Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa (UE) berencana ‘menabuh genderang perang baru’ dengan akan menerapkan tindakan keras terhadap impor pangan yang tidak memenuhi standarnya. Hal ini diketahui dari sebuah dokumen yang diterbitkan Rabu (19/2/2025).

    Dalam dokumen itu, nampak sejumlah cetak biru untuk sektor yang meskipun menghabiskan sepertiga anggaran blok tersebut. Cetak biru ini dibuat setelah protes petani yang kesal dengan beban regulasi, pendapatan yang terjepit, dan serta persaingan tidak adil dari pesaing luar negeri yang kurang teregulasi.

    “Visi untuk Pertanian dan Pangan berjanji untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Untuk memastikan bahwa sektor pertanian tidak ‘dirugikan secara kompetitif’, komisi akan mengejar penyelarasan yang lebih kuat dari standar produksi yang diterapkan pada produk impor,” menurut draf teks dokumen itu yang dilihat oleh AFP.

    Secara khusus, Brussels akan memastikan bahwa pestisida paling berbahaya yang dilarang di UE karena alasan kesehatan dan lingkungan tidak diizinkan masuk kembali ‘melalui produk impor’. Meski begitu, dokumen tersebut tidak menyebutkan jadwal untuk itu atau produk atau negara mana yang dapat terpengaruh.

    “Misi pertama dari visi ini adalah untuk mengurangi ketegangan dan menyenangkan semua pihak,” kata Luc Vernet dari Farm Europe, sebuah lembaga pemikir, yang mencatat bahwa teks tersebut ‘sangat hati-hati’.

    Prospek larangan potensial terhadap beberapa impor dapat memicu konflik perdagangan yang membayangi. Financial Times melaporkan minggu ini bahwa tanaman AS seperti kedelai dapat menjadi sasaran, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bea yang dapat mempengaruhi ekspor Eropa.

    Draf dokumen tersebut juga berjanji untuk mereformasi kebijakan pertanian bersama (CAP) UE. Nantinya, mereka berjanji untuk memangkas birokrasi, dan menargetkan subsidi besar-besaran kepada petani ‘yang paling membutuhkan’.

    “Ini masalah besar. Sebagian besar uang sekarang diberikan kepada sebagian kecil petani yang tidak perlu. Ini adalah pergeseran paradigma,” ungkapnya.

    UE sendiri memiliki portfolio mensubsidi pertanian untuk memastikan cukupnya makanan yang diproduksi dengan harga terjangkau, dan petani diberi penghargaan karena menjaga alam. Subsidi tersebut sangat besar dan dihargai oleh negara-negara pertanian, terutama Prancis, Irlandia, dan negara-negara Eropa Timur, tempat para petani memiliki pengaruh politik yang kuat.

    Menurut rancangan Visi untuk Pertanian dan Pangan, lebih banyak uang juga diharuskan mengalir ke petani muda serta mereka yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan atau bekerja di daerah dengan ‘kendala alam’. Penyederhanaan akses pendanaan bagi petani skala kecil dan menengah juga dicantumkan.

    Selanjutnya, teks tersebut menyerukan 27 anggota UE untuk mengurangi ‘ketergantungan’ dan mendiversifikasi rantai pasokan. Visi ini menyoroti impor pupuk dari Rusia sebagai hal yang menjadi perhatian khusus.

    Pertanian menyumbang 1,3% terhadap PDB UE pada tahun 2023, menurut blok tersebut. Sektor pertanian dan pangan Eropa mempekerjakan 30 juta orang, yang mencakup 15% dari lapangan kerja UE.

    Indonesia Kena?

    Sementara itu, belum ada informasi resmi terkait bagaimana visi baru ini akan berpengaruh pada Aturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Diketahui, EUDR merupakan titik nyala antara Indonesia dan UE karena aturan itu berpengaruh terhadap ekspor produk sawit RI ke Benua Biru, dengan Brussels menganggap produksi sawit Indonesia mungkin menyalahi sejumlah standar lingkungan.

    Produk yang tercakup dalam EUDR ini adalah kayu, karet, sapi, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, dan kedelai atau produk yang memerlukan bahan-bahan ini sebagai bagian dari pembuatannya. Komisi UE akan mengevaluasi bahan baku lainnya dengan kemungkinan untuk memperluas cakupan Peraturan ini.

    Peraturan perundang-undangan baru ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023 dan awalnya dijadwalkan berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. Namun, Parlemen dan Dewan UE baru-baru ini menyetujui usulan untuk menunda penerapannya selama satu tahun guna memberi perusahaan dan otoritas lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penerapannya dengan lebih baik.

    Setelah usulan ini diadopsi, Peraturan tersebut akan mengikat mulai tanggal 30 Desember 2025 untuk operator dan pedagang besar, sementara perusahaan mikro dan kecil harus menerapkannya mulai tanggal 30 Juni 2026.

    Walau begitu, Komisaris UE untuk Pertanian, Christophe Hansen, sejauh ini hanya menggambarkan Visi untuk Pertanian dan Pangan sebagai ‘peta jalan bersama untuk inisiatif masa depan’ tanpa menyinggung EUDR. Akan tetapi, Hansen juga menyinggung soal inisiatif pangan yang berkelanjutan.

    “Visi tersebut akan dipresentasikan dalam 100 hari pertama masa jabatan pemerintahan baru dan harus berfokus pada ‘memastikan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian dan pangan kita dalam batasan planet kita,” tulis Hansen dalam suratnya merilis Visi untuk Pertanian dan Pangan itu.

    (pgr/pgr)

  • WhatsApp Ungkap Punya 46,8 Juta Pengguna Aktif Bulanan Saluran di Uni Eropa

    WhatsApp Ungkap Punya 46,8 Juta Pengguna Aktif Bulanan Saluran di Uni Eropa

    JAKARTA – Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 24(2) Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) yang berlaku di Uni Eropa (UE), Meta merilis laporan penggunanya di negara tersebut. 

    Berdasarkan laporannya, WhatsApp mengumumkan bahwa jumlah penerima aktif bulanan rata-rata Saluran WhatsApp di Uni Eropa (UE) mencapai sekitar 46,8 juta selama periode enam bulan terakhir. 

    “Kami memperkirakan penerima aktif bulanan rata-rata Saluran WhatsApp di UE dengan mengacu pada pengguna aktif bulanan rata-rata pada layanan tersebut,” kata Meta dalam sebuah dokumen yang VOI dapatkan dari Engadget. 

    Dari data yang dihimpun dari 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, WhatsApp menyatakan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah pengguna aplikasi seluler WhatsApp yang membuka Saluran dalam kurun waktu 30 hari terakhir sejak tanggal pengukuran.

    “Untuk Saluran WhatsApp, kami mendefinisikan pengguna aktif bulanan sebagai pengguna aktif aplikasi seluler WhatsApp yang membuka Saluran dalam 30 hari terakhir sejak tanggal pengukuran,” tambahnya. 

    Laporan ini disiapkan untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang DSA yang mengharuskan platform digital besar untuk memberikan transparansi mengenai jumlah pengguna mereka. 

    Dengan data ini, regulator dan publik dapat memahami lebih baik dampak serta jangkauan platform dalam penyebaran informasi digital di wilayah Uni Eropa.

    Sebagai informasi, per 17 Februari 2024, aturan DSA berlaku untuk semua platform. Sejak akhir Agustus 2023, aturan ini telah berlaku untuk platform tertentu dengan lebih dari 45 juta pengguna di UE, yang disebut Platform daring sangat besar (VLOP) atau Mesin pencari daring sangat besar (VLOSE). 

  • Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit – Halaman all

    Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerjasama dengan FAO (Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian) akan menyusun suatu standar keberlanjutan (sustainability) global untuk minyak sawit.

    Ini sebagai upaya Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar dunia untuk membuat standar keberlanjutan global di luar Uni Eropa.

    “Kita telah berdiskusi dengan FAO untuk melakukan studi dalam rangka menyusun suatu standar sustainability untuk palm oil dan coconut oil,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno dalam sambutannya pada Konferensi Internasional RSI (Rumah Sawit Indonesia) di Medan, Rabu (19/2/2025).

    Havas mengatakan, standar keberlanjutan global yang akan disusun Indonesia dan Malaysia bersama FAO ini sebagai jawaban atas berbagai tuntutan dan tekanan khususnya dari Uni Eropa kepada industri minyak sawit.

    “Nanti kita bisa menyampaikan kepada EU bahwa kita sudah memiliki standar sustainability global di tingkat FAO. Jadi bukan hanya EU yang punya standar, tetapi juga ada standar global,” kata Havas.

    Havas yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Jerman ini mengatakan, dia sudah meminta kepada CPOPC (Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Sawit) untuk juga bisa merumuskan standar keberlanjutan global yang bisa dibawa ke tingkat FAO.

    “Sehingga kita memiliki standar keberlanjutan global dengan tingkat keberterimaan yang lebih luas,” kata Havas.

    Dalam paparannya di depan ratusan peserta Konferensi Internasional RSI, Havas juga menjelaskan alasan ditundanya pemberlakuan EUDR (Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa).

    “Uni Eropa tidak pernah menjelaskan secara terbuka alasan penundaan tersebut. Namun dari diskusi saya dengan sejumlah di Uni Eropa, ada lima alasan penundaan tersebut,” katanya.

    Kelima alasan penundaan EUDR, menurut Havas, yaitu pertama, EUDR terlalu kompleks, rigid dan detail sehingga jika diterapkan bisa menimbulkan implikasi-implikasi yang berat. Bahkan industri kayu Eropa juga keberatan dengan pemberlakuan EUDR. Kedua, karena tekanan politik di mana sekarang banyak partai kanan berkuasa di Eropa dan cenderung untuk menentang kebijakan-kebijakan yang complicated. Ketiga, karena tantangan operasional dan teknologi di mana teknologi satelit yang digunakan Uni Eropa bukanlah teknologi yang terlalu canggih.

    “Nyatanya satelit EU menggambarkan tarmac di Bandara Soekarno Hatta sebagai korban deforestasi. Bahkan ada kebun pisang yang dibaca satelit EU sebagai tropical forest. Ini jelas memberatkan dari sisi enforcement dan compliance,” kata Havas mencontohkan.

    Dua alasan lain penundaan EUDR, kata Havas, adalah alasan ekonomi dan kewajiban bagi petani (smallholders) yang menjadi eksportir untuk memenuhi standar yang diberlakukan bagi industri besar. Dan alasan kelima, karena adanya ketidaksesuaian antara EUDR dengan peraturan Uni Eropa lainnya.

  • Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pengusaha sawit berkumpul di Medan, Sumatera Utara untuk membahas regulasi terbaru Uni Eropa yang menolak kelapa sawit karena dilabeli sebagai produk perusak alam. Bagaimana realitanya?

    Seperti diketahui, kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) melarang negara-negara Uni Eropa membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Adapun komoditas yang dilabeli merusak hutan termasuk kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Kebijakan ini jelas merugikan komoditas ekspor andalan Indonesia.

    Waki Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno memaparkan bagaimana Uni Eropa kerap melontarkan tudingan tak berdasar terkait deforestasi di Indonesia. Dan tudingan ini memiliki implikasi serius yang bisa membuat komoditas ekspor andalan Indonesia tak bisa dijual di Eropa.

    “EU mengatakan mereka memiliki fasilitas satelit, namun ternyata satelit mereka mendefinisikan suatu area yang bukan hutan sebagai wilayah terdampak deforestasi, contohnya kawasan Bandara Soekarno Hatta,” ujar Arif Havas, yang hadir secar virtual di seminal internasional bertema deforestasi dan industri agrikultur, yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2025).

    Contoh lainnya, lanjut Arif, Uni Eropa pernah menuding sebuah wilayah di Sumatera sebagai hutan tropis, padahal kenyataan di lapangan wilayah tersebut adalah kebun pisang.

    Untuk menjawab tudingan tersebut, Arif menjamin bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap aspek keberlanjutan di industri pertanian dan perkebunan. Hanya saja, meski sudah melakukan banyak upaya, kampanye sustainability Indonesia belum terdengar di dunia internasional.

    “Sustainability bukan monopoli milik Eropa. Kita sudah melakukan upaya-upaya, tapi masalahnya kita kurang pandai menyampaikan ke dunia internasional.”

    Kebijakan EUDR sendiri akan diimplementasikan mulai Desember 2025. Terkait hal ini, Indonesia juga telah melayangkan surat protes resmi kepada Uni Eropa.

    Jelang implementasi EUDR, Arif menilai, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi masa depan kebijakan tersebut, salah satunya adalah penolakan Amerika Serikat dan kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

    “Jadi, sambil kita menunggu apa yang terjadi di EUDR, saya rasa Indonesia harus terus melakukan kampanye, dan kampanye yang mungkin lebih menyentuh [soal sawit],” tegasnya.

    Ketua Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi serta solusi jika pada akhirnya EUDR resmi berlaku.

    “Boleh kita tidak berdagang dengan Eropa, tapi harus ada alternatif kita dagangnya ke mana,” kata Kacuk.

    Dia juga mendesak pemerintah membenahi carut-marut inkonsistensi kebijakan dalam penetapan kawasan hutan. Pada saat pelaku usaha dan petani kelapa sawit telah berkomitmen untuk patuh dan menerapkan tata kelola yang berkelanjutan, pemerintah sendiri justru kerap menuding perkebunan sawit membabat kawasan hutan.

    “Ini akan semakin menyulitkan komoditas minyak sawit untuk menembus pasar Eropa. Orang Eropa akan bilang, lho pemerintah Indonesia sendiri kan yang mengatakan bahwa ada kebun sawit di kawasan hutan,” kata Kacuk.

    (hsy/hsy)

  • Melemahnya Penjualan Mobil Buatan Jerman di Asia Tenggara

    Melemahnya Penjualan Mobil Buatan Jerman di Asia Tenggara

    Jakarta –

    Setelah eksis cukup lama di Asia Tenggara, mobil bermerek Jerman harus menghadapi penurunan tren. Hal ini terjadi seiring dengan melonjaknya penjualan kendaraan Cina yang lebih murah dan semakin andal, tahun 2024 lalu.

    Singapura adalah pasar paling signifikan untuk mobil Jerman di Asia Tenggara. Menurut data dari Otoritas Transportasi Darat negara tersebut, pendaftaran mobil baru bermerek Jerman di tahun 2024 turun menjadi 28 persen dari 32 persen di tahun sebelumnya. Sementara itu, pendaftaran mobil baru buatan Cina tercatat meningkat menjadi 18,2 persen dari 5,9 persen di tahun 2023.

    Mobil-mobil buatan Jepang juga mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan.

    Menurut data dari Asosiasi Otomotif Malaysia, pangsa pasar BMW di Malaysia sedikit turun dari 1,5 persen menjadi 1,3 persen pada tahun 2024, Mercedes-Benz dan Volkswagen juga mencatat adanya penurunan.

    Tren penurunan ini lebih jelas terlihat di Filipina, di mana merek-merek Jerman hanya menjual beberapa ratus mobil baru setiap tahunnya. Penjualan BMW turun hampir sepertiganya, sementara Volkswagen mengalami penurunan sebesar 15 persen, menurut sebuah laporan dari konsultan lokal, AutoIndustriya.

    Thailand, pusat manufaktur otomotif di Asia Tenggara, juga mengalami penurunan penjualan mobil buatan Jerman. Namun, penurunan ini seiring dengan menyusutnya pasar otomotif Thailand, yang pada tahun 2024 jatuh ke level terendah dalam 15 tahun terakhir.

    Pergeseran pasar yang lebih luas

    Penurunan pembelian mobil bermerek Jerman di Asia Tenggara mencerminkan pergeseran global yang lebih luas. Pada Januari 2024, BMW melaporkan penurunan 2,3 persen dalam penjualan kendaraan globalnya, sementara Mercedes-Benz dan Porsche masing-masing mencatat penurunan 3 persen. Volkswagen bahkan mengalami penurunan penjualan global hingga 12%.

    Cina memimpin pergeseran tren ini, setelah memperluas ekspor kendaraannya, terutama kendaraan listrik (Electric Vehicle-EV). Pada tahun 2023, Cina mengekspor sekitar 4,7 juta mobil, jumlah yang meningkat tiga kali lipat dari tahun 2021, meski sepertiga dari mobil-mobil ini diproduksi oleh merek-merek internasional, menurut Citigroup.

    Produsen mobil Cina BYD, yang memproduksi kendaraan listrik dan plug-in hybrid, telah dengan cepat memperluas kehadirannya di Asia Tenggara. Di Singapura, BYD mengambil alih posisi Toyota sebagai merek mobil paling populer untuk pertama kalinya pada tahun 2023. Penjualannya di Filipina dilaporkan meroket sebanyak 8.900% pada periode yang sama.

    Di balik angka-angka

    Meskipun pangsa pasar mobil buatan Jerman menurun, para analis berhati-hati dalam menafsirkan angka-angka statistik. Juru bicara BMW mengatakan kepada DW bahwa penjualannya di Singapura meningkat 49% pada tahun 2024, dengan pengiriman kendaraan listrik baterai (BEV) meningkat 107%.

    Pertumbuhan ini kemungkinan besar didorong oleh skema Insentif Adopsi Awal EV oleh pemerintah Singapura, yang menawarkan potongan harga yang signifikan untuk biaya pendaftaran mobil listrik.

    Selain itu, kenaikan signifikan pembuatan Sertifikat Hak Milik Kendaraan (Certificate of Entitlement/COE) Singapura, yang merupakan dokumen yang diwajibkan untuk kepemilikan mobil, turut menguntungkan merek-merek kelas premium. Ketika biaya COE melonjak, harga mobil mewah juga meningkat, sehingga membantu BMW dan Mercedes-Benz mempertahankan pangsa pasar mereka.

    Sebaliknya, penurunan penjualan di Thailand tampaknya mencerminkan kemerosotan secara keseluruhan di industri otomotif negara ini, yang mengalami penurunan 26 persen total penjualan mobil, level terendah penjualan dalam 15 tahun terakhir.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif EU-ASEAN Business Council, mengatakan kepada DW bahwa para produsen mobil Cina menargetkan segmen massal daripada segmen mewah yang ditempati oleh merek-merek Jerman.

    “BMW dan Mercedes-Benz fokus pada segmen mewah, sedangkan merek-merek seperti Toyota dan Honda melayani segmen massal. Masuknya produsen mobil Cina sebagian besar berdampak pada merek-merek segmen massal ini,” katanya.

    Memang Toyota, merek terlaris di Asia Tenggara, dengan cepat kehilangan pijakan. Pada bulan November, Bloomberg melaporkan bahwa antara tahun 2019 dan 2024, produsen mobil Jepang mengalami penurunan pangsa pasar yang paling signifikan di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

    Produsen mobil Cina telah memanfaatkan harga yang kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Humphrey menekankan bahwa “kualitas mobil Cina sekarang sangat sebanding” mobil-mobil lainnya, dan “di sinilah harga menjadi faktor yang sangat penting.”

    Apa yang dapat dilakukan?

    Ketika produsen mobil Cina melanjutkan ekspansi agresif mereka, beberapa negara telah menerapkan tindakan balasan. Uni Eropa baru-baru ini memberlakukan tarif terhadap mobil listrik Cina, dengan alasan subsidi yang tidak adil dari pemerintah Cina yang mendistorsi persaingan internasional.

    Namun, tindakan seperti itu tidak mungkin diterapkan di Asia Tenggara, di mana produsen mobil Cina semakin melokalisasi produksinya. Pada bulan Juli 2024, BYD membuka pabrik Asia Tenggara pertamanya di Thailand senilai 470 juta Euro (492 juta Dollar) yang mampu memproduksi 150.000 kendaraan setiap tahun.

    The Economist menyatakan bahwa pabrik-pabrik di Tiongkok dapat memproduksi hampir 45 juta mobil per tahunnya – hampir setengah dari seluruh penjualan global, namun saat ini kapasitas operasinya hanyalah 60 persen.

    Kelebihan produksi ini menunjukkan bahwa dorongan ekspor Cina masih jauh dari selesai, dan Asia Tenggara akan tetap menjadi pasar yang penting di tahun-tahun mendatang.

    Produsen mobil Jerman dapat merespon hal ini dengan menyesuaikan strategi harga mereka. Baru-baru ini, beberapa merek Cina telah secara agresif memangkas harga untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun, CEO Mercedes-Benz Thailand Martin Schwenk mengatakan kepada surat kabar lokal The Nation bulan ini bahwa perusahaannya tidak akan mengikuti tren itu.

    “Jika kami membuat mobil yang terlalu agresif dalam hal harga, kami merusak merek kami,” tegasnya.

    Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, ada beberapa perkembangan positif bagi pabrikan Jerman. Anak perusahaan Volkswagen Group, Skoda Auto, mengumumkan rencana untuk menyelesaikan pembangunan pabrik perakitan kendaraan senilai 475 juta Euro di Vietnam pada awal tahun 2025. Fasilitas ini akan mampu memproduksi 120.000 kendaraan per tahun, memperkuat pijakan perusahaan tersebut di kawasan ini.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Digempur Israel Setahun Lebih, Bangun Gaza Butuh Dana Satu Triliun Rupiah

    Digempur Israel Setahun Lebih, Bangun Gaza Butuh Dana Satu Triliun Rupiah

    PIKIRAN RAKYAT – PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia mengumumkan bahwa membangun Gaza kembali membutuhkan dana lebih dari $50 juta. Hal ini disampaikan pada hari Selasa, 19 Februari 2025.

    Rinciannya yaitu $29,9 juta untuk pembangunan infrastruktur, dan $19,1 juta untuk membangun sektor pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan perdagangan.

    Pembangunan kembali ini membutuhkan waktu 10 tahun. Tiga tahun pertama pembangunan dibutuhkan dana sebesar $20 juta.

    Israel menggempur Gaza sebagai balasan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan ini menewaskan1.200 orang. Selain itu lebih dari 250 orang warga sipil Israel disandera.

    Gaza saat ini porak poranda akibat digempur Israel selama 15 bulan. Sebanyak 48.000 warga sipil Palestina tewas. Selain itu, 292.000 rumah hancur.

    Saat ini, negara Zionis ini menghentikan serangan. Sebabnya, sedang dalam perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian ini, ada juga kesepakatan pemulangan sandera yang telah dilaksanakan kedua pihak.

    Namun, Hamas menyebut Israel melanggar kesepakatan tersebut. Organisasi garis keras perjuangan Palestina ini meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar mematuhinya.

    Sementara itu, Hamas dan Israel dikabarkan akan melanjutkan tahap kedua gencatan senjata. Pembicaraan ini semula dijadwalkan tanggal 4 Februari 2025. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut pembicaraan ini akan diselenggarakan pekan ini. Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir akan menjadi mediator.

    Trump Akan Membeli Gaza?

    Sementara itu, beberapa waktu lalu, publik internasional dihebohkan oleh pernyataan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini akan membeli wilayah tersebut.

    Ia menyebut akan membangunnya kembali. Trump pun mengajak negara lain untuk berkontribusi. Wilayah ini dinamakan Riviera Timur Tengah. Sedangkan warga Palestina akan direlokasi ke tempat yang indah dan nyaman.

    Pernyataan Trump tersebut dikecam oleh komunitas internasional, termasuk juga Indonesia. Negara-negara Arab, yang juga menolaknya, mengadakan pertemuan untuk membuat rencana tandingan terhadap masa depan Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sinyal bahwa status driver ojek online (ojol) dapat diubah dari mitra aplikator menjadi pekerja. Kemnaker telah melakukan kajian dengan menggandeng pakar ahli dari beberapa universitas untuk memperkuat naik status driver ojol tersebut.

    “Sudah hampir confirm 90% sudah menganggap mereka (taksi online, ojol, kurir online) pekerja, karena sudah didukung dengan kajian, sudah ada tim pakar dari beberapa universitas yang digunakan untuk lebih membuat kami confident menyebut mereka lebih pekerja,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dari hasil kajian tersebut, Indah menerangkan ada karakteristik atasan dan bawahan dari sistem kerja driver ojol. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan potongan aplikasi yang harus membuat driver ojol menyetor pendapatan mereka.

    Selain itu, ada beberapa negara yang telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja. Di antaranya, Belanda, Kanada, Singapura, Inggris, Spanyol, dan Uni Eropa (UE).

    “Toh ada aturan yang mewajibkan aturan dipotong pendapatannya, jadi posisinya di bawah pengusaha. Dari hasil kajian itu, kami dapat masukan ada 6 negara yang sudah mengatakan mereka sebagai pekerja mitra ini semua dengan undang-undang mereka (negara), seperti Singapura, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, Uni Eropa,” terang Indah.

    Lebih lanjut, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan membahas gig workers atau kemitraan dalam persidangan mulai tahun ini hingga 2027. Indah menerangkan ILO juga telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra. Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan pengusaha aplikator agar dapat memahami tiga isu utama yang dituntut para driver ojol dari tahun ke tahun.

    “Kami terus komunikasikan dengan para pengusaha aplikator bagaimana mereka bisa memahami juga tiga isu utama yang selalu jadi tuntutan para ojol, taksol, kurol, adalah mengenai waktu kerja istirahat, termasuk cuti ketika ladies ojol sedang haid. Dan juga kepesertaan Jamsosnaker, mereka (driver ojol) minta diperlakukan sama dengan pekerja lain, ada kontribusi dari pengusaha. Ketiga, hak lain termasuk untuk hari raya, batas usia mereka bekerja,” tambah Indah.

    Pihaknya juga telah merancang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk perlindungan ojol. Indah mengklaim aturan tersebut sudah rampung dibahas di Kemnaker. Namun, aturan itu masih menemui kendala harmonisasi dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Jadi, kami sedang punyai rancangan Permenaker perlindungan ojol. Itu sudah clear di kami. Mohon dukungan karena proses harmonasiasi, karena ini masih berat proses harmonisasinya berhadapan dengan kementerian lain, di Kemenhub, Komdigi, dan Kementerian Hukum,” jelas Indah.

    (rrd/rrd)

  • Ukraina Mangkir dari Dialog Penghentian Perang yang Dihadiri Rusia dan AS di Arab Saudi – Halaman all

    Ukraina Mangkir dari Dialog Penghentian Perang yang Dihadiri Rusia dan AS di Arab Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Harapan agar konflik antara Ukraina dan Rusia berakhir sepertinya masih jauh dari realisasi.

    Hal ini terjadi setelah perwakilan Ukraina menolak untuk menghadiri perundingan damai dengan Rusia yang dijembatani oleh Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi di Riyadh pada Selasa (19/2/2025) waktu setempat.

    Hal ini dibenarkan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa tak ada satu pun perwakilan dari negaranya yang akan hadir di Riyadh.

    Zelensky mengaku juga bakal menunda kunjungan ke Arab Saudi yang direncanakan pada hari Rabu hingga bulan depan.

    Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghindari pemberian “legitimasi” terhadap pembicaraan antara Amerika Serikat dan Rusia.

    Dikutip dari Reuters, Kiev juga kembali menegaskan bahwa pembicaraan mengenai cara mengakhiri perang tidak boleh dilakukan tanpa melibatkan Ukraina.

    Sementara itu, Rusia memperkeras tuntutannya dalam pertemuan yang berlangsung selama 4,5 jam tersebut.

    Kremlin menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir keinginan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa langkah NATO yang tidak menerima Ukraina sebagai anggota “tidak cukup”. 

    Ia menekankan bahwa aliansi itu harus melakukan tindakan lebih jauh dengan mencabut janji yang diberikan pada KTT di Bucharest pada tahun 2008.

    Pada saat itu, NATO menjanjikan Ukraina bahwa mereka akan bergabung dengan organisasi tersebut pada masa mendatang, meskipun tanggalnya tidak ditentukan.

    “Jika tidak, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di benua Eropa,” sambung Maria.

    Zelenskiy secara konsisten menuntut keanggotaan NATO sebagai satu-satunya cara untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan Kiev dari tetangganya yang bersenjata nuklir.

    Sebelumnya pada tahun 1994, Ukraina telah menyerahkan senjata nuklir era Soviet sebagai imbalan atas jaminan kemerdekaan dan kedaulatan dalam batas-batas wilayahnya yang ada dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris.

    Sementara itu, AS terus menyatakan komitmennya untuk segera mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut di Ukraina dan Rusia.

    Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, mengatakan kepada wartawan di Riyadh bahwa perang harus segera berakhir secara permanen, dan hal ini akan melibatkan negosiasi terkait wilayah yang terdampak.

    “Realitas praktisnya adalah akan ada beberapa pembahasan mengenai wilayah dan juga jaminan keamanan,” ujarnya.

    AS Pastikan Bahwa Uni Eropa Bakal Terus Dilibatkan

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025) menegaskan bahwa Uni Eropa akan turut serta dalam setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Rubio sebagai tanggapan atas berbagai tudingan yang muncul sebelum AS bertemu dengan Rusia di Riyadh, Arab Saudi. 

    Rubio membantah klaim yang menyebutkan bahwa Uni Eropa tidak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina, meskipun ada rencana pertemuan antara Rusia dan Amerika Serikat di Arab Saudi dalam beberapa hari ke depan.

    Dalam wawancaranya dengan CBS, Rubio menjelaskan bahwa proses perundingan serius belum dimulai ketika kedua negara bertemu di Saudi pekan ini. Diplomat senior AS itu menambahkan bahwa Uni Eropa baru akan dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai mulai berkembang lebih lanjut.

    Rubio memastikan bahwa Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan menjadi bagian dari setiap perundingan yang bermakna. “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana,” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu bahwa Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan bahwa Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif perdagangan AS.

    “Ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Trump untuk tarif perdagangan, bahkan ketika Presiden AS mengisyaratkan bahwa tarif timbal baliknya pada mitra dagang AS baru akan dikenakan pada bulan April,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dilaporkan bahwa Uni Eropa sedang mempertimbangkan kontrol impor pada barang-barang AS tertentu. Langkah ini dinilai sebagai dapat menandai peningkatan ketegangan perdagangan dengan AS.

    Pada pekan lalu, Trump disebut telah mengenakan tarif 25 persen terhadap semua impor baja dan aluminium yang berkonsekuensi terhadap peningkatan kekhawatiran atas tindakan balasan dari negara lain.

    Seiring dengan faktor tersebut, pasar waspada terhadap suku bunga AS yang tetap tinggi untuk waktu lebih lama.

    “Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan pada hari Selasa bahwa meskipun ia tidak melihat tarif Trump menyebabkan lonjakan besar dalam inflasi, ia masih mendukung untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil untuk waktu yang lebih lama. Komentar Waller muncul setelah data minggu lalu menunjukkan inflasi AS tumbuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari,” ungkap dia.

    Investor pada pekan ini dinyatakan bakal fokus rilis rapat Federal Reserve (The Fed) bulan Januari 2025 untuk mengukur bagaimana para pembuat kebijakan telah berupaya mempertimbangkan risiko perang tarif yang lebih luas menyusul kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.

    “Data minggu lalu menunjukkan (indeks) harga konsumen AS meningkat pada laju tercepat dalam hampir 18 bulan pada bulan Januari, memperkuat pesan Fed bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melanjutkan pemotongan suku bunga di tengah meningkatnya kekhawatiran ekonomi,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 50 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.278 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.275 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.208 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup menguat ikuti mayoritas bursa kawasan Asia

    IHSG ditutup menguat ikuti mayoritas bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat ikuti mayoritas bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup naik mengikuti penguatan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 46,27 poin atau 0,62 persen ke posisi 6.873,55. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,61 poin atau 0,96 persen ke posisi 804,06.

    “Telah muncul kesadaran di kalangan negara anggota Uni Eropa bahwa mereka tidak bisa lagi terlalu tergantung pada Amerika Serikat (AS) untuk melindungi mereka, sehingga harus meningkatkan belanja pertahanan,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Perkembangan itu memperkuat pandangan bahwa emisi atau penjualan surat utang harus ditingkatkan, karena negara-negara Eropa harus menanggung biaya kesepakatan perdamaian yang langgeng antara Ukraina dan Rusia.

    Pemerintah AS telah meminta negara-negara Eropa untuk menjelaskan jaminan keamanan dan peralatan militer yang dapat mereka tawarkan kepada Ukraina untuk memastikan penyelesaian perdamaian yang langgeng.

    Meningkatkan anggaran pertahanan dan melindungi Ukraina dapat membebani negara-negara besar Eropa dengan tambahan biaya 3,1 triliun dolar AS selama 10 tahun, ke depan menurut estimasi Bloomberg Economics.

    Dari sisi moneter, The Reserve Bank of Australia (RBA) diprediksi akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan atau pertama dalam empat tahun, sebesar 25 bps menjadi 4,1 persen.

    Namun demikian, pasar tenaga kerja yang solid, belanja konsumen yang tangguh, pertumbuhan kredit yang kuat, dan nilai tukar mata uang dolar Australia yang lebih lemah dapat menjadi alasan bagi RBA untuk menahan suku bunga.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang konsumen non primer yang naik sebesar 2,08 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor keuangan yang masing-masing naik sebesar 1,56 persen dan 1,09 persen.

    Sementara itu, empat sektor menurun yaitu sektor transportasi & logistik turun paling dalam minus sebesar 0,74 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor infrastruktur yang masing-masing turun sebesar 0,66 persen dan 0,66 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu MMIX, SMIL, DATA, KEJU, dan SMKL. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni AWAN, VIVA, PACK, BHIT, dan MANG.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.220.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,25 miliar lembar saham senilai Rp12,67 triliun. Sebanyak 371 saham naik 212 saham menurun, dan 372 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 96,15 poin atau 0,25 persen ke 39.270,40, indeks Shanghai melemah 31,34 poin atau 0,93 persen ke 3.324,49, indeks Kuala Lumpur melemah 8,84 persen atau 0,56 poin ke posisi 1,582,76, indeks Straits Times menguat 2,08 poin atau 0,13 persen ke 1.584,84.

    Sumber : Antara