Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Google Play Store Catat Penurunan Jumlah Aplikasi hingga 47%, Ada Apa?

    Google Play Store Catat Penurunan Jumlah Aplikasi hingga 47%, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Google Play Store, toko aplikasi milik Google,  mengalami penurunan sekitar 47% dalam jumlah aplikasi yang tersedia di platform sejak tahun 2024.

    Melansir dari Techcrunch, Rabu (30/4/2025) berdasarkan laporan terbaru dari penyedia intelijen aplikasi Appfigures, jumlah aplikasi di Google Play turun dari sekitar 3,4 juta menjadi hanya 1,8 juta atau sekitar 47%.

    Laporan ini menunjukkan bahwa penyusutan tersebut bukan bagian dari tren industri secara umum. Sebagai perbandingan, Apple App Store justru mengalami sedikit peningkatan jumlah aplikasi dalam periode yang sama, dari 1,6 juta menjadi 1,64 juta.

    Penurunan tajam di Google Play diperkirakan merupakan hasil dari kebijakan baru yang mulai diberlakukan pada pertengahan 2024. 

    Google meningkatkan standar kualitas minimum untuk aplikasi, dengan menargetkan aplikasi-aplikasi yang dianggap tidak memiliki fungsi jelas, konten terbatas, atau sekadar salinan dari file statis seperti teks dan PDF. 

    Aplikasi yang hanya menawarkan satu wallpaper atau tidak memiliki fitur khas aplikasi pun kini dilarang oleh Google Play.

    Selain standar kualitas yang diperketat, Google juga memperluas proses verifikasi pengembang, menerapkan uji coba aplikasi wajib untuk akun baru, dan memperbesar proporsi peninjauan manusia dalam proses evaluasi aplikasi.

    Google mengonfirmasi bahwa kebijakan barunya berkontribusi langsung pada penurunan jumlah aplikasi.

    Google juga mengklaim bahwa mereka telah mencegah 2,36 juta aplikasi melanggar kebijakan untuk dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Lebih dari 158.000 akun pengembang juga telah diblokir karena mencoba menerbitkan aplikasi berbahaya.

    Tak hanya itu, perubahan kebijakan di Uni Eropa juga menjadi salah satu faktor yang memicu penghapusan aplikasi, khususnya aturan baru yang mengharuskan pengembang untuk mencantumkan informasi status pedagang seperti nama dan alamat. 

    Aplikasi yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan akan otomatis dihapus dari Google Play Store di wilayah UE.

    Meski jumlah aplikasi menurun, Appfigures mencatat bahwa volume rilis aplikasi baru justru meningkat sebesar 10.400 atau naik 7,1% dibandingkan tahun lalu hingga April 2025.

  • Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai 100 hari pertamanya kembali menjabat dengan rapat umum di Macomb County, Michigan, pada Selasa (29/4/2025) waktu setempat.

    Dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan, Trump telah menandatangani lebih banyak perintah eksekutif daripada presiden lainnya, membuat pasar bergejolak karena tarif, dan sebagian besar berpegang pada kebijakan America First, kecuali jika menyangkut Israel.

    Berikut adalah beberapa keputusan besar yang dikeluarkan Trump pada 100 Hari pertamanya dikutip dari Al-Jazeera:

    Ratusan Perintah Eksekutif

    Trump telah menandatangani sedikitnya 142 perintah eksekutif sejauh ini, yang menurut American Presidency Project, lebih banyak daripada presiden AS lainnya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

    Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga federal yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani 26 perintah, yang meliputi pengampunan lebih dari 1.500 orang yang dihukum pada tanggal 6 Januari 2021, tuduhan kerusuhan Capitol; menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia; dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    Mayoritas perintah eksekutif Trump berfokus pada imigrasi dan keamanan perbatasan serta energi dan perdagangan.

    Tarif dan Ekonomi

    Pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian tarif untuk mengurangi defisit perdagangan AS, memperbaiki kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negara tersebut, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS.

    Dimulai pada 1 Februari, Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, termasuk pungutan sebesar 10% pada energi Kanada, dan mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang China.

    Pada minggu-minggu berikutnya, Trump menargetkan baja dan aluminium serta impor mobil dengan tarif sebesar 25%. Pada bulan April, Trump telah mengenakan tarif dasar sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia.

    China menerima tarif tertinggi sebesar 145%. Namun, beberapa pengecualian telah diterapkan pada barang-barang yang terkait dengan teknologi, seperti telepon pintar.

    Kanada dan Meksiko menghadapi tarif sebesar 25% atas barang-barang yang tidak mematuhi perjanjian dagang trilateral USMCA yang mereka miliki dengan AS, yang memengaruhi perdagangan senilai $63,8 miliar, menurut Bloomberg News. Uni Eropa menghadapi tarif yang saat ini ditangguhkan sebesar 20%

    Reaksi Wall Street

    Sejak menjabat, Trump telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar, sebagian besar karena pengumuman tarifnya yang berubah-ubah, yang telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas.

    Sejak pemilihan November, meskipun terjadi lonjakan awal, semua indeks utama telah jatuh. Tercatat, indeks S&P 500 turun sekitar 3,3%, Nasdaq turun sekitar 4,5%, sementara itu indeks Dow Jones telah melemah 5,3%.

    Kemudian, sejak hari pelantikan Trump pasar saham telah jatuh lebih jauh, dengan indeks S&P 500 anjlok sekitar 7,9%, Nasdaq turun sekitar 12,1%, serta Dow Jones melemah 8,9%.

    Sikap terhadap Ukraina, Gaza, dan Yaman

    Sejak menjabat, Trump mengatakan bahwa ia mempertahankan kebijakan America First. Mengenai Ukraina, Trump mengkritik skala pengeluaran AS di bawah mantan Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus menanggung beban yang lebih besar. 

    Pada 3 Maret, Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari sekutu Eropa. Pemerintahan Trump telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Rusia untuk mencoba mengakhiri pertempuran.

    Di Timur Tengah, Trump telah mengajukan usulan untuk mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali, sebuah ide yang dikecam luas karena menyiratkan pembersihan etnis terhadap 2,3 juta warga Palestina. Pada saat yang sama, pemerintahannya terus mengirim bom AS ke Israel, termasuk bom seberat 900 kg (2.000 pon), yang memperkuat dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel.

    Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.392 orang di Gaza dan 105 orang di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, sekitar 3.000 orang telah meninggal karena luka yang diderita dalam serangan Israel atau mati di bawah reruntuhan.

    Di tempat lain di Timur Tengah, AS telah meningkatkan aksi militernya secara signifikan di Yaman dengan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Operasi Rough Rider dimulai pada 15 Maret, yang tujuannya adalah untuk membendung serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

    Dari 15 Maret hingga 18 April, setidaknya 207 serangan AS tercatat di Yaman, yang mengakibatkan sedikitnya 209 kematian, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).

    Pemangkasan dan PHK DOGE

    Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder teknologi Elon Musk dibentuk oleh Trump melalui perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari, di mana ia memberi DOGE mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Menurut angka-angka yang dipublikasikan di situs web DOGE, organisasi tersebut memperkirakan telah memangkas US$160 miliar dari anggaran federal, yang mewakili sekitar 8% dari US$2 triliun yang awalnya dijanjikan Musk untuk dihemat.

    DOGE mengatakan pemangkasan terbesar telah dilakukan pada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (US$47,4 miliar), Badan Pembangunan Internasional (US$45,2 miliar) dan Departemen Luar Negeri (US$2,6 miliar). Namun, angka-angka ini telah dikritik karena tidak memiliki cukup bukti untuk mendukungnya.

    Pengampunan untuk Perusuh

    Sejak kembali menjabat, Trump telah mengampuni lebih dari 1.500 orang, termasuk para pendukungnya yang dihukum terkait dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Pengampunan penting lainnya termasuk Ross Ulbricht, pendiri pasar web gelap Silk Road, yang menjalani hukuman atas perdagangan narkoba dan pencucian uang.

  • Menang Telak, PM Carney Tantang Trump: Kanada Bukan Negara Bagian ke-51! – Halaman all

    Menang Telak, PM Carney Tantang Trump: Kanada Bukan Negara Bagian ke-51! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menyatakan kemenangannya dalam pemilu federal.

    Sebagai PM baru Kanada, Carney menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada ancaman dari Presiden AS, Donald Trump.

    “Kita bukan negara bagian ke-51,” tegas Carney saat menyampaikan pidato kemenangan Selasa pagi, dilansir CNN dan CBC.

    Ia menyebut kampanyenya didorong oleh semangat melawan tekanan tarif tinggi dan provokasi Trump yang terus-menerus terhadap Kanada.

    “Seperti yang telah saya peringatkan selama berbulan-bulan, Amerika menginginkan tanah, sumber daya, air, dan negara kita,” ujar Carney.

    “Namun ini bukan ancaman kosong. Presiden Trump berusaha menghancurkan kita agar bisa memiliki kita. Itu tidak akan pernah terjadi,” lanjutnya.

    Carney adalah mantan gubernur Bank Sentral Inggris dan Kanada.

    Ia mengantarkan Partai Liberal meraih masa jabatan keempat berturut-turut meski hanya membentuk pemerintahan minoritas.

    Menurut proyeksi CBC, partainya meraih 169 kursi, hanya kurang tiga dari mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk memerintah sendiri.

    Kemenangan Carney juga menjadi kekalahan besar bagi oposisi Partai Konservatif.

    Pemimpinnya, Pierre Poilievre, mengakui kekalahan bahkan kehilangan kursinya di Carleton yang telah ia duduki selama lebih dari 20 tahun.

    Sebelum Trump kembali ke Gedung Putih, Partai Poilievre sempat unggul lebih dari 20 poin dalam jajak pendapat.

    Kebijakan tarif Trump dan ancaman terhadap kedaulatan Kanada mengubah pemilu menjadi semacam referendum publik melawan presiden AS.

    Carney mengingatkan bahwa tarif tinggi Trump, termasuk 25 persen pada baja, aluminium, dan sektor otomotif Kanada, mendorong negeri itu ke ambang resesi.

    Ia pun berjanji membangun kembali ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

    “Kami akan bangun rumah baru, pabrik baru, dan sumber energi baru — baik yang bersih maupun konvensional,” ujarnya.

    Dalam pernyataan resmi, kantor PM menyebut bahwa Trump telah menelepon Carney untuk mengucapkan selamat.

    Keduanya sepakat untuk bertemu langsung dalam waktu dekat dan membahas masa depan hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara.

    “Ketika saya duduk bersama Presiden Trump, itu akan atas nama dua negara yang merdeka dan berdaulat,” Carney menegaskan.

    Carney juga mempererat hubungan dengan sekutu lain seperti Uni Eropa, Inggris, dan Australia.

    Langkah luar biasanya adalah memilih Eropa, bukan AS, sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri.

    “Saya memahami cara kerja dunia,” kata Carney kepada podcaster Nate Erskine-Smith.

    “Saya mencoba menerapkan itu demi kepentingan Kanada.”

    Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Baru Jagmeet Singh mengundurkan diri setelah partainya gagal mempertahankan cukup kursi.

    Sebelum lengser, Singh menyampaikan pesan dukungan kepada Carney.

    “Ia punya tugas penting: melindungi Kanada dan kedaulatannya dari ancaman Donald Trump,” ujarnya.

    Para pengamat menilai Carney muncul sebagai pemimpin yang tepat untuk menavigasi badai hubungan dengan AS di bawah Trump.

    “Dalam krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan kekuatan. Dan itulah yang akan kami lakukan,” ujar Carney.

    Dikutip dari CNN dan BBC, Mark Carney adalah seorang tokoh yang memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia keuangan global.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Carney dikenal sebagai seorang bankir.

    Ia juga seorang advokat perubahan iklim.

    Pria ini lahir di Fort Smith, Northwest Territories, Kanada.

    Carney dibesarkan di Edmonton, Alberta, dalam keluarga yang sangat mendukung pendidikan.

    Ayahnya adalah seorang kepala sekolah menengah, dan ibunya seorang guru.

    Pendidikan dan Karier Awal

    Carney menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang akademik sejak muda.

    Ia meraih beasiswa untuk belajar di Universitas Harvard.

    Carney memperoleh gelar ekonomi dari Harvard.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford.

    Di Oxford, Carney meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi pada tahun 1995.

    Pengalamannya di dunia pendidikan membuka jalan bagi kariernya di sektor keuangan internasional.

    Setelah lulus, Carney menghabiskan 13 tahun bekerja untuk Goldman Sachs, sebuah perusahaan investasi global.

    Ia bekerja di berbagai kantor Goldman Sachs di kota-kota besar seperti London, New York, Tokyo, dan Toronto, yang memberikan pengalaman global yang luas dalam dunia finansial.

    Mark Carney lahir pada 16 Maret 1965 di Fort Smith, Northwest Territories.

    Carney saat ini berusia 59 tahun.

    Ia tumbuh di Edmonton, Alberta, dan sejak muda sudah menunjukkan ketertarikannya pada olahraga, terutama hoki es, yang merupakan olahraga khas Kanada.

    Ia menikah dengan Diana Carney dan memiliki beberapa anak.

    Dengan pengalaman di sektor keuangan dan pengalamannya dalam mengelola krisis global, Carney siap memimpin Kanada menuju masa depan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

    Sebagai Perdana Menteri, ia bertujuan untuk memanfaatkan latar belakang dan pengalamannya dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini.

    Meskipun telah lama menjadi figur global di dunia keuangan, Carney baru terjun ke dunia politik Kanada setelah pengunduran diri Perdana Menteri Justin Trudeau pada Januari 2025.

    Dengan latar belakangnya yang kuat di sektor keuangan dan pengalamannya dalam menghadapi krisis ekonomi global, Carney terpilih untuk memimpin Partai Liberal Kanada dalam pemilihan federal yang akan datang.

    Keputusannya untuk terlibat langsung dalam politik Kanada, meskipun tanpa pengalaman langsung sebagai politisi, menjadi langkah yang menarik perhatian banyak pihak.

    Sebagai Perdana Menteri, Carney berfokus pada pemulihan ekonomi Kanada setelah dampak dari pandemi COVID-19 dan konfrontasi ekonomi dengan Amerika Serikat, terutama terkait perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump.

    Carney dikenal dengan kemampuannya untuk mengelola krisis dan memberikan solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    Nama: Mark Carney

    Tanggal Lahir: 16 Maret 1965

    Tempat Lahir: Fort Smith, Northwest Territories, Kanada

    Pendidikan: Universitas Harvard (Ekonomi), Universitas Oxford (Doktor Ekonomi)

    Karier: Gubernur Bank Kanada (2007-2013), Gubernur Bank of England (2013-2020), Perdana Menteri Kanada (2025 – sekarang)

    Keluarga:
    Istri: Diana Carney
    Anak: Beberapa anak (nama tidak disebutkan)

    Keahlian: Ekonomi, Manajemen Krisis, Keuangan Global, Perubahan Iklim

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Aplikasi Pengganti WhatsApp Makin Ramai, Penciptanya Kasih Peringatan

    Aplikasi Pengganti WhatsApp Makin Ramai, Penciptanya Kasih Peringatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pavel Durov, CEO dan pendiri Telegram, mengungkapkan bahwa aplikasinya kini makin ramai diserbu pengguna. Per 2025, Durov mengklaim pengguna aktif pesaing WhatsApp itu kini sudah tembus 1 miliar pengguna.

    Terlepas dari persaingan sengit antara kedua platform, Durov menyebut satu hal yang menjadi keunggulan Telegram, yakni mereka tak pernah membagikan privasi pengguna meski diminta pihak berwajib.

    Hal ini disampaikannya saat membicarakan soal rancangan aturan Prancis untuk bisa membuka pesan pengguna aplikasi. Negara itu kini sedang merancang aturan yang melarang adanya enkripsi atau penyandian pesan yang berpotensi membuat Telegram dan beberapa aplikasi lain rentan.

    RUU kontroversial itu disebut akan menjadikan Prancis negara pertama yang merampas privasi digital warga.

    Menurut Durov, UU itu meski diklaim bisa memerangi perdagangan narkoba, tapi malah akan menimbulkan konsekuensi berbahaya lainnya.

    Aturan itu kemudian ditolak oleh Majelis Nasional Prancis. Durov yang pernah ditahan di Prancis memuji tindakan Majelis Nasional.

    Dia menyebut dengan aturan tersebut tidak ada jaminan hanya polisi yang akan masuk melalui backdoor setelah aksesnya dibuka.

    Ada kemungkinan akses itu bisa dieksploitasi oleh pihak lain, seperti agen asing hingga peretas. Pada akhirnya privasi pengguna yang menjadi korbannya.

    “Karena secara teknis tidak mungkin menjamin hanya polisi yang mengakses backdoor. Setelah diperkenalkan, backdoor bisa dieksploitasi pihak lain, dari agen asing hingga peretas. Akibatnya peretas pribadi semua masyarakat yang taat hukum dibobol,” kata Durov dalam akun Telegramnya yang dikutip dari Phone Arena, Kamis (24/4/2025).

    Dalam unggahannya, Durov mempertanyakan pula nilai rancangan aturan itu pada saat memerangi kejahatan. Melemahkan aplikasi dengan enkripsi tidak akan mencegah komunikasi penjahat.

    Para penjahat, dia menambahkan malah akan berpindah ke platform pertukaran pesan lain. Bahkan bisa juga menggunakan layanan kurang dikenal yang didukung teknologi keamanan.

    “Penjahat bisa berkomunikasi dengan aman lewat lusinan aplikasi lebih kecil dan lebih sulit dilacak karena VPN,” jelasnya.

    Durov juga mengklaim Telegram tidak pernah membagikan satu pesan pribadi kepada negara manapun. Platformnya juga lebih memilih tidak lagi beroperasi di suatu negara daripada harus merusak teknologi enkripsi milik Telegram.

    Sejauh ini, Telegram hanya mengungkap IP Address dan nomor ponsel yang digunakan oleh tersangka kejahatan. Durov mengatakannya sambil merujuk ke aturan terkait digital yang ada di Uni Eropa.

    “Dalam 12 tahun sejarahnya, Telegram tidak pernah mengungkap satu byte pesan pribadi. Sesuai UU Layanan Digital Uni Eropa, jika diberikan perintah pengadilan yang sah, Telegram hanya mengungkap alamat IP dan nomor telepon tersangka, bukan pesan,” klaim Durov.

    1 miliar pengguna

    Pada 1 Maret 2025, Durov melaporkan pengguna aktif layanannya sudah menembus 1 miliar. Bersamaan dengan itu, Durov juga mengatakan profit perusahaan mencapai US$547 juta sepanjang tahun lalu.

    Hal ini menunjukkan Telegram sudah makin dekat untuk menantang dominasi WhatsApp. Sebagai perbandingan, pengguna aktif WhatsApp saat ini lebih dari 2 miliar dan diprediksi akan mencapai 3 miliar pada akhir 2025.

    “Di atas kami ada WhatsApp, layanan murah yang meniru Telegram. Selama bertahun-tahun, WhatsApp berupaya mengikuti inovasi kami sembari membakar uang miliaran dolar AS untuk lobi dan kampanye PR demi memperlambat pertumbuhan kami,” kata Pavel Durov.

    “Mereka [WhatsApp] gagal. Telegram bertumbuh, meraup keuntungan, dan mempertahankan kemandirian kami,” ia menambahkan.

    Dikutip dari DemandSage, 10 juta orang telah berlangganan layanan berbayar Telegram Premium. India menjadi negara yang paling banyak menggunakan Telegram dengan porsi 45% dari total pengguna. Sementara itu, hanya 9% pengguna Telegram yang datang dari AS.

     

    (dem/dem)

  • Pesawat China Butuh Waktu 6 Tahun untuk Kantongi Sertifikasi Eropa

    Pesawat China Butuh Waktu 6 Tahun untuk Kantongi Sertifikasi Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesawat narrow body (lorong tunggal) C919 buatan Perusahaan China, Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac) disebut membutuhkan waktu 3-6 tahun untuk mendapatkan sertifikasi dari badan regulator penerbangan Eropa (EASA). 

    Mengutip pemberitaan Reuters, Direktur Eksekutif EASA, Florian Guillermet mengatakan pesawat C919 tidak dapat mengantongi sertifikasi dari EASA tahun ini. Sertifikasi tersebut membutuhkan waktu 3-6 tahun. 

    “Seperti yang sudah kami sampaikan secara resmi, C919 tidak dapat disertifikasi pada 2025. Kami perkirakan proses sertifikasi akan memakan waktu 3 hingga 6 tahun,” kata Florian, dikutip Selasa (29/4/2025). 

    Florian mengungkapkan pihaknya harus memvalidasi desain dan komponen pesawat C919. Selain itu, EASA juga perlu melakukan uji terbang pesawat. 

    C919 produksi Comac sendiri telah mendapatkan sertifikasi keselamatan domestik pada 2022. Pesawat ini juga telah beroperasi mulai 2023 lalu. Saat ini, C919 hanya terbang di wilayah Tiongkok dan Hong Kong. Comac sendiri menargetkan sertifikasi dari Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) tahun ini agar dapat mulai menjual pesawatnya secara internasional. 

    Adapun, sebagian besar negara mewajibkan maskapai mereka untuk mengoperasikan model pesawat yang telah disetujui oleh regulator utama seperti EASA atau Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA). Industri dari perusahaan penyewa dan maskapai non-Tiongkok secara konsisten menyatakan bahwa mereka menginginkan validasi dari EASA sebelum mempertimbangkan untuk menggunakan C919.

    Pada perkembangan lain, Perusahaan pesawat komersial China ini juga dikabarkan tengah menjalin pembicaraan dengan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) untuk memasarkan pesawat jet C919 berlorong tunggal. 

    Mengutip Bloomberg, Comac telah berdiskusi dengan beberapa petinggi maskapai penerbangan salah satunya Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama GIAA. 

  • Apa Risikonya Jika Ukraina ‘Memberikan’ Krimea pada Rusia?

    Apa Risikonya Jika Ukraina ‘Memberikan’ Krimea pada Rusia?

    Jakarta –

    Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan sebuah dokumen rahasia kepada sekutu-sekutu Eropanya, berisi proposal gencatan senjata untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina.

    Salah satu tuntutan utamanya adalah mengakui kendali Rusia atas semenanjung Krimea, Ukraina, yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Bloomberg, saluran berita AS CNN, harian AS The Washington Post, dan surat kabar bisnis dan keuangan The Wall Street Journal.

    AS dilaporkan menunggu respon dari Ukraina hingga 23 April. Sebelum tanggal tersebut, pertemuan terkait perundingan perdamaian Ukraina dengan Jerman,Inggris, Perancis,dan AS yang rencananya dilakukan di London, Inggris, ditunda, setelah perwakilan negara-negara tersebut membatalkan keikutsertaan mereka.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dikabarkan turut mengundurkan diri dari pertemuan tersebut. Hingga saat ini, Presiden AS Donald Trump tidak mengkonfirmasi atau menyangkal laporan bahwa salah satu tuntutan utama adalah pengakuan Krimea sebagai wilayah Rusia.

    Zelenskyy menyatakan Kyiv tidak akan menerima aneksasi Krimea

    Masalah Krimea terus muncul di media sejak ‘pencaplokan’ semenanjung tersebut oleh Rusia secara ilegal di tahun 2014. Kyiv awalnya tidak terburu-buru untuk memberikan komentar atas laporan tersebut.

    Reaksi pertama datang dari Refat Chubarov, pemimpin gerakan Tatar Krimea di Ukraina. Chubarov mengatakan kepada lembaga penyiaran luar negeri AS, Radio Free Europe/Radio Liberty, bahwa pemerintahan Trump sedang menguji kepemimpinan Ukraina dengan pesan-pesan penyerahan teritorial, yang mana tanpa penyerahan tersebut perang tidak akan berakhir, dan tidak ada perdamaian yang dapat dicapai.

    Baru setelahnya, kantor presiden Ukraina memberikan respon. Penasihat presiden Serhiy Leshchenko mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa Kyiv- AS tidak membahas pengakuan Krimea sebagai bagian dari Rusia.

    “Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini,” jelas Zelenskyy, memperjelas bahwa semenanjung itu adalah wilayah Ukraina. Presiden AS Donald Trump mengatakan di platform Truth Social bahwa pernyataan presiden Ukraina telah merusak negosiasi damai dengan Rusia. Trump mengatakan jika Ukraina menginginkan Krimea, “mengapa tidak memperjuangkannya 11 tahun yang lalu ketika Krimea diduduki Rusia tanpa ada satu tembakan pun yang dilepaskan?”

    Mengakui aneksasi akan ‘mengguncang’ kebijakan luar negeri AS

    Dalam sebuah studi yang menganalisis implikasi proposal yang diajukan AS, lembaga nirlaba Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies (RLI) menguraikan beberapa risiko dan konsekuensi pengakuan aneksasi Krimea dari sudut pandang hukum internasional. Menurut analisisnya, hal itu berarti “mengguncang” kebijakan luar negeri AS dan menghentikan prinsip-prinsip hukum yang telah mempertahankan integritas teritorial selama puluhan tahun.”

    Pertama, mengakui aneksasi Krimea akan menjadi pukulan strategis terhadap norma-norma internasional yang akan merusak prinsip integritas teritorial yang diabadikan dalam hukum internasional dan melemahkan tatanan hukum pasca-Perang Dunia II. Hal ini akan mendorong negara-negara otoriter lainnya, seperti Cina atau Turki, untuk mengejar perubahan teritorial.

    Kedua, hal ini turut “mengasingkan para sekutu.” Ukraina akan melihat pengakuan tersebut sebagai pengkhianatan mitra pentingnya, sekutu NATO dan Uni Eropa. Terutama Eropa Timur kemungkinan besar akan menyerah menghadapi agresi Rusia.

    Ketiga, hal tersebut menyebabkan kejatuhan politik internal dan kedua belah pihak akan mempertanyakan motivasi Trump, terutama hubungan AS dengan Moskow.

    RLI menyimpulkan bahwa secara resmi mengakui aneksasi Krimea akan sangat merusak kredibilitas dukungan AS terhadap demokrasi dan supremasi hukum secara global, terutama di antara negara-negara yang rentan terhadap tekanan otoriter.

    Preseden yang sangat berbahaya

    Ilmuwan politik Ukraina, Volodymyr Fesenko, membagikan pandangannya. Ketua Penta Center for Political Studies di Kyiv tersebut mengatakan kepada DW bahwa Krimea adalah “garis merah” dan kehilangan Krimea benar-benar tidak dapat ditolerir oleh Ukraina. Ia mengatakan bahwa pengakuan hukum atas aneksasi Krimea akan menjadi “preseden yang sangat berbahaya,” tidak hanya bagi Ukraina tapi juga bagi seluruh dunia, mengingat klaim Cina atas Taiwan, misalnya. Fesenko berspekulasi bahwa pembatalan pertemuan para diplomat tinggi di London berarti proposal AS tersebut telah ditolak.

    Andras Racz dari Lembaga Riset Kebijakan Polugri Jerman (DGAP) tidak berekspektasi akan terobosan diplomatik. “Tidak mengherankan jika pihak Ukraina menolak proposal AS,” ujarnya, mengingat Kyiv harus mengakui aneksasi Krimea secara resmi, dan sebagai akibatnya, melepaskan wilayah Ukraina yang saat ini telah diduduki Rusia.

    Pertanyaannya sekarang adalah, langkah apa yang akan diambil oleh Washington? Pada tanggal 23 April, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa baik Ukraina maupun Rusia harus menyerahkan wilayahnya. Ia mengatakan bahwa AS telah membuat proposal yang sangat eksplisit untuk perdamaian kedua negara dan sudah waktunya bagi Ukraina dan Rusia untuk menyetujuinya atau Amerika Serikat akan meninggalkan proses perdamaian ini.

    Artikel ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Rusia.

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • OJK Peringatkan DeepFake – Transparansi Algoritma Tantangan AI bagi Perbankan

    OJK Peringatkan DeepFake – Transparansi Algoritma Tantangan AI bagi Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan kecerdasan artifisial dalam sektor perbankan. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan terdapat beberapa tantangan dalam penerapan AI di perbankan, salah satunya DeepFake.

    “Kecerdasan artifisial juga diiringi seperti halnya kemajuan teknologi lain, ini diiringi dengan tantangan yang tidak ringan seperti penyalahgunaan DeepFake,” kata Dian dalam peluncuran Buku Tata Kelola Kecerdasan Artificial Perbankan Indonesia, Selasa (29/4/2025).

    Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan artifisial, khususnya deep learning, yang digunakan untuk membuat manipulasi gambar, video, atau suara sehingga tampak sangat meyakinkan seolah-olah asli, padahal palsu.

    Teknologi ini sering digunakan untuk meniru wajah dan suara seseorang secara realistis, terutama wajah dan suara orang terkenal.

    Selain deepfake, Dian kurangnya transparansi algoritma atau black box menjadi tantangan juga dalam penerapan kecerdasan artifisial di perbankan.

    “Kemudian tantangan bias dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap serangan siber, serta isu etika dan kesiapan sumber daya manusia,” ujar Dian.

    Adapun, pada hari ini OJK meluncurkan buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia. Peluncuran buku ini sebagai bentuk dukungan terhadap akselerasi transformasi digital sektor perbankan.

    Dian mengatakan penerbitan buku ini berdasarkan berbagai referensi internasional dan nasional, termasuk hasil diskusi dari lembaga-lembaga global. 

    “Dan juga sebenarnya bisa dikatakan kita memperhatikan berbagai regulatory yang dikeluarkan seperti Basel Committee on Banking Supervision’s,” tutur Dian.

    Selain itu, OJK juga mengacu kepada Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa, serta pedoman dari Office of the Comptroller of the Currency di Amerika Serikat.

  • OJK Merujuk ke Eropa – AS Susun Buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan

    OJK Merujuk ke Eropa – AS Susun Buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia, dengan merujuk pada regulasi AI di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penerbitan buku ini berdasarkan berbagai referensi internasional dan nasional, termasuk hasil diskusi dari lembaga-lembaga global. 

    “Dan juga sebenarnya bisa dikatakan kita memperhatikan berbagai regulatory yang dikeluarkan seperti Basel Committee on Banking Supervisions,” kata Dian dalam peluncuran Buku Tata Kelola Kecerdasan Artificial Perbankan Indonesia, Selasa (29/4/2025)

    Selain itu, OJK juga mengacu kepada Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa, serta pedoman dari Office of the Comptroller of the Currency di Amerika Serikat.

    Dian menegaskan, nilai-nilai yang diusung dalam buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia bersifat universal. 

    Namun telah diselaraskan dengan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia, serta sejalan dengan prinsip-prinsip internasional.

    OJK menekankan bahwa penerapan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif.

    “Implementasi kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan secara parsial melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif,” ujarnya.

    Adapun, IBM, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi multinasional, memperkirakan adopsi AI Generatif (Gen AI) di sektor perbankan dan finansial akan melesat dalam beberapa tahun ke depan.

    Dalam laporan tahunan IBM Institute for Business Value 2025 Outlook for Banking and Financial Markets disebutkan bahwa 8% bank yang mengembangkan AI generatif secara sistematis pada 2024, dan 78% menggunakan pendekatan taktis.

    Adapun saat ini semakin banyak perbankan yang melakukan pendekatan strategis untuk ekspansi layanan, termasuk program AI agen (Agentic AI). 

    Global Managing Director Banking & Financial Markets IBM Consulting, Shanker Ramamurthy melihat perubahan signifikan penerapan AI generatif di seluruh industri perbankan.

    Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan mulai pindah dari eksperimen di berbagai segmen perusahaan ke pendekatan secara strategis yang memprioritaskan teknologi AI.

    “Kami mengantisipasi industri mulai berfokus pada inisiatif AI generatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan modernisasi infrastruktur TI,” kata Shanker dalam keteranganya, Jumat (14/3/2025).

  • Strategi Jitu Sri Mulyani Hadapi Tarif Impor AS hingga Buka Pasar Ekspor Baru – Page 3

    Strategi Jitu Sri Mulyani Hadapi Tarif Impor AS hingga Buka Pasar Ekspor Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan strategi Indonesia dalam menyiasati kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan meredakan gejolak sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

    “Saya sampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).

    Dalam bernegosiasi soal tarif, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan opsi-opsi yang bisa memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mengurangi hambatan perdagangan, baik terkait tarif maupun non-tarif. Langkah yang dilakukan di antaranya termasuk deregulasi dan reformasi administrasi.

    Seiring dengan proses negosiasi bersama AS, Pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.

    “Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent memperkirakan proses penyeimbangan defisit perdagangan AS terhadap negara-negara mitra akan memakan waktu antara dua hingga tiga tahun.

    Pemerintah AS saat ini tengah mendorong kebijakan penyeimbangan kembali hubungan dagang dengan mitra-mitranya, salah satunya melalui tarif resiprokal.

    Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Sejak kebijakan tarif diberlakukan, Indonesia secara aktif merespons dengan berkomitmen melakukan serangkaian negosiasi dan diplomasi dagang ke Amerika Serikat.