Negara: Uni Eropa

  • Macron Balas Kemarahan Rusia, Sebut Kremlin Merasa Terekspos

    Macron Balas Kemarahan Rusia, Sebut Kremlin Merasa Terekspos

    Brussels

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menanggapi kemarahan Rusia, yang memperingatkan dirinya untuk tidak mengancam dengan retorika nuklir. Peringatan Moskow itu dilontarkan setelah Macron mengatakan Paris mempertimbangkan untuk memperluas perlindungan senjata nuklirnya kepada sekutunya di Eropa.

    Macron, dalam tanggapan terbarunya seperti dilansir Reuters, Jumat (7/3/2025), menyebut Kremlin memberikan reaksi keras semacam itu karena merasa terekspos.

    Ketegangan ini terjadi setelah Macron, dalam pidatonya pada Rabu (5/3), menyebut Rusia sebagai ancaman bagi Eropa dan mencetuskan gagasan untuk menempatkan negara-negara Eropa lainnya di bawah payung nuklir Prancis.

    Macron memperingatkan bahwa Moskow sedang mempersenjatai kembali pasukannya dengan cepat setelah menginvasi Ukraina, dan bisa menyerang negara-negara lainnya jika tidak dicegah dengan tegas, termasuk dengan payung nuklir Prancis.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut pernyataan Macron sebagai ancaman. Lavrov juga membandingkan Macron dengan Hitler dan Napoleon, dengan menyebut sang Presiden Prancis, meskipun tidak seperti kedua tokoh itu yang secara terbuka mengatakan ingin menaklukkan Rusia, “jelas menginginkan hal yang sama”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Saya mengenal Presiden (Vladimir) Putin dengan baik. Jika dia bereaksi seperti itu, itu karena dia menyadari apa yang saya katakan itu benar,” kata Macron kepada wartawan di pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels.

    “Dia membuat kesalahan historis: Napoleon melakukan penaklukan. Satu-satunya kekuatan imperialis yang saya lihat di Eropa saat ini adalah Rusia,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Macron menyebut dirinya menyadari Putin bisa mengkhianati janjinya karena dia telah melakukan hal itu ketika Rusia gagal menghormati Perjanjian Minsk yang ditandatangani dengan Prancis, Jerman, dan Ukraina setelah invasi ke Crimea tahun 2014 lalu.

    Macron juga mengatakan bahwa reaksi Moskow mungkin sangat keras karena niat Rusia — untuk terus berperang dengan Eropa pada akhirnya, jika perjanjian damai di Ukraina diteken dengan tergesa-gesa — telah terungkap.

    “Dia (Putin-red) mungkin kesal dengan fakta bahwa kami mengekspose permainannya,” kata Macron.

  • Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina gagal mendapatkan paket bantuan militer baru dari Uni Eropa.

    Setelah sebelumnya AS bekukan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari saat Uni Eropa gagal sepakat untuk pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara Rp529 triliun.

    Kegagalan Uni Eropa untuk mengirimkan paket bantuan militer untuk Ukraina ini terjadi ketika adanya pertemuan darurat Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (6/3/2025).

    Dalam pertemuan itu, Hongaria memveto keputusan tersebut, meskipun mendapatkan dukungan luas dari 26 anggota Uni Eropa lainnya.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memblokir pernyataan para pemimpin tersebut, sehingga menunda bantuan lebih lanjut ke Kyiv.

    Dikutip dari Russia Today, kesepakatan lima poin yang diusulkan mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

    Namun, Orban menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan sikap Hongaria.

    “Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Dan Hongaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian,” kata Orban.

    Menurut pernyataan konklusif yang dipublikasikan di situs web Dewan Eropa, keputusan akhir mengenai dukungan Ukraina telah ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret.

    Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa mengisyaratkan bahwa UE sedang mencari cara untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina meskipun ada keberatan dari Hongaria.

    “Hongaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina; artinya, Hongaria terisolasi dalam 27 negara anggota UE – dan 26 negara anggota lebih dari satu,” kata Costa.

    Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, juga mengisyaratkan rencana alternatif, dengan mengatakan bahwa blok tersebut tengah menggodok “koalisi yang bersedia” yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat.

    Pertemuan darurat itu diadakan di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara para pemimpin Uni Eropa atas dampak perubahan kebijakan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini terhadap Ukraina.

    Berbagai laporan media menunjukkan bahwa Trump telah membekukan bantuan militer baru ke Kyiv.

    Ia juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas upaya perang Ukraina dan pertahanannya sendiri.

    Sementara keputusan mengenai bantuan Ukraina tertunda, para pemimpin Uni Eropa, termasuk Orban, menyetujui inisiatif terpisah untuk meningkatkan anggaran pertahanan Eropa hingga €800 miliar atau setara Rp14 kuadriliun.

    Rencana tersebut, yang dikenal sebagai ReArm Europe, diluncurkan awal minggu ini oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengatakan bahwa ia akan mengajukan proposal hukum dalam dua minggu ke depan.

    Hongaria Adakan Referendum

    Pemerintah Hongaria akan mengadakan referendum mengenai apakah Ukraina boleh bergabung dengan Uni Eropa atau tidak.

    “Saya pikir kita harus menanggapi masalah keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dengan serius,” kata Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, dikutip dari TASS.

    “Tidak mungkin membuat keputusan yang bertanggung jawab saat ini, dan saya tidak ingin keputusan ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Orban telah berulang kali mengatakan bahwa pada titik ini, keanggotaan Ukraina di UE akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pertanian dan ekonomi Eropa secara umum.

    Selain itu, pemerintah Ukraina gagal menghormati hak-hak minoritas Hongaria di wilayahnya dan melanjutkan tindakannya yang mengancam keamanan energi Hongaria.

    Pada saat yang sama, Orban tidak mengesampingkan kemungkinan untuk akhirnya membawa Ukraina ke dalam UE, jika memenuhi semua persyaratan kandidat dan memenuhi semua prasyarat.

    (*)

  • Lavrov: Rusia Tolak Pasukan Eropa di Ukraina dan Macron Sebar Kebohongan soal Kami – Halaman all

    Lavrov: Rusia Tolak Pasukan Eropa di Ukraina dan Macron Sebar Kebohongan soal Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia menolak penempatan pasukan asing di Ukraina.

    Ia menegaskan Rusia siap berdialog dengan Ukraina dan membahas akar penyebab perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Sergei Lavrov juga mengomentari pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia pada Rabu (5/3/2025).

    “Krisis di Ukraina dapat diselesaikan dalam beberapa minggu jika Barat berhenti memasok senjata ke Kyiv,” kata Sergei Lavrov dalam pernyataannya di Moskow pada Kamis (6/3/2025).

    “Beberapa negara Barat melihat perdamaian di Ukraina lebih buruk daripada perang,” imbuhnya, seperti diberitakan RIA Novosti.

    Ia juga mengomentari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan Rusia adalah ancaman.

    “Siapa yang percaya bahwa Rusia saat ini akan berhenti di Ukraina?” kata Macron dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam.

    Macron mengindikasikan bahwa Rusia sedang mempersiap untuk memperluas invasinya di Eropa.

    Lavrov mengatakan pernyataan itu hanyalah omong kosong.

    Ia kembali menekankan bahwa tidak ada ruang untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina jika perang berakhir.

    Rusia, kata Lavrov, akan menganggap pasukan penjaga perdamaian Eropa sebagai kehadiran NATO di Ukraina.

    “Pengerahan pasukan militer Eropa di Ukraina berarti perang langsung oleh negara-negara Eropa melawan Rusia,” tegasnya.

    Selain itu, Lavrov juga mengkritik pernyataan Macron ketika bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, Macron mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin melanggar semua perjanjian dengan Ukraina di masa lalu.

    “Aneh sekali mendengar bahwa Tuan Macron, dengan cara yang agresif, melanjutkan pekerjaan Napoleon, yang ingin menaklukkan Rusia, tetapi menutupi niatnya yang sebenarnya, tidak perlu dijelaskan, ia juga mulai berbicara dan mengkritik Putin,” katanya.

    “Macron memutuskan untuk mengikuti jalan Zelensky, yang saat berada di Ruang Oval, berbohong tanpa rasa malu,” lanjutnya, merujuk pada pertemuan Macron dengan Presiden AS Donald Trump pada 24 Februari lalu.

    Menurutnya, pesan-pesan seperti itu dibutuhkan oleh para pemimpin negara Barat untuk menjelaskan dan membenarkan dukungan mereka terhadap perang di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Bertemu Pemimpin Uni Eropa usai Cekcok dengan Trump, Zelensky Akui Bersyukur: Kami Tidak Sendirian – Halaman all

    Bertemu Pemimpin Uni Eropa usai Cekcok dengan Trump, Zelensky Akui Bersyukur: Kami Tidak Sendirian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Kamis (6/3/2025).

    Volodymyr Zelensky merasa bersyukur karena Uni Eropa berdiri di sisi Ukraina, saat blok tersebut memulai pembicaraan krisis untuk menghadapi perubahan sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dari Kyiv.

    Kunjungan Zelensky ke Brussels dilakukan saat ia berusaha keras untuk kembali terlibat dengan Washington setelah perselisihan di Gedung Putih.

    Zelensky menyatakan dirinya siap untuk bekerja menuju kesepakatan damai di bawah “kepemimpinan kuat” Trump dan untuk menyelesaikan kesepakatan mengenai akses AS ke sumber daya mineral Ukraina.

    Pertemuan puncak hari Kamis mempertemukan semua 27 pemimpin Uni Eropa untuk pertama kalinya sejak pertemuan yang menegangkan minggu lalu antara Trump dan Zelensky.

    Sejak itu, Washington telah menangguhkan bantuan militer dan pembagian informasi intelijen yang telah membantu Kyiv melawan invasi Rusia.

    “Kami sangat bersyukur bahwa kami tidak sendirian. Dan ini bukan sekadar kata-kata,” ujar Zelensky kepada wartawan saat pembicaraan dimulai, berdiri di samping para pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa, dilansir Al Arabiya.

    Dengan komitmen jangka panjang Amerika terhadap keamanan Eropa yang kini diragukan, blok tersebut berada di bawah tekanan untuk bangkit pada saat ini.

    Minggu ini, calon pemimpin Jerman berikutnya telah berjanji untuk mengubah haluan pertahanan secara historis.

    “Ini adalah momen penting bagi Eropa,” kata von der Leyen, yang telah menyusun rencana yang bertujuan memobilisasi 800 miliar euro untuk “mempersenjatai kembali Eropa” dalam menghadapi ancaman dari Rusia.

    “Eropa menghadapi bahaya yang nyata dan nyata, dan oleh karena itu Eropa harus mampu melindungi dirinya sendiri,” kata kepala komisi tersebut kepada wartawan.

    “Ini juga merupakan momen penting bagi Ukraina,” imbuhnya.

    “Kita harus menempatkan Ukraina pada posisi yang mampu melindungi dirinya sendiri dan mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan langgeng,” lanjut dia.

    Kebutuhan Keamanan yang Mendesak

    Diberitakan AP News, awal minggu ini, Trump memerintahkan penghentian sementara pasokan militer AS ke Ukraina saat ia berupaya menekan Zelensky agar terlibat dalam negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Rusia, sehingga membawa urgensi baru pada pertemuan puncak hari Kamis.

    Pertemuan hari Kamis kemungkinan besar tidak akan membahas kebutuhan Ukraina yang paling mendesak.

    Pertemuan ini tidak ditujukan untuk segera menambah senjata dan amunisi guna mengisi kekosongan pasokan yang disebabkan oleh pembekuan AS.

    Semua negara juga tidak akan setuju untuk membuka blokir aset Rusia yang dibekukan senilai sekitar 183 miliar euro ($196 miliar) yang disimpan di lembaga kliring Belgia, sejumlah uang tunai yang dapat disita.

    Meski begitu, orang Eropa menggarisbawahi pentingnya momen tersebut.

    Namun mungkin tantangan terbesar bagi UE adalah mengambil sikap bersatu di saat UE terpecah belah, karena sebagian besar tindakan blok tersebut memerlukan dukungan bulat.

    Hongaria mengancam akan memveto sebagian pernyataan KTT tentang Ukraina, seperti halnya Perdana Menteri Slowakia Robert Fico.

    “Kita harus mengambil keputusan, tidak peduli satu atau dua pihak yang berseberangan setiap saat,” kata Presiden Lithuania Gitanas Nauseda.

    “Jika tidak, sejarah akan menghukum kita dan kita akan membayar harga yang sangat mahal,” jelasnya.

    EROPA DUKUNG ZELENSKY – Tangkap layar diambil dari media sosial X Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer pada Senin (3/2/2025), memperlihatkan para pemimpin Eropa yang tengah menghadiri pertemuan di London, Inggris pada Minggu (2/3/2025) untuk membahas rencana negosiasi perdamaian perang Ukraina usai Zelensky terlibat cekcok dengan Presiden AS Donald Trump. (Tangkap layar X Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer)

    Pertemuan puncak hari Kamis kemungkinan tidak akan menghasilkan keputusan langsung mengenai pengeluaran untuk Ukraina atau pertahanannya sendiri.

    Pertemuan puncak Uni Eropa lainnya yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keputusan akan diadakan pada 20-21 Maret.

    Sebagai informasi, Donald Trump terlibat cekcok dengan Volodymyr Zelensky selama pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih di depan pers, Jumat (28/2/2025) lalu.

    Ketika berada di Gedung Putih, Volodymyr Zelensky mempertanyakan kecondongan Donald Trump ke arah Rusia.

    Trump lantas menuduh Zelensky bersikap tidak sopan saat perbedaan pendapat di antara mereka meletus menjadi adu mulut.

    Trump bersikeras Zelensky kalah dalam perang Ukraina dan berkata, “orang-orang sekarat, kalian kekurangan tentara.”

    Meski begitu, Zelensky mengatakan hubungannya dengan Amerika Serikat masih dapat diperbaiki.

    Ia tetap optimis, bahkan setelah Donald Trump meneriakinya dalam kemarahan di Gedung Putih, dan menuduhnya menolak berdamai dengan Rusia.

    “Tentu saja,” kata Zelensky saat ditanya dalam wawancara Fox News apakah hubungan dengan Trump dapat diselamatkan, Jumat.

    “Hubungan AS-Ukraina melibatkan lebih dari dua presiden,” katanya.

    Zelensky menambahkan, Ukraina sangat membutuhkan bantuan Washington dalam perang melawan militer Rusia yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata.

    “Akan sulit tanpa dukungan Anda,” kata Zelensky di Fox — saluran berita favorit Trump.

    Sementara itu, selama kunjungannya dengan Trump, Zelensky diharapkan menandatangani kesepakatan yang memungkinkan AS memperoleh akses lebih besar ke mineral tanah jarang Ukraina dan mengadakan konferensi pers bersama.

    Namun, rencana itu dibatalkan setelah perbincangan sengit antara para pemimpin di depan awak media.

    Tidak jelas apa arti kegagalan itu bagi kesepakatan yang menurut Trump penting untuk membayar AS atas lebih dari $180 miliar bantuan Amerika yang dikirim ke Kyiv sejak dimulainya perang.

    Pemimpin Ukraina diminta meninggalkan Gedung Putih oleh penasihat utama Trump tak lama setelah Trump meneriakinya, menunjukkan penghinaan terbuka.

    “Anda mempertaruhkan Perang Dunia III, dan apa yang Anda lakukan sangat tidak menghormati negara ini, negara yang telah mendukung Anda jauh lebih banyak daripada yang dikatakan banyak orang,” kata Trump kepada Zelensky, masih dari AP News.

    Diketahui, tujuan utama Zelensky dalam aksi duduk itu adalah untuk menekan Trump agar tidak meninggalkan negaranya dan memperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Sebaliknya, ia malah dibentak-bentak sementara Trump tampak mempermainkan drama di depan kamera.

    Trump telah membuat Kyiv dan sekutu Eropa khawatir dengan perubahan kebijakan AS yang tiba-tiba, menampilkan dirinya sebagai mediator antara Putin dan Zelensky dan menolak untuk mengutuk invasi Rusia.

    Trump menyebut Zelensky sebagai “diktator” minggu lalu dan mengatakan dia percaya Putin akan “menepati janjinya” mengenai gencatan senjata.

    Trump mengatakan kepada Zelensky, sebagai mediator, dia tidak dapat mengkritik salah satu pihak utama.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Produksi Sawit 2024 Lesu, Gapki Sebut 2 Hal Ini Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) turun 3,8% secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 48,16 juta ton pada 2024. Pada tahun sebelumnya, produksi CPO di dalam negeri mencapai 50,06 juta ton.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Hadi Sugeng mengatakan, produksi sawit domestik lesu karena dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor.

    “Untuk produksi kita akhirnya harus menyerah minus 3,8% yoy. Ini banyak dipengaruhi oleh el nino tahun lalu yang berdampak terhadap produksi. Di samping itu, ada tanaman-tanaman menua yang ikut berkontribusi terhadap penurunan produksi,” kata Hadi, Kamis (6/3/2025).

    Adapun, penurunan produksi CPO ini juga diikuti oleh susutnya pasar ekspor. Gapki mencatat volume ekspor produk kelapa sawit RI tahun lalu susut 8,3% yoy dari 32,21 juta ton menjadi 29,53 juta ton.

    Penyusutan dialami nyaris oleh seluruh kategori produk. Meliputi, ekspor CPO yang turun 10,6% yoy ke level 2,91 juta ton. Disusul oleh olahan PO 10% yoy menjadi 20,45 juta ton. Lalu, crude palm kernel oil (CPKO) dan biodiesel dengan penurunan masing-masing 1,55% yoy dan 76,3% yoy.

    Produk kelapa sawit dalam negeri yang tercatat mengalami kenaikan volume ekspor, antara lain oleokomia sebesar 3,4% yoy dengan volume sebanyak 4,79 juta serta olahan PKO yang naik 1,6% yoy dengan volume 1,26 juta ton.

    Penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan China sebesar 2,38 juta ton, disusul India 1,13 juta ton, serta Bangladesh, Malaysia, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa dalam jumlah yang lebih kecil. Sebaliknya, ekspor ke Pakistan sebesar 486.000 ton dan kawasan Timur Tengah 164.000 ton. Sementara itu, ekspor ke Rusia dan beberapa negara lain naik dengan jumlah yang lebih kecil.

    Sepanjang 2024, nilai ekspor CPO mencapai US$27,76 miliar atau setara Rp440 triliun, turun 8,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$30,32 miliar atau setara dengan Rp463 triliun.

    Dari sisi konsumsi, kelapa sawit tercatat naik 2,8% yoy. Kenaikan konsumsi ini dikontribusi oleh biodiesel, yakni sebesar 7,5% yoy dengan volume mencapai 11,44 juta ton pada tahun lalu.

    Dengan mempertimbangkan kecenderungan produksi dan konsumsi dalam negeri, khususnya kebijakan penggunaan biodiesel, kecenderungan harga, serta supply dan demand minyak nabati dunia, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 53,6 juta ton pada 2025, naik 1,7% yoy.

    Sementara itu, konsumsi juga diperkirakan naik hingga 9,5% yoy mencapai 26,1 juta ton, termasuk untuk biodiesel B40 sebesar 13,6 juta ton.

    Dengan perkiraan tersebut, Gapki memprediksi ekspor tahun depan turun menjadi 27,5 juta ton. Lebih rendah dari ekspor tahun 2024 sebesar 29,5 juta ton.

  • SBY tekankan urgensi kepercayaan dalam hubungan internasional di GRIPS

    SBY tekankan urgensi kepercayaan dalam hubungan internasional di GRIPS

    Jepang memiliki empat keunggulan utama di mata negara-negara ASEAN.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan internasional saat menyampaikan kuliah umum di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo, Jepang, Kamis.

    “Dunia saat ini makin kompleks, tidak pasti, dan berbahaya. Keseimbangan strategis global sedang bergeser,” kata SBY dalam kuliah umum bertajuk The Importance of Trustworthiness: Indonesia, ASEAN, and Japan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Pada kesempatan itu, SBY juga membahas peran Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam menghadapi tantangan geopolitik.

    Berbeda dengan Eropa, kata SBY, ASEAN tidak pernah bergantung pada kekuatan eksternal untuk menjaga stabilitasnya.

    “Kami selalu mencari peluang dalam setiap perubahan,” ucap SBY.

    Berdasarkan survei terbaru, imbuh dia, ASEAN cenderung memandang Jepang, Tiongkok, dan Uni Eropa sebagai mitra utama.

    SBY turut menyinggung peran Jepang sebagai mitra strategis ASEAN yang dipercaya.

    “Jepang memiliki empat keunggulan utama di mata negara-negara ASEAN, yakni kepercayaan yang tinggi, rekam jejak kerja sama yang baik, tidak memiliki agenda tersembunyi, serta konsisten dalam mendukung sentralitas ASEAN,” katanya.

    Terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam blok ekonomi BRICS, SBY mengatakan bahwa hal itu bukan tanda perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS tidak berarti kami bergeser dari kebijakan bebas aktif. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk memperkuat kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional,” tutur SBY.

    Mengakhiri kuliah umum itu, SBY menekankan kerja sama dan kepercayaan antarnegara merupakan kunci dalam menjaga stabilitas global.

    “Indonesia akan terus berjuang untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan penuh kerja sama. Dalam upaya ini, kami mengharapkan Jepang bisa menjadi mitra utama,” demikian SBY.

    National Graduate Institute for Policy Studies atau GRIPS merupakan lembaga pendidikan tinggi berbasis riset di Tokyo yang berfokus pada kebijakan publik. GRIPS menawarkan program pascasarjana di berbagai bidang yang berkaitan dengan isu kebijakan global.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan sebanyak 100 negara akan ikut serta dalam konferensi tentang pembangunan kembali Jalur Gaza.

    Konferensi tersebut dilangsungkan bulan depan di Kota Kairo, Mesir.

    “Konferensi ini adalah konferensi tingkat kementerian dan akan digelar melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Abdel Ati hari Rabu, (5/3/2025), dikutip dari kantor berita Mizan.

    “Konferensi Arab itu membahas kemungkinan pembentukan sebuah komite untuk mengelola Gaza untuk periode waktu tertentu,” ujarnya.

    Abdel Ati menyampaikan pada tahapan awal rekonstruksi Gaza, perumahan sementara akan diubah menjadi perumahan permanen.

    “Pada tahap selanjutnya, kita akan pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk menerapkan rencana pembangunan kembali Gaza dengan menerima dukungan material dan politik.”

    “Rencana pembangunan kembali Gaza termasuk mengatasi semua tantangan, termasuk menyingkirkan puing-puing, bom, dan rudal.”

    Abdel Ati mengatakan negara-negara Arab menerima rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana Mesir itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB (UNDP).

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    400.000 apartemen akan dibangun di Gaza

    Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    (*)

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • SBY di GRIPS Tokyo: ‘Kepercayaan Kunci Stabilitas Global’ – Halaman all

    SBY di GRIPS Tokyo: ‘Kepercayaan Kunci Stabilitas Global’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan internasional saat menyampaikan kuliah umum di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang, Kamis (7/3/2025).

    Dalam kuliah bertajuk “The Importance of Trustworthiness: Indonesia, ASEAN, and Japan”, SBY menguraikan dinamika global serta peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    “Dunia saat ini semakin kompleks, tidak pasti, dan berbahaya. Keseimbangan strategis global sedang bergeser,” ujar SBY.

    Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global dan hubungan internasional.

    Peran ASEAN Hadapi Tantangan Geopolitik

    SBY juga membahas peran ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik.

    Berbeda dengan Eropa, ASEAN tidak pernah bergantung pada kekuatan eksternal untuk menjaga stabilitasnya.

    “Kami selalu mencari peluang dalam setiap perubahan,” katanya.

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa survei terbaru menunjukkan ASEAN kini lebih memandang Jepang, China, dan Uni Eropa sebagai mitra utama, bukan Amerika Serikat.

    SBY turut menyinggung peran Jepang sebagai mitra strategis ASEAN yang paling dipercaya.

    “Jepang memiliki empat keunggulan utama di mata negara-negara ASEAN: kepercayaan yang tinggi, rekam jejak kerja sama yang baik, tidak memiliki agenda tersembunyi, serta konsisten dalam mendukung sentralitas ASEAN,” paparnya.

    Terkait keanggotaan Indonesia dalam BRICS, SBY menegaskan bahwa hal ini bukan tanda perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS tidak berarti kami bergeser dari kebijakan bebas aktif. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk memperkuat kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional,” jelasnya.

    Mengakhiri kuliahnya, SBY menekankan bahwa kerja sama dan kepercayaan antarnegara adalah kunci dalam menjaga stabilitas global.

    “Indonesia akan terus berjuang untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan penuh kerja sama. Dalam upaya ini, kami mengharapkan Jepang bisa menjadi mitra utama,” tutupnya.

    Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan akademisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari berbagai negara yang antusias terhadap wawasan yang disampaikan SBY terkait tantangan dan peluang di dunia saat ini.

    National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) adalah lembaga pendidikan tinggi berbasis riset di Tokyo yang berfokus pada kebijakan publik.

    GRIPS menawarkan program pascasarjana di berbagai bidang yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan global.

    Dengan lebih dari 350 mahasiswa dari berbagai latar belakang profesional—termasuk pemerintahan, media, organisasi internasional, dan bisnis—GRIPS menjadi pusat pembelajaran dengan lingkungan internasional yang dinamis. Dua pertiga mahasiswa GRIPS berasal dari luar Jepang, menciptakan jejaring global yang kuat.

    Sejak berdiri, GRIPS telah melahirkan lebih dari 6.000 alumni dari 120 negara, yang berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran dunia melalui pengetahuan serta pengalaman yang mereka peroleh selama studi.

     

  • RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    Jakarta

    Uni Eropa (UE) dan Agence francaise de développement (AFD) menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan hibah kepada pemerintah Indonesia. Total hibah diberikan senilai 7 juta euro atau setara Rp 123,17 miliar (kurs Rp 17.597) untuk mendukung program pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

    Dari total hibah tersebut, 3,55 juta euro akan mendanai kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 3,45 juta euro sisanya akan mendanai kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “3,55 juta euro akan mendanai kegiatan yang dipimpin oleh KKP, sementara 3,45 juta euro akan membiayai inisiatif BRIN,” tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (6/3/2025).

    Hibah dari UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di bawah inisiatif Global Gateway untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

    Pendanaan UE ini melengkapi dua pinjaman AFD yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu Eco Fishing Port Project (KKP) sebesar 98,6 juta euro untuk memodernisasi empat pelabuhan perikanan Indonesia. Kemudian Multi-Reseach Vehicle (MRV/KrisNa) (BRIN) sebesar 89 juta euro untuk memperoleh dua kapal penelitian multidisiplin yang canggih.

    Acara penandatanganan berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibi BRIN dan dihadiri oleh Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi; Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN H.E. Fabien Penone; Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Direktur Pelabuhan Perikanan-KKP Tri Aris Wibowo; dan Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah Bilateral 1-Kemenkeu Syahruddin.

    Lihat juga video: Operasi Laut Terpadu, Bea Cukai Amankan Kerugian Ratusan Miliar

    (aid/fdl)