Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Pezeshkian Murka! Wakil Presiden Iran Dipecat Gegara Liburan Habiskan Rp110 Juta ke Antartika – Halaman all

    Pezeshkian Murka! Wakil Presiden Iran Dipecat Gegara Liburan Habiskan Rp110 Juta ke Antartika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Bidang Urusan Parlemen, Shahram Dabiri terjerat kontroversi yang berujung pemecatan dirinya.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memecat Dabiri pada Sabtu (5/4/2025).

    Pencopotan Dabiri dari jabatannya terjadi setelah kontroversi mencuat terkait liburan mewahnya ke Antartika bersama sang istri.

    Kebijakan tegas ini diambil di tengah kondisi ekonomi Iran yang terpuruk akibat hiperinflasi, melemahnya mata uang nasional, dan sanksi internasional.

    Dikutip dari IRNA, perjalanan itu sebenarnya dilakukan sebelum Dabiri menjabat sebagai pejabat negara.

    Foto-foto dirinya dan sang istri yang sedang berpose di depan kapal ekspedisi MV Plancius saat liburan Nowruz menyebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik.

    Kantor Presiden Iran menyebut tindakan Dabiri “tak bisa dibenarkan dan tidak dapat diterima mengingat tantangan ekonomi serius” yang dihadapi rakyat Iran.

    Pezeshkian menyatakan meski perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi, tindakan tersebut tetap mencerminkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan.

    “Dalam pemerintahan yang berusaha mengikuti nilai-nilai Imam Syiah pertama (Imam Ali), dan di tengah tekanan ekonomi yang signifikan terhadap rakyat kita, perjalanan mewah pejabat pemerintah, bahkan ketika dibiayai secara pribadi, tak dapat dipertahankan,” tegas Pezeshkian, dikutip dari BBC.

    Ekspedisi ke Antartika menggunakan kapal MV Plancius dilaporkan menelan biaya sekitar USD 6.685 atau setara Rp110 juta.

    Belum diketahui paket perjalanan spesifik yang diambil Dabiri maupun rute dan moda transportasi dari Iran ke lokasi keberangkatan kapal.

    Salah satu opsi yang umum adalah melalui kota Ushuaia di Argentina, titik paling selatan benua Amerika yang berjarak lebih dari 3.000 kilometer dari Buenos Aires, menurut laporan BBC dan CNBC.

    Liburan ke Antartika sendiri tergolong eksklusif.

    Biasanya hanya dilakukan oleh ilmuwan atau penjelajah profesional, bukan pejabat publik, apalagi di tengah kesulitan ekonomi nasional.

    Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat.

    Situasi Teheran diperparah oleh sanksi dari Barat karena dukungan negara tersebut terhadap kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah.

    Sebagaimana yang diketahui, dua kelompok tersebut diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

    Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), tingkat pengangguran Iran pada Oktober 2024 mencapai 8,4 persen, sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 29,5 persen.

    Dalam kampanyenya tahun lalu, Pezeshkian berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi Iran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Langkah pemecatan ini tampaknya menjadi salah satu cara dirinya menjaga kredibilitas pemerintahan di mata publik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • APJII Jelaskan Dampak Tarif Trump pada Infrastruktur Internet Indonesia

    APJII Jelaskan Dampak Tarif Trump pada Infrastruktur Internet Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melihat infrastruktur internet di Indonesia sudah banyak didukung oleh produk dari China. Karena itu, kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump belum bisa dipastikan akan berpengaruh terhadap industri internet dalam negeri.

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump ini bisa tidak berdampak ke sektor internet Indonesia jika masih ada negara lain yang menyuplai infrastruktur internet serupa.

    “Dan apabila substitusinya masih ada, seperti dari produk China atau produk Eropa, maka internet Indonesia tidak bergantung pada produk dari AS,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).

    Zulfadly menuturkan, bagi internet Indonesia, selama ada substitusi produk, seharusnya perkembangan internet nasional masih bisa terus melaju.

    Namun, terdapat persoalan lain apabila produk dari negara lain, misalnya China, menggunakan chipset dari AS. Maka ada kemungkinan tarif yang diberlakukan juga akan sampai ke Indonesia secara tidak langsung.

    “Karena produk China akan jadi lebih mahal daripada sebelumnya,” ujarnya.

    Dengan demikian, akan terjadi efek domino karena pemberlakuan tarif berlaku tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga negara lain. “Jadi efek domino bisa muncul karena pemberlakuan tarif Trump menyasar kebanyakan negara,” ucap Zulfadly.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat, dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa sebesar 20%, dan Vietnam sebesar 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor lebih besar meliputi Jepang (24%), Korea Selatan (25%), India (26%), Kamboja (49%), dan Taiwan (32%).

  • Tarif Timbal Balik Trump di AS Berpotensi Hambat Perkembangan 5G di Indonesia

    Tarif Timbal Balik Trump di AS Berpotensi Hambat Perkembangan 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff berpotensi memengaruhi perkembangan 5G di Indonesia.

    Heru menilai kebijakan ini akan berdampak pada sektor telekomunikasi dan digital Indonesia. “Memang dampaknya tidak langsung terasa, tetapi dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, pasti akan ada dampak yang dirasakan,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).

    Dia menjelaskan kebijakan tarif ini berpotensi menyebabkan nilai tukar mata uang membengkak, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga peralatan dan sarana penunjang untuk implementasi 5G di Indonesia. Hal ini diperkirakan akan menghambat pengembangan jaringan 5G.

    Selain itu, dengan biaya peralatan yang lebih mahal dan ongkos regulasi spektrum frekuensi yang tinggi, operator telekomunikasi akan lebih berhati-hati dalam menghitung permintaan masyarakat terhadap layanan 5G.

    “Jika PHK meningkat dan daya beli masyarakat turun, maka akan semakin sulit bagi operator untuk membangun jaringan 5G secara masif,” ujar Heru.

    Laporan terbaru dari Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan bahwa penetrasi 5G di Indonesia pada 2024 hanya akan mencapai sekitar 3%.

    Namun, penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan ekosistem yang semakin matang.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat, dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku, dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%, sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20%, dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • RI Kirim Tim Negosiasi dengan Tim Trump, Ini Bocoran Mendag

    RI Kirim Tim Negosiasi dengan Tim Trump, Ini Bocoran Mendag

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Indonesia bakal mengirim tim ekonomi yang untuk bernegosiasi dengan USTR (US Trade Representative) terkait kebijakan pengenaan tarif impor tinggi oleh Amerika Serikat.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto nantinya bakal memimpin tim negosiasi ini.

    “Ya kan kita impor lebih banyak. Tadi disampaikan volumenya kan ditingkatkan, volume impor kita dari impor barang (AS) yang sudah ada tadi,” kata Budi saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Namun, ia tidak khawatir perundingan ini akan membuat produk AS semakin membanjiri pasar domestik RI. Sebaliknya, RI berharap AS mau menegosiasikan ulang kebijakannya. Sebagai gantinya, ketika impor dari AS bertambah, maka impor dari negara lain ditargetkan bisa lebih ditekan.

    “Belum, sekarang lagi diidentifikasi ya. Tadi hasil rapat tadi kita identifikasi semua termasuk tarif dan sebagainya, kebijakannya seperti apa, komoditasnya apa juga, baru kita, 15 besar lah ya kita cek dulu,” sebut Budi.

    Demi mengantisipasi jebloknya pasar ekspor ke AS, maka Indonesia juga perlu mencari negara lain yang berpotensi menjadi pasar ekspor, termasuk Uni Eropa. Pemerintah mengupayakan di Semester I 2025 ini perjanjian dagang tersebut bisa rampung.

    “IEU-CEPA dipercepat. Tadi kan disepakati juga agar segera diselesaikan. [Itu kapan?] Beliau tadi menyampaikan kesepakatannya kan Juni harus selesai. Jadi kita juga harus punya pasar baru,” ujar Budi.

    Bukan tidak mungkin revisi Permendag No.8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang sudah berjalan juga bakal mengakomodir kebijakan tarif dari AS.

    “Kalau konsekuensinya harus diubah, ya diubah, kita sesuaikan semua,” sebutnya.

    (wia)

  • Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

    Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia bersama negara-negara ASEAN akan segera memulai negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (7/4/2025).

    Airlangga menyampaikan, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan kompak menempuh jalur diplomasi, alih-alih mengambil tindakan balasan (retaliasi) terhadap AS, seperti China, Uni Eropa, dan Kanada.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tegas Airlangga seusai menggelar pertemuan bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha Tanah Air yang terdampak tarif impor baru AS, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses negosiasi terkati tarif Trump dapat segera dilakukan setelah pertemuan dengan pengusaha dilakukan.

    “Tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo sejak minggu lalu saat diumumkan oleh Donald Trump. Kemudian sehari sebelumnya, saya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan sudah berkomunikasi,” kata Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menuturkan, Indonesia juga telah menjalin komunikasi bersama pemimpin Singapura, Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.

    Setelahnya, Pemerintah Indonesia bersama pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April untuk membahas lebih lanjut mengenai tarif Trump ini.

    “Pemimpin atau menteri perdagangan (negara-negara ASEAN) akan bertemu, 10 April mungkin kita akan hadir di sana,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, diplomat Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan US Trade Representative (USTR). Dia menuturkan, kini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

    “Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0%. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. Kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan. Kemudian mekanisme, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-nya kita samakan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke AS pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Indonesia, termasuk daftar tarif timbal balik kepada 180 lebih negara dan wilayah.

    Indonesia masuk daftar tersebut dan AS menetapkan tarif timbal balik dari Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

  • Respons Tarif Impor Trump, Airlangga: Indonesia Pilih Diplomasi

    Respons Tarif Impor Trump, Airlangga: Indonesia Pilih Diplomasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan membalas kebijakan tarif impor resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Berbeda dengan langkah Pemerintah Tiongkok yang langsung menerapkan tarif 34 persen untuk seluruh produk asal AS, Indonesia memilih jalur diplomasi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan saat ini pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi intensif dengan United States Trade Representative (USTR), US Chamber of Commerce, dan negara mitra strategis lainnya.

    “Koordinasi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dan tetap selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Airlangga dalam pernyataan resminya melalui akun media sosial pada Senin (7/4/2025).

    Menurutnya, Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif tersebut. Sebaliknya, Pemerintah akan mengedepankan pendekatan diplomatik dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

    Airlangga menegaskan, pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, sekaligus menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif impor Trump terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri pakaian jadi (apparel) dan alas kaki. Kedua sektor ini dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global.

    “Dalam rangka menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha, Pemerintah akan menyiapkan insentif yang tepat sasaran,” tambahnya.

    Airlangga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha, untuk memastikan aspirasi industri dalam negeri turut menjadi bagian dari perumusan kebijakan.

    Selain itu, evaluasi fiskal dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jangka menengah dan panjang.

    Sebagai langkah strategis, Pemerintah juga akan memaksimalkan potensi pasar Uni Eropa sebagai alternatif ekspor setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

    “Eropa adalah pasar terbesar kedua setelah AS dan China. Pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah untuk menyambut pembukaan pasar ini secara optimal,” tutup Airlangga terkait tarif impor Trump.

  • WhatsApp bakal Punya Fitur Baru, Bisa Mute dan Sembunyikan Kamera Saat Ada Panggilan – Page 3

    WhatsApp bakal Punya Fitur Baru, Bisa Mute dan Sembunyikan Kamera Saat Ada Panggilan – Page 3

    Di sisi lain, Apple menghadirkan gebrakan baru lewat fitur yang ada di iOS 18.2, memungkinkan pengguna iPhone mengatur aplikasi pihak ketiga sebagai default untuk panggilan dan pesan.

    Mengutip 9to5mac, Rabu (2/4/2025), kini WhatsApp akhirnya merilis pembaruan yang mendukung fitur ini, jadi pengguna bisa menjadikannya sebagai aplikasi utama untuk menelepon dan mengirim pesan di iPhone.

    Seperti dilaporkan WABetaInfo, versi terbaru WhatsApp untuk iOS kini memungkinkan pengguna memilih aplikasi ini sebagai default.

    Artinya, ketika mengetuk nomor telepon, iPhone akan langsung menggunakan WhatsApp untuk menelepon, bukan aplikasi bawaan Phone dari iOS.

    Fitur ini awalnya dikembangkan sebagai bagian dari perubahan yang diwajibkan Uni Eropa. Namun, Apple akhirnya merilisnya untuk semua pengguna iPhone, tidak hanya di Eropa.

    Selain panggilan dan pesan, pengguna iPhone juga bisa mengatur aplikasi default lain untuk email, pemfilteran panggilan, browser, terjemahan, kata sandi, pembayaran (di wilayah tertentu), dan keyboard. 

    Khusus di Uni Eropa, pengguna juga bisa mengganti aplikasi peta default. Fitur ini sudah mulai digulirkan untuk semua pengguna WhatsApp, bukan hanya versi beta. 

  • Bertemu Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Bahas Dampak Tarif Impor Trump

    Bertemu Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Bahas Dampak Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam kunjungan silaturahmi Idulfitri 2025 di kediaman resmi PM Anwar, kompleks Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, pada Minggu (6/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas berbagai isu strategis, termasuk dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap negara-negara ASEAN.

    “Kami berbincang mengenai isu-isu serantau yang penting, termasuk dampak tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN. Kami juga membahas tindakan bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Myanmar yang terdampak bencana gempa baru-baru ini,” ujar PM Anwar dalam unggahan media sosial resminya.

    Meski tidak memerinci isi diskusi lebih lanjut, baik PM Anwar Ibrahim maupun Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi terkait pembahasan tersebut, khususnya mengenai respons ASEAN terhadap kebijakan tarif impor Trump.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke AS. Selain itu, tarif lebih tinggi akan diberlakukan bagi sejumlah negara mitra dagang. Beberapa negara yang diterapkan tarif impor lebih tinggi dari 10%, antara lain China (34%), Uni Eropa (20%), Indonesia (32%), dan Vietnam (46%).

    Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya yang juga dikenakan tarif impor Trump, yakni Filipina (17%), Singapura (10%), Malaysia (24%), Kamboja (49%), dan Thailand (36%).

    Seusai bertemu Presiden Prabowo, PM Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.

    “Semoga semangat Idulfitri terus memperkuat hubungan persaudaraan dan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia, demi keamanan dan kesejahteraan serantau,” katanya.

    Dalam dokumentasi yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia, terlihat Presiden Prabowo mengenakan batik cokelat tua dan kopiah saat bertemu PM Anwar Ibrahim. Keduanya tampak akrab bersalaman dan langsung menuju ruang pertemuan untuk melakukan pembicaraan tertutup.

    Seusai pertemuan, PM Anwar Ibrahim turut mengantarkan Presiden Prabowo Subianto hingga ke mobil dinasnya. Keduanya kembali berbincang ringan sebelum Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke kompleks Bunga Raya, Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), untuk kembali ke Jakarta.

    Saat bertemu PM Anwar Ibrahim, dalam kunjungan ke Malaysia, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

  • Netanyahu Dikecam Karena Berlibur Saat Sandera Masih Ada di Hamas, Korban Gaza Tembus 50 Ribu Jiwa – Halaman all

    Netanyahu Dikecam Karena Berlibur Saat Sandera Masih Ada di Hamas, Korban Gaza Tembus 50 Ribu Jiwa – Halaman all

    Netanyahu Dikecam Karena Asyik Berlibur Saat Sandera Masih Ada di Hamas, Korban Gaza Tembus 50 Ribu Jiwa

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dicerca karena keputusannya untuk memperpanjang perjalanan diplomatik terakhirnya ke Hungaria sehingga ia dapat menghabiskan akhir pekan bersama istrinya.

    Keputusan itu dilakukan Netanyahu saat 59 sandera Israel masih ditahan oleh Hamas di Gaza, RNTV melaporkan, Minggu (6/4/2025).

    Jon Polin, ayah dari tawanan Hersh Goldberg-Polin yang meninggal dalam tahanan tahun lalu, berkata: “Tidak semuanya politis. Beberapa hal memang manusiawi. Orang-orang Israel yang patut dicontoh layak mendapatkan yang lebih. Lakukan hal-hal dengan konsensus yang luas. Bawa kembali 59 orang yang kita cintai.”

    “Terima tanggung jawab, katakan ‘saya minta maaf’, [bentuk komisi penyelidikan nasional, [majukan] pembagian tugas nasional yang adil,” kata Polin di akun X miliknya.

    “Cukup dengan perpecahan, berhenti menyalahkan, berhenti memecah belah, berhenti mengabaikan keinginan rakyat, cukup dengan video-video TikTok yang paranoid,” katanya, merujuk pada video-video pidato yang disampaikan dan diunggah Netanyahu di media sosial.

    “Mengapa berlibur saat perang? Kami orang Israel pantas mendapatkan yang lebih baik!”

    PERDANA MENTERI ISRAEL – Tangkapan layar ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari Instagram Netanyahu, memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dan mengancam akan mengakhiri perjanjian gencatan senjata dengan Hamas jika Hamas tidak membebaskan sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025). Sebelumnya pada Senin (10/2/2025), Hamas mengumumkan akan menunda pertukaran sandera sampai Israel berhenti melanggar perjanjian gencatan senjata. (Instagram/b.netanyahu)

    Hongaria Umumkan Penarikan Diri dari ICC saat Netanyahu Kunjungi Budapest

    Bertepatan dengan kedatangan Benjamin Netanyahu ke Budapest untuk kunjungan diplomatik, Hongaria secara resmi mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pengumuman tersebut dibuat pada Kamis oleh Gergely Gulyás, Kepala Staf Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, yang menyatakan bahwa proses penarikan akan segera dimulai.

    Waktu keputusan ini telah menarik perhatian besar, karena kunjungan Netanyahu menandai perjalanan pertamanya ke negara Eropa sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada bulan November atas kejahatan perang di Gaza.

    Pengadilan juga mengeluarkan surat perintah serupa terhadap mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

    Keputusan Hongaria untuk meninggalkan ICC dipandang sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan Uni Eropa dan Statuta Roma, perjanjian yang membentuk pengadilan tersebut.

    Selama kunjungan empat harinya, Netanyahu dan istrinya, Sara, menghadiri resepsi penyambutan yang diselenggarakan oleh Orbán.

    Kunjungan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai bagian dari strategi ‘Israel’ yang lebih luas untuk melemahkan legitimasi tindakan ICC dan mendapatkan dukungan internasional terhadap surat perintah penangkapan.

    Organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengecam kunjungan Netanyahu ke Hungaria.

    Mereka mendesak pemerintah Hungaria untuk menahan Netanyahu saat ia tiba dan menyerahkannya ke ICC, sesuai dengan kewajiban hukum internasional.

    Penarikan diri Hongaria dari ICC menimbulkan pertanyaan tentang masa depan keadilan internasional dan efektivitas mekanisme global yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas dugaan kejahatan perang.

    Langkah ini diperkirakan akan semakin membebani hubungan antara Hongaria dan negara Eropa lainnya yang tetap berkomitmen pada yurisdiksi ICC.

    SITUASI GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Kamis (20/3/2025) yang menunjukkan kondisi Gaza setelah Israel lancarkan serangan udara selama 2 hari sejak Selasa (18/3/2025) banyak warga yang dipaksa mengungsi. Israel membuat pernyataan pada hari Rabu (19/3/2025) bahwa pihaknya telah meluncurkan ‘operasi darat terbatas’ di Gaza tengah. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Korban Jiwa di Gaza Tembus 50 Ribu

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan hari ini, Minggu, kalau serangan Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Jalur Gaza telah menyebabkan 26 orang tewas dan 113 orang terluka selama 24 jam terakhir.

    Kementerian memperingatkan kalau masih ada sejumlah korban di bawah reruntuhan dan di jalan, dan bahwa IDF mencegah ambulans dan kru pertahanan sipil menjangkau mereka.

    Diumumkan bahwa jumlah total korban tewas akibat agresi Israel telah meningkat menjadi 50.695 jiwa dan 115.338 orang yang terluka sejak 7 Oktober 2023.

    Jumlah korban sejak Israel melanggar gencatan senjata dan melanjutkan serangannya (18 Maret) di Gaza adalah 1.335 orang yang menjadi martir dan 3.297 orang yang terluka.

  • Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah Donald Trump mengumumkan Kebijakan Tarif Resiprokal pada tanggal 2 April di acara Liberation Day AS, babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali. Kebijakan tarif resiprokal dinilai mengejutkan dunia, karena setidaknya ada 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal, dengan menggunakan tarif dasar 10% dan termasuk Indonesia dikenakan sebesar 32%.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal AS memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa hal yang terus perlu dicermati adalah respon dan implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas ekonomi keuangan global maupun nasional.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)”, ujar Adies dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, situasi perang dagang yang semakin memanas ditandai dengan balasan balik atau retaliasi oleh para mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, negara-negara Uni Eropa dan diikuti beberapa negara lainnya melalui kenaikan bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor yang berasal dari AS. Sedangkan Presiden Prancis Macron menghimbau para pengusaha negara Uni Eropa menunda rencana investasi langsung ke AS.

    Adies menjelaskan pihaknya menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Disamping itu, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global, tidak terkecuali terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tarif, secara langsung akan menjadi pengurang daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang memiliki potensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke AS.

    “Kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS,” ungkap Adies.

    Selanjutnya, kebijakan tarif AS diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Hal ini ditandai, menjelang ataupun setelah diumumkannya kebijakan tarif resiprokal ini, hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara merosot jatuh.

    “Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Adies menambahkan kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung.

    “Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkas Adies.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini