Negara: Uni Emirat Arab

  • Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.

    Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.

    Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?

    Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

    Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.

    Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.

    “Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.

    Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

    Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council

    Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nggak Pakai Lama, Perpanjang SIM di Dubai Cuma 3 Menit!

    Nggak Pakai Lama, Perpanjang SIM di Dubai Cuma 3 Menit!

    Jakarta

    Mengurus perpanjangan SIM di Dubai ternyata hanya butuh waktu 3 menit. Perpanjangan itu dilakukan di beberapa tempat dan beroperasi setiap saat.

    Mekanisme perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) di setiap negara berbeda-beda. Di Dubai misalnya, pembaruan SIM itu dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk warga negara Uni Emirat Arab dan GCCC (Gulf Cooperation Council Citizen), serta setiap lima tahun sekali untuk penduduk setempat.

    Di sebagian besar wilayah, perpanjangan SIM itu tersedia secara online. Mengutip laman resmi otoritas telekomunikasi dan digital pemerintah setempat, sebelum melakukan perpanjangan SIM, keseluruhan denda lalu lintas wajib di bayar. Adapun bagi yang telat melakukan perpanjangan, maka akan dikenakan denda 10 AED atau setara Rp 45 ribuan setiap bulannya. Maksimum dendanya AED 500 atau setara Rp 2,2 jutaan. (1 AED = Rp 4.509).

    Menariknya, perpanjangan SIM itu juga bisa dilakukan dengan praktis. Bahkan waktu perpanjangan tak membutuhkan waktu lama. Di Dubai, perpanjangan SIM itu hanya butuh waktu tiga menit. Laman Payit AE menjelaskan, proses perpanjangan SIM tiga menit itu dilakukan di sebuah mesin otomatis bernama RTA (Road and Transport Authority) Smart Kiosk. RTA memang menyediakan layanan untuk transportasi, jalan, dan lalu lintas di Dubai, dan daerah lainnya. Layanan perpanjangan SIM termasuk salah satunya.

    Mesin Smart Kiosk tersebut memang menjadi salah satu bagian dari visi ‘Kota Cerdas Dubai’. Kehadirannya mengintegrasikan teknologi agar bisa meningkatkan layanan, termasuk perpanjangan SIM. Pun prosesnya cukup sederhana. Warga hanya perlu melakukan verifikasi data secara otomatis menggunakan identitas asli. Kalau sudah tinggal melakukan pembayaran secara nontunai melalui kartu kredit atau debit. Selanjutnya akan dilakukan perpanjangan dan pencetakan SIM secara real time. Fiturnya juga memungkinkan untuk beberapa opsi bahasa, sehingga membantu penduduk setempat yang tak menggunakan bahasa lokal.

    Kios pintar ini bisa ditemukan di pusat perbelanjaan, pusat layanan pemerintah, stasiun metro, dan area publik lainnya. Sebagian besar kios beroperasi selama 24 jam. Dengan begitu, kamu bisa melakukan perpanjangan SIM kapanpun baik di hari kerja ataupun akhir pekan. Perpanjangan di kios pintar ini memang sangat memudahkan dan tentunya menghemat waktu. Lebih lagi, bisa dilakukan kapanpun dan tersebar di banyak lokasi.

    Mudahnya proses perpanjangan SIM di Dubai itu pun dibagikan salah seorang pengguna media sosial Tetiana Skoryna di akun Instagramnya. Tetiana memperlihatkan betapa mudahnya melakukan perpanjangan SIM tersebut dan tak butuh waktu lama.

    (dry/mhg)

  • Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran harus memperoleh senjata nuklir jika diserang oleh Amerika Serikat (AS) atau sekutunya.

    Hal ini disampaikan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Larijani, Senin (31/3/2025).

    Pernyataan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran tersebut menyusul ancaman oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sementara, Ayatollah Ali Khamenei telah berjanji untuk membalas jika Trump mengancam mengebom republik Islam itu jika tidak membuat kesepakatan untuk mengekang program nuklirnya.

    “Kami tidak bergerak menuju senjata (nuklir), tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang salah dalam masalah nuklir Iran, Anda akan memaksa Iran untuk bergerak ke arah itu karena harus mempertahankan diri,” kata Ali Larijani kepada TV pemerintah, Senin.

    “Iran tidak ingin melakukan ini, tetapi (itu) tidak akan punya pilihan,” tambahnya.

    “Jika pada suatu saat Anda (AS) bergerak menuju pemboman sendiri atau melalui Israel, Anda akan memaksa Iran untuk membuat keputusan yang berbeda,” kata Ali Larijani.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada akhir pekan “akan ada pemboman” jika Iran tidak menyetujui kesepakatan nuklir, menurut NBC News, yang mengatakan ia juga mengancam akan menghukum Teheran dengan apa yang disebutnya “tarif sekunder.”

    Meskipun komentar Trump semakin tajam, tidak jelas apakah ia mengancam pemboman AS atau operasi yang dikoordinasikan dengan negara lain, mungkin musuh bebuyutan Iran, Israel.

    “Mereka mengancam akan melakukan kerusakan,” kata Khamenei tentang pernyataan tersebut selama pidato untuk liburan yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadhan bagi umat Muslim.

    “Jika itu dilakukan, mereka pasti akan menerima serangan balik yang kuat,” lanjutnya.

    Iran Menolak Perundingan Langsung dengan AS

    Dilansir AP News, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Republik Islam menolak perundingan langsung dengan Amerika Serikat mengenai program nuklirnya yang berkembang pesat.

    Ia menawarkan tanggapan pertama Teheran terhadap surat yang dikirim Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin tertinggi negara itu.

    Masoud Pezeshkian mengatakan tanggapan Iran, yang disampaikan melalui kesultanan Oman, membuka kemungkinan negosiasi tidak langsung dengan Washington.

    Namun, pembicaraan semacam itu tidak mengalami kemajuan sejak Trump pada masa jabatan pertamanya secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia pada 2018.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan regional telah memuncak menjadi serangan di laut dan darat.

    Kemudian terjadi perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, yang membuat Israel menargetkan para pemimpin kelompok militan di seluruh wilayah yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan.”

    Sekarang, ketika AS melakukan serangan udara besar-besaran yang menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman, risiko aksi militer yang menargetkan program nuklir Iran masih ada.

    “Kami tidak menghindari perundingan; pelanggaran janji-janji itulah yang telah menimbulkan masalah bagi kami sejauh ini,” kata Pezeshkian dalam pernyataan yang disiarkan televisi selama rapat Kabinet, Minggu (30/3/2025).

    “Mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat membangun kepercayaan,” imbuhnya.

    KOTA RUDAL IRAN – Tangkapan layar video Telegram kantor berita Iran in Arabic diambil pada Rabu (26/3/2025), memperlihatkan dua jenderal Garda Revolusi Iran (IRGC) yang sedang memeriksa kota rudal terbaru yang diungkap oleh IRGC pada Selasa (25/3/2025). (Telegram Iran in Arabic)

    Trump Surati Khamenei

    Pada 7 Maret 2025, Trump mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Khamenei untuk menyerukan perundingan nuklir dan memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Teheran menolak.

    Surat tersebut disampaikan ke Teheran pada 12 Maret oleh utusan Uni Emirat Arab, kantor berita Iran Fars melaporkan pada saat itu.

    Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tanggapan telah dikirim melalui Oman, tanpa merinci isinya.

    Araghchi mengatakan Iran tidak akan terlibat dalam perundingan langsung “di bawah tekanan maksimum dan ancaman aksi militer.”

    Namun, dalam sambutannya, menteri tersebut membiarkan pintu terbuka untuk “perundingan tidak langsung.”

    Menurut NBC, Trump mengatakan pejabat AS dan Iran sedang “berbicara”, tetapi ia tidak memberikan rincian.

    Tanggapan Kemenlu Iran

    Kementerian luar negeri Iran memanggil kuasa usaha kedutaan besar Swiss, yang mewakili kepentingan AS di Iran, “setelah adanya ancaman dari presiden AS,” kata sebuah pernyataan kementerian.

    “Amerika memiliki sedikitnya 10 pangkalan di kawasan sekitar Iran, dan mereka memiliki 50.000 tentara,” kata Jenderal Amirali Hajizadeh, seorang komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dikutip dari Al Arabiya.

    Diketahui, kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar dunia mengharuskan Iran membatasi pemrosesan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Oman telah bertindak sebagai perantara di masa lalu, tanpa adanya hubungan diplomatik AS-Iran yang terputus setelah revolusi Islam 1979.

    Selain program nuklirnya, Barat juga menuduh Iran menggunakan kekuatan proksi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, tuduhan yang dibantah Teheran.

    Iran telah lama mempertahankan programnya untuk tujuan damai, bahkan ketika para pejabatnya semakin mengancam untuk mengembangkan bom tersebut.

    Namun, sebuah laporan pada bulan Februari, oleh Badan Tenaga Atom Internasional yang berpusat di Wina, pengawas nuklir PBB, mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

    Keengganan Iran untuk berurusan dengan Trump kemungkinan juga berakar pada perintahnya atas serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak Baghdad pada Januari 2020.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • Gempa Myanmar: Wartawan Asing Dilarang Liput Bencana – Halaman all

    Gempa Myanmar: Wartawan Asing Dilarang Liput Bencana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Junta Myanmar telah mengambil langkah kontroversial dengan melarang jurnalis internasional meliput daerah-daerah yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda negara itu.

    Larangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Militer, Zaw Min Tun, pada 31 Maret 2025.

    Ia menyatakan bahwa situasi di Myanmar saat ini dianggap “mencekam” dan tidak memungkinkan bagi wartawan asing untuk melakukan liputan.

    “Jurnalis asing tidak mungkin datang, tinggal, mencari tempat berteduh, atau bergerak di sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini,” kata Zaw Min Tun, seperti yang dilansir dari Myanmar Now.

    Apa Dampak Larangan Ini terhadap Informasi?

    Meskipun pihak militer menjelaskan alasan di balik larangan tersebut, banyak pihak menganggap tindakan ini sebagai usaha untuk menghalangi bantuan kemanusiaan menuju daerah-daerah terdampak yang tidak berada di bawah kendali mereka.

    Sejak kudeta pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, akses informasi dan bantuan kemanusiaan telah dibatasi secara ketat.

    Para jurnalis yang berusaha melawan kebijakan junta, bahkan, mengalami penangkapan dan pembunuhan.

    “Pemblokiran terhadap jurnalis asing untuk meliput di Myanmar diproyeksi akan membuat skala bencana tak tergambar,” tambah beberapa pengamat.

    Berapa Banyak Korban yang Terjadi Akibat Gempa?

    Berdasarkan laporan terbaru dari Dewan Administrasi Negara Myanmar, korban tewas akibat gempa bumi terus bertambah.

    Hingga kini, jumlah korban dipastikan mencapai 2.056 orang, sementara lebih dari 3.900 orang terluka dan hampir 300 orang masih hilang.

    Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan jumlah korban bisa melampaui 10.000 orang akibat operasi pencarian yang berjalan tidak maksimal.

    Setelah lonjakan jumlah korban jiwa, pemerintah Myanmar mengumumkan masa berkabung nasional selama tujuh hari, dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda penghormatan.

    Apa Saja Bantuan yang Dikirimkan untuk Korban Gempa?

    Dalam upaya mempercepat proses evakuasi, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah telah meluncurkan permohonan darurat yang berhasil mengumpulkan lebih dari 100 juta dollar AS, setara dengan Rp 16 triliun, untuk membantu para korban.

    Beberapa negara, termasuk Rusia, India, China, Thailand, dan Uni Emirat Arab, telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan pencarian dan penyelamatan serta memberikan bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan tim bantuan bencana beberapa hari setelah gempa dan mengumumkan dukungan senilai 2 juta dollar AS untuk organisasi bantuan di Myanmar. “Tim bantuan AS yang terdiri dari para ahli kemanusiaan sedang melakukan perjalanan untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak dari orang-orang tersebut,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

    Larangan bagi wartawan asing untuk meliput peristiwa di Myanmar menunjukkan betapa rumitnya situasi yang dihadapi oleh masyarakat di sana.

    Dengan larangan tersebut, skala bencana dapat menjadi tidak terlihat oleh dunia luar, dan dengan banyaknya korban yang jatuh, bantuan internasional menjadi semakin penting.

    Sementara itu, momen berkabung yang diumumkan pemerintah menunjukkan betapa dalamnya dampak bencana ini terhadap kehidupan masyarakat Myanmar.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • UEA Vonis Mati 3 Warga Uzbekistan Terdakwa Pembunuhan Rabi Israel

    UEA Vonis Mati 3 Warga Uzbekistan Terdakwa Pembunuhan Rabi Israel

    Jakarta

    Kasus pembunuhan terhadap rabi Israel bernama Zvi Kogan (28) di Uni Emirat Arab (UEA) memasuki babak baru. Pengadilan UEA menjatuhkan vonis mati kepada tiga terdakwa.

    “Uni Emirat Arab pada hari Senin menjatuhkan hukuman mati kepada tiga orang atas pembunuhan seorang rabi Israel-Moldova yang dibunuh pada bulan November,” kata kantor berita WAM dilansir Reuters, Selasa (1/4/2025).

    Kogan dibunuh oleh tiga warga Uzbekistan pada November 2024. Pengadilan UEA memutuskan aksi ketiga terdakwa didasari motif terorisme.

    “Pengadilan Banding Federal Abu Dhabi memutuskan pembunuhan Zvi Kogan, 28 tahun, dilakukan oleh para terdakwa untuk mengejar “tujuan teroris,” menurut WAM.

    Tiga terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan Kogan. Sementara terdakwa keempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup terkait pembunuhan tersebut. Hukuman mati dapat digugat melalui banding berdasarkan hukum di Uni Emirat Arab.

    Kementerian dalam negeri UEA mengatakan pada bulan November 2024 bahwa tiga orang yang ditangkap adalah warga negara Uzbekistan. Kejahatan semacam itu jarang terjadi di UEA.

    Komunitas Israel dan Yahudi di UEA semakin terlihat sejak tahun 2020, ketika UEA menjadi negara Arab paling terkemuka dalam 30 tahun yang menjalin hubungan formal dengan Israel berdasarkan perjanjian yang ditengahi AS yang dijuluki Abraham Accords.

    UEA telah mempertahankan hubungan tersebut selama perang Israel-Hamas di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang sejak dimulai pada bulan Oktober 2023. Namun, orang Israel dan Yahudi kurang terlihat di depan umum sejak serangan Hamas terhadap komunitas Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Arab Saudi Lebaran 30 Maret, Tapi Indonesia 31 Maret?

    Kenapa Arab Saudi Lebaran 30 Maret, Tapi Indonesia 31 Maret?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi sudah merayakan Hari Raya Idulfitri pada Minggu (30/3/2025). Pengumuman itu disampaikan Royal Court dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh kantor berita resmi Saudi pada Sabtu (29/3/2025). Alasannya karena hilal sudah terlihat.

    “Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa besok, Minggu, 30 Maret 2025, adalah hari pertama Idulfitri,” tulis Royal Court seperti dilansir AFP.

    Sementara, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengumumkan hari pertama Idulfitri pada esok hari. Sedangkan Oman dan Iran menyampaikan hari pertama Idulfitri akan dimulai pada Senin (31/3/2025).

    Artinya, akan serupa dengan Indonesia yang akan merayakan hari pertama Idulfitri pada lusa. Demikian pengumuman hasil sidang isbat yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Kemenag, Sabtu (29/3/2025).

    Sementara itu sidang Isbat yang digelar di Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta, pada pukul 19.00, Sabtu (29/3/2025) memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Keputusan ini tak jauh berbeda dengan berbagai perkiraan beberapa pihak sebelumnya. Misalnya Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa dari BRIN Thomas Djamaludin, juga memprediksi 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada 31 Maret 2025.

    Thomas menyebut posisi bulan di Indonesia masih berada di bawah ufuk pada waktu maghrib tanggal 29 Maret.

    “Pada saat maghrib 29 Maret posisi bulan di Indonesia di bawah ufuk. Artinya, tidak memenuhi kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah dan ormas-ormas Islam serta tidak memenuhi kriteria wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah,” ujar Thomas, beberapa saat lalu.

    “Keputusannya Idulfitri 1446 H: seragam 31 Maret 2025,” imbuhnya.

    Pertimbangan Menag Tetapkan 31 Maret 2025 Sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah

    Lalu apa pertimbangan Menteri Agama menetapkan Hari Raya Lebaran jatuh tepat pada 31 Maret 2025?

    Dalam keterangan di situs resmi Kemenag dijelaskan, sidang isbat menyepakati keputusan tersebut karena dua hal.

    “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15,47 detik sampai minus 1 derajat 4,57 detik. Dengan sudut elongasi berkisar 1 derajat 12,89 detik hingga 1 derajat 36,38 detik,” terangnya.

    Secara hisab, lanjutnya, data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS.

    Dengan posisi demikian, imbuh dia, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

    “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 33 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

    Dengan 2 pertimbangan itu, lanjut Menag, sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025.

    “Jadi, Minggu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Senin akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

    (dce)

  • Idul Fitri 2025: Penetapan Tanggal di Berbagai Negara – Halaman all

    Idul Fitri 2025: Penetapan Tanggal di Berbagai Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah negara telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Penetapan tanggal ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal yang dilakukan di berbagai wilayah.

    Mari kita simak lebih lanjut mengenai bagaimana penentuan ini dilakukan dan apa yang dikatakan oleh pihak berwenang dari berbagai negara.

    Apa yang Menjadi Dasar Penetapan Tanggal Idul Fitri 2025?

    Keputusan untuk menentukan tanggal Idul Fitri 2025 ini didasarkan pada pengamatan bulan sabit Syawal, yang ternyata tidak terlihat pada malam Sabtu, 29 Maret 2025.

    Menurut laporan dari Hindustan Times, pihak berwenang di Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, dan Australia telah mengonfirmasi bahwa Hari Raya akan jatuh pada tanggal tersebut.

    Apa yang Dikatakan Pihak Berwenang di Berbagai Negara?

    Di Bangladesh, Komite Penampakan Bulan Nasional menyatakan bahwa bulan sabit tidak terlihat, sehingga puasa Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari.

    Oleh karena itu, mereka menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025.

    Indonesia juga mengeluarkan keputusan serupa, di mana pemerintah menetapkan hari pertama Idul Fitri 2025 pada tanggal yang sama, setelah gagal mengamati bulan sabit Syawal pada malam yang sama.

    Sementara itu, di India, pengamatan yang dilakukan pada Sabtu, 29 Maret 2025, menunjukkan bahwa bulan sabit akan terlihat pada hari Minggu, 30 Maret 2025, sehingga mereka juga memastikan perayaan akan dilaksanakan pada Senin, 31 Maret 2025.

    Di Malaysia, Pusat Astronomi Internasional mengonfirmasi bahwa bulan sabit Syawal akan tampak dengan mata telanjang pada hari Minggu, menjadikan 31 Maret sebagai hari perayaan.

    Hal yang sama juga berlaku untuk Brunei dan Australia, di mana Dewan Fatwa bersama dengan tiga organisasi keagamaan lainnya menetapkan tanggal yang sama.

    Bagaimana Perayaan Idul Fitri Di Australia?

    Australia dikenal sebagai negara multikultural yang menyelenggarakan berbagai perayaan keagamaan dan budaya.

    Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, komunitas Muslim di Australia diharapkan akan mengadakan berbagai kegiatan amal, termasuk pembagian makanan dan barang kebutuhan pokok bagi yang membutuhkan.

    Perayaan ini umumnya dimulai dengan shalat berjamaah di masjid dan ruang terbuka untuk menampung jumlah jemaah yang besar.

    Apa yang Terjadi di Negara Lain?

    Sebagian besar negara di Timur Tengah seperti Suriah, Yordania, Libya, Oman, dan Iran juga menyatakan hari Senin sebagai hari Idul Fitri 2025.

    Sementara itu, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Qatar memutuskan untuk merayakannya pada hari Minggu, 30 Maret 2025, berdasarkan hasil pengamatan bulan yang dilakukan pada malam yang sama.

    Mengapa Penetapan Ini Penting?

    Penetapan tanggal Idul Fitri penting karena menandai berakhirnya bulan Ramadhan.

    Selain itu, keputusan ini menjadi panduan bagi umat Muslim di berbagai negara untuk merayakan hari raya dengan cara yang sama.

    Dengan pengumuman ini, umat Islam di seluruh dunia kini bersiap untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025 dengan penuh suka cita.

    Mari kita sambut perayaan ini dengan semangat kebersamaan dan amal kepada sesama.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ucapkan Selamat Idulfitri, Sekjen PBB Prihatin Umat Muslim yang Terdampak Perang

    Ucapkan Selamat Idulfitri, Sekjen PBB Prihatin Umat Muslim yang Terdampak Perang

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas jutaan umat muslim yang merayakan Idulfitri di tengah kondisi perang dan pengungsian. 

    Hal tersebut dia ungkapkan dalam pernyataan videonya melalui akun X pada Sabtu (30/3/2025).

    Dalam pernyataan itu, Guterres menyampaikan ucapan selamat Idulfitri dengan berat hati. Dia mengatakan, saat ini ada jutaan Muslim yang sedang atau akan merayakan hari raya tersebut di tengah perang dan pengungsian, bukan dalam suasana kumpul keluarga tradisional.

    “Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idulfitri terbaik saya kepada semua Muslim di seluruh dunia,” kata Guterres dikutip dari Kantor Berita Anadolu. 

    “Namun, saya menyampaikannya dengan berat hati, memikirkan banyak Muslim yang tidak akan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka karena perang, konflik, atau pengungsian,” tambahnya.

    Pimpinan PBB menekankan nilai-nilai inti festival tersebut, yaitu solidaritas dan kasih sayang. Dia berharap prinsip-prinsip ini dapat menjembatani masyarakat yang terpecah.

    Pesannya disampaikan saat warga Palestina di Gaza, pengungsi Rohingya, dan populasi Muslim lain yang terdampak konflik menghadapi perayaan yang sangat muram di tengah kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    Idul Fitri menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, puasa dari fajar hingga senja, yang secara tradisional dirayakan dengan salat, pesta, dan sedekah.

    Sementara itu, sejumlah negara di Timur Tengah telah merayakan Idulfitri pada hari ini, Minggu (30/3/2025) yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan.

    Pihak berwenang agama di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain mengatakan bahwa bulan sabit baru Syawal (bulan ke-10 dalam kalender Islam) terlihat pada hari Sabtu dan Idul Fitri akan dirayakan pada hari Minggu.

    Selain itu, pihak berwenang di Palestina, Sudan, dan Yaman membuat pengumuman serupa. Mufti Besar Lebanon, Sheikh Abd al-Latif Drian mengatakan bahwa umat Islam Sunni di negara itu juga akan merayakannya pada hari Minggu.

    Selanjutnya, Idulfitri akan dirayakan pada Senin (31/3/2025) di Oman, Mesir, dan Suriah karena bulan baru tidak dapat terlihat. Umat Islam Sunni dan Syiah di Irak juga akan merayakannya pada hari Senin.

  • Palestina, Arab Saudi, UEA, Qatar, Sudan, Yaman, dan Inggris Rayakan Lebaran 2025 Hari Ini – Halaman all

    Palestina, Arab Saudi, UEA, Qatar, Sudan, Yaman, dan Inggris Rayakan Lebaran 2025 Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Palestina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Sudan, Yaman, dan Inggris merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025 pada hari ini, Minggu (30/3/2025).

    Panitia pemantau hilal Arab Saudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pengamatan hilal saat matahari terbenam,  Sabtu (29/3/2025).

    Kepala astronom Abdullah al-Khudairi di Observatorium Sudair mengatakan, hilal telah terlihat tepat 8 menit setelah matahari terbenam.

    “Matahari terbenam hari ini, Sabtu, di lokasi Observatorium Sudair terjadi pada pukul 18.12 (waktu Saudi), dan bulan sabit akan terbenam 8 menit kemudian,” katanya, dikutip dari Al-Arabiya.

    Sebagian besar komunitas Muslim Inggris mengikuti Arab Saudi.

    “Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa besok, Ahad, 30 Maret 2025, adalah hari pertama Idul Fitri,” kata Pengadilan Kerajaan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Resmi Saudi pada X, dikutip dari The New Arab.

    Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengonfirmasi bahwa Idulfitri akan dimulai pada hari Minggu.

    Pihak berwenang di Palestina, Sudan, dan Yaman membuat pengumuman serupa.

    Mufti Besar Lebanon, Sheikh Abd al-Latif Drian, mengatakan bahwa umat Muslim Sunni di negara itu juga akan merayakan hari raya tersebut pada Minggu, dikutip dari Anadolu Ajansi.

    Dengan ditetapkannya Hari Raya Idul Fitri 2025, maka ini menandai berakhirnya puasa Ramadhan 2025.

    Ada sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia, sekitar 25 persen dari populasi dunia, Al Jazeera melaporkan.

    Indonesia memiliki populasi Muslim tertinggi di dunia, dengan sekitar 240 juta Muslim yang tinggal di negara ini.

    Pakistan berada di urutan kedua dengan sekitar 225 juta Muslim, diikuti oleh India (211 juta), Bangladesh (155 juta), dan Nigeria (111 juta).

    Hari Raya Idul Fitri 2025 di Indonesia dan Malaysia

    Dilansir Hindustan Times, Pemerintah Indonesia menetapkan hari pertama Hari Raya Idul Fitri 2025 pada 31 Maret setelah gagal mengamati bulan sabit Syawal pada Sabtu (29/3/2025) malam.

    Hal serupa juga terjadi di Bangladesh, India, Malaysia, dan Australia.

    Di Bangladesh, Komite Penampakan Bulan Nasional menyatakan, bulan sabit tidak terlihat. Sehingga puasa Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari, dengan Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada Senin (31/3/2025).

    India, yang pada Sabtu (29/3/2025) menandai hari ke-28 Ramadan, memperkirakan bahwa bulan sabit akan terlihat pada Minggu (30/3/2025), sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 dipastikan jatuh pada hari Senin (31/3/2025).

    Menurut Pusat Astronomi Internasional (IAC), Malaysia juga mengonfirmasi bahwa hilal awal Syawal akan terlihat dengan mata telanjang pada Minggu, menjadikan 31 Maret sebagai hari Hari Raya Idul Fitri 2025 .

    Brunei mengikuti keputusan ini setelah memastikan bulan akan tampak pada Minggu (30/3/2025).

    Di Australia, Dewan Fatwa bersama tiga organisasi keagamaan lainnya menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2025 pada 31 Maret.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Beda Dengan Indonesia, Arab Saudi, UEA Cs. Rayakan Idulfitri Hari Ini

    Beda Dengan Indonesia, Arab Saudi, UEA Cs. Rayakan Idulfitri Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara di Timur Tengah telah merayakan Idulfitri pada hari ini, Minggu (30/3/2025) yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan. Sementara itu, beberapa negara lain akan mulai merayakannya keesokan harinya.

    Melansir Kantor Berita Anadolu, pihak berwenang agama di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain mengatakan bahwa bulan sabit baru Syawal (bulan ke-10 dalam kalender Islam) terlihat pada hari Sabtu dan Idul Fitri akan dirayakan pada hari Minggu.

    Selain itu, pihak berwenang di Palestina, Sudan, dan Yaman membuat pengumuman serupa. Mufti Besar Lebanon, Sheikh Abd al-Latif Drian mengatakan bahwa umat Islam Sunni di negara itu juga akan merayakannya pada hari Minggu.

    Selanjutnya, Idulfitri akan dirayakan pada Senin (31/3/2025) di Oman, Mesir, dan Suriah karena bulan baru tidak dapat terlihat. Umat Islam Sunni dan Syiah di Irak juga akan merayakannya pada hari Senin.

    Idul Fitri, hari raya berbuka puasa di akhir bulan suci Ramadan, merupakan hari raya pertama dari dua hari raya utama dalam Islam, hari raya lainnya adalah Idul Adha.

    Adapun, Indonesia juga akan merayakan Idulfitri pada Senin besok. Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Idulfitri pada 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa dari hasil sidang isbat yang dilakukan tertutup bahwa hilal belum terlihat. 

    “Maka disepakati bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025,” kata Nasaruddin.

    Menag Nasaruddin mengatakan bahwa hal itu ditetapkan berdasarkan hisab, posisi hilal di berbagai lokasi di Indonesia yang telah memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). 

    Hilal dikatakan terlihat (Imkanur Rukyat) apabila tinggi hilal mencapai 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, sesuai dengan kriteria MABIMS. Namun demikian, dalam sidang isbat kali ini masih berada di bawah ketentuan tersebut. 

    Adapun, Kemenag melakukan rukyatul hilal penentu 1 Syawal 1446 di 33 titik lokasi di seluruh Indonesia. Setiap provinsi memiliki satu titik pemantauan, kecuali Provinsi Bali yang tidak menyelenggarakan rukyat karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.