Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Jejak UU Tarif AS Tahun 1930 yang Picu Resesi Ekonomi Global

    Jejak UU Tarif AS Tahun 1930 yang Picu Resesi Ekonomi Global

    Jakarta –

    Serangan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menempatkan dunia di ambang perang dagang baru yang penuh dengan ketidakpastian.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari silam, Trump sudah memberlakukan tarif terhadap berbagai negara dan produk.

    Namun pada 2 April lalu, pada hari yang disebutnya sebagai “Hari Pembebasan,” Trump mengumumkan penerapan tarif sebesar 10% pada semua produk impor yang masuk ke AS.

    Selain itu, dia juga menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk puluhan negara, termasuk China (34%) dan Uni Eropa (20%), yang diklaim Trump menyebabkan AS mengalami defisit perdagangan yang besar.

    Tindakan Trump memicu gelombang kritik terhadap Washington, dan tindakan balasan tarif telah mulai bermunculan dari sejumlah negara, termasuk China.

    Bagi sejumlah analis, apa yang terjadi saat ini mengingatkan kita pada momen kritis dalam ekonomi global yang terjadi hampir 100 tahun lalu.

    Nasionalisme

    Pada tahun 1930, era proteksionisme perdagangan dimulai.

    Pada Juni tahun itu, Undang-Undang Tarifjuga dikenal sebagai Undang-Undang Smoot-Hawley diberlakukan di AS setelah dipromosikan oleh Senator Reed Smoot dan politikus Willis Hawley.

    Pada akhirnya Depresi Besar terjadi selama satu dekade ke depan, memicu resesi ekonomi, penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan jutaan orang menganggur.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sebuah anekdot yang dilaporkan dalam sebuah artikel mahjalah The Economist menggambarkan dampak undang-undang tersebut.

    “Saya hampir berlutut memohon Herbert Hoover (Presiden AS kala itu) untuk memveto undang-undang tersebut. Undang-undang itu mengintensifkan nasionalisme di seluruh dunia,” kata Thomas Lamont, penasihat presiden dan pemegang saham di bank investasi JP Morgan.

    Beberapa pihak meyakini undang-undang tersebut memainkan peran penting dalam dimulainya Perang Dunia II karena memperkuat posisi seperti yang diambil oleh Adolf Hitler.

    Beberapa analis yakin bahwa undang-undang tersebut memainkan peran penting dalam dimulainya Perang Dunia II karena memperkuat posisi seperti yang diambil oleh Adolf Hitler. (Getty Images)

    Proteksionisme

    Undang-Undang Smoot-Hawley menaikkan tarif impor sekitar 40% hingga 60% terhadap sekitar 900 produk dalam upaya melindungi petani dan sektor bisnis Amerika, menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Corporate Finance Institute (CFI).

    Editor Encyclopedia Britannica, Adam Augustyn, menjelaskan bahwa pada1920-an, para petani Eropa mulai pulih dari kehancuran yang disebabkan oleh Perang Dunia I.

    Persaingan dan turunnya harga pangan muncul kemudian.

    Baca juga:

    Di sisi lain, para petani terlilit utang dalam upaya meningkatkan produksi mereka.

    Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja AS saat itu berada di pedesaansekitar 20%, menurut angka CFI.

    Selama kampanye presiden dalam Pilpres 1928, Herbert Hoover berjanji akan menaikkan harga impor pertanian.

    Namun, begitu ia menjabat, petani Amerika dan pemilik bisnis lainnya mulai melobi pemerintah untuk menerapkan tindakan perlindungan bagi para petani lokal.

    Herbert Hoover adalah Presiden Amerika Serikat saat itu. (Getty Images)

    Undang-Undang Smoot-Hawley diperkenalkan ke Kongres pada Mei 1929 dan ditandatangani oleh Presiden Hoover setahun kemudian, pada 17 Juni 1930.

    Kenaikan tarif ini mempengaruhi berbagai macam impor: telur, pakaian, minyak mentah, dan gula.

    Sulit untuk menghitung persentase kenaikan pajak karena perkiraannya bergantung pada volume atau berat produk, tetapi para ekonom memperkirakan kenaikannya berkisar antara 15% hingga 60%.

    Konsekuensi dari kebijakan tarif AS

    Selama dua tahun setelah penerapan Undang-Undang Smoot-Hawley, impor dan ekspor AS turun sekitar 40%.

    Kanada dan Eropa membalas aksi AS dengan menaikkan tarif pada produk AS.

    Tak hanya itu, beberapa bank mulai bangkrut, dan perdagangan global turun sekitar 65%, menurut beberapa data. Situasi ini menempatkan ekonomi dunia pada titik kritis.

    Sulit untuk mengetahui bagaimana babak baru perang dagang antara AS dan mitra dagang utamanya ini akan berakhir, tetapi studi terkini menunjukkan bahwa tarif akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan mendorong inflasi di negara-negara yang terlibat.

    Tarif yang diberlakukan Trump dalam periode pertama pemerintahannya, selain mempengaruhi perusahaan non-AS, juga merugikan perusahaan lokal dan konsumen lokal, menurut beberapa studi akademis.

    Alih-alih membuat warga AS lebih kaya, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi.

    Selain itu, penerimaan pajak dari pengenaan tarif sangat rendah dibandingkan dengan apa yang dikumpulkan pemerintah melalui pajak individu dan perusahaan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kerja Sama Strategis Indonesia-Polandia Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    Kerja Sama Strategis Indonesia-Polandia Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Polandia Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Polandia, di tengah situasi global yang semakin rapuh (volatile). Menurutnya, dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi yang drastis serta konflik yang belum terselesaikan, Indonesia perlu memiliki sekutu yang kuat untuk melangkah maju.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dave usai menerima courtesy call Parlemen Polandia di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini, serta beberapa perwakilan Parlemen Polandia yaitu Barbara Szymanowska (Duta Besar Polandia yang Baru Ditetapkan untuk Indonesia), Maciej Tumulej (Charge d’affaires a.i., Kedutaan Besar Polandia), Ecelino Ionescu (Sekretaris Pertama, Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Polandia), dan Lukas Tambunan (Staf Politik dan Ekonomi, Kedutaan Besar Polandia).

    Dalam wawancara dengan Parlementaria, Dave menegaskan situasi global yang tidak menentu memerlukan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menjalin kerja sama. “Polandia bisa menjadi salah satu saluran penting untuk Indonesia dalam melobi negara-negara Uni Eropa, agar produk-produk Indonesia dapat lebih diterima di pasar global. Ini sangat penting, terutama dalam konteks ketergantungan kita terhadap Amerika Serikat yang baru-baru ini mengenakan tarif tinggi terhadap produk kita, yang juga berdampak pada Polandia,” ujar Dave.

    Lebih lanjut, Dave menyatakan Indonesia dan Polandia perlu bekerja sama dalam menciptakan produk-produk baru dan membuka pasar baru, agar kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi global. “Kita harus berpikir maju ke depan, bagaimana kita bisa bangkit dari situasi yang sulit ini. Kita harus bisa keluar dari ketergantungan yang ada dan menciptakan peluang-peluang baru di pasar yang lebih luas,” tandas Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

    Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia, ungkap Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, adalah dampak dari ketidakstabilan pasar saham Indonesia yang terkena dampak besar, bahkan sempat disuspensi beberapa kali. Namun, meskipun situasi ini cukup pahit, ia menekankan bahwa saatnya untuk berpikir positif dan merencanakan langkah-langkah strategis ke depan.

    Dave juga menerangkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi dalam sektor sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dengan Polandia dan negara-negara Eropa lainnya. “Kekayaan alam Indonesia sangat besar, dan sektor ini membutuhkan modal, teknologi, serta pasar untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kita harus mencari cara agar dapat menyediakan produk-produk setengah jadi atau produk akhir yang bisa disalurkan ke negara-negara Eropa Barat,” pungkasnya.

    Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Polandia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kedua negara diharapkan dapat terus mempererat kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan perdagangan, untuk menciptakan peluang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tensi Global Meningkat, Ekomom Yakin Pasar Indonesia Miliki Penyangga yang Kuat

    Tensi Global Meningkat, Ekomom Yakin Pasar Indonesia Miliki Penyangga yang Kuat

    Andry menjelaskan pasar global sedang bergejolak, pembukaan kembali pasar Indonesia hari ini membawa angin segar dan peluang baru.

    Menurut dia, dengan kebijakan moneter yang responsif dan fundamental ekonomi yang tetap solid, Indonesia berpeluang menjaga stabilitas dan bahkan menarik keuntungan dari perubahan peta perdagangan global.

    “Saat dunia dihantui ketidakpastian, fleksibilitas dan ketahanan domestik justru menjadi nilai jual utama pasar Indonesia,” ujar Andry.

    Setelah libur panjang, pasar keuangan Indonesia kembali dibuka hari ini, Selasa dengan ekspektasi positif meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal berupa memanasnya tensi perdagangan global.

    Investor domestik bersiap mencermati arah pasar setelah dinamika global yang sempat mengguncang pasar saham dunia. Salah satu pemicu utama gejolak global adalah pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif impor baru.

    Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua impor dan tarif lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti Tiongkok (34 persen), Vietnam (46 persen), dan Uni Eropa (20 persen).

    Langkah ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang baru yang berdampak pada inflasi global dan mendorong naiknya imbal hasil obligasi.

    Situasi memanas setelah Trump mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50 persen terhadap impor dari Tiongkok jika Negeri Tirai Bambu tidak mencabut tarif balasan mereka sebelum 8 April.

    Kondisi ini mendorong volatilitas pasar global, namun di sisi lain juga membuka peluang reposisi strategi perdagangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia Pasar saham AS sendiri ditutup melemah pada Jumat (7/4), dengan indeks Dow Jones turun 0,91 persen dan S&P 500 terkoreksi 0,23 persen, menyusul kekhawatiran atas eskalasi perang dagang.

  • Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir di Uni Eropa, Jerman tidak lagi memimpin dalam jumlah pengajuan suaka. Hal tersebut dilaporkan surat kabar Jerman “Welt am Sonntag” dengan merujuk pada laporan rahasia Komisi Uni Eropa tanggal 2 April 2025 yang berisikan data kuartal pertama tahun ini.

    Menurut “Laporan No. 460” dari (Badan Suaka Uni Eropa EUAA, Prancis berada di posisi pertama pengajuan suaka. Antara 1 Januari dan 31 Maret 2025, sebanyak 40.871 aplikasi pengajuan suaka dibuat di sana. Spanyol berada di posisi kedua, dengan jumlah 39.318 orang asing yang mencari suaka. Berdasar data tersebut, Jerman kini berada di posisi ketiga.

    Penurunan 41 persen di Jerman

    Lebih lanjut dari data tersebut, 7.387 orang tercatat mengajukan permohonan suaka di Jerman pada kuartal pertama tahun ini. Jumlah ini turun 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Negara dengan pengajuan suaka terendah adalah Hungaria yang mencatatkan 22 permohonan suaka dan kedua terbawah ada Slovakia dengan 37 permohonan.

    Laporan EUAA merangkum data dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Swiss dan Norwegia, yang bukan bagian dari Uni Eropa. Berdasarkan angka-angka tersebut, permohonan suaka dari para pengungsi menurun secara keseluruhan di Eropa. Di kuartal pertama tahun ini, tercatat 210.641 orang mengajukan permohonan suaka, 19 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pencari suaka berasal dari Venezuela yang jumlahnya mencapai 44 persen dari keseluruhan pemohon. Selain Venezuela, pemohon lainnya kebanyakan berasal dari Afganistan dan Suriah. Tak ketinggalan, angka pemohon suaka dari Ukraina, Cina dan India turut meningkat tajam di Eropa. Sebaliknya, lebih sedikit orang-orang yang berasal dari Kolombia, Suriah, dan Turki mengajukan permohonan suaka.

    Para pencari suaka yang berasal dari dua negara terakhir di atas masih terus mencari perlindungan di Jerman, meski jumlahnya dikabarkan menurun. Menurut laporan EUAA yang dikutip surat kabar “Welt am Sonntag”, seperempat dari seluruh permohonan suaka yang diajukan kepada pihak berwenang Jerman diajukan oleh warga Suriah (24 persen), diikuti oleh warga Afghanistan (16 persen) dan Turki (11 persen). Dalam laporan tersebut, Prancis menjadi negara tujuan nomor satu bagi warga Ukraina.

    Kekhawatiran akan eskalasi politik di Turki dan Suriah

    Uni Eropa berasumsi bahwa angka-angka tersebut dapat kembali meningkat secara signifikan dikarenakan gelombang penangkapan masal yang saat ini terjadi di Turki dan situasi politik yang tidak menentu di Timur Tengah. Terutama di Suriah, di mana telah terjadi bentrokan-bentrokan antara para pendukung diktator Bashar al-Assad dan milisi-milisi Islam yang dekat dengan pemerintahan baru di Damaskus.

    slc/yf (afp, rtr, welt.de)

    Lihat juga Video ‘Bandara-bandara di Jerman Dilanda Gangguan IT’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32% berpotensi menjadi pukulan bagi industri yang berorientasi ekspor. Apalagi, cukup banyak industri yang bergantung pada pasar AS. 

    Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tinggi atas produk asal Indonesia ke AS didasari sejumlah asalan, utamanya sebagai balasan atas penerapan tarif impor tinggi barang AS yang masuk ke RI. 

    Laporan dari Gedung Putih menyebutkan, bea masuk etanol AS ke Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 30%, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5%. Tak hanya itu, Trump juga keberatan atas kebijakan konten lokal Indonesia atau TKDN di berbagai sektor. 

    Di sisi lain, izin impor ke Indonesia disebut kompleks karena harus melibatkan banyak instansi, meskipun otoritas perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan. 

    Lebih lanjut, Indonesia juga banyak menikmati keuntungan perdagangan dari AS. Hal ini terlihat dari surplus dagang Indonesia dari AS yang mencapai US$19,3 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US$14,01 miliar pada 2024.

    Nilai surplus tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih berada di peringkat ke-15 negara asal defisit perdagangan AS 2024. 

    Sejumlah alasan tersebut yang membuat Indonesia harus bersiap, utamanya sejumlah sektor industri yang banyak diekspor ke AS dan berpotensi terkena tarif resiprokal 32%. 

    Berikut daftar industri yang berpotensi paling terdampak tarif Trump:
    1. Industri Pakaian Jadi (HS 61-62)

    Industri kecil dan menengah (IKM) sektor pakaian jadi turut terancam kebijakan tarif impor tinggi AS. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, sebanyak 25% pelaku usaha melakukan ekspor ke AS dalam beberapa waktu terakhir. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi berupa rajutan maupun bukan rajutan dari Indonesia ke AS, mencapai US$4,3 miliar pada 2023 dan naik menjadi US$4,5 miliar pada 2024. 

    “Bisa terjadi dua-duanya [ekspor turun atau tidak lagi ekspor] mengingat selain biaya produksi membengkak dengan adanya pajak naik ditambah tarif masuk Amerika 32% berat bagi pelaku usaha,” kata Nandi kepada Bisnis, Senin (7/4/2025). 

    Bagi pelaku usaha industri hilir, terlebih industri kecil dan menengah, kebijakan tarif tinggi ke AS disebut sangat membebani usaha mereka yang saat ini pun masih berusaha bertahan. 

    Pasalnya, pelaku usaha melihat produk tekstil dan produk tekstil (TPT) impor akan makin oversupply atau membanjiri pasar domestik. Sementara itu, industri berorientasi ekspor akan mengalami penurunan penjualan. 

    “Industri besar tekstil yang sudah ekspor kemungkinan adanya tarif ini salah satu menjadi penyebab bahwa akan berkurangnya ekspor produk ke AS, ini kita khawatir industri hanya mengandalkan pasti untuk market-nya di dalam negeri,” ujarnya. 

    Apalagi, China juga disebut akan makin masif mengalihkan produk ekspor TPT-nya ke pasar-pasar yang mudah dimasuki, salah satunya Indonesia. Padahal, saat ini pun Indonesia disebut kewalahan dengan produk murah asal China. 

    “Sekarang pun teman-teman sudah banyak yang gulung tikar, pabrik banyak tutup, PHK. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk melindungi industri, khususnya IKM ini. Ini akan meningkatkan banyak pengangguran, akan banyak dampak sosialnya,” imbuhnya.

    2. Industri Alas Kaki (HS 64)

    Di samping itu, ekspor alas kaki juga cukup bergantung pada AS. Negeri Paman Sam merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya. 

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%.  

    Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022.  Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar. 

    Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif Trump.

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa. 

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

  • Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Reaksi Negara-Negara soal Tarif Trump, dari Negosiasi hingga Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kebijakan perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump tersebut menyebutkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif minimum 10% ke dengan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    Selain itu, Trump juga menerapkan tarif tambahan terhadap sejumlah negara, mulai dari China hingga Uni Eropa.

    Sejumlah negara pun memberikan reaksi. China, misalnya, memberlakukan tarif balasan yang menyasar produk pertanian AS. Uni Eropa juga mengusulkan tarif balasan serupa terhadap sejumlah produk yang diimpor dari AS.

    Di sisi lain, sejumlah negara menempuh opsi negosiasi dan diplomasi guna mengurangi dampak tarif Trump tersebut.

    Berikut ini adalah respons berbagai negara terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump:

    China

    China bereaksi paling keras terhadap tarif yang dikenakan AS. Negeri Tirai Bambu ini menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran atas aturan perdagangan internasional dan memperingatkan bahwa tindakan Trump bisa menyulut perang dagang berskala global.

    Sebagai tanggapan, Beijing memberlakukan tarif balasan sebesar 34%, terutama menyasar produk-produk pertanian asal Amerika Serikat. Tarif balasan ini kemudian dibalas kembali dengan ancaman Trump yang akan mengenakan tarif tambahan 50%.

    Pemerintah China langsung merespons keras ancaman tersebut. Melansir Reuters, Selasa (8/4/2025), Kedutaan Besar China di AS menyebut ancaman Trump tersebut sebagai simbol dari sikap unilateralisme dan proteksionisme.

    Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan pemerintah China telah berulang kali menegaskan bahwa upaya menekan dan mengancam China bukanlah pendekatan yang efektif.

    Jepang

    Jepang menyebut tarif 24–25% terhadap kendaraan dan suku cadang sebagai “krisis nasional”. Pemerintah Negeri Sakura mendesak Washington membatalkan kebijakan sepihak ini dan menyatakan kesiapan untuk membuka ruang negosiasi.

    Menteri Perdagangan Jepang bahkan menuding langkah tersebut melanggar perjanjian di bawah WTO serta mencederai hubungan dagang bilateral.

    Vietnam, Thailand

    Vietnam mengambil langkah antisipatif dengan menggelar rapat darurat guna menyusun strategi menghadapi tarif sebesar 46% yang dinilai mengancam target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025. Pemerintah Vietnam berharap AS tetap menjaga hubungan baik dan bersedia mempertimbangkan ulang kebijakan kontroversial itu.

    Sementara itu, Thailand menyusun strategi negosiasi untuk mengurangi dampak dari tarif 36% yang dijatuhkan pada sejumlah produknya.

    Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan serangkaian rencana mitigasi sebagai langkah perlindungan ekonomi nasional.

    Indonesia terkena tarif 32% sebagai respons atas kebijakan tarif 64% yang lebih dulu diberlakukan terhadap produk-produk AS. Pemerintah menyoroti ancaman serius berupa gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil dan otomotif, serta risiko resesi. Sebagai respons, Indonesia mempertimbangkan strategi diversifikasi ekspor dan penguatan pasar domestik, serupa dengan langkah yang tengah dijalankan Vietnam.

    Eropa

    Dari kawasan Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam tarif 20% dari AS sebagai “pukulan besar bagi ekonomi global”. Selain itu, Blok beranggotakan 27 negara ini juga menghadapi tarif impor 25% untuk baja dan aluminium serta mobil mulai Rabu.

    Komisi Eropa mengusulkan tarif pembalasan sebesar 25% terhadap berbagai impor AS sebagai tanggapan atas tarif baja dan aluminium Trump, bukan pungutan yang lebih luas.

    Namun, daftar tersebut dipersingkat setelah eksekutif Uni Eropa tunduk pada tekanan dari negara-negara anggota dan menghapus bourbon, anggur, dan produk susu setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% pada minuman beralkohol Uni Eropa.

    Prancis dan Italia, eksportir utama anggur dan minuman beralkohol, sangat khawatir.

    Kanada

    Kanada melalui Perdana Menteri Mark Carney mengancam akan mengambil langkah balasan guna melindungi tenaga kerja domestik.

    Ottawa menyebut kebijakan Trump sebagai ancaman nyata terhadap sistem perdagangan global yang selama ini dibangun atas prinsip keterbukaan dan keseimbangan.

  • Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bos Freeport Waswas Permintaan Tembaga Terganggu Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO Freeport-McMoRan (FCX) Kathleen Quirk waswas kebijakan tarif resiprokal ala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengganggu permintaan tembaga global.

    Menurutnya, Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi mulai dari 10% hingga 50%, dapat memperburuk ekonomi global hingga mendorong resesi dan inflasi.

    Selain itu, kebijakan Trump juga memicu kerugian di pasar keuangan dan meningkatkan ketegangan dengan China dan Uni Eropa (UE).

    “Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa perang dagang dapat menyebabkan orang tidak berinvestasi, tidak membeli, mengubah pola mereka dan memengaruhi permintaan,” kata Quirk dikutip dari Reuters, Selasa (8/4/2025).

    Quirk menjelaskan, tembaga digunakan secara luas di seluruh ekonomi global. Khususnya sebagai komponen dalam pembangkitan listrik, elektronik, dan konstruksi.

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini perusahaan tambang perlu menunggu dan melihat perkembangan dari kebijakan Trump. Apalagi, penurunan harga tembaga baru-baru ini tidak baik untuk jangka panjang bagi industri tersebut, yang bergantung pada investasi bernilai miliaran dolar.

    Quirk mengatakan, meskipun tarif tembaga AS dapat meningkatkan laba Freeport sebesar US$$400 juta per tahun, dia tetap khawatir tentang dampaknya terhadap ekonomi global.

    “Kita semua akan bergantung pada pasar yang permintaannya akan terus meningkat dan tidak tunduk pada resesi besar yang telah kita lihat dari waktu ke waktu,” katanya.

    Freeport yang berbasis di AS memang memiliki operasi besar di Chili, Peru, Eropa, dan Indonesia. Namun, Quirk mengatakan bahwa dia menyambut baik gagasan untuk memproduksi lebih banyak tembaga di AS.

    Hal ini selaras dengan tujuan Trump untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna mengimbangi dominasi China.

    Perusahaan tersebut sudah menjadi produsen tembaga terbesar di AS dan mengoperasikan satu dari dua pabrik peleburan tembaga di AS.

  • Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 lalu. 

    Fadli menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

     
    “Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global, sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli yang juga lulusan studi pembangunan London School of Economics (LSE) Inggris.
     
    Fadli menggarisbawahi bahwa salah satu pilar strategi Presiden adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, hingga mitra baru di kawasan negara-negara selatan global (Global South).

    Menurutnya, diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi di tengah perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis.

    Indonesia juga telah menandatangani kemitraan ekonomi seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan. Beberapa perjanjian dagang lainnya seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA) juga menjadi bagian dari strategi ini.
     
    Sebelumnya sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon telah lama aktif dalam mendorong percepatan berbagai perundingan kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara dan entitas regional.  Fadli Zon, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI periode 2019-2024, telah lama mendorong berbagai perundingan perjanjian dagang, termasuk IEU-CEPA, untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar internasional.
     
    Dalam pidatonya pada forum bilateral DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg tahun lalu, Fadli menyebut IEU-CEPA sebagai jembatan strategis yang menghubungkan dua kawasan besar, dengan potensi gabungan lebih dari 600 juta jiwa.
     
    “Saya secara konsisten mendorong agar negosiasi berbagai perjanjian dagang dan perundingan kemitraan ekonomi dapat segera diselesaikan secara adil dan setara. Kini sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, saya kembali menegaskan pentingnya memperluas kemitraan dagang strategis sebagai salah satu instrumen perluasan pasar dan penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Fadli.
     
    Strategi kedua yang diusung adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Fadli meyakini pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai salah satu langkah konkret untuk mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.
     
    “Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua,” tegas Fadli. Ia juga menyerukan agar mitra dagang internasional memahami dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi tersebut.
     
    Strategi ketiga Presiden Prabowo, yang dinilai Fadli paling berdampak jangka panjang, adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, menurut Fadli dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus memajukan budaya pangan lokal.
     
    Fadli juga menggarisbawahi rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” jelasnya.
     
    Terkait tarif impor dari AS, Fadli melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk baru dari unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Indonesia, bersama negara-negara lain yang terdampak, akan menghadapi tantangan akibat kebijakan tersebut. Namun, dengan ketiga strategi yang telah disiapkan, Fadli optimis Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada.

    “Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menyusun orientasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Melalui tiga gebrakan Presiden Prabowo, saya yakin Indonesia mampu melangkah maju,” ujar Fadli.
     
    Fadli juga menyoroti pentingnya solidaritas dan kerja sama regional dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dan memperkuat posisi dalam forum-forum internasional. “Solidaritas regional dan internasional adalah kunci dalam menghadapi tantangan global. Indonesia siap berperan aktif dalam menciptakan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” pungkas Fadli.
     
    Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Fadli menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga siap menjalankan strategi ini secara terpadu dan lintas sektor, termasuk melalui diplomasi budaya, kerja sama ekonomi komprehensif, dan promosi internasional yang berkelanjutan.

  • 60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memproyeksi kebijakan tarif impor resiprokal yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke RI sebesar 32% per 9 April 2025 akan berdampak pada penurunan utilitas industri. 

    Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, apabila utilitas produksi menurun maka akan memengaruhi penyesuaian atau pengurangan tenaga kerja di sektor padat karya ini. 

    “Saat ini, pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total nilai ekspor mebel Indonesia sebesar US$2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%,” ujar Dedy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur ke AS dalam masa pemulihan pascapandemi. Pada 2021, nilainya telah mencapai US$1,79 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$1,28 miliar. 

    Kemudian, pada 2022, nilai ekspor furnitur ke AS kembali turun tipis ke angka US$1,73 miliar. Tren penurunan kembali terjadi seiring melemahnya permintaan global yang merosot ke US$1,30 miliar pada 2023. 

    Pada 2024, nilai ekspor furnitur lokal ke AS mencapai US$1,43 miliar. Menurut Dedy, kebijakan Trump dipastikan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri mebel nasional. 

    “Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pelaku usaha mulai meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS dengan segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS. Namun, dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS.

    “Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar nontradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelasnya. 

    Meskipun, dia menerangkan bahwa pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

    “Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri. Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

  • Smartphone Berubah Total, Banyak yang Belum Tahu 6 Tren HP Jenis Baru

    Smartphone Berubah Total, Banyak yang Belum Tahu 6 Tren HP Jenis Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Smartphone terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari bentuk hingga teknologi yang berada di dalamnya.

    Meski bentuknya hampir sama, namun beberapa merek mulai berkreasi dengan penempatan kamera belakang. Begitu juga dengan penggunaan fitur Artificial Intelligence (AI) yang kian masif digunakan pada banyak ponsel.

    Android Police menuliskan ada beberapa prediksi desain ponsel di masa depan. Berikut 6 prediksi tersebut, dikutip Senin (24/3/2025):

    1. Ponsel Lipat Tiga dan Layar Gulung

    Seperti kita ketahui, beberapa vendor memang telah merilis ponsel lipat dengan desain seperti buku atau kerang. Namun nampaknya desain HP lipat akan segera berkembang lagi.

    Huawei lewat model Mate XT telah menghadirkan desain ponsel lipat tiga baru-baru ini. Android Police juga menyebutkan kemungkinan ponsel dengan layar digulung akan segera dirilis.

    Layar gulung ini memungkinkan pengguna bisa memperpanjang atau memperpendek layar sesuai kebutuhan. Laporan Android Police mengatakan dua desain ini memiliki tantangan seperti harga dan daya tahan ponsel.

    2. Ponsel Tipis

    Ponsel berukuran tipis bakal jadi salah satu desain yang mungkin akan kita temui di masa depan. Salah satunya adalah kabar Apple yang akan merilisnya melalui iPhone 17 Air.

    Laporan Mark Gurman dari Bloomberg menyebutkan ponsel tersebut bakal jadi peralihan ponsel ke lebih ramping tanpa port pengisian daya.

    Sementara Android Police menuliskan Tecno jadi perusahaan yang juga mencoba desain ponsel tertipis. Saat gelaran MWC 2025, perusahaan menunjukkan ponselnya yang hanya 5,75 mm namun tetap menyematkan baterai besar 5.200 mAh.

    3. Tombol Fisik Tambahan

    Sebenarnya ini bukan hal baru, karena Sony Xperia dan seri iPhone 15 telah memperkenalkan tombol fisiknya masing-masing. Namun Android Police meyakini akan ada lebih banyak di masa depan.

    Alasannya karena Apple telah menyematkannya pada iPhone, kemungkinan ponsel dari Android akan melakukan hal serupa.

    4. Tempat Kamera yang Lebih Tipis

    Kamera biasanya membutuhkan ruang yang cukup untuk menempatkan sensor besar dan lensa sekunder. Namun pemandangan itu nampaknya akan digantikan dengan kamera yang lebih tipis.

    Salah satunya dilakukan Samsung lewat edisi khusus X Fold dengan kamera 200 MP yang hanya setebal 10 mm. Perusahaan juga lebih unggul karena jadi pengembang teknologi “all lens on prims” yang memungkinkan zoom periksop dengan modul yang lebih tipis.

    5. Bisa diperbaiki sendiri

    Servis HP juga akan berubah di masa depan. Salah satu pemicunya aturan Uni Eropa untuk membuat para produsen HP menggunakan baterai yang bisa diganti.

    6. Proyek Modular

    Beberapa waktu lalu, Proyek Ara diciptakan untuk pengembangan prosesor, memori dan hardware untuk bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Namun proyek tersebut tidak berkembang dan tak pernah diluncurkan.

    Kemungkinan teknologi ini akan muncul lagi dengan adopsi Qi2. Teknologi tersebut dibangun untuk pengisian daya, selain itu juga bisa menyelaraskan pengisian wireless agar bisa lebih efisiensi.

    Bisa jadi akan ada lebih banyak perangkat yang terhubung. Jadi proyek tersebut bisa berkembang lagi lebih luas.

    (dem/dem)