Negara: Uni Emirat Arab

  • Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi negara-negara berkembang BRICS.  

    BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung. Adapun  Turki, Azerbaijan, dan Malaysia yang juga secara resmi telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

    Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS diumumkan oleh Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri negara itu mengungkapkan pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai keanggotaan Indonesia di BRICS akan memberikan keuntungan bagi negara itu untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. 

    Huda menyoroti perselisihan kebijakan perdagangan RI dengan Eropa dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya hambatan EUDR untuk komoditas kelapa sawit. 

    “(Presiden) Prabowo pun menunjukkan keberpihakannya kepada sawit lokal, saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk mencari pasar alternatif,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025 ditulis Rabu (8/1/2025).

    Selain China, India, dan Rusia, anggota BRICS juga mencakup negara-negara Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar RI ke kawasan tersebut. 

    “Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” ucap Huda, yang juga tidak mengesampingkan risiko bentrokan kepentingan antara kelompok BRICS dengan negara adidaya lainnya, terutama Amerika Serikat. 

    “Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Terlebih ada potensi perang dagang AS-China ketika Trump sudah memegang kendali presiden AS. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact pada negara koalisi,” jelasnya.

  • UEA Diskusi dengan Israel-AS Bahas Pemerintahan Sementara di Gaza Pascaperang

    UEA Diskusi dengan Israel-AS Bahas Pemerintahan Sementara di Gaza Pascaperang

    JAKARTA – Uni Emirat Arab berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara di Gaza pascaperang hingga Otoritas Palestina yang telah direformasi dapat mengambil alih kepemimpinan.

    Diskusi di balik layar yang dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya, mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan hingga saat ini. Pemerintahan Palestina mampu mengambil alih, kata belasan diplomat asing dan pejabat Barat kepada Reuters.

    UEA adalah mitra keamanan dekat AS dan, tidak seperti kebanyakan negara Arab, UEA memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Para diplomat dan pejabat mengatakan hal ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Setelah lebih dari setahun berperang, Israel masih enggan untuk menguraikan visi mereka sendiri untuk Gaza dan komunitas internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.

    Para diplomat dan pejabat menekankan gagasan yang muncul dari perundingan UEA kurang rinci dan belum disaring menjadi rencana formal, tertulis, atau diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    Dalam perundingan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan reformasi Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka, kata sumber tersebut – sesuatu yang secara terbuka ditentang oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan terhadap Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, saat menjawab pertanyaan mengenai diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini kurang – sangat penting untuk keberhasilan rencana pasca-Gaza,” imbuhnya.

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    Kelompok ini masih menjalankan beberapa pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, namun mereka diambil alih dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara yang singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters telah terjadi pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi, dan berbagai rancangan proposal, rencana, dan gagasan telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi deliberatif yang terus berlanjut, seiring kami mencari jalan terbaik ke depan,” kata juru bicara tersebut, namun menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.

    Selain mereformasi Otoritas Palestina, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan pejabat Emirat telah menyarankan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi mereka telah diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai proposal Uni Emirat Arab pascaperang, yang mencakup kemungkinan penggunaan kekuatan tersebut.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang disewa oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain, telah menghadapi tuduhan penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, antara lain, termasuk di Irak dan Afghanistan.

  • Qatar Airways Mendarat di Bandara Damaskus, Penerbangan Pertama Pasca-Jatuhnya Assad – Halaman all

    Qatar Airways Mendarat di Bandara Damaskus, Penerbangan Pertama Pasca-Jatuhnya Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Penerbangan internasional pertama sejak jatuhnya mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, mendarat di Bandara Internasional Damaskus.  

    Penerbangan tersebut, dilakukan oleh Qatar Airways pada Selasa (7/1/2025), The Times of Israel melaporkan.

    Kerabat serta teman-teman penumpang menyambut kedatangan mereka di terminal bandara.

    Penerbangan ini membawa warga Suriah yang kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri.  

    Ashad al-Suleibi, Kepala Otoritas Transportasi Udara Suriah, menyebutkan bahwa Qatar turut membantu memperbaiki bandara yang telah rusak akibat perang dan serangan udara Israel.

    Banyak penumpang adalah warga Suriah yang kembali setelah lebih dari sepuluh tahun.

    Salah satunya adalah Osama Musalama.

    Musalama kembali untuk pertama kalinya sejak perang saudara dimulai pada 2011.  

    Pria tersebut, mengungkapkan bahwa ia sempat kehilangan harapan untuk kembali ke Suriah.

    Namun, kini ia merasa bersyukur karena negara ini sudah kembali ke tangan rakyatnya.

    Royal Jordanian Airlines Lakukan Uji Coba

    Selain itu, pesawat dari maskapai Royal Jordanian Airlines juga terbang menuju Damaskus untuk melakukan penerbangan uji coba.  

    Kepala Komisi Regulasi Penerbangan Sipil Yordania, Haitham Misto, ikut dalam penerbangan tersebut.

    Misto terbang sambil mengevaluasi kondisi bandara Damaskus, Al Jazeera melaporkan.

    Sejak jatuhnya al-Assad sebulan lalu, banyak negara, baik dari dunia Arab maupun Barat, mulai membuka kembali hubungan diplomatik dengan pemerintahan Suriah yang baru.

    Sebagaimana diketahui, Suriah saat ini dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Hubungan Suriah dengan Negara Tetangga

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah yang baru, Asaad al-Shibani, baru-baru ini mengunjungi Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Negara-negara Teluk ini diharapkan menjadi kunci dalam membantu pembangunan kembali Suriah setelah perang saudara yang panjang.  

    Al-Shibani juga mengunjungi Yordania untuk membahas kerjasama di berbagai sektor, seperti perdagangan, energi, dan keamanan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Yordania menjadi jalur penyelundupan amfetamin Captagon yang diproduksi di Suriah.  

    Namun, pemerintah Suriah yang baru sudah mengambil langkah tegas untuk menanggulangi perdagangan narkoba.

    Pemerintahan yang baru menutup pabrik-pabrik produksi Captagon di beberapa lokasi, termasuk di Damaskus.

    Al-Shibani menyatakan, situasi baru di Suriah telah mengakhiri ancaman yang sebelumnya mengganggu keamanan Yordania terkait perdagangan narkoba dan Captagon.  

    Ia juga menegaskan, masalah tersebut tidak akan terulang lagi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan melakukan pernyataan sikap terkait dengan resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.

    “Nanti konpersnya besok ya, hari Jumat ya,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

    Sekadar informasi, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh.

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh.

    Karena adanya pemilihan presiden 2024, Indonesia Baru secara resmi menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS setelah pembentukan pemerintahan baru. Pada 2024, negara-negara BRICS menyetujui keanggotaan Indonesia secara konsensus sesuai dengan prinsip-prinsip panduan, kriteria, dan prosedur perluasan yang disepakati di Johannesburg.

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

  • UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel
     

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

    Rencana ‘cawe-cawe’ UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

    “Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih,” tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

    Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak,” kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

    Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    “Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka,” kata sumber tersebut – sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini masih kurang – sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza,” tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

    Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

    PA Kurang Berpengaruh

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi yang terus berlanjut, sembari kami mencari cara terbaik untuk maju,” kata juru bicara tersebut, menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.
     
    Kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar mengenai lapoaran ini. Otoritas Palestina tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

    Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Usulkan Penggunaan Pasukan Militer Swasta

    Selain mereformasi PA, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan kalau pejabat UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi kalau mereka diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai usulan pascaperang Emirat, yang mencakup kemungkinan penggunaan pasukan semacam itu.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan setiap pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang dipekerjakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah lain, punya citra negatif dengan seabrek catatan dan rekam jejak penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, di antara tuduhan lainnya, termasuk di Irak dan Afghanistan.

    Pejabat UEA tidak menanggapi pertanyaan tentang penggunaan kontraktor militer.

    Dua siluet bocah Palestina menyaksikan kehancuran Jalur Gaza karena pemboman Israel. (anews/tangkap layar)

    Rekonstruksi Gaza Butuh Waktu Bertahun-tahun

    Membangun kembali Gaza, termasuk lembaga-lembaga politiknya, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya puluhan miliar dolar.

    Selain itu, rekonstruksi Gaza memerlukan dukungan internasional yang besar, setelah 15 bulan operasi militer Israel menghancurkan tiap sendi kehidupan wilayah tersebut.

    Meski UEA telah mengkritik perilaku militer Israel dan Netanyahu sendiri, Israel tetap masih menginginkan negara kaya minyak itu terlibat di Gaza pascaperang, menurut dua mantan pejabat Israel, yang menolak disebutkan namanya.

    Seperti Israel, negara Teluk itu menentang Hamas, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli AS sebagai ‘grup teror.

    Hamas, sebagai respons aksi represif dan penindasan Israel selama bertahun-tahun, memimpin serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

    “Abu Dhabi memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas,” kata ulasan Reuters. 

    Pejabat UEA juga telah menyatakan kekhawatiran secara terbuka atas dampak perang terhadap stabilitas di Timur Tengah dan terhadap upaya menuju integrasi regional dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

    Hamas: Gaza Harus Bebas dari Intervensi Asing Pasca-Perang

    Ketika ditanya apakah Hamas mengetahui proposal yang dibahas oleh UEA, Basem Naim, salah satu pejabat senior organisasi tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perang, Gaza harus menjadi “wilayah Palestina yang khas” dan tanpa “intervensi asing”.

    Washington bersama mediator Mesir dan Qatar, tengah mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Adapun Israel dan Hamas saling menyalahkan pada akhir Desember atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata – yang menurut kedua belah pihak tampaknya sudah dekat bulan lalu.

    Pada Senin (6/1/2025), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin melihat kesepakatan gencatan senjata diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

    Ketika ditanya tentang masa depan Gaza, Brian Hughes, juru bicara tim transisi Donald Trump, mengatakan presiden terpilih AS – yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari – akan bekerja sama erat dengan mitra Arab dan Israel “untuk memastikan bahwa Gaza suatu hari nanti dapat makmur”.

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Reformasi Otoritas Palestina

    UEA mengatakan mereka hanya akan mengirim pasukan ke misi multinasional pasca perang atas undangan Otoritas Palestina dan dengan keterlibatan AS.

    Namun, Netanyahu mengatakan dia menentang Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini yang memerintah Gaza, dengan mengutip keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    UEA telah meminta perdana menteri baru untuk memimpin Otoritas Palestina, yang sering dikritik oleh pejabat Emirat sebagai lembaga yang korup dan tidak kompeten selama pembicaraan tertutup, kata para diplomat dan pejabat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, yang menjabat pada bulan Maret, telah berjanji untuk melaksanakan reformasi di dalam Otoritas Palestina yang keuangannya telah kacau selama bertahun-tahun karena negara-negara donor telah memotong pendanaan hingga korupsi dan pemborosan ditangani.

    Para pejabat Emirat telah menyebut mantan Perdana Menteri Salam Fayyad, seorang mantan pejabat Bank Dunia berpendidikan AS, sebagai tipe orang yang dapat dipercaya untuk memimpin Otoritas Palestina yang dirombak, menurut para diplomat dan pejabat.

    Fayyad menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2007 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 setelah berselisih dengan Presiden Mahmoud Abbas, yang masih menjabat.

    “Reuters tidak dapat menghubungi Fayyad untuk dimintai komentar,” bunyi disclaimer laporan tersebut.

     

    (oln/rtrs/*)

  • 10 Perusahaan Minyak Terbesar di Dunia, Pemimpin Industri!

    10 Perusahaan Minyak Terbesar di Dunia, Pemimpin Industri!

    Industri Minyak dan gas (migas) termasuk salah satu penopang perekonomian dan perkembangan dunia. Pasalnya, industri tersebut berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di berbagai negara.

    Tidak heran, perusahaan minyak banyak diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik hingga global. Tingginya permintaan juga mencatatkan beberapa perusahaan berkembang signifikan.

    Bahkan, beberapa perusahaan minyak bisa dikatakan menjadi pemimpin industri dengan 

    Penasaran apa saja perusahaan minyak terbesar di dunia? Berikut daftar perusahaan yang tercatat memiliki produksi melimpah dan kapitalisasi pasar terbesar.

    1. Saudi Arabian Oil Co.

    Dikenal juga sebagai Saudi Aramco, perusahaan minyak asal Arab Saudi ini termasuk yang terdepan dalam industri migas dunia.

    Diketahui pendapatan Saudi Arabian Oil Co. mencapai angka 590,3 dolar Amerika Serikat dan menjadikannya produsen minyak terbesar dunia.

    Perusahaan memiliki pusat inovasi terpadu untuk menjalankan kegiatan usaha di beberapa benua, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

    Dilansir situs companiesmarketcap.com (7/1/2025), nilai kapitalisasi pasar Saudi Aramco sebesar 1,8 triliun dolar AS dan menjadi salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia.

    2. Exxon Mobil Corporation

    Dalam industri migas dunia, Exxon Mobil Corporation memiliki portofolio komprehensif dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan minyak multinasional. 

    Bergerak di sektor eksplorasi, produksi, perdagangan, logistik, dan penjualan migas, Exxon mengoperasikan sejumlah fasilitas dan memasarkannya secara global di enam benua.

    Bahkan, perusahaan minyak ini juga merupakan penyuling dan pemasar produk minyak bumi dan perusahaan kimia terbesar.

    Sebagian besar produk yang dijual berupa bahan bakar, pelumas, dan bahan kimia, seperti Esco, Exxon, Mobil, ExxonMobil.

    Dengan lingkup pasar yang luas, nilai kapitalisasi pasarnya berada di angka 474,05 miliar dolar AS.

    3. Chevron Corporation

    Tidak kalah dengan perusahaan lainnya, nilai kapitalisasi pasar Chevron Corporation berhasil mencapai angka 263,60 miliar dolar AS.

    Berpusat di Amerika Serikat, Chevron Corporation merupakan sebuah perusahaan energi multinasional yang telah beroperasi di lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia.

    Kegiatan usahanya terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi, produksi, penyulingan, pemasaran, hingga penjualan. 

    Selain minyak, perusahaan ini juga menawarkan produk listrik, gas, dan bahan kimia. Dalam menjalankan usahanya, Chevron menyalurkan energi rendah karbon secara aman untuk mengurangi emisi karbon.

    4. PetroChina Co. Ltd.

    Perusahaan minyak terbesar di dunia berikutnya adalah PetroChina Co. Ltd. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara China National Petroleum Corporation yang telah terdaftar bursa saham.

    Sebagai produsen dan distributor migas terbesar di China, perusahaan menyumbangkan sekitar 50 persen dari volume produksi migas domestik.

    Tidak heran, kapitalisasi pasar PetroChina mampu menyentuh angka 211,12 miliar dolar AS.

    Selain terlibat dalam kegiatan eksplorasi hingga pemasaran migas, PetroChina juga berinvestasi dalam energi terbarukan dan praktik berkelanjutan.

    5. Shell PLC

    Dikenal sebagai pelopor LNG selama lebih dari dari setengah abad, Shell PLC merupakan raksasa perusahaan migas multinasional yang telah beroperasi di 70 negara, termasuk Indonesia. 

    Berkantor pusat di Belanda, Shell PLC berada di bawah naungan Royal Dutch Shell plc. Perusahaan tersebut bergerak di sektor eksplorasi, produksi, dan pemasaran migas serta bahan kimia.

    Sebagai perusahaan migas ternama, Shell PLC memiliki kapitalisasi pasar sebesar 196,66 miliar dolar AS.

    6. ConocoPhilips

    Berkantor pusat di Amerika Serikat, ConocoPhilips merupakan perusahaan migas ternama yang berperan penting dalam pemenuhan energi global.

    Bergerak di sektor eksplorasi hingga pemasaran, ConocoPhilips menawarkan produk minyak dan gas di pasar internasional. Perusahaan multinasional ini juga telah beroperasi di 13 negara dengan mempekerjakan lebih dari 13 ribu karyawan.

    Dari segi kapitalisasi pasarnya, ConocoPhilips memiliki nilai sebesar 130,76 miliar dolar AS dan menjadikannya sebagai perusahan migas terbesar.

    7. TotalEnergies SE

    Berbicara tentang nilai kapitalisasi pasar, TotalEnergies SE juga tidak kalah. Tercatat nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 127,15 miliar dolar AS dan menjadikannya sebagai perusahaan migas dunia terbesar.

    Memiliki kantor pusat di Prancis, TotalEnergies bergerak di sektor eksplorasi dan produksi minyak mentah, gas alam, serta listrik rendah karbon. Selain itu, perusahaan memproduksi dan memasarkan produk petrokimia. 

    TotalEnergies SE juga mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Eropa, Amerika Serikat, dan Afrika.

    8. CNOOC

    CNOOC berhasil masuk ke dalam daftar perusahaan minyak terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar 121,63 miliar dolar AS.

    Menariknya, CNOOC menjadi perusahaan minyak nasional terbesar ketiga di China yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas. Lewat inovasi untuk menstabilkan dan memajukan bisnis, CNOOC berkembang signifikan dan jadi terdepan.

    Dalam menghadapi tantangan di masa depan, CNOOC telah menerapkan tujuan untuk mencapai puncak emisi CO2 sebelum tahun 2030 dan netralitas karbon sebelum tahun 2060.

    9. Sinopec

    China Petroleum & Chemical atau lebih dikenal dengan nama Sinopec merupakan produsen dan distributor produk petrokimia dan minyak bumi. Sejumlah produk yang dijual, seperti bensin, solar, minyak tanah, hingga pupuk kimia.

    Meskipun baru berdiri sekitar 24 tahun lalu, Sinopec termasuk pemasok dan produsen migas terbesar kedua di China. Bahkan, perusahaan penyulingan dan kimia terbesar di dunia.

    Dengan skala bisnis yang luas, Sinopec memiliki nilai kapitalisasi pasar yang mampu mencapai angka 100,70 miliar dolar AS.

    10. TAQA

    Kawasan Uni Emirat Arab terkenal dengan produksi minyak buminya yang berlimpah. Di sana, terdapat perusahaan energi ternama, yaitu TAQA.

    Perusahaan asal Abu Dhabi tersebut berperan penting dalam menopang perekonomian negara. Berdiri di tahun 2003, TAQA telah berkembang signifikan dalam industri migas.

    Diketahui nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 97,95 miliar dolar AS dan menjadi perusahaan minyak ternama di dunia.

    Itu dia sejumlah perusahaan minyak terbesar di dunia yang memimpin industri global. Perusahaan yang ada di dalam daftarnya juga memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar.

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS adalah lembaga kerja negara-negara non-Barat, yang mengangkat sejumlah isu sensitif, salah satunya menentang superioritas Amerika Serikat (AS).

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.

    Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup 46% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, tetapi belum melakukannya, sementara Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

    KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada bulan Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.

    BRICS Vs OECD

    Keanggotaan di BRICS menarik untuk disimak, karena pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengejar proses aksesi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Proses aksesi Indonesia ke OECD sejatinya telah dilakukan lebih awal dibandingkan BRICS.

    Namun demikian, proses Indonesia menjadi anggota OECD tergolong lamban karena harus menyesuaikan sejumlah kebijakan domestik dengan mayoritas negara-negara OECD yang cenderung berpaham liberal secara ekonomi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertolak belakang antara OECD dan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS. Itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Perbesar

    Sebelumnya, Sugiono menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I 2019-2024 ini menyebut bahwa sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia juga telah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD. Hal ini pun diperkuat dari kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann yang menemui Presiden Prabowo Subianto pada Kamis lalu (28/11/2024).

    “Kunjungan sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk terap bergabung dengan OECD,” pungkasnya.

    Mathias menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencana bergabungnya Indonesia ke aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). 

    Dia mengatakan pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut. 

    “Jawaban singkatnya adalah tidak [mempengaruhi proses aksesi OECD],” kata Mathias dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024). 

    Dia menambahkan praktik sebuah negara bergabung ke OECD dan BRICS tidak hanya dilakukan Indonesia. Mathias mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mengurus aksesi Brasil yang merupakan salah satu inisiator BRICS.

    Pernyataan Kemlu

    Sementara itu, pemerintah menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral.

    Perbesar

    Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, lanjut keterangan resmi Kemlu, Indonesia menganggap bahwa BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.”

    Di sisi lain, Kemlu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.”

  • China: Kami Percaya Indonesia Berkontribusi Aktif bagi BRICS – Page 3

    China: Kami Percaya Indonesia Berkontribusi Aktif bagi BRICS – Page 3

    Brasil, yang memegang posisi kepresidenan BRICS untuk tahun 2025, mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh blok tersebut. Sebelumnya, status Indonesia adalah sebagai negara mitra BRICS.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui pencalonan Indonesia pada Agustus 2023. Namun, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini baru secara resmi bergabung setelah terbentuknya pemerintahan baru tahun lalu.

     “Pemerintah Brasil menyambut bergabungnya Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi dari Brasil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (7/1).

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global, serta berkontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    BRICS awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009, kemudian menambahkan Afrika Selatan pada 2010. Tahun lalu, blok ini kembali diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, namun belum mengambil langkah tersebut.

     

  • Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Peluang Besar Indonesia setelah Jadi Anggota BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2024) telah mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Pencalonan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut positif keanggotaan ini sebagai momen bersejarah yang mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

    “Keanggotaan ini membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Arsjad, Selasa (7/1/2025).

    Menurut Arsjad, menjadi bagian dari BRICS tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga tanggung jawab baru, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

    Kadin Indonesia yakin, dengan sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha, keanggotaan ini akan memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga menjadi peluang besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Blok ini pada tahun lalu telah memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

    Blok ekonomi ini pada awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7). BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

  • Indonesia Diterima Jadi Anggota Penuh Blok Negara Berkembang BRICS – Page 3

    Indonesia Diterima Jadi Anggota Penuh Blok Negara Berkembang BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia akhirnya diterima menjadi anggota penuh blok ekonomi negara-negara berkembang BRICS. Hal ini diumumkan oleh Brasil yang merupakan ketua dari blok tersebut pada Senin waktu setempat.

    Dikutip dari Associated Press, Selasa (7/1/2025), Kementerian Luar Negeri Brasil menyebutkan bahwa pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

    Namun, Indonesia dengan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia ini memilih untuk bergabung secara resmi dengan BRICS  setelah pembentukan pemerintahan yang baru terpilih tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata pemerintah Brasil dalam sebuah pernyataan.

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada tahun 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung.

    Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

    Organisasi ini dibentuk sebagai penyeimbang bagi Kelompok G7, yang terdiri dari negara-negara maju.

    Namanya berasal dari istilah ekonomi yang digunakan pada awal tahun 2000-an untuk menggambarkan negara-negara berkembang yang diperkirakan akan mendominasi ekonomi global pada tahun 2050.