Negara: Uni Eropa

Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI, Prof Telisa Aulia Falianty meminta pemerintah untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dengan langkah serupa.

Sebab menurutnya, kebijakan retaliasi seperti menaikkan tarif balasan impor dinilai kurang strategis dan justru memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Bahkan, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

“Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” kata Telisa dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Telisa menyebut bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ini dipicu oleh dua hal.

Pertama manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

Sehingga menurutnya, pemerintah perlu menyederhanakan hambatan non-tarif untuk membuktikan tidak ada manipulasi kurs.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

Telisa menyarankan pemerintah mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

“Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

Di sisi lain, Telisa menegaskan bahwa perlu ada kebijakan yang jelas. Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” terang Telisa.

06/04/2025 11:39
Rumus Apa yang Dipakai Trump Menerapkan Tarif ke Negara Lain?

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menerapkan tarif sebesar 10% terhadap barang-barang impor dari berbagai negara dan memberlakukan tarif yang lebih tinggi lagi untuk negara-negara yang disebutnya sebagai “pelanggar terburuk”. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%.

Namun, bagaimana cara menghitung pajak atas impor? Rumus apa yang dipakai pemerintah AS dalam menerapkan besaran tarif ke suatu negara?

BBC Verify meneliti hitung-hitungan di balik angka-angka tersebut.

Bagaimana perhitungannya?

Ketika Trump menunjukkan bagan raksasa yang menampilkan besaran tarif ke sejumlah negara di Gedung Putih, publik awalnya berasumsi bahwa angka tersebut didasarkan pada kombinasi tarif yang selama ini berlaku dan beragam hambatan perdagangan (semisal aturan soal impor).

Namun belakangan, Gedung Putih menerbitkan rumus matematika.

EPAPresiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tarif baru pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS.

Jika rumus tersebut diurai, sebetulnya itu adalah matematika sederhana. Ambil angka defisit perdagangan AS dengan negara tertentu, lalu bagi dengan total impor barang dari negara tersebut. Hasilnya kemudian dibagi dua.

Sebagai contoh, AS mengimpor barang dari China sebesar US$440 miliar (setara Rp7.000 triliun). Sedangkan barang yang diekspor AS ke China ‘hanya’ US$145 miliar. Hal ini menyebabkan defisit perdagangan bagi AS sebesar US$295 miliar (setara Rp4.000 triliun).

Dalam menerapkan tarif baru ke China, AS membagi 295 dengan 440. Hasilnya adalah 0,670 atau 67%. Angka itu lantas dibagi dua dan dibulatkan ke atas. Dari situ akan didapat 0,33 atau 34%. Itulah tarif yang dikenakan terhadap China.

Demikian pula, ketika menerapkan tarif terhadap Uni Eropa. Hasil dari rumus Gedung Putih menghasilkan tarif sebesar 20%.

BBCPenjelasan dari rumus tarif yang diberlakukan Gedung Putih.

Apakah tarif ini bersifat ‘timbal balik’?

Banyak pihak menyebutkan bahwa tarif ini tidak bersifat timbal balik.

Tarif timbal balik didasarkan pada tarif yang selama ini dikenakan suatu negara kepada AS ditambah hambatan non-tarif (semisal aturan soal impor yang menaikkan biaya produk).

Namun, rumus Gedung Putih tidak menghitung ‘timbal balik’ terhadap semua negara yang dikenai tarif baru.

Baca juga:

Alih-alih, perhitungan tarif dilakukan demi menghapus defisit perdagangan barang AS terhadap masing-masing negara.

Kelemahan perhitungan semacam ini adalah negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS akan tetap dikenai tarif.

Misalnya, AS saat ini tidak mengalami defisit perdagangan barang dengan Inggris. Namun, Inggris tetap dikenai tarif sebesar 10%.

Kalau ditotal, ada lebih dari 100 negara yang tercakup dalam tarif baru tersebut.

‘Dampak yang meluas’

Trump meyakini AS terkena dampak buruk perdagangan global.

Menurutnya, negara-negara lain membanjiri pasar AS dengan barang-barang murah. Hal ini, kata Trump, merugikan perusahan-perusahaan AS dan mengurangi lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, Trump mengeklaim negara-negara tersebut memasang hambatan yang membuat produk-produk AS kurang kompetitif.

Jadi dengan menggunakan tarif untuk menekan defisit perdagangan, Trump berharap bisa menghidupkan kembali industri manufaktur AS dan melindungi lapangan pekerjaan di AS.

ReutersIndustri otomotif AS adalah salah satu sektor manufaktur yang ingin dihidupkan kembali oleh Trump.

Tapi, apakah tarif baru ini bakal memenuhi harapan itu?

BBC Verify berbicara dengan sejumlah ekonom.

Pandangan yang paling banyak diutarakan adalah tarif memang dapat mengurangi defisit perdagangan antara AS dan masing-masing negara, namun penerapan tarif tidak akan mengurangi defisit perdagangan antara AS dan seluruh dunia.

“Iya, tarif akan mengurangi defisit perdagangan bilateral antara AS dan negara-negara lain. Tetapi, jelas akan ada banyak dampak yang lebih luas yang tidak diperhitungkan sebelumnya,” ujar Profesor Jonathan Portes dari King’s College, London.

Itu karena keseluruhan defisit AS tidak semata-mata didorong oleh hambatan perdagangan, namun oleh perekonomian AS.

Gedung PutihSalah satu bagian dalam ‘Tarif Timbal Balik’ yang dikenakan pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Contohnya, warga Amerika berbelanja dan berinvestasi lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Kesenjangan itu menandakan AS membeli lebih banyak daripada yang dijualnya.

Jadi selama hal itu terus berlanjut, AS mungkin akan terus mengalami defisit meskipun meningkatkan tarif dengan negara-negara lain.

Beberapa defisit perdagangan juga bisa terjadi karena sejumlah alasan yang sahihbukan hanya karena tarif. Misalnya, membeli makanan yang lebih mudah dan lebih murah diproduksi di negara lain.

Thomas Sampson dari London School Economics berkata: “Rumus tersebut direkayasa ulang untuk merasionalisasi pengenaan tarif pada negara-negara yang menjual barang lebih banyak ke AS. Tidak ada alasan ekonomi yang rasional untuk memberlakukan hal ini, karena hanya akan merugikan ekonomi global.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

06/04/2025 10:53
Aksi Retaliasi Tarif Donald Trump, RI Bakal Untung atau Buntung?

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia belum menentukan langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Sejauh ini, China memilih untuk melawan kebijakan tarif AS dengan menerapkan tarif tinggi serupa. Namun, bagi Indonesia, retaliasi atau balasan pengenaan tarif dinilai tak strategis dan justru akan meningkatkan eskalasi perang dagang.

Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty mengatakan tindakan balasan dengan tarif ke AS justru akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, menurut dia, ada 2 pemicu Trump menerapkan tarif 32% untuk Indonesia.

Pertama, tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) dan kedua, penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” kata Telisa, Minggu (6/4/2025).

Langkah balasan dengan menaikkan tarif produk AS yang masuk ke RI justru disebut kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Alih-alih retaliasi, Telisa menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

Di samping itu, dia menyoroti potensi pengalihan barang ekspor dari negara-negara yang juga terkena hambatan tarif ke AS. Namun, Telisa melihat Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama dari peralihan ekspor tersebut.

“Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” ujarnya.

Kedua, untuk mengantisipasi dampak masuknya barang impor yang dialihkan ke Indonesia, dia pun meminta pemerintah segera bertindah dan memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Ketiga, sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia juga dinilai perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan disebut tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” jelasnya.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.

“Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.

06/04/2025 09:34
TikTok Terancam Denda Rp 9 Triliun di Eropa, Ada Apa?

Jakarta –

TikTok dilaporkan akan menghadapi tuntutan denda sebesar lebih dari 500 juta euro atau sekitar Rp 9 triliun. Hal ini disebabkan TikTok diduga telah mengirimkan data pribadi pengguna Eropa ke China.

Dilansir detiKINET dari Engadget, menurut laporan dari Bloomberg mengatakan pada hari Kamis (3/4) bahwa komisi perlindungan data Irlandia, yang mengatur operasi ByteDance, pemilik TikTok di Uni Eropa, akan menjatuhkan denda sebelum akhir April.

Denda tersebut merupakan investigasi selama empat tahun terhadap praktik penanganan data TikTok. Penyelidikan tersebut dilaporkan menyimpulkan ByteDance melanggar undang-undang Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Eropa dengan mentransfer data pengguna pribadi ke China untuk diakses oleh para engineer. Negara ini dikenal dengan pengawasannya yang luas dan berteknologi tinggi.

“TikTok memberi tahu kami bahwa data UE ditransfer ke AS dan bukan ke China, namun kami telah memahami bahwa ada kemungkinan teknisi pemeliharaan dan AI di Cina mengakses data,” kata mantan Komisioner Perlindungan Data Irlandia, Helen Dixon, pada bulan Maret 2021 ketika penyelidikan dimulai.

Irlandia memimpin karena di bawah GDPR, negara tempat operasi perusahaan di Eropa yang mengawasi kepatuhan dan penegakan hukum. Kantor pusat ByteDance di Eropa berada di Dublin. Bloomberg mengatakan tanggal keputusan dan jumlah denda belum final dan masih bisa berubah.

Ini bukanlah kasus terbesar ByteDance yang terjadi minggu ini. Nasib operasi TikTok di Amerika Serikat sedang berada di ujung tanduk saat mendekati tenggat waktu 5 April untuk menemukan pembeli TikTok atau menghadapi pelarangan di Amerika.

(jsn/jsn)

06/04/2025 06:45
7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
SAAT
terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
Donald Trump
, Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
Liberation Day
) pada 2 April 2025.
Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
Tajuk
Kompas
(04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
Kompas
, 04/04/2025).
Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
Kompas
(04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
Kompas
, 04/04/2025).
Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/04/2025 06:25
Tarif Trump Picu Kekhawatiran Perang Dagang, Resesi, dan iPhone Seharga Rp38 Juta

JAKARTA – Kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April langsung memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang, resesi ekonomi, dan lonjakan harga barang-barang konsumsi, termasuk produk populer seperti iPhone. Langkah tersebut menuai respons keras dari berbagai negara dan menyebabkan kejatuhan tajam di pasar saham dunia.

Trump secara resmi menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh produk impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk puluhan negara. Menurut pemerintahannya, langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negosiasi perdagangan AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun, para analis menyebut kebijakan ini sebagai tindakan sepihak yang dapat mengguncang fondasi ekonomi global yang telah dibangun selama puluhan tahun berdasarkan perdagangan bebas.

Di Jepang, salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut kebijakan tersebut sebagai “krisis nasional”. Bursa saham Tokyo mengalami pekan terburuknya dalam lima tahun terakhir, dipimpin oleh penurunan tajam pada saham-saham bank besar Jepang. Obligasi pemerintah Jepang juga mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan kekhawatiran investor bahwa Bank of Japan mungkin terpaksa menunda rencana kenaikan suku bunga.

Bank investasi JP Morgan meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi global dari 40% menjadi 60% pada akhir tahun 2025. Di AS sendiri, indeks Dow Jones turun hampir 4%, S&P 500 kehilangan hampir 5%, dan Nasdaq, yang banyak diisi oleh saham teknologi, anjlok hampir 6%—penurunan harian terbesar sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah potensi kenaikan harga barang-barang konsumsi. Menurut proyeksi Rosenblatt Securities, harga sebuah iPhone kelas atas dapat mencapai hampir 2.300 dolar AS (sekitar Rp38 juta) jika Apple memutuskan untuk meneruskan beban tarif kepada konsumen.

Perusahaan-perusahaan besar AS yang bergantung pada produksi luar negeri segera melakukan penyesuaian. Produsen mobil Stellantis mengumumkan akan merumahkan sementara para pekerjanya di AS dan menutup pabrik di Kanada dan Meksiko. General Motors, sebaliknya, mengatakan akan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut.

Negara-negara mitra dagang utama AS langsung mengecam langkah ini. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi internasional” dan mengumumkan serangkaian tindakan balasan. China dan Uni Eropa juga menyatakan akan melakukan pembalasan terhadap tarif AS, sementara Prancis menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi di Amerika Serikat.

Namun, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India memilih untuk menahan diri terlebih dahulu dan menunggu apakah kebijakan tersebut akan berubah arah melalui negosiasi.

Di tengah ketidakpastian ini, Trump menyatakan bahwa tarif-tarif tersebut memberikan AS “kekuatan besar dalam bernegosiasi”, meskipun beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif tersebut bukan bagian dari strategi tawar-menawar, melainkan kebijakan tetap.

Di dalam negeri, reaksi juga terbelah. Wakil Presiden AS, JD Vance, membela langkah Trump dengan menyatakan bahwa tarif tersebut penting demi keamanan nasional dan kemandirian produksi barang-barang strategis seperti baja dan obat-obatan. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong inflasi, meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika hingga ribuan dolar per tahun, dan bahkan memicu resesi di dalam negeri.

Selain itu, banyak pihak memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat merusak hubungan strategis Amerika Serikat dengan sekutu utamanya di Asia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan terkena tarif khusus masing-masing sebesar 24%, 25%, dan 32%, meskipun ketiganya merupakan mitra militer penting AS di kawasan Indo-Pasifik.

Secara keseluruhan, langkah terbaru dari Gedung Putih ini menandai pergeseran besar dalam arah kebijakan perdagangan global. Analis dari Capital Alpha menyebut kebijakan ini tidak matang dan tidak mencerminkan pemahaman teknis yang dibutuhkan dalam diplomasi perdagangan. Meski tarif-tarif tersebut belum berlaku hingga 9 April, kekhawatiran telah menyebar luas dan menciptakan ketidakpastian besar di kalangan pelaku pasar, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia.

06/04/2025 06:19
Vietnam, Korsel, Jepang dkk Diproyeksi Alihkan Ekspor Baja dari AS ke RI

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) memproyeksi sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan, akan mengalihkan ekspor produk baja ke Indonesia imbas tarif tinggi bea masuk ke Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan catatan IISIA, impor baja AS pada 2024 mencapai 26 juta ton, yang terutama dipasok oleh Kanada (7 juta), Brasil (4,1 juta), Meksiko (3,2 juta), Korea Selatan (2,5 juta), Vietnam (1,2 juta), Jepang (1 juta), Taiwan (0,9 juta), dan lainnya.

Chairman IISIA Akbar Djohan mengatakan, kinerja ekspor langsung produk baja Indonesia ke AS masih relatif kecil. Adapun, ekspor baja ke AS pada 2024 hanya 69.000 ton dari total 7,7 juta ton atau hanya kurang dari 1%.

“Sehingga dampak langsungnya terhadap ekspor baja baja Indonesia secara keseluruhan diperkirakan sangat kecil,” ujar Akbar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Tarif impor baja sebesar 25% telah dikenakan pemerintah AS pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump pertama yaitu pada Maret 2018 dengan target utama produk baja dari China.

Tarif 25% tersebut juga diberlakukan kembali ke semua negara, termasuk negara-negara sekutu AS oleh pemerintah Trump pada periode keduanya sejak Februari 2025, alhasil dampaknya semakin luas dan besar.

“Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung yang sangat signifikan terutama pada dampak meningkatnya potensi ekspor dari berbagai negara, khususnya China, ke pasar Indonesia,” tuturnya.

Akbar menerangkan, dampak kebijakan tarif bea masuk 25% atas produk China sebenarnya telah terjadi sejak penerapan tarif bea masuk impor baja pertama pada 2018 yang berdampak pada peningkatan ekspor China ke Indonesia pada periode 2020 – 2024.

Penerapan tarif bea masuk oleh pemerintah Trump pada periode kedua masa jabatannya diperkirakan akan semakin meluas dan besar mengingat tarif ini diberlakukan kepada semua negara (without exceptions or exemptions), termasuk negara dekat/sekutu AS seperti Kanada, Uni Eropa, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, India dan berbagai negara lainnya.

“Dampak dari kebijakan inilah yang akan sangat signifikan mengingat produsen baja dari negara-negara tersebut akan mencari pasar baru di luar AS, termasuk Indonesia,” jelasnya.

Akbar juga menerangkan, dengan penerapan bea masuk tinggi, tidak ada produsen baja di dunia yang mampu melakukan ekspor ke AS dengan tetap mendapatkan keuntungan mengingat EBITDA margin industri baja global dalam dekade terakhir hanya berkisar 8-9% (McKinsey).

Artinya, produsen baja yang selama ini mengekspor produknya ke AS harus mengalihkannya ke negara lain, dalam hal ini Indonesia disebut akan menjadi sasaran empuk.

“Negara yang berpotensi besar mengalihkan produknya ke Indonesia adalah Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan yang merupakan eksportir utama produk baja ke Indonesia,” jelasnya.

Di samping itu, Akbar melihat beberapa negara telah mulai melakukan proteksi dari serbuan produk baja China pada 2024. Pemerintah Uni Eropa, India, Kanada, Brasil, Asean, bahkan Korea dan Jepang telah melakukan perlindungan bagi produsen baja.

Beberapa kebijakan perlindungan dari masing-masing negara tersebut yakni melalui kebijakan tarif impor, pemberlakuan kuota impor, trade remedies (antidumping, counter vailing duty/CVD), safeguard), serta instrumen perlindungan perdagangan lainnya (pemberlakuan standar produk dan standar lingkungan atau CBAM/Carbon Border Adjustment Mechanism).

Lebih lanjut, kebijakan Trump ini dikhawatirkan akan semakin mendorong negara lainya untuk menutup pasar masing-masing dari produk baja China.

“Proteksi ini akan mengakibatkan produsen baja China mengalihkan produknya dan mencari pasar yang lebih terbuka, termasuk Indonesia, dengan perlindungan trade remedies yang masih terbatas,” ujarnya.

Secara langsung, terdapat sejumlah dampak yang dirasakan oleh produsen baja nasional. Pertama, kehilangan pangsa pasar domestik, porsi impor terus mengalami kenaikan dan mencapai lebih dari 44% pada 2024.

Kedua, penurunan harga yang sangat signifikan karena harga jual produk baja China sangat rendah akibat subsidi dan dukungan Pemerintah China lainnya.

Ketiga, beberapa produsen baja nasional melaporkan adanya kesulitan untuk melakukan penjualan di pasar domestik dan mengalami penurunan penjualan hingga hingga mencapai 20-30% pada tahun 2024.

05/04/2025 20:10
Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa.

“Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Tak hanya itu, pihaknya juga melihat peluang negosiasi masih terbuka terhadap pemerintah AS. Menurut Eddy, pemerintah harus segera mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

“Solusi sebagai akselerasi masalah ini adalah penyelesaian IEU-CEPA yang sudah terhambat 9 tahun,” tegasnya.

Dalam catatan Aprisindo, AS merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya.

Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%.

Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022.

Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar.

Adapun, pelaku usaha tengah mengkaji secara komprehensif dampak terkait ketentuan tarif baru bea masuk ke AS tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampaknya.

“Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan, kemampuan anggota Aprisindo waktu berjalan dengan penerapan tarif baru ini perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” tuturnya.

Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif tentang tarif timbal balik yang mengenakan bea masuk tambahan berkisar antara 10% yang akan berlaku mulai 5 April 2025, sedangkan tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025.

Adapun, tambahan tarif untuk Indonesia, sesuai dengan Lampiran I dari Eksekutif tersebut, adalah sebesar 32% dengan total menjadi 42%.

05/04/2025 18:47
Prabowo, Macron sepakat jaga kerja sama yang kuat setelah tarif Trump

“Dalam diskusi dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, kami sepakat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel Macron sepakat untuk menjaga kerja sama ekonomi dan dagang yang kuat terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal baliknya untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Uni Eropa.

Keduanya menyatakan komitmen untuk menjaga hubungan baik itu dalam percakapan lewat sambungan telepon, Jumat malam (4/4), dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor terbarunya itu.

Presiden Prabowo, dalam akun resmi media sosialnya @prabowo di Jakarta, Sabtu, menilai kerja sama strategis Indonesia dan Perancis tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga berkontribusi kepada stabilitas dan kemakmuran kawasan dan dunia.

“Dalam diskusi dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, kami sepakat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo kemudian menyambut baik komitmen Perancis untuk meningkatkan kemitraan bilateral yang kokoh dan visioner antara dua negara.

“Mari kita perkuat sinergi dan membangun masa depan untuk kemajuan bersama,” sambung Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Macron mengungkap isi pembicaraannya dengan Prabowo lewat akun sosial media resminya @EmmanuelMacron, Jumat malam waktu Paris. Presiden Macron membagikan isi pertemuannya dengan Prabowo dalam bahasa Indonesia.

“Kami telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kami dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan. Pendekatan bersejarah yang kami persiapkan ini akan terwujud dalam kunjungan kenegaraan saya ke Indonesia pada akhir bulan Mei,” kata Presiden Macron.

Macron melanjutkan dirinya dan Presiden Prabowo sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya, serta memperluas jangkauan kerja sama di bidang pendidikan.

Macron juga menyebut beberapa kerja sama yang menjadi prioritas Perancis dan Uni Eropa dengan Indonesia, di antaranya menciptakan rantai nilai yang tangguh, terutama di sektor logam-logam kritis, dan mendukung transisi energi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

Dalam percakapan yang sama, Prabowo dan Macron juga menegaskan komitmen masing-masing mendukung terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, dan mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

“Kani akan bekerja sama dalam persiapan konferensi tentang Gaza yang akan diadakan pada bulan Juni,” kata Macron.

“Masa depan dibangun melalui kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama,” sambung Presiden Macron.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dari kebijakan baru itu, Indonesia kena tarif resiprokal 32 persen, sementara Uni Eropa kena 20 persen.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

05/04/2025 17:00
Pengusaha Muda Buka-Bukaan Bahaya Tarif AS: Defisit Perdagangan hingga PHK Massal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menetapkan tarif resiprokal bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tarif tinggi yang ditetapkan dikhawatirkan mengancam industri Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menjelaskan penetapan tarif 32 persen buat barang Indonesia ke AS berdampak pada berbagai aspek.

Mulai dari menekan volume ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam, berdampak buruk ke defisit perdagangan Indonesia, hingga terganggunya lapangan pekerjaan.

“Kita menghadapi ancaman nyata. Tarif tinggi ini bisa memukul ekspor kita ke AS, memperburuk defisit perdagangan, dan berimbas pada lapangan kerja,” kata Anggawira dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (5/4/2025).

“Jika pemerintah dan dunia usaha tidak cepat bertindak, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita perkirakan,” imbuhnya.

Anggawira meminta pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan mitigasi yang konkret. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat cadangan devisa dengan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya mengharuskan eksportir menyimpan dananya di dalam negeri, tetapi juga memberi insentif agar mereka mau melakukannya secara sukarela.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan wajib tanpa insentif. Kalau kita ingin eksportir patuh, mereka juga harus melihat manfaat ekonominya,” tegasnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan adanya ketidakpastian hubungan dagang dengan AS, mencari alternatif pasar ekspor menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara.

“Kita tidak bisa terus berharap pada satu pintu perdagangan saja. Dunia berubah, dan kita harus memastikan ekspor kita punya banyak jalur agar tetap bertahan,” katanya.

Jaga Hubungan Perdagangan dengan AS

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi perdagangan yang lebih agresif dalam menjaga hubungan dagang dengan AS.

Misalnya dengan memperkuat peran sektor swasta dan diaspora Indonesia di AS dalam upaya membuka jalur negosiasi yang lebih fleksibel.

“Jangan hanya mengandalkan negosiasi formal antarnegara. Perusahaan swasta dan komunitas bisnis Indonesia di AS bisa menjadi jembatan penting dalam meredakan dampak kebijakan ini,” kata Anggawira.

05/04/2025 17:00