Negara: Uni Eropa

TRIBUNNEWS.COM – Selama lebih dari empat dekade, Turki memerangi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok militan yang memperjuangkan hak-hak minoritas Kurdi di negara tersebut.

Lebih dari 40.000 orang telah tewas dalam konflik yang berlangsung puluhan tahun ini, baik dalam serangan PKK terhadap target militer dan sipil maupun operasi militer Turki terhadap para militan dan masyarakat yang dianggap melindungi mereka.

Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menganggap PKK sebagai organisasi teroris.

Saat ini, pendiri PKK yang dipenjara, Abdullah Öcalan, menyerukan kepada para pejuang Kurdi untuk meletakkan senjata dan menyatakan gencatan senjata.

Namun, belum jelas apakah konflik selama 40 tahun ini akan berakhir dan apa yang ditawarkan pemerintah Turki kepada kelompok tersebut sebagai imbalannya.

Mengutip The New York Times, berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang PKK dan konfliknya dengan Turki.

1. Mengenal PKK

PKK mulai melancarkan perlawanan terhadap negara Turki pada awal 1980-an.

Awalnya, PKK memperjuangkan kemerdekaan bagi suku Kurdi, yang diperkirakan berjumlah sekitar 15 persen atau lebih dari populasi Turki.

Dari pegunungan di Turki timur dan selatan, para pejuang PKK menyerang pangkalan militer dan kantor polisi Turki, yang memicu respons keras dari pemerintah.

Konflik kemudian menyebar ke bagian lain negara itu.

Pengeboman dahsyat yang dilakukan PKK di kota-kota Turki telah menewaskan banyak warga sipil.

Selama dekade terakhir, militer Turki telah berhasil memukul mundur pasukan PKK dari kota-kota besar Kurdi di tenggara Turki, menggunakan pesawat tanpa awak untuk menargetkan para pemimpin dan pejuangnya, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengatur dan melancarkan serangan.

Konflik ini terus memanas selama bertahun-tahun, meskipun serangan PKK yang sporadis telah menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas.

Tahun lalu, sekelompok kecil militan PKK menyerbu kantor pusat perusahaan kedirgantaraan milik negara dengan senjata api dan bahan peledak, menewaskan lima karyawan sebelum pasukan keamanan berhasil mengendalikan situasi.

2. Sosok Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan adalah pendiri dan pemimpin PKK.

Ia telah dipenjara di Turki selama seperempat abad.

Banyak warga Kurdi di Turki memandang Öcalan sebagai simbol kuat perjuangan hak-hak Kurdi.

Meskipun dipenjara, ia masih memiliki pengaruh besar terhadap PKK dan milisi afiliasinya di Suriah, Irak, dan Iran.

Öcalan mendirikan PKK pada akhir 1970-an bersama dengan sekelompok pemberontak lainnya.

Ia memimpin organisasi tersebut sebagian besar dari negara tetangga Suriah sambil melancarkan serangan di wilayah tenggara Turki dan kemudian di kota-kota besar Turki lainnya.

Pada tahun 1998, Suriah memaksanya keluar, dan ia mencari suaka di Yunani, Italia, dan Rusia.

Kemudian, pada 15 Februari 1999, agen intelijen Turki, dengan bantuan dari rekan-rekan mereka di AS, menangkap Öcalan di dalam pesawat di bandara Nairobi, Kenya.

Setelah ditangkap pada tahun 1999, Öcalan dipenjara di Pulau İmralı di Laut Marmara, sebelah selatan Istanbul, di mana ia menjadi satu-satunya tahanan selama bertahun-tahun.

Pada tahun yang sama, Turki menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Hukuman tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup setelah Turki menghapus hukuman mati sebagai bagian dari upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak penahanannya, Öcalan mengubah ideologinya dari separatisme menjadi perjuangan hak-hak Kurdi di dalam kerangka negara Turki.

3. Pandangan Turki terhadap Öcalan

Bagi sebagian besar warga Turki, Öcalan tetap menjadi tokoh teroris yang paling dibenci di negara itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik isolasinya di Pulau İmralı.

Pada tahun 2009, lima tahanan lainnya dikirim ke fasilitas tersebut, dan Öcalan diizinkan untuk bertemu dengan mereka beberapa kali seminggu, menurut laporan media Turki.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Öcalan dan tahanan lainnya di pulau itu tidak diizinkan menerima kunjungan, termasuk dari pengacara mereka, atau melakukan panggilan telepon dengan anggota keluarga.

Oktober lalu, seorang sekutu politik Presiden Recep Tayyip Erdoğan membuat pernyataan publik yang mengejutkan mengenai Öcalan.

Ia meminta Öcalan untuk memerintahkan para pejuangnya agar meletakkan senjata dan mengakhiri konflik.

Setelah itu, Öcalan menerima kunjungan terbatas dari kerabat dan sekutu politiknya, yang menjajaki kemungkinan proses perdamaian baru antara Turki dan PKK.

4. Mengenal Suku Kurdi

Suku Kurdi adalah kelompok etnis yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 juta orang.

Mereka terkonsentrasi di Iran, Irak, Suriah, dan Turki.

Suku Kurdi berbicara dalam berbagai dialek bahasa Kurdi, bahasa yang tidak terkait langsung dengan bahasa Turki atau Arab.

Sebagian besar suku Kurdi adalah Muslim Sunni.

Suku Kurdi pernah dijanjikan negara sendiri oleh negara-negara adidaya setelah Perang Dunia I, tetapi janji itu tidak pernah terwujud.

Pemberontakan suku Kurdi terjadi di berbagai negara selama beberapa generasi berikutnya, dan suku Kurdi menghadapi penindasan negara terhadap bahasa dan budaya mereka.

Di Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh suku Kurdi, yang para pemimpinnya berakar pada PKK dan mengikuti ideologi Öcalan, menguasai bagian timur laut negara tersebut.

SDF didukung selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat dan memainkan peran penting dalam mengalahkan ISIS.

Namun, perubahan politik di Suriah telah membuat status masa depan mereka tidak jelas.

SDF terlibat bentrok dengan pemberontak Arab Suriah yang didukung Turki, dan tetap berada di luar kendali pemerintah Suriah di Damaskus.

Sejak Perang Teluk 1991, wilayah utara Irak yang sebagian besar dihuni oleh suku Kurdi telah menjadi semi-otonom.

Kepemimpinan PKK sekarang bermarkas di Pegunungan Qandil di Irak utara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah melancarkan serangan terhadap kelompok tersebut dan milisi afiliasinya di Irak dan Suriah, sambil melobi pemerintah Irak untuk mengusir mereka.

5. Upaya Damai Sebelumnya

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membekukan atau mengakhiri konflik Turki-PKK, dimulai dengan gencatan senjata pada tahun 1993.

Namun, semua upaya tersebut gagal, sering kali berujung pada pertumpahan darah yang lebih besar.

Kekerasan terus berlanjut hingga putaran baru perundingan perdamaian dimulai pada tahun 2011.

Saat itu, perwira intelijen Turki bertemu dengan Öcalan di penjara untuk merancang rencana bagi para pejuangnya untuk melucuti senjata.

Politisi Kurdi menyampaikan pesan antara Öcalan dan rekan-rekannya di Irak utara.

Namun, proses tersebut gagal pada pertengahan 2015, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut.

Salah satu fase konflik yang paling mematikan terjadi setelahnya, dengan pertempuran sengit di kota-kota di tenggara Turki yang menewaskan lebih dari 7.000 orang, menurut International Crisis Group.

6. Perbedaan dengan Gencatan Senjata Kali Ini

Meskipun Turki masih menganggap PKK sebagai kelompok teroris separatis yang tidak mewakili masyarakat Kurdi, Turki telah mengakui beberapa pelanggaran hak-hak Kurdi di masa lalu dan memperluas batasan bahasa dan budaya Kurdi.

Turki telah memberikan izin untuk siaran televisi dan radio berbahasa Kurdi dan mengizinkan bahasa Kurdi sebagai mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah.

Namun, pada saat yang sama, pemerintah telah mencopot lebih dari 150 wali kota Kurdi terpilih dari jabatan mereka sejak 2015, menurut Partai Kesetaraan Rakyat dan Demokrasi, yang mewakili gerakan pro-Kurdi secara politik dan memiliki kursi di Parlemen.

Sebagian besar wali kota yang dicopot dituduh, dan beberapa di antaranya dihukum, atas kejahatan yang terkait dengan PKK.

Human Rights Watch menyebut pencopotan wali kota Kurdi bermotif politik dan merupakan pelanggaran hak pemilih.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)