Negara: Uni Eropa

  • Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pilu Warga Korut Bertahun-tahun Kerja Paksa di Kapal China

    Pyongyang

    Laporan terbaru menyebut sejumlah warga Korea Utara (Korut) bertahun-tahun menjalani kerja paksa di kapal-kapal penangkap ikan berbendera China, tanpa menyentuh daratan selama satu dekade. Warga Korut juga disebut menghadapi penganiayaan verbal dan fisik serta mengalami kondisi yang keras.

    Environmental Justice Foundation (EJF) yang berbasis di London, Inggris, seperti dilansir AFP, Senin (24/2/2024), menuduh adanya pelanggaran luas terhadap para pekerja Korut di laut, yang juga merupakan pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang dijeratkan terhadap Pyongyang.

    “Warga Korea Utara yang berada di kapal tersebut dipaksa bekerja selama 10 tahun di laut — dalam beberapa kasus tanpa pernah menginjakkan kaki di daratan,” sebut laporan EJF tersebut.

    “Hal ini merupakan kerja paksa dalam skala yang jauh melebihi apa yang terjadi dalam industri perikanan global yang sudah penuh dengan penganiayaan,” imbuh laporan tersebut.

    Laporan EJF ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari selusin awak kapal asal Indonesia dan Filipina yang pernah bekerja di kapal-kapal pencari tuna berbendera China di Samudra Hindia antara tahun 2019 hingga tahun 2024.

    “Mereka tidak berkomunikasi dengan istri mereka atau orang lain saat berada di laut karena mereka tidak diperbolehkan membawa telepon seluler,” tutur salah satu awak kapal yang dikutip EJF dalam laporannya.

    Beberapa awak kapal lainnya mengatakan bahwa sejumlah warga Korut telah bekerja di kapal tersebut selama “tujuh tahun, atau delapan tahun”, dan warga-warga Korut itu “tidak diberi izin untuk pulang oleh pemerintah mereka”.

    Laporan EJF itu juga menyebut bahwa kapal-kapal yang membawa warga Korut terlibat dalam penangkapan perburuan sirip hiu dan penangkapan hewan laut besar, seperti lumba-lumba, dan berpotensi memasok pasar-pasar di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan.

    “Dampak dari situasi ini terasa di seluruh dunia: ikan yang ditangkap oleh tenaga kerja ilegal ini mencapai pasar makanan laut di seluruh dunia,” sebut CEO dan pendiri EJF, Steve Trent, dalam pernyataannya.

    “China menanggung beban terberat, namun ketika produk-produk yang tercemar oleh perbudakan modern berakhir di piring kita, jelas bahwa negara-negara pemegang bendera asal kapal itu dan regulatornya harus mengambil tanggung jawab penuh,” tegasnya.

    Saat dimintai tanggapan, otoritas China mengatakan pihaknya “tidak mengetahui” mengenai kasus spesifik tersebut.

    “China selalu mengharuskan aktivitas penangkapan ikan di lepas pantainya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, serta ketentuan hukum internasional yang relevan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

    “Kerja sama antara China dan Korea Utara dilakukan sesuai dengan kerangka hukum internasional,” sebut Lin.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AfD Cetak Rekor Suara, Tapi Masih Dijegal dari Kekuasaan

    AfD Cetak Rekor Suara, Tapi Masih Dijegal dari Kekuasaan

    Jakarta

    Pemilu Jerman 2025 menjadi hari bersejarah bagi partai Alternatif untuk Jerman (AfD). Pasalnya, 12 tahun setelah partai sayap kanan didirikan, partai ini telah menjadi kekuatan politik terbesar kedua di Jerman.

    Dengan perolehan sekitar 20% suara, partai ini meraih hampir dua kali lipat dari hasil pemilu Jerman terakhir pada tahun 2021. Di Jerman timur, partai ini bahkan menjadi kekuatan politik terkuat.

    Pada malam pemilihan, kandidat utama AfD, Alice Weidel, menekankan kembali bahwa partainya bersedia berkoalisi dengan aliansi kanan-tengah yang menang, yaitu Uni Kristen Demokrat (CDU) dan partai saudaranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU).

    Pada saat yang sama, ia mengecam pemimpin CDU dan kemungkinan kanselir berikutnya, Friedrich Merz.

    Merujuk pada janji Merz yang dibuat beberapa tahun lalu untuk mengurangi separuh perolehan suara AfD, Weidel mengatakan kepada para pendukungnya: “Mereka ingin membagi dua kami, tetapi yang terjadi justru sebaliknya!”

    AfD telah berhasil membentuk wacana politik selama kampanye pemilu di Jerman dengan retorika anti imigrasi, menyerukan agar perbatasan Jerman ditutup bagi para pengungsi dan pencari suaka.

    Dukungan dari Musk dan Vance

    Miliarder AS dan orang kepercayaan Trump, Elon Musk, menjadi berita utama di Jerman selama kampanye pemilihan umum ketika ia secara aktif mendukung AfD. Dia bergabung dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, yang juga mendukung partai tersebut.

    AfD diklasifikasikan oleh otoritas keamanan Jerman sebagai ekstremis sayap kanan, dengan beberapa cabang dan anggota partai yang diawasi oleh badan intelijen dalam negeri.

    Klasifikasi ini dipicu oleh berbagai pernyataan pejabat partai AfD, misalnya, mempertanyakan apakah orang Jerman dengan latar belakang imigrasi harus menikmati hak yang sama.

    Beberapa pejabat AfD juga berada di bawah pengawasan karena menggunakan slogan dan simbol terlarang dari era Nazi. Salah satu tokoh terkemuka partai, pemimpin AfD di negara bagian Thuringian, Björn Höcke, dihukum dua kali pada tahun 2024 karena menggunakan slogan terlarang dari paramiliter Hitler, Sturmabteilung, SA.

    Pada pekan menjelang pemilihan umum, ratusan ribu orang di Jerman memprotes AfD. Kebangkitan partai ini dianggap sebagai bahaya bagi demokrasi dan para migran di negara tersebut.

    AfD masih dianggap sebagai partai paria

    Terlepas dari kesuksesan pemilihannya, hasil AfD tidak sesuai dengan harapan partai itu sendiri. Banyak anggota partai yang diam-diam berharap untuk bisa bersaing ketat dengan CDU atau bahkan menjadi yang pertama. Pesta malam pemilihan AfD sedikit kurang meriah meskipun mereka meraih kemenangan dalam pemilu.

    Tidak ada opsi baru untuk AfD.

    Dalam debat di televisi pasca pemilu dengan kandidat dari partai-partai utama, Merz mengulangi penolakannya terhadap AfD sebagai mitra koalisi yang potensial.

    “Anda dapat mengulurkan tangan Anda sebanyak yang Anda suka, kami tidak akan mengejar kebijakan yang salah untuk negara ini,” katanya.

    Merz mengutip perbedaan kebijakan luar negeri dan keamanan sebagai alasan utama untuk menolak kerja sama dengan AfD.

    Partai sayap kanan tersebut menyerukan agar Jerman keluar dari Uni Eropa, kembali ke mata uang nasional, dan mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina.

    Menanggapi Weidel secara langsung, Merz mengatakan: “Anda menginginkan kebalikan dari apa yang kami inginkan dan itulah alasan mengapa tidak akan ada kerja sama.”

    Sementara itu, Alice Weidel telah memproyeksikan dirinya untuk menjadi calon kanselir partainya pada pemilihan berikutnya di tahun 2029.

    “Kami akan menyalip CDU/CSU. Dan kemudian kita akan mendapatkan mandat untuk memerintah,” kata Weidel di saluran televisi milik partai.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan memorandum  yang mengusulkan pemberlakuan tarif impor terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak pada perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix dan lain sebagainya.

    Memorandum tersebut menyebutkan bahwa pajak layanan digital (DST) diperkenalkan untuk mengalihkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan teknologi di satu negara untuk diklaim di negara lain.

    Dalam memorandum, Trump menegaskan AS tidak akan membiarkan perusahaan dan pekerja Amerika serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS dikompromikan oleh kebijakan sepihak dan anti-persaingan dari pemerintah asing.

    Memo tersebut juga meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Bisnis Amerika tidak akan lagi menopang ekonomi asing yang gagal melalui denda dan pajak pemerasan,” kata Trump, dilansir dari Register, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, penentangan Trump terhadap DST bukan hal baru. Pemerintahan Biden sebelumnya juga menganggap pajak ini tidak proporsional terhadap bisnis AS dan pernah mengancam tarif 25%. Beberapa negara seperti Inggris, Eropa, dan India akhirnya mencabut pajak tersebut.

    Tujuan akhir administrasi Trump adalah pengenakan pajak Big Tech hanya boleh dilakukan oleh AS—negara yang sendiri kesulitan memungut pajak dari perusahaan teknologinya akibat skema penghematan pajak yang dirancang OECD.

    Diketahui, Netflix sering menjadi contoh kasus kebutuhan pajak ini, karena banyak pelanggan globalnya membayar langganan melalui entitas di Belanda.

    Pemerintah berbagai negara berargumen bahwa praktik ini tidak tepat karena Netflix menjual layanan ke warga mereka yang mengonsumsi konten di wilayah yurisdiksi mereka, sehingga seharusnya dikenakan pajak seperti aktivitas ekonomi lokal.

    Alasan lain penerapan DST adalah skema pajak Netflix di Belanda dan struktur serupa yang digunakan perusahaan teknologi lain dianggap sebagai upaya legal namun sinis untuk menekan tagihan pajak jauh di bawah tingkat yang dibayar perusahaan lokal.

    Sementara itu, Bloomberg melaporkan pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat.

    Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih.

  • Menlu Sugiono Ajak Belanda Dukung Program Prioritas Pemerintah Indonesia

    Menlu Sugiono Ajak Belanda Dukung Program Prioritas Pemerintah Indonesia

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu Perdana Menteri Belanda Dick Schoof dan Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp di Den Haaq saat melakukan kunjungan ke negara tersebut pada 21-22 Februari.

    Melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Ahad, Sugiono menegaskan kembali posisi Belanda sebagai mitra penting Indonesia di Eropa.

    “Sebagai mitra kunci di Uni Eropa, Indonesia berharap dapat terus memperkuat kemitraan komprehensifnya dengan Belanda,” katanya dikutip Antara.

    Sugiono menjelaskan berbagai program prioritas Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi dan peningkatan kapasitas SDM dan mengajak Belanda untuk berpartisipasi dan mendukung berbagai program strategis tersebut.

    Pada pertemuan dengan PM Dick Schoof, Sugiono mengangkat potensi kerja sama untuk membantu peningkatan produktivitas nelayan Indonesia.

    Sementara itu, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belanda menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia, terutama di sektor bisnis dan menyatakan dukungan terhadap program prioritas di antaranya penguatan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.

    Terkait kinerja Kemitraan Komprehensif Indonesia-Belanda, kedua Menlu sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Plan of Action Implementasi Kemitraan Komprehensif yang akan berakhir pada Desember 2025 dan merumuskan strategi ke depannya.

    Selain membahas isu bilateral, kedua pihak juga membahas isu-isu penting di kawasan khususnya mengenai Ukraina, Indo Pasifik, dan BRICS.

    PM Belanda menggarisbawahi perlunya Indonesia dan Belanda menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Pasifik.

    Senada dengan pernyataan tersebut, Sugiono mengajak Uni Eropa untuk meningkatkan kehadirannya di Indo Pasifik, khususnya di bidang ekonomi demi terciptanya keseimbangan dan kemakmuran di kawasan.

    Mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS, Sugiono menjelaskan harapan Indonesia untuk menjadi jembatan antara negara berkembang dan negara maju, serta antara BRICS dan Asia Tenggara.

    Seusai melakukan kunjungan ke Belanda, Menlu akan bertolak menuju Jenewa, Swiss, untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang ke-58 Dewan HAM dan Konferensi Perlucutan Senjata.

  • Eksportir Wajib Tahu, Uni Eropa Berlakukan Sistem Kontrol Impor ICS2

    Eksportir Wajib Tahu, Uni Eropa Berlakukan Sistem Kontrol Impor ICS2

    Jakarta

    Uni Eropa mewajibkan para eksportir yang mengirim barang ke/melalui wilayahnya menyampaikan Pernyataan Ringkasan Entri (Entry Summary Declaration/ENS) yang lengkap dan akurat sebelum kedatangan barang. Kebijakan ini tentu berlaku juga untuk para eksportir asal Indonesia yang mengirimkan barangnya ke Benua Biru.

    Kebijakan ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa (ICS2), yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan barang yang masuk ke Uni Eropa dengan memberlakukan proses bea cukai terstandardisasi dan pra-kedatangan untuk semua moda transportasi.

    Sehingga ICS2 memungkinkan pihak otoritas bea cukai menilai risiko barang yang masuk secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Uni Eropa dalam mencegah dan menangani pelanggaran bea cukai.

    Sebelumnya kebijakan ICS ini hanya berlaku untuk pengiriman barang jalur udara serta jalur laut dan sungai, namun sekarang termasuk untuk jalur darat dan kereta api. Pada akhirnya hal ini akan memastikan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan terjamin.

    Dengan begitu perusahaan angkutan darat dan kereta api harus memberikan data barang yang dikirim menuju atau melalui Uni Eropa sebelum kedatangan melalui ENS yang lengkap, direncanakan mulai berlaku 1 April 2025.

    Kewajiban ini juga berlaku bagi penyedia layanan pos dan kurir yang mengangkut barang menggunakan moda transportasi darat dan kereta api, serta pihak lain seperti penyedia jasa logistik. Dalam situasi tertentu, penerima barang terakhir di Uni Eropa juga harus mengirimkan data ENS ke ICS2.

    “Barang dapat ditahan di perbatasan Uni Eropa oleh otoritas bea cukai apabila pelaku usaha tidak tepat waktu memenuhi persyaratan ICS2,” tulisnya dikutip dari laman resmi, Minggu (23/2/2025).

    Operator ekonomi yang merasa belum siap menerapkan ICS2 harus mengajukan periode penerapan yang baru paling lambat pada 1 Maret 2025, dengan menghubungi Bagian Layanan Nasional Negara Anggota Uni Eropa (Otoritas Kepabeanan Nasional) tempat nomor EORI terdaftar. Periode penerapan yang baru hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan.

    Untuk memenuhi persyaratan ICS2, perusahaan yang terkena dampak harus memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari pelanggan, memperbarui sistem IT dan proses operasional, juga menyediakan pelatihan yang memadai bagi staf.

    Operator ekonomi harus menyelesaikan uji kepatuhan mandiri sebelum terhubung dengan ICS2, untuk memverifikasi kemampuan dalam mengakses dan bertukar pesan dengan otoritas kepabeanan.

    Sebagai informasi, ICS2 dikembangkan melalui kolaborasi erat antara Komisi Eropa, otoritas kepabeanan Negara-Negara Anggota Uni Eropa, dan pelaku usaha.

    Mulai 1 September 2025, ICS1 akan dihentikan secara bertahap. Selanjutnya, ICS2 akan sepenuhnya menggantikan ICS1 dengan proses operasional yang baru sesuai Kode Kepabeanan Uni Eropa.

    (kil/kil)

  • Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang hakim di pengadilan Jerman dipecat setelah mengawasi perselisihan hukum antara X milik Elon Musk dengan dua kelompok aktivis terkait pembagian data pemilu.

    Dokumen pengadilan yang dilihat Reuters pada Jumat (21/2) waktu setempat menunjukkan mosi pengadilan Jerman untuk pemecatan hakim tersebut.

    Sebelumnya, pada awal bulan ini, pengadilan regional di Berlin mengabulkan mosi kelompok aktivis sipil untuk memaksa X membagikan akses real-time ke data pemilu Jerman, pada periode 23 Februari hingga dua hari setelah pemungutan suara.

    Kedua kelompok tersebut mengatakan mereka membutuhkan data dari X agar dapat melacak misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu.

    X kemudian mengajukan banding dan juga mosi untuk memecat seorang hakim dalam kasus ini. X menilai hakim tersebut telah terlibat secara positif dengan konten media sosial dari penggugat, yakni Democracy Reporting International dan Society for Civil Rights.

    Pengadilan dan kedua kelompok penggungat mengonfirmasi keputusan pengabulan mosi tersebut ketika dihubungi oleh Reuters. Mosi terhadap dua hakim lainnya ditolak. Firma hukum AS White & Case, yang mewakili X, menolak berkomentar.

    Pertarungan hukum ini terjadi di tengah perselisihan antara tokoh politik Jerman dan Musk. Musk mengecam Kanselir Olaf Scholz sebagai orang yang “bodoh” dan mendukung kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

    Sementara itu, kedua kelompok aktivis menilai X memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan akses yang mudah diteliti dan dikumpulkan terhadap informasi seperti reach, share, dan like.

    Secara terpisah, X mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan menuntut pemerintah Jerman di pengadilan negara bagian dan federal sesaat sebelum pemilu, dengan mengatakan Jerman adalah negara di Uni Eropa yang paling sering meminta informasi tentang data pengguna.

    “X percaya bahwa tuntutan hukum atas data pengguna ini melanggar hukum dan telah membawa kasus-kasus di pengadilan federal dan negara bagian Jerman yang menantang keabsahan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam privasi dan kebebasan berekspresi pengguna kami,” kata divisi urusan pemerintahan global X.

    Kementerian Urusan Digital Jerman mengatakan pihaknya mengetahui pengumuman publik X, namun hingga saat ini belum ada tuntutan hukum yang diajukan.

    Sidang mengenai perintah pendahuluan akan berlangsung pada 27 Februari mendatang. Setelah satu hakim dipecat, ada dua hakim yang tersisa dalam penanganan kasus ini.

    Keputusan diharapkan akan diambil pada hari itu juga, menurut dokumen pengadilan lain yang dilihat oleh Reuters.

    Tanggal sidang pada 27 Februari berarti para aktivis peneliti tidak akan mendapatkan akses real-time terhadap data dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Namun keputusan yang diambil dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan.

    (fab/fab)

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Jakarta

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya “cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik ckendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Kln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. ckendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universitt di Weimar, menganggap ckendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Turki masih terus berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomiannya. Hal ini dilakukan menyusul status Turki yang tak kunjung mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa setelah beberapa dekade.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan ingin meningkatkan pilihan ekonomi Turki dan Uni Eropa adalah pilihan pertama negara tersebut.

    “Jika kita tidak bisa menjadi bagian dari UE, maka alternatif lain selalu tersedia,” kata Fidan kepada dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (22/2/2025).

    Pernyataan Fidan menggarisbawahi upaya Turki untuk mencari aliansi ekonomi yang dapat menjadi alternatif bagi UE. Fidan menekankan bahwa Turki belum sepenuhnya meninggalkan harapan untuk bergabung dengan blok tersebut dan menegaskan kembali keluhan lama Ankara bahwa perbedaan budaya adalah alasan utama terhentinya bergabung dengan blok tersebut.

    UE mengatakan keanggotaan Turki diblokir karena kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan standar demokrasi.

    Turki telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan para pemimpinnya berpendapat bahwa keanggotaan tersebut akan memberikan akses yang lebih mudah bagi bisnis Turki ke pasar negara berkembang utama. 

    Namun, Turki mengatakan pada bulan November bahwa mereka hanya diberikan status negara mitra dan belum menjadi anggota penuh.

    “Di dunia modern, tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik sendirian,” kata menteri tersebut pada KTT para menteri luar negeri G-20 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

    Merujuk pada BRICS, dia mengatakan pihaknya tertarik, tetapi belum ditawari keanggotaan. Adapun, BRICS merujuk pada negara-negara pendiri aliansi tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. BRICS telah menambahkan lima negara lagi, termasuk Iran dan Indonesia, sebagai negara anggota penuh pada tahun lalu. 

    Negara-negara lain berupaya untuk bergabung dengan blok tersebut, yang mengendalikan lembaga pemberi pinjaman multilateral dan telah memicu kemarahan Presiden AS Donald Trump karena berpotensi merusak peran global dolar. 

    Meskipun negara-negara BRICS bekerja sama pada tingkat tertentu, khususnya keuangan, mereka tidak memiliki kekompakan dengan UE, sebagian karena perbedaan kepentingan dan lintasan ekonomi.

    Bagi Fidan, fokus yang lebih besar pada kerja sama internasional akan menguntungkan semua negara.  “Jika kita bisa melembagakan multilateralisme, maka akan mudah bagi kita untuk mengatasi masalah geopolitik, perang dan perdamaian, serta masalah ekonomi,” ujarnya. 

    Sebaliknya, dia mengatakan membantu diri sendiri ada dalam keinginan setiap negara, sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat.

    Dorongan Turki untuk melakukan tindakan multilateral tercermin dalam pendekatannya terhadap Afrika, di mana Turki telah menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Somalia dalam bidang kontraterorisme. “Turki menawarkan peluang bagi beberapa negara Afrika,” kata Fidan.

  • Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa Jalur Darat dan Kereta Api Berlaku 1 April 2025 – Halaman all

    Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa Jalur Darat dan Kereta Api Berlaku 1 April 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa (ICS2), yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan barang yang masuk ke Uni Eropa dengan memberlakukan proses bea cukai terstandardisasi dan prakedatangan untuk semua moda transportasi, sekarang termasuk untuk jalur darat dan kereta api selain persyaratan yang sudah ada untuk jalur udara serta jalur laut dan sungai.

    Melalui kewajiban menyampaikan Pernyataan Ringkasan Entri (Entry Summary Declaration/ENS) yang lengkap dan akurat sebelum kedatangan, ICS2 memungkinkan otoritas bea cukai menilai risiko barang yang masuk secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Uni Eropa dalam mencegah dan menangani pelanggaran bea cukai. Pada akhirnya hal ini akan memastikan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan terjamin.

    Mulai 1 April 2025, perusahaan angkutan darat dan kereta api harus memberikan data barang yang dikirim menuju atau melalui Uni Eropa sebelum kedatangan, melalui ENS yang lengkap.

    Kewajiban ini juga berlaku bagi penyedia layanan pos dan kurir yang mengangkut barang menggunakan moda transportasi darat dan kereta api, serta pihak lain seperti penyedia jasa logistik. Dalam situasi tertentu, penerima barang terakhir di Uni Eropa juga harus mengirimkan data ENS ke ICS2.

    Barang dapat ditahan di perbatasan Uni Eropa oleh otoritas bea cukai apabila pelaku usaha tidak tepat waktu memenuhi persyaratan ICS2.

    Operator ekonomi yang merasa belum siap menerapkan ICS2 harus mengajukan periode penerapan yang baru paling lambat pada 1 Maret 2025, dengan menghubungi Bagian Layanan Nasional Negara Anggota Uni Eropa (Otoritas Kepabeanan Nasional) tempat nomor EORI terdaftar. Periode penerapan yang baru hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan.

    Untuk memenuhi persyaratan ICS2, perusahaan yang terkena dampak harus memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari pelanggan, memperbarui sistem IT dan proses operasional, juga menyediakan pelatihan yang memadai bagi staf.

    Operator ekonomi harus menyelesaikan uji kepatuhan mandiri sebelum terhubung dengan ICS2, untuk memverifikasi kemampuan dalam mengakses dan bertukar pesan dengan otoritas kepabeanan.

    ICS2 dikembangkan melalui kolaborasi erat antara Komisi Eropa, otoritas kepabeanan Negara-Negara Anggota Uni Eropa, dan pelaku usaha.

    Mulai 1 September 2025, ICS1 akan dihentikan secara bertahap. Selanjutnya, ICS2 akan sepenuhnya menggantikan ICS1 dengan proses operasional yang baru sesuai Kode Kepabeanan Uni Eropa.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Uni Eropa Terapkan Sistem Kontrol Impor Lewat Darat Mulai April 2025

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.