Negara: Uni Eropa

  • Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Trump Hantam Dunia dengan Tarif Baru, Ekonomi Global Terancam?

    Jakarta: Keputusan Donald Trump untuk menerapkan tarif impor baru bagi semua barang yang masuk ke AS menuai gelombang kritik dari para pemimpin dunia. 
     
    Kebijakan ini dinilai sebagai pukulan besar bagi perekonomian global dan bisa memicu perang dagang yang lebih luas.
    Dunia berontak
    Melansir BBC, Kamis, 3 April 2025,Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan tarif baru ini sebagai “pukulan besar” bagi ekonomi dunia. 
     
    Ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan dan merugikan jutaan orang di seluruh dunia.

    Tak hanya Eropa, Tingkok pun langsung bereaksi keras. Pemerintah Beijing menyatakan akan mengambil “tindakan balasan tegas” terhadap kebijakan ini. 
     
    Mereka juga mendesak AS untuk segera membatalkan tarif tersebut sebelum eskalasi lebih lanjut terjadi.

    Tarif baru Trump, siapa yang kena dampaknya?
    Trump mengumumkan bahwa semua impor ke AS akan dikenakan tarif universal sebesar 10 persen mulai 5 April. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara akan menghadapi tarif tambahan mulai 9 April. Tingkok termasuk yang paling terdampak dengan bea masuk yang melonjak hingga 54 persen, sementara Uni Eropa menghadapi tarif sebesar 20 persen.
     
    Di Eropa, beberapa pemimpin negara langsung bereaksi. Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia yang dikenal sebagai sekutu Trump, menganggap kebijakan ini sebagai “kesalahan besar” dan berusaha mencari kesepakatan untuk mencegah perang dagang. 
     
    Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menjadwalkan pertemuan darurat dengan pelaku industri yang terdampak.
     

    Ancaman perang dagang semakin nyata
    Para pemimpin dunia memperingatkan bahwa tarif baru ini bisa memicu perang dagang besar. 
     
    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji akan “berjuang” untuk melindungi ekonomi negaranya, sementara Brasil sudah mulai menyiapkan undang-undang balasan.
     
    Sementara itu, di AS sendiri, Trump bersikeras bahwa kebijakan ini akan memperkuat manufaktur dalam negeri dan “membuat Amerika kaya lagi”. 
     
    Namun, para ekonom memperingatkan bahwa pada akhirnya, rakyat Amerika sendiri yang akan menanggung beban harga barang yang lebih tinggi.
     
    Akankah kebijakan ini menjadi awal dari perang dagang global? Dunia menunggu langkah selanjutnya dari AS dan negara-negara yang terdampak. Yang pasti, dampaknya tak bisa dianggap remeh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Enam dari sembilan negara di Asia Tenggara terpukul akibat kenaikan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), dengan besaran antara 32% hingga 49%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya dikenakan tarif 20%.

    Pemerintah Vietnam mengatakan akan membentuk gugus tugas dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan berencana untuk berunding dengan AS karena merasa terpukul akibat kebijakan tarif Trump.

    Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS, mendapat keuntungan ketika produsen Tiongkok dan internasional memindahkan produksi ke negara mereka untuk menghindari tarif yang dikenakan Trump pada Tiongkok selama masa jabatan pertamanya.

    Vietnam dikenakan tarif sebesar 46% dan berada dalam posisi rentan karena menjadi lokasi utama bagi perusahaan besar seperti Apple dan Samsung Electronics dalam mendirikan pabrik manufaktur skala besar.

    Total ekspor Vietnam ke AS mencapai US$ 142 miliar pada tahun 2024, hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi ini setelah rapat kabinet darurat diselenggarakan pada Kamis (3/4/2025) pagi.

    Ia mencatat target pertumbuhan 8% untuk negara itu tetap tidak berubah tahun ini.

    Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam telah sukses menarik banyak perusahaan multinasional. Namun, kebijakan tarif Trump dapat menghambat model tersebut.

    Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, ia berharap dapat menurunkan tarif 37% yang dikenakan pada negaranya.

    “Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. Tidak boleh membiarkannya sampai meleset dari target PDB kita,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

    Pertumbuhan ekonomi Thailand diketahui tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni tumbuh sekitar 2,5% pada tahun lalu, tertahan akibat melonjaknya utang rumah tangga.

    Pada tahun ini, negara Gajah Putih itu berharap dapat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

    Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripathaphan menuturkan pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS.

    Kemudian, Malaysia yang diketahui dikenakan tarif sebesar 24% mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan yang bebas dan adil.

    Negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dikenakan tarif 49% yang berisiko merugikan industri garmen dan alas kaki, serta menggagalkan harapan negara itu untuk menarik investasi yang berpindah dari negara lain.

    Seorang konsultan investasi yang enggan disebutkan namanya menilai, situasi ini sangat serius bagi perekonomian Kamboja.

    Menurutnya, tidak ada apa pun yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat bernegosiasi dengan AS untuk menentang kebijakan tarif Trump.

  • Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

    Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

    Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

    Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
    Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

    Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

    Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

    Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

    Kebijakan Keamanan Pangan
    Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
    Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
    Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
    Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
    Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

    Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

    Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

    Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

    Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

    Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus merespons kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diterapkan Presiden Donald Trump secara hati-hati, matang, dan bijaksana. Pemerintah harus bisa menghitung untung rugi atas kebijakan tarif impor untuk negara mitra dagang AS itu, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

    Menurut dia, kebijakan tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, kata Misbakhun, perlu kerja sama semua stakeholder untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” tandas Misbakhun.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, menurut klaim Negeri Paman Sam tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

  • Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

    Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuturkan, Ottawa akan melawan tarif “dengan tujuan dan dengan kekuatan” saat pemerintah bersiap untuk serangkaian tindakan balasan yang akan diumumkan pada Kamis pekan ini.

    Presiden Korea Selatan Han Duck soo memerintahkan tindakan dukungan darurat untuk industri dan bisnis yang akan terkena dampak termasuk industri otomotif, memerintahkan para pejabat untuk aktif bernegosiasi dengan AS. Hal ini untu meminimalkan dampak pungutan tambahan.

    Secara terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan tarif Trump sebagai “keputusan yang buruk” dan mengatakan tindakan itu bukanlah “tindakan seorang teman”. Meski ia mengesampingkan kemungkinan menanggapi dengan pungutan balasan terhadap AS.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan akan membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampak tarif baru, yang menurut Trump akan berjumlah 24% untuk Jepang, sambil membiarkan semua opsi di atas meja dalam menanggapi bea masuk yang besar tersebut.

    “Kita perlu memutuskan apa yang terbaik bagi Jepang, dan paling efektif, dengan cara yang hati-hati tetapi berani dan cepat,” kata Menteri Perdagangan Yoji Muto dalam sebuah konferensi pers.

    Tarif 25% yang diumumkan sebelumnya untuk mobil impor mulai berlaku pada hari Kamis, dengan industri otomotif Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena ketergantungannya pada permintaan dari AS.

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pemerintah akan memimpin dalam merancang langkah-langkah jangka pendek untuk menangani dampak pada produsen dan eksportir dari tarif baru 36%, sambil berencana untuk bernegosiasi dengan AS.

    Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut jika negosiasi dengan AS gagal, kata Presiden Ursula von der Leyen dalam siaran langsung.

     

  • Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dalam konferensi pers yang digelar pada 2 April 2025.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara mitra dagang akan dikenakan tarif minimal sebesar 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap produk AS akan menghadapi tarif yang lebih besar.

    Istilah reciprocal tariffs atau tarif timbal balik mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah proteksionis yang diusung oleh Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan America First.

    Lantas, apa sebenarnya reciprocal tariffs ini? Dilansir dari laman USA Today, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Reciprocal Tariffs?

    Tarif timbal balik atau reciprocal tariffs adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

    Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Dengan kata lain, tarif yang dikenakan pada barang impor akan sebanding dengan tarif yang diterapkan oleh negara mitra terhadap produk AS.

    Sebagai contoh, dalam presentasi yang dilakukan Trump, ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif sebesar 34%, sedangkan impor dari Uni Eropa dikenakan tarif 20%.

    Namun, metode yang digunakan Gedung Putih untuk menentukan besaran tarif tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perhitungan ini didasarkan pada analisis ekonom dari Council of Economic Advisers Trump, yang memperhitungkan faktor manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan dalam penentuan tarif.

    Dampak Kebijakan Reciprocal Tariffs

    Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom AS di Oxford Economics, Ryan Sweet, menyatakan bahwa tarif timbal balik ini lebih agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Meskipun tidak serta-merta menyebabkan resesi, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada perekonomian AS, khususnya bagi konsumen dan produsen yang harus menghadapi kenaikan harga barang.

    “Kebijakan ini memang tidak serta-merta menyebabkan resesi, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian AS. Konsumen dan produsen akan terdampak akibat kenaikan harga barang,” ujar Sweet.

    Dengan berbagai kontroversi yang menyertai penerapan reciprocal tariffs, masih perlu dilihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perdagangan global serta hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya di masa mendatang.

  • Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

    “Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

    “Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

    Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

    Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

    Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
    • Thailand: 36 persen 
    • China: 34 persen 
    • Taiwan dan Indonesia: 32 persen
    • Swiss: 31 persen 
    • Afrika Selatan: 30 persen 
    • Pakistan: 29 persen 
    • Tunisia: 28 persen 
    • Kazakhstan: 27 persen 
    • India: 26 persen 
    • Korea Selatan: 25 persen 
    • Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen 
    • Pantai Gading: 21 persen 
    • Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
    • Nikaragua: 18 persen Israel
    • Filipina: 17 persen 
    • Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

    Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

  • Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia perlu mewaspadai dua faktor krusial setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru untuk negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif impor 32%. 

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan Indonesia memang memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan AS, yang bisa membuat produk dalam negeri tetap kompetitif meskipun ada tarif tambahan. 

    “Namun, ada dua faktor yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi perang dagang yang lebih luas. Jika AS terus meningkatkan proteksionisme, maka negara-negara mitra dagang seperti China dan Uni Eropa bisa merespons dengan kebijakan balasan, yang akhirnya bisa mengganggu rantai pasok global di mana Indonesia juga terlibat,” ujar Anggawira kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Faktor kedua, kata Anggawira adalah perubahan pola konsumsi di Amerika Serikat. Menurut dia, terbuka kemungkinan perilaku konsumen AS akan beralih ke produk-produk domestik.

    “Kenaikan harga barang impor akibat tarif bisa menyebabkan perubahan perilaku konsumen AS, yang beralih ke produk domestik atau mencari alternatif dari negara yang terkena tarif lebih rendah,” tandas Anggawira.

    Anggawira mengatakan meskipun Indonesia bukan target utama tarif tinggi, Hipmi menilai implikasi kebijakan Donald Trump tetap perlu diwaspadai dan disikapi dengan strategi yang matang. 

    Menurut dia, jika merujuk sejumlah pemberitaan, kebijakan tarif impor Trump lebih ditargetkan ke negara, seperti China, Vietnam, Kanada, dan Meksiko. 

    “Namun, dengan tarif impor 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, sektor ekspor nasional tetap akan terdampak, terutama industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur lainnya yang bergantung pada pasar AS,” pungkas Anggawira.

    Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah negara mitra dagangnya di dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan sebesar 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih, Washington DC, dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor Trump yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, AS mengeklaim Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura. 

  • Negara-Negara ASEAN Dihantam Tarif Impor Baru Donald Trump, Siapa yang Paling Menderita?

    Negara-Negara ASEAN Dihantam Tarif Impor Baru Donald Trump, Siapa yang Paling Menderita?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang ekonomi global dengan kebijakan tarif impornya yang baru. Dalam pengumuman pada Rabu 2 April 2025 di Gedung Putih, dia memperkenalkan serangkaian tarif baru yang menargetkan negara-negara dengan defisit perdagangan tinggi terhadap AS, termasuk negara-negara di Asia Tenggara.

    Kebijakan ini disebutnya sebagai “Hari Pembebasan” bagi Amerika, tetapi bagi negara-negara ASEAN, langkah ini berpotensi merusak stabilitas industri manufaktur dan hubungan perdagangan dengan AS.

    Tarif Baru dan Negara-Negara yang Paling Terpukul

    Menurut daftar tarif yang dirilis oleh Gedung Putih, negara-negara ASEAN yang paling terkena dampak adalah:

    Kamboja – 49% Laos – 48% Vietnam – 46% Myanmar – 44% Thailand – 36% Indonesia – 32% Brunei – 24% Malaysia – 24% Filipina – 17% Timor-Leste – 10% Singapura – 10%

    Tarif ini jauh lebih tinggi dari tarif dasar 10% yang diberlakukan pada semua negara. Vietnam, Kamboja, dan Laos termasuk di antara negara yang paling terpukul, dengan tarif yang hampir menyamai sanksi dagang.

    Alasan di Balik Tarif Timbal Balik

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi AS.

    “Hari ini, Presiden Donald J. Trump menyatakan bahwa perdagangan luar negeri dan praktik ekonomi telah menciptakan keadaan darurat nasional, dan perintahnya memberlakukan tarif responsif untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat dan melindungi pekerja Amerika,” tutur pernyataan resmi.

    Donald Trump sendiri menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk membalikkan kerusakan ekonomi yang ia klaim disebabkan oleh kebijakan perdagangan pendahulunya.

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden dan menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ujar Gedung Putih.

    Dampak bagi ASEAN

    Negara-negara ASEAN telah lama mengandalkan perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Banyak dari negara ini bergantung pada ekspor ke AS, terutama untuk produk manufaktur dan elektronik.

    Vietnam Terpukul Paling Keras

    Vietnam adalah salah satu negara dengan surplus perdagangan tertinggi dengan AS, mencapai $123,5 miliar pada tahun 2024. Sebagai akibatnya, Trump menargetkan negara ini dengan tarif 46%.

    Padahal, AS adalah tujuan utama ekspor Vietnam, mencakup 29% dari total ekspor dan 30% dari PDB Vietnam. Kebijakan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

    Seorang analis Vietnam, Khang Vu, menyebut kebijakan ini sebagai “tujuan geopolitik sendiri” karena dilakukan hanya beberapa hari sebelum kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Vietnam.

    Kamboja dan Myanmar: Risiko Ketidakstabilan

    Industri manufaktur Kamboja juga menghadapi ancaman besar, dengan tarif 49% terhadap ekspor ke AS. Pada tahun 2024, Kamboja mengekspor barang senilai $9,91 miliar ke AS, yang mencakup 37% dari total ekspornya.

    Jika tarif ini benar-benar diterapkan, gelombang PHK di sektor manufaktur bisa memicu ketidakstabilan politik di dalam negeri.

    Myanmar, yang sudah berada di bawah sanksi AS, kini menghadapi tarif 44%, yang akan semakin memperburuk situasi ekonominya.

    Indonesia: Dianggap Terlalu Dekat dengan China

    Indonesia dikenai tarif 32%, lebih tinggi dari tarif yang diterapkan pada India (26%) dan Jepang (24%). Salah satu alasan utama adalah meningkatnya investasi China di Indonesia dan integrasi Indonesia dalam rantai pasokan China.

    Donald Trump menyebut Indonesia sebagai negara yang mendapat “terlalu banyak keuntungan” dari hubungan dagangnya dengan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” katanya dalam pidatonya di Gedung Putih.

    Reaksi dan Dampak Jangka Panjang

    Para pengamat menilai bahwa kebijakan tarif ini lebih bersifat politis dibandingkan ekonomi. Mike Bird dari The Economist menyebut bahwa kebijakan ini adalah “sinyal yang hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri.”

    Banyak yang menganggap bahwa angka-angka yang dipakai sebagai dasar perhitungan tarif tidak mencerminkan realitas perdagangan.

    Jika tarif ini benar-benar diberlakukan dalam jangka panjang, akan ada beberapa dampak besar:

    Pergeseran Rantai Pasokan
    Negara-negara ASEAN dapat mencari pasar alternatif, terutama dengan memperkuat hubungan dengan China dan Uni Eropa. Negosiasi Ulang Perdagangan
    Pemerintah negara-negara ASEAN kemungkinan akan mencari jalan untuk menegosiasikan ulang tarif ini dengan AS. Melemahnya Pengaruh AS di Asia Tenggara
    Washington semakin kehilangan posisi dominannya di Asia Tenggara, terutama setelah menarik diri dari Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) pada tahun 2017.

    Evan Feigenbaum, mantan analis dari Carnegie Endowment for International Peace, menyimpulkan dampak dari kebijakan ini dengan tajam.

    “AS cukup banyak dilakukan secara strategis di Asia Tenggara. Wilayah ini dipenuhi dengan pragmatis, yang dapat dan memang menavigasi semua jenis hal gila dari kekuatan luar. Tapi itu sangat tergantung pada para pemain yang berprinsip atau strategis – dan Washington sekarang bukan keduanya,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Diplomat.

    Pengenaan tarif tinggi terhadap negara-negara ASEAN oleh Donald Trump akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian kawasan. Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia akan mengalami hambatan perdagangan yang besar dengan AS. Di sisi lain, langkah ini juga dapat mempercepat pergeseran ekonomi ASEAN ke arah China dan Uni Eropa.

    Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah tarif ini akan tetap berlaku atau hanya menjadi taktik negosiasi. Yang pasti, kebijakan ini telah menciptakan ketidakpastian baru dalam hubungan perdagangan internasional, yang bisa berdampak luas bagi ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Beri Respons Keras Terhadap Tarif Trump, Negara Lain Mau Negosiasi

    China Beri Respons Keras Terhadap Tarif Trump, Negara Lain Mau Negosiasi

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas untuk barang impor ke AS. Negara-negara yang terdampak tarif itu pun memberi respons berbeda.

    Dilansir BBC dan AFP, Kamis (3/4/2025), Trump menyebut kebijakannya itu sebagai tarif timbal balik. Dia mengatakan barang-barang AS telah dikenai tarif yang tidak adil di berbagai negara sehingga sudah saatnya AS mengenakan tarif yang setara.

    Dia mengatakan uang yang dihasilkan dari tarif baru itu akan digunakan untuk mengurangi pajak warga AS dan membayar utang AS. Trump juga menunjukkan bagan berjudul ‘Tarif Timbal Balik’ yang memiliki tiga kolom.

    Kolom pertama adalah daftar negara, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS dan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara tersebut.

    “Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” katanya dilansir BBC.

    Berikut ini reaksi internasional sejauh ini:

    China

    China menganggap Tarif tersebut tidak mematuhi aturan perdagangan internasional. China mendesak Washington untuk segera membatalkannya dengan peringatan bahwa tarif tersebut membahayakan pembangunan ekonomi global.

    Uni Eropa

    Pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen menganggap tarif dari Trump merupakan pukulan telak bagi ekonomi dunia.

    “Tampaknya tidak ada ketertiban dalam kekacauan ini. Tidak ada jalan yang jelas melalui kompleksitas dan kekacauan yang sedang terjadi karena semua mitra dagang AS terkena dampaknya,” katanya.

    Setelah tarif 20 persen pada ekspor UE ke AS, dia mengatakan Brussels bersiap untuk tindakan balasan lebih lanjut.

    “Belum terlambat untuk mengatasi masalah melalui negosiasi,” ujarnya.

    Jerman

    Asosiasi Industri Otomotif Jerman mengatakan tarif tersebut hanya akan menciptakan pihak yang kalah dan mendesak UE untuk bertindak dengan kekuatan yang diperlukan sambil terus mengisyaratkan kesediaannya untuk bernegosiasi.

    Industri kimia Jerman, yang menganggap AS sebagai pasar ekspor terbesarnya mendesak UE untuk tetap tenang dan menekankan eskalasi hanya akan memperburuk situasi.

    Jepang

    Menteri Perdagangan Jepang Yoji Muto mengatakan tarif 24 persen pada ekspor Jepang ke AS sangat disesalkan. Dia mendesak AS membatalkan hal itu.

    “Dan saya sekali lagi dengan tegas mendesak (Washington) untuk tidak menerapkannya ke Jepang,” ujarnya.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan tarif tersebut dapat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian perdagangan kedua negara.

    India

    Kepala eksekutif Federasi Organisasi Ekspor India, Ajay Sahai, mengatakan tarif 26 persen tersebut akan merugikan permintaan untuk ekspornya. Dia mengatakan negara-negara pesaing seperti China dan Vietnam telah terpukul lebih keras, yang membuka ruang bagi India untuk mendapatkan pangsa pasar.

    “Tarif yang dikenakan pada India jelas tinggi dan lebih tinggi dari yang diharapkan,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.