Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan negara yang bakal terdampak besar atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32%.

    Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3%, terbesar kedua setelah ke China. Dengan adanya penerapan tarif impor baru tersebut, tentu akan berdampak langsung terhadap produksi di Indonesia.

    “Penerapan tarif impor baru pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak langsung. Tarif impor baru tersebut akan menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan,” kata Eisha kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, Eisha menjelaskan secara terperinci berbagai produk yang bakal terdampak, di antaranya tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi. Akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan berkurangnya lapangan pekerjaan,” bebernya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump, pada Kamis (3/4/2025) WIB, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebut hari itu sebagai Hari Pembebasan. “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34%. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36% dan Vietnam dengan 46%. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa (20%), Jepang (24%), serta Korea Selatan (25%).

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara Tak Kena Tarif Timbal Balik dari AS? – Halaman all

    Mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara Tak Kena Tarif Timbal Balik dari AS? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengungkapkan alasan mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara tidak masuk dalam daftar tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Karoline Leavitt mengatakan alasan pengecualian Rusia adalah karena sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut setelah invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 sudah menghalangi perdagangan antara AS dan Rusia.

    Perdagangan tahunan AS-Rusia telah berkurang menjadi hanya $3,5 miliar per tahun sejak sanksi tersebut berlaku.

    “Kuba, Korea Utara dan sekutu utama Rusia, Belarus, tidak dimasukkan dalam daftar tarif baru Trump karena alasan yang sama,” kata Leavitt kepada Axios, Kamis (3/4/2025).

    Namun, Iran dan Suriah, yang juga menghadapi embargo dan sanksi berat, dikenakan tarif tambahan masing-masing sebesar 10 dan 40 persen, seperti diberitakan Newsweek.

    Rusia, yang berada di bawah lebih dari 28.595 sanksi Barat yang berbeda, telah mengklasifikasikan data perdagangan sejak dimulainya perang.

    Impor barang AS dari Rusia berjumlah $3,0 miliar pada tahun 2024, turun 34,2 persen dari tahun 2023, menurut kantor Perwakilan Dagang AS.

    Namun, bagi Rusia, risiko terbesar adalah potensi perlambatan permintaan global akibat perang tarif yang lebih luas dan dapat memengaruhi harga minyak, seperti diberitakan NBC.

    Bank sentral Rusia memperingatkan para pejabat awal tahun ini bahwa Amerika Serikat dan OPEC memiliki kapasitas untuk membanjiri pasar minyak dan menyebabkan terulangnya kejatuhan harga berkepanjangan tahun 1980-an yang menyebabkan jatuhnya Uni Soviet.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif pada sekutu dan musuh termasuk Eropa, India, Jepang dan China.

    Sedangkan beberapa negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia – Rusia, Belarus, Kuba dan Korea Utara – mendapatkan perlakuan hukuman khusus.

    Saat dunia dilanda perang dagang, Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen pada sebagian besar barang yang diimpor ke Amerika Serikat.

    China, pemasok barang terbesar ke AS, kini menghadapi tarif sebesar 54 persen pada semua ekspor ke konsumen terbesar di dunia.

    “Dalam menghadapi perang ekonomi yang tiada henti, Amerika Serikat tidak dapat lagi melanjutkan kebijakan penyerahan ekonomi sepihak,” kata Trump saat menyampaikan tarif pada hari Rabu (2/4/2025).

    Setelah Trump mengumumkan tarif baru, pasar saham di seluruh dunia anjlok pada hari Kamis.

    Sementara itu, para pemimpin negara lain kecewa dengan keputusan Donald Trump, termasuk negara anggota Uni Eropa yang kini menyiapkan pembalasan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat kerja setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekatnya.

    Langkah AS ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global. Oleh karenanya, kementerian yang berkaitan dengan perekonomian dan juga Kementerian Luar Negeri langsung mendiskusikan adanya kebijakan tersebut.

    Hal ini diketahui melalui informasi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang terlihat tengah melakukan rapat bersama sejumlah menteri secara daring. Beberapa menteri yang terlihat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Hari ini pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antarkementerian dan lembaga terkait, untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan Tarif Trump 2.0 pada 2 April 2025,” ungkap Mendag Budi Santoso dalam akun media sosial pribadinya, Kamis (3/4/2025).

    Dirinya mengungkapkan, rapat yang dilakukan olehnya dan beberapa instansi terkait dapat memberikan jalan terbaik, agar kebijakan Trump 2.0 tak terlalu memberikan dampak negatif untuk perekonomian di Tanah Air.

    “Agar langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai “hari pembebasan”.

    Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS.

    Pengumuman tarif Trump ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut.
     

  • Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia akan menggenjot produksi pangan dalam negeri untuk mengantisipasi perang dagang usai adanya kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Perlu diketahui, mengacu laman resmi Bapanas, beberapa komoditas pangan yang diekspor Indonesia ke AS antara lain yakni udang, minyak sawit, hingga kopi.

    Terbaru, pemerintah juga akan memfasilitasi ekspor 1,6 juta butir telur ayam konsumsi ke AS. Sebab, produksi komoditas tersebut surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, momentum ini menjadi saat yang tepat untuk Indonesia meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

    “Pada saat currency rate tinggi, harga pangan dunia tinggi, pemberlakuan tarif yang tinggi dari beberapa negara, bukan cuma Donald Trump. Ini waktunya kita melakukan produksi dalam negeri. Jadi kita mesti dorong,” ujar Arief saat Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga akan berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah, serta mencari teknologi untuk memperpanjang shelf life atau usia konsumsi pangan.

    “Misalnya, pada saat karkas atau live bird harganya rendah, dibeli tetap dengan harga yang bagus, kemudian digunakan airbrush freezer, simpan dalam cold storage, frozen condition,” katanya.

    Setelah itu, lanjutnya, produk unggas tersebut bisa dilakukan penjualan untuk intervensi di daerah-daerah yang tinggi, misalnya Indonesia bagian timur atau beberapa daerah yang membutuhkan. Alhasil, harganya bisa tetap stabil.

    “Saya selalu sampaikan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Lalu, PR kita berikutnya adalah mencari teknologi untuk bisa memperpanjang shelf life,” pungkas Arief.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sedangkan Uni Eropa kena tarif 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • PM Jepang Tegas Sesalkan Tarif Dagang Donald Trump, Indonesia Masih Libur Lebaran?

    PM Jepang Tegas Sesalkan Tarif Dagang Donald Trump, Indonesia Masih Libur Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump resmi menaikkan tarif impor untuk Indonesia, Jepang, dan negara lainnya. Presiden AS (Amerika Serikat) menyatakan hal itu merupakan upaya memajukan ekonomi Negeri Paman Sam tersebut.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami. Kami akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami. Mereka (China dan Uni Eropa) mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” ucap Donald Trump.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu. Dalam hal perdagangan, terkadang kawan (lebih) buruk daripada lawan,” ujarnya.

    Jika Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen untuk barang-barang menuju AS, Jepang dikenakan tarif serupa 24 persen. Apa respons Perdana Menteri Jepang dan Presiden Indonesia? Berikut selengkapnya:

    PM Jepang tegas sesalkan tarif dagang Donald Trump

    Perdana Menteri Jepang melalui Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menggelar konferensi pers pada Kamis, 3 April 2025. Ia menyampaikan pemerintahnya menyesalkan kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat.

    “Kami sekali lagi telah menyampaikan kepada pemerintah AS bahwa kami menyesalkan langkah-langkah saat ini dan dengan tegas meminta agar langkah-langkah tersebut ditinjau kembali. Perdana Menteri telah menginstruksikan agar isi dari langkah-langkah tarif AS dan dampaknya terhadap negara kita diteliti secara menyeluruh, serta agar Jepang terus menuntut dengan tegas agar dikecualikan dari sasaran langkah-langkah tersebut,” katanya.

    Tak hanya itu, Negeri Matahari Terbit meminta agar pihaknya tidak diikutsertakan dalam kebijakan baru itu. Selain Jepang dan Indonesia, ada 56 negara lain yang terkena imbas seperti Uni Eropa (organisasi 27 negara di Eropa), Korea Selatan, Malaysia, Australia, Singapura, Vietnam, sampai Inggris.

    Tarif impor dagang Donald Trump untuk Jepang, Indonesia, dan negara lain. White House/BBC

    Prabowo dan Gibran belum beri tanggapan

    Sampai saat ini, Kamis 3 April 2025 pukul 19.45 WIB, belum ada tanggapan dari eksekutif Pemerintah Indonesia baik melalui Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy, maupun para menteri. Sejauh ini, belum ada respons yang disampaikan baik melalui media massa atau akun media sosial resminya.

    Tanggapan justru datang dari legislatif seperti Anggota DPR Ahmad Najib, ada pula dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lembaga riset Celios, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Hipmi menekankan, melalui Sekretaris Jenderal Anggawira, tentang kerja sama dagang baru.

    “Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” kata Sekjen Hipmi Anggawira.

    “Ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international, termasuk mempercepat hilirisasi industri yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya,” ujar Anggota DPR Najib dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

    Kabar soal respons PM Jepang ini viral di media sosial Instagram (IG). Publik menilai sejumlah pemimpin Indonesia belum memberikan tanggapan karena masih Lebaran 2025. Hal ini diketahui lewat komentar di akun media massa nasional.

    “Pejabat kita masih pada libur,” kata akun IG @ayn***

    “Jepang langsung Konfrensi…Lha kita…masih pada Libur2,” ujar akun lainnya, @bil***

    “Pantes jepang maju karna tanggap gercep dengan demikian berarti cara berpikir mreka cepet,” tulis akun @hen***

    Demikian tanggapan tegas PM Jepang soal tarif impor baru dari Amerika Serikat. Sementara itu, belum ada respons resmi dari Pemerintah Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Naikkan Tarif Impor! Pasar Keuangan Auto Panik! Begini Dampaknya

    Trump Naikkan Tarif Impor! Pasar Keuangan Auto Panik! Begini Dampaknya

    Jakarta: Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. 
     
    Kali ini, Trump memberlakukan tarif impor baru yang langsung mengguncang pasar keuangan global. 
     
    Saham-saham raksasa teknologi AS anjlok, Bitcoin ikut terpukul, sementara harga emas meroket ke level tertinggi. 

    Lalu, bagaimana kebijakan ini bisa memengaruhi ekonomi dunia? Yuk, kita bahas tuntas!

    Tarif baru Trump, siapa yang kena?
    Kebijakan tarif yang diumumkan Trump mencakup tarif 25 persen untuk semua mobil impor mulai 3 April, tarif 10 persen untuk semua barang impor mulai 5 April.
     
    Tarif khusus untuk beberapa negara yang berlaku mulai 9 April:
     
    – Tiongkok: 34 persen
    – Vietnam: 46 persen
    – Taiwan: 32 persen
    – Korea Selatan: 25 persen
    – Uni Eropa: 20 persen
    – Swiss: 31 persen
     
    Menurut Trump, kebijakan ini bertujuan melindungi ekonomi AS yang dianggapnya sudah dirugikan oleh perdagangan yang tidak adil selama puluhan tahun. 
     
    Namun, efeknya justru langsung terasa di pasar global.
     

    Saham AS dan Bitcoin terpukul!
    Sejak pengumuman tarif baru ini, pasar saham AS mengalami tekanan hebat Nasdaq 100 turun 2,3 persen dan S&P 500 anjlok 1,7 persen
     
    Saham teknologi babak belur. Tesla (TSLA) -8 persen, Palantir (PLTR) -8 persen, Apple (AAPL) -7 persen, Amazon (AMZN) -6 persen, Nvidia (NVDA) -6 persen.
     
    Saham ritel seperti Nike (NKE) dan Walmart (WMT) juga turun 7 persen
     
    Sementara itu, Bitcoin yang semula naik ke USD87.000 langsung turun ke USD83.000 setelah detail tarif diumumkan. 
     
    Ini menunjukkan bahwa investor cenderung menghindari aset berisiko saat terjadi ketidakpastian ekonomi.
    Harga emas meroket! 
    Di tengah gonjang-ganjing kebijakan tarif ini, harga emas melesat ke rekor baru mendekati USD3.200 per ounce. Emas selalu menjadi aset safe haven atau ‘tempat berlindung’ saat pasar sedang tidak stabil. 
     
    Investor lebih memilih mengalihkan dana ke emas karena lebih aman dibanding saham atau kripto.
    Dampak ke ekonomi dunia, inflasi bisa meledak?
    Analyst Reku Fahmi Almuttaqin, menilai kebijakan tersebut apabila benar akan diimplementasikan sepenuhnya, dapat berpotensi kembali memicu kenaikan inflasi dan akan semakin menunda dimulainya kembali tren penurunan suku bunga. 
     
    “Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian yang ada dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati terhadap instrumen investasi berisiko tinggi seperti aset crypto dan saham yang dapat memberikan tekanan harga lanjutan,” jelas Fahmi dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.
     
    Akan tetapi terlepas dari itu, dampak sebenarnya dari kebijakan yang akan diambil tersebut
    sebenarnya belum dapat sepenuhnya dilihat saat ini karena hal itu akan ditentukan oleh
    perilaku konsumen dan bagaimana sektor bisnis menyikapi peraturan baru tersebut.
     
    “Apabila dampak yang akan terjadi lebih mengarah kepada meningkatnya pengangguran dan terjadinya resesi ekonomi, kebijakan pelonggaran seperti dengan menurunkan suku
    bunga mungkin akan dipertimbangkan oleh The Fed. Selain itu, kebijakan yang ada juga
    dapat berubah sewaktu-waktu khususnya jika mempertimbangkan rekam jejak Trump sejak
    dilantik pada Januari lalu, yang banyak disinyalir menggunakan tarif impor sebagai alat
    negosiasi politik.” tutur dia.
    Strategi investasi
    Bagi investor yang punya profil risiko tinggi, koreksi ini bisa menjadi peluang buy on weakness untuk mendapatkan harga saham atau kripto di level yang lebih murah.
     
    Namun, bagi investor pemula, strategi seperti Dollar Cost Averaging (DCA) bisa menjadi solusi yang lebih aman. Dengan metode ini, investor membeli aset secara berkala tanpa harus khawatir dengan fluktuasi jangka pendek.
     
    “Investor tetap harus cermat dalam memilih aset untuk diakumulasi. Bagi investor yang tidak terlalu agresif, aset-aset dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas terbesar menjadi opsi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut,” ucap dia.
     
    Apakah ini saatnya panic sell atau justru kesempatan untuk mengoleksi aset murah? Keputusan ada di tanganmu!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus segera turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Hanif menilai kebijakan tarif impor Trump ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tandas dia

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar. Karena itu, kata Hanif, meskipun strategi moneter penting, namun tidak cukup kuat menopang ekonomi Indonesia.

    “Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandas wakil ketua umum DPP PKB itu.

    Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD$ 14 miliar. Menurut dia, pekerja migran merupakan kekuatan Indonesia dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi pilar ekonomi nasional.

    “Mereka bukan beban, tetapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tutur dia.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas dia.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan tarif impor balasan ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif impor tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%.

  • Strategi Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat – Page 3

    Strategi Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru yang luas dan mencakup banyak negara. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kesuksesan ekonomi Amerika Serikat. Tarif-tarif ini diberlakukan melalui perintah eksekutif dan diperkirakan akan berdampak besar pada ekonomi global.

    Melansir BBC, Kamis (3/4/2025), pemerintah AS merilis daftar sekitar 100 negara yang akan dikenai tarif baru, dengan skema tarif yang berbeda tergantung pada hubungan dagang masing-masing negara dengan AS.

    Tarif Dasar 10%

    Menurut seorang pejabat senior Gedung Putih dalam panggilan telepon sebelum pengumuman resmi, AS akan menerapkan tarif dasar sebesar 10% terhadap semua negara, yang mulai berlaku pada 5 April. Beberapa negara hanya akan dikenakan tarif ini tanpa tambahan sanksi lainnya. Negara-negara tersebut antara lain Inggris Raya, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Tarif Khusus untuk Pelanggar Terburuk

    Selain tarif dasar, AS juga akan mengenakan tarif lebih tinggi terhadap sekitar 60 negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk”. Negara-negara ini dinilai telah mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang AS, memberlakukan hambatan perdagangan non-tarif, atau melakukan tindakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi AS.

    Tarif tambahan ini akan mulai berlaku pada 9 April, dengan rincian sebagai berikut:

    Uni Eropa: 20%
    Tiongkok: 54%
    Vietnam: 46%
    Thailand: 36%
    Jepang: 24%
    Kamboja: 49%
    Afrika Selatan: 30%
    Taiwan: 32%

  • Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

    “Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.

    “Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.

    Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.

    Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini. 

    “Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

    Kebijakan Trump 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.