Negara: Uni Eropa

  • Turki Bergejolak! Erdogan Tuduh Oposisi Jadi Dalang Kekerasan

    Turki Bergejolak! Erdogan Tuduh Oposisi Jadi Dalang Kekerasan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa aksi protes yang terjadi imbas penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, telah berkembang menjadi gerakan kekerasan. Dalam pernyataannya pada Senin, 25 Maret 2025, Erdogan menuding pihak oposisi yakini, Partai Rakyat Republik (CHP), bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang menyebabkan luka-luka di kalangan petugas polisi serta kerusakan properti publik dan swasta.

    Penahanan Imamoglu pada Rabu, 19 Maret 2025 pekan lalu memicu gelombang demonstrasi terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade. Imamoglu ditahan dengan tuduhan korupsi yang ia bantah, sementara para pendukungnya menilai penahanan tersebut sebagai tindakan bermotif politik. Meskipun ada larangan berkumpul, demonstrasi antipemerintah tetap berlangsung hingga hari keenam, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi Imamoglu.

    Dalam pernyataannya setelah rapat kabinet di Ankara, Erdogan mengkritik CHP yang menurutnya telah memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan.

    “Sebagai sebuah bangsa, kami terkejut dengan peristiwa yang terjadi setelah seruan pemimpin oposisi utama untuk turun ke jalan menyusul operasi korupsi di Istanbul. Ini telah berkembang menjadi gerakan kekerasan,” ujar Erdogan.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa CHP akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik di parlemen maupun secara hukum di pengadilan.

    Penangkapan Massal dan Tindakan Keras Aparat

    Menteri Dalam Negeri, Ali Yerlikaya, menyebut bahwa lebih dari 1.100 orang telah ditangkap dalam lima hari terakhir, sementara 123 petugas polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa. Ia juga menuding sebagian demonstran telah melakukan tindakan anarkis dan mengancam keamanan nasional.

    CHP sendiri telah mengajukan protes terhadap tindakan keras kepolisian kepada gubernur Istanbul. Ketua CHP di Istanbul, Ozgur Celik, menyatakan bahwa intervensi polisi pada Minggu malam adalah yang paling brutal, dengan banyak pengunjuk rasa harus dirawat di rumah sakit akibat luka-luka.

    Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul, pemimpin CHP, Ozgur Ozel, menyerukan pemboikotan terhadap media dan bisnis yang berpihak pada Erdogan.

    “Siapa pun yang secara tidak adil dijebloskan ke penjara oleh Tayyip Erdogan, rakyat akan membelanya demi demokrasi dan masa depan Turki,” ujar Ozel, yang juga mendesak agar persidangan Imamoglu disiarkan langsung di televisi nasional.

    Dampak Politik dan Ekonomi

    Penahanan Imamoglu terjadi di tengah pemilihan pendahuluan CHP untuk menentukan calon presiden. Keputusan ini membuat banyak pihak mempertanyakan keadilan sistem hukum di Turki. Berita penahanannya mendominasi halaman depan media oposisi, yang menilai tindakan ini sebagai upaya menyingkirkan pesaing politik Erdogan menjelang pemilu.

    Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Eropa mengecam tindakan ini sebagai kemunduran demokrasi di Turki. Pemerintah Jerman menilai bahwa peristiwa ini semakin menjauhkan peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Bahkan, pertemuan Komite Gabungan Parlemen Uni Eropa-Turki yang dijadwalkan pada Senin dibatalkan karena dianggap tidak kondusif.

    Dari sisi ekonomi, gejolak politik ini berdampak negatif pada pasar keuangan Turki. Saham, obligasi, dan nilai mata uang lira mengalami penurunan tajam, menyebabkan Bank Sentral Turki harus melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar.

    Erdogan berusaha meyakinkan investor bahwa pemerintahnya akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, para analis memperkirakan ketidakpastian politik akan terus berlanjut dalam jangka panjang.

    “Protes ini adalah reaksi publik terbesar dalam lebih dari satu dekade, dan arah peristiwa ini sulit diprediksi,” kata Wolfango Piccoli, Wakil Presiden Konsultan Teneo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top 3 Tekno: Cara Rekam Panggilan di Android dengan Aman Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3 Tekno: Cara Rekam Panggilan di Android dengan Aman Bikin Penasaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Cara merekam panggilan atau telepon di Android dengan aman membuat penasaran para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Senin (24/3/2025) kemarin.

    Informasi lain yang tak kalah populer yaitu mengenai lima kode redeem Free Fire terbaru untuk Maret 2025.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Begini Cara Merekam Panggilan di Android dengan Aman

    Merekam panggilan di Android tidak gampang. Seiring waktu, Google terus memperketat aturan, terutama terkait izin Aksesibilitas yang digunakan oleh banyak aplikasi perekam.

    Akibatnya, sebagian besar aplikasi gagal merekam suara lawan bicara dan hanya menangkap suara pengguna sendiri.

    Selain kendala teknis, aspek legal juga perlu diperhatikan. Di banyak negara, termasuk Uni Eropa, merekam panggilan tanpa izin bisa melanggar hukum. Peraturan privasi seperti GDPR mengharuskan persetujuan sebelum merekam seseorang.

    Namun, ada dua cara yang masih bisa diandalkan untuk merekam panggilan di Android yang dikutip dari Gizchina, Senin (24/3/2025).

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • IHSG Anjlok Lagi Jelang Pengumuman Penting: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

    IHSG Anjlok Lagi Jelang Pengumuman Penting: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami koreksi tajam pada perdagangan Senin 24 Maret 2025. IHSG dibuka melemah 22,03 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.236,15.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 turun 5,79 poin atau 0,84 persen ke 686,23. Namun, tekanan semakin dalam seiring berjalannya sesi perdagangan.

    Hingga pukul 10.00 WIB, IHSG terjun bebas 2,27% ke level 6.116,15 atau turun 142 poin. Pada pukul 11.45 WIB, IHSG tercatat melemah lebih dalam lagi sebesar 169,35 poin atau 2,71 persen ke posisi 6.088,93.

    Sebanyak 93 saham naik, 585 saham turun, dan 279 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp3,93 triliun dengan volume 3,91 miliar saham.

    Penyebab IHSG Tersungkur

    Ada beberapa faktor yang membuat IHSG tertekan. Salah satu pemicu utama adalah sentimen menjelang pengumuman penting dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait susunan pengurus baru dan alih saham seri A ke PT Biro Klasifikasi Indonesia, yang kini menjadi bagian dari holding Danantara.

    Selain itu, aksi jual besar-besaran terjadi karena sebagian investor memilih taking profit dan menahan transaksi menjelang libur Lebaran. Dalam sepekan terakhir, IHSG telah jatuh 3,95%, memperpanjang pelemahan sepanjang 2025 yang kini mencapai 11,61%.

    Bahkan, pada Selasa 18 Maret 2025, IHSG sempat mengalami trading halt setelah jatuh 7,11% ke level 6.011,84.

    Data juga menunjukkan bahwa dalam sebulan terakhir, investor asing mencatat Net Foreign Sell hingga Rp19,85 triliun. Sepanjang 2025, dana asing yang keluar dari bursa sudah menembus Rp30,82 triliun.

    Pengumuman Danantara dan RUPST Himbara Jadi Kunci

    Menurut analis sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, pengumuman kebijakan strategis dari Danantara serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi penentu arah IHSG ke depan.

    “Jika kebijakan yang diumumkan tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau justru menambah ketidakpastian, maka pasar saham bisa kembali tertekan lebih dalam,” ucapnya.

    “Jika IHSG tidak mampu bertahan di level psikologis 6.000, kemungkinan besar akan menguji level support di 5.800. Pasar akan sangat memperhatikan hasil konferensi pers Danantara serta RUPST bank-bank besar seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN,” ujar Hendra Wardana menambahkan.

    Sentimen Global Perparah Tekanan

    Dari sisi global, pelaku pasar juga cenderung wait and see menanti data ekonomi besar. Beberapa data yang dinanti adalah indeks manufaktur dari Jepang, India, Jerman, Uni Eropa, Inggris, dan AS. Uni Eropa masih dalam kontraksi, sementara India diprediksi tetap ekspansif.

    Investor juga menunggu data Consumer Confidence AS dan penjualan properti (25 Maret 2025), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS (27 Maret 2025), serta data Price Consumer Index (PCE) AS (29 Maret 2025). Pidato pejabat The Fed juga menjadi perhatian karena bisa memberi sinyal arah suku bunga ke depan.

    Bisakah IHSG Rebound?

    Meski IHSG masih berada di zona merah, Hendra Wardana menilai peluang rebound tetap ada. Namun, ini bergantung pada apakah ada sinyal positif dari pemerintah dan korporasi besar.

    “Investor akan menunggu langkah konkret pemerintah dan sektor swasta menghadapi tekanan ekonomi. Jika responsnya positif, IHSG berpotensi rebound. Tapi, kalau kebijakan yang keluar malah menambah ketidakpastian, indeks bisa lanjut terkoreksi,” kata Hendra Wardana.

    Dia juga menyoroti masalah daya beli masyarakat yang melemah, penurunan penerimaan pajak, dan meningkatnya PHK sebagai pemicu tambahan yang menekan pasar.

    “Kalau pemerintah bisa menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kebijakan yang pro pasar, saya rasa IHSG masih punya peluang untuk bangkit. Namun, kalau IHSG jatuh ke bawah 6.000, bisa saja tembus support di 5.800,” tutur Hendra Wardana.

    Dengan demikian, semua mata kini tertuju pada pengumuman Danantara dan hasil RUPST Himbara dalam tiga hari ke depan. Pasar berharap ada kabar baik yang bisa menjadi katalis untuk membalikkan arah IHSG dari zona merah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Airlangga Ungkap Jerman dan Jepang Tetap Berkomitmen Jadi Co-Lead Dalam JETP

    Airlangga Ungkap Jerman dan Jepang Tetap Berkomitmen Jadi Co-Lead Dalam JETP

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, tetap berkomitmen dalam pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa Jerman dan Jepang tetap berkomitmen sebagai co-lead dalam pendanaan JETP meskipun Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri.

    “Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan dan targetnya untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat,” jelasnya dalam konferensi pers, Senin, 24 Maret.

    Airlangga menyampaikan dengan dukungan internasional yang mencakup pendanaan dan kerja sama teknis.

    Airlangga menambahkan, selain dukungan dari kedua negara tersebut, organisasi internasional seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Bank Dunia, serta Uni Eropa juga tetap berkomitmen dalam mendukung pendanaan transisi energi di Indonesia.

    Adapun JETP dibentuk sebagai hasil kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara International Partners Group (IPG) untuk mendukung transisi energi Indonesia.

    “Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030,” tuturnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Airlangga menyampaikan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141/2025.

    “Satgas ini memiliki empat kelompok kerja utama, yakni energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial ekonomi dan sumber daya manusia,” tuturnya.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan hal tersebut juga tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia.

    “Keluarnya Amerika dalam Paris Agreement dan juga support JETP tidak mengurangi komitmen 9 negara untuk mendukung net zero emission di Indonesia. Jadi tidak ada perubahan dari sana,” ujarnya.

  • Jerman Buka Lagi Kedutaan Besar di Suriah, Setelah 13 Tahun Tutup – Halaman all

    Jerman Buka Lagi Kedutaan Besar di Suriah, Setelah 13 Tahun Tutup – Halaman all

    Lebih dari tiga bulan setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Assad, Jerman membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada hari Kamis (20/03).

    Kedutaan yang sempat tertutup sejak tahun 2012 di tengah gelora perang saudara Suriah, kini resmi dibuka kembali oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang datang ke Suriah untuk kali kedua sejak runtuhnya pemerintahan Assad.

    Sejumlah kecil diplomat Jerman akan melanjutkan tugas mereka di Damaskus, namun urusan konsuler, seperti penerbitan visa, akan tetap dilaksanakan di Beirut, Lebanon, demikian menurut Baerbock.

    Langkah ini menandai babak penting dalam pemulihan hubungan antara Berlin dan kepemimpinan di Damaskus, yang kini tengah bergulat dengan masalah kemanusiaan dan keamanan saat berusaha membangun kembali negeri setelah kejatuhan Assad.

    Lebih dari satu juta warga Suriah, banyak di antaranya yang mengungsi dari tanah air mereka selama perang saudara yang berdarah-darah, kini tinggal di Jerman.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apa lagi yang dilakukan Baerbock di Suriah?

    Baerbock juga bertemu dengan pemimpin sementara Suriah. Ia menyatakan bahwa kelompok ekstremis yang bertanggung jawab atas pembantaian sektarian bulan ini harus dikendalikan dan dimintai pertanggungjawaban.

    “Adalah hal yang sangat penting untuk mengendalikan kelompok ekstremis dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dihukum,” ujarnya setelah melakukan pembicaraan di Damaskus dengan Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa. “Setiap upaya untuk memperburuk eskalasi harus dicegah.” Baerbock juga dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

    Kunjungannya ke Damaskus datang hanya dua minggu setelah bentrokan berdarah antara pendukung Assad dan pasukan pemerintah baru di barat laut Suriah yang menewaskan ratusan orang.

    Lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam aksi kekerasan ini, sebagian besar adalah warga sipil dan anggota minoritas agama Alawi, yang juga merupakan kelompok tempat Assad berasal, demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga pemantau yang bermarkas di London.

    Berbicara di Beirut sebelum penerbangannya ke Suriah, Baerbock mengutuk “pembunuhan terhadap warga sipil secara terarah ini,” dengan menggambarkannya sebagai “kejahatan mengerikan” yang telah merusak kepercayaan secara signifikan.

    Ia menyerukan kepada pemerintah transisi untuk “mengendalikan tindakan kelompok dalam barisan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.”

    Baerbock tegaskan dukungan Jerman untuk Suriah

    Baerbock menegaskan kembali komitmen Jerman untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah dan memberikan sinyal kemungkinan pelonggaran sanksi dengan beberapa syarat tertentu.

    “Awal politik baru antara Eropa dan Suriah, antara Jerman dan Suriah, adalah sesuatu yang mungkin,” tegas Baerbock.

    Ia menambahkan bahwa hal ini memerlukan komitmen yang jelas untuk memastikan kebebasan, keamanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agama.

    Pada hari Senin (17/03), Jerman mengumumkan bantuan rekonstruksi sebesar €300 juta untuk Suriah, sebagai bagian hasil dari konferensi donor yang mengumpulkan total janji bantuan sebesar €5,8 miliar.

    Di antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, Italia membuka kembali kedutaannya di Suriah tahun lalu sebelum kejatuhan Assad, sementara Spanyol membuka kedutaannya setelah kejatuhannya.

  • Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Airlangga: JETP Lanjut Terus Meski AS Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Just Energy Transition Partnership (JETP) terus berlanjut meski Presiden Donald Trump menarik AS dari program tersebut.

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai pertemuan bersama sembilan negara dalam rapat Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ Just Energy Transition Partnership (JETP) di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (24/3/2025). 

    Airlangga menyampaikan bahwa sembilan negara, yakni Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, terus melanjutkan dukungannya untuk mengakomodasi pembiayaan transisi energi hijau

    “Pada pertemuan ini adalah komitmen dari Jerman dan Jepang untuk tetap menjadi co-lead daripada JETP walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan,” ujarnya

    Mundurnya AS dalam program tersebut pun tak menurunkan target negara lain untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

    Realisasinya sejauh ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$1,1 miliar atau setara dengan Rp18,2 triliun (kurs Rp16.550 per dolar AS.

    Secara perinci, terdiri dari sembilan proyek yang telah mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Kemudian sebanyak 45 proyek menerima hibah senilai US$233 juta.

    Sementara International Partner Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Bank (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih. 

    Sejumlah proyek on going atau sedang berjalan yang menggunakan dukungan dana dari JETP, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Sumatra Barat dan pensiun dini Cirebon Power. 

    “Ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu yang di proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief of Mission Ambassador of Japan to Indonesia Nagai Katsuro mewakil anggota IPG mengapresiasi Airlangga atas langkah penguatan kolaborasi JETP. 

    “Kami punya komitmen yang kuat dan berkolaborasi secara positif dengan indonesia untuk menyukseskan transisi di masa depan,” tutur Katsuro. 

    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP). 

    JETP yang terdiri atas 10 negara donor pertama kali diumumkan dalam perundingan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.

    Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan dan Senegal menjadi sederet negara pertama yang didaulat sebagai penerima hibah, pinjaman, dan jaminan keuangan untuk melakukan transisi energi dalam payung kolaborasi JETP.

    Juru bicara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan bahwa AS telah keluar dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

    “Keputusan ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menyebutkan penarikan diri dari inisiatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai negara kami atau target ekonomi dan lingkungan kami,” kata juru bicara tersebut pada Kamis (6/3/2025) dikutip dari Reuters.

  • Apple Dikasih Lampu Hijau untuk Bikin iPhone Tanpa Port USB-C

    Apple Dikasih Lampu Hijau untuk Bikin iPhone Tanpa Port USB-C

    Jakarta

    Apple sudah lama berambisi menciptakan iPhone yang portless atau tanpa lubang untuk charger dan transfer data. Sepertinya impian tersebut akan dapat diwujudkan dalam waktu dekat.

    Jurnalis Bloomberg Mark Gurman belum lama ini mengklaim Apple sempat mempertimbangkan merilis iPhone 17 Air sebagai iPhone portless pertama. Namun rencana ini dibatalkan karena khawatir menimbulkan masalah dengan Uni Eropa.

    Sepertinya kekhawatiran itu tidak terbukti. Uni Eropa, badan yang memaksa iPhone untuk beralih dari port Lightning ke USB-C, belum lama ini mengonfirmasi bahwa Apple dapat membuat iPhone tanpa lubang pengisian daya.

    “Ya. Karena peralatan radio tersebut tidak dapat diisi ulang melalui pengisian kabel, maka tidak perlu menggunakan solusi pengisian (dengan kabel) yang sudah diselaraskan,” jelas Press Officer Komisi Eropa Federica Miccoli, seperti dikutip dari 9to5Mac, Sabtu (22/3/2025).

    Artinya, port USB-C hanya wajib digunakan untuk perangkat dengan baterai isi ulang yang mendukung pengisian daya via kabel. Jika Apple ingin membuat iPhone yang sepenuhnya mengandalkan wireless charging, maka tidak perlu memiliki port USB-C.

    Lewat aturan Common Charger Directive, Uni Eropa ingin menetapkan satu standar charging di wilayahnya untuk mengurangi sampah elektronik. Bahkan ke depannya, Uni Eropa ingin menyeragamkan teknologi wireless charging untuk mencegah fragmentasi pasar.

    Untungnya, Apple sudah menyumbangkan standar MagSafe kepada Wireless Power Consortium, yang kini dipakai untuk standar wireless charging Qi2. Standar ini kemungkinan akan menjadi standar universal karena sudah sejalan dengan visi interoperabilitas Uni Eropa.

    Lantas, kapan Apple akan merilis iPhone tanpa port charger? Bocoran terbaru iPhone 17 series mengindikasikan semua model akan memiliki port USB-C. Mungkin desain ini akan debut di iPhone 18 dan setelahnya.

    (vmp/vmp)

  • McGregor Bakal Maju Capres Irlandia, ini Lawannya

    McGregor Bakal Maju Capres Irlandia, ini Lawannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan bintang UFC, Conor McGregor, kembali mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden Irlandia dalam pemilihan tahun ini. Hal ini terjadi saat dirinya terus mengkritisi kebijakan imigrasi di negara itu.

    Dalam pernyataannya di X, Jumat (21/3/2025), McGregor berjanji bahwa jika ia menang, ia akan menentang Pakta Migrasi Uni Eropa, yang diadopsi oleh Parlemen Eropa tahun lalu. Menurutnya, aturan ini sangat tidak mempertimbangkan suara rakyat Irlandia.

    “Pemilihan presiden berikutnya harus dilaksanakan paling lambat 11 November 2025. Siapa lagi yang akan melawan Pemerintah dan menentang RUU ini? Saya akan melakukannya!” tulis McGregor di X pada hari Kamis.

    “Sebagai Presiden, saya akan mengajukan RUU ini untuk referendum,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa “itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk melakukannya. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia!”

    Postingan itu muncul beberapa hari setelah McGregor bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Berbicara kepada pers setelahnya, McGregor menuduh pemerintah Irlandia secara politis mencabut hak pilih rakyat Irlandia.

    Perdana Menteri Irlandia (Taoisaech) Micheal Martin kemudian mengkritik McGregor di. Ia menyebut petarung itu salah dan menentang pandangan rakyat Irlandia.

    Pada tahun 2023, McGregor muncul sebagai pemimpin sayap kanan Irlandia yang mengkritik sistem imigrasi Irlandia setelah seorang pria kelahiran Aljazair menikam tiga anak dan seorang pekerja perawatan di luar sebuah sekolah di Dublin. Pemerintah Irlandia kemudian menuduh McGregor memicu kerusuhan yang pecah setelah serangan itu.

    Meskipun memiliki pengikut fanatik, petarung itu tetap menjadi tokoh yang memecah belah dan kontroversial. Tahun lalu, pengadilan perdata di pengadilan Irlandia memutuskan McGregor bersalah atas pemerkosaan seorang wanita pada tahun 2018.

    Mantan bintang UFC itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut, meminta untuk mengajukan bukti, dan mengklaim bahwa ia hanya melakukan hubungan seks suka sama suka.

    (pgr/pgr)

  • Siapa yang Akan Memenangkan Perang Dagang Uni Eropa-AS?

    Siapa yang Akan Memenangkan Perang Dagang Uni Eropa-AS?

  • Reaksi dan Kontroversi Pencalonan Conor McGregor – Halaman all

    Reaksi dan Kontroversi Pencalonan Conor McGregor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan petarung MMA Conor McGregor baru saja mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia.

    Keputusan ini mengemuka setelah kunjungannya yang kontroversial ke Gedung Putih.

    Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang dan reaksi yang muncul seputar pencalonan McGregor.

    Apa yang Mendorong McGregor untuk Maju di Pilpres Irlandia?

    Pengumuman McGregor datang hanya beberapa hari setelah ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dalam unggahannya di Instagram, McGregor menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pakta Migrasi Uni Eropa.

    Dia berpendapat bahwa Irlandia harus menerapkan pakta ini sebelum 12 Juni 2026 dan menegaskan bahwa rakyat Irlandia lah yang seharusnya menentukan keputusan tersebut.

    “Meski saya sangat menentang pakta ini, itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk membuat perjanjian. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia. Selalu, itulah demokrasi sejati,” tulis McGregor seperti dikutip dari TRT Global.

    Siapa yang Mendukung McGregor?

    Meskipun McGregor menerima dukungan dari beberapa kelompok sayap kanan, termasuk tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Andrew Tate, banyak pihak meragukan peluangnya untuk menang dalam pemilihan.

    Untuk mencalonkan diri, McGregor harus memperoleh dukungan dari 20 anggota Oireachtas atau empat dari 31 otoritas lokal di Irlandia.

    Di sisi lain, beberapa politisi senior seperti mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, dan mantan Komisaris Eropa, Mairead McGuinness, disebut sebagai kandidat potensial dalam pemilihan yang akan dilaksanakan pada 11 November 2025.

    Apa yang Terjadi di Kunjungan McGregor ke Gedung Putih?

    Pada Hari St.

    Patrick, McGregor memberikan pidato di Gedung Putih sebelum bertemu dengan Trump dan Musk.

    Ia mengenakan setelan hijau dan mengkritik pemerintah Irlandia yang dianggap tidak mampu menangani isu domestik.

    Trump pun memberikan dukungan kepada McGregor, menyebutnya salah satu orang Irlandia favoritnya.

    Namun, kunjungan ini tidak lepas dari kritik.

    Taoiseach Irlandia, Michel Martin, menilai komentar McGregor tidak mencerminkan semangat Hari St.

    Patrick dan pandangan masyarakat Irlandia.

    Wakil Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, bahkan menegaskan bahwa McGregor tidak memiliki mandat untuk mewakili rakyat Irlandia.

    Apakah Kasus Hukum McGregor Mempengaruhi Cita-Citanya?

    Selain ambisi politiknya, McGregor juga menghadapi sejumlah masalah hukum.

    Dua tahun lalu, ia dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus perdata atas dugaan pemerkosaan seorang wanita di Dublin pada 2018 dan dijatuhi ganti rugi hampir 250.000 euro.

    Dia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

    Kasus hukum lainnya mencakup tuduhan kekerasan seksual di Miami dan insiden di mana ia menyerang maskot tim NBA Miami Heat.

    Pusat Krisis Pemerkosaan Dublin mengeluarkan surat protes ke Kedutaan Besar AS di Irlandia, menyatakan bahwa kunjungan McGregor ke Gedung Putih menormalkan kekerasan seksual dan meremehkan dampaknya terhadap korban.

     

    Pencalonan Conor McGregor sebagai Presiden Irlandia menyajikan berbagai pertanyaan dan tantangan, baik dari segi dukungan politik maupun isu hukum yang mengelilinginya.

    Meskipun dia mendapatkan perhatian media dan dukungan dari beberapa tokoh terkemuka, peluangnya untuk menjadi presiden tampak minim.

    Sementara itu, reaksi dari pejabat pemerintah Irlandia menunjukkan bahwa tidak semua orang mendukung langkah McGregor dalam ambisi politiknya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).