Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025):

    1. Zelensky Tipu Trump?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menipu Presiden AS Donald Trump. Hal ini terkait dengan potensi mineral yang ada di Ukraina, yang sempat dijadikan bahan jaminan Kyiv untuk membayar senjata yang diberikan Washington untuk perangnya dengan Rusia.

    Mengutip Russia Today, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina memiliki deposit titanium terbesar di Eropa, sementara Perdana Menteri Denis Shmigal menulis dalam sebuah opini untuk Politico bahwa lapisan tanah bawah negara itu mengandung “22 dari 30 mineral yang terdaftar sebagai penting bagi Uni Eropa.

    Namun hal ini tidaklah benar menurut anggota Verkhovna Rada Ukraina, Artyom Dmitruk. Ia menjelaskan bahwa taktik Zelensky itu menipu.

    “Ini adalah masalah di mana Zelensky sekali lagi membodohi seluruh dunia, dan, lebih khusus lagi, Donald Trump dan timnya,” kata Dmitruk.

    “Pertama, semua sumber daya ini, mineral tanah jarang, saat ini terletak di wilayah dengan pertempuran aktif. Kedua, tidak seorang pun dapat mengatakan berapa harga untuk mengekstraksi sumber daya ini,” imbuhnya.

    “Jika sumber daya berharga ini dapat ditambang dengan mudah dan dalam skala besar seperti yang dijanjikan Zelensky, dan jika itu menguntungkan, perusahaan-perusahaan di Ukraina pasti sudah mulai melakukannya sejak lama. Itu adalah kebohongan lain, lelucon lain yang coba dieksploitasi Zelensky.”

    2. Trump Bekukan Senjata ke Ukraina

    AS telah menghentikan penjualan senjata ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh anggota parlemen senior Roman Kostenko, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Pertahanan Verkhovnaya Rada.

    Washington telah menjadi sumber bantuan militer terbesar bagi Ukraina sejak meningkatnya konflik dengan Rusia pada awal tahun 2022, termasuk melalui pengiriman senjata dan peralatan serta dukungan finansial. Sebagian dari bantuan finansial tersebut telah digunakan untuk membayar produsen senjata AS untuk mendapatkan senjata baru bagi tentara Ukraina atau mengganti senjata lama yang sebelumnya disediakan.

    “Menurut informasi saya, senjata yang akan dijual telah dihentikan. Perusahaan-perusahaan yang siap mentransfer senjata ini sekarang menunggu karena belum ada keputusan (dari Washington),” kata jurnalis Natalia Moseychuk.

    Ia mengklaim bahwa penangguhan tersebut terkait dengan pemulihan hubungan yang sedang berkembang antara Washington dan Moskow, yang mengadakan negosiasi langsung pertama mereka di tingkat senior dalam tiga tahun di Arab Saudi minggu ini. Menurut Kostenko, fakta bahwa Ukraina tidak diundang ke pembicaraan tersebut telah memicu ketidakpastian di antara produsen senjata AS tentang pengiriman ke Kyiv.

    3. Potensi Perdamaian

    Gencatan senjata di Ukraina dapat dicapai tahun ini meskipun posisi kedua belah pihak ‘sangat bertentangan’. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama (HUR) Ukraina, Kirill Budanov.

    Dalam pernyataannya, Budanov menyebut potensi itu sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengingat satu pun konflik di mana pengerahan pasukan penjaga perdamaian, seperti yang sebelumnya diusulkan Inggris, terbukti efektif.

    “Ini adalah situasi yang paradoks: meskipun posisi awal kedua belah pihak sangat bertentangan, saya percaya bahwa kita akan mencapai gencatan senjata tahun ini. Berapa lama itu akan berlangsung dan seberapa efektif itu adalah pertanyaan lain,” kata Budanov kepada kantor berita Hromadske pada hari Kamis.

    Bulan lalu, laporan media menyebutkan bahwa Budanov mengatakan dalam sebuah rapat tertutup di parlemen bahwa Ukraina mungkin tidak akan bertahan kecuali perundingan dengan Rusia dimulai pada musim panas ini. HUR telah membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan yang dituduhkan itu salah dan diambil di luar konteks.

    Menurut Budanov, tidak ada kerangka kerja, selain keanggotaan NATO, yang dapat dianggap sebagai jaminan keamanan sejati bagi Ukraina. Menurutnya, semua pilihan lain harus dianggap hanya sebagai “komitmen untuk mendukung”.

    4. Putin Mesra dengan Trump soal Ukraina

    Kremlin menawarkan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertikaiannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia menuduh presiden Ukraina itu melontarkan pernyataan yang “tidak dapat diterima” tentang para pemimpin dunia.

    “Retorika Zelensky dan banyak perwakilan rezim Kyiv masih jauh dari kata memuaskan. Fakta bahwa peringkat Zelensky menurun adalah tren yang sangat jelas,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

    Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan telah mulai menghangatkan hubungan AS-Rusia yang sedang sekarat, yang jatuh ke titik terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 di bawah Joe Biden, pendahulu Trump, karena perang Moskow di Ukraina.

    Sebaliknya, hubungan Kyiv dengan Washington, yang penting untuk pertahanan medan perangnya melawan Rusia, telah mulai retak di bawah Trump. Ketegangan muncul pada potensi kesepakatan AS untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan atas keputusan AS untuk mengadakan pembicaraan dua arah dengan Rusia tentang Ukraina tanpa Kyiv.

    Zelensky pada hari Rabu menuduh Trump hidup dalam “gelembung disinformasi” setelah Trump menyebutnya “seorang diktator” dan menepis klaim Trump bahwa peringkat popularitasnya hanya 4% sebagai pernyataan yang salah. Kremlin pun mendukung Trump.

    Peskov mengatakan dia tidak ingin membahas detail angka ketika membahas popularitas Zelensky, yang menurut jajak pendapat diUkraina menunjukkan di atas 50%. Ia menuduh Ukraina menghabiskan uang pembayar pajak asing dengan cara yang tidak terkendali dan menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang dihabiskan di masa lalu.

    “Sering kali perwakilan rezim Ukraina, terutama dalam beberapa bulan terakhir, membiarkan diri mereka mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima tentang kepala negara lain,” kata Peskov, tanpa memberikan contoh.

    “Kami melihat ada perbedaan tertentu antara Washington dan Kyiv,” imbuhnya. 

    5. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS “telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina,” mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    6. AS Tolak Resolusi PBB 

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini menjadi sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas, tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    7. Good Bye Zelensky?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan kalah dari mantan panglima tertingginya, Valery Zaluzhny, dengan selisih suara yang besar jika pemilihan umum diadakan di Ukraina hari ini. Hal ini terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan The Economist.

    “Banyak orang Ukraina jelas frustrasi dengan pemimpin perang mereka,” tulis laman itu.

    “Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, Zelensky akan kalah dalam pemilihan umum mendatang sebesar 30% hingga 65% dari Valery Zaluzhny, jika mantan komandan tersebut mencalonkan diri untuk jabatan. Zaluzhny saat ini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris,” lapor media itu dikutip RT.

    The Economist lebih lanjut mengklaim bahwa, sangat kontras dengan popularitas 90% yang konon dinikmatinya selama hari-hari awal konflik pada tahun 2022, peringkat kepercayaan Zelensky mencapai titik terendah sebesar 52% bulan lalu.

    Pada hari Kamis, media Ukraina Strana UA, yang dianggap beroposisi terhadap pemerintah, mengutip survei terbaru yang dilakukan oleh Socis yang menunjukkan bahwa hanya 15,9% yang akan memilih Zelensky. Sementara Zaluzhny memperoleh dukungan dari 27,2% responden.

    (sef/sef)

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya ”cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik Ückendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Köln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. Ückendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universität di Weimar, menganggap Ückendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

  • Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jelang Pemilu Jerman, Bagaimana Cara Pendanaan Partai dan Kampanye?

    Jakarta –

    Kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum Jerman, sebuah lembaga pengawas anti-korupsi telah mendesak reformasi undang-undang pendanaan partai di Jerman yang “tidak transparan”. Seruan ini muncul di tengah sumbangan besar untuk partai AfD dan BSW – dan ketika Jerman merosot dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-15 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.

    Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh perorangan, perusahaan, atau kelompok kepada partai-partai di Jerman, atau seberapa sering sumbangan tersebut diberikan.

    Ketua Transparency International (TI) Jerman, Alexandra Herzog, melihat hal ini sebagai masalah besar: “Di Jerman, apa yang dapat diberikan seseorang kepada partai tidak dibatasi. Kami menyerukan batas atas €50.000 per donor, per tahun, per partai.”

    Dalam wawancara dengan DW, Herzog mengutip sumbangan jutaan euro baru-baru ini kepada partai sayap kanan Jerman,Alternatif untuk Jerman (AfD) dari seorang mantan pejabat partai sayap kanan Austria, Freiheitliche Partei sterreichs (FP). AfD menerima pembayaran hampir 2,35 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk mendanai poster kampanye berskala besar jelang pemilu 23 Februari.

    Sementara sumbangan dari luar Uni Eropa dibatasi hingga 1.000 euro, sumbangan dari warga negara Uni Eropa sendiri tidak dibatasi.

    Bahaya sumbangan dalam jumlah besar

    Akan tetapi, sumbangan dalam jumlah besar harus segera dilaporkan ke parlemen Jerman. Sumbangan dari mantan pejabat FP Austria ini, menurut pihak Bundestag telah sesuai dengan peraturan. Otoritas terkait juga mengatakan kepada portal berita Jerman tagesschau.de bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan penerimaan sumbangan tersebut berdasarkan informasi yang ada.

    Namun demikian, Ketua TI Jerman memperingatkan akan bahaya dari pemberian sumbangan semacam itu. “Transparansi yang tidak memadai dan sumbangan besar yang tidak terkendali – beberapa di antaranya berasal dari luar negeri – membahayakan persaingan politik yang adil dan merusak kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.”

    Sebaliknya, negara-negara seperti Finlandia dan Prancis memiliki batasan sumbangan. Perancis bahkan melarang sumbangan dana dari perusahaan. Menurut Herzog, aturan pendanaan partai di Jerman saat ini membuat Jerman lebih rentan terhadap upaya negara asing untuk memberikan pengaruhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sumbangan besar yang terus meningkat

    Tahun lalu Partai Politik Jerman mencapai rekor ‘penerima sumbangan dalam jumlah besar’ – dengan jumlah lebih dari 18,6 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah yang dilaporkan ke parlemen.

    Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) mendapat banyak sumbangan tunai setelah runtuhnya koalisi, sedang Partai Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), sebuah partai populis pendatang baru, duduk di teringkat teratas penerima sumbangan terbanyak di tahun 2024. BSW menerima 6,4 juta euro lebih banyak daripada CDU yang menerima 5,3 juta euro. Mayoritas ‘hadiah besar’ tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman. Tahun ini, sumbangan yang diterima kaum konservatif lebih unggul.

    Kurang dari seminggu sebelum pemilihan, penyelidik Austria mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki donasi untuk AfD yang berasal dari Gerhard Dingler, seorang warga negara Austriadan mantan manajer regional partai berhaluan populis sayap kanan, FP. Dingler dilaporkan telah menyumbangkan 2,35 juta euro kepada AfD untuk digunakan sebagai biaya poster-poster kampanye. Namun, menurut media seperti Der Spiegel, Standard, dan ZDF, serta Kantor Polisi Kriminal Federal dan Badan Intelijen Nasional Austria (DSN), uang tersebut berasal dari seorang pengusaha Jerman dan Dingler diduga hanya sebagai kedok. Mereka sedang menyelidiki kecurigaan adanya pendanaan partai terselubung yang dilarang keras berdasarkan undang-undang Jerman terkait partai politik.

    Jika dugaan tersebut terbukti, AfD harus membayar denda akibat pendanaan partai ilegal. Denda ini bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah sumbangan ilegal tersebut.

    Berdasarkan undang-undang pendanaan partai Jerman, partai tidak diperbolehkan menerima sumbangan anonim di atas 500 euro. Jumlah di atas 10.000 euro harus dipublikasikan dalam laporan tahunan masing-masing partai bersamaan dengan informasi pendonor.

    Presiden Parlemen Jerman harus segera diberitahu terkait sumbangan dengan nominal diatas 35.000 euro. Jumlah dan identitas donatur juga harus segera dipublikasikan di koran parlemen. TI Jerman menginginkan agar semua pemberian di atas 10.000 euro turut dipublikasikan.

    Sumber pendanaan lain: Iuran keanggotaan dan negara

    Partai-partai juga memperoleh pendapatan dari iuran keanggotaan, yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan bersih anggota. Partai Hijau, misalnya, iuran keanggotaan bulanan umumnya 1% dari pendapatan bersih.

    CDU membebankan iuran keanggotaan kepada 363.000 anggotanya antara 8 euro hingga 50 euro per bulannya sesuai dengan pendapatan mereka – sedangkan iuran keanggotaan Partai Sosial Demokrat (SPD) dimulai dari 6 euro dan hingga 300 euro perbulannya untuk anggota dengan pendapatan bersih bulanan di atas 6.000 euro.

    Partai politik di Jerman juga menerima dana dari pemerintah federal, tergantung seberapa banyak perolehan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan publik jika berhasil mendapatkan setidaknya 1% suara di tingkat negara bagian atau 0,5% suara dalam pemilihan umum Uni Eropa atau federal.

    Selain itu, partai-partai tersebut menerima 45 sen euro untuk setiap euro yang mereka terima dalam bentuk iuran keanggotaan, kontribusi dari perwakilan terpilih, dan sumbangan (hingga 3300).

    Namun, dana yang didapat partai dari negara, tidak dapat melebihi setengah pendapatan partai tersebut setiap tahunnya.

    Batas atas pendanaan negara ditetapkan setiap tahun oleh Bundestag. Pada tahun 2024, batasan tersebut tersebut naik menjadi totl 219 juta euro

    Pendanaan kampanye

    Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, Jerman tidak membedakan antara pembiayaan kampanye dan dana partai politik. Kampanye dianggap sebagai bagian dari tugas normal partai politik dan oleh karena itu termasuk dalam total anggaran partai.

    Dan tidak seperti di Amerika Serikat, di Jerman semua iklan kampanye, mulai dari papan reklame hingga iklan radio dan TV, dibatasi hingga beberapa minggu sebelum pemilihan berlangsung.

    CDU dilaporkan memiliki anggaran kampanye tertinggi di antara semua partai, yakni sebesar 28 juta euro, kata seorang juru bicara kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembiayaan pemilu di Amerika Serikat. Pengeluaran pemilu di AS periode 2020-2024 diperkirakan antara 10 hingga 15 miliar dolar.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Porak-poranda Digempur Israel, Gaza Butuh Rp 867 T untuk Pulih

    Porak-poranda Digempur Israel, Gaza Butuh Rp 867 T untuk Pulih

    Jakarta –

    Upaya rekonstruksi Gaza diperkirakan butuh dana lebih dari US$ 50 miliar atau sekitar Rp 815 triliun (kurs Rp 16.300). Seperti diketahui, wilayah Gaza telah dibombardir tentara Israel selama 15 bulan sejak 2023.

    Angka US$ 50 miliar merupakan perhitungan baru dari PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Angka tersebut muncul di tengah rencana negara-negara Arab memulihkan Gaza sebagai alternatif atas opsi pengungsian massal 2 juta penduduk yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Laporan penilaian kerusakan dan kebutuhan cepat sementara Gaza & Tepi Barat, yang diterbitkan pada hari Selasa, menghitung bahwa perang Israel di Gaza menyebabkan kehancuran sebesar US$ 49 miliar antara 8 Oktober 2023 dan 8 Oktober 2024.

    Kini, para peneliti menyimpulkan bahwa kebutuhan dana untuk pemulihan dan rekonstruksi wilayah Palestina selama 10 tahun ke depan tembus US$ 53,2 miliar atau Rp 867,16 triliun. Sekitar US$ 20 miliar dari jumlah itu dibutuhkan untuk tiga tahun pertama saja.

    “Pendanaan akan memerlukan koalisi donor yang luas, instrumen pendanaan yang beragam, sumber daya sektor swasta, dan perbaikan yang signifikan dalam penyampaian materi rekonstruksi ke Gaza pada periode pasca-konflik,” demikian isi laporan bersama tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (21/2/2025).

    Lalu sekitar US$ 29,9 miliar dibutuhkan untuk perbaikan bangunan rusak dan infrastruktur penting lainnya. Sementara dana untuk mengisi kembali persediaan perumahan yang hancur di Gaza sekitar US$ 15,2 miliar.

    Perumahan adalah sektor yang paling menderita selama serangan Israel selama 15 bulan di wilayah tersebut. Laporan itu memperkirakan perumahan menyumbang 53 persen dari total kehancuran yang ditimbulkan oleh pasukan Israel di Gaza, dengan lebih dari 292.000 rumah hancur atau rusak.

    Kemudian dana sebesar US$ 19,1 miliar lainnya diperlukan untuk mengganti kerugian sosial dan ekonomi akibat kerusakan parah pada sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri di Gaza.

    Lalu 95 persen rumah sakit di Gaza kini tidak berfungsi, sementara perekonomian lokal kontraksi sebesar 83 persen. Pembersihan persenjataan yang belum meledak dan pemindahan jutaan ton puing selama bertahun-tahun juga akan dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi.

    (ily/rrd)

  • Tanah Jarang Ukraina, Harta Karun yang Ingin Dikuasai Trump

    Tanah Jarang Ukraina, Harta Karun yang Ingin Dikuasai Trump

    Jakarta –

    Sebagai imbalan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina, Presiden Donald Trump meminta Ukraina memberikan akses ke sumber daya alam termasuk mineral tanah jarang Ukraina. Namun sejauh ini, presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy masih menolak menandatangani kesepakatan karena dinilai berat sebelah.

    Ukraina punya cadangan mineral penting sangat besar, dipakai di industri dirgantara, pertahanan, dan nuklir. Pemerintahan Trump tampak tertarik mengaksesnya guna mengurangi ketergantungan pada China. Tetapi Zelenskyy mengatakan eksploitasi apa pun harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina untuk menghalangi agresi Rusia di masa mendatang.

    Saat ini, Pemerintah AS terus mendesak Ukraina menandatanganinya. “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes.

    Secara keseluruhan, proposal itu mungkin akan membuat Washington memiliki sumber daya alam senilai USD 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Adapun tiga sumber mengatakan ke Reuters bahwa AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Mineral tanah jarang Ukraina

    Ada beberapa logam dan bahan baku yang amat dibutuhkan untuk produksi produk berteknologi tinggi, khususnya terkait dengan transisi energi hijau, tapi juga elektronik konsumen, infrastruktur kecerdasan buatan, dan senjata.

    Desakan untuk mengatasi kerusakan iklim dan mengurangi bahan bakar fosil memicu permintaan mineral transisi energi seperti kobalt, tembaga, litium, dan nikel, yang berguna untuk elektrifikasi transportasi dan pembuatan turbin angin. Mineral yang sama dan lainnya juga dipakai membuat ponsel, pusat data AI, dan senjata seperti pesawat tempur F-35.

    Unsur tanah jarang sendiri adalah 17 mineral penting yang sangat diperlukan untuk ponsel, kendaraan listrik, sistem kendali rudal, dan aplikasi elektronik, industri, dan energi lainnya. Meski namanya demikian, sebagian besar unsur tanah jarang tidak terlalu langka, tapi ekstraksi dan pemurniannya sangat sulit dan sangat merusak lingkungan. Maka produksinya terkonsentrasi di sangat sedikit tempat, terutama China .

    REE (rare earth element) meliputi europium yang digunakan dalam kendali pembangkit listrik tenaga nuklir, disprosium, gandolinium, dan praseodimium, yang digunakan dalam magnet di telepon seluler, dan gadolinium, holmium, dan iterbium, yang digunakan dalam laser dan lain-lain.

    Sebuah artikel tahun 2022 oleh kepala Asosiasi Geolog Ukraina, Hanna Liventseva, mengklaim negaranya memiliki sekitar 5% sumber daya mineral dunia. Menurut data Ukraina, negara tersebut memiliki endapan 22 dari 34 mineral yang diidentifikasi sebagai penting oleh Uni Eropa, termasuk tanah jarang seperti lantanum, cerium, neodymium, erbium, dan yttrium.

    Sebelum pecahnya perang dengan Rusia, Ukraina pemasok utama titanium, memproduksi sekitar 7% dari produksi global pada tahun 2019. Negara tersebut juga mengklaim memiliki 500.000 ton cadangan litium dan seperlima dari grafit dunia, komponen penting pembangkit listrik tenaga nuklir.

    Namun karena Rusia yang menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, sebagian besar cadangan ini telah hilang. Menurut perkiraan, hingga 40% sumber daya logam Ukraina berada di bawah pendudukan Rusia. Pasukan Rusia juga menduduki sedikitnya dua deposit litium Ukraina, satu di Donetsk dan satu lagi di Zaporizhzhia.

    (fyk/rns)

  • Tanpa AS, Menlu Negara G20 Bertemu di Afsel di tengah Ancaman Perang Dagang

    Tanpa AS, Menlu Negara G20 Bertemu di Afsel di tengah Ancaman Perang Dagang

    JAKARTA – Para menteri luar negeri dari negara-negara ekonomi utama G20 bertemu di Afrika Selatan pada Kamis.

    Pertemuan terjadi di tengah ketegangan antara anggota mengenai perang Ukraina, perselisihan perdagangan dan diplomat utama AS yang menjauh karena perselisihan dengan tuan rumah.

    Negara-negara G20 yang mewakili sekitar 85% PDB global dan tiga-perempat perdagangan, seringkali kesulitan untuk mencapai kesepakatan.

    Namun keretakan geopolitik sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah menjadikannya lebih terpecah dibandingkan sebelumnya.

    Perselisihan ini meningkat sejak Presiden Donald Trump menjabat sebulan lalu dan menerapkan perubahan cepat dalam kebijakan perdagangan dan luar negeri Washington.

    “Ketegangan geopolitik dan meningkatnya intoleransi, konflik dan peran mengancam hidup berdampingan secara global yang sudah rapuh,” kata Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, yang memegang jabatan presiden bergilir kelompok tersebut, dalam pidato pembukaan pertemuan dilansir Reuters, Kamis, 20 Februar.

    Afrika Selatan menilai pertemuan G20 yang pertama di benua ini sebagai peluang untuk mengajak negara-negara kaya agar memperhatikan kekhawatiran negara-negara miskin – memburuknya kesenjangan, tidak memadainya tindakan negara-negara kaya terhadap perubahan iklim, dan sistem keuangan yang lebih memihak bank investasi dibandingkan debitur negara miskin.

    “Mereka yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim, Anda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung mereka yang paling tidak bertanggung jawab,” kata Ramaphosa.

    Dia juga menyerukan “keberlanjutan utang bagi negara-negara berpenghasilan rendah.”

    Amerika Serikat tidak hadir. Menteri Luar Negeri Marco Rubio awal bulan ini menolak agenda “keberagaman, kesetaraan dan inklusi” yang telah disepakati sebelumnya dengan alasan “sangat buruk”.

    Kemudian Trump menghentikan bantuan AS ke Afrika Selatan karena perselisihan ideologis dengan upaya Afrika Selatan untuk memperbaiki ketidakadilan rasial yang bersejarah dalam kepemilikan tanah – dan atas kasus genosida terhadap sekutu AS, Israel, di Mahkamah Internasional.

    Pertemuan tersebut terjadi ketika Trump telah mengubah kebijakan solidaritas AS dengan Ukraina ketika ia berupaya menjadi perantara perdamaian dalam perangnya dengan Rusia.

    Dia menyalahkan Presiden Volodymyr Zelenskiy atas konflik tersebut, dan mengesampingkan sekutu NATO dalam mengakhiri kampanye untuk mengisolasi Rusia.

    “Sebagai G20 kita harus terus mengadvokasi solusi diplomatik terhadap konflik,” sambung Ramaphosa yang menolak tekanan untuk mengisolasi Rusia atas invasi tersebut.

    Absennya AS merupakan peluang bagi China, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, untuk memperluas pengaruhnya.

    Upaya-upaya yang dilakukan Beijing biasanya terfokus pada negara-negara Selatan, namun Tiongkok dengan cepat berupaya memanfaatkan celah yang ada dalam aliansi transatlantik tersebut.

    Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan pada hari Senin hubungan Tiongkok-Uni Eropa yang “sehat dan stabil” sangat dibutuhkan saat ini dibandingkan sebelumnya.

  • BKSAP DPR dukung aksesi Indonesia ke OECD

    BKSAP DPR dukung aksesi Indonesia ke OECD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan dukungan penuh BKSAP DPR RI terhadap proses bergabung (aksesi) Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Kami di DPR RI juga ingin menegaskan kembali dukungan kami dalam pelaksanaan Peta Jalan Aksesi Indonesia. Kami menyadari bahwa DPR RI sebagai parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam aksesi ini. Terutama, dalam perumusan peraturan dan kerangka legislative yang selaras dengan rekomendasi OECD dan agenda serta kapasitas nasional kami,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan dalam sambutannya kepada Ketua Komite Urusan Luar Negeri (AFET) Parlemen Eropa David Mc Allister di Gedung Parlemen Eropa, Strasbourg, Perancis.

    Untuk itu, dia berharap pertemuan dan dialog dengan parlemen Eropa, khususnya AFET, dapat membantu mendorong proses aksesi tersebut.

    Dia juga menyampaikan bahwa sebagai mitra konstruktif pemerintah, sudah sewajarnya parlemen dilibatkan sejak awal proses aksesi, khususnya dalam merumuskan legislasi yang diperlukan.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga, Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo, Anggota BKSAP Jazuli Juwaini, serta Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa Andri Hadi.

    Adapun pertemuan dan dialog BKSAP DPR dengan parlemen Eropa, khususnya AFET, dalam rangka bertukar pikiran dan mempelajari praktik dan pengalaman terbaik dari proses aksesi di setiap negara.

    Diketahui, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD, pascadisetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia yang secara resmi diserahterimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024.

    Selain tengah aksesi dengan OECD, Indonesia juga bergabung dengan blok ekonomi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kyiv, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti.

    Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Kamis (19/2/2025):

    1. Putin Buka Suara soal Pertemuan AS-Rusia

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan diskusi itu sebagai awalan perdamaian yang baik. Meski belum menghasilkan perjanjian konkret, Putin menyebut pertemuan keduanya membuka kembali keran kerja sama AS-Rusia di berbagai konflik seperti Ukraina dan Timur Tengah.

    “Saya mengidentifikasi beberapa bidang yang berpotensi menjadi kepentingan bersama bagi Moskow dan Washington, termasuk kerja sama di Timur Tengah, khususnya mengenai konflik Israel-Palestina dan situasi di Suriah, serta kolaborasi ekonomi, upaya bersama di pasar energi internasional, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun konflik yang sedang berlangsung di Ukraina tetap menjadi fokus utama bagi kedua negara,” ujarnya dikutip Russia Today (RT).

    Putin juga mengalamatkan pernyataan keras kepada sejumlah negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merasa terganggu karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait perang Moskow dan Kyiv. Menurutnya, pembicaraan itu hanya membahas hubungan AS dan Rusia.

    “Apakah ada yang ingin bertindak sebagai perantara antara Rusia dan AS? Tuntutan seperti itu berlebihan. Membangun kembali kepercayaan antara Rusia dan AS sangat penting untuk mengatasi sejumlah masalah mendesak, termasuk menyelesaikan konflik Ukraina,” tambahnya.

    2. Trump Sebut Zelensky Diktator

    Sindiran keras juga dialamatkan Presiden AS Donald Trump. Presiden yang baru dilantik 20 Januari lalu itu bahkan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator karena Zelensky tidak dipilih secara demokratis kembali untuk menjadi presiden. Diketahui, pemilihan umum di Ukraina ditunda karena perang.

    “Zelensky membujuk AS untuk menghabiskan US$ 350 miliar dolar, untuk terlibat dalam perang yang tidak dapat dimenangkan. Zelensky menolak untuk menyelenggarakan pemilu, posisinya sangat rendah dalam jajak pendapat Ukraina. Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara lagi,” kata Trump memperingatkan presiden Ukraina itu di akun X resminya.

    Di kesempatan yang berbeda, Trump juga mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina itu seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    3. Ukraina Kritis

    Kemajuan di medan perang kembali didapatkan oleh Rusia. Putin mengatakan Rusia telah memasuki Wilayah Sumy di timur laut Ukraina untuk pertama kalinya sejak 2022.

    Berbicara singkat tentang situasi medan perang dengan wartawan di St. Petersburg, Putin menyebut pada Rabu dini hari, para prajurit dari Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 “melintasi perbatasan antara Federasi Rusia dan Ukraina dan memasuki wilayah musuh.”

    “Pasukan kami melakukan serangan di semua bagian garis depan,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengunggah video rudal balistik Iskander yang menghantam posisi artileri Ukraina di Wilayah Sumy. Selain itu, ada juga rekaman prajurit infanteri Angkatan Laut Rusia yang menerbangkan pesawat nirawak kamikaze ke parit yang diisi tentara Kyiv.

    4. Trump Sebut Dirinya ‘Juru Selamat’ PD 3

    Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa kemenangan elektoralnya sangat penting dalam mencegah Perang Dunia III (PD3). Ia mengklaim bahwa jika mantan Wakil Presiden Kamala Harris terpilih November lalu, konflik global akan muncul dalam waktu satu tahun.

    Trump menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu. Ia mengatakan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya.

    “Tidak ada keuntungan bagi siapa pun dalam Perang Dunia III, dan Anda tidak begitu jauh darinya,” kata Trump kepada hadirin. “Jika kita memiliki pemerintahan ini selama satu tahun lagi, Anda akan berada dalam Perang Dunia III, dan sekarang itu tidak akan terjadi.”

    5. Zelensky Tuding Trump

    Presiden Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah melempar kampanye disinformasi terhadapnya. Hal ini terjadi setelah Trump mengklaim tingkat penerimaan terhadap Zelensky sangat rendah, hingga 4%.

    Dalam pernyataannya, Zelensky mengutip jajak pendapat Ukraina sebagai bukti yang bertentangan dengan skeptisisme Trump tentang tingkat dukungan publik yang dinikmatinya.

    “Pejabat Ukraina menyadari disinformasi ini dan menyadari bahwa itu berasal dari Rusia. Saya menekankan jika ada yang ingin menggantikan saya sekarang, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    6. Kremlin Bahas Pertemuan Trump-Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump, dapat bertemu pada akhir Februari. Hal ini dikatakan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam pernyataannya, ia menyebut masih ada kendala yang harus diselesaikan mengenai pengaturan pertemuan, yang mungkin memakan waktu lebih lama.

    “Kedua pemimpin itu bisa bertemu bulan ini. Mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk mengatur pertemuan tatap muka pertama antara presiden Rusia dan AS sejak 2021, mungkin. Atau mungkin tidak,” kata Peskov.

    7. Warga Eropa Teriak

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu.

    Dan dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara, termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota.

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya

    (sef/sef)

  • Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara di Eropa yang bermitra dengan Ukraina menjalin persatuan dalam situasi perang dengan Rusia.

    Mereka menyatakan akan terus mendukung Ukraina dan memikul tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan di Eropa.

    Demikian dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan darurat dengan mitranya di Uni Eropa dan Kanada, Islandia, serta Norwegia.

    “Kami mendukung Ukraina dan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Ini adalah kepentingan mendasar Prancis dan saya adalah penjaminnya,” tulis Presiden Prancis di  X pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Ia menekankan, Prancis dan mitra-mitranya memiliki pandangan yang sama dengan Presiden AS Donald Trump dalam mengakhiri perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.

    Dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian, mitra Eropa akan terus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

    Ukraina harus selalu diikutsertakan, dan hak-haknya harus dihormati.
    Perdamaian harus abadi dan disertai dengan jaminan yang kuat dan dapat dipercaya.
    Kekhawatiran keamanan orang Eropa harus diperhitungkan.

    “Kami yakin akan perlunya meningkatkan anggaran dan kemampuan pertahanan dan keamanan kami untuk Eropa dan masing-masing negara kami. Keputusan akan diambil dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” tambahnya.

    Macron mengadakan pertemuan setelah utusan khusus Presiden AS untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan, AS tidak menganggap Eropa sebagai mitra di meja perundingan  untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), Presiden Prancis mengadakan pertemuan darurat yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara utama Uni Eropa dan Inggris – totalnya delapan negara – bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO dan pejabat senior Uni Eropa.

    Menlu AS Membantah

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025), menegaskan Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku, komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah, mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu, Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan, Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Ada Kabar Baik Perang Dagang AS-China dari Trump & Xi Jinping

    Ada Kabar Baik Perang Dagang AS-China dari Trump & Xi Jinping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan dagang dengan China. Hal ini terjadi setelah presiden Partai Republik itu telah menjatuhkan tarif 10% terhadap produk Negeri Tirai Bambu yang masuk ke wilayahnya.

    Mengutip AFP, Trump memberikan isyarat ini dengan merujuk kembali kesepakatan antara Washington dan Beijing, yang pernah tercipta 2020 lalu. Menurutnya, kesepakatan ini dapat diperbaharui dalam waktu dekat.

    “Pada tahun 2020, AS telah menyetujui kesepakatan dagang besar dengan China dan kesepakatan baru mungkin (dilakukan),” ujarnya, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Satu bulan memasuki masa jabatan keduanya, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif besar-besaran pada sekutu dan musuh. Ia menargetkan China serta negara-negara tetangga Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa.

    Pada awal Februari, ia mengenakan bea masuk tambahan sebesar 10% pada semua produk yang diimpor dari China. Ia juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 25% pada semua mobil impor, dan bea masuk yang sama atau lebih tinggi pada farmasi dan semikonduktor saat ia meningkatkan tekanan pada beberapa mitra dagang AS terbesar.

    Trump juga awalnya mengumumkan tarif sebesar 25% untuk semua impor Kanada dan Meksiko, sebelum berbalik arah beberapa jam sebelum tarif tersebut mulai berlaku dengan memberikan penangguhan selama satu bulan pada prinsipnya hingga 1 Maret. Dan, dia menandatangani perintah eksekutif minggu lalu yang memberlakukan tarif baru sebesar 25% untuk baja dan aluminium, yang akan mulai berlaku pada 12 Maret mendatang.

    (sef/sef)