Negara: Uni Eropa

  • Pertama Kalinya Terjadi Penurunan Emisi Global! Tapi Masih Jauh dari Cukup

    Pertama Kalinya Terjadi Penurunan Emisi Global! Tapi Masih Jauh dari Cukup

    Jakarta

    Janji-janji iklim terbaru dari pemerintah di berbagai negara akan membuat emisi gas rumah kaca global mulai menurun dalam 10 tahun ke depan. Namun penurunan itu masih jauh dari cukup untuk mencegah memburuknya perubahan iklim dan cuaca ekstrem, kata PBB pada hari Selasa.

    Analisis yang dilakukan oleh Sekretariat Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) menunjukkan bahwa jika rencana negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim benar-benar dijalankan, jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer setiap tahunnya diperkirakan akan berkurang sekitar 10 persen pada tahun 2035 dibandingkan tingkat tahun 2019.

    Perhitungan ini menandai untuk pertama kalinya UNFCCC memperkirakan penurunan emisi global yang stabil, setelah selama ini terus meningkat sejak tahun 1990.

    Namun, proyeksi penurunan 10 persen itu masih sangat jauh dari penurunan 60 persen yang dibutuhkan pada tahun 2035 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat praindustri — ambang batas yang menurut para ilmuwan, jika terlampaui, akan memicu dampak yang jauh lebih parah.

    Kesenjangan itu menambah tekanan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim COP30 bulan depan di Brasil, agar negara-negara meningkatkan upaya mereka — bahkan ketika Amerika Serikat justru mencabut berbagai kebijakan iklim di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    (Ed: Conference of the Parties ( COP) adalah pertemuan tahunan negara-negara yang menandatangani Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, untuk menekan emisi gas rumah kaca, meninjau implementasi kesepakatan iklim global, dan menetapkan target baru. COP30 berarti pertemuan ke-30, yang dijadwalkan berlangsung di Brasil tahun depan).

    Kurva emisi mulai terbelokkan

    “Umat manusia kini dengan jelas sedang membelokkan kurva emisi ke arah penurunan untuk pertama kalinya, meskipun masih jauh dari kategori cukup cepat,” papar Kepala UNFCCC Simon Stiell.

    Banyak negara masih lamban dalam menyerahkan target iklim yang lebih ambisius, di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik. UNFCCC juga merilis laporan rinci mengenai 64 negara yang memenuhi tenggat waktu bulan September untuk menyerahkan rencana iklim final mereka, namun jumlah itu hanya mencakup sekitar 30 persen dari total emisi global.

    Untuk memberikan penilaian yang lebih menyeluruh, UNFCCC menyatakan bahwa mereka menyusun analisis global yang juga mencakup target-target yang telah diumumkan tetapi belum diajukan secara resmi, termasuk dari Cina dan Uni Eropa.

    Namun, penilaian tersebut masih mengandung ketidakpastian. Misalnya, laporan itu mencakup janji pemotongan emisi AS tahun 2024 yang diperkirakan akan dibatalkan oleh Trump, sehingga membuat arah masa depan emisi Amerika Serikat menjadi tidak jelas.

    Janji manis Cina, bisa dipercaya?

    Cina, yang kini menghasilkan sekitar 29 persen dari total emisi global tahunan, berjanji bulan lalu akan menurunkan emisi sebesar 7 hingga 10 persen dari puncaknya pada tahun 2035. Namun tidak menyebutkan kapan puncak itu akan terjadi. Beberapa analis berpendapat Beijing bisa berbuat jauh lebih banyak.

    “Cina cenderung menetapkan komitmen yang rendah,” tandas Norah Zhang, analis kebijakan iklim di lembaga riset NewClimate Institute, seraya mencatat bahwa negara tersebut telah mencapai target tahun 2030 untuk memperluas energi angin dan surya enam tahun lebih cepat dari jadwal.

    *Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Top 3 Tekno: Grokipedia Jiplak Wikipedia hingga Meta Langgar Aturan Digital Uni Eropa

    Top 3 Tekno: Grokipedia Jiplak Wikipedia hingga Meta Langgar Aturan Digital Uni Eropa

     

    Liputan6.com, Jakarta – Ensiklopedia yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk, Grokipedia, dituding menjiplak konten dari Wikipedia. Berita ini menjadi sorotan para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (28/10/2025).

    Informasi lain yang juga menuai perhatian datang dari Meta yang dituduh melanggar aturan digital Uni Eropa terkait pelaporan konten illegal.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Grokipedia Milik Elon Musk Dituding Jiplak Konten Wikipedia 

    Ensiklopedia ala Wikipedia yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk, Grokipedia, baru saja diluncurkan. Platform ini diklaim sebagai terobosan, namun kemiripannya dengan Wikipedia ternyata jauh lebih mendalam dari yang diperkirakan.

    Secara desain, Grokipedia yang saat ini masih dalam versi v0.1 terlihat sangat basic. Halaman utamanya didominasi oleh bilah pencarian besar, menyerupai laman muka Wikipedia.

    Entri-entri yang ada pun tampilannya sangat basic, lengkap dengan judul, subjudul, dan kutipan. Sejauh ini, konten visual seperti foto belum ditemukan di dalam entri.

    Berbeda dengan Wikipedia yang memungkinkan penyuntingan oleh pengguna, fitur sunting di Grokipedia nampaknya belum sepenuhnya berfungsi. Demikian sebagaimana dikutip dari The Verge, Selasa (28/10/2025).

    Tombol ‘edit’ hanya muncul pada beberapa halaman, dan saat diklik, hanya menampilkan riwayat suntingan yang sudah selesai tanpa merinci siapa yang menyarankan atau membuat perubahan. Pengguna juga belum bisa menyarankan perubahan sendiri.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Pelanggaran Wilayah Uni Eropa tak Bisa Ditoleransi

    Pelanggaran Wilayah Uni Eropa tak Bisa Ditoleransi

    JAKARTA – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan Uni Eropa tidak akan menoleransi pelanggaran wilayah udara atau wilayah darat mereka.

    “Ini adalah provokasi. Ini adalah ancaman [perang] hibrida yang tidak bisa kita toleransi,” kata dia dalam konferensi pers usai KTT Dewan Nordik di Stockholm, menyinggung pelanggaran wilayah udara Uni Eropa belakangan ini.

    “Kita tidak akan menoleransi setiap pelanggaran di wilayah udara atau wilayah darat kita. Oleh karena itu, penyusunan peta jalan kesiapan ini sangat penting,” kata von der Leyen dilansir ANTARA dari Anadolu, Selasa, 28 Oktober.

    Dia menekankan upaya Uni Eropa dalam “peta jalan kesiapan” dan inisiatif pertahanan baru, termasuk “Eastern Flank Watch” (Pengawasan Sisi Timur) dan “Drone Wall” (Tembok Drone).

    Menyinggung Ukraina, von der Leyen menegaskan kembali komitmen jangka panjang Uni Eropa untuk mendukung negara itu, termasuk usulan untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk memenuhi kebutuhan finansial Ukraina hingga 2027.

    “Usulannya adalah mengambil saldo kas tersebut untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina, yang harus dibayar kembali jika Rusia membayar ganti rugi perang,” katanya.

    “Secara hukum, ini usulan yang sah secara hukum, bukan perkara sepele, tetapi sah… Pesan dasarnya jelas ke Rusia. Kita siap untuk jangka panjang. Kita siap memenuhi kebutuhan pembiayaan Ukraina,” kata von der Leyen.

    Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson, tuan rumah KTT, mengatakan bahwa negara-negara Nordik mengambil “tanggung jawab penuh atas keamanan mereka sendiri.”

    “Dalam pertemuan hari ini, kita menegaskan kembali ambisi untuk menjadi wilayah paling terintegrasi di dunia pada 2030,” kata dia.

    PM Denmark Mette Frederiksen menilai Eropa menghadapi “ancaman terbesar sejak Perang Dunia II” dan memperingatkan bahwa Rusia berupaya “memecah dan melemahkan masyarakat Eropa.”

    “Namun, mereka harus tahu bahwa upaya itu tidak akan berhasil,” katanya.

    “Kita harus terus memberikan dukungan kuat ke Ukraina. Mereka adalah garis pertahanan pertama bagi seluruh Uni Eropa dan benua kita,” sambungnya.

  • Netanyahu Hancurkan Gencatan Gaza, AS Dinilai Tutup Mata

    Netanyahu Hancurkan Gencatan Gaza, AS Dinilai Tutup Mata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata di Gaza kembali runtuh setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat. Serangan yang diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk warga sipil dan satu anak, menurut pejabat kesehatan Gaza.

    Langkah Israel ini menjadi pukulan telak bagi kesepakatan gencatan senjata yang digagas Presiden AS Donald Trump, dan memicu pertanyaan soal keseriusan Washington menegakkan perdamaian di Timur Tengah.

    “Semua mata kini tertuju pada Washington,” kata Yousef Munayyer, Direktur Program Palestina/Israel di Arab Center Washington DC, seperti dikutip The Intercept. “Apakah mereka akan bersikap adil, atau sekali lagi membiarkan Israel lolos dari tanggung jawab seperti sebelumnya?”

    Menurut laporan Associated Press, Israel telah memberitahu pemerintahan Trump sebelum serangan dilakukan. Namun, alih-alih mengutuk aksi tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru menyebutnya sebagai “pertempuran kecil di sana-sini” dan menegaskan bahwa “gencatan senjata masih berlaku.”

    Serangan terbaru Israel menghantam sejumlah titik di Kota Gaza, termasuk halaman Rumah Sakit al-Shifa dan kompleks apartemen, serta kawasan Khan Younis dan Deir al-Balah. Israel berdalih serangan dilakukan setelah tentaranya ditembaki pejuang Hamas di Gaza selatan, klaim yang kemudian dibantah kelompok tersebut.

    “Jika Israel benar-benar berniat membawa pulang sandera mereka, mereka akan memfasilitasi prosesnya, bukan justru menghancurkan upaya di lapangan dengan serangan semacam ini,” ujar Ramy Abdu, Ketua Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

    Hamas menyebut pihaknya sudah memulangkan seluruh sandera hidup dalam 72 jam sesuai kesepakatan, dan telah mengembalikan 15 dari 28 jenazah warga Israel yang meninggal. Namun, Israel menuding Hamas menunda pemulangan sisa jenazah, sementara Palang Merah menegaskan masih berkoordinasi dengan kedua belah pihak.

    Di sisi lain, Israel tetap memperketat blokade bantuan ke Gaza, menutup perlintasan Rafah, dan menggempur kawasan sipil. Serangan udara pada 19 Oktober lalu bahkan menewaskan sedikitnya 26 warga Palestina, termasuk pengungsi di sekolah Nuseirat.

    “Ini strategi lama,” kata Abdu. “Mereka mendorong Palestina untuk bereaksi agar punya alasan melanjutkan serangan.”

    Munayyer menilai tindakan Israel mengikuti pola yang sama seperti gencatan-gencatan sebelumnya. “Israel menahan sandera untuk meredam kemarahan publiknya sendiri, lalu memulai kembali serangan ke Gaza begitu situasi agak tenang,” ujarnya.

    Sementara tekanan terhadap Israel meningkat dari negara-negara Barat. Uni Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia dikabarkan mempertimbangkan sanksi atau pengakuan resmi terhadap negara Palestina jika kekerasan tak dihentikan.

    “Israel kini berupaya menciptakan narasi bahwa Hamas yang melanggar gencatan senjata,” kata Munayyer. “Pertanyaannya: apakah komunitas internasional akan kembali mempercayainya?”

    Serangan terbaru ini menandai meningkatnya ketegangan di tengah gencatan senjata rapuh yang ditengahi AS. Sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 68.000 warga Gaza dilaporkan tewas akibat serangan Israel, sementara korban di pihak Israel mencapai lebih dari 1.200 orang.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Utang RI Capai Rp 9.138 T, Menkeu Purbaya: Masih di Bawah Standar

    Utang RI Capai Rp 9.138 T, Menkeu Purbaya: Masih di Bawah Standar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Indonesia yang mencapai Rp 9.138,05 triliun atau setara 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada level yang aman.

    Dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025), Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat internasional menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni rasio defisit terhadap PDB (deficit to GDP ratio) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio).

    “Indonesia masih di bawah standar kedua indikator tersebut,” kata Purbaya.

    Sebagai perbandingan, Uni Eropa dalam Maastricht Treaty menetapkan ambang batas defisit sebesar 3% terhadap PDB. Sementara itu, defisit Indonesia masih terjaga di bawah batas tersebut, yakni Rp 371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB per 30 September 2025.

    Begitu pula dengan rasio utang yang berada di level 39,86%, jauh di bawah ambang batas rasio utang 60% terhadap PDB yang ditetapkan Maastricht Treaty.

    “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.

    Ia menegaskan, pemerintah akan menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas defisit 3%.

    “Dalam waktu dekat tidak akan berubah. Tidak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini maupun tahun depan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru akan dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 8%.

    “Kalau tumbuh 7%, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu enggak kita kurangi pajak, atau perlu enggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8%? Namun kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7% saya naikkan sedikit, orang juga senang,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan total utang Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Rp 1.157 triliun berasal dari pinjaman, sementara Rp 7.980,87 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

    Suminto menambahkan, mulai tahun ini pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan, bukan bulanan seperti sebelumnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan statistik utang lebih kredibel dan konsisten dengan data PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Microsoft Diam-diam Pantau Gamer di Windows 11

    Microsoft Diam-diam Pantau Gamer di Windows 11

    Jakarta

    Microsoft kembali jadi sorotan setelah fitur Gaming Copilot di Windows 11 diduga mengirim tangkapan layar (screenshot) pengguna ke server perusahaan tanpa pemberitahuan yang jelas.

    Temuan ini pertama kali diungkap oleh pengguna forum ResetEra bernama “RedbullCola”, yang menemukan trafik data mencurigakan saat menganalisis koneksi jaringan di PC miliknya.

    Dalam penelusurannya, aplikasi Gaming Copilot ternyata melakukan pengenalan teks (OCR) pada tangkapan layar dan mengirim hasil ekstraksinya ke server Microsoft untuk melatih model AI perusahaan. Masalahnya, proses ini dilakukan secara default, tanpa ada notifikasi atau opsi persetujuan awal dari pengguna.

    Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi pengembang atau penguji game yang terikat perjanjian NDA (non-disclosure agreement), karena berpotensi membocorkan konten game yang belum dirilis.

    Pengguna hanya bisa menonaktifkannya dengan membuka Game Bar > Gaming Copilot > Settings > Privacy, lalu mematikan pengaturan “Training”.

    Secara hukum, praktik seperti ini bisa bermasalah. Di bawah aturan GDPR Uni Eropa, penggunaan data pribadi untuk pelatihan AI harus dilakukan secara transparan dan berbasis izin eksplisit. Mengaktifkan pengumpulan data secara otomatis tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum privasi.

    Menanggapi tudingan tersebut, Microsoft akhirnya mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Juru bicara perusahaan mengatakan bahwa Gaming Copilot memang bisa menggunakan tangkapan layar untuk memahami konteks permainan pengguna, namun gambar tersebut tidak digunakan untuk melatih model AI. Fitur ini disebut hanya aktif saat pengguna memang sedang menjalankan Copilot di Game Bar, dan bersifat opsional.

    Meski kontroversi privasi mulai mereda, pengguna juga melaporkan penurunan kinerja game saat Gaming Copilot aktif. Dalam pengujian dengan demo Dead As Disco, frame rate turun hingga kisaran 70–80 fps, dibandingkan lebih dari 85 fps saat fitur dinonaktifkan.

    Dengan semakin banyak fitur AI terintegrasi di Windows 11, Microsoft kini menghadapi tantangan baru: bagaimana menjaga transparansi dan performa tanpa membuat gamer merasa diawasi, demikian dikutip detikINET dari Techradar, Selasa (28/10/2025).

    (asj/asj)

  • Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku punya jurus jitu untuk membayar utang Indonesia yang kini menembus angka Rp9.138,05 triliun.

    Purbaya lantas mengaku angka utang tersebut masih dalam kategori aman. Sebab, utang tersebut setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Eks Kepala LPS itu menyebut untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB.

    Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang Indonesia yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB. “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, saya masih prudent,” ujar Purbaya, Selasa (27/10).

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen.

    “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

  • Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US.000 per Ton Imbas B50

    Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US$1.000 per Ton Imbas B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memproyeksikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menguat pada 2026. Hal ini seiring dengan implementasi mandatory biodiesel B50 di dalam negeri.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950 hingga US$1.000 per ton.

    Dia menjelaskan, kenaikan permintaan domestik akibat implementasi B50 diperkirakan mengimbangi potensi peningkatan produksi di Indonesia dan Malaysia pada tahun depan.

    Dia mengatakan, produksi CPO dari dua negara produsen utama tersebut berpotensi meningkat karena perkiraan kondisi cuaca yang lebih mendukung. Fenomena La Nina yang diproyeksikan muncul pada periode mendatang dinilai akan mendorong peningkatan hasil panen, diperkuat oleh ekspansi lahan perkebunan yang terus berjalan.

    “Secara singkat, pada tahun mendatang harga CPO dipengaruhi oleh faktor penekan berupa potensi peningkatan produksi dari Indonesia dan Malaysia seiring dengan perkiraan terjadinya musim yang mendukung [La Nina],” ujar Ishak kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Namun, peningkatan produksi tersebut berpotensi tertahan oleh lonjakan kebutuhan domestik akibat penerapan mandatory B50 yang direncanakan mulai berjalan penuh pada 2026. Menurutnya, implementasi ini akan meningkatkan permintaan dalam negeri dan mengurangi porsi stok yang tersedia untuk ekspor.

    “Tekanan produksi ini akan diimbangi dengan implementasi B50 yang meningkatkan demand domestik dan sedikit mengurangi pasokan ekspor. Dengan demikian, harga global cenderung meningkat,” katanya. 

    Meski demikian, Ishak menilai peningkatan serapan domestik untuk biodiesel juga berpotensi mendorong naiknya kebutuhan subsidi pemerintah.

    Di sisi lain, penerapan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) juga akan memengaruhi dinamika pasar CPO. Aturan tersebut berpotensi menekan penyaluran CPO ke pasar Uni Eropa, sebab pemasok perlu memenuhi standar uji jejak deforestasi. Namun, Ishak menilai dampaknya lebih bersifat jangka pendek.

    “Pasokan ke UE kemungkinan akan dialihkan ke kawasan lain sehingga harga bisa tertekan. Tapi jika supplier CPO ke Eropa mampu melakukan penyesuaian dengan regulasi dalam jangka panjang, hal itu akan positif bagi keberlanjutan pasar produk Indonesia,” jelasnya.

    Dengan asumsi penyesuaian tersebut dapat berjalan, Ishak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950–US$1.000 per ton.

    Menurutnya, kebijakan B50 akan menjadi titik kunci dalam menjaga keseimbangan harga di tengah dinamika produksi dan regulasi pasar global. 

    “Dalam jangka panjang, penyesuaian supply chain dan peningkatan kualitas keberlanjutan produksi akan menjadi faktor penentu daya saing CPO Indonesia,” ujarnya.

  • Produksi CPO Indonesia Naik 13 Persen, Tembus 35,65 Juta Ton

    Produksi CPO Indonesia Naik 13 Persen, Tembus 35,65 Juta Ton

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga Agustus 2025 mencapai 35,65 juta ton, naik 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng mengatakan, bila digabungkan dengan produksi minyak inti sawit (palm kernel oil atau PKO), total produksi sawit nasional per Agustus 2025 mencapai 39,03 juta ton, juga tumbuh 13% secara tahunan.

    “Mudah-mudahan tahun ini kita masih bisa tumbuh dibandingkan tahun lalu. Perkiraan kami bisa naik sekitar 10%, menjadi 56 atau 57 juta ton,” ujar Hadi seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Sebagai perbandingan, total produksi CPO dan PKO sepanjang 2024 tercatat sebesar 52,76 juta ton, terdiri atas 48,16 juta ton CPO dan 4,59 juta ton PKO.

    Gapki juga mencatat konsumsi domestik sawit naik 5% menjadi 16,4 juta ton hingga Agustus 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor biodiesel yang tumbuh 12% dan menyerap 8,3 juta ton CPO. Sementara itu, konsumsi untuk pangan mencapai 6,57 juta ton dan untuk oleokimia sebesar 1,48 juta ton.

    Gapki melaporkan volume ekspor minyak sawit Indonesia hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 22,69 juta ton, naik 15% dibandingkan 19,68 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

    Menurut Hadi, peningkatan ekspor ini didukung oleh membaiknya produksi dan penyesuaian pasar terhadap harga CPO yang sempat tinggi tahun sebelumnya. “Tahun lalu harga CPO cukup tinggi sehingga di beberapa wilayah terjadi pergeseran ke minyak nabati lain. Tahun ini produksi kita lebih baik,” jelasnya.

    Kenaikan ekspor tercatat di sejumlah negara tujuan utama seperti Malaysia, China, Afrika, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Dari sisi nilai, ekspor sawit Indonesia melonjak 43% menjadi US$ 24,79 miliar atau sekitar Rp 406,04 triliun.

    Gapki menyebut peningkatan ini dipicu oleh harga rata-rata CPO sepanjang Januari–Agustus 2025 yang mencapai US$ 1.204 per ton Cif Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu sebesar US$ 1.009 per ton.

  • IPOC 2025 bahas tantangan industri sawit dari tarif Trump hingga EUDR

    IPOC 2025 bahas tantangan industri sawit dari tarif Trump hingga EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Konferensi Indonesian Palm Oil Conference and 2026 IPOC Outlook (IPOC 2025) akan membahas berbagai tantangan global, termasuk dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump hingga regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) terhadap pasar dan daya saing industri kelapa sawit.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan kembali menggelar IPOC 2025 pada 12–14 November di Nusa Dua, Bali.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa konferensi tahun ini akan mengangkat tema besar peta jalan industri sawit menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus merespons tekanan kebijakan internasional yang kian kompleks.

    “IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,” kata Eddy.

    IPOC 2025 akan menghadirkan sejumlah pembicara nasional dan internasional dari sektor minyak nabati dan kebijakan perdagangan global.

    Executive Director Oil World Thomas Mielke akan menyampaikan analisisnya mengenai proyeksi harga dan tren pasar minyak nabati dunia.

    Pendiri Glenauk Economics Julian McGill akan mengulas dinamika makroekonomi yang mempengaruhi sektor komoditas.

    Ryan Chen dari Cargill Investments China yang akan memaparkan outlook ekonomi China dan dampaknya terhadap industri sawit. Satia Varqa dari FastMarkets akan membahas strategi industri dalam menghadapi tantangan global.

    Selain sesi konferensi, IPOC 2025 juga akan menghadirkan pameran industri sawit yang menampilkan teknologi, produk, dan inovasi terbaru dari sektor hulu hingga hilir.

    Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Penyelenggara menargetkan lebih dari 1.500 peserta dari dalam dan luar negeri akan berpartisipasi dalam konferensi tahun ini,

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.