Korea Selatan telah membatasi akses pejabat ke layanan tersebut di komputer pemerintah, berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya. 

    Kementerian pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pada komputer yang digunakan di tempat kerja karena masalah keamanan dan teknis atas layanan AI generatif.

    Sementara itu, kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan, pemerintah tengah melakukan peninjauan keamanan atas layanan tersebut. Namun, mereka menolak untuk mengonfirmasi tindakan pengamanan khusus apa yang telah diambilnya. 

    Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi telah membatasi sementara akses ke DeepSeek di komputer yang dapat terhubung secara eksternal.  

    Dengan pemblokiran ini, Korea Selatan bergabung dengan sejumlah perusahaan dan negara yang telah lebih dulu mengambil tindakan untuk membatasi penggunaan chatbot kecerdasan buatan perusahaan rintisan China tersebut. 

    Perusahaan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi akses ke DeepSeek karena kekhawatiran tentang potensi kebocoran data ke pemerintah China dan lemahnya perlindungan privasi. 

    Australia telah melarang layanan AI DeepSeek dari semua sistem dan perangkat pemerintah, sedangkan Italia memerintahkan pemblokirannya untuk melindungi data konsumen.  

    Irlandia telah meminta informasi lebih lanjut dari perusahaan tersebut atas potensi pelanggaran hukum privasi Uni Eropa. 

    Jepang secara efektif telah melarang penggunaan layanan AI generatif untuk semua perangkat pemerintah yang menangani informasi yang sangat sensitif, meskipun diserahkan kepada masing-masing kementerian untuk memutuskan penggunaan untuk perangkat lain, menurut Menteri Transformasi Digital Masaaki Taira. 

    Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait masalah pemblokiran ini. 

    Ratusan perusahaan swasta juga telah mengambil tindakan pencegahan dengan memblokir akses ke DeepSeek. 

    AI China tersebut dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., dan bersaing dengan layanan ChatGPT yang lebih mapan dari OpenAI Inc. di AS.

  • Penembakan di Stasiun Brussels, Pelaku Kabur ke Terowongan Metro

    Penembakan di Stasiun Brussels, Pelaku Kabur ke Terowongan Metro

    Jakarta

    Penembakan terjadi di sekitar Stasiun Kereta Api Internasional Brussels Selatan, Belgia. Polisi memburu dua tersangka yang melarikan diri ke terowongan metro.

    Berdasarkan laporan dari jaksa penuntut, seperti dilansir Reuters dan CNN, Kamis (6/2/2025), tidak ada yang terluka dalam penembakan tersebut yang terjadi sekitar pukul 06.00 (05.00 GMT) di stasiun metro Clemenceau di pusat kota Brussels. Jaksa juga tidak mengindikasi motif teroris dalam insiden tersebut.

    Polisi melakukan perburuan di terowongan sistem metro usai dua pria membawa senapan kedapatan melarikan diri ke dalam stasiun Clemenceau.

    Penembakan itu diduga terkait narkoba. Penembak sempat membidik satu orang namun meleset.

    Dalam rekaman video, dua orang berjalan ke stasiun metro Clemenceau di pusat kota Brussels dan melepaskan tembakan dengan senjata.

    Stasiun tersebut bersama dengan beberapa stasiun lain di sekitar stasiun ditutup selama berjam-jam setelah insiden tersebut.

    Video lain menunjukkan sekelompok besar polisi bersenjata lengkap berkumpul di stasiun Clemenceau, saat pencarian besar-besaran terhadap para tersangka sedang berlangsung.

    Insiden tersebut melumpuhkan lalu lintas di sistem metro yang banyak digunakan di Brussels, yang menjadi tempat banyak lembaga Uni Eropa dan markas besar NATO.

    Pada pukul 2 siang (1300 GMT) seluruh sistem metro kota telah dibuka kembali, termasuk stasiun-stasiun di sekitar stasiun kereta api internasional Gare du Midi, titik kedatangan kereta Eurostar dari Paris dan London.

    Lihat juga Video: Penembakan Massal Terjadi di Sekolah Swedia, 10 Orang Tewas

    (taa/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.

    “Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.

    “Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.

    Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.

    Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan – Halaman all

    Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan – Halaman all

    Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Tak Bisa Sendirian, PA Cari Celah, Israel Minta Beking AS

    TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

    Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

    Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

    Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

    Melalui tahap pertama gancatan senjata secara ringkih berhias berbagai insiden dalam putaran demi putaran pertukaran tahanan sandera dan tahanan,  Israel dan Hamas bersiap untuk negosiasi guna memperpanjang gencatan senjata.

    “Sementara itu terjadi, ada empat model mencuat untuk masa depan Gaza yang mulai terbentuk,” tulis ulasan tersebut dikutip, Rabu (5/2/2025).

    Secara garis besar, ulasan tersebut menggambarkan empat model yang dimaksud adalah:

    Pemerintahan Gaza yang dikendalikan Hamas
    Pemerintahan Gaza yang diduduki Israel
    Pemerintahan Gaza yang dikelola pihak Internasional
    Pemerintahan Gaza diserahkan ke Otoritas Palestina (PA)

    Membahas model pertama, ulasan tersebut Hamas, yang melemah tetapi tidak menyerah dan secara de facto tetap ada, masih menguasai sebagian besar wilayah dan berusaha untuk mempertahankan otoritas tersebut. 

    Adapun soal model kedua, berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel memang diharuskan menarik diri secara bertahap dari Gaza, tetapi pasukannya masih menduduki bagian-bagian penting wilayah tersebut. 

    Terlebih, para pemimpin sayap kanan Israel ingin pasukan mereka memperluas kendali tersebut, bahkan jika itu berarti memulai kembali perang.

    Untuk model ketiga analisis pemerintahan Gaza pasca-perang, ulasan tersebut menyatakan kendali oleh kontraktor keamanan asing bisa jadi opsi model lain pemerintahan di Gaza nantinya.

    “Atas undangan Israel, mereka menjalankan pos pemeriksaan di jalan raya penting di Gaza utara, memeriksa kendaraan untuk mencari senjata. Beberapa pejabat Israel mengatakan bahwa aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi pengelolaan internasional di wilayah yang jauh lebih luas, yang melibatkan negara-negara Arab, bukan kontraktor swasta,” kata ulasan tersebut.

    Ulasan juga menyertakan model pemerintahan Gaza yang dikelola oleh PA.

    “Di wilayah selatan, perwakilan Otoritas Palestina mulai bekerja di perbatasan dengan Mesir selama akhir pekan, bekerja sama dengan pejabat keamanan Eropa.  Otoritas tersebut, yang kehilangan kendali atas Gaza ke tangan Hamas pada tahun 2007, berharap bahwa pada waktunya nanti, mereka dapat meniru upaya tersebut di seluruh wilayah,” kata ulasan tersebut.

    Ulasan itu menjelaskan, ntuk saat ini, memang belum jelas pola mana yang akan muncul sebagai model yang dominan.

    Namun, seperti apa Gaza di masa depan kemungkinan besar akan sangat bergantung pada Presiden Trump, yang akan membahas masa depan Gaza di Washington dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel, Selasa kemarin. 

    Hal penting lainnya, kata tulisan itu, “Faktor Arab Saudi dapat mengubah keadaan jika untuk pertama kalinya setuju menjalin hubungan formal dengan Israel — sebagai imbalan atas struktur pemerintahan tertentu di Gaza.”

    Berikut ini adalah apa saja yang termasuk dalam model tersebut dan seberapa besar kemungkinan model tersebut akan berhasil.

    PANGLIMA HAMAS GUGUR – Foto yang diambil dari Press TV tanggal 1 Februari 2025 memperlihatkan anggota Brigade Al Qassam berdiri di atas panggung sambil membawa foto para panglima Hamas yang gugur. Wakil Kepala Politbiro Hamas Khalil Al Hayya mengklaim pembebasan seluruh tanah Palestina dari Israel kini sudah dekat. (Press TV)

    Hamas Berkuasa, Tak Bisa Sendirian

    Saat membebaskan sandera dalam beberapa minggu terakhir, Hamas berusaha menunjukkan kalau mereka tetap menjadi kekuatan Palestina yang dominan di lapangan.

    Ratusan militan Hamas bertopeng berkumpul di setiap titik pembebasan, menunjukkan kalau kelompok tersebut, meskipun babak belur karena perang selama 16 bulan, masih berkuasa.

    Pejabat keamanan Hamas juga muncul kembali untuk menegakkan ketertiban di seluruh wilayah, menghentikan dan memeriksa kendaraan, serta mencoba menjinakkan persenjataan yang belum meledak.

    Pejabat kota juga mulai memindahkan puing-puing.

    Bagi sebagian besar orang Israel, kehadiran Hamas dalam jangka panjang tidak mengenakkan dan mimpi buruk menakutkan atas status pendudukan mereka. 

    Sebagian entitas Israel mungkin menerimanya jika Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza.

    Namun bagi yang lain, khususnya di sayap kanan Israel, ingin melanjutkan perang, bahkan jika harus mengorbankan nyawa beberapa tawanan, untuk memaksa Hamas keluar.

    Atas variabel-variabel itu, Hamas diasumsikan tidak bisa sendirian berkuasa di Gaza.

    “Jika Hamas tetap berkuasa, akan sulit bagi kelompok tersebut untuk membangun kembali Gaza tanpa dukungan asing,” tulis ulasan itu. 

    Karena banyak donor asing kemungkinan besar akan berhati-hati dalam membantu kecuali Hamas mengundurkan diri, ada kemungkinan kelompok itu akan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin Palestina alternatif, alih-alih terus memimpin tanah terlantar yang tidak dapat diatur. 

    “Dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Mesir, utusan Hamas mengatakan mereka dapat menyerahkan tanggung jawab administratif kepada komite teknokrat Palestina, tetapi tidak mungkin kelompok itu akan dengan sukarela membubarkan sayap bersenjatanya bahkan jika mereka berhenti menjalankan urusan sipil Gaza,” kata analisis tersebut.

    AGRESI MILITER – Tentara Israel melalukan agresi militer di Jalur Gaza. Selama 15 bulan agresi Israel belum bisa memberangus Hamas. (Tangkap Layar/IDF)

    Pendudukan Israel

    Ketika gencatan senjata dimulai bulan lalu, Israel mempertahankan kendali atas zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza yang lebarnya beberapa ratus meter.

    Untuk mengakhiri perang dan mengamankan pembebasan semua sandera di Gaza, Israel pada akhirnya perlu mengevakuasi wilayah ini.

    Tetapi itu tidak terpikirkan oleh anggota penting koalisi Netanyahu, yang berarti bahwa ia dapat memperpanjang pendudukan Israel, atau bahkan memperluasnya, untuk menghindari keruntuhan pemerintahannya.

    “Namun, untuk melakukan itu, Netanyahu mungkin memerlukan dukungan dari pemerintahan Trump, yang telah mengisyaratkan bahwa mereka ingin memperpanjang gencatan senjata untuk memungkinkan pembebasan setiap sandera,” tulis laporan itu. 

    Kembali berperang juga akan menggagalkan peluang jangka pendek untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi — sebuah pencapaian internasional besar yang telah lama didambakan oleh Netanyahu.

    Pasukan Internasional

    Ketika pasukan Israel mundur minggu lalu dari sebagian besar Koridor Netzarim, wilayah strategis yang menghubungkan Gaza utara dan selatan, mereka mengizinkan sekelompok kontraktor keamanan asing untuk mengisi kekosongan tersebut.

    Dipimpin oleh penjaga keamanan Mesir, para kontraktor tersebut memeriksa lalu lintas ke utara untuk mencari senjata, dengan harapan dapat memperlambat upaya Hamas untuk mempersenjatai kembali militannya di Gaza utara.

    Dua perusahaan AS terlibat dalam proses tersebut, tetapi tidak jelas peran apa yang mereka mainkan di lapangan.

    Untuk saat ini, proses tersebut merupakan uji coba skala kecil yang tidak melibatkan keterlibatan resmi negara-negara Arab selain Mesir dan Qatar, dua negara yang menjadi penengah antara Israel dan Hamas.

    Namun, beberapa pejabat Israel mengatakan bahwa hal itu dapat diperluas — baik dari segi geografi maupun tanggung jawab — untuk mencakup peran administratif di wilayah yang lebih luas, yang didukung secara publik dan finansial oleh negara-negara Arab terkemuka seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

    Keduanya kemungkinan tidak akan mencari peran formal tanpa restu dari Otoritas Palestina (PA).

    Otoritas tersebut, yang dipaksa Hamas dari Gaza pada tahun 2007, masih menjalankan sebagian wilayah Tepi Barat dan dianggap sebagai satu-satunya alternatif serius Palestina bagi Hamas.

    “Namun, para pemimpin Israel melihat otoritas tersebut korup dan tidak kompeten dan telah menolak gagasan untuk memberinya peran utama di Gaza, setidaknya untuk saat ini. Kaum kanan Israel juga menentang pemberdayaan otoritas tersebut, agar tidak muncul sebagai negara yang kredibel,” kata laporan tersebut.

    Personel keamanan Otoritas Palestina di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Otoritas Palestina Cari Celah

    Meskipun begitu, perwakilan otoritas Palestina  diam-diam mulai bekerja di bagian lain Gaza selama akhir pekan, yang menunjukkan bahwa sebagian dari pimpinan Israel mungkin dalam praktiknya lebih fleksibel tentang keterlibatan otoritas tersebut.

    Israel mengizinkan pejabat dari Uni Eropa dan Otoritas Palestina untuk memulai kembali operasi di perlintasan Rafah — sebuah pos pemeriksaan di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Perlintasan tersebut telah ditutup sejak Israel menginvasi wilayah Rafah Mei lalu.

    Secara terbuka, pemerintah Israel mengecilkan keterlibatan otoritas tersebut di pos pemeriksaan, sebagian untuk menghindari kemarahan anggota koalisi Netanyahu.

    “Namun, operasi di Rafah telah memicu spekulasi bahwa Netanyahu, di bawah tekanan dari Trump dan para pemimpin Arab di Teluk, mungkin dengan berat hati menoleransi peran yang lebih luas bagi otoritas tersebut, mungkin dalam kemitraan dengan pasukan penjaga perdamaian atau kontraktor asing,” kata ulasan tersebut.

     

    (oln/TNYP/*)