Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Airlangga Ungkap Pentingnya Percepat Perjanjian EUCEPA

    Airlangga Ungkap Pentingnya Percepat Perjanjian EUCEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya percepatan implementasi perjanjian EUCEPA (European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    Menurutnya, pasar Eropa merupakan tujuan utama untuk produk garmen dan sepatu Indonesia, yang mencakup hampir 30% ekspor garmen dan sepatu Indonesia.

    Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

    “Untuk EUCEPA perlu dipercepat karena pasar terbesar hampir 30% itu garmen sepatu itu ke Eropa. Ke Amerika Serikat (AS) malah separuhnya. Ini untuk sepatu, aparel, kan produk seperti sepatu adidas, sepatu puma, itu kan semua ke Eropa,” katanya di Kantor Presiden.

    Selain manfaat besar bagi industri tekstil dan alas kaki, perjanjian EUCEPA juga diharapkan membuka peluang di sektor otomotif.

    Uni Eropa disebut meminta akses lebih luas bagi industri otomotif mereka agar bisa masuk ke pasar Indonesia. Menanggapi hal ini, Airlangga mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi.

    “Mereka mintanya otomotif dan iya bisa [masuk Indonesia],” tambahnya.

    Di sisi lain, investasi di sektor tekstil juga menunjukkan tren positif. Beberapa investor disebut telah masuk ke kawasan industri di Indonesia, baik melalui relokasi dari Vietnam maupun dengan menambah kapasitas produksi mereka.

    “Kan ada beberapa yang masuk di kawasan. Ada yang mau relokasi dari Vietnam, ada juga yang mau menambah kapasitas, jadi ada beberapa,” jelas Airlangga.

    Dengan percepatan perjanjian EUCEPA, kata Airlangga, diharapkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Eropa semakin meningkat serta membuka lebih banyak peluang investasi di dalam negeri. 

    Pemerintah terus mendorong penyelesaian negosiasi agar kesepakatan ini segera terealisasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkas Airlangga.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1121: Zelensky dan Uni Eropa Skeptis dengan Niat Baik Putin – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1121: Zelensky dan Uni Eropa Skeptis dengan Niat Baik Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.121 pada Kamis (20/3/2025).

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan skeptis terhadap niat baik Presiden Rusia Vladimir Putin setelah serangan terbaru yang dilancarkan Moskow.

    Para pemimpin Eropa juga merespons dengan skeptis terhadap gagasan gencatan senjata terbatas yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Putin. 

    Simak rangkuman peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.121:
    Zelensky Skeptis terhadap Janji Putin Menghentikan Serangan

    Zelensky menyatakan skeptis terhadap niat baik Presiden Rusia Vladimir Putin setelah serangan terbaru yang dilancarkan Moskow.

    Pada Rabu (19/3/2025) malam, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, Rusia kembali meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak yang menewaskan satu orang serta merusak dua rumah sakit.

    Layanan kereta api nasional juga melaporkan infrastruktur energi di wilayah Dnipropetrovsk terkena dampak serangan tersebut.

    Serangan ini terjadi hanya sehari setelah Putin menyatakan kesediaannya untuk menghentikan serangan serupa di Ukraina.

    Tindakan Rusia yang langsung membalas dengan serangan baru membuat Zelensky meragukan kejujuran pernyataan Putin.

    “Kata-kata Putin tentang penghentian serangan bertentangan dengan kenyataan,” ujar Zelensky, seperti dikutip dari laporan media setempat.

    Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, meskipun ada upaya diplomasi yang dilakukan berbagai pihak.

    Pemimpin Eropa Skeptis terhadap Gagasan Gencatan Senjata Trump-Putin

    Para pemimpin Eropa merespons dengan skeptis terhadap gagasan gencatan senjata terbatas yang diusulkan oleh Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Mereka menilai gagasan ini menunjukkan kalau Rusia tidak serius dalam mencari penyelesaian damai atas konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun, sebagaimana dilaporkan oleh Sam Jones.

    Tuntutan luas yang diajukan Putin dalam gencatan senjata tersebut mencakup kondisi yang dianggap tidak adil bagi Ukraina.

    Di antaranya adalah membiarkan militer Ukraina dalam keadaan melemah dan rentan, tanpa akses terhadap senjata atau intelijen dari Barat, serta dengan pasukan yang terkuras akibat perang berkepanjangan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan langkah yang diajukan Rusia tidak mencerminkan niat untuk mencapai perdamaian yang adil.

    “Jelas Rusia tidak benar-benar ingin membuat konsesi apa pun,” ujar Kallas.

    Soal tuntutan Kremlin agar Ukraina menghentikan persenjataannya, ia menyebutnya sebagai hal yang tidak dapat diterima.

    Para pemimpin Eropa lainnya juga menyatakan kekhawatiran mereka jika gencatan senjata semacam ini hanya akan menguntungkan Rusia dengan memberikan waktu bagi Moskow untuk memperkuat posisinya di medan perang.

    Mereka menilai sebenarnya kesepakatan seperti ini berpotensi menjadi jebakan bagi Ukraina yang justru semakin memperlemah pertahanannya.

    Sementara itu, Washington telah menegaskan akan terus mendukung Kyiv dengan bantuan militer dan intelijen.

    Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan perjanjian damai jangka panjang harus didasarkan pada keadilan dan kedaulatan Ukraina, bukan pada keuntungan sepihak yang menguntungkan Rusia.

    Trump Usulkan AS Kelola Pembangkit Nuklir Ukraina, Zelensky Beri Respons

    Trump mengatakan kepada Zelensky pada Rabu (19/3/2025), Amerika Serikat dapat memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Zelensky menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan pembicaraan mereka hanya menyangkut satu pembangkit listrik, yaitu Zaporizhzhia, yang saat ini berada di bawah pendudukan Rusia.

    “Kami hanya berbicara tentang satu pembangkit listrik, yang berada di bawah pendudukan Rusia,” ujar Zelensky, seperti dikutip dari berbagai sumber.

    Zaporizhzhia adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa dan telah menjadi titik konflik utama dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

    Sementara itu, Gedung Putih menegaskan mereka telah meninggalkan gagasan untuk mengambil alih kekayaan mineral Ukraina sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata.

    “Kami sekarang fokus pada perjanjian damai jangka panjang,” kata juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana usulan Trump ini akan memengaruhi proses negosiasi yang sedang berlangsung.

    Kyiv Siap Hentikan Serangan ke Infrastruktur Rusia, Zelensky Beri Syarat

    Zelensky menyatakan Kyiv siap menghentikan serangan terhadap jaringan dan infrastruktur energi Rusia.

    Dia menegaskan keputusan ini bergantung pada kesepakatan yang jelas terkait fasilitas mana saja yang akan masuk dalam perjanjian penghentian serangan.

    Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Shaun Walker dan Pjotr Sauer, Zelensky mengisyaratkan ia belum mempertimbangkan gencatan senjata secara menyeluruh.

    Sebaliknya, ia menyebut gencatan senjata terhadap infrastruktur dapat segera dilakukan dengan syarat yang telah ditentukan.

    Tim kepresidenan Ukraina disebut tengah menyiapkan daftar fasilitas yang akan diajukan kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari pembahasan ini.

    Zelensky juga menekankan gencatan senjata tidak hanya mencakup fasilitas energi tetapi juga infrastruktur sipil yang terdampak akibat serangan.

    Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan.

    Zelensky Umumkan Pertemuan dengan Perwakilan AS di Arab Saudi

    Perwakilan Ukraina dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat di Arab Saudi minggu ini untuk melanjutkan diskusi mengenai gencatan senjata sementara.

    Hal ini diumumkan oleh Zelensky dalam percakapan daring dengan wartawan pada Rabu (19/3/2025).

    Zelensky menyatakan Ukraina tengah mempersiapkan daftar infrastruktur yang dianggap sebagai “prioritas dan sipil” yang menjadi target serangan Rusia.

    Daftar tersebut akan disampaikan dalam pertemuan dengan tim teknis yang berangkat sesuai jadwal.

    “Kami akan menyiapkan daftarnya, dan tim teknis akan berangkat segera setelah kelompok-kelompok tersebut merasa nyaman.

    “Pertemuan akan dilakukan pada salah satu hari di akhir pekan, Jumat, Sabtu, atau Minggu,” ujar Zelensky.

    Sementara itu, negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia dijadwalkan berlangsung pada Minggu (23/3/2025).

    Ukraina tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Usai Putin Teleponan dengan Trump, Rusia Gempur Ukraina

    Usai Putin Teleponan dengan Trump, Rusia Gempur Ukraina

    Moskow –

    Rusia dan Ukraina saling menuding, terkait serangan baru terhadap infrastruktur mereka. Militer Ukraina menyatakan melalui layanan Telegramnya bahwa pada Selasa (18/03) malam, negaranya mendapat 145 serangan pesawat nirawak dari Rusia.

    Sebagian besar serangan tersebut berhasil ditangkis. Merujuk pernyataan resmi negara tersebut, seorang perempuan dilporkan tewas di kota garis depan perang, Kupyansk, di wilayah Kharkiv.

    Menurut pihak berwenang di Sumy, di timur laut Ukraina, setidaknya satu orang tewas dan beberapa orang terluka. Dua rumah sakit juga mengalami kerusakan. Menurut Gubernur Mykola Kalashnyk, seorang pria terluka dalam serangan udara di wilayah Kyiv. Serangan merusak beberapa rumah. Penembakan juga dilaporkan terjadi di Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk dan Chernihiv.

    Andriy Yermak, kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menulis di Telegram: “Rusia sedang menyerang infrastruktur dan orang-orang sipil – saat ini.”

    Zelenskyy sendiri menjelaskan dalam layanan pesan singkat yang sama: “Hari ini (Presiden Rusia Vladimir) Putin secara de facto menolak proposal gencatan senjata secara keseluruhan.”

    Militer Rusia, sebaliknya, melaporkan serangan yang dilancarkan Ukraina di beberapa wilayah mereka. Dilaporkan bahwa sebagian besar pesawat nirawak yang dipakai dalam penyerangan hancur. Menurut pihak berwenang Rusia,kebakaran terjadi di sebuah depot minyak di Oblast Krasnodar, Rusia bagian selatan.

    “Aktivitas di fasilitas tersebut telah dihentikan,” demikian pengumuman pemerintah setempat. Pesawat tak berawak juga terlihat di Kursk, Bryansk, Oryol, Tula, dan di atas Laut Azov, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.

    Rusia dan Ukraina rencanakan pertukaran 350 tawanan perang

    Turut dibahas juga bahwa Rusia dan Ukraina masing-masing akan bertukar 175 tawanan perang.

    Presiden Ukraina menyambut baik pengumuman ini. Ia juga meminta rincian lebih lanjut. “Kami mendukung proposal semacam itu,” kata Zelenskyy di Kyiv. Namun, ia baru dapat mengomentari hal tersebut jika pihak AS memberikan rician lebih lanjut.

    “Syarat-syarat yang dirumuskan oleh Putin ditujukan untuk melemahkan Ukraina semaksimal mungkin,” Zelenskyy menambahkan.

    Apa yang sebenarnya dituntut oleh pemimpin Kremlin?

    Menurut Kremlin, dalam pembicaraan telepon dengan Trump, Putin mengulangi beberapa tuntutan yang ia minta sebelumnya . Misalnya, penghentian pasokan senjata Barat bagi angkatan bersenjata Ukraina dan pemberian informasi intelijen juga harus dihentikan.

    Namun, presiden Amerika Serikat menyatakan pandangan yang berbeda saat diwawancarai saluran televisi AS, Fox News. Ketika presenter bertanya apakah Putin menuntut penghentian segera semua bantuan untuk Ukraina, Trump menjawab: “Tidak, dia tidak menuntut hal ini. Kami tidak berbicara tentang bantuan.”

    Masih belum jelas bantuan apa yang dimaksud Trump – apakah itu bantuan militer, keuangan, atau kemanusiaan.

    Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Kaja Kallas menolak tuntutan Moskow sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. “Jika Rusia berhasil membuat Ukraina tidak lagi menerima bantuan militer, maka Rusia akan melanjutkan tindakan mereka sesuka hati karena Ukraina tidak bisa lagi mempertahankan diri,” Kallas memperingatkan.

    Rusia “tidak benar-benar ingin membuat konsesi apapun,” tambah Kallas.

    “Putin memainkan permainannya”

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengungkapkan pandangan serupa di ZDF “Morgenmagazin”. Syarat gencatan senjata yang diajukan Putin terutama ditujukan untuk melemahkan Ukraina sehingga ia dapat terus mempersenjatai diri dan mengumpulkan lebih banyak pasukan di perbatasan dengan Ukraina atau di wilayah-wilayah yang diduduki.

    “Putin sedang memainkan permainannya.”

    Pistorius menekankan bahwa ia yakin “presiden Amerika tidak akan bisa berdiam diri dan hanya menonton untuk waktu yang lama”.

    Sementara itu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengatakan kepada Fox News bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai rencananya akan dimulai pada hari Minggu di Jeddah, Arab Saudi. Delegasi Amerika Serikat akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.

    Jerman berencana berikan bantuan senilai miliaran Euro

    Sementara itu, Menteri Keuangan Jerman Jörg Kukies menginformasikan kepada Komite Anggaran Parlemen, Bundestag, bahwa ia berencana untuk menyetujui bantuan tambahan untuk Ukraina senilai sekitar tiga miliar euro jika mendapat persetujuan komite. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters, mengutip satu sumber yang dapat dipercaya.

    Kukies juga berencana untuk menyetujui bantuan mengajukan bantuan otorisasi komitmen tanpa jadwal sebesar 8,3 miliar euro untuk bantuan militer Ukraina dari tahun 2026 hingga 2029. Berdasarkan undang-undang anggaran Jerman, otorisasi komitmen dapat mewajibkan pemerintah federal untuk melakukan pengeluaran pada tahun anggaran mendatang. Otorisasi ini harus dengan persetujuan Menteri Keuangan.

    Langkah ini sudah diperkirakan, setelah Parlemen Jerman pada hari Selasa menyetujui paket utang baru dan pengeluaran yang hampir tak terbatas untuk pertahanan dan dukungan bagi negara-negara yang diserang.

    cs/yf (dpa, afp, rtr)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menggelontorkan sejumlah insentif. 

    Pasalnya, TPT berkontribusi besar terhadap ekonomi, baik dari sisi kinerja ekspor yang mencapai lebih dari US$2 miliar per tahun maupun serapan tenaga kerja yang buruhnya mencapai 4 juta orang. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari bahwa industri TPT membutuhkan perbaikan terutama terkait perizinan untuk menyambut investor. 

    “Tadi arahan Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/3/2025) malam. 

    Menurut Airlangga, Indonesia memiliki produk-produk tekstil hingga sepatu yang bernilai tambah tinggi atau naik kelas. Dia pun menilai Indonesia telah menjadi salah satu hub yang diandalkan. 

    Selain perizinan yang dipermudah, pemerintah juga melakukan harmonisasi aturan tarif yang diberlakukan dengan melihat kondisi keseluruhan supply chain atau rantai pasok industri. 

    Hal ini salah satunya lewat penerapan tindakan antidumping terhadap barang-barang impor dengan harga murah yang menghantam daya saing industri lokal. 

    “Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi hingga mempermudah izin pengembangan industri, termasuk izin lingkungan atau amdal. 

    Kebijakan tersebut akan didukung pemerintah dengan membentuk satuan tugas atau satgas percepatan perizinan. 

    “Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” terangnya. 

    Ketiga, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga peluang pasar ekspor. Dia menyoroti pasar tekstil terbesar yaitu Uni Eropa dengan pangsa 30% dari permintaan global, Amerika sebesar 15%, serta negara lainnya 6%. 

    “Sehingga menjadi penting tadi IEU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan IEU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50%,” terangnya. 

    Lebih lanjut, untuk industri kecil dan menengah (IKM) pemerintah juga memberikan paket revitalisasi permesinan yang regulasinya segera terbit dalam waktu dekat. 

    Pemerintah akan menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Menurut dia, jika tidak ada perbaikan mesin, maka daya saing dari penggunaan energi dam produksi tidak efisien. 

    “Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit. Itu bisa menggunakan skema untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%,” tuturnya. 

    Di samping itu, pemerintah berharap sektor padat karya dapat teratasi dengan baik lewat sejumlah kebijakan tersebut sehingga lapangan pekerjaan terus tercipta. 

    “Dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkasnya. 

  • Genjot Sektor Padat Karya, Industri Tekstil Dapat Insentif Jumbo

    Genjot Sektor Padat Karya, Industri Tekstil Dapat Insentif Jumbo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor padat karya, khususnya industri tekstil.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah menyiapkan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi pada program revitalisasi permesinan bagi usaha menengah dan kecil di sektor padat karya.

    “Pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, dengan pemerintah sudah menyediakan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Airlangga menjelaskan, kredit investasi dengan skema khusus ini akan diberikan untuk industri tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furniture, serta kulit, dengan subsidi bunga 5% selama delapan tahun.

    “Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, kecepatannya akan lebih lambat,” ucapnya.

    Menurut Airlangga, sektor padat karya, khususnya tekstil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dia menyebut, industri tekstil Indonesia mampu mencapai ekspor lebih dari US$ 2 miliar dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja.

    Oleh karena itu, katanya, perlu ada terobosan kebijakan, terutama dalam perbaikan perizinan. Terlebih lagi, masih banyak investor yang ingin masuk ke sektor padat karya.

    Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi terkait ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok (supply chain) agar industri tekstil lebih kompetitif.

    Untuk itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar harmonisasi tarif dan percepatan perizinan segera dilakukan.

    Selain berikan insentif sektor padat karya, pemerintah akan merespons praktik dumping yang dilakukan negara pesaing dengan kebijakan antidumping. Airlangga menegaskan bahwa deregulasi dan debirokratisasi akan terus didorong, termasuk penyederhanaan izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Pemerintah akan membentuk satgas khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan ini,” ucap Airlangga.

    Proyek Strategis Nasional

    Dalam rangka mempercepat investasi di sektor padat karya, pemerintah juga berencana memasukkan program ini ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Dengan kebijakan ini, investasi di sektor padat karya diharapkan bisa lebih cepat terealisasi.

    “Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” imbuh Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian perdagangan EU-CEPA (European Union-Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk membuat sektor padat karya semakin menggeliat.

    “Pasar terbesar tekstil dunia ada di Uni Eropa, sekitar 30% dari permintaan global. Jika EU-CEPA diselesaikan, ekspor bisa meningkat hingga 50%, seperti yang terjadi pada Vietnam,” jelas Airlangga.

    Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap sektor padat karya bisa semakin menggeliat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama setelah implementasi EU-CEPA.

  • Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):

    1. Putin Tolak Gencatan Senjata

    Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.

    Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.

    Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.

    “Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)

    “Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”

    Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.

    “Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.

    Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.

    Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.

    “Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.

    2. Nuklir Prancis Bergerak

    Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.

    Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.

    “Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.

    “Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”

    Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.

    Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.

    Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.

    3. Eropa Komentari Trump-Putin

    Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.

    “Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.

    “Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.

    “Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.

    4. Putin Buka Suara soal Sanksi

    Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.

    Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”

    “Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”

    5. NATO Pecah

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

    Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.

    “Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.

    “Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”

    Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.

    Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.

    (sef/sef)

  • Israel Bunuh 970 Orang di Gaza dalam 48 Jam: Houthi-Hizbullah Bersiap, Hamas Masih Kalem, Kenapa? – Halaman all

    Israel Bunuh 970 Orang di Gaza dalam 48 Jam: Houthi-Hizbullah Bersiap, Hamas Masih Kalem, Kenapa? – Halaman all

    Israel Bunuh 970 Orang di Gaza dalam 48 Jam: Houthi-Hizbullah Bersiap, Kenapa Hamas Masih Kalem
     
    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 970 kematian dalam 48 jam terakhir saat Israel meningkatkan serangannya di wilayah tersebut.

    “Hingga tengah hari Rabu (19/3/2025), jumlah total kematian telah meningkat menjadi 49.547, naik dari 48.577 yang tercatat pada hari Senin,” tulis laporan kementerian tersebut dikutip dari RNTV, Rabu.

    Israel dilaporkan melancarkan gelombang serangan udara pada malam hari antara Senin dan Selasa, menandai eskalasi paling mematikan sejak gencatan senjata dimulai pada Januari.

    Hizbullah Bersiap Serang Lagi Israel

    Runtuhnya gencatan senjata di Gaza ditandai serangan udara Israel itu direspons gerakan Hizbullah Lebanon.

    Hizbullah mengeluarkan pernyataan pada Selasa yag menyiratkan kesiapan gerakan tersebut melakukan serangan kembali ke wilayah Israel pasca runtuhnya gencatan senjata di Gaza yang rapuh sejak Januari.

    Hizbullah diketahui terlibat langsung konfrontasi dengan Israel dengan menyerang pos-pos dan wilayah pemukiman pendudukan di Israel Utara sebagai bentuk dukungan terhadap milisi perlawanan Palestina di Gaza.

    Seiring terjadinya gencatan senjata di Gaza, Hizbullah juga sempat menghentikan serangannya ke wilayah Israel berbalut gencatan senjata di Lebanon dengan Israel.

    Belakangan, kelompok Lebanon itu menyatakan pihaknya “mengutuk keras” dimulainya kembali perang, dengan mengatakan kalau pemerintah Israel, dengan Netanyahu sebagai pemimpin, menyalakan kembali perang tersebut dengan berkoordinasi dengan pemerintahan Trump.

    “Musuh Zionis, yang gagal mematahkan tekad perlawanan setelah 15 bulan perang brutal, tidak akan berhasil mencapai apa yang telah gagal dicapainya melalui agresi baru.

    Pernyataan itu menyimpulkan kalau hal itu tidak akan memberangus  perjuangan Palestina yang adil atau memaksa rakyatnya meninggalkan tanah mereka.

    Houthi Tak Akan Kendurkan Serangan

    Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) terafiliasi kelompok Ansarallah Houthi juga menyatakan respons yang sama atas kembali pecahnya Perang Gaza.

    Houthi meluncurkan rudal balistik ke arah Israel, yang memicu sirene roket berbunyi di seluruh Negev utara pada malam 18 Maret.

    Militer Israel mengatakan telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman sebelum melintasi wilayah Israel.

    Sirene meraung di Beersheba, Merhav Am, Nevatim, dan Revivim, antara lain.

    Pada hari Senin, menteri luar negeri Pemerintahan Keselamatan Nasional Yaman mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters bahwa YAF tidak akan “mengurangi” operasi militer mereka yang menargetkan pengiriman Israel di Laut Merah sebagai tanggapan terhadap ancaman dari militer AS atau tekanan dari sekutunya Iran.

    Komentar dari Menteri Luar Negeri Jamal Amer muncul setelah pesawat tempur AS dan Inggris menewaskan 31 orang dalam serangan udara terhadap Yaman pada hari Sabtu. Angkatan Udara Yaman menanggapi dengan menyerang USS Eisenhower pada hari Senin.

    Angkatan Udara Israel (YAF) mulai menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah pada November 2023 sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza selama dua minggu terakhir dan kembali membombardir jalur tersebut pada Selasa pagi, menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

    “Tidak akan ada pembicaraan tentang pengurangan operasi sebelum mengakhiri blokade bantuan di Gaza. Iran tidak ikut campur dalam keputusan kami, tetapi yang terjadi adalah Iran terkadang menjadi penengah, tetapi tidak dapat mendikte hal-hal tertentu,” kata Amer.

    Ia mengatakan, dirinya belum diberitahu mengenai pesan apa pun yang disampaikan Iran kepada utusan Pemerintah Keselamatan Nasional di Teheran.

    “Sekarang kita melihat bahwa Yaman sedang berperang dengan AS, dan itu berarti kita punya hak untuk membela diri dengan segala cara yang mungkin, jadi eskalasi mungkin terjadi,” tambah Amer.

    Iran belum memberikan komentar publik apa pun tentang tindakan militer YAF baru-baru ini yang dilakukan untuk membela diri dan mempertahankan Gaza.

    Teheran mengatakan Yaman membuat keputusan secara independen.

    “(AS) mengancam Iran dan menyerang Yaman. Sekarang, semua skenario mungkin terjadi. Kami akan melakukan apa yang akan mereka lakukan kepada kami. Jika mereka menyerang kami dari (kapal induk AS USS Harry S.) Truman, kami akan membalas dengan menyerang Truman,” kata menteri luar negeri Yaman.

    Pasukan Yaman mengatakan pada 12 Maret bahwa mereka telah melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang menggunakan rute yang melewati Laut Merah karena Israel belum memenuhi tenggat waktu untuk mengakhiri blokade bantuan di Gaza.

    Amer mengatakan beberapa negara Uni Eropa telah menyarankan pemerintahnya untuk tidak melakukan eskalasi, tetapi ia meyakinkan mereka bahwa sasarannya adalah pengiriman barang Israel.

    Ia juga memperingatkan negara-negara Arab agar tidak melakukan intervensi militer terhadap Yaman atas nama AS dan Israel.

    “Jika ada pesawat atau pangkalan yang digunakan untuk melawan kami, maka kami akan meningkatkan serangan dan akan mempertahankan diri. Namun, jika mereka (negara-negara Teluk) tetap bersikap netral, kami akan menjauh,” katanya.

    Negara-negara Teluk Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Yordania, dan UEA semuanya menjadi tuan rumah fasilitas militer AS.

    Hamas Masih Kalem

    Beberapa jam setelah Israel melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran di Gaza pada Selasa, sayap militer Hamas belum melancarkan serangan balik yang nyata.

    Hari itu merupakan hari paling mematikan sejak gencatan senjata di Gaza dimulai sekitar dua bulan lalu.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan, mengatakan bahwa lebih dari 400 orang tewas dalam serangan udara yang dimulai sebelum fajar.

    Namun sepanjang hari, tidak ada tembakan roket oleh militan Palestina atau upaya penyergapan terhadap tentara Israel.

    Suhail al-Hindi, seorang pejabat Hamas, bereaksi terhadap serangan itu dengan mengatakan kelompoknya berharap untuk memulihkan gencatan senjata tetapi tetap memiliki hak untuk merespons.

    “Cara menanggapinya diserahkan kepada mereka yang berada di lapangan,” katanya dalam wawancara telepon.

    “Mereka tahu dan mengerti cara menanggapi pendudukan.”

    Agresi Israel selama 15 bulan melawan Hamas memang telah melemahkan kelompok yang telah lama menguasai Gaza. Israel telah membunuh ribuan pejuangnya dan menghancurkan sebagian besar jaringan terowongannya yang digunakan, antara lain, untuk menyimpan persenjataan. 

    “Dan hal itu melemahkan kemampuan Hamas untuk menembakkan roket ke Israel,” kata laporan NYTimes.

    Al-Hindi mengakui kalau kemampuan kelompok militan Palestina di Gaza menurun akibat perang, tetapi ia mengatakan mereka masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk berperang.

    “Masalahnya bukan pada peralatan dan senjata,” katanya. “Ini tentang kemauan, dan saya yakin ada banyak kemauan untuk melawan pendudukan ini.”

    Hamas Susun Ulang Kekuatan

    Hamas telah berupaya untuk menyusun kembali kekuatan selama dua bulan terakhir sejak perjanjian gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku.

    Hamas telah mengumpulkan bom yang belum meledak di seluruh Gaza dan menggunakannya kembali sebagai alat peledak rakitan, menurut salah seorang anggota Brigade Qassam, sayap militer Hamas.

    Hamas juga telah merekrut anggota baru dan mengganti komandan yang tewas, kata anggota tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rincian sensitif.

    Tujuh anggota komite urusan luar negeri dan pertahanan parlemen Israel mengatakan dalam sebuah surat bahwa mereka baru-baru ini mengetahui bahwa Hamas dan Jihad Islam Palestina, kelompok militan lain di Gaza, masing-masing memiliki lebih dari 25.000 dan 5.000 pejuang di wilayah tersebut.

    “Brigade Qassam masih mampu menghadapi pendudukan Israel,” kata Ibrahim Madhoun, seorang analis Palestina dari Gaza yang dekat dengan Hamas.

    Kurangnya respon militer terhadap serangan baru Israel dapat berarti kelompok itu difokuskan pada persiapan pertempuran jika terjadi invasi darat Israel, katanya.

    Militer Israel mengatakan bahwa mereka menyerang Hamas dan Jihad Islam Palestina, kelompok militan yang lebih kecil di Gaza, dengan menargetkan kelompok pejuang, pos peluncuran rudal, dan gudang senjata.

    Letnan Kolonel Nadav Shoshani, juru bicara militer Israel, mengatakan Israel melakukan serangan “pendahuluan” terhadap Hamas setelah menerima indikasi kalau kelompok tersebut berencana menyerang warga sipil dan tentara Israel.

    Sebaliknya, pernyataan dari kantor perdana menteri Israel tentang pemboman Gaza menekankan penolakan Hamas untuk menerima proposal dari utusan Timur Tengah Presiden Trump untuk memperpanjang gencatan senjata, tanpa merujuk pada Hamas yang merencanakan serangan apa pun.

    Hamas membantah pihaknya berencana menyerang pasukan Israel, dan mengatakan klaim Israel adalah “alasan yang tidak berdasar dan palsu untuk membenarkan kembalinya Hamas ke dalam perang.”

    Pengeboman Israel terjadi setelah berminggu-minggu negosiasi yang gagal untuk memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Meskipun serangan Israel gencar, Madhoun mengatakan Hamas tidak akan mengalah pada tuntutan Israel untuk mengakhiri perannya di Gaza atau menyerahkan sejumlah besar sandera yang tersisa tanpa jaminan berakhirnya perang secara permanen.

    “Hamas tidak menginginkan eskalasi, tetapi tidak akan menyerah,” katanya.

    Israel telah berusaha menekan Hamas agar membebaskan sandera yang masih hidup dengan imbalan perpanjangan gencatan senjata, tanpa memberikan kelompok itu jaminan yang dimintanya bahwa perang akan berakhir secara permanen.

    Israel telah bersumpah sepanjang perang bahwa mereka tidak akan membiarkan Hamas terus memerintah Gaza dan akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi melancarkan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengatakan bahwa agar perang berakhir, pemerintah dan sayap militer Hamas harus dibubarkan, sebuah posisi yang dianut oleh mitra koalisi sayap kanannya dalam pemerintahan.

    Meskipun Hamas telah menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan sipil di Gaza, mereka dengan tegas menolak pembubaran sayap militernya, sumber kekuatan krusial di daerah kantong tersebut.

    Selama fase awal gencatan senjata, kelompok tersebut mencoba menggunakan penyerahan sandera untuk menunjukkan bahwa mereka masih merupakan pasukan yang kuat di Gaza.

    Hampir setiap kali mereka menyerahkan tawanan Israel ke Palang Merah, mereka mengadakan upacara teatrikal yang menampilkan ratusan militan yang mengenakan topeng dan menenteng senjata.

    Michael Milstein, mantan perwira intelijen militer Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Palestina, mengatakan Hamas mungkin mencoba terlebih dahulu mengukur apakah Israel merencanakan serangan jangka panjang atau serangan terbatas sebelum merespons.

    “Mereka ingin tahu ke mana arahnya,” kata Milstein.

    “Jika semuanya akan berakhir dalam dua jam, mereka tidak ingin menyia-nyiakan amunisi yang tersisa. Namun, jika berlangsung lama, mereka akan merespons.”

     

    (oln/khbrn/rntv/NYT/*)

     

  • Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan perang tarif yang digaungkan Presiden AS Donald Trump membuat beberapa negara bereaksi. Kini, bukan cuma China, Rusia, dan Iran yang menjadi musuh AS.

    Beberapa negara lain yang terdampak kebijakan tarif tambahan mulai menunjukkan gesekan. Antara lain Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Inggris, Brasil, hingga Korea Selatan.

    Terbaru, Belanda yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS juga mulai lantang bersuara. Parlemen Belanda pada pekan ini menyetujui beberapa mosi yang mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan dengan perusahaan software asal AS.

    Parlemen juga meminta pemerintah menggenjot pembentukan platform layanan cloud di bawah kontrol Belanda, dikutip dari Reuters, Rabu (19/3/2025).

    Inisiatif serupa memang pernah gagal di masa lalu karena kurangnya alternatif dari Eropa yang memadai. Namun, para legislator mengatakan perubahan hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Trump membuat langkah kemandirian ini bersifat darurat.

    “Pertanyaan yang harus kita utarakan sebagai bangsa Eropa adalah: apakah kita nyaman orang seperti Trump, Mark Zuckerberg (CEO Meta), dan Elon Musk (Pemilik X) menguasai data kita?” kata Marieke Koekkoek yang merancang 1 dari 8 mosi yang disetujui parlemen terkait isu ini.

    Selain meluncurkan platform layanan cloud berdaulat, mosi tersebut meminta pemerintah untuk mengaji ulang keputusan untuk menggunakan Amazon Web Services untuk hosting domain internet di Belanda.

    Parlemen meminta pemerintah Belanda mengembangkan alternatif untuk perangkat lunak AS dan perlakuan istimewa untuk perusahaan Eropa dalam tender publik.

    Pemungutan suara untuk persetujuan mosi tersebut dilakukan sehari setelah puluhan perusahaan teknologi Eropa meminta Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund) dalam rangka berinvestasi dalam teknologi Eropa, termasuk infrastruktur cloud.

    Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak berkomentar.

    Pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, telah menyarankan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Ia mengatakan teknologi yang berdaulat merupakan satu-satunya langkah awal untuk menghadapi tekanan AS.

    Ia mengatakan pemerintah perlu memaksa lembaga untuk melaporkan secara publik risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada perusahaan cloud AS.

    “Dengan munculnya Trump 2.0, menjadi jelas bahwa ini bukan sesuatu yang dapat Anda setujui begitu saja,” katanya.

    Salah satu isu yang muncul dalam debat parlemen adalah kemungkinan Microsoft yang merupakan raksasa asal AS menyetop kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.

    Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada pengadilan kejahatan perang tersebut bulan lalu setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Amazon dan Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Mulai Ketar-ketir, Tesla Protes Perintah Trump

    Mulai Ketar-ketir, Tesla Protes Perintah Trump

    Jakarta –

    Tesla, perusahaan milik Elon Musk, mulai khawatir terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tesla memperingatkan, eksportir perusahaan AS bisa terkena imbas negara-negara yang membalas kenaikan impor tarif Trump.

    Dikutip BBC, Tesla mengirim surat yang tidak ditandatangani Elon Musk kepada perwakilan perdagangan AS. Di dalamnya, Tesla mendukung perdagangan yang adil, namun mereka khawatir eksportir AS terkena dampak yang tidak proporsional jika negara lain membalas tarif.

    Surat itu bertanggal pada hari yang sama ketika Trump berjanji untuk membeli Tesla sebagai bentuk dukungan kepada Musk.

    Tidak jelas siapa yang menulis surat itu karena tidak ditandatangani, atau apakah Musk mengetahuinya.

    Harga saham Tesla telah turun 40% sejak awal tahun. Musk merupakan CEO Tesla, di sisi lain orang berpendapat bahwa penurunannya itu sejalan dengan posisi Musk di pemerintahan Trump yang merugikan mereknya.

    Dalam surat itu, Tesla mengatakan akan membuat perubahan pada rantai pasokannya untuk menemukan sebanyak mungkin pemasok lokal untuk mobil dan baterainya sehingga tidak bergantung pada pasar luar negeri.

    “Bahkan dengan lokalisasi rantai pasokan yang agresif, bagian dan komponen tertentu sulit atau tidak mungkin diperoleh di AS,” tulis Tesla.

    Presiden AS telah mengenakan tarif tambahan 20 persen untuk semua impor dari Tiongkok, mendorong Beijing untuk menanggapi dengan pungutan pembalasan termasuk pada mobil. Cina adalah pasar terbesar kedua Tesla setelah AS.

    “Misalnya, tindakan perdagangan masa lalu oleh Amerika Serikat telah menghasilkan reaksi langsung oleh negara-negara yang ditargetkan, termasuk peningkatan tarif pada EV yang diimpor ke negara-negara tersebut,” bunyi surat itu.

    Uni Eropa dan Kanada sama-sama mengancam pembalasan besar-besaran untuk tarif impor baja dan aluminium ke AS, yang mulai berlaku awal pekan ini

    (riar/rgr)

  • Tak Ada Tempat yang Aman di Gaza

    Tak Ada Tempat yang Aman di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Israel melakukan serangan besar-besaran ke Gaza pada 18 Maret 2025. Serangan udara Israel tersebut telah menewaskan setidaknya 326 warga Palestina.

    Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell mengatakan serangan yang kembali dilakukan Israel sangat mengerikan. Laporan dan gambar yang muncul dari jalur Gaza menunjukkan kengerian tersebut.

    Dari ratusan warga Palestina yang tewas dalam serangan tersebut, dilaporkan bahwa 130 merupakan anak-anak. Ini merupakan jumlah kematian anak terbesar dalam sehari sejak setahun terakhir.

    “Beberapa serangan dilaporkan mengenai tempat penampungan sementara dengan anak-anak dan keluarga yang sedang tidur, pengingat mematikan lainnya bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza,” kata Russell.

    Israel melakukan serangan besar-besaran kembali di tengah blokade bantuan yang tidak bisa masuk ke Gaza. Truk terakhir yang bisa menyalurkan bantuan terjadi pada 16 hari yang lalu.

    Krisis kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan warga Palestina di Gaza juga tak terpenuhi. Bahkan pabrik desalinasi tidak beroperasi imbas pemadaman listrik oleh Israel yang menyebabkan kurangnya jumlah air untuk dikonsumsi.

    “Hari ini, satu juta anak-anak Gaza – yang telah bertahan hidup selama lebih dari 15 bulan dalam perang – telah kembali terjerumus ke dalam dunia yang penuh ketakutan dan kematian. Serangan dan kekerasan harus dihentikan – sekarang juga,” tegas Russell.

    Russell berharap agar negara-negara berpengaruh bisa bergerak untuk memastikan situasi di Gaza tidak semakin memburuk. Selain itu, Israel juga didesak untuk menghormati hukum humaniter internasional.

    PBB Kecam Israel

    Terkait agresi yang kembali dilakukan Israel, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengatakan pada Selasa bahwa ia terkejut atas dimulainya kembali serangan udara dan pemboman Israel di Jalur Gaza.

    “Saya terkejut dengan dimulainya kembali agresi Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan dan melukai ratusan warga Palestina,” ujarnya.

    Guterres menyerukan penghormatan terhadap gencatan senjata, dimulainya kembali bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan pembebasan sandera yang tersisa.

    Tak hanya PBB, sejumlah negara telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam agresi Israel yang kembali terjadi di Gaza.

    Sejumlah negara seperti Turki, Arab Saudi, Yordania, Uni Eropa, Prancis dan Inggris mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News