Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Rusia di Kremlin menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di Ukraina jika Rusia dan Ukraina sepakat mengakhiri perang.

    “Ada posisi mengenai masalah ini yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov. Saya tidak perlu menambahkan apa pun mengenai hal ini dan tidak perlu mengomentarinya. Saya tidak akan mengomentarinya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan pada Selasa (25/2/2025).

    Ia menegaskan Rusia dengan tegas menolak pasukan perdamaian dari negara-negara Eropa, terutama anggota NATO untuk ditempatkan di Ukraina.

    Pada awal bulan ini, utusan Moskow untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan Rusia hanya akan menerima pengerahan pasukan asing ke Ukraina sebagai bagian dari mandat PBB.

    “‘Pasukan penjaga perdamaian’ tidak dapat beroperasi tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB,” kata Vassily Nebenzia saat itu kepada RIA Novosti.

    Ia menegaskan bahwa kontingen militer lainnya di lapangan akan diperlakukan sebagai kombatan reguler.

    “Kehadiran pasukan bersenjata dari negara-negara NATO, bahkan di bawah bendera Uni Eropa atau sebagai bagian dari kontingen nasional sama sekali tidak dapat diterima oleh Moskow,” tegasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia telah menghubungi Putin dan Rusia menerima penempatan pasukan perdamaian di Ukraina.

    “Dia akan menerimanya. Saya telah menanyakan pertanyaan itu kepadanya,” kata Trump kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington pada hari Senin (24/2/2025).

    Donald Trump dan Putin berbicara melalui telepon selama lebih dari satu jam pada 12 Februari 2025. 

    Menurut keduanya, pembicaraan tersebut mencakup berbagai topik, termasuk perang Ukraina.

    Panggilan telepon tersebut terjadi setelah Donald Trump mengatakan ia akan menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Beberapa pemimpin negara Eropa, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, telah mengungkapkan gagasan untuk mengirim personel militer ke Ukraina.

    Menurut laporan Wall Street Journal, kedua negara mempertimbangkan untuk mengerahkan hingga 30.000 “pasukan penjaga perdamaian” ke Ukraina, jika Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan damai.

    Rencana tersebut juga bergantung pada apakah AS akan setuju untuk berkontribusi pada upaya tersebut dalam kapasitas militer yang terbatas.

    Pemerintahan Trump telah berulang kali menyatakan bahwa anggota NATO Eropa harus menanggung beban jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sementara AS mengesampingkan pengerahan pasukannya ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian apa pun mengenai jaminan keamanan, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada awal bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • 7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    7 Update Ukraina! Siaga Perang Rusia-NATO, Utusan Putin ke Prabowo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Dalam update terbaru, Amerika Serikat (AS), yang sekarang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dengan mendukung Rusia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Di sisi lain, pakar mengkhawatirkan perang pecah antara Rusia dan NATO. Utusan Presiden Valdimir Putin juga dilaporkan datang ke RI, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut update terbaru perang antara Rusia dan Ukraina, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025).

    1.PBB Tolak Resolusi Perang Rusia-Ukraina Versi AS

    PBB menolak upaya AS untuk melemahkan sikap Majelis Umum terkait perang Rusia di Ukraina. Hal ini memberikan kemenangan diplomatik bagi Kyiv dan sekutu Eropa.

    Mengutip Reuters, AS terpaksa abstain dalam pemungutan suara atas resolusinya sendiri. Ini setelah negara-negara Eropa berhasil mengubah rancangan Washington dengan menambahkan dukungan eksplisit terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina.

    “Perang ini bukan hanya tentang Ukraina. Ini tentang hak fundamental setiap negara untuk ada, menentukan jalannya sendiri, dan hidup bebas dari agresi,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, sebelum pemungutan suara berlangsung, Senin malam.

    Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, 93 negara mendukung, 73 abstain, dan 8 negara menolak, termasuk Rusia. Upaya Rusia untuk mengubah teks resolusi AS dengan memasukkan “akar penyebab” konflik juga gagal.

    Keputusan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi perdamaian, yang justru menimbulkan ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena cenderung membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga memicu kekhawatiran di antara negara-negara Eropa bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perundingan damai.

    2.Pakar Sebut Perang Rusia Vs NATO di Depan Mata

    Pakar militer Rusia, Igor Korotchenko, memperingatkan bahwa Moskow bisa berperang dengan aliansi pertahanan Barat, NATO, dalam dekade berikutnya. Hal ini terjadi saat hubungan kedua pihak itu masih dalam posisi yang panas karena serangan Rusia ke Ukraina.

    Dalam sebuah pernyataan di kolom opini surat kabar Rusia Moskovsky Komsomolets, Korotchenko meramalkan konflik masa depan antara Rusia dan Barat. Ia mengatakan bahwa hubungan antara kedua pihak ini tidak menentu.

    “Tentara Rusia harus siap menghadapi setiap perkembangan situasi dalam jangka menengah, termasuk kemungkinan konflik militer dengan NATO di Eropa pada dekade berikutnya,” tulisnya dalam kolom itu yang juga dikutip Newsweek.

    “Bahkan jika Kremlin menjalin hubungan yang stabil dengan Presiden AS Donald Trump, dalam empat tahun, seorang pemimpin baru akan menjabat. Oleh karena itu, penilaian Rusia terhadap tujuan strategis musuh geopolitik dan militernya tidak boleh didasarkan pada niat terkini dari elit Barat tertentu, melainkan pada evaluasi kekuatan dan kemampuan militer kolektif Barat.”

    Kremlin menuduh NATO terlibat dalam ‘konfrontasi langsung’ dengan Rusia dengan memberikan bantuan militer kepada Ukraina selama perang. Pejabat dan propagandis Rusia sering mengancam akan menyerang negara-negara anggota aliansi militer tersebut karena mengirim peralatan dan senjata ke lawan mereka.

    Saat AS dan Rusia terlibat dalam pembicaraan untuk kemungkinan menjadi penengah kesepakatan damai, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan dalam sebuah artikel untuk The Telegraph, yang diterbitkan pada 16 Februari, bahwa Eropa “menghadapi momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan kolektif benua kita.”

    3.Inggris Jatuhkan Sanksi Terbesar ke Rusia

    Pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022. Ini menjadi upaya baru melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang.

    Dilansir Newsweek, paket sanksi ini mencakup 107 sanksi baru, menargetkan “armada bayangan” Rusia, rantai pasokan militer, serta individu dan institusi keuangan yang mendukung ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Inggris juga akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pendapatan energi Rusia guna mengurangi dana yang dapat digunakan  Putin untuk melanjutkan invasi ke Ukraina.

    Langkah ini muncul setelah pertemuan pejabat Rusia dan AS di Arab Saudi untuk membahas negosiasi perdamaian. Namun, pertemuan tersebut justru memicu ketegangan antara AS dan sekutu Eropa, karena dianggap menyingkirkan Ukraina dari diskusi perdamaian.

    Secara rinci, sanksi tersebut menyasar 40 kapal dalam “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak. Dengan langkah ini, Inggris kini menjadi negara Eropa dengan jumlah sanksi terbanyak terhadap kapal-kapal Rusia, yakni 133 kapal.

    Selain itu, Inggris juga menyasar rantai pasokan militer, termasuk pejabat pertahanan Korea Utara yang terlibat dalam pengiriman pasukan dan senjata ke Rusia. Sanksi juga diberikan kepada 14 individu Rusia yang mendanai sektor ekonomi yang berkontribusi pada perang dan juga lembaga keuangan asing yang mendukung Moskow.

    “Tindakan ini dirancang untuk mengeringkan dana perang Putin serta membongkar sistem korupsi yang menopang pemerintahan Rusia,” kata Inggris.

    4.Eropa Masih Beli Minyak Rusia

    Sebuah laporan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih menyebut 27 negara anggota Uni Eropa telah menghabiskan lebih banyak uang untuk mengimpor bahan bakar fosil Rusia daripada bantuan keuangan ke Ukraina. Organisasi yang berpusat di Helsinki tersebut mengatakan dalam sebuah laporan untuk menandai ulang tahun ketiga perang tersebut, bahwa UE membeli bahan bakar fosil Rusia senilai sekitar 21,9 miliar euro pada tahun 2024, sambil mengalokasikan sekitar 18,7 miliar euro dalam bentuk bantuan keuangan ke Ukraina.

    Laporan tersebut mengatakan pendapatan bahan bakar fosil global Rusia selama tahun ketiga perang mencapai 242 miliar euro. Ini tidak jauh di belakang pendapatan Rusia sebelum dimulainya invasi.

    5.Ukraina Butuh Dana Rp8.564 Triliun 

    Ukraina butuh US$524 miliar atau sekitar Rp8.564 triliun untuk membangun kembali setelah tiga tahun serangan Rusia. Menurut sebuah studi baru oleh World Bank (Bank Dunia), PBB, Komisi Eropa, dan pemerintah Ukraina, perkiraan biaya untuk membangun kembali ekonomi Ukraina setara dengan hampir tiga kali lipat dari perkiraan output ekonomi 2024.

    Temuan tersebut mencakup data dari invasi Rusia tiga tahun lalu hingga 31 Desember 2024. Ini termasuk peningkatan kerusakan infrastruktur energi Ukraina sebesar 70% akibat serangan Rusia.

    Lembaga tersebut menemukan peningkatan lebih dari 7% dari perkiraan terakhir sebesar US$486 miliar satu tahun lalu, dengan perumahan, transportasi, energi, perdagangan, dan pendidikan menjadi sektor yang paling terdampak. Studi tersebut mengukur kerusakan fisik langsung pada bangunan dan infrastruktur lainnya, dampak pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, serta biaya untuk membangun kembali dengan lebih baik.

    6. Deal Antara Trump-Putin

    Trump mengatakan Putin telah deal, menerima gagasan Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Moskow dan Kyiv.

    Ini ditegaskan Trump saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin malam waktu setempat. Ia mengatakan Eropa siap membantu.

    Mengutip Reuters, Trump dan Macron menguraikan upaya untuk menegosiasikan akhir perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval setelah mereka mengikuti konferensi video dengan para pemimpin G7 lainnya. Macron sendiri menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak ia kembali berkuasa sebulan lalu.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump tentang penerimaan Putin atas pasukan penjaga perdamaian.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak keberatan dengan itu,” tambahnya.

    Macron sendiri mengatakan Eropa memiliki peran untuk dimainkan dalam memberikan jaminan keamanan. Ia mengatakan pertama-tama gencatan senjata perlu dinegosiasikan dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan tersebut, yang mungkin dapat mencakup pasukan, tetapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” kata Macron saat ia dan Trump menjawab pertanyaan dari wartawan.

    “Mereka tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan bahwa perdamaian dihormati,” katanya lagi.

    7.Tangan Kanan Putin Bertemu Prabowo

    Sejumlah media asing menyoroti kedatangan tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, ke Indonesia, Selasa. Ini pun dilakukan media Rusia, The Moskow Times.

    Dikatakan bagaimana Shoigu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk berunding. Kedua negara dikatakan berupaya memperkuat kerja sama pertahanan.

    “Pejabat tinggi keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada hari Selasa untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri pertahanannya saat Moskow dan Jakarta berupaya memperkuat kerja sama pertahanan,” tulis laman yang mengaku media independen Rusia itu dilihat CNBC Indonesia.

    “Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak untuk memihak dalam perang Ukraina atau persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China,” tulisnya soal RI.

    “Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia dan sekarang sekretaris Dewan Keamanannya, dianggap sebagai tokoh kunci dalam keputusan untuk mengirim pasukan Rusia keUkraina pada tahun 2022 dan tetap menjadi sekutu setia Presiden VladimirPutin,” tambah laman tersebut dalam artikel berjudul “Russia’s Shoigu Visits Indonesia for Defense Talks”

    Mengutip media Rusia lain, RIA Novosti, diingatkan pula bagaimana Prabowo mengunjungi Moskow Juli 2024 lalu untuk berunding ke Putin. Prabowo sendiri disebut laman itu telah berjanji mengambil peran yang lebih tegas di panggung dunia.

    “Pada bulan November, Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka. Rusia mengerahkan tiga kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker berukuran sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda untuk latihan di lepas pantai pulau utama Indonesia, Jawa,” muatnya.

    “Jakarta telah mempertahankan hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow, tetapi impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarannya ke Ukraina,” tulis laman itu.

    “Meski begitu, sejak menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan senilai US$1,1 miliar untuk jet tempur Rusia yang disepakati setahun sebelumnya, meskipun ada laporan ancaman sanksi AS,” lapor media tersebut lagi.

    (sef/sef)

  • Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah, Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku

    TRIBUNNEWS.COM- Negara-negara Uni Eropa pada tanggal 24 Februari menangguhkan dengan segera beberapa sanksi yang dijatuhkan blok tersebut terhadap Suriah, termasuk pembatasan terkait energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi.

    Sanksi AS dan Uni Eropa menghancurkan perekonomian Suriah dan menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan sebagai bagian dari perang rahasia mereka untuk menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad.

    “Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mendukung transisi politik inklusif di Suriah, serta pemulihan ekonomi, rekonstruksi, dan stabilisasi yang cepat,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa.

    Selama pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk menangguhkan pembatasan pada sektor energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik, serta sanksi pada sektor transportasi.

    Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank, melonggarkan pembatasan pada bank sentral Suriah, dan memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Beberapa sanksi Uni Eropa yang terkait dengan otoritas dari pemerintahan Suriah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan presiden Bashar al-Assad akan tetap berlaku – termasuk sanksi terhadap perdagangan senjata, barang-barang dengan penggunaan ganda baik untuk keperluan militer maupun sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, dan perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah, Reuters melaporkan.

    Negara-negara Uni Eropa mengatakan mereka akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan tersebut tetap tepat.

    AS dan Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap Suriah pada awal perang tahun 2011. 

    Ekonomi Suriah hancur pada tahun 2019 karena AS memperketat sanksi yang sudah kejam terhadap Suriah berdasarkan Undang-Undang Caesar. 

    Sanksi tersebut membantu mencegah pembangunan kembali negara tersebut setelah delapan tahun perang. 

    Sanksi tersebut juga membatasi kemampuan Suriah untuk mengimpor minyak dan bahan bakar setelah kehilangan kendali atas ladang minyaknya kepada pasukan AS dan Kurdi di timur laut negara tersebut.

    Jutaan warga Suriah jatuh miskin setelah sanksi diperketat berdasarkan Undang-Undang Caesar. Nilai pound Suriah anjlok, sehingga gaji dan tabungan sebagian besar warga Suriah menjadi hampir tidak berharga.

    Pada hari Minggu, Abdallah al-Dardari, direktur Biro Regional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk Negara-negara Arab, mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. 

    “Angka tersebut tiga kali lipat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2010, dan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem saat ini adalah 66 persen – enam kali lipat dari angka pada tahun 2010, yaitu 11 persen,” imbuh Dardari.

    Uni Eropa mulai mempertimbangkan kembali kebijakan sanksinya setelah ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda, menggulingkan pemerintahan Assad dalam serangan kilat pada bulan Desember tahun lalu.

    AS, Uni Eropa, dan negara-negara regional lainnya secara diam-diam mendukung HTS, yang dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda di Irak Ahmad al-Sharaa (sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), untuk menggulingkan Assad.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • China Ingin Uni Eropa Terlibat Perundingan Damai Ukraina, Kenapa?

    China Ingin Uni Eropa Terlibat Perundingan Damai Ukraina, Kenapa?

    Jakarta –

    Pesan dari Cina di Dewan Keamanan PBB pekan lalu sangat jelas: “Cina menyambut semua upaya yang didedikasikan untuk perdamaian, termasuk kesepakatan baru-baru ini yang dicapai oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk memulai perundingan damai,” ujar Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Cong, dalam sebuah rapat pengarahan di Dewan Keamanan (DK) PBB.

    “Cina berharap semua pihak dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam krisis Ukraina akan terlibat dalam proses perundingan damai. Karena konflik telah berlangsung di Eropa, sangat penting bagi Eropa untuk bekerja demi perdamaian,” katanya, yang tampaknya bertentangan dengan posisi Rusia, mitra strategis utama Beijing.

    Pada hari Senin (24/02) sebelum bertemu dengan delegasi AS di Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyindir bahwa ia tidak melihat ada tempat bagi Uni Eropa (UE) di meja perundingan, dengan mengklaim bahwa UE telah memiliki beberapa kesempatan untuk berpartisipasi dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik.

    Perdamaian di Eropa tanpa orang Eropa?

    Cina telah mendukung Rusia sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari 2022, menolak untuk mengutuk agresi Rusia, sementara secara implisit memberikan dukungan ekonomi di tengah sanksi yang dipimpin AS.

    Sepanjang perang, Cina bersikeras menyelesaikan konflik melalui proses “dialog”. Pengamat politik yang bermarkas di Beijing, Kan Quanqiu, mengatakan bahwa pernyataan Cina di DK PBB, yang tampaknya bertentangan dengan posisi Rusia, muncul saat Moskow melihat peluang untuk mengisolasi Eropa. “Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina harus didemiliterisasi. Dengan prasyarat ini, yang tidak realistis bagi Eropa, Rusia ingin mempersulit dan membuat Eropa tidak mungkin datang ke meja perundingan,” tulis Kan. Ini akan memungkinkan Rusia mencapai kesepakatan cepat dengan Washington, lanjut Kan. “Cepat atau lambat, AS di bawah Presiden Donald Trump akan mengkhianati Eropa dan Ukraina dengan sebuah kesepakatan,” imbuhnya.

    Perjanjian bilateral semacam itu mengancam akan menjungkirbalikkan sistem keamanan internasional di Eropa yang berlaku sejak Perang Dingin. Fakta bahwa Eropa menghadapi tantangan kebijakan luar negeri baru menjadi jelas setelah Konferensi Keamanan München, MSC. Pembicara tamu, Wakil Presiden AS yang baru JD Vance, tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintahan AS yang baru untuk memulihkan perdamaian di Eropa. Sebaliknya, ia menggunakan pidatonya untuk menegur pejabat Eropa yang hadir karena secara terang-terangan menindas kebebasan berbicara dengan mencoba menyingkirkan partai politik sayap kanan.

    AS mengabaikan aliansinya dengan Eropa

    Selama kampanye pemilihan presiden AS, Trump sering mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam setelah kembali menjabat. Meskipun batas waktu itu telah lewat, tampaknya mengakhiri konflik dengan cepat masih menjadi salah satu prioritas Trump.

    Menjalin kontak langsung dengan Rusia, yang telah dikenai sanksi oleh komunitas internasional atas kejahatan perang, tanpa melibatkan Eropa dan Ukraina, merupakan tanda bahwa AS meninggalkan aliansinya yang telah lama terjalin.

    Sascha Lohmann dan Johannes Thimm dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan SWP, mengatakan kepada DW bahwa “perubahan mendasar dalam mentalitas diperlukan” di Eropa.

    Dengan AS tidak lagi bertindak sebagai “mitra dan sekutu alami,” tetapi sebagai “negara dengan tujuan yang sebagian bertentangan” dengan UE, kedua pakar tersebut mengatakan Eropa dan Jerman harus “mendefinisikan kepentingan mereka sendiri dan mengembangkan instrumen untuk memastikan kemampuan mereka untuk bertindak dan membentuk masa depan, bahkan dalam menghadapi perlawanan dari Washington.”

    Cina ulurkan tangan kepada Eropa

    Dari seberang benua Eurasia, Cina kini mengulurkan tangannya kepada UE. Dalam Konferensi Keamanan di kota München, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berbicara setelah kemunculan Wakil Presiden AS dan dengan cepat memposisikan Cina sebagai pengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peralihan Washington ke arah isolasionisme.

    Wang mengatakan Cina sendiri menyumbang sekitar 20% dari pengeluaran PBB, negeri ‘tirai bambu’ ini sepenuhnya mengimplementasikan Perjanjian Iklim Paris. Dalam berpolitik, Cina “tidak melakukan sesuatu hanya jika itu menguntungkan dirinya saja”.

    “Dalam menghadapi tantangan global yang muncul, tidak ada negara yang tidak terpengaruh, dan pendekatan ‘kitalah yang utama’ dalam hubungan internasional hanya mengarah pada hasil yang merugikan semua pihak, kata Wang, seraya menambahkan bahwa Cina “menjunjung tinggi multilateralisme sejati.”

    Dengan senyum menawan, Wang menyerukan hubungan yang lebih erat antara Cina dan Eropa.

    Uni Eropa telah menyusun kerangka kebijakan Cina yang baru selama setahun terakhir, yang menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing serta menyerukan “pengurangan risiko” atau menjauhkan diri secara sistematis dari Beijing. Wang tampaknya merujuk pada kebijakan ini selama pidatonya di München.

    “Cina selalu melihat Eropa sebagai kutub penting di dunia multipolar. Kedua belah pihak adalah mitra, bukan saingan,” kata Wang.

    Pidatonya diakhiri dengan menyerukan Cina dan Eropa untuk “memperdalam komunikasi strategis dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta mengarahkan dunia menuju masa depan yang cerah, penuh perdamaian, keamanan, kemakmuran dan kemajuan.”

    Pemerintahan di Beijing bermuka dua?

    Ilmuwan politik Stephan Bierling dari Universitas Regensburg mengatakan kepada DW bahwa pernyataan Wang “bermuka dua.”

    Cina berbicara tentang dunia multipolar, tetapi yang dimaksud adalah memiliki kebebasan untuk mengamankan zona pengaruhnya sendiri, tegas Stephan Bierling, seraya menambahkan bahwa Cina menampilkan dirinya sebagai perwakilan tatanan dunia berbasis aturan, tetapi melanggar tatanan ini lebih sering daripada siapa pun.

    “Namun, pernyataannya sekarang jatuh pada landasan yang agak lebih subur karena Wakil Presiden AS, JD Vance, sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang kebijakan luar negeri AS. Ia bahkan tidak menganggap orang Eropa mampu berbicara tentang masalah besar politik internasional pada tingkat yang memuaskan,” kata Bierling kepada DW.

    Memecah belah dan menaklukkan?

    Cina akan mencoba memecah belah demokrasi liberal di dunia Barat, demikian menurut pakar Asia Angela Stanzel dari SWP.

    “Jika terjadi keretakan transatlantik karena pemerintahan Trump secara drastis mengurangi dukungan untuk Ukraina, misalnya, Beijing akan segera melihat ini sebagai peluang untuk mendorong negara-negara Eropa menuju otonomi strategis,” tulis Stanzel dalam sebuah studi baru-baru ini dengan rekan penulis Jonathan Michel.

    “Dari perspektif Cina, tujuannya adalah agar Eropa menjauhkan diri dari AS pada tingkat yang lebih besar dan meningkatkan hubungannya dengan Cina,” tulisnya.

    Sebagai tanggapan, studi tersebut mengatakan negara-negara anggota inti UE, Jerman dan Prancis, harus memperkuat jangkauan geopolitik Komisi Eropa untuk meminimalkan risiko yang datang dari Cina sambil mempertahankan dialog transatlantik yang intensif.

    “Donald Trump suka membuat kesepakatan dan telah membuat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Wang Huiyao, ekonom dan presiden pendiri lembaga pemikir Center for China and Globalization yang berafiliasi dengan pemerintah dan berbasis di Beijing.

    “Uni Eropa dapat berbisnis dengannya, begitu pula Rusia dan Cina. Oleh karena itu, Trump mengabaikan isu-isu sulit seperti ideologi, nilai-nilai bersama, dan hak asasi manusia,” katanya kepada DW.

    Dalam tatanan dunia masa depan, ekonom Wang membayangkan segitiga kekuatan antara AS, Eropa, dan Cina.

    “Eropa dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara Cina dan Amerika. Cina menemukan ruang lingkup baru dalam hubungan transatlantik. Ada peluang besar, tetapi juga tantangan besar,” pungkasnya.

    Artikel ini diadaptasi dari tulisan bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.098 pada Selasa (25/2/2025).

    Pada tengah malam, Rusia meluncurkan 40 pesawat tak berawak ke Ukraina.

    Ukraina melaporkan setelah peluncuran tersebut, dua orang terluka akibat ledakan UAV di Dergachi, Kharkiv.

    Negara-negara Eropa Tingkatkan Bantuan ke Ukraina

    Sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan bantuan militer ke Ukraina di tengah pembicaraan mengenai upaya AS untuk menengahi perundingan yang akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Norwegia mengatakan berencana menggunakan 3,5 miliar kroner Norwegia atau sekitar 315 juta dolar untuk pembelian dari industri pertahanan Ukraina; dan 600 juta kroner untuk membeli pesawat nirawak dan mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk Ukraina.

    Denmark mengatakan menjanjikan bantuan militer sebesar 2 miliar kroner Denmark (280 juta dolar) untuk Ukraina.

    Pemerintah Swedia mengumumkan janji bantuan sebesar 1,2 miliar kronor Swedia (113 juta dolar) untuk pertahanan udara.

    Estonia, negara berpenduduk 1,3 juta orang, mengumumkan akan meningkatkan bantuannya ke Ukraina sebesar 25 persen termasuk membeli 10.000 peluru mortir dengan biaya tambahan 25 juta Euro, di atas 100 juta Euro yang telah dijanjikan dari industri pertahanannya.

    Sedangkan Latvia berjanji tahun ini akan mengirimkan pengangkut personel lapis baja, drone, dan peralatan lainnya ke Ukraina.

    Sebelumnya Latvia telah berinvestasi 500 ribu Euro untuk pertahanan Ukraina dalam tiga tahun terakhir.

    Trump dan Macron Bertemu di Prancis, Bahas soal Ukraina

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan perbedaan mencolok dalam sikap mereka terhadap Ukraina selama pertemuan di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025).

    Macron menegaskan ia tidak setuju dengan Trump pada beberapa isu utama yang menandai tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Trump menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator, setelah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator minggu lalu. 

    Sedangkan Macron mengatakan sudah jelas bahwa Rusia adalah agresor dalam perang tersebut.

    PM Ceko: Aset Rusia yang Disita Harus Digunakan untuk Bantu Ukraina

    Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, mengatakan Eropa harus menggunakan uang dari aset Rusia yang dibekukan untuk dukungan militer lebih lanjut bagi Ukraina.

    Ia juga menyerukan kepada negara-negara Eropa agar melonggarkan aturan fiskalnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

    Eropa Lebih Banyak Beli Bahan Bakar Rusia daripada Beri Bantuan ke Ukraina

    Uni Eropa masih menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan bakar fosil Rusia daripada untuk bantuan keuangan ke Ukraina, berdasarkan sebuah laporan yang menandai ulang tahun ketiga invasi tersebut.

    Eropa diperkirakan membeli bahan bakar fosil senilai 22 miliar Euro dari Rusia pada tahun 2024 tetapi hanya memberikan 19 miliar Euro untuk mendukung Ukraina, menurut laporan baru oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang diterbitkan pada Senin kemarin.

    Sebelumnya, Eropa dikabarkan mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar dari Rusia, meski jumlah tersebut masih lebih besar daripada jumlah bantuan mereka untuk Ukraina.

    Eropa akan Beri Jaminan Keamanan untuk Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanual Macron, mengatakan Eropa siap memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika terjadi gencatan senjata termasuk pasukan penjaga perdamaian.

    Ia menegaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut tidak akan dikirim ke garis depan.

    Sebelumnya dalam konferensi dengan Macron di Gedung Putih kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina.

    Presiden Turki: Ukraina Harus Berpartisipasi dalam Perundingan

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengatakan Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun terkait perang Rusia-Ukraina.

    “Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun,” kata Erdoğan, pada hari Senin.

    “Jika hasil dari proses baru ini ingin diperoleh, Ukraina harus diikutsertakan dalam proses ini dan perang ini harus diakhiri melalui perundingan bersama,” tambahnya.

    Sejak invasi Rusia di Ukraina, ia dengan tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

    Rusia akan Evakuasi Warganya dari Kursk

    Rusia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina dan Palang Merah untuk mengevakuasi penduduknya dari wilayah Kursk, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh Ukraina.

    Warga Kursk yang sudah berada di Sumy di Ukraina akan dibawa melalui negara tetangga Belarus dan kemudian ke Rusia.

    Palang Merah hanya mengatakan bahwa mereka mendukung warga sipil yang dievakuasi di wilayah Sumy, tanpa mengonfirmasi kesepakatan apa pun.

    Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi AS

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi AS mengenai perang Ukraina yang didukung oleh Rusia karena tidak mengandung kritik terhadap invasi ilegal tersebut.

    Ada 10 suara yang mendukung dan tidak ada yang menentang; lima abstain termasuk Prancis dan Inggris, yang dapat memveto resolusi tersebut.

    Sebelumnya, AS dipaksa untuk abstain karena majelis umum PBB yang jauh lebih besar mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

    Sekutu Eropa Temui Zelensky di Ukraina

    Ukraina menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Eropa untuk menandai tiga tahun perang habis-habisan dengan Rusia pada Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, para pejabat tinggi AS tidak hadir di tengah perubahan haluan pemerintah AS terhadap Ukraina, sejak Donald Trump kembali berkuasa.

    “Para otokrat di seluruh dunia tengah mengamati dengan saksama apakah ada impunitas jika Anda melanggar batas internasional atau menyerang tetangga Anda, atau apakah ada pencegahan yang sesungguhnya,” Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan di Kyiv, seperti diberitakan Le Monde.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berjanji akan meningkatkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.

    Beberapa jam setelah peringatan tersebut, Trump mengatakan ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk mengakhiri perang.

    Secara terpisah, Putin mengisyaratkan negara-negara Eropa dapat menjadi bagian dari penyelesaian, tetapi ia belum membahas penyelesaian perang secara rinci dengan Donald Trump.

    Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan agar AS menjadi penengah dalam perundingan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Uni Eropa Tangguhkan Sanksi untuk Suriah dalam Bidang Energi hingga Perbankan – Halaman all

    Uni Eropa Tangguhkan Sanksi untuk Suriah dalam Bidang Energi hingga Perbankan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara Uni Eropa (UE) mulai menangguhkan sejumlah sanksi terhadap Suriah dengan efek segera pada hari Senin waktu setempat (24/2/2025).

    Dikutip dari Reuters, Penangguhan tersebut termasuk pembatasan yang berkaitan dengan energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi. 

    UE juga agan menangguhkan berbagai sanksi yang menyasar individu serta sektor-sektor ekonomi di Suriah yang sebelumnya masuk dalam “daftar hitam” mereka.

    Langkah para pemimpin Eropa yang mulai meninjau kembali pendekatan mereka dengan Suriah ini erat kaitannya dengan kondisi negara tersebut setelah terjadinya pemberotakan pada akhir tahun lalu.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menggulingkan rezim Bashar al-Assad dari jabatannya sebagai presiden pada bulan Desember 2024 lalu.

    Perlahan tapi pasti, pemerintahan Suriah yang kini berada di bawah Ahmed al-Shaara selaku pemimpin HTS mencoba membangun kembali hubungan negara mereka di dunia internasional terutama dengan Uni Eropa.

    Bak gayung bersambut, langkah tersebut disambut positif oleh para pemimpin UE.

    Dalam pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri UE sepakat untuk menangguhkan pembatasan terkait minyak, gas, dan listrik, yang selama ini mereka berikan di rezim Bashar al-Assad.

    Penangguhan tersebut juga termasuk pencabutan sanksi terhadap sektor transportasi.

    Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank serta melonggarkan pembatasan terhadap bank sentral Suriah.

    Selain itu, Uni Eropa juga memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

    “Kami telah menghabiskan dua bulan terakhir terlibat dalam diskusi dan upaya diplomatik untuk meredakan sanksi-sanksi yang tidak adil yang telah memberatkan rakyat kami,” kata Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shibani, di platform X.

    “Kami menyambut baik keputusan UE untuk menangguhkan sanksi-sanksi tertentu pada sektor-sektor spesifik dan melihat ini sebagai langkah untuk mengurangi penderitaan rakyat kami,” tambahnya.

    Meski demikian, negara-negara UE tetap mempertahankan berbagai sanksi lain yang sifatnya masih terkait dengan otoritas Assad.

    Sanki tersebut termasuk pembatasan terhadap perdagangan senjata, barang ganda guna yang memiliki kegunaan militer dan sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, serta perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah.

    Mereka menyatakan akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan sanksi tersebut tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pendudukan Israel telah memindahkan paksa 40.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki, serta mencegah mereka kembali ke rumah mereka.

    Anadolu Agency melaporkan bahwa rezim pendudukan juga telah mengerahkan tank-tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi ini terjadi sebagai bagian dari eskalasi militernya di wilayah Palestina.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Minggu bahwa tentara akan tetap berada di kamp-kamp pengungsi Palestina selama tahun depan untuk mencegah penduduk kembali.

    “Tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat utara, dan mulai malam ini, mereka juga akan beroperasi di kota Qabatiya,” kata Katz, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (24/2/2025).

    Menteri tersebut mengatakan bahwa 40.000 warga Palestina telah “dievakuasi” dari kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, eufemisme untuk “dipindahkan secara paksa” dengan todongan senjata.

    “Aktivitas UNRWA di kamp-kamp tersebut juga telah dihentikan,” tambahnya. “Saya menginstruksikan [tentara] untuk mempersiapkan diri tinggal lama di kamp-kamp yang telah dibersihkan, untuk tahun mendatang, dan tidak mengizinkan penduduk untuk kembali.”

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel memberlakukan jam malam selama dua hari di Qabatiya. Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengatakan pasukan pendudukan memulai operasi militer di kota tersebut dan memberlakukan jam malam selama 48 jam sejak pagi hari.

    Wali Kota Qabatiya Ahmad Zakarneh mengatakan bahwa tentara Israel mencegah siapa pun memasuki atau meninggalkan kota tersebut. “Buldoser militer terus menghancurkan jalan-jalan dan infrastruktur sementara pasukan tentara dikerahkan di tengah penggerebekan rumah-rumah, dengan beberapa diubah menjadi barak militer,” tambahnya.

    Mengosongkan Kamp Pengungsi

    Awal bulan ini, UNRWA memperingatkan bahwa operasi tentara Israel telah mengosongkan banyak kamp pengungsi di Tepi Barat utara. Mereka menambahkan bahwa pemindahan paksa keluarga-keluarga Palestina meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    “Pemindahan paksa di Tepi Barat yang diduduki adalah hasil dari lingkungan yang semakin berbahaya dan koersif,” kata UNRWA.

    “Penggunaan serangan udara, buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan persenjataan canggih oleh Pasukan Israel telah menjadi hal yang biasa, sebagai dampak dari perang di Gaza.”

    Badan PBB tersebut menekankan bahwa pperasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp-kamp pengungsian utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pemindahan yang berulang-ulang.

    Tahun lalu, lebih dari 60% pemindahan adalah hasil dari operasi tentara pendudukan Israel. UNRWA mengatakan tentara telah melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, di mana sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Mesir Minta Bantuan Uni Eropa

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya telah meminta Uni Eropa untuk mendukung rencana negaranya untuk pemulihan dan rekonstruksi awal di Jalur Gaza, sebuah rencana yang tidak mencakup pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Abdelatty menyampaikan seruannya tersebut selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot.

    “Pejabat Mesir tersebut meninjau rencana komprehensif yang tengah dikembangkan oleh Kairo untuk Jalur Gaza dengan tetap mempertahankan warga Palestina di tanah mereka, bersama dengan dukungan Arab untuk upaya Mesir dalam hal ini,” kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tamim Khalaf.

    Abdelatty mengatakan bahwa ia menantikan dukungan dari masyarakat internasional dan negara-negara UE, termasuk Prancis, untuk upaya Mesir dalam hal ini.

    Rencana pemulihan Mesir untuk Gaza telah diajukan sebagai alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza hingga Mesir dan Yordania dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 4 Maret untuk membahas rencana yang menentang usulan Trump.

    (sef/sef)

  • Momen Uni Eropa Tuding Indonesia ‘Dumping’ Sepatu

    Momen Uni Eropa Tuding Indonesia ‘Dumping’ Sepatu

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Kemendag Bidik Nilai Ekspor UMKM Rp 306 Triliun Tahun Ini

    Kemendag Bidik Nilai Ekspor UMKM Rp 306 Triliun Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ekspor UMKM mencapai US$ 18,84 miliar setara Rp 306 triliun (kurs Rp 16.250) di 2025. Tujuan dalam ekspor tersebut ke 33 negara.

    “Target ekspor untuk UMKM di 33 negara dan khususnya untuk di tahun 2025 ini sebesar US$ 18,84 miliar dengan harapan bahwa ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,54%,” kata dia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Kemendag dan Kementerian BUMN, di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, salah satu cara yang dilakukan dengan pendampingan penjajakan bisnis atau business matching melalui perwakilan perdagangan di 33 negara. Selain itu kolaborasi antar kementerian juga dilakukan, salah satunya dengan Kementerian BUMN.

    “Setiap bulan kami menargetkan dari setiap perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Nah harapannya melalui kerjasama ini dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mensejahterakan tentunya para UMKM hingga kemudian bisa tembus ke pasar internasional,” jelasnya.

    Perluasan kerja sama dagang juga terus dilakukan untuk menambah pasar ekspor produk UMKM. Kerja sama dagang yang tengah diselesaikan ke beberapa negara, yakni Kanada, Peru, hingga Uni Eropa. Negara lain juga menjadi sasaran Indonesia terutama negara tetangga.

    “Kita mempunyai pasar yang cukup besar di middle east hingga bahkan Malaysia. Kalau negara-negara tetangga kita di south east asia itu bisa kita optimalkan juga. Lalu kemudian tentu tidak lepas lagi dengan negara-negara tetangga lainnya seperti di Australia, ini kita juga ada perwakilan perdagangan di sana,” terangnya.

    (ada/kil)

  • Trump Menggila, Ancam Kenakan Tarif Balasan ke Negara yang Palak Pajak Google-Meta – Halaman all

    Trump Menggila, Ancam Kenakan Tarif Balasan ke Negara yang Palak Pajak Google-Meta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan ancaman yang berpotensi mengubah dinamika perdagangan internasional.

    Dalam konteks ini, Trump mempertimbangkan penggunaan tarif kepada beberapa negara yang mengenakan pajak digital pada perusahaan teknologi AS, seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Trump menilai kebijakan perlu diterapkan untuk melawan pajak layanan digital (digital services tax, DST) beberapa negara Eropa karena dianggap merugikan perusahaan teknologi AS.

    Apa yang Mendorong Trump Mengeluarkan Ancaman Ini?

    Mengutip dari Economic Times, kebijakan ini terungkap setelah Trump menandatangani sebuah memorandum yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam perdagangan.

    Dalam memorandum tersebut, Trump meminta Kantor Perwakilan Dagang AS untuk mengusulkan tindakan pembalasan.

    Termasuk penggunaan tarif terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital pada perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS.

    Meskipun Trump tidak memberikan rincian kapan kebijakan ini akan diberlakukan.

    Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat timnya akan segera meninjau praktik-praktik pajak DST yang diterapkan oleh negara-negara seperti Uni Eropa dan Inggris.

    Melanjutkan penyelidikan USTR di tahun 2019 silam, dimana saat itu AS mencurigai adanya praktik pajak diskriminatif dan tidak proporsional yang dilakukan Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain, kepada perusahaan Amerika.

    Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mencegah pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri.

    Menurut catatan Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeruk pendapatan dari perusahaan multinasional teknologi besar AS,

    “Apa yang mereka lakukan kepada kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan pada akhir pekan kemarin.

    Apa Risiko dari Tarif Balasan ini?

    Langkah Trump untuk mempertimbangkan tarif balasan ini berpotensi merusak hubungan yang sudah tegang antara AS dan negara-negara Eropa.

    Pejabat Gedung Putih menyatakan, “Presiden Trump tidak akan mengizinkan pemerintah asing mengambil alih basis pajak Amerika untuk keuntungan mereka sendiri.”

    Namun, ada harapan bahwa langkah ini bisa membentuk kembali hubungan perdagangan global dan mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi mereka kembali ke AS.

    Trump dan pemerintahannya berargumen bahwa pajak digital yang dikenakan oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris secara tidak adil menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS.

    Mereka mengeklaim bahwa pajak ini lebih banyak menyasar perusahaan teknologi besar tanpa memperhitungkan pajak serupa terhadap perusahaan lokal di negara-negara tersebut.

    Dengan mengenakan tarif balasan, Trump berharap untuk mendorong negara-negara yang menerapkan pajak digital tersebut untuk mencabut atau mengubah kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan AS.

    Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk melindungi perusahaan-perusahaan asal AS dari pajak yang dianggap diskriminatif dan menjaga posisi kompetitif mereka di pasar global.

    Dalam konteks ini, langkah Trump mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan perdagangan internasional dan akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana negara-negara lain merespons ancaman tarif balasan ini.

    (Tribunnews.com / Namira)