Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

    Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

    “Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

    Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

    “Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara. 

    Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

    “Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

    Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

    Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

    Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

    “Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

    Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

    “Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

    Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

  • Catalyst Policy Works Beberkan 6 Prasyarat untuk Capai AI Berdikari

    Catalyst Policy Works Beberkan 6 Prasyarat untuk Capai AI Berdikari

    Bisnis.com, JAKARTA— Catalyst Policy Works mendorong Indonesia untuk menerapkan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial berdikari.

    Sovereign AI merujuk pada kemampuan sebuah bangsa untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

    Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menjelaskan terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sovereign AI.

    Prasyarat pertama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur digital. Menurutnya, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berada di dalam negeri untuk mendukung pengembangan AI.

    “Seperti seberapa besar kapasitas GPU ya, graphic positioning unit yang bisa digunakan untuk learning AI dan sebagainya,” kata Wahyudi dalam editor meeting bertajuk Menjelajah Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional: Pijakan untuk Berdikari di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

    Prasyarat berikutnya menyangkut pengembangan tenaga kerja (workforce development), khususnya terkait talenta.

    Wahyudi menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengembangkan model AI serta teknologi turunannya. Selanjutnya, prasyarat lain adalah research development and innovation.

    Dia menjelaskan aspek ini menuntut adanya koordinasi dan hubungan yang solid antarpemangku kepentingan.

    “Hubungan yang pas gitu, antara dunia academic, universitas, lembaga-lembaga riset, BRIN, dan sebagainya, dengan industri, dengan inovasi,” katanya.

    Wahyudi mencontohkan Arab Saudi yang secara serius memanfaatkan sovereign fund untuk mengembangkan riset model AI berbasis bahasa Arab. “Nah disini kan Danantara belum melakukan itu kayaknya gitu kan, itu satu hal,” katanya.

    Prasyarat berikutnya berkaitan dengan regulatory and ethical framework yang mencakup regulasi serta prinsip etika.

    Menurut Wahyudi, Indonesia masih berada pada tahap awal karena baru mengandalkan pendekatan sukarela melalui surat edaran, tanpa regulasi yang lebih mengikat. Menurutnya, di tingkat regulasi, pengaturan AI di Indonesia juga masih sangat terbatas.

    “Karena basis regulasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maupun juga undang-undang pelindung data pribadi, itu masih sangat terbatas bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang kecerdasan artifisial,” katanya.

    Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar (dari kanan), SVP Regulatory and Government Affairs PT Indosat Tbk. Ajar A. Edi, dan Asisten Manajer Konten Bisnis Indonesia Leo Dwi Jatmiko berbincang seusai Editor Meeting di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Selain itu, Wahyudi menyoroti pentingnya stimulating AI industry atau pemberian stimulus bagi industri AI, termasuk dalam bentuk kebijakan perpajakan, insentif fiskal lainnya, serta dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia.

    “Nah terakhir tentu international cooperation, jadi meskipun pada akhirnya ingin mencapai apa namanya, kecerdasan artifisial berdikasi. Tapi kerjasama internasional itu tetap diperlukan,” katanya.

    Menurutnya, pemenuhan seluruh elemen yang dibutuhkan dalam pengembangan kecerdasan artifisial berdikari tetap membutuhkan keterlibatan banyak negara. Setiap negara, lanjut Wahyudi, memiliki fokus yang berbeda dalam pengembangan AI.

    PERANG DINGIN AI

    Dia menyebutkan saat ini terdapat tiga kekuatan utama dalam “perang dingin” AI global, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.

    Wahyudi menjelaskan Amerika Serikat memprioritaskan investasi besar dalam riset teknologi canggih untuk mempercepat inovasi AI yang berkelanjutan dan kompetitif.

    “Nah menariknya adalah, kompetisi itu terjadi antar perusahaan Amerika Serikat sendiri, bagaimana investasi jor-joran yang dilakukan oleh Meta, Google, IBM, termasuk Microsoft gitu kan untuk berkejaran satu sama lain dalam konteks pengembangan AI ini,” katanya.

    Selain itu, Amerika Serikat juga menempatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai prioritas utama guna menjaga keunggulan kompetitif dalam pengembangan AI.

    “Nah ini yang kita juga masih mencari sebenarnya ya. Misalnya ketika kita bicara perlindungan kekayaan intelektual di dalam surat edaran Menkominfo 9/2023, itu kira-kira fokusnya kan seperti apa sih gitu kan,” katanya.

    Sementara itu, Uni Eropa menekankan regulasi perlindungan data yang ketat. Wahyudi menyebut Uni Eropa menetapkan standar tinggi dalam perlindungan privasi data untuk memastikan penggunaan AI berjalan secara etis.

    Dengan penerapan EU GDPR, Eropa juga menurunkan berbagai panduan yang dikembangkan oleh European Data Protection Board, khususnya dalam pemrosesan data pribadi untuk pengembangan AI. Selain itu, aspek etika menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi tersebut.

    “Karena di sana kalau kita baca EU AI Act, mereka kan sebenarnya mencoba untuk balancing, menyeimbangkan antara kepentingan inovasi dan ekonomi Uni Eropa dengan perlindungan terhadap fundamental rights dari warga negara Eropa gitu ya,” katanya.

    Menurut Wahyudi, negara-negara Uni Eropa juga mendorong kolaborasi lintas negara guna mencapai kedaulatan digital bersama di bidang AI. Adapun China, lanjut Wahyudi, memiliki tiga prioritas utama.

    Pertama adalah riset AI terpadu yang telah dilakukan dalam jangka panjang untuk memperkuat fondasi teknologi dan inovasi kecerdasan buatan. Termasuk di dalamnya pengembangan dan produksi chip khusus AI guna mendukung ekosistem AI yang mandiri.

    “Ini juga satu hal yang sedang digelut oleh pemerintah Indonesia kalau kita mengikuti kementerian koordinator bidang perekonomian yang itu sedang menyusun draft meta jalan semiproductor ya,” katanya.

    Wahyudi menambahkan ketersediaan chip menjadi faktor krusial bagi pengembangan AI. Selain itu, China juga mendorong aplikasi komersial AI melalui implementasi di berbagai sektor untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat kemandirian pasar.

    “Jadi ini tiga contoh yang apa namanya three peak ya di dalam konteks pertarungan dari AI,” ungkapnya.

  • WNI Jadi Kasus Pertama Kusta di Rumania setelah 44 Tahun, Keluhkan Gejala Ini

    WNI Jadi Kasus Pertama Kusta di Rumania setelah 44 Tahun, Keluhkan Gejala Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Rumania pada Minggu lalu mengonfirmasi dua kasus kusta di sebuah salon SPA di kota Cluj-Napoca, menjadi yang pertama dalam lebih dari 40 tahun terakhir di negara anggota Uni Eropa tersebut.

    Adapun dua kasus tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini sedang menjalani perawatan medis. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau Morbus Hansen.

    Menteri Kesehatan Rumania, Alexandru Rogobete, menjelaskan dua pasien, masing-masing berusia 21 dan 25 tahun, yang berasal dari Indonesia, pertama kali datang untuk berobat ke Rumah Sakit Klinik Darurat Kabupaten Cluj.

    “Berdasarkan data mikrobiologis, satu kasus telah dikonfirmasi hari ini, sementara tiga lainnya masih dalam pemantauan klinis dan epidemiologis,” ujar Menteri Kesehatan dalam unggahan di akun Facebook-nya.

    Ia juga menyatakan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Masyarakat (DSP) Rumania telah memutuskan penghentian sementara operasional salon spa hingga penyelidikan epidemiologis selesai.

    “Pengobatan khusus kusta sesuai protokol WHO telah dimulai. Setelah pengobatan dimulai, risiko penularan menurun hingga menghilang. Risiko bagi masyarakat umum tetap rendah, dan situasi ini ditangani dengan tanggung jawab maksimal,” ujar Rogobete.

    “Di Rumania, kasus kusta (penyakit Hansen) terakhir didiagnosis pada tahun 1981. Di tingkat Eropa, kasus kusta bersifat sporadis, dan sebagian besar terjadi pada orang-orang yang berasal dari wilayah endemis di Asia, Afrika, atau Amerika Latin,” ucapnya lagi.

    Rogobete juga menegaskan bahwa masyarakat yang pernah mengunjungi spa di Cluj-Napoca tidak perlu khawatir dan tidak memerlukan pemeriksaan medis tambahan.

    “Para klien salon tidak perlu cemas dan tidak perlu menjalani pemeriksaan, karena Inspeksi Kesehatan Negara dan Dinas Kesehatan Masyarakat akan melakukan penyelidikan epidemiologis lanjutan, termasuk terhadap klien dalam periode terakhir,” kata Rogobete.

    Gejala Pasien

    Sementara itu, menurut Duta Besar RI untuk Rumania dan Moldova, Meidyatama Suryodiningrat kedua pasien menunjukkan gejala gatal-gatal pada kulit.

    “Saat ini, kedua WNI dalam perawatan rumah sakit setempat,” kata Meidyatama dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/12), dikutip Antara.

    Selain itu, ada tiga WNI lain yang sedang menjalani isolasi dan pengawasan medis karena melakukan kontak dekat dengan kedua WNI itu.

    Kendati pemeriksaan telah dilakukan, belum ada diagnosa lanjutan terkait tiga WNI tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/naf)

  • Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Jakarta –

    Dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Blok Biru bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebuah keputusan yang dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi menggerus kepercayaan di antara 27 negara anggotanya.

    Dalam pertemuan yang dimulai pada Kamis (18/12) tersebut, banyak pemimpin akan mendesak agar puluhan miliar euro aset Rusia yang dibekukan di Eropa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer Ukraina selama dua tahun ke depan.

    Seperti yang diketahui, Ukraina berada di ambang kebangkrutan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan 137 miliar euro (sekitar Rp2.670 triliun) pada tahun 2026 dan 2027. Dana itu harus tersedia paling lambat musim semi tahun 2026. UE telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan tersebut, dengan cara apa pun.

    Risiko hukum hingga ekonomi

    Komisi Eropa mengusulkan agar sebagian aset Rusia yang dibekukan senilai 210 miliar euro (sekitar Rp4.100 triliun) itu digunakan sebagai jaminan “pinjaman reparasi” senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1.760 triliun) untuk Ukraina. Inggris, Kanada, dan Norwegia disebut akan menutupi kekurangannya.

    Namun, rencana ini menuai kontroversi. Komisi Eropa menegaskan dasar hukum dan argumentasinya kuat. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa kepercayaan internasional terhadap mata uang euro dapat terganggu jika UE dianggap menyita aset tersebut.

    Sekitar 185 miliar euro (sekitar Rp3.610 triliun) aset Rusia saat ini dibekukan di Euroclear, penyedia jasa keuangan yang berbasis di Brussels. Belgia khawatir akan potensi pembalasan Rusia, baik melalui jalur hukum maupun cara lain yang lebih berbahaya.

    Euroclear sendiri cemas terhadap reputasinya. Perusahaan itu menilai gagasan Komisi Eropa rapuh secara hukum dan khawatir investor internasional akan menjauh jika aset Rusia dialihkan menjadi instrumen utang UE, seperti yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Merz desak UE gunakan aset Rusia untuk tekan Putin

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak UE untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina, “meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin”, serta “mengirimkan sinyal tegas ke Moskow.”

    “Isu ini menyangkut keamanan dan kedaulatan Eropa,” kata Friedrich Merz di parlemen Jerman, Bundestag, Rabu (17/12). Dia menegaskan Putin harus diyakinkan bahwa kelanjutan invasi ke Ukraina adalah “tindakan sia-sia” dan Rusia perlu masuk ke dalam “perundingan serius.”

    “Kami berniat menggunakan aset Rusia untuk membiayai Angkatan Bersenjata Ukraina setidaknya selama dua tahun ke depan. Langkah ini bukan untuk memperpanjang perang, melainkan untuk mengakhirinya secepat mungkin,” cuitan Merz di platform X.

    Tidak semua negara UE sepakat

    Komisi Eropa menghadapi hambatan internal. Hungaria dan Slovakia, yang dikenal lebih dekat dengan Rusia, telah menyatakan akan menentang rencana tersebut.

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan penggunaan aset Rusia akan “menempatkan Belgia dalam bahaya serius.” Orban menilai langkah itu bertentangan dengan hukum internasional dan mengutip peringatan Putin bahwa Rusia akan merespons dengan segala cara hukum yang tersedia.

    “Setiap sengketa hukum pasti akan kalah dan pada akhirnya seseorang harus mengganti aset yang disita,” Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengingatkan bahwa situasi hukumnya “cukup pelik.” Meski Italia sepakat bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas rekonstruksi negara yang diserangnya, Meloni menekankan perlunya dasar hukum yang benar-benar kuat.

    “Jika fondasi hukumnya rapuh, kita justru memberi Rusia kemenangan nyata pertamanya sejak konflik ini dimulai,” kata Meloni di parlemen Italia.

    Rencana B, tapi tidak memungkinkan

    Komisi Eropa, cabang eksekutif yang kuat dari Uni Eropa, telah mengusulkan opsi kedua. Komisi itu dapat mencoba mengumpulkan dana di pasar internasional, mirip dengan cara mereka mendanai uang pemulihan ekonomi besar-besaran setelah awal pandemi Covid-19.

    Belgia lebih memilih opsi ini. Namun, rencana B memerlukan persetujuan dari semua 27 pemimpin untuk dapat diterapkan dan Hungaria menolak untuk mendanai Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melihat dirinya sebagai penengah perdamaian.

    Di sisi lain, rencana A, pinjaman ganti rugi, hanya memerlukan mayoritas sekitar dua pertiga negara anggota untuk disetujui. Hungaria tidak dapat memveto sendirian. Slovakia mungkin menolak. Belgia, Bulgaria, Italia, dan Malta masih perlu diyakinkan.

    Bahkan, jika enam negara tersebut menolak skema pinjaman untuk Ukraina, yang hanya akan dilunasi jika Rusia menghentikan perang dan membayar ratusan miliar euro sebagai ganti rugi, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk menggagalkan keputusan tersebut.

    Ketika mengabaikan posisi Belgia, yang punya kepentingan besar dan kekhawatiran mendalam soal skema ini, justru berisiko merusak proyek Eropa secara keseluruhan. Langkah tersebut justru dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota dan menyulitkan pembentukan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan penting di masa depan.

    “Ini pendekatan yang benar-benar baru. Semua orang memiliki pertanyaan,” kata seorang diplomat senior UE yang terlibat dalam negosiasi, yang berlanjut hingga Rabu (17/12). “Kita berbicara soal penggunaan keuangan publik. Parlemen mungkin perlu ikut campur. Ini tidak mudah.”

    Diplomat tersebut ditunjuk untuk memberi pengarahan kepada jurnalis tentang perkembangan terbaru dengan syarat namanya tidak disebutkan.

    Zelenskyy desak UE kirim sinyal keras ke Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para sekutunya untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa perang melawan Ukraina tidak akan “membuahkan hasil.”

    “Hasil pertemuan ini (bagi Eropa) harus membuat Rusia merasa bahwa keinginannya untuk terus berperang tahun depan adalah sia-sia, karena Ukraina akan terus mendapat dukungan,” ujar Zelenskyy.

    Rusia, tambah Zelenskyy, saat ini justru bersiap untuk melanjutkan perang tahun depan, alih-alih menunjukkan niat mengakhiri konflik, seperti yang diklaim Amerika Serikat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Kronologi WNI di Rumania Terkena Kusta, Jadi Kasus Pertama usai 44 Tahun

    Kronologi WNI di Rumania Terkena Kusta, Jadi Kasus Pertama usai 44 Tahun

    Jakarta –

    Rumania melaporkan dua terapis pijat di sebuah spa di Kota Cluj, wilayah barat laut negara itu, terkonfirmasi mengidap kusta. Kasus ini menjadi yang pertama dalam lebih dari 40 tahun terakhir di negara anggota Uni Eropa tersebut.

    Kementerian Kesehatan Rumania menyebutkan, dua orang lainnya masih menjalani pemeriksaan. Sementara itu, dua kasus yang telah dikonfirmasi, keduanya merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia 21 dan 25 tahun, saat ini sedang menjalani perawatan medis.

    Menteri Kesehatan Rumania, Alexandru Rogobete, meminta masyarakat, khususnya pelanggan spa tersebut, untuk tidak khawatir. Ia menjelaskan bahwa kusta tidak mudah menular dan umumnya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama untuk berpindah ke orang lain.

    Menurut Rogobete, salah satu pasien diketahui baru kembali dari Asia setelah menghabiskan waktu selama sebulan bersama ibunya, yang saat ini juga dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama.

    Otoritas setempat telah menutup sementara spa tersebut sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, kata pejabat kesehatan.

    Kementerian Kesehatan Rumania menambahkan, kasus kusta terakhir di negara itu, yang juga dikenal sebagai penyakit Hansen, terdeteksi sekitar 44 tahun lalu.

    Menyoroti hal tersebut, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bucharest menyatakan komitmen untuk terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia di Rumania yang didiagnosa mengidap kusta.

    Duta Besar RI untuk Rumania dan Moldova, Meidyatama Suryodiningrat mengatakan KBRI mengetahui adanya dua warga negara Indonesia (WNI) yang terkonfirmasi mengidap penyakit kusta setelah hasil pemeriksaan rumah sakit keluar pada 11 Desember.

    “Pemeriksaan dilakukan setelah keduanya menunjukkan gejala gatal-gatal pada kulit. Saat ini, kedua WNI dalam perawatan rumah sakit setempat,” kata Meidyatama dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/12), dikutip Antara.

    Kedua WNI tersebut adalah pekerja migran yang baru bekerja di Rumania selama tiga dan 12 bulan.

    Selain itu, ada tiga WNI lain yang sedang menjalani isolasi dan pengawasan medis karena melakukan kontak dekat dengan kedua WNI itu.

    Kendati pemeriksaan telah dilakukan, belum ada diagnosa lanjutan terkait tiga WNI tersebut. Hasil tes medis menunjukkan mereka belum terinfeksi.

    Kelima WNI itu bekerja di sebuah tempat spa di kota Cluj-Napoca, 460 kilometer sebelah utara ibu kota Bucharest.

    “KBRI Bucharest terus melakukan pemantauan, serta komunikasi dengan pasien maupun koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat,” kata Meidyatama.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Rusia Vladimir Putin yang meyakini bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam operasi militer di Ukraina. Zelensky menuding Rusia akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perang.

    “Hari ini, kita mendengar sinyal lain dari Moskow bahwa mereka sedang bersiap untuk menjadikan tahun depan sebagai tahun perang,” kata Zelensky dalam pidatonya, dilansir AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pernyataan itu merupakan reaksi Zelensky terhadap Putin, yang mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah Ukraina yang diklaimnya sebagai milik Rusia.

    “Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow.

    “Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

    Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

    Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Kremlin mengatakan Rusia sedang menunggu informasi dari AS tentang hasil pembicaraan di Berlin.

    “Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

    Zelensky diperkirakan akan menghadiri KTT di Brussels pada Kamis ini untuk melobi para pemimpin Uni Eropa agar mengadopsi rencana untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung pertahanan Ukraina.

    Zelensky mengatakan dalam pidatonya bahwa sinyal agresif Putin bukan hanya untuk Ukraina.

    “Penting bagi mitra kami untuk melihat ini, dan penting juga agar mereka tidak hanya melihatnya tetapi juga merespons, termasuk mitra kami di Amerika Serikat, yang sering mengatakan bahwa Rusia konon ingin mengakhiri perang,” katanya, seraya menuduh Moskow mencoba merusak diplomasi.

    (fas/fas)

  • Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

    Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

    “Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

    Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

    Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

    “Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

    Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

    Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

    “Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

    PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

  • Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Jakarta –

    Australia berencana merombak aturan senjata apinya, menyusul serangan teror terhadap pengunjung festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, beberapa waktu lalu.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Senin (15/12) mengajukan perubahan undang-undang nasional dalam pertemuan National Cabinet, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin federal, negara bagian, dan teritorial.

    Perubahan tersebut mencakup penerapan daftar nasional senjata api, yang diharapkan memungkinkan pertukaran informasi tentang pemilik senjata lintas negara bagian.

    Selain itu, ada rencana untuk memperbanyak pembagian informasi intelijen untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh izin kepemilikan senjata, jumlah senjata yang boleh dimiliki, pembatasan jenis senjata api yang diizinkan, serta persyaratan kewarganegaraan Australia.

    Aturan baru itu akan diterapkan oleh parlemen di seluruh negeri.

    Langkah ini merupakan respons cepat atas insiden penembakan di Pantai Bondi, yang menewaskan 16 orang dan menjadi peristiwa penembakan massal terbesar di Australia sejak 1996.

    Pendekatan keras Australia terhadap kepemilikan senjata sipil berakar pada peristiwa penembakan massal tahun 1996 serta dukungan politik lintas partai.

    Negara mana saja yang punya UU Senpi?

    Sementara itu, Australia memiliki 14 senjata per 100 orang.

    Saat ini, diperkirakan ada lebih dari satu miliar senjata yang dimiliki warga sipil di seluruh dunia. Pandangan tentang kepemilikan senjata pun sangat beragam.

    Warga Australia dukung pembatasan kepemilikan senjata

    Warga Australia tidak memiliki hak konstitusional untuk memiliki senjata api, dan sebagian besar warganya mendukung aturan ketat untuk memilikinya.

    Setelah penembakan massal oleh Martin Bryant menewaskan 35 orang di Port Arthur, Tasmania, pada 1996, negara ini merombak undang-undang senjata apinya.

    Sebagai respons, pemerintah meluncurkan skema pembelian kembali senjata nasional yang kemudian berhasil mengurangi jumlah senjata di Australia. Kebijakan pengaturan senjata juga didukung secara bipartisan oleh partai-partai politik utama.

    Saat ini, regulasi senjata dikelola oleh delapan negara bagian dan teritori. Meski berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama. Misalnya, seseorang harus memberikan alasan kepemilikan senjata dan tidak bisa hanya mengklaim untuk membela diri. Senjata otomatis dan semiotomatis juga dilarang.

    Sikap masyarakat Australia terhadap senjata umumnya negatif, meskipun jumlah senjata meningkat dalam 30 tahun sejak insiden Port Arthur.

    Lembaga think tank, The Australia Institute, merilis temuan awal tahun 2025 yang menunjukkan 65% responden menginginkan undang-undang senjata yang lebih ketat dan 7 dari 10 orang percaya akses terhadap senjata harus dipersulit.

    Laporan itu juga menemukan bahwa pemegang izin rata-rata memiliki empat senjata.

    Australia kini diperkirakan memiliki lebih dari empat juta senjata, sekitar 500.000 lebih banyak dibandingkan estimasi Small Arms Survey pada 2017. Kenaikan ini dikaitkan dengan pemilik senjata lama yang membeli lebih banyak senjata.

    Amerika Serikat punya hak konstitusional atas senjata api

    Sikap Australia kontras dengan Amerika Serikat. Paman Sam punya hak kepemilikan senjata yang dijamin konstitusi.

    Angka kematian akibat senjata api juga sangat berbeda. Australia mencatat 0,88 kematian per 100.000 penduduk, sementara di AS, jumlahnya lebih dari 10 per 100.000.

    Seperti Australia, AS memiliki kombinasi hukum federal dan negara bagian yang mengatur kepemilikan senjata. Pengendalian senjata menjadi perdebatan sengit, karena ada kelompok lobi kuat yang menentang pembatasan serta interpretasi hukum yang membatasi upaya regulasi lebih lanjut.

    Riset Pew Research Center tahun 2024 menemukan sebagian besar pemilik senjata di AS memilikinya untuk perlindungan pribadi dan 40% rumah tangga memiliki senjata. Sekitar setengah dari non-pemilik mempertimbangkan untuk memilikinya.

    Menurut Rockefeller Institute of Government, AS mencatat 109 penembakan massal antara 2000 hingga 2022.

    Jerman wajibkan izin dan asuransi pribadi terkait senjata

    Di Jerman, terdapat tiga jenis izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan senjata api.

    Waffenbesitzkarte, atau kartu kepemilikan senjata, memungkinkan pembelian dan kepemilikan senjata, tetapi tidak untuk mengisi atau menggunakannya. Bahkan kolektor senjata wajib memiliki izin ini.

    Ada dua izin untuk membawa senjata secara aktif. Waffenschein memungkinkan membawa senjata dalam kondisi terisi, sementara Jagdschein adalah izin berburu yang hanya memperbolehkan penggunaan senjata untuk berburu.

    Senjata kaliber rendah seperti pistol suar atau pistol starter atau pistol hampa juga memerlukan Kleiner Waffenschein (izin senjata kecil).

    Selain itu, kepemilikan senjatadi Jerman dibatasi untuk orang dewasa yang telah menunjukkan “pengetahuan khusus” dan kebutuhan memiliki senjata. Mereka juga wajib memiliki asuransi tanggung jawab sebesar €1 juta (sekitar Rp19 miliar), serta membuktikan “keandalan menurut hukum senjata.” Aturan ini juga berlaku bagi warga non-Jerman.

    Bagaimana dengan aturan senjata di Eropa dan kawasan lain?

    Aturan kepemilikan senjata di Eropa beragam. Uni Eropa (UE) menetapkan standar minimum untuk perolehan, kepemilikan, dan penjualan senjata api di negara anggota, tapi masing-masing negara dapat menetapkan aturan sendiri.

    Negara anggota UE juga diwajibkan memiliki sistem perizinan.

    Meski beragam, penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir mendorong negara seperti Austria, Ceko, dan Serbia membuka diskusi soal aturan senjata.

    Menurut Rockefeller Institute, terdapat 26 penembakan massal di Uni Eropa antara 2000 hingga 2022.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba


    (ita/ita)

  • Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membalas kebijakan pajak digital Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi Negeri Paman Sam. 

    Sejumlah perusahaan besar Eropa, seperti Accenture Plc, Siemens AG, dan Spotify Technology SA, disebut berpotensi menjadi sasaran pembatasan atau pungutan baru dari Washington.

    Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) melalui unggahan di media sosial menilai Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terus menerapkan kebijakan diskriminatif yang membatasi dan melemahkan daya saing penyedia jasa asal AS. 

    “Jika hal ini berlanjut, Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk melawan kebijakan yang tidak masuk akal ini,” tulis USTR, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (17/12/2025).

    USTR menegaskan hukum AS memungkinkan penerapan biaya atau pembatasan terhadap layanan asing apabila langkah balasan dianggap perlu, termasuk melalui instrumen perdagangan.

    Pemerintah AS juga tengah menyiapkan penyelidikan berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974, yang membuka jalan bagi pemberlakuan sanksi dagang seperti tarif. Informasi tersebut disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses internal dan meminta identitasnya dirahasiakan.

    Selain Accenture, Siemens, dan Spotify, USTR juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa lainnya, seperti DHL Group, SAP SE, Amadeus IT Group SA, Capgemini SE, Publicis Groupe, dan Mistral AI. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah menikmati akses luas ke pasar AS selama bertahun-tahun.

    Perselisihan ini berakar pada regulasi perdagangan digital, seiring dengan upaya Uni Eropa memperketat aturan dan memungut pajak terhadap raksasa teknologi AS seperti Google milik Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., dan Amazon.com Inc.

    Para pengkritik kebijakan pajak digital UE menilai langkah tersebut menghambat inovasi teknologi secara global serta bertujuan meningkatkan penerimaan fiskal secara tidak adil.

    Ancaman balasan dari Washington berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan AS–UE, terutama di tengah mandeknya perundingan damai terkait perang di Ukraina.

    Ketegangan ini juga mengikuti kritik keras Trump terhadap UE. Dalam wawancara dengan Politico pekan lalu, Trump menyebut UE sebagai kelompok negara yang rapuh dengan para pemimpin yang lemah.

    Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif impor secara luas, termasuk bea masuk 15% terhadap banyak produk asal UE, untuk melawan pungutan dan hambatan dagang yang menurutnya merugikan produk AS.

    Pejabat pemerintahan Trump menuduh UE melanggar komitmen dalam perjanjian dagang dengan AS, khususnya terkait janji untuk mengatasi hambatan perdagangan digital yang tidak beralasan.

    Strategi keamanan nasional AS terbaru yang dirilis bulan ini juga dinilai berisiko memperburuk hubungan transatlantik karena mengkritik kebijakan imigrasi dan isu budaya Eropa, serta mempertanyakan kelayakan negara-negara Eropa sebagai sekutu NATO di masa depan.

    Trump secara konsisten mengecam pajak digital sebagai hambatan dagang non-tarif yang merugikan perusahaan AS, dan mengancam akan mengenakan tarif substansial terhadap negara-negara yang menerapkannya. Beberapa negara telah melunak, termasuk Kanada yang pada Juni lalu membatalkan rencana pungutan pajak digital hanya beberapa jam sebelum diberlakukan.

    Meski demikian, UE tetap melanjutkan penegakan regulasi digitalnya. Baru-baru ini, otoritas UE menjatuhkan denda senilai ratusan juta dolar AS kepada Apple Inc., Meta, serta platform media sosial X milik Elon Musk.

    Uni Eropa membela kebijakannya. Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan bahwa blok tersebut akan melindungi kedaulatan teknologinya. Dia juga menyebut terus menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

    Namun, USTR menilai UE mengabaikan keberatan AS. Menurut USTR, UE terus menerapkan gugatan hukum, pajak, denda, dan arahan yang bersifat diskriminatif terhadap penyedia jasa AS, meski perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan gratis bagi warga UE, mendukung jutaan lapangan kerja, dan mencatat investasi langsung lebih dari US$100 miliar di Eropa.

    Pajak layanan digital yang dikenakan sejumlah negara Eropa terhadap perusahaan AS telah lama menjadi sumber perpecahan dalam hubungan dagang. Kongres AS bahkan sempat mempertimbangkan pajak balasan dalam undang-undang pemotongan pajak era Trump untuk menargetkan negara-negara yang dianggap diskriminatif.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian mendorong penghapusan ketentuan tersebut setelah tercapai kesepakatan di tingkat G7 untuk mengecualikan perusahaan AS dari pajak minimum global. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen dialog konstruktif mengenai perpajakan ekonomi digital dan kedaulatan pajak masing-masing negara.

    Sengketa pajak digital kini membayangi perundingan dagang AS-Uni Eropa yang sedang berlangsung, di mana UE mengupayakan pengecualian tarif tambahan dengan imbalan penghapusan bea masuk atas produk industri AS serta penerapan tarif 15% terhadap hampir seluruh ekspor UE ke AS.

    AS dan Uni Eropa juga dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan mengenai perlakuan khusus bagi perusahaan AS dalam kerangka pajak minimum global, yang menjadi salah satu area kerja sama kedua mitra dagang tersebut.

    USTR menegaskan risiko penerapan biaya dan pembatasan baru juga berlaku bagi negara-negara lain yang meniru strategi Uni Eropa, sebuah sinyal peringatan bagi Australia, Inggris, dan negara lain yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa.

  • Update iOS 26.2 Belum Atasi Bug Warna Foto, Foto Android Masih Bermasalah di iPhone

    Update iOS 26.2 Belum Atasi Bug Warna Foto, Foto Android Masih Bermasalah di iPhone

    Apple menggulirkan update iOS 26.2, di mana pembaruan kali ini tersedia secara resmi untuk iPhone 11 dan model HP lebih baru. Perusahaan membawa sederet peningkatan visual, fitur berbagi lebih fleksibel, hingga fungsi keselamatan.

    iOS 26.2 dirilis bersamaan secara global untuk sistem operasi untuk perangkat buatan Apple lainnya, seperti macOS, iPadOS, watchOS, visionOS, hingga tvOS.

    Salah satu pembaruan langsung terasa hadir di Lock Screen. Mengutip The Verge, Selasa (16/12/2025), Apple kini memberi kebebasan bagi pengguna untuk mengatur tingkat transparansi atau opacity tampilan Liquid Glass.

    Selain itu, AirDrop juga mendapat pembaruan signifikan. Fitur berbagi file ini kini memungkinkan pengguna mengirim data ke orang tidak ada di daftar kontak, cukup dengan membagikan kode sekali pakai.

    Di sisi produktivitas, aplikasi Reminders kini dibekali label “urgent”. Saat opsi ini diaktifkan, sistem akan otomatis menyalakan alarm sesuai waktu tugas, membantu pengguna memastikan pekerjaan penting tidak terlewat.

    Apple Music juga mendapatkan peningkatan dengan dukungan lirik offline untuk lagu yang sudah diunduh, serta daftar lagu favorit yang kini muncul di menu Top Picks.

    Apple juga menghadirkan fitur Live Translation di AirPods untuk pengguna di Uni Eropa, sementara di Amerika Serikat hadir Enhanced Safety Alerts. Fitur ini memberikan peringatan dini terkait ancaman, seperti banjir dan bencana alam, lengkap dengan peta area terdampak.

    Perusahaan berbasis di Cupertino tersebut juga meningkatkan Apple Podcast, kini mampu menghasilkan bab podcast secara otomatis untuk konten berbahasa Inggris, ketika pembuat podcast tidak menyediakannya.