Negara: Uni Eropa

  • Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 13:53 WIB

    Elshinta.com – Pasar global anjlok akibat tarif AS dan retaliasi Tiongkok, mendorong alih investasi ke safe haven assets. Namun demikian, performa pasar Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dan bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri.

    Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Dalam paparan itu, Sri Mulyani mencatat IHSG melemah -7,8% per 8 April 2025 terhadap 2 April , yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day.” IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup -7,9% ke 5.996,14.

    Performa pasar Indonesia ini lebih baik dari pelemahan pasar di Italia yang -14,2%, Argentina -14% Vietnam -13,8%, Prancis -11,9%, Singapura -11,8%, Jerman -11,6%, dan bahkan indeks market AS sendiri yang merosot -10,7%.

    Indonesia juga lebih baik dari Inggris yang merosot -10,5%, Kanada -9,7%, Thailand -9,1%, dan Jepang dengan -8,2%.

    Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan pasar Indonesia yang lebih baik dari sejumlah negara ini artinya market merespon baik ekonomi Indonesia yang resilien. 

    “Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespon positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Nafan kepada wartawan saat diwawancarai, Rabu (9/4).

    Paparan ekspor Indonesia ke AS sendiri hanya 2% dari PDB-terendah di Asia Tenggara (dibanding Thailand 11%, Malaysia 10%).

    Adapun meski produk Indonesia dikenakan tarif 32%, tarif ini masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, China, Sri Lanka, dan Vietnam yang dikenai bea masuk 37-49%.

    Penerapan tarif resiprokal ke Indonesia oleh AS ini malah bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

    “Insentif dari pemerintah juga menarik sekali dan ditunggu oleh para pelaku pasar,” kata Nafan.

    Sementara itu, Verdhana Sekuritas dalam catatannya Selasa, menyorot acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan  selama enam jam dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Aksi jual di pasar Indonesia yang tercermin dalam IHSG dinilai berlebihan saat ini dan respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat. Selain itu, ekonomi RI juga terlidungi dari dampak kebijakan AS ini.

    Hal ini diungkapkan dalam laporan Verdhana Sekuritas, Selasa (8/4) usai acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan selama enam jam itu dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Polisi Eropa Bongkar Kasus Pelecehan Anak Online, 166 Orang Ditangkap

    Polisi Eropa Bongkar Kasus Pelecehan Anak Online, 166 Orang Ditangkap

    Jakarta

    Polisi Polandia merilis kasus pembongkaran jaringan daring pelecehan seksual anak. Operasi ini bekerja sama dengan 11 negara Eropa lainnya.

    Dilansir AFP, Rabu (9/4/2025), Operasi itu disebut dengan nama sandi FEVER. Polisi berhasil melakukan penangkapan 166 orang di seluruh Eropa, termasuk 98 orang di Polandia.

    “Di antara mereka yang ditangkap adalah orang-orang yang memproduksi foto dan video yang menunjukkan eksploitasi seksual anak di bawah umur, menjalankan forum daring tempat mereka bertukar materi, dan mendorong anak di bawah umur untuk memiliki pikiran bunuh diri,” kata kantor kejahatan dunia maya kepolisian Polandia.

    “Para pelaku juga termasuk kerabat dan orang kepercayaan korban,” imbuhnya.

    Operasi besar-besaran itu dilakukan dengan dukungan dari badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, Tim Penilaian Kontraterorisme Gabungan AS (JCAT) bersama otoritas dari Denmark, Jerman, Yunani, Irlandia, Rumania, dan Spanyol, kata polisi Polandia.

    Polisi mengatakan dari 166 orang yang ditangkap, sebanyak 111 ditahan. Sebanyak 48 pelaku ditahan di Polandia.

    Lebih dari 520.000 berkas video dan gambar pelecehan seksual anak disita selama operasi tersebut.

    Polisi Polandia mengatakan penyelidikan itu terkait dengan operasi besar lainnya, yang dipimpin oleh polisi Jerman, yang menargetkan ‘KidFlix’, salah satu platform gambar pelecehan anak terbesar di dunia.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China meminta agar Amerika Serikat (AS) dapat memperlakukan negara lain secara setara dan hormat bila benar-benar ingin melakukan negosiasi soal tarif dagang.

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka siap memperlakukan orang lain dengan kesetaraan, rasa hormat dan saling menguntungkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Hal itu disampaikan Lin Jian setelah Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China mengumumkan akan memberlakukan tarif baru, yaitu sebesar 84% terhadap barang-barang asal Amerika Serikat mulai Kamis (10/4) pada 12.00 waktu setempat.

    Besaran tarif tersebut bertambah 50% dari tadinya 34% seperti yang diumumkan pada Rabu (8/4).

    Penerapan tarif tambahan oleh China tersebut berlaku beberapa saat setelah tarif 104% atas barang-barang asal China yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump yang efektif mulai Rabu (9/4).

    “Jika AS memutuskan untuk tidak peduli dengan kepentingan AS sendiri, China dan seluruh dunia, dan bertekad untuk melawan perang tarif dan perdagangan, respon China akan terus berlanjut sampai akhir,” tambah Lin Jian.

    AS, ungkap Lin Jian, masih menyalahgunakan tarif dan memberikan tekanan maksimal terhadap China sehingga pemerintah Negeri Tirai Bambu itu dengan tegas menolak dan tidak akan pernah menerima tindakan hegemonik dan intimidasi tersebut.

    “Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Kami akan terus mengambil langkah tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan kami,” tegas Lin Jian.

    Lin Jian pun menyebut ekonomi China memiliki fondasi yang kokoh dan kekuatan pendorong yang cukup untuk pertumbuhan yang stabil melawan segala tantangan, termasuk dengan kepemimpinan yang kuat dari Komite Sentral Partai Komunis China.

    “Dengan upaya bersama dari 1,4 miliar orang, China memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan. Guncangan eksternal tidak dapat mengubah fundamental ekonomi China yang memiliki fondasi yang stabil, banyak kekuatan, ketahanan yang luar biasa, dan potensi yang besar,” jelas Lin Jian.

    Selain itu, Lin Jian menilai pertumbuhan ekonomi China yang stabil membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi dunia yang bergejolak.

    “China, ekonomi terbesar kedua, telah menjadi mesin utama yang berkontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi global selama bertahun-tahun. Sebagai pasar konsumen terbesar kedua dengan populasi berpenghasilan menengah terbesar, China terus membuka potensi konsumsi, yang mengubah semakin banyak permintaan China menjadi peluang bagi dunia,” tambah Lin Jian.

    China, ungkap Lin Jian, juga dengan tegas menegakkan rezim perdagangan multilateral berbasis aturan, memajukan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi serta membuat kue pembangunan bersama menjadi lebih besar.

    “China menghormati komitmen atas terhadap keterbukaan berstandar tinggi dan terus menjaga lingkungan pro-bisnis yang berorientasi pasar, berbasis hukum, dan berkelas dunia untuk membantu bisnis asing mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap pertumbuhan ekonomi China,” pungkas Lin Jian.

    Donald Trump

    Sebelumnya, Perdana Menteri China Li Qiang dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sudah melakukan percakapan telepon pada Selasa (8/4) dengan kesepakatan bahwa kedua pihak perlu bersama-sama menjaga perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, menjaga rantai industri dan pasokan global tetap stabil dan memberikan lebih banyak stabilitas dan kepastian bagi perekonomian keduanya.

    Trump awalnya mengenakan tarif 10% untuk semua barang China pada bulan Februari 2025 tanpa pengecualian karena menilai China ikut terlibat dalam membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS.

    Pada Maret 2025, Trump mengenakan tarif 20% kepada semua barang asal China dengan alasan yang sama.

    Kemudian pada 2 April, Trump mengumumkan kombinasi tarif universal senilai 10% dan tarif timbal balik terhadap berbagai negara dan entitas, termasuk China yang dikenai tarif 34 persen.

    Atas tindakan Trump tersebut maka pada 4 April, China mengumumkan pengenaan tarif tambahan 34% atas barang-barang asal AS, selain tarif yang sudah berlaku saat ini.

    Karena China membalas dengan tarif 34% yang sama dengan tarif yang ditetapkan Trump atas barang-barang China, maka Trump pun menambahkan bea masuk 50% lagi pada Kamis (9/4) sehingga dengan menghitung pungutan mulai Februari, maka kenaikan tarif kumulatif barang-barang China menjadi 104%.

    Penerapan tarif tersebut dilakukan Trump dengan alasan untuk menghidupkan kembali basis manufaktur Amerika yang hilang dengan memaksa perusahaan untuk pindah ke AS.

    Trump menyebut negosiasi dengan Beijing dapat dilakukan tapi keputusan ada di tangan China, dengan mengatakan Beijing “sangat ingin membuat kesepakatan tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya.”

    Selain itu Trump mengatakan lebih dari 70 negara telah menghubunginya untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

    “Saya katakan kepada Anda bahwa negara-negara ini menghubungi kami, menjilat pantat saya. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” katanya dalam satu jamuan makan malam pada Selasa (7/4).

    Sejumlah negara yang menyatakan akan bernegosiasi termasuk Jepang yang terkena pajak impor sebesar 24%, Korea Selatan yang terkena 25% maupun Uni Eropa yang kena tarif 20%.

    Tarif yang dijatuhkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah bertahan selama beberapa dekade, menimbulkan kekhawatiran akan resesi dan perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian triliunan dolar di berbagai pasar saham seluruh dunia.

  • Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang diumumkannya pada Rabu (9/4/2025) sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi,” akan mengawali era baru dalam perdagangan global sekaligus meningkatkan kekhawatiran inflasi dan resesi bagi ekonomi AS .

    Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif timbal balik yang luas pada lebih dari 180 negara, mulai dari 10 persen hingga 50%, untuk mengakhiri praktik perdagangan, yang menurut pemerintahannya tidak adil.

    Pemerintahan Trump bermaksud menghasilkan hampir $700 miliar melalui tarif tambahan ini untuk membiayai pemotongan pajak bagi orang kaya.

    Tetapi para ekonom memperingatkan kalau hal ini akan mengakibatkan biaya impor yang lebih tinggi dan menaikkan harga bagi konsumen akhir sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Trump mengklaim AS “diperas” oleh semua negara, kawan atau lawan, dan bermaksud merevitalisasi produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan asing melalui tarif ini.

    Presiden AS lalu menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada sektor otomotif, baja, dan aluminium serta tarif pada Kanada, Meksiko, dan China karena dugaan perdagangan gelap fentanil dan masuknya migran tak berdokumen ke AS.

    Presiden AS juga menunjuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan AS, yang menunjukkan kalau mereka tidak cukup membeli produk buatan Amerika.

    Sebagai informasi, Impor AS mencapai $4,1 triliun, dan ekspor mencapai $3,2 triliun tahun lalu, menurut Departemen Perdagangan AS.

    Khusus untuk China, AS awalnya mematok tarif 34% sebelum menaikkannya menjadi 104 persen hanya dalam beberapa hari.

    Adapun Uni Eropa dipatok tarif impor sebesar 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Jepang 24%, India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%,
    Kamboja 49%, Afrika Selatan 30%, Bangladesh 30%, dan Israel 17?lam tarif timbal balik.

    Beberapa negara, seperti Turki, Inggris, Brasil, Australia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Mesir, dan Arab Saudi, masing-masing dikenakan tarif timbal balik sebesar 10%.

    Hal yang mengejutkan, beberapa negara yang paling terkena sanksi di dunia, yaitu Rusia, Kuba, Belarus, dan Republik Demokratik Korea, tidak dikenakan tarif timbal balik, sementara Kepulauan Heard dan McDonald yang tidak berpenghuni di Australia disertakan.

    PRESIDEN AS – Tangkapan layar YouTube White House pada Rabu (26/3/2025) yang menunjukkan Presiden Trump Singgah Bertemu Duta Besar AS pada Selasa (25/3/2025). Trump menanggapi sebuah artikel di The Atlantic yang mengungkapkan bahwa percakapan pejabat keamanan nasional AS tentang rencana menyerang Houthi Yaman bocor di sebuah grup chat. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Dampak Tarif Trump Bagi AS

    Lab Anggaran di Yale memperkirakan kalau tarif Trump akan menyebabkan inflasi meningkat dan membebani biaya rata-rata $3.800 per rumah tangga di AS.

    Anderson Economic Group memperkirakan kalau tarif otomotif sebesar 25% yang diberlakukan Trump akan menambah biaya sebesar $2.500 hingga $5.000 untuk mobil-mobil Amerika berbiaya terendah dan hingga $20.000 untuk beberapa model impor.

    Perkiraan biaya tarif otomotif bagi konsumen akhir di AS adalah $30 miliar untuk tahun pertama.

    Sementara itu, inflasi AS terakhir tercatat sebesar 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan pada bulan Februari.

    Menurut Boston Fed, dampak tarif pada inflasi AS diperkirakan akan menyebabkan peningkatan 1,4 hingga 2,2 poin persentase, yang selanjutnya membatasi kemampuan Fed (Bank Federal AS) untuk memerangi inflasi.

    Kepercayaan konsumen di AS telah menurun sejak Trump menjabat pada 20 Januari, dengan indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan mencapai titik terendah sejak November 2022 di angka 57,9, sementara ekspektasi inflasi konsumen jangka pendek naik menjadi 4,9%, level tertinggi sejak waktu yang sama.

    Mengenai pertumbuhan ekonomi, Fitch Ratings memperkirakan bahwa AS akan tumbuh lebih lambat dari tingkat yang diproyeksikan sebesar 1,7% pada bulan Maret karena adanya tarif Trump, sementara Oxford Economics memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1,4% tahun ini.

    Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi AS tumbuh 2,8% tahun lalu, menandai perbedaan mencolok dalam proyeksi pertumbuhan tahun ini sejak masa jabatan kedua Trump dimulai pada bulan Januari.

    Analisis lembaga pemikir Tax Foundation yang berkantor pusat di Washington menunjukkan bahwa tarif Trump diperkirakan menghasilkan $3,2 triliun selama dekade berikutnya tetapi mengakibatkan kerugian 0,8?lam produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

     

    (oln/anews/*)

  • Perusahaan China Mulai Tinggalkan ‘996’, Karyawan Disuruh Pulang Cepat

    Perusahaan China Mulai Tinggalkan ‘996’, Karyawan Disuruh Pulang Cepat

    Jakarta

    Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi China seperti Alibaba mengagungkan sistem kerja ‘996’. Kini, segelintir perusahaan tersebut mulai beralih ke jadwal kerja yang lebih manusiawi.

    Salah satunya adalah Midea, produsen perangkat elektronik rumah tangga. Karyawan Midea biasanya bekerja hingga tengah malam, namun kini mereka diminta untuk meninggalkan kantor pada pukul 18.20.

    Akun Midea di platform media sosial Weibo bahkan menampilkan foto orang-orang yang sedang menonton penampilan band dengan caption, “Apa yang kalian lakukan setelah bekerja? Hidup yang sesungguhnya dimulai setelah bekerja.”

    Perusahaan lainnya juga mengubah jadwal kerjanya, tapi tidak sedramatis Midea. Seperti produsen peralatan rumah tangga Haier yang memperkenalkan jadwal kerja lima hari seminggu, sampai dirayakan oleh karyawannya di media sosial.

    Karyawan di DJI, produsen drone terbesar di dunia, juga mengungkap kebahagiaannya setelah perusahaan itu mewajibkan karyawannya mengosongkan kantor sebelum pukul 21.00.

    “Tidak perlu khawatir lagi ketinggalan kereta terakhir, tidak perlu lagi khawatir membangunkan istri saat tiba di rumah,” tulis seorang karyawan DJI di media sosial, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (9/4/2025).

    Kebijakan baru ini tentu sangat kontras dengan sistem kerja ‘996’ atau praktek kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama enam hari seminggu. Sistem kerja ini diadopsi oleh banyak raksasa teknologi China dalam 15 tahun terakhir, dan pernah dipuji oleh pendiri Alibaba Jack Ma.

    Sistem kerja ‘996’ sebenarnya sudah dianggap ilegal oleh pengadilan China sejak tahun 2021, namun masih banyak karyawan di sektor teknologi dan keuangan yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang. Bahkan beberapa tahun terakhir muncul istilah baru yaitu ‘007’ yang merujuk kepada bekerja sepanjang hari setiap hari.

    Analis mengatakan perubahan jadwal kerja ini didorong oleh perubahan undang-undang ketenagakerjaan Uni Eropa dan bukan karena meningkatnya tekanan sosial di China. Pemerintah China juga meminta perusahaan untuk menuruti batas jam kerja 44 jam seminggu.

    Meski perubahan ini dirayakan oleh banyak karyawan, tidak semuanya yakin ini akan bertahan lama. Seorang karyawan yang tidak disebutkan namanya mengatakan ia biasanya siap sedia 24 jam sehari dan bahkan pernah disuruh mengikuti rapat saat sedang libur.

    “Saya tidak yakin perubahan tersebut dapat dipertahankan,” kata karyawan itu.

    (vmp/fay)

  • AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur
     
    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam postur militernya dalam konteks peran mereka di aliansi negara-negara NATO.

    AS dilaporkan mempertimbangkan penarikan hingga 10.000 tentara dari Eropa Timur, menurut beberapa sumber yang mengetahui wacana tersebut.

    Eropa Timur merupakan pintu depan Rusia, negara yang diwaspadai negara-negara NATO merujuk aksi ekspansi pasukan Moskow di Ukraina.

    Perkembangan ini, yang dilaporkan oleh NBC News, Selasa (8/4/2025), terjadi hanya tiga tahun setelah pemerintahan Biden memperkuat wilayah tersebut dengan pasukan tambahan pada tahun 2022 untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina.

    Para pejabat Eropa telah menyatakan kekhawatiran, memperingatkan kalau langkah tersebut dapat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani di tengah meningkatnya ketegangan.

    Seth Jones, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional [CSIS], telah memperingatkan bahwa “pengurangan pasukan Amerika akan melemahkan pencegahan,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi risiko besar bagi NATO.

    AS Bukan Lagi Penyelamat NATO

    Potensi penarikan mundur pasukan AS ini menandakan perubahan yang dapat membentuk kembali lanskap operasional NATO dan prioritas strategis Amerika, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang logistik, teknologi, dan papan catur geopolitik yang lebih luas.

    Momen ini bermula pada Februari 2022, ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina memicu respons cepat AS.

    Presiden AS saat itu, Joe Biden mengizinkan pengerahan sekitar 20.000 pasukan tambahan ke Eropa Timur, sehingga total kehadiran Amerika di benua itu menjadi sekitar 100.000.

    Pengerahan pasukan ini, yang terpusat di negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik, bertujuan untuk meyakinkan sekutu NATO dan mencegah agresi Rusia lebih lanjut.

    Apa saja rincian pasukan AS di Eropa?

    “Pasukan tersebut mencakup gabungan infanteri, unit lapis baja, dan aset penerbangan, yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan di sepanjang sisi timur NATO,” tulis ulasan situs militer BM.

    Kini, dengan Pentagon yang mempertimbangkan pengurangan hingga setengah dari lonjakan tahun 2022 itu, implikasi terhadap kesiapan militer dan kohesi aliansi menjadi semakin jelas.

    Dari sudut pandang logistik, penarikan 10.000 tentara dari Eropa Timur akan memerlukan pemisahan unit dan peralatan yang cermat.

    Meskipun rincian pastinya masih dirahasiakan, data publik memberikan beberapa petunjuk tentang jejak AS saat ini.

    Pada pertengahan tahun 2024, Komando Eropa Amerika Serikat [EUCOM] mengawasi sekitar 65.000 pasukan AS yang ditugaskan secara permanen, ditambah dengan pasukan rotasi yang meningkatkan jumlah total menjadi lebih dari 100.000 selama puncak penempatan pasukan terkait situasi Perang Ukraina. 

    Polandia menjadi tuan rumah sebagian besar pasukan AS ini, dengan Komando Depan Korps V di Poznań yang berfungsi sebagai pusat perencanaan operasional.

    Sementara itu, Rumania mendukung kehadiran bergilir unit Stryker —pasukan infantri AS yang sangat mobile yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja beroda Stryker, platform seberat 19 ton yang dipersenjatai dengan meriam 30 mm atau rudal anti-tank Javelin, yang mampu melaju hingga kecepatan 60 mil per jam.

    Unit-unit ini, yang dirancang untuk pengerahan cepat, telah menjadi kunci bagi strategi pencegahan NATO.

    “Penarikan pasukan AS dapat berarti pengurangan formasi unit infanteri tersebut, yang berpotensi mengurangi kemampuan Angkatan Darat untuk merespons krisis di wilayah tersebut dengan cepat,” ulas BM menjelaskan risiko yang dihadapi kalau AS benar-benar mengurangi jumlah pasukan mereka di Eropa.

    Pertahanan Eropa Bakal Melemah

    Konsekuensi jika AS menarik sebagian pasukannya ini bukan sekadar angka prajurit, tetap juga memengaruhi kekuatan persenjataan Eropa.

    “Kehadiran AS mencakup kemampuan penting seperti sistem pertahanan udara Patriot, yang dikerahkan di Polandia sejak 2022 untuk melawan ancaman rudal Rusia,” kata BM.

    Patriot, sistem persenjataan jarak jauh dan ketinggian tinggi, dapat melacak dan mencegat rudal balistik pada jarak lebih dari 100 mil, menawarkan perisai terhadap rudal Iskander yang ditempatkan Rusia di Kaliningrad, hanya 300 mil dari Warsawa. 

    “Menghapus sebagian saja dari aset ini dapat meninggalkan celah dalam payung pertahanan NATO, yang memaksa sekutu untuk memikirkan kembali penempatan mereka sendiri,” ulas BM.

    Demikian pula, Resimen Kavaleri ke-2 AS, yang bermarkas di Jerman tetapi sering bergiliran di Eropa Timur, mengerahkan infanteri berkuda Stryker.

    “Penarikannya yang potensial dapat mengurangi kehadiran pasukan darat yang telah menenangkan negara-negara seperti Lithuania, di mana kenangan pendudukan Soviet masih terasa kuat,” kata laporan itu.

    Drone MQ-9 Reaper AS saat terbang di udara. Drone dengan kemampuan pengintaian dan penyerangan ini diklaim kelompok Houthi Yaman sudah lima yang mereka tembak jatuh sejak operasi blokade Laut Merah dilaksanakan. (khaberni/HO)

    Lebih Andalkan Teknologi Ketimbang Pasukan Lapangan

    Selain pengerahkan pasukan di lapangan, Pentagon mengisyaratkan memberi pertimbangan ke NATO untuk kemungkinan pergeseran ke arah solusi yang digerakkan oleh teknologi. 

    Selama dekade terakhir, militer AS telah berinvestasi besar dalam sistem tanpa awak, pengawasan satelit, dan kemampuan serangan presisi untuk mengimbangi tenaga manusia tradisional.

    Drone MQ-9 Reaper, misalnya, telah menjadi andalan operasi Amerika di seluruh dunia.

    Dengan lebar sayap 66 kaki dan jangkauan 1.150 mil, Reaper dapat terbang hingga 24 jam, melepaskan rudal Hellfire atau melakukan penyisiran intelijen.

    Di Eropa Timur, platform semacam itu telah mendukung pemantauan NATO terhadap pergerakan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.

    Inisiatif Replicator Pentagon, yang diluncurkan pada tahun 2023, bertujuan untuk mengerahkan ribuan pesawat nirawak berbiaya rendah pada tahun 2026, yang berpotensi memungkinkan AS untuk mempertahankan kewaspadaan situasional bahkan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit.

    “Jika penarikan (pasukan manusia oleh AS) ini berlanjut, hal itu dapat mempercepat penyebaran sistem tersebut, yang mencerminkan tren yang lebih luas dalam menggantikan kehadiran manusia dengan mesin.

    Sistem Rudal Polandia yang di kota Rzeszow yang akan dipindah AS ke Ukraina, namun ditolak karena menjadi pengaman logistik militer untuk Ukraina (CZYTAJRZESZOW.PL – BEZPIECZEŃSTWO)

    Negara-Negara Eropa Tersentak

    Namun, sekutu Eropa mungkin tidak melihat pesawat nirawak dan satelit sebagai pengganti penuh bagi tentara lapangan.

    Wacana AS ini kemudian menyentak negara-negara Eropa untuk lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri.

    Polandia, yang telah muncul sebagai poros pertahanan timur NATO, telah memperkuat militernya sendiri dalam beberapa tahun terakhir.

    Angkatan Bersenjata Polandia kini beranggotakan lebih dari 200.000 personel aktif, didukung oleh anggaran pertahanan sebesar $14 miliar pada tahun 2025—sekitar 4 persen dari PDB, dua kali lipat dari pedoman NATO sebesar 2%.

    Persenjataan Polandia meliputi 250 tank Leopard 2, raksasa buatan Jerman yang beratnya 62 ton, dan dipersenjatai dengan meriam laras halus 120 mm, yang mampu menembus lapisan baja modern pada jarak hingga 3 mil.

    Rumania juga telah melangkah maju, menjadi tuan rumah bagi situs pertahanan rudal Aegis Ashore milik NATO sejak 2016, versi darat dari sistem pencegat SM-3 milik Angkatan Laut.

    Namun, negara-negara ini bergantung pada integrasi AS untuk memaksimalkan efektivitas mereka.

    “Penarikan pasukan AS dapat mendorong mereka untuk mempercepat latihan gabungan atau membeli perangkat keras tambahan, meskipun keterbatasan anggaran dan jadwal produksi dapat membatasi kelincahan mereka.\,” tulis ulasan BM

    Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lithuania—menghadapi kenyataan yang lebih pahit.

    Dengan jumlah penduduk gabungan hanya 6 juta jiwa, militer mereka kecil tetapi tangguh. Estonia, misalnya, memiliki K9 Thunder, howitzer gerak sendiri Korea Selatan dengan meriam 155 mm dan jangkauan 25 mil, yang diperoleh pada tahun 2024 untuk memperkuat pencegahannya terhadap pasukan Rusia yang berkekuatan 700.000 orang di Ukraina.

    Sebagai konteks, negara-negara ini telah menjadi tuan rumah bagi unit-unit rotasi AS seperti Brigade Lintas Udara ke-173, pasukan terjun payung yang dilatih untuk diterjunkan dengan cepat ke zona-zona yang diperebutkan.

    “Kehilangan pertahanan Amerika itu dapat mengungkap kerentanan, terutama mengingat kedekatan Rusia—perbatasannya dengan Lithuania terletak hanya 150 mil dari Vilnius. NATO telah berjanji untuk beradaptasi, tetapi pertanyaannya tetap apakah pasukan Eropa dapat mengisi kekosongan itu dengan cukup cepat?” ulasan BM menyoroti kerentanan pertahanan negara-negara NATO.

    Fokus AS Berubah

    Secara historis, kehadiran AS di Eropa mengalami pasang surut seiring dengan ancaman global.

    Selama Perang Dingin, Amerika menempatkan lebih dari 300.000 tentara di benua itu, mencapai puncaknya pada 400.000 pada tahun 1950-an sebagai benteng melawan Uni Soviet.

    Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memicu penarikan pasukan, sehingga mengurangi total pasukan menjadi 62.000 pada tahun 2015.

    Aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014 membalikkan tren tersebut, yang mendorong pemerintahan Obama untuk meluncurkan Operasi Atlantic Resolve, serangkaian rotasi yang membawa tank Abrams dan  kendaraan tempur Bradley kembali ke Polandia dan negara-negara Baltik.

    M1A2 Abrams, tank raksasa seberat 68 ton dengan meriam 120 mm dan lapis baja komposit canggih, tetap menjadi simbol komitmen Amerika.

    Mesin turbin gasnya boros bahan bakar—hingga 2 galon per mil—tetapi menghasilkan dominasi medan perang yang tak tertandingi.

    “Lonjakan bantuan dari Biden pada tahun 2022 dibangun di atas fondasi itu, hanya untuk proposal saat ini yang menyarankan pengurangan sebagian,” kata laporan tersebut menyoroti pergeseran sikap AS ke NATO.

    Potensi ditarik mundurnya sebgaian pasukan AS dari Eropa ini tidak terjadi begitu saja.

    Hal ini bertepatan dengan reorientasi strategis ke Indo-Pasifik, di mana peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan tantangan yang semakin besar.

    Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki 2 juta tentara aktif dan angkatan laut yang terdiri dari 370 kapal, termasuk kapal perusak Tipe 055, kapal seberat 12.000 ton yang dipersenjatai dengan 112 sel peluncur vertikal untuk rudal.

    Sebaliknya, militer Rusia, meskipun tangguh di Eropa, telah digempur oleh Ukraina, kehilangan lebih dari 600.000 korban sejak 2022, menurut perkiraan AS.

    Pentagon mungkin melihat ini sebagai momen untuk mengalihkan sumber daya—mungkin mengalihkan kapal induk seperti USS Gerald R. Ford, dengan 4.500 pelaut dan pesawat tempur F-35C, ke Laut Cina Selatan.

    Langkah tersebut akan sejalan dengan retorika bipartisan selama bertahun-tahun yang memprioritaskan Asia daripada Eropa, sebuah sikap yang digaungkan oleh pidato Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada bulan Februari 2025 di Brussels, di mana ia menyatakan bahwa “realitas strategis yang nyata” menuntut fokus untuk melawan Tiongkok.

    “Namun, dampak berantainya bisa melampaui Moskow dan Beijing. Jejak AS yang lebih kecil di Eropa Timur mungkin memberi isyarat kepada sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan bahwa komitmen Amerika dapat dinegosiasikan, terutama di bawah pemerintahan yang skeptis terhadap keterlibatan di luar negeri,” tulis BM mengulas efek perubahan sikap dan fokus AS ini.

    Hal itu juga dapat memberanikan aktor yang lebih kecil—Iran, misalnya, yang telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak Shahed—atau mempersulit peran Turki di NATO, mengingat posisinya yang berada di antara Timur dan Barat.

    Pentagon bersikeras akan berkonsultasi dengan sekutu, tetapi para pemimpin Eropa sudah mulai kewalahan.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara kepada Financial Times pada bulan Februari 2025, menyebut kembalinya pemerintahan Trump sebagai “kejutan listrik” bagi Eropa, dan mendesak UE untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

    Pesawat siluman F-35 (OFER ZIDON/FLASH90)

    Eropa Kehilangan Senjata-Senjata Ampuh

    Perangkat keras militer apa yang mungkin akan tetap ada atau disingkirkan seiring wacana AS menarik mundur pasukan dari Eropa? 

    F-35A Lightning II, pesawat tempur siluman dengan jangkauan 1.200 mil dan fusi sensor yang menghubungkannya dengan aset darat dan udara, telah menerbangkan misi pencegahan di atas Polandia sejak 2022.

    Dengan biaya $80 juta per unit, ini adalah aset yang sangat berharga—Su-57 Felon Rusia, pesaing terdekatnya, tertinggal dalam hal kemampuan siluman dan produksi, dengan jumlah yang beroperasi kurang dari 20 unit pada tahun 2025.

    Pengurangan rotasi F-35 dapat menyebabkan hilangnya keunggulan udara, meskipun AS mungkin mengimbanginya dengan pesawat pengebom B-21 Raider, platform siluman generasi berikutnya yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027.

    Tank Bradley buatan AS yang dikirim ke Ukraina. /Foto: Militer AS (Via BI)

    Di darat, M2 Bradley, kendaraan tempur infanteri seberat 34 ton dengan senapan rantai 25 mm dan rudal TOW, telah berlatih bersama unit Polandia dan Rumania. Penarikannya akan melemahkan kekuatan lapis baja NATO, terutama terhadap tank T-90 Rusia, yang memiliki lapis baja reaktif dan senapan 125 mm.

    “Ke depannya, langkah Pentagon selanjutnya akan mengungkap kalkulasinya. Dalam 30 hingga 60 hari, kita mungkin akan melihat rotasi pasukan disesuaikan atau kontrak baru ditandatangani—mungkin untuk rudal hipersonik Raytheon, yang melaju dengan kecepatan Mach 5 dan dapat mencapai Moskow dari Polandia dalam hitungan menit,” kata ulasan BM.

    Respons NATO juga akan sama meyakinkannya.

    “Akankah Jerman, dengan Bundeswehr yang beranggotakan 183.000 orang, akhirnya memenuhi janjinya untuk membentuk dua divisi bagi aliansi tersebut? Akankah kenaikan anggaran pertahanan Uni Eropa sebesar €250 miliar, yang diusulkan pada Februari 2025 menurut Bruegel, terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul saat AS mempertimbangkan perannya di kawasan yang telah mengandalkan kekuatannya selama delapan dekade,” ulas BM.

    “Pada akhirnya, potensi penarikan pasukan AS ini mencerminkan sebuah negara di persimpangan jalan. Ini bukan hanya tentang 10.000 tentara atau beberapa tank—ini tentang visi Amerika tentang posisi globalnya di era ancaman yang saling bersaing,” lanjut ulasan tersebut.

    Jika benar AS mengeksekusi penarikan pasukannya ini, penurunan logistik, perubahan teknologi, dan pembagian beban dengan sekutu, adalah faktor-faktor yang mengarah pada kalibrasi ulang kekuatan NATO, bukan kemunduran, meski negara-negara Eropa tidak dapat dipungkiri merasa was-was atas wacana AS ini. 

    “Kegelisahan di Warsawa, Bukares, dan Tallinn terasa nyata, sebuah pengingat bahwa pencegahan lebih banyak berkaitan dengan kehadiran daripada kemampuan.”

    “Untuk saat ini, pertimbangan Pentagon menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban: Dapatkah teknologi benar-benar menggantikan pasukan di darat? Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan tersebut? Dan berapa harga yang mungkin harus dibayar jika keseimbangan berubah terlalu jauh dan terlalu cepat? Sejarah menunjukkan bahwa jawaban tersebut akan membentuk lebih dari sekadar nasib Eropa Timur,” tutup ulasan BM.

     

    (oln/bm/*)

     

  • Vokal Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang IPU, BKSAP DPR Bikin Delegasi Israel Walk Out

    Vokal Suarakan Kemerdekaan Palestina di Sidang IPU, BKSAP DPR Bikin Delegasi Israel Walk Out

    JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera menyampaikan delegasi parlemen Indonesia vokal menyuarakan kemerdekaan Palestina di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Tashkent, Uzbekistan.

    Bahkan sampai membuat delegasi Israel meninggalkan sidang umum atau walk out. 

    Mardani mengungkapkan, dalam sesi Committee Peace and Security IPU ke-150, DPR berhasil mendorong resolusi dua negara (two state solution) untuk Palestina. Pembahasan yang intens terkait two state solution itu membuat delegasi Israel walk out setelah kalah dalam debat dan pembahasan resolusi IPU.

    “Alhamdulliah ini luar biasa membuat delegasi Israel walk out, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina,” ujar Mardani dalam keterangannya, Rabu, 9 April. 

    Menurut Mardani, momen tersebut adalah sejarah yang penting. Sebab kata dia, biasanya negara-negara barat berada di pihak Israel.

    “Dan ini pertama kali, karena biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan. Sekarang isunya semua ingin perdamaian dan ingin Palestina merdeka,” katanya. 

    Pada setiap forum global, lanjut Mardani, DPR memastikan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus disuarakan. Apalagi, kata dia, Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga sudah menjadi kewajiban moral dan konstitusional bagi Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

    “Kita bersyukur Indonesia salah satu yang paling vokal dan paling utama mengangkat kemerdekaan Palestina. Karena kita punya hutang konstitusi kepada Palestina. Negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina,” katanya.

    Mardani menuturkan, perjuangan panjang dalam forum tersebut akhirnya berbuah hasil. Resolusi two-state solution untuk Palestina berhasil dibawa ke panggung utama Sidang IPU ke-150. Hal ini, menurutnya, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk hidup damai dan merdeka di tanah airnya sendiri.

    “Sekarang Palestina sedang berjuang untuk merdeka. saatnya kita dukung penuh kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah dengan segala perjuangan, item yang tidak mudah, resolusi untuk two-state solution for Palestine. Insyaallah akan segera berhasil membuat Israel dan negara-negara pendukungnya kalah,” tutur Mardani.

    Mardani mengatakan delegasi BKSAP DPR juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa parlemen negara sahabat di sela sidang IPU. BKSAP bertemu dengan Parlemen Uni Eropa, Parlemen Turki dan Parlemen India.

    Khusus dengan parlemen Uni Eropa, kata Mardani, BKSAP DPR RI mendorong tiga agenda penting. Terutama, terkait percepatan penandatanganan perjanjian dagang EU–Indonesia CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    “Agar produk-produk Indonesia dapat masuk pasar Eropa tanpa hambatan tarif dan non-tarif,” kata dia.

    Mardani juga mengatakan BSKAP memberikan dukungan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, sebagai langkah strategis menuju status negara maju.

    Hal ini berguna untuk penguatan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam kerja sama lintas kawasan.

    “Semua usulan Indonesia diterima dengan baik dan ditindaklanjuti. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki posisi tawar kuat di kancah global,” jelas Mardani.

    Mardani menjelaskan, pembahasan delegasi DPR RI dengan parlemen Turki menyoroti roadmap kemerdekaan Palestina dan bantuan konkret untuk Gaza. Sedangkan dengan parlemen India, usulan peningkatan kerja sama difokuskan pada bidang pendidikan, pembukaan pasar, dan penguatan persahabatan antarlembaga parlemen.

    Mardani pun berharap terciptanya hubungan baik dengan berbagai negara dapat membantu target Indonesia menjadi negara maju di 2045.

    “Kesemuanya menuju satu hal, Indonesia punya sahabat yg setia dan pasar yang besar. Agar target negara maju 2045 bisa dicapai. Plus membuka kesempatan masyarakat untuk keluar dan bebas belajar, berdagang dan berkunjung ke banyak negara,” tutup Mardani.

  • Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara memilih untuk menyerang balik kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negara tersebut di antaranya China, Kanada, dan Uni Eropa.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu.

    Melalui kebijakan itu, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih, melansir Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Mengutip data Bloomberg Economics, sebanyak 15 negara menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS. China menempati posisi pertama dengan total nilai defisit mencapai US$295 miliar pada 2024.

    Posisi selanjutnya ditempati oleh Meksiko yakni sebesar US$172 miliar, diikuti Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar, dan Taiwan US$74 miliar.

    Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar, dan India US$46 miliar.

    Kemudian, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar, dan Indonesia US$18 miliar.

    Kendati begitu, tak semua negara penyumbang defisit terbesar diganjar tarif tinggi oleh Trump. Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo oleh Trump.

    Adapun, tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%, menjadikannya sebagai negara terbesar kelima yang dikenakan tarif jumbo oleh Trump. Posisi pertama ditempati Lesotho yakni 50%, diikuti Kamboja 49%, Laos 48%, dan Madagaskar 47%.

    Sementara itu, China dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, serta Taiwan dan Indonesia 32%.

  • Tarif Trump Picu Guncangan Global: Dunia Siaga, Pasar Bergejolak, Harga Melonjak – Halaman all

    Tarif Trump Picu Guncangan Global: Dunia Siaga, Pasar Bergejolak, Harga Melonjak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan tarif “timbal balik” Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi berlaku pada Rabu (9/4/2025) (waktu AS) pukul 12.01 dini hari, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

    Langkah ini memperburuk perang dagang global yang telah memicu kepanikan di pasar saham dan keresahan di kalangan pelaku usaha.

    Trump telah lama menjanjikan tarif bagi negara mitra dagang, termasuk saat kampanye pemilu lalu.

    Sebelumnya, bea masuk terhadap baja dan aluminium sudah diberlakukan.

    Namun pada 2 April, Trump secara mengejutkan mengumumkan tarif baru terhadap puluhan negara, yang langsung menjatuhkan indeks pasar saham dunia.

    Investor mulai mencemaskan akhir dari era perdagangan bebas dan globalisasi.

    Bill Ackman, CEO Pershing Square Capital Management, mendesak pemerintah untuk menghentikan tarif dan memberi waktu untuk negosiasi baru.

    Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump tak akan menunda pemberlakuan tarif, meski lebih dari 70 negara telah meminta negosiasi.

    “Tarif akan berlaku sesuai rencana,” kata Gary Hufbauer dari Peterson Institute of International Economics.

    Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini akan menyakitkan bagi konsumen dan meningkatkan ketidakpastian bisnis.

    Rachel Ziemba dari Center for New American Security menyebutkan bahwa Trump kemungkinan akan menggandakan tarif terhadap China dan mempertahankan tekanan terhadap negara lain.

    Menurutnya, tujuan Trump untuk menghapus defisit perdagangan justru membuat kesepakatan lebih sulit tercapai.

    Kenaikan harga barang diyakini tak terhindarkan bagi konsumen di AS.

    Yang menjadi sorotan utama kini adalah reaksi China.

    Trump sebelumnya mengancam tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap barang-barang China.

    Jika semua diberlakukan, total bea impor terhadap produk China bisa mencapai 104 persen.

    “Tarif 100 persen akan menghentikan seluruh ekspor China ke AS,” kata Vina Nadjibulla dari Asia Pacific Foundation of Canada.

    Hal ini akan mendorong China mengalihkan perdagangan ke Eropa dan Asia Tenggara, memicu efek domino ke ekonomi global.

    Uni Eropa dan Kanada telah mengumumkan langkah balasan.

    Sementara Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam memilih negosiasi.

    Pasar kini menanti apakah tarif Trump hanya taktik sementara atau pertanda perubahan besar dalam sistem perdagangan dunia.

    Ziemba menyarankan investor untuk berhati-hati.

    “Jangan meminjam untuk berinvestasi. Jangan investasikan dana yang akan segera dibutuhkan,” ujarnya.

    “Perang tarif telah dimulai, dan ekonomi global akan menghadapi tantangan besar,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)