Negara: Uni Eropa

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zelensky Kesal Tak Diajak AS dan Rusia Berunding soal Perang Ukraina

    Zelensky Kesal Tak Diajak AS dan Rusia Berunding soal Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik pertemuan antara pejabat AS dan Rusia di Arab Saudi yang membahas perang Ukraina. Hal itu lantaran pertemuan kedua negara tanpa partisipasi Ukraina.

    Pembicaraan “sedang berlangsung antara perwakilan Rusia dan perwakilan Amerika Serikat. Tentang Ukraina–tentang Ukraina lagi–dan tanpa Ukraina,” kata Zelensky selama kunjungan resmi ke Turki seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025)

    Zelensky mengatakan bahwa setiap pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri perang harus “adil” dan melibatkan negara-negara Eropa, termasuk Turki.

    “Ukraina, Eropa dalam arti luas–dan ini termasuk Uni Eropa, Turki, dan Inggris–harus dilibatkan dalam percakapan dan pengembangan jaminan keamanan yang diperlukan dengan Amerika mengenai nasib bagian dunia kita,” kata Zelensky saat konferensi pers dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan selama kunjungan ke Ankara.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya ingin mencapai solusi yang “adil” dan “berkelanjutan” untuk perang Ukraina. Rubio mengungkapkan hal itu usai pertemuan pejabat Rusia di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2).

    Dalam sambutannya kepada wartawan Rubio mengatakan bahwa “tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

    Sementara, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua diplomat tinggi telah sepakat untuk “menunjuk tim tingkat tinggi masing-masing untuk mulai bekerja pada jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin”.

    Rubio mengatakan bahwa negara-negara Eropa harus terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang, dan bahwa “peluang luar biasa ada untuk bermitra” dengan Rusia.

    “Kunci untuk membukanya adalah mengakhiri konflik ini,” katanya.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ikuti WHO, BPOM RI Terbitkan Aturan Baru Uji Klinik Vaksin di Indonesia – Halaman all

    Ikuti WHO, BPOM RI Terbitkan Aturan Baru Uji Klinik Vaksin di Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — BPOM menerbitkan kebijakan baru mendukung percepatan proses pelaksanaan uji klinik vaksin di Indonesia. Kebijakan ini mengikuti ketentuan World Health Organization (WHO).

    Pada peraturan sebelumnya, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin, masih mempersyaratkan ketentuan pelulusan batch/lot vaksin untuk tujuan uji klinik khususnya untuk uji klinik fase III.

    Dengan aturan baru ini, setiap vaksin yang diperuntukan pada uji klinik vaksin tidak diperlukan lagi sertifikat pelulusan batch/lot vaksin.

    Peraturan ini telah ditetapkan pada 9 Januari 2025 oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar serta telah diundangkan oleh Kementerian Hukum pada 20 Januari 2025.

    “Peraturan ini dapat mempercepat proses pengembangan dan ketersediaan obat baru khususnya vaksin. Ini akan mempercepat akses terhadap obat esensial kedepannya,” papar Taruna Ikrar di Kantor BPOM pada Jumat (7/2/2025).

    Taruna menjelaskan, hal ini sejalan dengan aturan beberapa organisasi Internasional dan otoritas pengawas obat di dunia, seperti WHO, US-FDA, Uni Eropa, Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, dan National Medical Products Administration (NMPA) China, dimana Institusi tersebut tidak mempersyaratkan sertifikat pelulusan batch/lot vaksin pada uji klinik.

    “Dengan perubahan ini maka dalam pelaksanaan uji klinik, sertifikat pelulusan batch/lot vaksin tidak lagi diperlukan,” ujar Taruna Ikrar.

    Kepala BPOM berharap dengan diterbitkannya peraturan ini dapat mempercepat proses pelaksanaan uji klinik sehingga mendorong berbagai inovasi pengembangan vaksin baru. Belajar dari masa pandemi, saat ketersediaan dan akses terhadap vaksin sangat dibutuhkan dengan cepat dan segera. Peraturan ini mengakomodir hal tersebut dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu.

     

  • Daftar Smartphone dengan Tingkat Radiasi Tertinggi dan Terendah

    Daftar Smartphone dengan Tingkat Radiasi Tertinggi dan Terendah

    Jakarta

    Smartphone selalu ada dalam genggaman kita, baik untuk berkomunikasi, bekerja, hingga mencari hiburan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan ada risiko radiasi yang dipancarkan oleh ponsel.

    Setiap smartphone memancarkan radiasi elektromagnetik dalam jumlah tertentu, yang dapat diukur dengan Specific Absorption Rate (SAR). Nilai SAR menunjukkan seberapa banyak energi frekuensi radio yang diserap oleh tubuh saat menggunakan perangkat tersebut.

    Meskipun hingga saat ini belum ada bukti kuat bahwa radiasi ponsel berbahaya bagi kesehatan, kita perlu tahu model mana yang memiliki tingkat emisi tertinggi dan terendah sebagai langkah pencegahan.

    Daftar Smartphone dengan Radiasi Tertinggi dan Terendah

    Penggunaan smartphone yang begitu intens, membuat banyak orang mulai khawatir tentang kemungkinan dampak jangka panjang dari radiasi ponsel. Laman Statista menyebut, Kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Radiasi (Bundesamt für Strahlenschutz) memiliki database lengkap mengenai berbagai ponsel, baik model lama maupun baru, beserta tingkat radiasinya.

    Menurut Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), tingkat Specific Absorption Rate (SAR) yang mengukur seberapa cepat tubuh menyerap energi dari frekuensi radio, memiliki batas maksimum sebesar 1,6 watt per kilogram. Berdasarkan data, ponsel dengan tingkat radiasi tertinggi saat ini adalah Motorola Edge.

    Tahun sebelumnya, iPhone 7 dan iPhone 8 pernah hampir menduduki peringkat teratas dalam daftar ini. Namun, ponsel terbaru dari Apple memiliki tingkat radiasi yang lebih rendah, sehingga tidak masuk dalam 10 daftar utama.

    Sebagian besar ponsel dengan tingkat radiasi tertinggi berasal dari model lama. Meskipun belum ada standar global yang menetapkan tingkat radiasi ponsel yang dianggap aman, sertifikasi lingkungan Jerman “Der Blaue Engel” (Blue Angel) hanya diberikan kepada ponsel dengan nilai SAR di bawah 0,60 watt per kilogram.

    Berikut daftar smartphone dengan radiasi tertinggi, dilansir dari laman Statista, Bankless Times, dan Visual Capitalist.

    Motorola Edge – 1,79 W/kgZTE Axon 11 5G – 1,59 W/kgOnePlus 6T – 1,55 W/kgSony Xperia XA2 Plus – 1,41 W/kgGoogle Pixel 3XL – 1,39 W/kgGoogle Pixel 4a – 1,37 W/kgOppo Reno5 5G – 1,37 W/kgSony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kgGoogle Pixel 3 – 1,33 W/kgOnePlus 6 – 1,33 W/kg.

    Beberapa merek seperti Google, Sony, Motorola, OnePlus, OPPO, dan ZTE memiliki model lama yang memancarkan radiasi lebih tinggi. Meski begitu, hanya Motorola Edge yang memiliki tingkat radiasi tertinggi dengan nilai SAR sebesar 1,79 W/kg, melebihi batas yang ditetapkan Uni Eropa.

    Untuk 9 smartphone lainnya dari daftar 10 besar ini, angka SAR yang dimiliki masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan, sehingga relatif aman bagi manusia. Di sisi lain, ZTE Blade V10 menjadi smartphone dengan tingkat radiasi terendah, hanya 0,13 W/kg.

    Samsung juga termasuk dalam kategori ponsel dengan tingkat radiasi rendah. Galaxy Note 10+ menjadi model terbaik, yang hanya memancarkan 0,19 W/kg. Berikut beberapa ponsel dengan tingkat emisi radiasi terendah:

    ZTE Blade V10 – 0,13 W/kgSamsung Galaxy Note 10+ – 0,19 W/kg.Penjelasan Tentang Radiasi Smartphone

    Smartphone dan perangkat seluler lainnya memancarkan radiasi frekuensi radio (RF) dalam jumlah kecil. Radiasi ini dapat diserap oleh tubuh, baik saat ponsel digunakan maupun saat berada di dekat kita.

    Pada laman Visual Capitalist dijelaskan, tingkat radiasi ponsel dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia perangkat, model, serta kekuatan antena pemancarnya. Selain itu, jarak dari menara seluler terdekat juga berperan dalam menentukan seberapa besar radiasi yang dipancarkan.

    Sekedar diketahui, tingkat radiasi ponsel diukur menggunakan Specific Absorption Rate (SAR), yaitu satuan yang menunjukkan jumlah energi elektromagnetik yang diserap oleh tubuh saat menggunakan perangkat.

    Uni Eropa menetapkan batas aman radiasi ponsel sebesar 2 watt per kilogram, yang diukur berdasarkan 10 gram jaringan tubuh yang paling banyak menyerap sinyal. Nilai SAR biasanya diukur di dua titik: di telinga (saat digunakan untuk menelepon) dan di tubuh (saat disimpan di saku).

    Rata-rata orang menghabiskan sekitar 5-6 jam per hari menggunakan ponsel. Karena ponsel memancarkan sedikit radiasi, kita secara tidak langsung terpapar radiasi selama berjam-jam setiap hari.

    Nah itulah tadi penjelasan tentang radiasi smartphone dan daftar gawai dengan radiasi tertinggi dan terendah. Semoga menambah pengetahuanmu, ya!

    (aau/fds)

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prancis dikabarkan khawatir dengan kemungkinan adanya aliansi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Kabar ini muncul setelah para pemimpin negara Eropa menggelar pertemuan darurat di Paris, Prancis, pada Senin (17/2/2025).

    Pertemuan tersebut dilakukan setelah perwakilan tinggi Rusia dan AS tiba di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (17/2/2025) kemarin untuk melakukan pembicaraan tanpa Ukraina pada Selasa (18/2/2025) tentang upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    “Perdana Menteri Prancis François Bayrou melihat kesamaan antara peristiwa terkini dan tahun 1930-an dan merasa khawatir dengan tanda-tanda aliansi antara presiden baru AS dan pemimpin Kremlin,” lapor BFMTV, media berita Prancis.

    “Kita dapat melihat aliansi yang tidak terpikirkan antara Putin dan Trump, yang akan meminggirkan Eropa,” kata François Bayrou, Senin, seperti diberitakan BFMTV.

    Menurut laporan tersebut, François Bayrou mengatakan kepada para pemimpin Eropa bahwa mereka harus mewaspadai kedekatan Rusia dengan pemerintah AS saat ini yang dipimpin oleh Donald Trump.

    Perkataannya mengenai peristiwa 1930-an merujuk pada kedekatan AS dan Uni Soviet hingga membentuk aliansi melawan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

    “Untuk pertama kalinya sejak 1945, perang dapat terjadi di Eropa, kepada kita,” katanya.

    Dalam pertemuan darurat itu, Perdana Menteri Prancis juga menyampaikan penyesalannya atas kelemahan Uni Eropa dalam situasi ini.

    Pertemuan darurat tersebut dihadiri oleh Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Denmark, presiden Komisi Eropa, Dewan Eropa serta sekretaris jenderal NATO.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan itu setelah utusan khusus Donald Trump untuk Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan AS melihat Eropa kurang berkontribusi di meja perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, seperti diberitakan Pravda.

    Pada Selasa hari ini, Presiden Komisi Eropa bertemu dengan Keith Kellogg dan mengatakan kontribusi Eropa dalam mendukung Ukraina tidak boleh dianggap kurang dari kontribusi AS.

    Pekan lalu pada Rabu (12/2/2025), Donald Trump menelepon Putin dan mengumumkan kepada wartawan bahwa Rusia dan Ukraina sama-sama menginginkan perdamaian.

    Ia berencana untuk bertemu dengan Putin di Arab Saudi kemungkinan pada akhir bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • BPOM RI Terbitkan Kebijakan Baru Dukung Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin

    BPOM RI Terbitkan Kebijakan Baru Dukung Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menerbitkan kebijakan baru untuk mendukung percepatan proses pelaksanaan uji klinik vaksin di Indonesia dengan mengikuti ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Hal ini tercantum pada Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2025 (PerBPOM 2/2025) tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin. Peraturan ini telah ditetapkan pada 9 Januari 2025 oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar serta telah diundangkan oleh Kementerian Hukum pada 20 Januari 2025.

    Dengan mempertimbangkan penyelarasan dalam mendukung ekosistem perkembangan uji klinik di Indonesia, BPOM tidak lagi mempersyaratkan pelulusan batch/lot untuk tujuan uji klinik.

    Sebelumnya, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin, masih mempersyaratkan ketentuan pelulusan batch/lot vaksin untuk tujuan uji klinik, khususnya untuk uji klinik fase III.

    Dengan dilakukannya pembaharuan pada PerBPOM 2/2025, setiap vaksin yang diperuntukan pada uji klinik vaksin tidak diperlukan lagi sertifikat pelulusan batch/lot vaksin.

    “Peraturan ini dapat mempercepat proses pengembangan dan ketersediaan obat baru khususnya vaksin. Ini akan mempercepat akses terhadap obat esensial ke depannya,” papar Taruna Ikrar di Kantor BPOM pada Jumat (7/2/2025).

    Taruna Ikrar juga menjelaskan lebih lanjut bahwa hal ini juga sejalan dengan aturan beberapa organisasi Internasional dan otoritas pengawas obat di dunia, seperti WHO, US-FDA, Uni Eropa, Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, dan National Medical Products Administration (NMPA) China. Institusi tersebut tidak mempersyaratkan sertifikat pelulusan batch/lot vaksin pada uji klinik.

    PerBPOM 2/2025 ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan pelulusan batch/lot vaksin untuk memperoleh sertifikat pelulusan batch/lot vaksin. Batch adalah sejumlah vaksin yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu.

    Sementara lot adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan.

    Sertifikat pelulusan vaksin tersebut merupakan dokumen yang memastikan bahwa vaksin telah memenuhi spesifikasi serta persyaratan keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh BPOM sehingga vaksin tersebut dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

    “Dengan perubahan ini maka dalam pelaksanaan uji klinik, sertifikat pelulusan batch/lot vaksin tidak lagi diperlukan,” ujar Taruna Ikrar.

    Proses penyusunan PerBPOM ini telah dilakukan sejak Februari 2024, dimulai dari proses pembahasan rapat internal, konsultasi publik, hingga harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

    Semua tahapan telah dilalui dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta PerBPOM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

    PerBPOM 2/2025 terdiri dari 12 Pasal dan 1 Lampiran yang merupakan pedoman. Secara garis besar PerBPOM ini mengatur administrasi permohonan dan prosedur teknis penerbitan sertifikat pelulusan batch/lot vaksin, ketentuan alih metode pengujian vaksin, reliance sertifikat pelulusan batch/lot vaksin dari negara lain, serta pelulusan batch/lot vaksin pada kondisi kedaruratan nasional di Indonesia. Peraturan dan Pedoman tersebut dapat diakses melalui www.jdih.pom.go.id.

    Kepala BPOM berharap dengan diterbitkannya peraturan ini dapat mempercepat proses pelaksanaan uji klinik sehingga mendorong berbagai inovasi pengembangan vaksin baru. Belajar dari masa pandemi, saat ketersediaan dan akses terhadap vaksin sangat dibutuhkan dengan cepat dan segera. Peraturan ini mengakomodir hal tersebut dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu.

    (suc/up)

  • Bertemu IMF & Bank Dunia, Airlangga Bawa Kabar Baik Soal JETP

    Bertemu IMF & Bank Dunia, Airlangga Bawa Kabar Baik Soal JETP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pendanaan untuk energi terbarukan, seperti Just Energy Transition Partnership (JET-P) tetap berlanjut ke negera seperti Indonesia. Komitmen JET-P diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia, 16 November 2022 lalu.

    “Kita tahu bahwa Trump 2.0 mencabut investasi ini, tapi saya telah bertemu dengan IMF dan Bank Dunia, mereka masih berkomitmen untuk melakukan ini. Jadi JET-P dan ASEC (Asian Zero Emission Community) mereka masih melakukan ini ,” kata Airlangga, di Indonesia Economic Summit, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Airlangga pembiayaan ini masih bisa terus dilakukan, melalui proyek pembangkit listrik panas bumi di Muara Laboh, Sumatera Barat dan juga proyek Waste to Energy di Langkawai dan lainnya.

    “Saya kira kita akan terus maju untuk JET-P ini, serta untuk ASEC yang didukung oleh pemerintah Jepang,” katanya.

    JETP merupakan kemitraan pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) untuk pembiayaan transisi energi di Indonesia. Dimana IPG yang tergabung dalam pemerintah Jepang, Amerika Serikat, serta serta negara lain di Uni Eropa, hingga Inggris berkomitmen memberikan pendanaan transisi energi mencapai US$ 20 miliar di Indonesia.

    (emy/mij)

  • Airlangga Sebut China Waswas Dengan Produk Baja RI, Ada Apa?

    Airlangga Sebut China Waswas Dengan Produk Baja RI, Ada Apa?

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa China memiliki kekhawatiran dengan produk baja asal RI. Baja tersebut diproduksi di Kawasan Industri Terpadu Weda Bay di Maluku Utara.

    Airlangga mengatakan, tidak ada fasilitas semoderen, seefisien, dan seproduktif Teluk Weda. Itu sebabnya, menurutnya, tidak ada satu pun negara lain yang dapat menyaingi Indonesia yang memiliki Weda Bay, termasuk logam-logam produksi China.

    Menurutnya, biaya transportasi untuk pengiriman bahan baku lithium hingga bijih besi dari Australia lebih murah di Indonesia daripada ke utara China karena jaraknya lebih dekat. Hal ini memicu kekhawatiran dari China.

    “Itu sebabnya Cina juga khawatir dengan produk baja di Indonesia. Jika produk kita kompetitif dan kuat, tentu saja negara lain tidak senang,” ujar Airlangga, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Airlangga mengatakan, kondisi ini mirip dengan produksi minyak kelapa sawit RI. Banyak negara yang mengeluhkannya, terlihat dari gugatan Uni Eropa ke Indonesia melalui World Trade Organization (WTO), serta aturan PBB terkait Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan Uni Eropa meluncurkan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    “Tapi syukurlah kita menang dalam kasus WTO untuk minyak sawit. Kita kalah dalam (kasus) nikel, tapi tidak apa-apa. Kadang menang, kadang kalah. Tergantung kita bagaimana menangani masalah ini,” ujar dia.

    “Saya kira para pemimpin industri menyadari hal ini, jadi kita cari pasar lain saja, atau kita ciptakan pasar sendiri di Indonesia. Saya kira kita juga diberkahi dengan pasar domestik,” sambungnya.

    Sementara itu, Weda Bay sendiri merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk hilirisasi nikel. Tidak hanya investor China, i dalam kawasan industri itu terdapat investasi dari perusahaan pertambangan asal Perancis, Eramet, melalui PT Weda Bay Nikel (WBN), serta grup bisnis asal Korea Selatan (Korsel) Pohang Iron and Steel Company (Posco).

    “Eramet Prancis merupakan bagian dari Teluk Weda, hampir 40%. Dan Eramet dimiliki oleh pemerintah Prancis, 20%. Lalu perusahaan lain seperti POSCO dan Jindal juga berinvestasi di kawasan Teluk Weda. Jadi ketika Presiden (Prabowo Subianto) meminta kami untuk melakukan optimalisasi ICOR, saya pikir Teluk Weda adalah contohnya,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan, Teluk Weda telah mengantongi investasi sebesar US$ 16 miliar. Selain itu, kawasan ini juga telah menghasilkan ekspor US$ 8 miliar. Menurutnya, kawasan ini menjadi salah satu kawasan industri yang paling efisien dan terbesar di dunia.

    “Saya telah melihat Posco, saya telah melihat di Nippon Steel, di mana-mana. Tidak ada fasilitas semodern, seefisien, seproduktif Teluk Weda. Itu sebabnya tidak ada satu pun negara lain yang dapat menyaingi Teluk Weda, atau dengan Indonesia, termasuk untuk logam China,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa, membahas sejumlah isu penting. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ravindra mengatakan, dirinya bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80% kesepakatan teks perjanjian.

    “Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai US$ 2 miliar,” ujar Ravindra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

    “Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa,” tandas dia.

    Wakil Ketua BKSAP ini menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. 

    “Mereka juga menegaskan komitmen terhadap rules-based order dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan nine-dash line yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas Ravindra. 

    Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. “Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar,” kata Ravindra.

    Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

    Dia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” pungkas Ravindra Airlangga.