Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • Kaspersky Ungkap Penipuan Pembelian Cokelat Dubai via Website, Cek Modusnya

    Kaspersky Ungkap Penipuan Pembelian Cokelat Dubai via Website, Cek Modusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kaspersky mengidentifikasi serangkaian penipuan terkait penjualan coklat Dubai yang sedang viral dengan menargetkan konsumen di Uni Emirat Arab (UEA).

    Penipuan tersebut dilakukan dengan membuat situs web palsu dan para pelaku menyamar sebagai Deliveroo, layanan pengiriman terpercaya dan Fix Dessert Chocolatier, pembuat cokelat terkenal di Dubai.

    Dengan meniru tampilan toko dan platform resmi, para pelaku kejahatan dunia maya dapat mengeksploitasi kepercayaan konsumen dan reputasi merek untuk memikat pembeli yang tidak menaruh curiga agar membayar dan membeli cokelat palsu tersebut.

    Dalam kasus lain, penipu menciptakan platform e-commerce palsu, yang menyamar sebagai vendor independen dari seluruh dunia. 

    Situs web palsu ini menjanjikan cokelat Dubai tetapi menghilang setelah pembayaran diterima, sehingga konsumen tidak mendapatkan barang mereka.

    Pakar keamanan di Kaspersky, Olga Svistunova menyampaikan bahwa para penipu menggunakan taktik dengan memanfaatkan konsumen dan kepercayaan pada merek terkemuka. Cara ini, kata Olga merupakan hal yang efektif bagi penjahat dunia maya untuk berhasil.

    “Untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari kekecewaan, sangat penting bagi pengguna untuk memperhatikan detail, meluangkan waktu untuk memverifikasi keaslian toko online,” kata Olga.

    Cara Menghindari Modus Penipuan Tersebut

    Untuk menghindari modus kejahatan penipuan di dunia maya itu, berikut sederet langkah yang bisa dilakukan:

    ● Verifikasi keaslian situs web: Periksa URL, nama domain, dan ulasan pelanggan sebelum melakukan pembelian daring.

    ● Waspadalah terhadap penawaran yang tidak diminta:Penipu sering kali menggunakan pop-up, iklan, atau email phishing untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu.

    ● Hindari berbagi informasi pribadi: Berikan informasi sensitif hanya pada platform yang aman dan terverifikasi.

    ● Gunakan solusi keamanan yang komprehensif: Perangkat lunak keamanan siber yang andal dapat memblokir situs phishing dan mencegah infeksi malware.

  • Donald Trump Ungkap Bos Teknologi yang Dibenci Elon Musk

    Donald Trump Ungkap Bos Teknologi yang Dibenci Elon Musk

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan proyek infrastruktur kecerdasan buatan (AI) senilai USD 500 miliar di Amerika Serikat. Disebut The Stargate Project, usaha patungan ini merupakan kerja sama antara OpenAI, Oracle, Softbank dan MGX, cabang investasi teknologi pemerintah Uni Emirat Arab.

    Namun demikian, proyek itu ditanggapi skeptis oleh Elon Musk yang belakangan dekat dengan Trump. Menanggapi celotehan Musk di X bahwa proyek itu tak punya cukup dana, Trump menilai bahwa kritik Musk adalah karena dia membenci salah satu orang yang terlibat dalam proyek ini.

    “Dia membenci salah satu orang. Saya bicara pada Elon, tapi saya memang bicara pada semua orang. Orang yang terlibat dalam deal ini adalah orang-orang yang sangat pintar tapi Elon, dia membenci salah satu orang itu. Tapi saya juga punya kebencian tertentu pada orang,” sebut Trump yang dikutip detikINET dari CNN.

    Dapat dipastikan bahwa orang yang dibenci Elon Musk itu adalah Sam Altman, CEO OpenAI. Elon Musk yang ikut mendirikan OpenAI memang kerap menyerang Altman. Musk yang juga mempunyai perusahaan AI sendiri, menilai OpenAI saat ini terlalu mementingkan profit.

    “Mereka sebenarnya tidak punya uang. SoftBank telah mengamankan dana kurang dari USD 10 miliar saja. Saya dapat informasi itu dengan pasti,” tulis nakhoda SpaceX dan Tesla itu di X.

    Altman membantah Musk bahwa mereka tak punya cukup dana. “Salah, seperti yang kamu juga tahu. Ingin datang mengunjungi lokasi pertama yang sudah dibangun? Ini bagus untuk negara. Aku menyadari apa yang bagus untuk negara tak selalu optimal untuk perusahaanmu, tapi dalam peran barumu, kuharap kamu lebih mengutamakan AS,” tulisnya.

    Menanggapi pernyataan Musk bahwa proyek itu kurang dana, Trump pun berkomentar. “Saya tidak tahu, tapi mereka membawa uang mereka, pemerintah tidak membawa apapun, mereka yang melakukannya. Mereka adalah orang yang sangat kaya, jadi saya harap mereka punya (uang),” cetus Trump.

    (fyk/fay)

  • Trump Umumkan Proyek AI USD 500 Miliar, Elon Musk Tak Senang

    Trump Umumkan Proyek AI USD 500 Miliar, Elon Musk Tak Senang

    Washington –

    Perusahaan pencipta ChatGPT, OpenAI, bekerja sama dengan raksasa teknologi AS lain, raksasa investasi Jepang, dan dana dari Uni Emirat Arab, membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI) senilai USD 500 miliar di Amerika Serikat.

    Perusahaan baru tersebut, disebut The Stargate Project, diumumkan di Gedung Putih oleh Presiden Donald Trump yang menyebutnya sebagai proyek infrastruktur AI terbesar sepanjang sejarah dan akan membantu menjaga masa depan teknologi di AS.

    Usaha patungan ini merupakan kerja sama antara OpenAI, Oracle, Softbank dan MGX, cabang investasi teknologi pemerintah Uni Emirat Arab. Perusahaan tersebut mengatakan usaha patungan baru tersebut, yang telah berjalan sebelum Trump menjabat, punya pendanaan USD 100 miliar tersedia saat ini. Sisanya akan tersedia selama empat tahun, yang diperkirakan menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan.

    Namun demikian, dikutip detikINET dari CNN, Elon Musk yang belakangan dekat dengan Donald Trump tampaknya tidak senang dengan proyek tersebut. Ia mengklaim mereka sebenarnya tidak punya cukup dana.

    “Mereka sebenarnya tidak punya uang. SoftBank telah mengamankan dana kurang dari USD 10 miliar saja. Saya mendapat informasi itu dari sumber yang dapat dipercaya,” tulis nakhoda SpaceX dan Tesla itu di X.

    Diduga kuat bahwa Elon Musk tidak suka dengan proyek itu karena keterlibatan Sam Altman, CEO OpenAI. Mereka belakangan memang kerap berseteru, di mana Musk selaku salah satu pendiri OpenAI menilai perusahaan itu sekarang sepenuhnya berorientasi pada profit, melenceng dari tujuan awal.

    Altman pun membantah pernyataan Musk bahwa mereka tak punya cukup dana. “Salah, seperti yang kamu juga tahu. Ingin datang mengunjungi lokasi pertama yang sudah dibangun? Ini bagus untuk negara. Aku menyadari apa yang bagus untuk negara tak selalu optimal untuk perusahaanmu, tapi dalam peran barumu, kuharap kamu lebih mengutamakan AS,” tulisnya.

    Musk mengambil peran di pemerintahan baru Trump sebagai bos departemen efisiensi. Namun, ia juga berselisih dengan Altman sejak meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018 dan meluncurkan perusahaan rintisan AI miliknya sendiri.

    Saat ini, data center pertama Stargate sedang dibangun di Texas. Menurut pendiri Oracle, Larry Ellison, akan lebih banyak lagi yang akan dibangun di lokasi AS lainnya.

    “Saya pikir ini akan jadi proyek terpenting di era ini,” kata Altman saat pengumuman bersama Trump. “Kita takkan mampu melakukan ini tanpa Anda, Mr Presiden,” tambahnya, meskipun proyek tersebut sudah berjalan sebelum Trump memenangkan Pilpres.

    (fyk/rns)

  • Wamen Fahri Hamzah Temui Dubes UEA Jelang Penandatanganan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Wamen Fahri Hamzah Temui Dubes UEA Jelang Penandatanganan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menemui Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Selasa (20/1/2025).

    Pertemuan tersebut terjadi menjelang investasi UEA di Program 3 Juta Rumah. Rencananya, mereka akan berinvestasi untuk pembangunan 1 juta unit rumah.

    “Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari Gotong Royong dalam Program Tiga Juta Rumah,” kata Fahri dikutip dari siaran pers.

    Fahri menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar bisa lebih banyak lagi investor asing yang ikut serta di dalam Program 3 Juta Rumah.

    Hal itu sebagai bagian dari upaya menyiasati keterbatasan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan rumah dalam program ini.

    “Sehingga, diperlukan upaya-upaya inovatif dari segi pembiayaan,” ujar Fahri.

    Sebagaimana diketahui, UEA dijadwalkan menandatangani nota kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MoU) untuk investasi sebanyak 1 juta unit hunian.

    Penandatanganan dengan pihak Abu Dhabi, UEA, rencananya akan dilakukan pada 31 Januari 2025 di Istana Merdeka, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, sama seperti yang telah dilakukan oleh investor dari Qatar.

    Adapun sejauh ini ada empat negara yang telah terlibat dalam investasi di Program 3 Juta Rumah.

    Selain UAE, Singapura rencananya akan berinvestasi untuk 100 ribu unit perumahan dan Turki sebanyak 50 ribu.

    Lalu, investor swasta dari Qatar yang berinvestasi sebanyak 1 juta unit dan sisanya sebanyak 5 juta unit berasal dari Pemerintah Qatar.

    Bila ditotal, selama tiga bulan ini, total investasi dari berbagai negara ini untuk Program 3 Juta Rumah telah menghasilkan lebih dari 7 juta unit hunian.

    Lahan untuk proyek perumahan ini juga telah disiapkan. Lokasi pertama adalah tanah seluas 24 hektare (ha) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang sebelumnya merupakan kompleks perumahan anggota DPR.

    Kedua adalah lahan milik Kementerian Pertahanan seluas 41 ha, serta yang ketiga adalah lahan seluas 30 ha di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara.

  • Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

    Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mulai melakukan lobbying ke berbagai perusahaan yang berpotensi terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Ia mengatakan bahwa jika perang dagang terjadi antara Amerika Serikat dan China, Indonesia sebagai anggota BRICS mungkin dapat turut menjadi sasaran pengenaan tarif dagang yang tinggi.

    “Vietnam sebagai negara yang tidak ikut BRICS akan mendapatkan manfaat relokasi besar-besaran apabila Indonesia ikut menjadi target dari perang dagang,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara saat ditemui usai acara diskusi bertajuk ‘Omon-Omon Kesejahteraan: Rapor Bayangan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta, Kamis.

    Ia pun menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan yang berpotensi mendapatkan sanksi atau hambatan tarif tinggi dari Amerika Serikat agar mereka merelokasi pabrik dan investasinya ke Indonesia.

    Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menjaga pabrik dan investasi yang kini sudah ada (existing) di dalam negeri agar tidak ikut direlokasi ke negara lain.

    Bhima juga menuturkan bahwa pemerintah Indonesia harus mencegah agar produk-produk China tidak membanjiri pasar Indonesia karena hambatan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Indonesia merupakan pasar yang potensial karena tengah mengalami bonus demografi dan menjadi salah satu negara dengan hambatan non-tarif terendah terhadap produk-produk China.

    “Dan itu sudah terlihat. Jadi saya cek dari data impor barang non-migas dari China, itu kenaikannya luar biasa, 33 persen dalam satu tahun terakhir (2024). Jadi, sudah kelihatan bahwa kita jadi pelarian, sebelum Trump menjabat, kita sudah jadi pelarian barang-barang dari China,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yaitu mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kolinlamil pastikan akan terlibat dalam MNEK 2025

    Kolinlamil pastikan akan terlibat dalam MNEK 2025

    Memang tugas dan tanggung jawab Kolinlamil ini melaksanakan pergeseran material dan logistik, pastinya kami akan terlibat

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo memastikan pihaknya akan mengirim Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam ajang latihan bersama Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) Ke-5 tahun 2025.

    “Insyaallah dari 17 kapal yang ikut serta itu nanti Kolinlamil akan dapat (kuota KRI) tapi untuk komposisinya saat ini juga masih akan ditentukan dengan luasan area, karena kami juga masih menunggu kepastian akhir dari pada negara-negara lain yang akan bergabung,” kata Krisno saat ditemui di Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis.

    Walau belum ditentukan jumlah KRI yang akan dikerahkan, Krisno memastikan KRI di bawah naungannya siap untuk diterjunkan sesuai dengan kuota yang disediakan Markas Besar TNI AL.

    Saat ini, pihaknya hanya fokus mengatur persiapan pendistribusian logistik, pergeseran pasukan hingga armada untuk persiapan ajang MNEK mendatang.

    “Memang tugas dan tanggung jawab Kolinlamil ini melaksanakan pergeseran material dan logistik, pastinya kami akan terlibat untuk menggeser logistik personel yang berasal dari daerah-daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, kemudian dari pulau-pulau lain,” kata dia.

    MNEK merupakan latihan non-kombatan yang digelar rutin tiap dua tahun sekali oleh TNI AL sejak 2014. Latihan itu bertujuan untuk membangun kerja sama dan memperkuat interoperabilitas angkatan laut dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HA/DR), dan memperkuat kerja sama menjaga keamanan di laut.

    TNI AL telah mengundang angkatan laut dari 58 negara, dan sejauh ini ada 38 negara termasuk Indonesia selaku tuan rumah yang mengonfirmasi kehadirannya mengikuti latihan MNEK di Bali. Dari 38 negara itu, sejumlah negara juga mengonfirmasi akan mengirimkan kapal-kapal perangnya.

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (3/1), menyebut ada 21 kapal perang asing dan 17 KRI yang akan latihan bersama-sama di Selat Badung saat MNEK Ke-5 tahun 2025.

    “Di samping itu, ada juga lima helikopter dan tiga pesawat patroli maritim (MPA), dan 17 KRI dari TNI AL,” kata Laksamana Ali.

    Negara-negara yang mengirimkan kapal perangnya, yaitu Australia, Perancis, India, Jepang, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, Iran, Korea Selatan, dan China. Masing-masing negara mengirimkan satu kapal, kecuali Rusia tiga kapal, Malaysia 2 kapal, Iran 2 kapal, Singapura 2 kapal, dan India 2 kapal.

    Kemudian, negara peserta MNEK Ke-5 lainnya, yaitu Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Chile, Kolombia, Fiji, Irak, dan Italia. Kemudian, ada pula Kenya, Laos, Belanda, Selandia Baru, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Qatar.

    Dalam rangkaian acara MNEK, kegiatan latihan itu mencakup latihan fase pangkalan dan fase laut, kemudian ada juga forum pertukaran pengalaman dan wawasan antarperwira (SMEE), pertemuan bilateral dengan angkatan laut berbagai negara, International Maritime Security Symposium (IMSS), pameran pertahanan, kegiatan budaya dan parade budaya di Bali.

    Dalam rangkaian yang sama, ada juga program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (ENCAP) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    ENCAP berlangsung di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali, selama 45 hari yang dimulai sejak 1 Januari. Program-program pembangunan yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer.

    Sementara itu, ada juga bakti kesehatan atau yang disebut juga medical civic assistance program (MEDCAP). Kegiatan MEDCAP mencakup pemeriksaan kesehatan lengkap, pemeriksaan kesehatan gigi, donor darah, sunatan massal, operasi katarak dan operasi bibir sumbing untuk warga di Karangasem, Bali.

    Bakti kesehatan itu akan digelar di kapal bantu rumah sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang dijadwalkan bersandar di Dermaga Tanah Ampo, Karangasem, pada 17 Februari 2025.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Rusia, dan China.

    “Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara China dan Rusia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

    Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

    Namun, ia mengatakan bahwa diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

    “Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

    Bhima mengatakan bahwa upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

    Ia juga menuturkan bahwa penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut.

    Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

    “Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yakni mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkap! Tak Hanya Qatar Kini UEA Juga Minat Bangun 1 Juta Rumah di RI

    Terungkap! Tak Hanya Qatar Kini UEA Juga Minat Bangun 1 Juta Rumah di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

    Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia,” ujarnya.

    Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

  • Susul Qatar, Singapura Bersama Turki dan UEA akan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Susul Qatar, Singapura Bersama Turki dan UEA akan Investasi di Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) akan bergabung dengan Qatar sebagai negara yang berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, investasi dari Singapura dan Turki akan menghasilkan lebih dari 100 ribu unit hunian.

    “Dari Turki ada investor [yang berinvestasi untuk] 50 ribu unit [berasal dari pihak] swasta. Dari Singapura ada 100 ribu [unit],” katanya ketika ditemui usai acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Sementara itu, untuk UEA, mereka dijadwalkan menandatangani nota kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MoU) untuk investasi sebanyak 1 juta unit hunian.

    Penandatanganan dengan pihak Abu Dhabi, UEA, disebut Hashim akan dilakukan pada 31 Januari 2025 di Istana Merdeka, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, sama seperti yang telah dilakukan oleh investor dari Qatar.

    Bila ditotal dengan investasi dari Qatar, selama tiga bulan ini, total investasi dari berbagai negara ini untuk Program 3 Juta Rumah telah menghasilkan lebih dari 7 juta unit hunian.

    Selain sekitar 1 juta unit dari UEA, Singapura, dan Turki, sebelumnya telah ada investor swasta dari Qatar berinvestasi sebanyak 1 juta unit dan sisanya sebanyak 5 juta unit berasal dari Pemerintah Qatar.

    Lahan untuk proyek perumahan ini juga telah disiapkan. Lokasi pertama adalah tanah seluas 24 hektare (ha) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang sebelumnya merupakan kompleks perumahan anggota DPR.

    Kedua adalah lahan milik Kementerian Pertahanan seluas 41 ha, serta yang ketiga adalah lahan seluas 30 ha di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara.

    Sebagai informasi investor swasta asal Qatar, yaitu, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, melakukan penandatangan nota kesepahaman untuk investasi 1 juta unit rumah pada Rabu (8/1/2024).

    Penandatangan MoU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Al Thani dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, dihadapi langsung oleh Prabowo.

    Maruarar mengatakan, berdasarkan arahan Prabowo, kerja sama pembangunan satu juta unit rumah ini dilakukan dengan skema G to G. Dalam proyek ini, tugas pemerintah adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara.

    “Pak Erick akan siapkan dari PTP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata,” katanya.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

  • Pemerintah Fokus Atasi Sampah Plastik di Sungai Pulau Jawa dan Bali  

    Pemerintah Fokus Atasi Sampah Plastik di Sungai Pulau Jawa dan Bali  

    BADUNG – Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk menangani masalah sampah plastik yang mencemari lautan, terutama yang berasal dari empat sungai di Pulau Jawa dan dua sungai di Bali. Sampah-sampah ini akhirnya bermuara di laut dan mencemari sejumlah pantai di Pulau Dewata.  

    Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa Sungai Ciliwung menjadi salah satu penyumbang terbesar, dengan kontribusi sekitar 20-30 persen dari total sampah plastik yang masuk ke laut.  

    “Sungai Ciliwung menjadi penyumbang utama karena melintasi wilayah perkotaan padat penduduk, termasuk Jawa Barat dan Jakarta. Selain Ciliwung, ada tiga sungai besar lainnya di Jawa yang turut berkontribusi, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas,” jelas Hanif Faisol saat menghadiri kegiatan bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu 19 Januari.  

    Di Bali, masalah serupa ditemukan di dua sungai utama, yakni Tukad Badung dan Tukad Mati, yang masing-masing memiliki panjang sekitar 20 dan 22 kilometer. Sampah plastik dari kedua sungai ini kerap mencemari pantai-pantai wisata di Bali.  

    Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah merancang pemasangan jaring penangkap sampah di sejumlah sungai. Jaring ini akan menahan sampah agar tidak sampai ke laut, sehingga memudahkan pengelolaan dan pembersihan.

    Program ini melibatkan kerja sama dengan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) serta didukung oleh negara-negara seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA).  

    “Pemerintah UEA telah memberikan bantuan berupa alat penangkap sampah (trash boom) yang akan dipasang di 14 lokasi sungai di Bali,” tambah Hanif.  

    Hanif juga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian masalah sampah di Tukad Badung dan Tukad Mati tahun ini. “Kami memiliki sumber daya manusia, tim, dan dana yang cukup. Tidak boleh ada lagi sampah yang mencemari kedua sungai ini,” tegasnya.  

    Kegiatan bersih-bersih sampah laut ini merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, pada Sabtu 4 Januari.

    Hingga saat ini, sampah plastik masih banyak ditemukan di sejumlah pantai wisata populer, seperti Jimbaran, Kelan, dan Kedonganan, yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditangani.