Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • VIDEO: Uni Eropa Menjatuhkan Denda Sebesar 700 Juta Euro kepada Apple dan Meta

    VIDEO: Uni Eropa Menjatuhkan Denda Sebesar 700 Juta Euro kepada Apple dan Meta

    VIDEO: Uni Eropa Menjatuhkan Denda Sebesar 700 Juta Euro kepada Apple dan Meta

  • Apple & Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya

    Apple & Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa melakukan penertiban dominasi raksasa teknologi lewat aturan Digital Markets Act (DMA). Sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital.

    Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024. Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan teknologi besar yang disebut “gatekeepers” agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar digital.

    Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai gatekeeper jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, omzet tahunan mereka di Eropa minimal 7,5 miliar euro selama tiga tahun terakhir, atau kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro.

    Kedua, memiliki platform inti, seperti mesin pencari, jejaring sosial, layanan perpesanan, atau toko aplikasi dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan aktif dan 10.000 pengguna bisnis tahunan di Uni Eropa.

    Selain itu, perusahaan menempati posisi dominan dan stabil di pasar selama tiga tahun berturut-turut.

    DMA menetapkan sejumlah larangan dan kewajiban bagi gatekeeper, di antaranya, tidak boleh memprioritaskan produk mereka sendiri di platform (self-preferencing). Perusahaan juga wajib mengizinkan interoperabilitas dengan layanan pesaing.

    Selain itu, tidak boleh memaksa pengguna untuk menggunakan layanan tertentu, seperti sistem pembayaran milik sendiri. Dan Harus memungkinkan pengguna untuk menghapus aplikasi bawaan.

    Gatekeeper yang melanggar DMA dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global tahunan, dan hingga 20% untuk pelanggaran berulang. Dalam kasus yang berat, Uni Eropa bahkan dapat memaksa perusahaan untuk membubarkan bagian bisnis tertentu.

    Pada September 2023, Komisi Eropa untuk pertama kalinya menetapkan enam gatekeeper, termasuk di antaranya Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, di bawah DMA.

    Apple, TikTok dan Meta Kena Semprit

    Pada September 2024 lalu, Apple mendapat peringatan keras dari regulator antimonopoli Uni Eropa. Peringatan tersebut meminta Apple untuk membuka akses perangkat lunak miliknya ke para pesaing, atau ancaman denda menanti.

    Regulator yang berbasis di Brussels itu akan menentukan bagaimana Apple menyediakan interoperabilitas yang efektif dengan fungsionalitas seperti notifikasi, pemasangan perangkat, dan konektivitas.

    Proses kedua menyangkut bagaimana Apple menangani permintaan interoperabilitas yang diajukan oleh pengembang dan pihak ketiga untuk iOS dan iPadOS. Perusahaan diminta untuk memastikan proses yang transparan, tepat waktu, dan adil.

    Namun, enam bulan kemudian Apple gagal mematuhi permintaan Komisi tersebut.

    Apple didenda oleh Komisi Eropa sebesar 500 juta euro (Rp 9,6 triliun). Para pejabat mengatakan bahwa Apple gagal mematuhi kewajiban “anti-pengaturan” di bawah DMA.

    Apple diharuskan untuk mengizinkan pengembang secara bebas menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store.

    Raksasa teknologi ini diperintahkan oleh Uni Eropa untuk menghapus pembatasan teknis dan komersial pada pengemudian dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak patuh di masa depan.

    Apple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding atas denda Uni Eropa sambil melanjutkan diskusi dengan Komisi.

    “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tidak adil menargetkan Apple dalam serangkaian keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami untuk memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple dikutip dari CNBC Internasional.

    Sementara itu, Meta didenda 200 juta euro (Rp 3,8 triliun). Komisi Uni Eropa menemukan bahwa Meta secara ilegal mengharuskan pengguna untuk menyetujui pembagian data mereka dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan.

    Hal ini sebagai tanggapan atas pengenalan Meta atas tingkat langganan berbayar untuk Facebook dan Instagram pada November 2023.

    Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, mengatakan bahwa Komisi tersebut berusaha untuk melumpuhkan bisnis asal Amerika. Sementara mengizinkan perusahaan-perusahaan China dan Eropa lain untuk beroperasi dengan standar yang berbeda.

    “Ini bukan hanya tentang denda. Komisi yang memaksa kami untuk mengubah model bisnis kami secara efektif membebankan tarif miliaran dolar kepada Meta sambil mengharuskan kami untuk menawarkan layanan yang lebih rendah,” kata Kaplan.

    “Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tidak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” imbuhnya.

    Di satu sisi, ByteDance, pemilik TikTok, kalah dalam gugatan di pengadilan Uni Eropa pada Juli 2024. Gugatan itu terkait digolongkannya TikTok sebagai gatekeeper dalam aturan terkait pasar digital di wilayah tersebut.

    Dari UU Pasar Digital Uni Eropa, gatekeeper adalah platform yang punya posisi sangat dominan. Menurut para hakim, Bytedance telah memenuhi ambang batas terkait aturan tersebut. Mulai dari nilai pasar global, jumlah pengguna TikTok di Eropa, dan ambang batas periode penguasaan pasar.

    Bytedance menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut. Namun tetap berjanji akan mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan dari aturan tersebut.

    “Sekarang kami akan melakukan evaluasi langkah selanjutnya, kami mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan aturan sebelum tenggat Maret,” jelas perusahaan.

    Bytedance mengatakan hasil pengadilan bisa melemahkan tujuan UU Pasar Digital. Yakni akan melindungi lebih dulu perusahaan dominan dari pesaing baru seperti TikTok yang tidak punya posisi kuat, dikutip dari Reuters.

    Raksasa teknologi itu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tertinggi di Eropa.

    (pgr/pgr)

  • China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    China Tak Bergeming! Tolak Negosiasi dan Desak AS Hapus Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuntut Amerika Serikat (AS) untuk mencabut semua tarif sepihak dan mengatakan tidak ada pembicaraan atau perundingan untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

    Melansir Bloomberg, Kamis (24/4/2025), juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong menepis spekulasi bahwa telah ada kemajuan komunikasi bilateral antara kedua negara.

    “AS harus menanggapi suara-suara rasional di komunitas internasional dan di dalam perbatasannya sendiri dan secara menyeluruh menghapus semua tarif sepihak yang dikenakan pada China, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah,” kata He Yadong.

    Dia juga mengatakan setiap laporan tentang perkembangan dalam pembicaraan tidak berdasar, dan mendesak AS untuk menunjukkan ketulusan jika ingin membuat kesepakatan.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komentar Presiden Donald Trump minggu ini yang mengisyaratkan bahwa dia dapat menurunkan tarif pada China yang saat ini mencapai 145% untuk sebagian besar barang tidak akan cukup untuk meredakan ketegangan. 

    Pemimpin AS tersebut sebelumnya mengatakan bahwa semuanya aktif ketika ditanya apakah dia terlibat dengan China dan bahwa Beijing “akan baik-baik saja” setelah pembicaraan selesai.

    China telah menanggapi langkah tarif Trump yang tidak menentu dengan hati-hati. Pada satu titik, Beijing menyebut tingkat pungutan yang tinggi tidak berarti. 

    Otoritas China juga telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan dengan AS yang dapat merugikan kepentingannya, sebuah contoh bagaimana ketegangan perdagangan dapat merusak kepercayaan antarnegara.

    Pernyataan Kementerian Perdagangan itu muncul beberapa jam setelah Pan Gongsheng, gubernur People’s Bank of China (PBOC), memperingatkan tentang ancaman ketegangan yang sedang berlangsung terhadap kepercayaan pada sistem ekonomi global.

    “Semua pihak harus memperkuat kerja sama dan berupaya mencegah ekonomi global tergelincir ke jalur ‘gesekan tinggi, kepercayaan rendah,” kata Pan pada pertemuan G20 di Washington, menurut unggahan media sosial oleh stasiun penyiaran pemerintah China Central Television (CCTV).

    Pan adalah salah satu anggota utama delegasi China yang menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia minggu ini di ibu kota AS, tempat diskusi yang melibatkan AS, Uni Eropa dan anggota G20 lainnya juga berlangsung.

    Peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pertama bagi pejabat ekonomi China untuk bertemu dengan tim Trump secara langsung sejak dia menaikkan tarif impor China secara drastis awal bulan ini, sebelum adanya negosiasi formal untuk meredakan ketegangan perdagangan.

    Namun, tidak ada pihak yang mengumumkan adanya pertemuan bilateral meskipun Trump telah melunakkan nadanya terhadap tarif yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan China akan tetap terbuka terhadap dunia luar dan dengan tegas mendukung perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral, kata Pan, menurut laporan tersebut.

  • Apple dan Instagram Ngamuk Mengaku Diperas, Minta Tolong Donald Trump

    Apple dan Instagram Ngamuk Mengaku Diperas, Minta Tolong Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi Amerika Serikat teriak minta perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai dikenai denda bernilai total US$ 800 juta (Rp 13,5 triliun) oleh Uni Eropa.

    Respons paling keras disuarakan oleh perwakilan Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Chief Global Affairs Meta, Joel Kaplan, menyatakan denda dan paksaan ke Meta untuk mengubah model bisnis iklannya sama saja seperti tarif impor.

    “Ini dikenai tarif miliaran dolar dan secara bersamaan memaksa kami menawarkan layanan yang lebih buruk,” kata Kaplan seperti dikutip Reuters.

    Kay Hezemi-Jebelli, perwakilan lobi perusahaan teknologi bernama Chamber of Progress, menyatakan denda dari Uni Eropa adalah eskalasi perang dagang.

    Dia mengatakan denda tersebut seharusnya membuat pemerintah AS lebih fokus terhadap regulasi di Uni Eropa, khususnya Digital Markets Act (DMA). DMA adalah regulasi di Uni Eropa yang bertujuan membuat pasar ekonomi digital lebih adil dan kompetitif.

    Suara dari perwakilan perusahaan teknologi disambut oleh pemerintahan Trump. Dalam pernyataan ke Politico, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS (NSC), Brian Hughes mengatakan denda terhadap Apple dan Meta adalah pemerasan ekonomi yang tidak akan ditoleransi oleh AS. 

    “Regulasi di luar negeri yang menargetkan perusahaan AS, menghambat inovasi, dan memungkinkan sensor akan dinilai sebagai hambatan perdagangan dan ancaman terhadap masyarakat sipil yang bebas,” kata Hughes.

    Juru bicara Meta mengisyaratkan keinginan Meta agar Trump memasukkan DMA dalam negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa. Ia merujuk kepada laporan Perwakilan Dagang AS yang menyatakan DMA adalah bentuk hambatan perdagangan non-tarif.

    Juru bicara Apple menolak menjawab pertanyaan soal posisi Apple terkait pembahasan DMA dalam negosiasi perdagangan AS-UE. Ia menyatakan denda 500 juta euro atas Apple dan pemaksaan perubahan aturan bakal berdampak buruk kepada privasi dan keamanan pengguna serta memaksa Apple untuk menyerahkan teknologi mereka secara gratis.

    (dem/dem)

  • Didenda Eropa Rp 13,4 Triliun, Apple dan Meta Murka

    Didenda Eropa Rp 13,4 Triliun, Apple dan Meta Murka

    Brussels –

    Uni Eropa mendenda Apple dan Meta masing-masing ratusan juta euro karena melanggar undang-undang persaingan digital di Eropa. Pihak Apple dan Meta tak terima, bahkan murka.

    Komisi Eropa mengatakan akan mendenda Apple sebesar 500 juta euro atau sekitar Rp 9,6 triliun dan Meta sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp 3,8 triliun karena dinilai melanggar Undang-Undang Digital Markets Act (DMA). Berarti, total denda mereka adalah sekitar Rp 13,4 triliun.

    Otoritas Eropa mengatakan Apple gagal mematuhi aturan DMA. Berdasar UU teknologi Eropa, Apple diharuskan mengizinkan developer untuk bebas memberi tahu pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store, tapi tak melakukannya. Raksasa teknologi itu diperintahkan menghapus pembatasan teknis dan komersial terkait ketentuan itu.

    Apple pun berencana mengajukan banding dan protes keras. “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tak adil menarget Apple dalam serial keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple.

    “Kami menghabiskan ratusan ribu jam rekayasa dan membuat lusinan perubahan untuk mematuhi UU ini, yang tidak satu pun diminta oleh pengguna kami. Walau telah mengadakan banyak pertemuan, Komisi terus mengubah tujuan di setiap saat,” tambah produsen iPhone itu, dikutip detikINET dari CNBC.

    Untuk Meta, Komisi UE menilai mereka secara ilegal mengharuskan pengguna menyetujui pembagian data dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan. Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, menuding Komisi Eropa berusaha menghambat bisnis Amerika yang sukses dan membiarkan perusahaan China dan Eropa beroperasi dengan standar berbeda.

    “Ini bukan sekadar denda. Komisi yang memaksa kami mengubah model bisnis berarti mengenakan tarif miliaran dolar pada Meta sambil mengharuskan kami menawarkan layanan yang lebih rendah. Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” kata Kaplan.

    Keputusan Eropa ini berisiko memicu pembalasan Presiden AS Donald Trump. Trump memang mengungkap ketidaksenangan terhadap penegakan peraturan Eropa terhadap raksasa digital Amerika.

    Awal bulan ini, pemerintahan Trump memberlakukan tarif resiprokal 20% pada barang-barang Uni Eropa yang masuk AS. Dia kemudian menurunkannya menjadi 10% di jangka waktu terbatas untuk negosiasi.

    Tarif timbal balik untuk Eropa datang setelah Trump sebelumnya menyatakan ingin memerangi pemerasan terhadap perusahaan teknologi Amerika melalui pajak layanan digital, denda, praktik, dan kebijakan.

    (fyk/fyk)

  • Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

    Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengajukan “tawaran final” kepada Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

    Dilansir Axios, Rabu (23/4/2025), dokumen satu halaman yang disusun setelah pertemuan selama empat jam antara utusan Trump, Steve Witkoff, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan ini, telah disampaikan kepada pejabat Ukraina di Paris pekan lalu.

    Dalam proposal tersebut, AS dikabarkan bersedia memberikan pengakuan “de jure” atas Krimea sebagai bagian dari Rusia dan secara tidak resmi mengakui kontrol Moskow atas Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia.

    Selain itu, rencana tersebut mencakup pencabutan sanksi pasca-2014 terhadap Moskow dan peningkatan kerja sama ekonomi bilateral. Washington juga akan secara resmi menentang upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

    Sebagai imbalannya, Ukraina akan menerima “jaminan keamanan yang kuat” dari koalisi negara-negara Uni Eropa dan negara lain yang sejalan. Proposal ini tidak memerinci bagaimana operasi “penjaga perdamaian” akan berfungsi.

    Adapun Rusia telah menolak pengerahan pasukan NATO atau pasukan dari anggota blok tersebut di Ukraina dengan alasan apapun.

    Kerangka kerja ini juga menjanjikan akses tanpa hambatan bagi Kyiv ke Sungai Dnepr dan kemungkinan kompensasi untuk upaya rekonstruksi, meskipun tidak disebutkan dari mana pendanaan tersebut akan berasal. Rencana tersebut juga menyebutkan kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina yang diharapkan Trump akan ditandatangani pada hari Kamis.

    Komponen lain dari proposal ini, menurut Axios, melibatkan penetapan area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye sebagai wilayah netral di bawah administrasi AS.

    Reaksi Ukraina dan Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menolak untuk menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia dan terus mendesak AS serta sekutu lainnya untuk memberikan dukungan militer yang berkelanjutan.

    Di sisi lain, Moskow telah menyatakan bahwa status Krimea-yang bergabung dengan Rusia pada 2014 setelah referendum yang diadakan setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv-dan empat wilayah Ukraina lainnya yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada 2022, tidak dapat dinegosiasikan.

    Pejabat Rusia bersikeras bahwa setiap perjanjian damai harus menangani “akar penyebab” konflik. Putin juga mengatakan bahwa gencatan senjata yang layak akan membutuhkan negara-negara Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Putin telah menyatakan dukungannya secara prinsip terhadap proposal gencatan senjata 30 hari yang diajukan oleh AS, namun menekankan bahwa rincian lebih lanjut perlu dibahas dan bahwa setiap gencatan senjata harus membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng.

    “Kami setuju dengan proposal untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata harus mengarah pada perdamaian yang langgeng dan menghilangkan akar penyebab krisis,” kata Putin.

    Washington dilaporkan mengharapkan Kyiv untuk merespons proposal tersebut selama pertemuan multinasional di London pada Rabu.

    Baik Witkoff maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan melewatkan acara tersebut, dengan Jenderal Keith Kellogg, utusan Trump lainnya yang fokus pada Ukraina, memimpin delegasi AS. Witkoff diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk pertemuan lanjutan dengan Putin.

    Rubio memperingatkan pekan lalu bahwa AS dapat meninggalkan inisiatif perdamaian dan “beralih” ke isu lain jika negosiasi gagal. Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ada “peluang bagus untuk menyelesaikan masalah” minggu ini.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa komentar dari Barat terhadap proposal perdamaian Putin sebagian besar “tidak konstruktif.”

    “Sejumlah besar (komentar). Reaksi resmi, pernyataan resmi. Bersifat tidak konstruktif,” tegasnya.

    Peskov juga menekankan bahwa tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat. “Tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat kolektif,” katanya.

    (luc/luc)

  • Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri – Halaman all

    Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri – Halaman all

    Pendiri World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua dewan forum tersebut pada hari Senin (21/4).

    “Menyusul pengumuman yang baru saja saya berikan dan di usia yang memasuki 88 tahun ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Pimpinan dan anggota Dewan Pengawas, keputusan ini berlaku segera,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh WEF.

    Ekonom kelahiran Jerman ini tidak memberikan alasan mengapa ia meninggalkan WEF yang berbasis di Jenewa. Organisasi ini rutin menyelenggarakan pertemuan tahunan bagi kaum elit politik dan ekonomi internasional di resor ski mewah di Davos, Swiss.

    Wakil Ketua WEF, Peter Brabeck-Letmathe, akan menjabat sebagai ketua sementara. Pencarian ketua baru WEF telah dimulai setelah pengunduran diri Schwab resmi diterima dalam rapat luar biasa organisasi tersebut.

    KTT Davos dirancang untuk menghadapi globalisasi

    Schwab mendirikan WEF pada tahun 1971 dengan tujuan menciptakan forum diskusi para pembuat kebijakan serta para eksekutif perusahaan terkemuka dunia untuk membahas dan menghadapi masalah-masalah global. Konferensi pertama diadakan di Davos pada tahun yang sama dan dihadiri ratusan orang dari kalangan pebisnis, akademisi, dan politisi.

    Organisasi ini sempat menghadapi guncangan krisis global di tahun 2007-2009, menghadapi ketegangan politik pasca invasi Rusia-Ukraina di tahun 2022, dan berada dalam pusaran perang dagang AS.

    Mengutip Reuters, Schwab telah mengantisipasi ancaman globalisasi jauh sebelum Trump memenangkan kontestasi presiden AS, sebelum Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

    “Efek dari globalisasi terutama di negara demokrasi dan industri mengganggu aktivitas ekonomi dan stabilitas sosial banyak negara,” tulis Schwab dan Claude Smadja dalam artikel opini di tahun 1996, “Negara demokrasi kerap merasa tidak berdaya dan cemas, ini bisa menjelaskan bangkitnya politisi populis baru.”

    Namun, selama beberapa dekade, WEF dan Konferensi Tingkat Tinggi tahunannya menuai kritik, baik dari kaum politisi sayap kiri maupun kanan, karena forum ini dianggap terlalu elit, tidak menggapai masyarakat umum.

    Schwab pun turut menjadi sasaran berbagai teori konspirasi, dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kontroversi yang menyasar Schwab bersumber dari kutipan dalam video WEF tahun 2016 “You will own nothing. And you will be happy.” (Anda tidak akan memiliki apa-apa. Dan Anda akan bahagia).

    Video tersebut berspekulasi tentang bagaimana tatanan dunia dapat berubah pada tahun 2030. Schwab tidak pernah mengatakan atau menulis kata-kata yang ditampilkan pada video tersebut. Video tersebut yang sebenarnya didasarkan pada esai politisi Denmark, Ida Aukens, tentang kemungkinan masa depan yang “lebih baik dan lebih buruk”. Namun, banyak yang menafsirkan video tersebut sebagai bukti bahwa WEF bekerja untuk menciptakan masa depan yang menakutkan, tanpa adanya kepemilikan pribadi.

    Artikel ini pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh : Sorta Lidia Caroline

    Editor: Hendra Pasuhuk

  • Apple & Meta Kena Denda Eropa Triliunan, Ternyata Ini Kronologinya

    Melanggar Aturan Eropa! Apple-Instagram Kena Denda Triliunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa mendenda Apple dan Meta ratusan juta euro karena melanggar Undang-undang Persaingan Usaha Digital di wilayah tersebut.

    Komisi Eropa, yang merupakan badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan bahwa mereka mendenda Apple 500 juta euro (Rp 9,6 triliun) dan Meta 200 juta euro (Rp 3,8 triliun) karena melanggar Digital Markets Act (DMA).

    Para pejabat mengatakan bahwa Apple gagal mematuhi kewajiban “anti-pengaturan” di bawah DMA. Di bawah Undang-undang Teknologi Eropa, Apple diharuskan untuk mengizinkan pengembang untuk secara bebas menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store.

    Raksasa teknologi ini diperintahkan oleh Uni Eropa untuk menghapus pembatasan teknis dan komersial pada pengemudian dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak patuh di masa depan.

    Apple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding atas denda Uni Eropa sambil melanjutkan diskusi dengan Komisi.

    “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tidak adil menargetkan Apple dalam serangkaian keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami untuk memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (23/4/20250.

    Untuk Meta, Komisi Uni Eropa menemukan bahwa grup media sosial yang menaungi Instagram CS ini secara ilegal mengharuskan pengguna untuk menyetujui pembagian data mereka dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan.

    Hal ini sebagai tanggapan atas pengenalan Meta atas tingkat langganan berbayar untuk Facebook dan Instagram pada November 2023.

    Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, mengatakan bahwa Komisi tersebut berusaha untuk melumpuhkan bisnis asal Amerika. Sementara mengizinkan perusahaan-perusahaan China dan Eropa lain untuk beroperasi dengan standar yang berbeda.

    “Ini bukan hanya tentang denda. Komisi yang memaksa kami untuk mengubah model bisnis kami secara efektif membebankan tarif miliaran dolar kepada Meta sambil mengharuskan kami untuk menawarkan layanan yang lebih rendah,” kata Kaplan.

    “Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tidak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” imbuhnya.

    Komisi sendiri mengatakan bahwa denda untuk Meta telah mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil raksasa teknologi ini untuk mematuhi peraturannya melalui versi baru dari layanan iklan personalisasi gratis yang menggunakan lebih sedikit data pribadi untuk menampilkan iklan.

    “Komisi saat ini sedang menilai opsi baru ini dan melanjutkan dialognya dengan Meta, meminta perusahaan untuk memberikan bukti dampak dari model iklan baru ini dalam praktiknya,” kata regulator.

    (pgr/pgr)

  • Aprisindo butuh dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke Uni Eropa

    Aprisindo butuh dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke Uni Eropa

    Rabu, 23 April 2025 12:27 WIB

    Perajin menyelesaikan pembuatan sepatu di Sentra Produksi Sepatu Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa guna mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

    Perajin menyelesaikan pembuatan sepatu di Sentra Produksi Sepatu Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa guna mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

  • Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri

    Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta –

    Pendiri World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua dewan forum tersebut pada hari Senin (21/4).

    “Menyusul pengumuman yang baru saja saya berikan dan di usia yang memasuki 88 tahun ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Pimpinan dan anggota Dewan Pengawas, keputusan ini berlaku segera,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh WEF.

    Ekonom kelahiran Jerman ini tidak memberikan alasan mengapa ia meninggalkan WEF yang berbasis di Jenewa. Organisasi ini rutin menyelenggarakan pertemuan tahunan bagi kaum elit politik dan ekonomi internasional di resor ski mewah di Davos, Swiss.

    Wakil Ketua WEF, Peter Brabeck-Letmathe, akan menjabat sebagai ketua sementara. Pencarian ketua baru WEF telah dimulai setelah pengunduran diri Schwab resmi diterima dalam rapat luar biasa organisasi tersebut.

    KTT Davos dirancang untuk menghadapi globalisasi

    Schwab mendirikan WEF pada tahun 1971 dengan tujuan menciptakan forum diskusi para pembuat kebijakan serta para eksekutif perusahaan terkemuka dunia untuk membahas dan menghadapi masalah-masalah global. Konferensi pertama diadakan di Davos pada tahun yang sama dan dihadiri ratusan orang dari kalangan pebisnis, akademisi, dan politisi.

    Organisasi ini sempat menghadapi guncangan krisis global di tahun 2007-2009, menghadapi ketegangan politik pasca invasi Rusia-Ukraina di tahun 2022, dan berada dalam pusaran perang dagang AS.

    Mengutip Reuters, Schwab telah mengantisipasi ancaman globalisasi jauh sebelum Trump memenangkan kontestasi presiden AS, sebelum Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

    Namun, selama beberapa dekade, WEF dan Konferensi Tingkat Tinggi tahunannya menuai kritik, baik dari kaum politisi sayap kiri maupun kanan, karena forum ini dianggap terlalu elit, tidak menggapai masyarakat umum.

    Schwab pun turut menjadi sasaran berbagai teori konspirasi, dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kontroversi yang menyasar Schwab bersumber dari kutipan dalam video WEF tahun 2016 “You will own nothing. And you will be happy.” (Anda tidak akan memiliki apa-apa. Dan Anda akan bahagia).

    Video tersebut berspekulasi tentang bagaimana tatanan dunia dapat berubah pada tahun 2030. Schwab tidak pernah mengatakan atau menulis kata-kata yang ditampilkan pada video tersebut. Video tersebut yang sebenarnya didasarkan pada esai politisi Denmark, Ida Aukens, tentang kemungkinan masa depan yang “lebih baik dan lebih buruk”. Namun, banyak yang menafsirkan video tersebut sebagai bukti bahwa WEF bekerja untuk menciptakan masa depan yang menakutkan, tanpa adanya kepemilikan pribadi.

    Artikel ini pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh : Sorta Lidia Caroline

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini