Negara: Uni Eropa

  • Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Jakarta

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengakhiri lawatannya ke Prancis pekan dengan mengunjungi Marseille, kota pelabuhan di Mediterania. Presiden Prancis Emmanuel Macron mempromosikan Marseille sebagai pintu gerbang utama Eropa bagi Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa, IMEC.

    IMEC, yang diumumkan pada KTT G20 2023 di New Delhi, adalah proyek jalur rel dan maritim yang bertujuan meningkatkan perdagangan antara India dan Eropa melalui Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Koridor ini disebut-sebut sebagai pesaing potensial bagi inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, milik Cina.

    Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Joe Biden, memimpin inisiatif ini dengan dukungan Prancis, Italia, dan Jerman yang bergabung bersama India, Arab Saudi, serta UEA sebagai penandatangan perjanjian.

    “Marseille bisa menjadi pintu masuk utama ke pasar Eropa,” kata Macron, menggambarkan IMEC sebagai “katalis luar biasa” bagi proyek investasi dan kerja sama konkret.

    Di Marseille, Modi menghadiri presentasi CMA CGM Group, perusahaan logistik dan perkapalan Prancis yang ingin berkontribusi dalam merealisasikan IMEC.

    “Saat India memperluas jaringan perdagangan dan maritimnya, kerja sama dengan para pemimpin industri akan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi,” tulis Modi di media sosial.

    Prancis Incar Peran Sentral

    Tahun lalu, Macron menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperkuat peran Prancis dalam proyek ini.

    Namun, analis India Swasti Rao mengatakan bahwa meskipun Prancis bisa menjadi jalur utama perdagangan India dengan Uni Eropa, Marseille bukan satu-satunya opsi.

    “Pelabuhan Marseille memang memiliki kapasitas besar, tetapi India juga mempertimbangkan opsi lain, seperti Pelabuhan Trieste di Italia,” katanya kepada DW.

    Italia bahkan dikabarkan akan menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperdalam keterlibatannya dalam proyek ini.

    IMEC Hadapi Tantangan Besar

    Para ahli menilai IMEC menghadapi berbagai tantangan, mengingat pembangunan sepanjang 4.800 kilometer jalur pelabuhan, rel, dan infrastruktur transportasi lainnya yang melewati zona geopolitik sensitif.

    Arab Saudi telah mengumumkan investasi senilai USD20 miliar Namun, jumlah itu dinilai belum cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hingga kini, Uni Eropa belum mengalokasikan dana untuk proyek ini.

    Koridor IMEC dirancang untuk mengangkut barang dari India melalui Pelabuhan Khalifa di UEA, kemudian diteruskan dengan kereta melalui Arab Saudi dan Yordania ke Pelabuhan Haifa di Israel, sebelum dikirim ke Eropa melalui Laut Mediterania. Namun, banyak jalur rel di Timur Tengah masih belum tersedia.

    Saat ini, Cina adalah eksportir terbesar ke UE, sementara India berada di peringkat kesembilan. India masih sangat bergantung pada impor dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa rantai pasokannya tetap terhubung dengan ekonomi Cina, membuat negara-negara Eropa tetap rentan terhadap dominasi pasokan dari Beijing.

    Perang Israel-Hamas yang berkecamuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober telah menghambat upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, menimbulkan keraguan atas kelangsungan IMEC melalui Timur Tengah.

    Prancis Jadi Mitra Strategis India di Eropa

    Meskipun IMEC menghadapi banyak tantangan, kunjungan Modi ke Prancis menunjukkan bahwa India tetap berupaya memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan dengan Prancis.

    “Dari perspektif India, IMEC adalah cara ideal untuk membuka jalur perdagangan baru. Namun, situasi di Timur Tengah mengubah strategi,” kata analis Rao.

    “Kini India berupaya memperkuat konektivitas dengan Eropa, baik melalui IMEC maupun jalur lainnya,” tambahnya.

    „Prancis adalah pusat strategis India di Eropa,” ujarnya, menegaskan bahwa kerja sama bilateral bertujuan meningkatkan perdagangan India dengan UE, terlepas dari apakah IMEC benar-benar terwujud.

    India Incar Jet Tempur Prancis

    Selain perdagangan, kerja sama pertahanan juga menjadi pilar utama hubungan India-Prancis.

    Sumber DW melaporkan bahwa India berencana membeli 26 jet tempur Rafale buatan Prancis, menambah 33 unit yang sudah dimiliki Angkatan Udara India, IAF.

    India juga tengah mempertimbangkan pembelian tiga kapal selam Scorpene dari Prancis, melengkapi enam unit yang telah dibeli sebelumnya. Total nilai kontrak pertahanan ini mencapai €10,6 miliar.

    “Militer India tidak lagi tertarik pada peralatan Rusia,” ujar analis pertahanan Rahul Bedi dari New Delhi, merujuk pada dampak perang Ukraina terhadap reputasi senjata Rusia.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, tahun lalu, Prancis kini menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia, menggeser Rusia ke posisi ketiga.

    Pada KTT Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Modi duduk di antara Macron dan Wakil Presiden AS JD Vance, menegaskan persaingan Prancis dan AS dalam menjual peralatan militer ke India, yang merupakan pengimpor senjata terbesar di dunia.

    Setelah meninggalkan Prancis, Modi bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, yang mengumumkan rencana peningkatan penjualan senjata AS ke India senilai miliaran dolar, termasuk jet tempur.

    Namun, analis India menilai New Delhi lebih memilih peralatan militer Prancis, meskipun harganya lebih mahal.

    “Peralatan Prancis lebih mahal dibanding buatan AS, tetapi memiliki lebih sedikit pembatasan,” kata Bedi.

    “Amerika Serikat menerapkan banyak protokol mengenai di mana dan terhadap siapa peralatan dapat digunakan. Prancis jauh lebih fleksibel,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uni Eropa Minta Israel Jamin Keamanan Kepulangan Warga Gaza yang Mengungsi

    Uni Eropa Minta Israel Jamin Keamanan Kepulangan Warga Gaza yang Mengungsi

    JAKARTA – Uni Eropa berencana mengingatkan Israel mengenai keharusan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka di Gaza. Eropa akan berkontribusi untuk membangun kembali wilayah yang hancur tersebut.

    Hal ini sejalan dengan posisi Arab namun bertentangan dengan tujuan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih jalur pantai yang hancur dan membangunnya kembali menjadi “Riviera Timur Tengah” sementara warga Gaza bermigrasi ke negara lain.

    Uni Eropa yang selama ini menjadi pemberi bantuan utama bagi Palestina, akan memaparkan posisinya kepada para pejabat Israel dalam pembicaraan di Brussel pada 24 Februari sebagai bagian dari Dewan Asosiasi UE-Israel, yang merupakan sesi pertama sejak tahun 2022.

    Dilansir Reuters, Senin, 17 Februari, dokumen yang menerangkan rancangan posisi UE menekankan komitmen Eropa terhadap keamanan Israel dan pandangannya “pengungsi Gaza harus dijamin kembali dengan aman dan bermartabat ke rumah mereka di Gaza”.

    “UE akan secara aktif berkontribusi pada upaya internasional yang terkoordinasi untuk pemulihan dini dan rekonstruksi di Gaza,” katanya, juga menyerukan akses kemanusiaan penuh.

    “Uni Eropa sangat menyesalkan banyaknya warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, yang kehilangan nyawa mereka, dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk terutama disebabkan oleh kurangnya masuknya bantuan ke Gaza, khususnya di wilayah Utara,” tulis dokumen tersebut.

    Israel melancarkan serangannya ke Gaza setelah pejuang dari kelompok militan Palestina Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

    Lebih dari 48.000 orang telah terbunuh di Gaza, menurut pejabat kesehatan Palestina. Sebagian besar wilayah kantong tersebut telah hancur dan sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya sebelum perang terpaksa mengungsi beberapa kali, kata badan-badan kemanusiaan.

    “UE sangat menentang semua tindakan yang melemahkan kelangsungan solusi dua negara,” sambung isi dokumen tersebut, merujuk pada pendiriannya Palestina harus memiliki tanah air merdeka bersama Israel.

  • Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pembatasan baru terhadap produk makanan impor yang menggunakan pestisida beracun yang dilarang di blok tersebut.

    Menurut rancangan dokumen yang akan diterbitkan badan eksekutif blok tersebut, menerapkan prinsip bahwa produk pangan yang menggunakan pestisida paling berbahaya dilarang masuk ke pasar UE.

    Selain karena alasan kesehatan dan membahayakan lingkungan, hal tersebut dilakukan guna melindungi petani Eropa, mengenai standar ketat yang mereka hadapi di pasar global yang semakin kompetitif.

    Terlebih belakangan ini Presiden AS Donald Trump kembali memberlakukan kebijakan agresif yang mengancam para petani UE.

    Untuk tahap awal pembatasan ini akan menyasar produk pertanian AS seperti kedelai yang ditanam dengan pestisida yang dilarang di Eropa, menurut laporan tiga pejabat anonim yang dilansir dari USNews.

    Namun Komisi tersebut berencana untuk menghindari larangan menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan kasus per kasus ketika memutuskan penggunaan pestisida beracun.

    Dengan mempertimbangkan realitas pasar dan negara asal, kata seorang pejabat Uni Eropa. 

    Guna mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa akan meluncurkan penilaian dampak pada tahun ini untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap posisi kompetitif UE.

    Serta dampak internasionalnya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

    Trump Cuek Hadapi Sanksi UE

    Merespon kebijakan baru Komisi UE, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku santai menghadapi sanksi baru Uni Eropa.

    Menurutnya rencana UE membatasi impor kedelai dan produk pangan AS hanya akan merugikan Eropa sendiri.

    “Itu tidak masalah. Saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri,” kata Trump.

    Sementara itu Pejabat AS menegaskan bahwa seluruh tarif ini akan saling bertumpuk, memperberat beban perdagangan antara kedua wilayah.

    “Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika,” ujar pejabat AS.

    Sebagai informasi hubungan dagang  AS dan Uni Eropa memanas setelah keputusan Trump untuk memberlakukan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium mulai 12 Maret kemarin.

    Masalah ini semakin kompleks pasca Trump kembali memperketat aturan impor dan  tarif tambahan terhadap mobil, farmasi, dan semikonduktor.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump. Ia berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. 

    Sementara  Juru bicara Komisi Eropamenilai bahwa tarif timbal balik yang diusulkan Washington juga tidak dapat dibenarkan. 

    Karena secara umum, penerapan tarif akan melanggar hukum dan kontraproduktif secara ekonomi.

    “UE tidak melihat adanya pembenaran atas penerapan tarif terhadap ekspornya. Kami akan bereaksi untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” kata badan eksekutif blok tersebut.

    Hal senada juga dilontarkan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz yang menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu serta bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Blok tersebut kemudian merespons dengan mengenakan tarif sebesar 2,8 miliar euro pada barang-barang AS termasuk sepeda motor Harley-Davidson, wiski bourbon, dan jeans denim.

    Rencana untuk menerapkan tarif tambahan terhadap barang-barang AS senilai 3,6 miliar euro setelah tiga tahun dibatalkan ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas

    potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh harapan pada perundingan untuk perdamaian perang Rusia-Ukraina,” ungkap Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa Pejabat senior Pemerintah AS akan bertemu dengan para pejabat Rusia untuk membahas perdamaian Ukraina.

    Mereka yang akan mewakili AS di antaranya Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Utusan Khusus Timur Tengah Steve Witkoff akan menuju Arab Saudi untuk bertemu pejabat senior Rusia.

    Menurut sumber tersebut, pertemuan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya pada Rabu (12/2), Presiden AS Donald Trump mengatakan setuju untuk segera memulai perundingan yang mengakhiri perang selama tiga tahun di Ukraina, usai berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga membahas hal tersebut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa menuntut agar dilibatkan dalam perundingan apa pun mengenai masa depan Ukraina. Namun, utusan Khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan Eropa kemungkinan tidak akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

    “Belum ada detail mengenai perundingan karena masih tahap awal, meski kemungkinan besar tidak akan melibatkan Inggris maupun EU (European Union/Uni Eropa),” ucap Lukman.

    Di samping itu, indeks dolar sendiri terpantau data di tengah perdagangan yang sepi karena Hari President di AS.

    Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dia memperkirakan kurs rupiah berkisar Rp16.150-Rp16.250 per dolar AS.

    “(Untuk) sentimen dalam negeri belum bagus, walau data (neraca) perdagangan kemarin (Senin 17/2) menunjukkan surplus yang lebih besar, namun hal ini disebabkan oleh impor yang jauh di bawah perkiraan mencerminkan permintaan domestik yang lemah.

    Demikian juga ekspor yang juga di bawah harapan, mencerminkan permintaan eksternal yang juga lemah,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.237 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jurus KKP Genjot Ekspor Perikanan RI Tembus ke Uni Eropa

    Jurus KKP Genjot Ekspor Perikanan RI Tembus ke Uni Eropa

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan strategi memperkuat diplomasi perikanan ke negara-negara Uni Eropa. Melalui unit kerja Badan Mutu, saat ini tercatat 176 perusahaan perikanan yang memiliki approval number Uni Eropa.

    Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini mengatakan, strategi diplomasi yang dimaksud, mulai dari melaksanakan in person high-level approach & clarification dengan melibatkan unsur diplomatic channel dan sektor terkait, hands-on leadership, FGD peran hulu-hilir secara reguler.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan asistensi otoritas kompeten dengan merangkul Delegasi UE untuk Indonesia sehingga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terbaru kepada UE pusat dan menjembatani efektivitas pemenuhan rekomendasi teknis untuk menunjukkan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah operasional.

    “Kami telah mengklarifikasi beberapa hal pada pertemuan dengan high-level official DG Sante UE dan beberapa telah mendapatkan respon positif, saat ini pun saya turun langsung ramai – ramai bersama eselon I terkait di KKP untuk menyiapkan sisanya yang akan segera kami kirim ke Brussel, jadi kami tetap on process untuk membuka lagi approval number,” kata Ishartini dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan diskusi terkait pembentukan skema kerjasama dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) sebagai salah satu item negosiasi CEPA. Langkah ini membuka peluang lebih banyak perusahaan perikanan Indonesia menembus pasar UE.

    “Brussel sendiri yang membuka peluang kerjasama SPS ini. Menurut saya kita dapat mengoptimalkan peluang ini untuk mengeliminasi gap teknis sehingga usulan kita penambahan jumlah perusahaan dapat disetujui. Saya sudah sampaikan kepada Delegasi UE bahwa sinergi kita menandai babak baru atau new chapter dalam kerja sama meningkatkan perdagangan bilateral,” jelas Ishartini.

    Sebelumnya dalam pertemuan koordinasi dengan Delegasi UE untuk Indonesia di Jakarta, Ishartini juga menekankan ajakan sinergi untuk memperkuat ekspor perikanan. UE saat ini menempati urutan kelima tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Adapun komoditas unggulan adalah tuna-cakalang (36,5%), cephalopod (16,9%), udang (12,5%) dan rumput laut (8,1%).

    Selain itu, Indonesia dan Vietnam merupakan dua Negara di Asia yang menyuplai kebutuhan daging katak. Tidak semua Negara produsen perikanan terutama di Asia dapat melakukan ekspor produk perikanan ke UE. Hal tersebut karena standar mutu dan keamanan pangan yang ketat diberlakukan oleh otoritas kompeten UE atau DG SANTE.

    Berdasarkan data, UE salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduknya pada kisaran 24-25 kg per tahun. Dengan pendapatan penduduk rata-rata 37.900 Euro atau sekitar Rp 630 juta, pasar perikanan UE menggiurkan.

    Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor komoditas perikanan ke UE, setiap negara harus mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas kompeten UE (country-based). Hal ini didapatkan melalui serangkaian inspeksi terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHL) hulu sampai hilir.

    (kil/kil)

  • Macron Ingin Perdamaian di Ukraina Langgeng, Harap Ada Jaminan Keamanan

    Macron Ingin Perdamaian di Ukraina Langgeng, Harap Ada Jaminan Keamanan

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui telepon. Macron berharap perdamaian di Ukraina harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel.

    “Kami menginginkan perdamaian yang kuat dan langgeng di Ukraina. Untuk mencapainya, Rusia harus mengakhiri agresinya, dan ini harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel bagi Ukraina,” kata Macron di platform media sosial X, dilansir AFP, Selasa (18/2/2025).

    “Jika tidak, ada risiko bahwa gencatan senjata ini akan berakhir seperti perjanjian Minsk,” katanya, merujuk pada pakta yang berupaya mengakhiri konflik di Ukraina timur pada tahun 2014 dan 2015.

    Panggilan telepon dengan Zelensky dilakukan setelah Macron menggelar pertemuan darurat di Paris dengan para pemimpin Eropa untuk membahas respons terhadap perubahan kebijakan AS terhadap Ukraina yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump.

    Para pemimpin Eropa khawatir Trump ingin berdamai dengan Rusia dalam pembicaraan yang tidak akan melibatkan Kyiv, apalagi Uni Eropa.

    Sementara itu, Zelensky menyebut Macron menyampaikan kepadanya tentang isi pembicaraan dengan para pemimpin Eropa. Zelensky menilai pemimpin Eropa memiliki “visi bersama” tentang cara mencapai perdamaian.

    “Kami memiliki visi bersama: jaminan keamanan harus kuat dan dapat diandalkan,” katanya di X.

    “Keputusan lain apa pun tanpa jaminan tersebut-seperti gencatan senjata yang rapuh-hanya akan menjadi tipuan lain oleh Rusia dan awal dari perang Rusia baru melawan Ukraina atau negara-negara Eropa lainnya,” tambahnya.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    Warga Ukraina Galau Ingin Perang Berakhir tapi Khawatir Merugi, Harap Harap Cemas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah hampir tiga tahun hidup di bawah ancaman serangan udara Rusia secara terus-menerus sementara pasukan mereka bertempur dalam kampanye melelahkan melawan invasi Rusia, banyak warga Ukraina yang mendambakan berakhirnya perang.

    Tetapi mereka sekarang khawatir perang dapat berakhir dengan kondisi yang tidak menguntungkan alias merugi.

    Para pejabat tinggi AS dan Rusia berencana bertemu pada hari Selasa (18/2/2025) di Arab Saudi untuk membahas diakhirinya perang tanpa partisipasi Kyiv.

    Hal ini membuat jengkel sebagian warga Ukraina yang khawatir mereka akan dikesampingkan, sperti diberitakan ABC News.

    “Kita sedang dihancurkan, Ukraina menderita, Ukraina sedang berperang. Dan presiden kita tidak ikut serta?” kata Lidiia Odyntsova, 71 tahun, dengan rasa tidak percaya terhadap perundingan yang akan datang.

    “Kita adalah korban. Kita harus menjadi yang pertama dalam perundingan ini.”

    Berdiri dengan air mata di matanya di samping tugu peringatan yang tertutup salju untuk mengenang tentara Ukraina yang gugur di pusat kota Kyiv.

    “Saya tidak akan memaafkan mereka! Saya tidak akan pernah memaafkan!”

    Meskipun Ukraina tidak akan ambil bagian dalam pembicaraan hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan setiap perundingan perdamaian yang sebenarnya hanya akan terjadi dengan keterlibatan Ukraina.

    Meski demikian, banyak warga Ukraina yang mengamati serangkaian perkembangan dari Amerika Serikat dengan rasa khawatir. 

    Media sosial Ukraina dibanjiri dengan unggahan yang mencerminkan kegelisahan mendalam, dan banyak yang tetap terpaku pada ponsel mereka dengan cemas untuk mendapatkan informasi terkini.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengirimkan gelombang kejut ke kedua sisi Atlantik setelah ia setuju melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memulai negosiasi — yang secara tiba-tiba membatalkan upaya lama yang dipimpin AS untuk mengisolasi Moskow atas invasinya.

    Itu terjadi pada hari yang sama ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak realistis dan menyarankan Kyiv harus meninggalkan harapan untuk memenangkan kembali semua wilayahnya dari Rusia, yang menandakan pandangan tentang penyelesaian potensial yang sangat dekat dengan Moskow .

    Ukraina, yang perlahan-lahan kehilangan tempat di bawah kekuatan militer Rusia yang lebih besar, sudah menghadapi posisi negosiasi yang sulit, dan komentar Hegseth meredam dua aspirasi utama Ukraina.

    Meskipun dukungan untuk mengakhiri pertempuran di antara penduduk negara yang lelah perang tersebar luas, masih ada kesepakatan luas bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mereka yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia atau dengan risiko serangan Moskow di masa mendatang.

    Berbicara kepada program “Sunday Morning Futures” di Fox News Channel, Utusan Khusus AS Steve Witkoff tidak langsung menanggapi pertanyaan tentang apakah Ukraina harus menyerahkan “sebagian besar” wilayahnya. 

    “Itu rinciannya, dan saya tidak mengabaikan rinciannya, itu penting. Namun, saya pikir awalnya di sini adalah membangun kepercayaan,” katanya.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak perundingan yang akan datang, dengan mengatakan bahwa perundingan tersebut “tidak akan membuahkan hasil” karena tidak adanya pejabat Ukraina.

    Valerii Semenii, pria berusia 59 tahun yang bertempur bersama angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan ia mengkhawatirkan hal terburuk.

    “Trump sedang bergerak menuju perang dunia, karena agresor tidak dapat ditenangkan,” kata Semenii.

    “Dia tidak tahu sejarah, karena mungkin hari ini Anda akan menenangkan (Putin), tetapi besok akan memicu perang dunia. Tidak ada lagi yang dapat saya katakan tentang negosiasi ini.”

    Sentimen tersebut mencerminkan ketakutan banyak orang di pemerintahan dan penduduk Ukraina bahwa mengakhiri pertempuran tanpa membangun infrastruktur keamanan yang berkelanjutan untuk mencegah agresi Rusia di masa mendatang akan memberi Moskow waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan di masa mendatang, baik di Ukraina maupun kawasan yang lebih luas.

    “Kita harus memahami bahwa Rusia merupakan bahaya bukan hanya bagi Ukraina,” kata Oleksandr Shyrshyn, seorang komandan batalion yang bertempur di wilayah Rusia, Kursk, tempat pasukan Ukraina telah menduduki beberapa wilayah tetapi menderita kerugian besar. Negara-negara Eropa “harus ikut ambil bagian dalam negosiasi ini juga karena, seperti yang kita lihat, seluruh Eropa takut pada Rusia dan mereka tidak menginginkan skenario yang sama seperti yang kita alami.”

    Shyrshyn mengatakan bahwa ia yakin kedua tujuan utama Ukraina — pemulihan wilayah yang diduduki Rusia dan keanggotaan dalam aliansi militer NATO — akan dapat dicapai jika pemerintahan Trump “mendukung kami dengan seluruh kekuatan mereka.”

    “Jika AS tidak bersedia mendukung kami, kami akan mengalami lebih banyak kematian, lebih banyak kerugian,” katanya, “tetapi kami akan terus berjuang, karena ini menyangkut eksistensi kami.”

    Bantah Tudingan Eropa

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025) menegaskan bahwa Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan bahwa pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku bahwa komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu bahwa Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan bahwa Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Bertemu di Arab Saudi Hari Ini, Pejabat Senior AS dan Rusia Akan Bahas Akhir Perang Ukraina – Halaman all

    Bertemu di Arab Saudi Hari Ini, Pejabat Senior AS dan Rusia Akan Bahas Akhir Perang Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia, termasuk diplomat tinggi kedua negara, akan mengadakan pembicaraan di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Pembicaraan digelar untuk meningkatkan hubungan mereka dan merundingkan diakhirinya perang di Ukraina, kata Kremlin pada Senin (17/2/2025).

    Ini akan menjadi pertemuan paling penting antara kedua belah pihak sejak invasi besar-besaran Moskow ke negara tetangganya, Ukraina, hampir tiga tahun lalu.

    Pembicaraan yang dijadwalkan digelar di Arab Saudi itu, menandai langkah penting lainnya oleh pemerintahan Donald Trump untuk membalikkan kebijakan AS dalam mengisolasi Rusia, dan dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dilansir AP News, langkah-langkah tersebut telah membuat Kyiv dan sekutu-sekutu utamanya berebut untuk memastikan tempat di meja perundingan di tengah kekhawatiran bahwa Washington dan Moskow dapat terus maju dengan kesepakatan yang tidak akan menguntungkan mereka.

    Sementara, Prancis menyerukan pertemuan darurat negara-negara Uni Eropa dan Inggris pada hari Senin untuk memutuskan cara menangani serangan diplomatik AS terhadap perang tersebut.

    Zelensky Akan Kunjungi Arab Saudi

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi pada Rabu (19/2/2025), satu hari setelah pertemuan di sana antara pejabat tinggi Rusia dan AS.

    Hal ini sebagaimana disampaikan juru bicara pemimpin Ukraina itu, Sergiy Nykyforov, kepada AFP.

    Zelensky telah mengumumkan perjalanan itu bersama dengan persinggahan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki minggu lalu tanpa memberikan tanggal, menambahkan bahwa ia tidak punya rencana untuk bertemu dengan pejabat Rusia atau AS.

    Sergiy Nykyforov mengatakan, Zelensky akan mengunjungi Arab Saudi bersama istrinya sebagai bagian dari kunjungan resmi yang “telah direncanakan sejak lama”.

    Perjalanannya akan dilakukan satu hari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan pejabat AS sebagai bagian dari apa yang dikatakan Kremlin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Moskow dengan Washington.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendarat pada hari Senin di Arab Saudi di mana ia akan berbicara dengan para pejabat di Gaza.

    Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa Kyiv tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan minggu ini.

    Ia menambahkan dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Interfax-Ukraina bahwa negara itu “tidak dapat mengakui hal-hal atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Dan kami tidak akan mengakui perjanjian tersebut.”

    Sebagai informasi, Riyadh, yang juga terlibat dalam pembicaraan dengan Washington mengenai masa depan Jalur Gaza, telah memainkan peran dalam kontak awal antara pemerintahan Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari 2025, dan Moskow, membantu mengamankan pertukaran tahanan minggu lalu.

    Diplomat tinggi AS Rubio, yang berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Rusia Lavrov pada hari Sabtu, mengatakan pada hari Minggu bahwa minggu-minggu dan hari-hari mendatang akan menentukan apakah Putin serius untuk berdamai.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berada di wilayah tersebut.

    Zelensky, yang tiba di Uni Emirat Arab pada hari Minggu, mengatakan bahwa ia juga bermaksud mengunjungi Arab Saudi dan Turki.

    Ia diperkirakan akan tiba di Arab Saudi pada hari Rabu.

    Reuters melaporkan pada November 2024 bahwa Putin siap untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Trump, tetapi akan menolak untuk membuat konsesi teritorial yang besar dan akan mendesak Kyiv untuk meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO.

    ZELENSKY DAN PUTIN – Foto ini diambil pada Sabtu (15/2/2025) dari publikasi Kantor Presiden Rusia, memperlihatkan (kiri-kanan) Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan pada 9 Desember 2019 di Paris untuk mengakhiri perang antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina di Donetsk dan Luhansk yang berlangsung sejak tahun 2014. (Kremlin.ru)

    Seorang sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa Putin serius untuk melakukan kesepakatan, tetapi tidak dengan
    harga berapa pun.

    Kremlin mengatakan pembicaraan akan difokuskan pada pemulihan hubungan Rusia-AS dan persiapan untuk kemungkinan pembicaraan untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden, sebagian besar pemimpin Uni Eropa dan Ukraina menganggap perang Rusia sebagai perampasan tanah yang bertujuan untuk
    memulihkan kekuatan Rusia.

    Kyiv dan beberapa pemimpin Uni Eropa mengatakan bahwa jika Putin menang, ia dapat mencoba menyerang NATO.

    Rusia menolak interpretasi itu dan menyangkal rencana semacam itu.

    Putin mengatakan “operasi militer khusus”-nya diperlukan untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan melawan apa yang ia katakan sebagai ancaman dari potensi keanggotaan Ukraina di NATO.

    Amerika Serikat mengejutkan para pemimpin Eropa minggu lalu dengan mengatakan bahwa tempat Ukraina bukanlah di NATO, bahwa kembali ke perbatasan sebelum 2014 tidak realistis dan bahwa Eropa tidak akan menjadi bagian dari negosiasi dengan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS

    RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan proses aksesi untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) setelah resmi menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Prabowo mengatakan bahwa saat ini transisi keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS sedang berjalan, di mana organisasi itu terdiri atas sembilan negara anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran,_ dan Uni Emirat Arab.

    “Juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS, sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS, ya. Ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan,” kata Prabowo saat mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Menurut Presiden, aksesi keanggotaan Indonesia untuk bergabung dalam OECD terus dijalankan sebagai upaya bahwa Indonesia tidak memihak kelompok mana pun atau nonblok.

    Presiden juga berkomitmen agar Indonesia menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara agar tarif bea masuk perdagangan dapat dihapuskan atau diturunkan.

    “Kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa, CEPA juga,” kata Prabowo.

    Pada kesempatan sebelumnya di World Governments Summit 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD dan forum-forum kerja sama ekonomi lainnya, seperti CPTPP dan Forum Indo-Pasifik.

    Forum-forum kerja sama itu diyakini mengedepankan semangat untuk berdialog dengan setara dan menghindari berbagai permusuhan.

    Bagi Presiden Prabowo, sikap Indonesia itu merupakan cerminan politik bebas aktif Indonesia yang tidak berpihak kepada satu kelompok kuat tertentu, termasuk kelompok-kelompok yang dipimpin Amerika Serikat ataupun China.

    Sumber : Antara

  • Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA

    Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA

    Bertemu Komite Parlemen Uni Eropa, Ravindra Airlangga Dukung Penyelesaian Indonesia-EU CEPA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Rombongan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera, Ravindra Airlangga, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini menjalankan beberapa rangkaian pertemuan dengan beberapa pimpinan komite parlemen di
    Uni Eropa

    Rangkaian pertemuan itu merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi undangan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa (11/2/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, mereka mendapat pendampingan dari Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belgia Andri Hadi. 
    Pada kegiatan pertama, rombongan BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. 
    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendorong percepatan perjanjian Indonesian- European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA).
    Adapun saat ini teks perjanjian yang telah disepakati telah mencapai sekitar 80 persen. 
    Pada kesempatan itu, Ravindra menyatakan, perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia Uni Eropa sekitar 2 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 
    Pertemuan itu turut membahas kebijakan ReFuel Aviation Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan penggunaan
    sustainable aviation fuel
    (SAF) di sektor transportasi udara. 
    Namun, penggunaan
    biofuel
    yang berasal dari
    palm fatty acid distillate
    (PFAD) dikecualikan dalam pemenuhan syarat SAF. 
    Di sisi lain, biofuel yang berasal dari PFAD sudah diakui International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai bahan baku SAF.
    Oleh karenanya, BKSAP meminta biofuel dari minyak nabati Indonesia bisa diterima di pasar aviasi sebagai sumber bahan baku berkelanjutan. 
    Pada pertemuan berikutnya, BKSAP berdiskusi dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa David Mcallister. 
    Kemudian, BKSAP bertemu dengan Ketua Relasi ASEAN Wouter Beke. Dalam pertemuan ini, para pihak menyepakati pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. 
    Kedua pihak juga mempertegas pentingnya menjaga
    rules based order
    (RBO) dalam tatanan hubungan antarnegara. 
    Salah satu masalah yang dibahas adalah sengketa maritim terkait dengan
    nine dash line
    atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan.
    Kedua pihak sepakat masalah itu dapat diselesaikan sesuai mekanisme United Nations on Law of the Sea (UNCLOS) dan
    five point consensus
    Myanmar harus dilaksanakan. 
    Pada pertemuan terakhir, BKSAP bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa Martin Housik. 
    Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia/Uni Eropa menyampaikan keyakinannya bahwa proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia dapat berjalan dengan lancar. 
    Sebagai informasi, bergabungnya Indonesia ke OECD diyakini akan meningkatkan kepercayaan global, arus investasi, dan akses pasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.