Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keras dan mengecam pernyataan provokatif yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi.

    UEA menegaskan penolakan tegasnya terhadap pernyataan tidak dapat diterima ini, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menteri Negara UEA, Khalifa Bin Shaheen Al Marar, menegaskan kembali solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi dan pendiriannya yang teguh terhadap segala ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Kerajaan.

    Ia menekankan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah “garis merah” yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun.

    Ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap segala pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut atau upaya pengusiran, dan menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan.

    Lebih lanjut, dikutip dari Gulf News, Menteri tersebut mendesak masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Khalifa Bin Shaheen menegaskan kembali komitmen bersejarah dan teguh UEA untuk melindungi hak-hak Palestina dan menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka politik yang serius untuk menyelesaikan konflik.

    Ia menyebut stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yang memastikan terciptanya negara Palestina yang merdeka.

    Pertemuan Darurat

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

    Selama panggilan telepon tersebut, dua diplomat tinggi Iran dan Mesir membahas hubungan bilateral, dan perkembangan terkini di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, diberitakan MEHR News.

    Araghchi menunjuk pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan menggambarkan rencana ilegal AS untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

    Tindakan AS disebutnya sebagai bagian dari konspirasi untuk memusnahkan Palestina dengan cara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

    Rencana ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza telah mendapat pertentangan keras dari berbagai negara di dunia, dan sangat penting sikap tegas harus diambil oleh negara-negara Islam untuk menghadapi konspirasi yang ditujukan terhadap nasib rakyat Palestina ini, menteri luar negeri Iran menegaskan.

    Diplomat tertinggi Iran menyerukan pertemuan darurat segera para menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah ini.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir memaparkan posisi dan upaya diplomatik negaranya dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina.

    Ia memastikan penerapan perjanjian gencatan senjata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan membangun kembali Gaza, serta menganggap upaya eksodus paksa warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka “tidak dapat diterima”.

    Menyambut usulan Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam, Badr Abdelatty menekankan perlunya konsultasi ekstensif di antara negara-negara Islam dalam hal ini.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas mengutuk apa yang disebut “rencana” AS untuk memaksa warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai perpanjangan dari skema rezim Israel yang lebih luas untuk menghapus identitas Palestina.

    “Rencana untuk membersihkan Gaza dan mengusir paksa warga Palestina [dari sana] merupakan perpanjangan dari agenda terencana Israel untuk memusnahkan bangsa Palestina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei pada hari Rabu.

    Parlemen Arab Ngamuk

    Ketua Parlemen Arab, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, mengecam keras pernyataan tidak bertanggung jawab Israel yang menyerukan pembentukan negara Palestina di dalam Kerajaan Arab Saudi.

    Ia memperingatkan bahwa pernyataan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas regional, meningkatkan konflik, dan membahayakan perdamaian dan keamanan global.

    Dalam sebuah pernyataan, Al Yamahi menegaskan penolakan tegas Parlemen Arab atas pernyataan tersebut, yang menurutnya melanggar kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi.

    Ia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum dan legitimasi internasional, seraya menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab.

    Al Yamahi menegaskan kembali penolakan tegas Parlemen Arab terhadap pernyataan apa pun yang melanggar kedaulatan negara-negara Arab.

    Ia juga menekankan bahwa pernyataan tersebut melanggar hak sah dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah nasional mereka, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Arab Saudi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan ide kontroversial untuk mengambil alih dan memiliki jalur Gaza. Usulan itu ditentang keras dunia.

    Dirangkum detikcom, Minggu (9/2/2025), ide tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Secara mengejutkan, Trump menyatakan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    Dunia bereaksi keras atas ide kontroversial Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Tak hanya Palestina dan Hamas, Arab Saudi juga tegas menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Senada, Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya. Seperti diketahui, Trump kerap mengusulkan supaya warga Gaza direlokasi sejumlah negara seperti Mesir dan Yodarnia.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Negara-negara lainnya yang menentang ide kontroversial Trump antara lain Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, Malaysia. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Liga Arab, China, Rusia, dan Brasil.

    (taa/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

    Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

    PIKIRAN RAKYAT – Mesir, Aljazair, Irak, Libya, dan Hamas menolak usulan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Sikap yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2025 ini menambah pihak yang menolak usulan tersebut.

    Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman, serta beberapa organisasi internasional, termasuk Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk GCC menyatakan sikap yang sama.

    Sebelumnya, pada Hari Selasa 4 Februari 2025, Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya.

    Dua hari setelahnya, yaitu pada Hari Kamis 6 Februari 2025, Donald Trump menjelaskan bahwa warga Gaza akan nyaman dan bahagia di tempat yang baru. Presiden Amerika Serikat ini pun menjanjikan akan membangun rumah yang indah, aman, nyaman, dan modern.

    Perumahan bagi warga Gaza yang disebut Riviera Timur Tengah ini jelas Trump, akan menjadi salah satu yang terhebat di dunia. Sebabnya, Amerika Serikat akan bekerja sama beberapa developer terbaik di dunia. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Warga Gaza akan direlokasi ke negara-negara tetangga Palestina.

    Mesir, sebagai salah satu negara yang menolaknya, menegaskan menolak setiap usulan yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina. Baik dengan mencabut hak warga Palestina maupun merelokasi secara sementara maupun permanen.

    Aljazair pun mengutarakan hal yang sama. Negara yang berada di tanduk Afrika ini mengecam rencana apa pun untuk mengusir warga Gaza. Irak dan Libya pun, selain mengutarakan hal yang sama, meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan tegas.

    Sedangkan Hamas menyerukan pertemuan darurat negara-negara Arab untuk menolak rencana Trump tersebut. Organisasi garis keras Palestina ini pu mengecam pernyataan Donald Trump.

    Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Gaza menjadi bagian dari wilayah Palestina.

    Ia pun menegaskan menolak campur tangan pihak asing dalam menentukan nasib dan masa depan Palestina. Warga Gaza pun menolaknya. Mereka menyebut tak tunduk dengan rencana tersebut.

    Sikap Pemerintah Indonesia

    Di media sosial, Kementerian Luar Negeri RI merilis kecamatan terhadap rencana ambisius Trump tersebut. Tindakan ini dinilai melenceng dari cita-cita Solusi Dua Negara. Dalam solusi ini, Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai dan tanpa perang.

    Sementara itu, Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menyebut rencana tersebut tak masuk akal. Bahkan, termasuk ke dal tindakan pembersihan etnis. Ia pun menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut disebutkan oleh Donald Trump yang merupakan seorang pemimpin besar dunia.

    Agar keinginan tersebut tak terwujud, Nur Wahid mendukung komunitas Internasional bekerja sama menggagalkan pencaplokan wilayah Gaza dan relokasi warganya. “…mereka (komunitas internasional) perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 mencatatkan Januari terhangat dalam sejarah cuaca, melanjutkan serangkaian suhu ekstrem global, menurut layanan observasi iklim Eropa, Copernicus Climate Change Service, C3S, pada hari Kamis (6/2).

    Pemanasan berlanjut meskipun sedang terjadi pergeseran ke arah pola cuaca “La Nina” yang membawa hawa dingin.

    Rata-rata suhu di bulan Januari meningkat 1,75 derajat Celsius lebih panas daripada masa pra-industri. Angka tersebut juga memecahkan rekor suhu bulanan tertinggi pada tahun 2023 dan 2024, menurut temuan para ilmuwan.

    Laporan Global Climate Highlights yang diterbitkan bulan lalu mengonfirmasi bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat.

    Studi C3S mengungkap kenaikan 1,6 derajat Celsius di atas masa pra-industri, antara tahun 1850 dan 1900. Sebelumnya, tahun 2023 adalah tahun terhangat.

    Pada konferensi iklim internasional di Paris tahun 2015, sebanyak 196 negara dunia sepakat untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius, dan untuk melakukan upaya guna menjaga suhu di bawah 1,5 derajat.

    Samantha Burgess, wakil direktur C3S, mengatakan kepada DW bahwa dunia sekarang “berada di ambang melewati level 1,5 derajat.”

    Dia menambahkan bahwa meskipun rata-rata dua tahun terakhir telah melampaui ambang batas, hal itu tidak menyiratkan bahwa Perjanjian Paris telah dilanggar, karena perjanjian tersebut didasarkan pada rata-rata yang dihitung selama beberapa dekade dan bukan tahun-tahun individual.

    Namun, “angka ini menunjukkan lintasan yang kita lalui,” katanya. “Kami tahu dari pemahaman kami tentang sistem iklim bahwa semakin hangat atmosfer, semakin besar kemungkinan kita mengalami peristiwa cuaca ekstrem yang berbahaya dan itulah yang benar-benar berdampak pada manusia dan ekosistem,” katanya.

    Bagaimana pemanasan memengaruhi cuaca?

    Sejauh ini, suhu rata-rata global yang diukur selama beberapa dekade telah naik sebanyak 1,3 derajat Celsius. Saat ini pun, konsekuensi pemanasan global sudah sangat terasa.

    Pada tahun 2024, kebakaran hutan menghanguskan sebagian lahan basah Pantanal di Brasil dan memengaruhi beberapa negara di kawasan tersebut, sementara sebagian Sudan, Uni Emirat Arab, dan Spanyol dilanda banjir besar. Gelombang panas melanda Eropa dan Afrika Barat, dan badai tropis melanda sebagian Amerika Serikat dan Filipina.

    Para ilmuwan yang bekerja sebagai bagian dari World Weather Attribution, sebuah organisasi yang mempelajari hubungan antara cuaca ekstrem dan perubahan iklim, menemukan bahwa 26 peristiwa yang mereka amati tahun lalu menjadi lebih buruk atau lebih mungkin terjadi karena peningkatan suhu.

    Pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia untuk kegiatan seperti pemanasan, industri, dan transportasi merupakan pendorong utama pemanasan global, tetapi fenomena alam seperti El Nino juga berperan dalam mendorong kenaikan suhu selama dua tahun terakhir, kata para ilmuwan di C3S.

    Pemanasan lautan meningkatkan suhu pada tahun 2025

    Fenomena El Nino, yang biasanya terjadi setiap dua hingga tujuh tahun, dikaitkan dengan pemanasan Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur, yang menyebabkan suhu permukaan laut rata-rata keseluruhan meningkat 0,51 derajat Celsius daripada rata-rata tahun 1991–2020.

    Suhu permukaan laut menjadi perhatian khusus para ilmuwan, karena laut menyimpan sekitar 90% panas di permukaan Bumi.

    “Lautan telah bertindak sebagai penyangga selama setengah abad terakhir, atau 70 tahun, bagi kita. Kita melampaui kapasitas penyangga itu, dan kita merasakannya dalam hal kejadian ekstrem di daratan,” kata Brenda Ekwurzel, direktur keunggulan ilmiah di lembaga nirlaba Union of Concerned Scientists, yang tidak terlibat dalam penyusunan data C3S.

    Meskipun fase El Nino berakhir pada tahun 2024, Burgess mengatakan lautan menahan lebih banyak panas daripada siklus sebelumnya yang dapat memengaruhi tingkat panas di tahun mendatang. “Sampai kita melihatnya menghilang secara efektif ke laut dalam, kemungkinan besar kita akan terus melihat suhu yang sangat tinggi, tetapi mungkin tidak akan memecahkan rekor,” katanya.

    Waktu kian mendesak

    Meski demikian, tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat. C3S melaporkan bahwa laju peningkatan karbon dioksida lebih tinggi daripada yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Gas rumah kaca yang menetap di atmosfer selama 300 hingga 1.000 tahun, bertanggung jawab atas meningkatnya suhu Bumi.

    John Noel, juru kampanye iklim senior di LSM lingkungan Greenpeace di AS, menyalahkan industri migas dan politik karena “sengaja membangun hambatan” yang menciptakan “tonggak sejarah suram” berupa tahun terpanas.

    “Kita harus membongkar delusi perusahaan yang berbahaya bahwa perluasan bahan bakar fosil dapat terus berlanjut tanpa konsekuensi. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun infrastruktur nol-karbon yang dibutuhkan untuk masa depan yang aman yang mencakup semua orang,” katanya dalam sebuah pernyataan pers.

    El Nino menambah bahan bakar ke dalam api

    Menurut pemerhati lingkungan Delcio Rodrigues,kondisi cuaca saat ini, yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap kebakaran. Wilayah tersebut mengalami kekeringan yang luar biasa, dan sungai-sungai hanya memiliki permukaan air yang rendah. Menurut para ahli, kekeringan yang telah terjadi sejak akhir tahun 2023 diperburuk oleh fenomena cuaca El Nino, yang membawa serta suhu tinggi.

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, ia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “[Perubahan iklim] bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” katanya. “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” tambahnya.

    Dialog demi iklim

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, dia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “Perubahan iklim bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” kata dia.

    “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” imbuhnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    Karachi (ANTARA) – Latihan perang multilateral AMAN Exercise 2025 yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada 7–11 Februari bertujuan menggalang kemampuan angkatan laut dari berbagai negara untuk menghadapi ancaman terorisme dan bajak laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 (AMAN-25) di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy), Karachi, Jumat, menilai ancaman-ancaman itu merupakan tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

    “Ini saatnya untuk menggalang kerja sama dan upaya-upaya bersama untuk menciptakan keamanan maritim daripada harus berusaha sendiri. Cakupan, jangkauan, dan beragamnya jenis ancaman di laut menunjukkan tak ada satu negara pun, sekuat apapun mereka, yang mampu menghadapi ancaman-ancaman itu sendirian,” kata Laksamana Muda Munib.

    Oleh karena itu, Angkatan Laut Pakistan yakin latihan multilateral seperti AMAN dapat meningkatkan kemampuan angkatan laut masing-masing negara, sekaligus menggalang kerja sama dan membangun interoperabilitas antarangkatan laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda Abdul Munib (dua kiri) menggelar jumpa pers selepas upacara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Dalam kesempatan yang sama, Abdul Munib secara khusus menyoroti Samudera Hindia sebagai salah satu jalur utama perdagangan, logistik, dan rute pelayaran militer (SLOC) negara-negara dunia. Dia melanjutkan dalam rangkaian AMAN Exercise negara-negara peserta juga akan berdialog berdiskusi membahas ancaman-ancaman dan potensi ancaman non-tradisional yang dapat tumbuh di kawasan.

    “Penting untuk memahami akar ancaman di kawasan Samudera Hindia (IOR), dan bagaimana itu berkembang, juga penting bagi kita untuk memahami kemampuan pasukan yang menjaga perairan internasional ini dalam bekerja sama,” sambung Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan.

    Oleh karena itu, AMAN Exercise pun menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pengalaman, gagasan dan pikiran, sekaligus meminggirkan perbedaan.

    “Terkadang, negara-negara yang berkompetisi pada akhirnya dapat menjadi dekat dan bekerja sama, karena mereka meyakini ada tujuan bersama yaitu menciptakan stabilitas di laut,” kata Laksamana Muda Munib.

    AMAN-25 diikuti oleh kurang lebih 60 negara, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia dalam latihan multilateral itu mengirimkan satu kapal fregat ringan serbaguna-nya (MRLF) KRI Bung Tomo-357 untuk berlatih bersama-sama dengan 30 kapal perang dari Angkatan Laut Pakistan dan negara-negara peserta.

    Dari 60 negara peserta, ada 11 kapal asing yang turut serta, yaitu BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

    Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, Komandan KRI Bung Tomo sekaligus Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL (tujuh kiri), berfoto bersama delegasi angkatan laut dari berbagai negara saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Sementara itu, negara-negara peserta AMAN-25 mencakup Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Brazil, Brunei, Burundi, Kamboja, Kanada, China, Komoros, Ceko, Djibouti, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jepang, dan Yordania.

    Kemudian, ada pula Kazakhstan, Kenya, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Malaysia, Maladewa, Maroko, Myanmar, Belanda, Nigeria, Oman, Palestina, Filipina, Qatar, Romania, Rusia, Rwanda, Seychelles, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Sri Lanka.

    Negara-negara lain yang juga turut serta mencakup Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

    Dalam rangkaian AMAN-25, Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Komandan KRI Bung Tomo, bertindak sebagai Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL. Kolonel Dedi turut menghadiri upacara pembukaan AMAN-25 di Karachi, Jumat, bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • AMAN Exercise Ke-9 resmi dibuka, diikuti 60 negara dan 30 kapal perang

    AMAN Exercise Ke-9 resmi dibuka, diikuti 60 negara dan 30 kapal perang

    Karachi (ANTARA) – Latihan perang multilateral AMAN Exercise Ke-9 resmi dibuka di pangkalan Angkatan Laut Pakistan di Karachi, Pakistan, Jumat, diikuti oleh angkatan laut dari 60 negara dan kurang lebih 30 kapal perang dari berbagai negara termasuk Indonesia.

    Sebanyak 100 lebih delegasi dari berbagai negara dan pejabat utama Angkatan Laut Pakistan menyaksikan langsung acara pembukaan, termasuk upacara kenaikan bendera (flag hoisting) negara-negara peserta.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib dalam sambutannya menjelaskan tujuan utama AMAN Exercise ialah untuk menyatukan angkatan laut dari berbagai negara untuk bersama-sama mengatasi ancaman di lautan.

    “Latihan bersama AMAN Exercise yang kesembilan tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 7–11 Februari, yang diikuti lebih dari 60 negara, termasuk kapal-kapal perang, pesawat, pasukan khusus, pasukan penjinak bom, dan pengamat. Latihan terbagi atas dua tahapan, yaitu (fase) pangkalan dan (fase) laut,” kata Laksda Abdul Munib dalam sambutannya saat acara.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda Abdul Munib (dua kiri) menggelar jumpa pers selepas upacara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Tahap pangkalan berlangsung pada 7–9 Februari di Karachi. Kegiatan selama tahap pangkalan mencakup seminar, diskusi operasi, demonstrasi kemampuan, pertemuan antarangkatan laut, dan kompetisi olahraga.

    “Fase laut yang berlangsung pada 10–11 Februari akan diisi dengan latihan manuver taktis, serta rangkaian latihan yang berkaitan dengan keamanan maritim seperti operasi kontraterorisme dan kontrabajak laut, latihan pencarian dan penyelamatan (SAR), serta penembakan senjata,” kata Abdul Munib.

    Dalam upacara pembukaan, delegasi Indonesia dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Latihan Bersama Aman Exercise 2025 Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, yang juga bertugas sebagai Komandan KRI Bung Tomo-357. Ada pula Atase Pertahanan RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

    KRI Bung Tomo, yang merupakan kapal berjenis fregat ringan multi fungsi (MRLF) dari Komando Armada I TNI Angkatan Laut, sandar di Karachi, Kamis (6/2) setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari dari Belawan, Sumatera Utara. Kedatangan KRI Bung Tomo di Karachi disambut langsung oleh Atase Pertahanan RI Kolonel Inf. Henru, yang sehari-hari berkantor di Islamabad.

    Kolonel Dedi, saat ditemui selepas upacara, menjelaskan KRI Bung Tomo dua kali mengikuti AMAN Exercise yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy) di Karachi. “Pertama kali pada 2021,” kata Dansatgas Latma AMAN Exercis 2025.

    Komandan KRI Bung Tomo-357 sekaligus Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko (dua kiri) bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kolonel Dedi menilai keikutsertaan TNI AL di AMAN Exercise dapat menjadi kesempatan untuk melihat kemampuan dan belajar dari pengalaman negara-negara peserta.

    “Untuk peningkatan kekuatan, kami dapat belajar dari negara peserta. Sekarang ada sekitar 11 kapal negara lain, dengan Pakistan ada 20 (kapal perang), ya kami bisa belajar dari mereka,” kata Komandan KRI Bung Tomo Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan.

    11 kapal perang, di luar kapal-kapal Pakistan, yang terlibat dalam AMAN Exercise 2025 mencakup BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

    Jakarta –

    Dua minggu setelah dilantik kembali sebagai presiden, Donald Trump menerima tamu internasional pertamanya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Keduanya bekerja sama erat selama masa jabatan pertama Trump, termasuk ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat pada 2017.

    Sejak itu, banyak hal berubah di Timur Tengah. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, dan beberapa negara lainnya, melancarkan serangan teror ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

    Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya dianggap kredibel oleh PBB, serangan ini telah menewaskan setidaknya 47.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil. Pada pertengahan Januari 2024, sekitar 90% populasi Gaza telah mengungsi, dan tahap pertama dari gencatan senjata mulai berlaku.

    Di tengah ketidakjelasan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga, Trump memanfaatkan kunjungan Netanyahu ke Washington untuk mempresentasikan visinya bagi masa depan Gaza yang kontroversial.

    Apa yang ingin dilakukan Trump?

    Kesepakatan gencatan senjata saat ini tidak mencakup rencana jangka panjang untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat lebih dari 15 bulan serangan Israel. Di sinilah rencana Trump muncul. Dia ingin AS terlibat dalam rekonstruksi dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir Palestina tersebut.

    Trump mengaitkan rencananya dengan ambisi menguasai Gaza secara politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS harus memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza, yang ia bayangkan bisa menjadi “Riviera di Timur Tengah.”

    Di media sosialnya, Truth Social, Trump kembali menyatakan niatnya untuk mengambil alih Gaza dari Israel setelah perang berakhir.

    “Palestina … akan direlokasi ke komunitas baru yang lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah modern di kawasan sekitar. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia, aman, dan bebas,” tulis Trump.

    Ia juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak perlu dikerahkan, lalu menutup pernyataannya dengan, “Stabilitas kawasan akan terwujud!!!”

    Pilihan kata Trump mengingatkan pada pernyataan Jared Kushner, menantunya sekaligus mantan penasihat Timur Tengah, dalam wawancara dengan Harvard University pada Februari 2024.

    “Properti di tepi pantai Gaza bisa sangat bernilai jika orang-orang lebih fokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner. “Situasinya memang tidak menguntungkan, tetapi jika saya jadi Israel, saya akan mencoba memindahkan penduduk keluar dan membersihkan area tersebut.”

    Bagaimana nasib warga Palestina di Gaza?

    “Saya rasa orang-orang seharusnya tidak kembali ke Gaza,” kata Trump saat duduk di samping Netanyahu di Kantor Oval. “Gaza tidak bisa dihuni saat ini. Kita perlu lokasi lain … area yang indah untuk merelokasi mereka secara permanen, dengan rumah-rumah yang layak agar mereka bisa bahagia, tidak ditembak, tidak dibunuh, dan tidak ditikam sampai mati.”

    Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa “Riviera” barunya akan dihuni oleh “orang-orang dari seluruh dunia … termasuk warga Palestina, banyak orang akan tinggal di sana.”

    Pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum kemanusiaan internasional, yang melarang deportasi atau pemindahan penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan darurat keamanan.

    Trump tampaknya berasumsi bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza. “Satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak punya alternatif,” katanya.

    Ia mengusulkan agar Mesir atau Yordania menampung warga Gaza yang tersisa, tetapi kedua negara ini telah secara tegas menolak ide tersebut.

    Apa efek dari kebijakan Trump di Gaza?

    Selama masa kepresidenan pertamanya, Trump membuat keputusan yang berdampak luas di Timur Tengah. Pada 2019, ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, membatalkan kebijakan AS selama setengah abad. Pada 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Di sisi lain, Trump berupaya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, Israel hanya menandatangani perjanjian damai dengan Mesir (1979) dan Yordania (1994). Namun, pada 2020, di bawah kepemimpinan Trump, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Maroko menyusul kemudian.

    Salah satu elemen penting dari kebijakan Trump adalah upaya melibatkan Arab Saudi. Meski tidak berbatasan langsung dengan Israel, wilayah barat laut Saudi hanya terpisah beberapa kilometer dari ujung selatan Israel.

    Pada 2023, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kesepakatan antara Saudi dan Israel hampir tercapai. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan respons militer Israel yang besar-besaran, prospek normalisasi hubungan ini menjadi tidak pasti.

    Trump juga pernah menggagas “NATO Arab,” aliansi pertahanan yang melibatkan AS, Israel, Mesir, Yordania, dan enam negara Teluk Sunni sebagai benteng melawan Iran. Meski memiliki kepentingan serupa, Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian dua negara.

    Kebijakan Trump dan Solusi Dua Negara

    Solusi dua negara adalah konsep yang banyak didukung oleh kekuatan dunia, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Uni Eropa. Saat Irlandia, Spanyol, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara pada 2024, mereka juga menegaskan komitmen pada solusi ini.

    Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 1988, tetapi AS, Jerman, dan negara G7 lainnya belum melakukannya. PBB juga belum mengakuinya sebagai negara penuh, meskipun memberikan status pengamat non-anggota.

    Solusi ini bertujuan menciptakan dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina, dengan perbatasan yang diakui dan dihormati. Namun, sejak berdirinya Israel pada 1948, prinsip-prinsip ini terus dilanggar.

    Perjanjian Oslo 1993 membuka jalan bagi otonomi Palestina dengan menyerahkan sebagian kendali atas Tepi Barat yang diduduki.

    Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump awalnya menjauh dari solusi dua negara, tetapi pada 2020 ia meluncurkan rencana yang dikritik sebagai terlalu berpihak pada Israel. Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, yang semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara.

    Sejak serangan 7 Oktober, pemerintahan sayap kanan Netanyahu semakin menolak solusi ini. Pada Juli 2024, Parlemen Israel bahkan mengesahkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa itu akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas.

    Artikel ini diterjemahkan dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak

    UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak

    Jakarta –

    Pada musim gugur 2014, milisi Islamic State alias ISIS mengobarkan perang terhadap sejarah. Beragam situs kuno, tugu peringatan, gereja atau bahkan masjid di Irak dibuat rata dengan tanah karena dianggap bertentangan dengan hukum agama.

    Di negeri yang silih berganti membidani peradaban manusia itu, aksi pengrusakan para jihadis bukan cuma melumat sejarah bangsa, tapi juga warisan budaya dunia.

    Banyak bangunan dan situs budaya di Irak sejak lama telah terdaftar di bawah perlindungan UNESCO. Namun status tersebut tidak menghentikan ISIS meratakan kota kuno Hatra dan Nineveh, atau menghancurkan kota metropolitan Mosul di Irak utara, merusak tempat ibadah dan situs budaya, buku-buku dan manuskrip langka serta artefak dari perpustakaan dan museum. Ragam koleksi bersejarah dihancurkan atau dijarah untuk dijual di pasar gelap.

    Ketika militer Irak kembali merebut Mosul pada tahun 2017, tidak banyak yang tersisa. Banyak bangunan bersejarah yang hancur, beserta sekitar 130.000 rumah penduduk.

    Pembangunan kembali

    Sejak tahun 2018, UNESCO, bekerja sama dengan pemerintah Irak, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, untuk membangun kembali monumen sejarah yang dihancurkan ISIS. Proyek ini bertujuan memulihkan keragaman budaya dan agama, serta membangun kembali kota Mosul.

    Sejauh ini, UNESCO sudah menyelamatkan bangunan Masjid Al-Nouri yang terkenal dengan Menara Al-Hadba yang miring, Biara Al-Saa’a “Bunda Maria” dan Gereja Katolik Suriah Al-Tahira, Masjid Al-Aghawat dan Sekolah Al-Ekhlass di kota tua Mosul. Lebih dari 140 juta euro diinvestasikan dalam proyek ini.

    Untuk rekonstruksi Gereja Al-Tahira, sebanyak 30 buruh direkrut dari warga lokal, kata manajer konstruksi Anas Zeyad Abdulmalek di situs web UNESCO. Tawaran ini membuat penduduk setempat merasa terlibat.

    Dia mengaku kerap ditanya mengapa pembangunan gereja dan masjid dipercepat ketimbang pembangunan gedung rumah tinggal dan rumah sakit. “Nilai gereja dan masjid adalah tempat yang damai. Orang-orang berkumpul di sini untuk berdoa. Kami ingin mengembalikan kenangan dan warisan ini kepada masyarakat.”

    Abdulmalek melanjutkan, penting bagi umat Kristen dan Muslim untuk bekerja sama memulihkan kota. “Tujuan utama proyek ini adalah rekonsiliasi dan kohesi di Mosul, dengan segala keberagamannya, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim, yang telah hidup bersama secara damai di sini selama berabad-abad.”

    Wadah percampuran budaya

    Biara Al-Saa’a di pusat kota juga merupakan tempat pertemuan penting keagamaan, budaya, dan sosial. Ciri khasnya adalah menara lonceng yang merupakan satu-satunya di Mosul.

    Menara itu merupakan hadiah dari istri Napoleon III, Eugenie, kepada biarawan Dominikan di biara tersebut. Ia adalah menara lonceng pertama yang pernah dibangun di Irak. Jam menara, yang dipasang pada tahun 1880, berdetak setiap jam dan memberikan irama bagi kehidupan penduduk.

    Proses pemugaran hanya berlangsung selama sebelas bulan. Menara itu juga dilengkapi tiga lonceng baru, yang lagi-lagi dibuat di Prancis, tepatnya di sebuah pabrik pengecoran di Normandia.

    Identitas bangsa

    Salah satu tantangan terbesar adalah pemulihan Menara Al-Hadba, yang merupakan bagian dari Masjid Al-Nouri. Menara miring ini, meskipun condong, tidak pernah runtuh selama berabad-abad. Al-Hadba adalah simbol dan bagian dari identitas warga Mosul.

    Kehancuran bagian utama menara tersebut diumumkan sebagai sebuah tragedi nasional. Selama pertempuran untuk membebaskan Mosul pada tahun 2017, warga setempat membentuk rantai manusia untuk mencegah kehancuran total menara tersebut.

    Menjelang proses pembangunan kembali, warga dimintai pendapat apakah reruntuhan menara seharusnya dibiarkan tetap ada dan apakah sebuah salinan dari menara itu harus dibangun di sampingnya. “94 persen responden ingin menara tersebut dibangun kembali – tepat di tempat semula, dan persis seperti dulu: Dengan dekorasi yang sama, dengan kemiringan yang sama,” kata Kepala Proyek Menara, Omar Yasir Adil Taqa, di situs web UNESCO.

    Akhirnya diputuskan untuk membangun kembali menara di atas fondasi yang masih ada, meskipun mengalami kerusakan parah. Kini menara tersebut telah berdiri kembali, disusun dengan teliti dari batu asli yang berhasil diselamatkan oleh tim pembangunan dari ribuan ton puing.

    Monumen Budaya atau Infrastruktur?

    Menurut UNESCO, upaya restorasi di Mosul telah menciptakan 6.000 lapangan pekerjaan baru. Dengan bantuan para ahli restorasi, lebih dari 1.300 pemuda dilatih dalam kerajinan tradisional seperti tukang kayu, pemahat batu, dan pelukis.

    Pada 5 Februari, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay akan mengunjungi Mosul untuk melihat bangunan yang telah dipulihkan sebagai penutupan dari pekerjaan konstruksi tersebut. Peresmian oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Sudani akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

    Mosul masih membutuhkan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk memulihkan infrastrukturnya sepenuhnya. Sejauh ini, pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit masih dalam tahap perencanaan.

    Sementara itu, Bandara Internasional Mosul diperkirakan akan dibuka kembali tahun ini, menurut seorang juru bicara Kementerian Transportasi Irak kepada kantor berita “Ina”.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program-program prioritas yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres 2024. Apa dampaknya?

    Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun.

    Anggaran yang dipangkas Prabowo itu kemudian dialokasikan, di antaranya untuk pembiayaan program makan bergizi gratis yang ditingkatkan menjadi Rp171 triliun dari sebelumnya hanya Rp 71 triliun.

    Penambahan anggaran untuk program andalan Prabowo itu untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 17,5 juta anak menjadi sekitar 83 juta orang pada 2025. 

    Selain untuk makan bergizi gratis, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti perbaikan rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, sekolah, pesantren, pengembangan infrastruktur transportasi, energi, bantuan sosial, subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Penghematan anggaran dilakukan Prabowo tak terlepas dari kondisi APBN 2024 yang tekor sampai Rp 507,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kegagalan pemerintah mendapatkan sumber penghasilan baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Pemerintah sempat berencana menaikkan pajak penghasilan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun ditentang banyak pihak. Akhirnya, Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Dampak Efisiensi Anggaran
    Meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

    Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/2/2025).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelompok penyumbang deflasi terbesar bulan lalu, adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 9,16%. Kelompok ini memberi andil deflasi 1,44%.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47%,” tutur Amalia.

    Selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08% dan memberikan andil deflasi 0,01%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,94%, dan memberikan andil inflasi 0,56%.

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro langsung merespons kekhawatiran pelemahan konsumsi masyarakat yang ditandai dengan deflasi. Menurut dia, deflasi harus ditilik lebih lanjut penyebabnya.

    “Kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang dikutip dari Antara.

    Jajaran pemerintah tingkat pusat hingga daerah kini mulai putar otak bekerja dengan anggaran yang dipangkas sana-sini.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) misalnya terkena terkena pemangkasan Rp 81,38 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 dari anggaran sebelumnya Rp 110,95 triliun. Akibatnya, banyak kegiatan harus dibatalkan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak dari efisiensi tersebut adalah terjadi 10 perubahan pola kerja di kementeriannya. Pertama, antaranya pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni.

    “Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Kelima, mengurangi belanja ATK.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya. Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. 

    Kesepuluh, efisiensi belanja nonoperasional yang mengikuti honor kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya.

    Anggaran belanja Kemkomdigi juga dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu Rp7,73 triliun. Menkomdigi Meutya Hafid menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. 

    Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran kementeriannya disunat Rp 3,66 triliun dari Rp 5,2 triliun, namun ia masih optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo tetap berjalan dengan cara kolaborasi, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan mengoptimalkan kucuran dana investasi swasta.

    Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar diklaim akan membangun 1 juta rumah di Indonesia.

    Komisi Yudisial telah membatalkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung akibat pemotongan anggaran sebesar 54,35%. 

    “Sesuai undang-undang, KY harus mengumumkan seleksi dalam 15 hari kerja sejak menerima surat dari MA pada 16 Januari 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, seleksi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

    Selain itu juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. 

    Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. 

    “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.