Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • 13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

    Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

    Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

    Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

    Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

    Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

    China

    Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

    Malaysia

    Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

    Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

    “Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

    Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

    Iran

    Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

    “Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,” kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

    Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

    Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

    “Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” ujar Baghaei.

    Indonesia

    Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

    Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 

    Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

    6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

    Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

    Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

    Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

    Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

    Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

    “Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

    Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

    “Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” ungkapnya.

    “Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru,” katanya.

    Prancis

    Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

    Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

    Spanyol

    Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab,” katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

    Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak – Halaman all

    UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak – Halaman all

    Pada musim gugur 2014, milisi Islamic State alias ISIS mengobarkan perang terhadap sejarah. Beragam situs kuno, tugu peringatan, gereja atau bahkan masjid di Irak dibuat rata dengan tanah karena dianggap bertentangan dengan hukum agama.

    Di negeri yang silih berganti membidani peradaban manusia itu, aksi pengursakan para jihadis bukan cuma melumat sejarah bangsa, tapi juga warisan budaya dunia.

    Banyak bangunan dan situs budaya di Irak sejak lama telah terdaftar di bawah perlindungan UNESCO. Namun status tersebut tidak menghentikan ISIS meratakan kota kuno Hatra dan Nineveh, atau menghancurkan kota metropolitan Mosul di Irak utara, merusak tempat ibadah dan situs budaya, buku-buku dan manuskrip langka serta artefak dari perpustakaan dan museum. Ragam koleksi bersejarah dihancurkan atau dijarah untuk dijual di pasar gelap.

    Ketika militer Irak kembali merebut Mosul pada tahun 2017, tidak banyak yang tersisa. Banyak bangunan bersejarah yang hancur, beserta sekitar 130.000 rumah penduduk.

    Pembangunan kembali

    Sejak tahun 2018, UNESCO, bekerja sama dengan pemerintah Irak, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, untuk membangun kembali monumen sejarah yang dihancurkan ISIS. Proyek ini bertujuan memulihkan keragaman budaya dan agama, serta membangun kembali kota Mosul.

    Sejauh ini, UNESCO sudah menyelamatkan bangunan Masjid Al-Nouri yang terkenal dengan Menara Al-Hadba yang miring, Biara Al-Saa’a “Bunda Maria” dan Gereja Katolik Suriah Al-Tahira, Masjid Al-Aghawat dan Sekolah Al-Ekhlass di kota tua Mosul. Lebih dari 140 juta euro diinvestasikan dalam proyek ini.

    Untuk rekonstruksi Gereja Al-Tahira, sebanyak 30 buruh direkrut dari warga lokal, kata manajer konstruksi Anas Zeyad Abdulmalek di situs web UNESCO. Tawaran ini membuat penduduk setempat merasa terlibat.

    Dia mengaku kerap ditanya mengapa pembangunan gereja dan masjid dipercepat ketimbang pembangunan gedung rumah tinggal dan rumah sakit. “Nilai gereja dan masjid adalah tempat yang damai. Orang-orang berkumpul di sini untuk berdoa. Kami ingin mengembalikan kenangan dan warisan ini kepada masyarakat.”

    Abdulmalek melanjutkan, penting bagi umat Kristen dan Muslim untuk bekerja sama memulihkan kota. “Tujuan utama proyek ini adalah rekonsiliasi dan kohesi di Mosul, dengan segala keberagamannya, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim, yang telah hidup bersama secara damai di sini selama berabad-abad.”

    Wadah percampuran budaya

    Biara Al-Saa’a di pusat kota juga merupakan tempat pertemuan penting keagamaan, budaya, dan sosial. Ciri khasnya adalah menara lonceng yang merupakan satu-satunya di Mosul.

    Menara itu merupakan hadiah dari istri Napoleon III, Eugénie, kepada biarawan Dominikan di biara tersebut. Ia adalah menara lonceng pertama yang pernah dibangun di Irak. Jam menara, yang dipasang pada tahun 1880, berdetak setiap jam dan memberikan irama bagi kehidupan penduduk.

    Proses pemugaran hanya berlangsung selama sebelas bulan. Menara itu juga dilengkapi tiga lonceng baru, yang lagi-lagi dibuat di Prancis, tepatnya di sebuah pabrik pengecoran di Normandia.

    Identitas bangsa

    Salah satu tantangan terbesar adalah pemulihan Menara Al-Hadba, yang merupakan bagian dari Masjid Al-Nouri. Menara miring ini, meskipun condong, tidak pernah runtuh selama berabad-abad. Al-Hadba adalah simbol dan bagian dari identitas warga Mosul.

    Kehancuran bagian utama menara tersebut diumumkan sebagai sebuah tragedi nasional. Selama pertempuran untuk membebaskan Mosul pada tahun 2017, warga setempat membentuk rantai manusia untuk mencegah kehancuran total menara tersebut.

    Menjelang proses pembangunan kembali, warga dimintai pendapat apakah reruntuhan menara seharusnya dibiarkan tetap ada dan apakah sebuah salinan dari menara itu harus dibangun di sampingnya. “94 persen responden ingin menara tersebut dibangun kembali – tepat di tempat semula, dan persis seperti dulu: Dengan dekorasi yang sama, dengan kemiringan yang sama,” kata Kepala Proyek Menara, Omar Yasir Adil Taqa, di situs web UNESCO.

    Akhirnya diputuskan untuk membangun kembali menara di atas fondasi yang masih ada, meskipun mengalami kerusakan parah. Kini menara tersebut telah berdiri kembali, disusun dengan teliti dari batu asli yang berhasil diselamatkan oleh tim pembangunan dari ribuan ton puing.

    Monumen Budaya atau Infrastruktur?

    Menurut UNESCO, upaya restorasi di Mosul telah menciptakan 6.000 lapangan pekerjaan baru. Dengan bantuan para ahli restorasi, lebih dari 1.300 pemuda dilatih dalam kerajinan tradisional seperti tukang kayu, pemahat batu, dan pelukis.

    Pada 5 Februari, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay akan mengunjungi Mosul untuk melihat bangunan yang telah dipulihkan sebagai penutupan dari pekerjaan konstruksi tersebut. Peresmian oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Sudani akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

    Mosul masih membutuhkan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk memulihkan infrastrukturnya sepenuhnya. Sejauh ini, pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit masih dalam tahap perencanaan.

    Sementara itu, Bandara Internasional Mosul diperkirakan akan dibuka kembali tahun ini, menurut seorang juru bicara Kementerian Transportasi Irak kepada kantor berita “Ina”.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Spesifikasi Jet Tempur Mirage 2000, Diadopsi oleh UEA, Mesir, Yunani hingga India – Halaman all

    Spesifikasi Jet Tempur Mirage 2000, Diadopsi oleh UEA, Mesir, Yunani hingga India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mirage 2000 adalah pesawat tempur multiperan yang diproduksi oleh perusahaan Prancis, Dassault Aviation.

    Mirage 2000 adalah jet tempur yang sangat fleksibel dan telah terbukti efektif dalam berbagai peran.

    Dengan kemampuan multirole dan sistem persenjataan yang canggih, pesawat ini tetap menjadi pilihan utama bagi banyak angkatan udara di seluruh dunia.

    Diperkenalkan dalam layanan operasional oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 1984, dikutip dari laman resmi Dassault Aviation.

    Pesawat ini telah diadopsi oleh beberapa negara, termasuk UEA, Mesir, Yunani, India, Peru, Qatar, dan Taiwan, Airforce Technology melaporkan.

    Simak spesifikasi lengkap jet tempur Mirage 2000 berikut ini.

    Varian dan Kemampuan

    Mirage 2000 hadir dalam beberapa varian, antara lain:

    – Mirage 2000CB:

    Versi satu tempat duduk untuk pertahanan udara.

    – Mirage 2000N:

    Versi dua tempat duduk untuk penetrasi nuklir dalam segala cuaca.

    – Mirage 2000D:

    Versi upgrade dari Mirage 2000N untuk pengeboman otomatis dengan amunisi konvensional dan berpemandu laser.

    – Mirage 20005:

    Dikenal dengan avionik canggih dan kemampuan penembakan udara-ke-darat serta udara-ke-udara.

    Fitur Kokpit

    Kokpit Mirage 20005 dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan yang canggih, termasuk tampilan head-up dan antarmuka sistem pilot multifungsi.

    Sistem ini menyediakan data terkait penerbangan, navigasi, dan penargetan.

    Persenjataan

    Mirage 2000 memiliki sembilan titik keras untuk membawa muatan persenjataan, dengan kemampuan untuk mengangkut berbagai jenis senjata, termasuk:

    – Rudal Udara-ke-Udara:

    MICA dan Magic 2, dengan jangkauan operasi maksimum hingga 60 km.

    – Rudal dan Bom Berpemandu:

    Termasuk MBDA BGL 1000, MBDA AS30L, dan rudal antikapal AM39 Exocet.

    Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pengiriman dan navigasi senjata digital (WDNS) serta pod penanda laser, memungkinkan penembakan senjata berpemandu laser pada siang dan malam hari.

    Mesin dan Performa

    Mirage 2000 ditenagai oleh mesin turbofan SNECMA M53P2 yang menghasilkan daya dorong hingga 98 kN dengan afterburn.

    Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum 2,530 km/jam dan memiliki jarak tempuh feri hingga 3,335 km.

    Sejak diluncurkan, Mirage 2000 telah menerima pesanan dari berbagai negara.

    Total 110 unit telah dipesan oleh Angkatan Udara Prancis, dan pesawat ini juga telah dikirim ke Taiwan, Qatar, Yunani, dan Uni Emirat Arab.

    Spesifikasi pesawat tempur Mirage 2000:

    Dikutip dari CNBC berikut ini spesifikasi lengkap dari jet tempur Mirage 2000:

    Kru: 1 orang

    Panjang: 14,36 meter

    Rentang sayap: 9,13 meter

    Tinggi: 5,20 meter

    Luas sayap: 41 m2

    Berat kosong: 7.500 kg

    Berat isi: 13.800 kg

    Berat maksimum saat lepas landas: 17.000 kg

    Mesin: 1 x SNECMA M53-P2 afterburning turbofan, dorongan kering 64,3 kN (14.500 lbf), dan dorongan dengan pembakar lanjut 95,1 kN (21.400 lbf)

    Senjata api: terdapat 2 senjata api ukuran 30 mm (1,18 in) DEFA 554 revolver cannon, 125 rounds per gun.

    Titik keras: totalnya ada 9 titik keras, diantaranya 4 x under-wing, 5 x under-fuselage dengan kapasitas 6.300 kg (13.900 lb) external fuel and ordnance.

    Roket: Matra 68 mm unguided rocket pods, 18 rockets per pod.

    Rudal: Terdapat 2 jenis rudal dalam pesawat tempur ini, air-to-air missiles dan air-to-surface missiles

    Bom: ada 9 jenis bom Mk.82

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

    Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, menandai langkah pertama sejak ia kembali ke Gedung Putih.

    Sanksi ini bertujuan untuk menekan jaringan minyak Iran dan mengembalikan kampanye “tekanan maksimum” yang pernah ia terapkan.

    Pada Kamis (6/2/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan kapal dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan minyak Iran yang telah dikenakan sanksi sebelumnya.

    Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghalangi pendanaan bagi program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok teroris regional.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini,” kata Bessent, Al Jazeera melaporkan.

    Sanksi ini mencakup entitas dan individu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.

    Tindakan terbaru ini muncul dua hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali tekanan terhadap Iran.

    Pada 2018 lalu, Trump membatalkan kesepakatan internasional dengan Teheran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang sebelumnya mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.

    Perintah eksekutifnya minggu ini mengarahkan pejabat AS untuk meninjau dan memperketat sanksi guna mengurangi ekspor minyak Iran hingga nol.

    Iran telah lama menolak sanksi terhadap sektor minyaknya, menyebutnya sebagai pembajakan.

    Teheran juga menegaskan bahwa penjualan minyak adalah haknya sebagai negara berdaulat.

    Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa ekspor minyak Iran mendukung kelompok teroris dan proksi.

    “Washington tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal,” ungkap pernyataan Departemen Luar Negeri.

    Sementara itu, para pemimpin Iran berpendapat bahwa negara mereka tengah berupaya mendapatkan senjata nuklir, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama Israel.

    Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC 

    Trump juga menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melalui  perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (6/2/2025) malam.

    Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih dan dilaporkan oleh The Guardian.

    Perintah eksekutif tersebut menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar, yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

    Trump mengeklaim ICC menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

    Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka dan keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.

    Perintah tersebut juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya.

    Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama individu yang terkena sanksi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    5 Negara Arab Sempat Jadi Musuh, tapi Pilih Berdamai dengan Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Arab telah pecah suara sejak serangan Israel ke wilayah Palestina, yakni Jalur Gaza hingga Tepi Barat (West Bank) pada tahun lalu, hingga beberapa wilayah di Lebanon.

    Hal ini terjadi lantaran ada beberapa negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara Arab yang dahulunya menjadi musuh, diketahui mulai berdamai dan memperbaiki hubungan dengan Israel.

    Alasan damai tersebut beragam, mulai dari keamanan negara dan perbatasan hingga kerjasama di berbagai sektor yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak.

    Berikut daftar negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

    1. Bahrain

    Hubungan Israel dan Bahrain dimulai dengan permusuhan. Setelah merdeka pada tahun 1971, Manamah ikut andil dalam boikot yang dilakukan Liga Arab untuk Israel.

    Namun Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Bahkan negara ini menumpas pemberontakan pro-demokrasi yang cukup besar oleh komunitas Syiahnya pada tahun 2011.

    Perdagangan dengan Bahrain mencapai US$8,5 juta dalam periode tujuh bulan yang sama. Israel membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada tanggal 4 September dan perjanjian antara Israel dan bank sentral Bahrain mengenai fintech ditandatangani beberapa hari kemudian.

    2. Maroko

    Pada 10 Desember 2020, dengan bantuan AS, Israel dan Maroko sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh.

    Perdagangan bilateral Israel-Maroko juga meningkat selama beberapa tahun terakhir, dengan Israel mengumumkan tahun lalu bahwa mereka ingin menargetkan volume perdagangan tahunan sebesar US$500 juta dengan Maroko.

    Pemerintah Israel juga telah mempertimbangkan untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, yang diklaim Maroko.

    3. Mesir

    Pada tahun 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang telah dinegosiasikan selama pertemuan puncak Presiden Jimmy Carter di Camp David tahun sebelumnya.

    Menurut perjanjian tersebut, Israel akan menyerahkan Semenanjung Sinai kepada Mesir sebagai imbalan atas pengakuan penuh Mesir terhadap negara Yahudi tersebut dan pembentukan hubungan diplomatik penuh.

    Perjanjian dilakukan meski Mesir memiliki riwayat permusuhan dengan dengan Israel. Di masa lalu, egara ini sempat terlibat dalam empat edisi perang melawan Israel, yakni Perang Arab-Israel (1948), Krisis Suez (1956), dan Perang Enam Hari (1967), serta Perang Yom Kippur (1973).

    4. Uni Emirat Arab (UEA)

    Pada 15 September 2020, Presiden AS Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian Perjanjian Abraham dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani dan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

    UEA menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir (1979) dan Yordania (1994), yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengakhiri periode 25 tahun tanpa hubungan semacam itu.

    5. Yordania

    Pada 26 Oktober 1994, Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin secara resmi meneguhkan perdamaian dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh Presiden AS saat itu, Bill Clinton.

    Upacara ini berlangsung setahun setelah Perjanjian Damai Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sebelumnya Yordania sempat memiliki kebijakan anti-Zionis dan menentang pendirian negara Israel. Negara ini juga beberapa kali masuk koalisi negara Arab, termasuk dalam Perang Enam Hari di tahun 1967.

    (luc/luc)

  • Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

    “Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

    Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

    Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

    “Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

    Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

    Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

    Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

    “Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Purwakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    AHY menegaskan bahwa PLTS Terapung Cirata merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan.

    “PLTS Terapung Cirata adalah simbol komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam energi terbarukan. Ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik,” ujar AHY dalam konferensi pers di lokasi.

    Selain manfaat lingkungan, AHY juga menyoroti dampak ekonomi proyek ini, yang telah melibatkan lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang energi terbarukan.

    PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan total investasi mencapai Rp1,7 triliun. Keberhasilan proyek ini semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor energi hijau.

    “Proyek ini tidak hanya menjamin pasokan listrik yang stabil, tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar di sektor energi terbarukan,” kata AHY.

    Dengan luas 200 hektare dan lebih dari 340.000 panel surya, PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas 145 megawatt listrik (MWac) atau setara 192 megawatt-peak (MWp), cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50.000 rumah tangga per tahun.

    Selain itu, proyek ini juga berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon, diperkirakan mampu menekan lebih dari 200.000 ton emisi per tahun, setara dengan penanaman 10 juta pohon.

    Sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, PLTS Terapung Cirata menjadi kebanggaan nasional dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. AHY menegaskan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pemimpin di era energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

  • Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp 1,6 T, Maruarar Putar Otak Realisasikan Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp 1,6 T, Maruarar Putar Otak Realisasikan Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 terkena efisiensi dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait harus memutar otak dan lebih kreatif lagi untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    “Kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo untuk selama satu tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang direnovasi,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Untuk mengakali anggaran yang terbatas, Ara mengatakan Kementerian PKP akan menjalankan program yang targetnya jelas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Contohnya seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Lalu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah pada tahun ini.

    “Itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal 220 ribu yang tetap kita bangun,” ujar Ara.

    Lalu, ia mengatakan pemerintah juga akan menggandeng perusahaan swasta untuk pembangunan rumah, di mana pengusaha membiayai lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

    Sampai sekarang, ada tiga perusahaan yang terlibat dalam Program 3 Juta Rumah dan lahan tempat mereka dibangun tersebar di tiga daerah.

    Ada di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Tak hanya perusahaan swasta, Kementerian PKP juga akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyediaan lahan.

    Ara berencana bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan aset-aset perusahaan plat merah.

    “Kemudian juga kita kemarin dengan Menteri BUMN bagaimana kita membuat kerja sama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip sesuai arahan Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara,” ucap Ara.

    “Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title. Bangunannya bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya milik negara,” lanjutnya.

    Ada juga investasi luar negeri di antaranya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ara menyebut dari UEA sudah datang ke Indonesia untuk melihat lahan-lahan mana saja yang bisa dimanfaatkan.

    Sementara itu, dari Qatar sudah melakukan penandatangan nota kesepahaman.

    “Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita punya market yang besar ya. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar dan ya kita berproses lah dalam soal itu,” tutur Ara.

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Washington DC –

    Perkataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza sekaligus menempatkan penduduknya di tempat lain menuai kecaman dari berbagai pihak.

    Komentar Trump muncul saat gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel serta di tengah kebimbangan tentang masa depan Gaza.

    PBB memperkirakan sekitar dua pertiga bangunan di Jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 15 bulan pertempuran.

    Usulan Trump dapat menandakan perubahan terbesar dalam kebijakan AS di Timur Tengah selama beberapa dekade.

    Jika benar-benar terwujud, perubahan itu bakal menjungkirbalikkan konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina terdiri dari Gaza dan Tepi Barat yang hidup berdampingan dengan Israel.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perkataan Trump itu “layak diperhatikan”.

    Di sisi lain, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab, Indonesia, dan beberapa sekutu AS.

    Mengapa Trump melontarkan wacana pengambilalihan Gaza?

    Donald Trump benar tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik.

    Berbagai proposal perdamaian dan presiden telah datang dan pergi tetapi masalah di wilayah itu justru memburuk.

    Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu pertikaian di Gaza adalah contohnya.

    Trump, yang menghasilkan jutaan dolar sebagai pengembang property, membuat pengamatan valid: jika Gaza akan dibangun kembali bahkan di beberapa lokasi harus dibangun dari awal tidak masuk akal bagi ratusan ribu warga sipil menghuni di antara reruntuhan.

    Pembangunan ulang Gaza akan sangat monumental. Amunisi yang tidak meledak dan tumpukan puing harus disingkirkan.

    Saluran air dan listrik harus diperbaiki. Sekolah, rumah sakit, dan toko perlu dibangun kembali.

    BBC

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa proses pembangunan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan selagi pembangunan berlanjut, warga Palestina harus pergi ke suatu tempat.

    Namun, alih-alih mencari cara agar warga Jalur Gaza tetap tinggal di dekat rumah mereka, yang kemungkinan besar di kamp-kamp di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza, Trump mengatakan mereka harus didorong untuk pergi secara permanen.

    Trump percaya bahwa tanpa kehadiran mereka, “Riviera Timur Tengah” milik Amerika yang indah akan bangkit dari abu sehingga bisa menyediakan ribuan pekerjaan, peluang investasi, dan tempat bagi “masyarakat dunia untuk hidup”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Usulan Trump ditolak berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina.”

    Tindakan itu, menurut Kemlu RI, “akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Mengapa komentar Trump begitu kontroversial?

    Bagi seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar masa jabatan pertamanya berupaya mengubah kebijakan AS di Timur Tengah termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki usulan mengambil alih Jalur Gaza tergolong mengejutkan.

    Tidak pernah ada presiden AS yang pernah berpikir bahwa menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan melibatkan pengambilalihan sebagian wilayah Palestina dan pengusiran penduduknya.

    Pengusiran paksa penduduk Jalur Gaza tergolong pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Beberapa warga Palestina kemungkinan akan memilih untuk meninggalkan Gaza dan membangun kembali kehidupan mereka di tempat lain. Sejak Oktober 2023, sebanyak 150.000 orang telah melakukannya.

    Tetapi sebagian lainnya tidak dapat atau tidak mau, baik karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya atau karena keterikatan mereka dengan Gaza yang merupakan bagian dari tanah yang mereka sebut Palestina.

    PBB memperkirakan dua pertiga dari seluruh bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah (Reuters)

    Banyak warga Gaza adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka saat pembentukan negara Israel pada 1948periode yang disebut warga Palestina dengan istilah Nakba, kata dalam bahasa Arab yang berarti malapetaka.

    Bagi warga Palestina yang memimpikan punya negara sendiri, kehilangan sebagian wilayahnya akan terasa seperti amputasi. Apalagi Gaza telah terpisah secara fisik dari Tepi Barat sejak 1948.

    Putaran negosiasi sebelumnya, serta “Visi Perdamaian” Trump tahun 2020, mencakup rencana pembuatan terowongan atau rel kereta api yang dapat menghubungkan kedua wilayah.

    Kini, Trump justru memberi tahu warga Palestina untuk menyerahkan Gaza untuk selamanya.

    Walau Trump tidak secara eksplisit mendorong deportasi paksa warga sipil yang bertentangan dengan hukum internasional Trump jelas menganjurkan warga Palestina untuk pergi.

    Pejabat Palestina telah menuduh Israel memblokir pasokan dari puluhan ribu karavan yang dapat membantu warga Gaza untuk tetap tinggal di wilayah yang tidak terlalu rusak selagi pembangunan berlangsung.

    Negara-negara Arab, yang menurut Trump harus menerima sebanyak 1,8 juta pengungsi Gaza, terutama Mesir dan Yordania, telah menyatakan kemarahannya.

    Keduanya memiliki cukup banyak masalah tanpa beban tambahan ini.

    Bagaimana status Gaza?

    Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Israel kemudian merebutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

    Berdasarkan hukum internasional, Gaza masih dianggap diduduki oleh Israel. Namun, anggapan itu dibantah Israel. Negara itu berkilah bahwa pendudukan di Gaza berakhir pada 2005, ketika Israel secara sepihak membongkar permukiman Yahudi dan menarik militernya.

    Sekitar tiga perempat anggota PBB mengakui Gaza sebagai bagian dari negara berdaulat Palestina, meskipun AS tidak.

    BBC

    Terputus dari dunia luar oleh tembok dan blokade maritim Israel, Gaza tidak pernah terasa seperti tempat yang benar-benar merdeka.

    Tidak ada seorang pun yang bergerak masuk atau keluar Gaza tanpa izin Israel. Bandara internasional yang dibuka di tengah keriuhan pada 1998 dihancurkan oleh Israel pada 2001 selama pemberontakan Palestina kedua.

    Israel dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Gaza dengan alasan keamanan setelah Hamas memenangkan pemilihan Palestina pada 2006. Hamas mengusir para rival politiknya dari wilayah tersebut setelah pertempuran sengit tahun berikutnya.

    Hingga saat ini warga Palestina menganggap Gaza sebagai penjara terbuka.

    Dapatkah Trump mengambil alih Gaza jika dia menginginkannya?

    AS tidak memiliki dalih hukum untuk mengklaim Jalur Gaza dan sama sekali tidak jelas bagaimana Trump memakai kekuatan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah tersebut.

    Seperti klaimnya tentang Greenland atau Terusan Panama, belum jelas apakah Trump memang bersungguh-sungguh atau apakah komentar tersebut merupakan posisi tawar yang mengada-ada menjelang serangkaian negosiasi tentang masa depan Gaza.

    Berbagai rencana telah dibahas untuk membentuk pemerintahan di Gaza pascaperang.

    Pada bulan Desember, dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat membentuk komite gabungan untuk menciptakan pemerintahan bersatu. Namun, sejauh ini kesepakatan tersebut tidak membuahkan hasil.

    Di waktu lain, diskusi difokuskan pada pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, yang mungkin terdiri dari pasukan negara-negara Arab.

    Trump melontarkan wacana soal pengambilalihan Gaza dalam jumpa pers di Washington, pada Selasa (04/02) (EPA)

    Bulan lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab, AS, dan Israel telah membahas pembentukan pemerintahan sementara di Gaza sampai Otoritas Palestina (PA) yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat siap mengambil alih.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menegaskan bahwa PA tidak akan memiliki peran dalam mengelola Gaza pascaperang.

    Apakah Trump hendak mengerahkan militer AS?

    Pasukan AS sejatinya sudah ada di lapangan. Sebuah perusahaan keamanan AS telah mempekerjakan sekitar 100 mantan pasukan khusus AS untuk menjaga pos pemeriksaan di selatan Kota Gaza. Mereka bertugas memeriksa kendaraan warga Palestina yang kembali ke bagian utara Gaza.

    Personel keamanan Mesir juga terlihat di pos pemeriksaan yang sama.

    Ini bisa menjadi tanda-tanda awal perluasan kehadiran pasukan internasional yang mungkin dipimpin ASdi Gaza.

    Meski demikian, itu bukanlah pengambilalihan AS sebab langkah tersebut membutuhkan intervensi militer skala besar di Timur Tengah sesuatu yang menurut Trump akan dia hindari.

    Apakah wacana Trump bisa berdampak pada gencatan senjata Israel-Hamas?

    Negosiasi tahap kedua dari gencatan senjata dua minggu antara Israel dan Hamas baru saja dimulai, tetapi sulit untuk melihat bagaimana pernyataan mengejutkan Trump akan membantu perwujudan gencatan tersebut.

    Jika Hamas merasa hasil akhir dari seluruh proses ini adalah Gaza yang tidak berpenghuni tidak hanya tanpa Hamas, tetapi juga semua warga Palestina Hamas mungkin menyimpulkan tidak ada yang perlu dibicarakan dan menahan para sandera Israel yang tersisa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduh sang perdana menteri mencari alasan untuk menggagalkan negosiasi dan melanjutkan perang. Mereka pasti akan menyimpulkan bahwa, dengan melontarkan komentar-komentar ini, Trump sengaja membantu Netanyahu.

    Di sisi lain, pendukung sayap kanan Netanyahu mengaku puas dengan rencana pengambilalihan Gaza oleh AS. Sebab langkah itu berpotensi mengurangi risiko pengunduran diri kabinet dan membuat masa depan politik Netanyahu tampak lebih terjamin.

    Dalam hal itu, Trump telah memberi Netanyahu insentif yang kuat untuk mempertahankan gencatan senjata.

    Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, namun pasukan Israel belum sepenuhnya ditarik dari Gaza (Reuters)

    Apa yang Trump katakan soal Tepi Barat?

    Ketika Trump ditanya apakah dia setuju AS harus mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Trump mengatakan dia belum mengambil sikap. Menurutnya, keputusan akan diumumkan dalam waktu empat minggu.

    Pernyataan itu telah membuat warga Palestina khawatir. Sebab, Trump bisa saja mematikan rencana pendirian negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

    Mengakui legitimasi permukiman Israel di Tepi Barat juga akan menjadi keputusan yang sangat penting.

    Sebagian besar khalayak paham bahwa permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Selama putaran perundingan perdamaian sebelumnya, para negosiator mengakui bahwa Israel akan dapat mempertahankan blok permukiman besar sebagai bagian dari perjanjian akhir, mungkin dengan imbalan sebagian kecil wilayah Israel.

    Pada tahun 2020, Trump menjadi perantara Perjanjian Abraham, yang mengamankan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan dua negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

    UEA menandatangani perjanjian tersebut dengan kesepahaman bahwa Israel tidak akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Namun, kesepahaman ini mungkin sedang terancam.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

    Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

    Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

    Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

    Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

    1. Kurangnya Detail Rencana

    Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

    Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

    Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

    2. Gedung Putih yang Plinplan

    Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

    Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

    “Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

    3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

    Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

    Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

    Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

    Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

    4. Keraguan dari Partai Republik

    Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

    Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

    Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

    5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

    Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

    Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

    Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News