Negara: Uni Emirat Arab

Paus Fransiskus Meninggal di Usia 88, Sempat Dirawat Akibat Pneumonia Bilateral

Jakarta –

Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh pihak Vatikan pada Senin (21/4/2025).

“Saudara-saudari terkasih, dengan duka yang mendalam saya harus mengabarkan wafatnya Bapa Suci Fransiskus. Pada pukul 7:35 pagi ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa Suci,” tulis pihak Vatikan dikutip dari laman Vatican News, Senin (21/4/2025).

Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Poliklinik Agostino Gemelli pada hari Jumat, 14 Februari 2025, setelah mengalami bronkitis selama beberapa hari. Kondisi klinis Paus Fransiskus berangsur-angsur memburuk kemudian dokter mendiagnosis pneumonia bilateral pada hari Selasa, 18 Februari.

Setelah 38 hari di rumah sakit, mendiang Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya.

Pada tahun 1957, di awal usia 20-an, Jorge Mario Bergoglio menjalani operasi di negara asalnya Argentina untuk mengangkat sebagian paru-parunya yang telah terkena infeksi pernapasan parah.

Seiring bertambahnya usia, Paus Fransiskus sering mengidap penyakit pernapasan, bahkan membatalkan rencana kunjungan ke Uni Emirat Arab pada bulan November 2023 karena influenza dan radang paru-paru.

(kna/up)

21/04/2025 15:21
Trump Ingin Rebut Dominasi Asia di Manufaktur Chip, China-Taiwan Terancam?

Jakarta –

Selama bertahun-tahun, AS dinilai “salah langkah” di sektor manufaktur chip sehingga China dan pusat-pusat teknologi Asia lainnya melaju pesat. Hal ini diutarakan Gina Raimondo, bekas Menteri Perdagangan AS, dalam wawancara pada 2021.

Empat tahun berselang, chip masih menjadi medan pertempuran dalam persaingan AS-China untuk supremasi teknologi.

Sekarang, Presiden AS Donald Trump ingin mempercepat proses manufaktur yang sangat rumit dan sensitif. Bahkan negara-negara lain butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya.

Trump berpendapat bahwa kebijakan tarifnya akan membebaskan ekonomi AS dan membawa lapangan kerja kembali ke dalam negeri.

Namun kenyataannya, sejumlah perusahaan terbesar menghadapi masalah kurangnya pekerja terampil dan kualitas produk yang kurang memuaskan di pabrik-pabrik AS

Lantas, langkah berbeda apa yang akan diambil Trump?

Dan, mengingat Taiwan serta wilayah lain di Asia memiliki keunggulan dalam menciptakan chip berpresisi tinggi, mungkinkah AS juga memproduksinya dalam skala besar?

Rahasia di balik mikrochip

Kepingan silikon kecil yang dikenal sebagai chip ini sebenarnya ditemukan di AS. Akan tetapi, produksi chip tercanggih dalam skala besar justru berpusat di Asia.

Secara teknis, proses pembuatan chip begitu mahal dan sangat kompleks.

Sebagai contoh, sebuah iPhone boleh saja berisi chip yang dirancang di AS, tetapi produksinya dilakukan di Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan.

Bahan baku seperti mineral tanah jarang (rare earth) yang digunakan untuk chip juga sebagian besar ditambang di China.

Selanjutnya, chip tersebut dikirim ke Vietnam untuk pengemasan, kemudian ke China untuk perakitan dan pengujian, sebelum akhirnya dikapalkan ke AS.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Ekosistem ini sangat terintegrasi, dan telah berkembang selama puluhan tahun.

Di satu sisi, Trump menyatakan dukungannya kepada industri chip. Di sisi lain, dia juga mengancamnya dengan tarif.

Trump bahkan mengultimatum pemimpin industri, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), bahwa perusahaan harus membayar pajak 100% jika tidak membangun pabrik di AS.

Dengan ekosistem yang rumit dan persaingan yang ketat, perusahaan perlu merencanakan biaya yang lebih tinggi dan investasi jangka panjangjauh melampaui masa pemerintahan Trump.

Perubahan kebijakan yang terus-menerus tidak memberikan kepastian. Sejauh ini, sebagian perusahaan menunjukkan kesediaan untuk berinvestasi di AS.

Subsidi besar yang diberikan China, Taiwan, Jepang, dan Korsel kepada perusahaan swasta pengembang chip adalah alasan utama keberhasilan mereka di sektor ini.

Hal ini menjadi dasar pemikiran Undang-Undang Chips and Sains AS yang disahkan pada tahun 2022 di bawah Presiden Joe Biden.

AS adalah penemu mikrochip, tetapi produksi saat ini didominasi oleh negara-negara Asia (Getty Images)

Undang-undang ini bertujuan untuk memindahkan kembali produksi chip ke dalam negeri dan mendiversifikasi rantai pasokan.

Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan hibah, kredit pajak, dan subsidi untuk mendorong manufaktur domestik.

Sejumlah perusahaan, seperti produsen chip terbesar dunia TSMC dan pembuat ponsel pintar terbesar Samsung, menjadi penerima manfaat utama dari undang-undang tersebut.

TSMC menerima hibah dan pinjaman sebesar US$6,6 miliar (sekitar Rp110 triliun) untuk pabrik di Arizona. Adapun Samsung diperkirakan menerima US$6 miliar (sekitar Rp100 triliun) untuk fasilitas di Taylor, Texas.

TSMC bahkan mengumumkan investasi tambahan sebesar US$100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) di AS bersama Trump, di luar US$65 miliar (sekitar Rp1 triliun) yang telah dijanjikan untuk tiga pabrik.

Baca juga:

Diversifikasi produksi chip juga menguntungkan TSMC, mengingat China berulang kali mengancam untuk menguasai Taiwan.

Namun, baik TSMC maupun Samsung menghadapi tantangan dalam investasi mereka.

Ini termasuk biaya yang melonjak, kesulitan merekrut tenaga kerja terampil, penundaan konstruksi, dan penolakan dari serikat pekerja lokal.

“Ini bukan sekadar pabrik tempat Anda membuat kotak,” kata Marc Einstein, direktur riset di perusahaan intelijen pasar Counterpoint.

“Pabrik yang membuat chip adalah lingkungan steril berteknologi tinggi. Pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun.”

Dan meskipun ada investasi dari AS, TSMC menyatakan bahwa sebagian besar produksinya akan tetap berada di Taiwan, terutama untuk chip komputer tercanggihnya.

Apakah China berupaya mengungguli Taiwan?

Saat ini, pabrik TSMC di Arizona menghasilkan chip berkualitas tinggi.

Namun, Chris Miller, penulis buku Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, berpendapat bahwa “teknologi mereka tertinggal satu generasi dari yang terdepan di Taiwan”.

“Pertanyaan tentang skala produksi bergantung pada besarnya investasi di AS dibandingkan dengan Taiwan,” ujarnya.

“Saat ini, Taiwan memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar.”

Kenyataannya, Taiwan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kapasitas tersebut.

Meskipun ada ancaman China yang menggelontorkan miliaran dolar untuk mencuri keunggulan Taiwan di sektor ini, industri Taiwan terus berkembang pesat.

Trump mengancam TSMC dengan pengenaan pajak 100% jika mereka tidak membangun pabrik di Amerika Serikat (Getty Images)

TSMC adalah pelopor “model foundry”, yaitu ketika pembuat chip mengambil desain dari AS dan memproduksi chip untuk perusahaan lain.

Memanfaatkan momentum perusahaan rintisan Silicon Valley seperti Apple, Qualcomm, dan Intel, TSMC mampu bersaing dengan raksasa AS dan Jepang.

Ini karena TSMC punya insinyur terbaik, tenaga kerja sangat terampil, dan pertukaran pengetahuan.

“Bisakah AS membuat chip dan menciptakan lapangan kerja?” tanya Einstein.

“Tentu saja, tapi apakah mereka akan mampu membuat chip dengan ukuran nanometer? Kemungkinan tidak.”

Baca juga:

Salah satu alasannya adalah kebijakan imigrasi Trump yang berpotensi membatasi kedatangan talenta terampil dari China dan India.

“Bahkan Elon Musk pun punya masalah imigrasi terkait insinyur Tesla,” kata Einstein.

Dia merujuk ke dukungan Musk terhadap program visa H-1B AS yang membawa pekerja terampil ke AS.

“Itu adalah hambatan. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengubah pendirian mereka tentang imigrasi secara keseluruhan. Anda tidak bisa tiba-tiba memunculkan lulusan PhD.”

Dampak berantai global

Meski begitu, Trump malah semakin gencar memberlakukan tarif.

Dia bahkan memerintahkan investigasi perdagangan atas alasan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

“Ini ibarat batu sandungan besar,” ujar Einstein.

“Jepang, misalnya, mendasarkan pemulihan ekonominya pada semikonduktor. Yang namanya tarif jelas tidak ada dalam rencana bisnis negara itu.”

Menurut Miller, dampak jangka panjang bagi industri ini adalah fokus baru pada manufaktur dalam negeri di berbagai wilayah ekonomi kuat dunia: China, Eropa, dan AS.

Sejumlah perusahaan mungkin mencari pasar baru.

Getty ImagesTSMC telah berinvestasi dalam manufaktur chip di Amerika

Raksasa teknologi China, Huawei, contohnya, memperluas bisnisnya ke Eropa dan pasar berkembang termasuk Thailand, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan banyak negara di Afrika.

Hal ini mereka lakukan dalam rangka menghadapi kontrol ekspor dan tarif, meskipun margin keuntungan di negara berkembang kecil.

“Pada akhirnya, China ingin menangmereka harus berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Lihat saja apa yang mereka lakukan dengan Deepseek,” kata Einstein.

“Jika mereka membuat chip yang lebih baik, semua orang akan beralih ke mereka. Efisiensi biaya adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan sekarang. Langkah ke depannya adalah mengembangkan produksi [chip] dengan teknologi super canggih.”

Baca juga:

Sementara itu, pusat-pusat manufaktur chip baru mungkin akan bermunculan.

India, misalnya, dinilai sangat menjanjikan oleh para ahli.

Mereka berpendapat, India punya peluang lebih besar untuk terintegrasi ke dalam rantai pasokan chip dibandingkan AS.

Letak lebih strategis, biaya tenaga kerja murah, dan kualitas pendidikan baik.

India telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima manufaktur chip. Namun, mereka menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembebasan lahan untuk pabrik dan ketersediaan air.

Produksi chip membutuhkan air dengan kualitas terbaik dan jumlah yang sangat besar.

Kartu truf dalam negosiasi

Getty ImagesJensen Huang, CEO Nvidia, meminta Trump untuk menghapus larangan penjualan chip ke China

Perusahaan-perusahaan chip sebetulnya tidak sepenuhnya terpojok akibat tarif AS.

Ketergantungan dan permintaan yang besar akan chip dari perusahaan-perusahaan besar AS seperti Microsoft, Apple, dan Cisco berpotensi menekan Trump untuk mencabut pungutan apa pun pada sektor chip.

Sejumlah sumber internal meyakini lobi intensif dari CEO Apple Tim Cook berhasil mengamankan pengecualian tarif untuk ponsel pintar, laptop, dan produk elektronik.

Trump juga dilaporkan mencabut larangan penjualan chip Nvidia ke China sebagai hasil dari lobi.

Ketika ditanya secara spesifik tentang produk Apple pada hari Senin (14/04) di Oval Office, Trump mengatakan: “Saya orang yang sangat fleksibel.”

Dia menambahkan, “Mungkin ada hal-hal baru yang akan terjadi. Saya sudah bicara dengan Tim Cook. Baru-baru ini saya membantunya.”

Trump mengeklaim kebijakan tarifnya akan memulihkan ekonomi AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. (Getty Images)

Menurut Einstein, pada akhirnya Trump hanya ingin membuat kesepakatan.

Trump dan pemerintahannya paham: membangun pabrik chip yang lebih besar saja tidak menyelesaikan masalah.

“Menurut saya, pemerintahan Trump melakukan langkah yang sama seperti kepada pemilik TikTok, Bytedance. Mereka ibarat berkata: Anda tidak bisa beroperasi di AS lagi kecuali memberikan sebagian saham ke Oracle atau perusahaan AS lain,” jelas Einstein.

“TSMC tidak akan pergi ke mana pun, jadi AS ingin memaksa mereka membuat kesepakatan dengan Intel lalu mendapatkan bagian dari keuntungan.

Namun, model ekosistem semikonduktor Asia memberikan pelajaran berharga: tidak ada satu negara pun yang bisa mengoperasikan industri chip sendirian.

Dibutuhkan waktu untuk membuat semikonduktor canggih secara efisien dan dalam skala besar.

Trump mencoba menciptakan industri chip melalui proteksionisme dan isolasi.

Padahal, yang memungkinkan industri chip berkembang di seluruh Asia adalah kebalikan dari yang dia lakukan: kolaborasi dalam ekonomi global.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

21/04/2025 10:23
QRIS Ramai Dibela Usai Mengusik Amerika

Jakarta –

Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian khusus terhadap sistem pembayaran domestik Indonesia. Warganet berbondong-bondong menyuarakan dukungan, menyebut QRIS bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol kedaulatan digital bangsa.

Seperti diketahui pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan QRIS yang membatasi ruang gerak perusahaan asing. Hal itu terungkap saat negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan AS.

Penerapan QRIS ini juga disinggung Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis pada akhir Maret 2025. USTR menilai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran membuat perusahaan-perusahaan asal AS khawatir.

“Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi secara lancar dengan sistem pembayaran yang ada,” tulis USTR dikutip dari detikFinance.

Dukungan Warganet

Alih-alih menimbulkan keresahan, sorotan ini justru memicu gelombang dukungan masif dari netizen Indonesia di berbagai platform media sosial. Tagar terkait QRIS sempat menjadi trending, dipenuhi komentar positif dan pembelaan.

“Kalau sampai GPN dan QRIS yang bikin Indonesia 🇮🇩 berdikari dikorbanin demi “yes sir, thank you sir” sih beneran omon-omon doang,” kata @ainunnajib.

“QRIS ini salah satu government win di Indonesia. Kalau sampai manut Amerika soal ini, nggak tau lagi deh. Agenda titipan Visa/Master mungkin…,” ujar @NOTASLIMBOY.

“QRIS dan GPN harus nonnegotiable. Transaksi domestik seharusnya tidak perlu melibatkan payment asing. Transaksinya di Indonesia, rekeningnya Indonesia, usernya orang Indonesia, uangnya rupiah, gak perlu bayar persenan ke luar negeri,” ucap @habibienomics.

“Sebelum ada QRIS pun kita udah lebih maju dari USA. Mau transfer antar bank real-time kapan aja dari dulu bisa, di sana ga bisa jadi musti pada punya 3rd party app macam Venmo. Katrok bgt,” ujar @rayestu.

“QRIS itu satu dari sedikit kebanggaan kita. Even Jepang aja gak punya. Mesti dipertahankan!,” kata @kozirama.

“Sampe qris beneran diganggu krn si mamarika ini, siap2 aja sih 98 jilid dua. Soalnya ekonomi dari kang bakso pinggir jalan sampe butik2 high end di GI/PP pada pake semua, bahkan maen slot aja pake qris kok. Bener2 tulang punggung ekonomi. Qris ambruk, atas sampe bawah ambruk,” kata @WibuWorks.

Sejarah QRIS

Mengutip situs Bank Indonesia (BI), QRIS (dibaca KRIS) merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code atau kode QR. QRIS adalah standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada 17 Agustus 2019.

Tentunya penggunaan penggunaan QRIS tercantum di Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QRIS. Tujuan diluncurkan QRIS, yakni agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran dengan QRIS di seluruh aplikasi dari penyedia sistem pembayaran manapun. Kemudahan dalam melakukan transaksi ini lah yang menjadi faktor utama metode pembayaran QRIS semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Metode QRIS menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran di berbagai toko dan restoran. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai, kartu debit, atau kredit ketika ingin berbelanja.

“Cukup dengan mengandalkan aplikasi e-wallet atau mobile banking di smartphone milikmu, maka bisa melakukan pembayaran cashless secara praktis dan mudah hanya dengan memindai barcode di toko atau restoran,” tulis BI dikutip Minggu (20/4/2025).

Pada 2020, pandemi Covid-19 menjadi katalis besar bagi QRIS. Kebutuhan akan pembayaran nontunai yang minim kontak fisik mendorong lebih banyak merchant dan konsumen beralih ke QRIS. BI mencatat, hingga akhir 2020, lebih dari 3 juta merchant telah tergabung dalam ekosistem QRIS.

Pada 2021, BI memperkenalkan fitur baru, seperti QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor), yang memungkinkan pengguna melakukan lebih dari sekadar pembayaran, seperti penarikan tunai dan transfer dana melalui kode QR. Ini semakin memperluas fungsi QRIS di masyarakat.

Hingga 2023, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 26 juta merchant di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima hingga ritel besar. Sistem ini juga mendukung transaksi lintas batas (cross-border), memungkinkan turis asing menggunakan aplikasi pembayaran mereka untuk bertransaksi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun terus berencana untuk memperluas penggunaan QRIS ke berbagai negara. QRIS saat ini sudah bisa diterapkan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, membocorkan beberapa negara lain yang bakal menjadi negara tujuan pengembangan penggunaan QRIS, semua negara tersebut terletak di Asia.

“Kami akan fokus dulu dari 8 negara, yaitu adalah di Asia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian Filipina, tapi empat negara lain Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab,” ungkap Perry dalam sambutannya pada agenda ‘Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030’ di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu

21/04/2025 06:47
Ukraina: Ratusan Serangan Rusia Terjadi Beberapa Jam Seusai Putin Serukan Gencatan Senjata Paskah – Halaman all

Ukraina: Ratusan Serangan Rusia Terjadi Beberapa Jam Seusai Putin Serukan Gencatan Senjata Paskah

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Minggu (20/4/2025) mengatakan pasukan Rusia melanjutkan tembakan dan serangan mereka di sepanjang garis depan meskipun Presiden Rusia, Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata singkat Paskah.

Gencatan senjata selama 30 jam akan menjadi jeda paling signifikan dalam pertempuran dalam konflik lebih dari tiga tahun.

Tetapi hanya beberapa jam setelah perintah itu seharusnya mulai berlaku, sirene serangan udara berbunyi di Kiev dan beberapa wilayah Ukraina lainnya.

Atas hal ini, Zelensky menuduh Rusia mempertahankan serangannya.

“Di berbagai arah garis depan, telah terjadi 59 kasus penembakan Rusia dan lima serangan oleh unit Rusia,” kata Zelensky di media sosial, mengutip laporan dari panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrsky pada pukul 6:00 pagi waktu setempat.

Ia mengatakan kalau dalam enam jam menjelang tengah malam Sabtu, terjadi “387 penembakan dan 19 serangan oleh pasukan Rusia,”.

Dijelaskan, ada sebanyak 290 kali serangan menggunakan pesawat tanpa awak oleh Rusia

“Secara keseluruhan, hingga pagi Paskah (Minggu), kita dapat menyatakan bahwa tentara Rusia berupaya menciptakan kesan umum gencatan senjata, sementara di beberapa wilayah masih melanjutkan upaya terisolasi untuk maju dan menimbulkan kerugian di Ukraina,” kata postingan Zelensky.

Namun, angkatan udara Ukraina pada Minggu pagi tidak melaporkan adanya serangan pesawat tak berawak atau rudal.

Wartawan AFP melaporkan, mendengar ledakan pada Minggu pagi sekitar belasan kilometer (tujuh mil) dari garis depan di Ukraina timur.

Ukraina akan menanggapi serangan apa pun secara “simetris”, kata Zelensky, menuduh Rusia “berusaha menciptakan kesan umum gencatan senjata” sambil terus melakukan serangan terisolasi.

Meriam howitzer Ukraina menyalak menembak pasukan Rusia di Donetsk (Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina via Ukrinform)

Rusia: Ukraina Geruduk Donetsk Pada Malam Hari

Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, “meskipun gencatan senjata Paskah telah diumumkan, unit-unit Ukraina pada malam hari berupaya menyerang” posisi-posisinya di wilayah Donetsk, yang diklaim telah berhasil dipukul mundur.

Dalam semalam, katanya, Ukraina menembaki posisi Rusia 444 kali dan melancarkan 900 serangan dengan pesawat tak berawak.

Serangan-serangan ini mengakibatkan warga sipil “meninggal dan terluka,” kata kementerian tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Mereka menegaskan pasukannya telah “mematuhi gencatan senjata dengan ketat dan tetap berada di garis depan serta posisi yang sebelumnya mereka duduki.”

Perintah Putin untuk menghentikan pertempuran selama akhir pekan Paskah muncul setelah berbulan-bulan upaya Presiden AS Donald Trump untuk membuat Moskow dan Kyiv menyetujui gencatan senjata.

Pada hari Jumat, Washington bahkan mengancam akan menarik diri dari pembicaraan jika tidak ada kemajuan yang dicapai.

ZELENSKY RAYAKAN PASKAH – Foto ini diambil dari kantor Presiden Ukraina pada Minggu (20/4/2025), memperlihatkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memberikan ucapan selamat hari raya Paskah pada hari Minggu. (Kantor Presiden Ukraina)

Beri Kesempatan pada Perdamaian

“Hari ini mulai pukul 18.00 hingga tengah malam Minggu, pihak Rusia mengumumkan gencatan senjata Paskah,” kata Putin dalam komentar yang disiarkan televisi selama pertemuan dengan kepala staf umum Rusia Valery Gerasimov.

Zelensky menanggapi dengan mengatakan Ukraina akan melakukan hal yang sama, dan mengusulkan perpanjangan gencatan senjata setelah hari Minggu, meskipun menuduh Rusia telah mengingkari janjinya.

“Rusia harus sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata. Usulan Ukraina untuk melaksanakan dan memperpanjang gencatan senjata selama 30 hari setelah tengah malam ini masih dalam pembahasan,” demikian pernyataan Zelensky pada, Minggu.

Sebelumnya, ia menyarankan kalau “30 hari dapat memberikan kesempatan bagi perdamaian” — sambil menunjukkan bahwa Putin telah menolak usulan gencatan senjata penuh dan tanpa syarat selama 30 hari.

Putin mengatakan gencatan senjata untuk liburan Paskah yang dirayakan pada hari Minggu dimotivasi oleh “alasan kemanusiaan.”

Sementara ia mengharapkan Ukraina untuk mematuhinya, ia mengatakan kalau pasukan Rusia “harus siap untuk melawan kemungkinan pelanggaran gencatan senjata dan provokasi oleh musuh.”

Putin mengatakan usulan gencatan senjata terbaru akan menunjukkan “seberapa tulus kesiapan rezim Kiev, serta keinginan dan kemampuannya untuk mematuhi perjanjian dan berpartisipasi dalam proses perundingan damai.”

Upaya sebelumnya untuk mengadakan gencatan senjata untuk Paskah pada April 2022 dan Natal Ortodoks pada Januari 2023 tidak dilaksanakan setelah kedua belah pihak gagal menyetujuinya.

Di Kiev pada hari Minggu, saat lonceng Paskah berbunyi, orang-orang menyatakan keraguan mengenai apakah Rusia akan mematuhi gencatan senjata sambil menyambut usulan Zelensky untuk memperpanjangnya.

“Mereka sudah mengingkari janjinya. Sayangnya, kita tidak bisa mempercayai Rusia saat ini,” kata Olha Grachova, 38 tahun, yang bekerja di bidang pemasaran.

“Presiden kami telah dengan jelas mengatakan bahwa jika mereka mengumumkan gencatan senjata selama 30 jam, kami akan mengumumkan gencatan senjata selama 30 hari. Jadi biarkan saja mereka melakukannya… agar perang yang mengerikan ini berakhir, agar rakyat kami, tentara kami, dan anak-anak kami berhenti mati,” kata Serhiy Klochko, 30 tahun, seorang pekerja kereta api.

Namun Natalia, seorang dokter berusia 41 tahun, mengatakan tentang usulan Zelensky selama 30 hari: “Semua yang kami tawarkan, sayangnya, hanyalah tawaran kami. Tidak ada yang menanggapinya.”

Tentara di kota Kramatorsk, Ukraina timur, dekat garis depan, menyambut pengumuman gencatan senjata dengan skeptis.

Putin “mungkin melakukannya untuk memberi harapan atau menunjukkan kemanusiaannya,” kata Dmitry, seorang tentara berusia 40 tahun. “Namun, tentu saja, kami tidak percaya [pada Rusia].”

Prajurit Vladyslav, 22 tahun, menambahkan: “Saya merasa hal ini akan terjadi lagi setelah beberapa saat, dan akan terus berlanjut.”

Di jalan-jalan Moskow, Yevgeny Pavlov, 58, tidak berpikir Rusia akan memberi Ukraina waktu istirahat.

“Tidak perlu memberi mereka kelonggaran. Jika kami menekan, itu berarti kami harus menekan sampai akhir,” katanya kepada AFP.

TAWANAN PERANG UKRAINA – Foto ini diambil dari Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis (20/3/2025), memperlihatkan tawanan perang Ukraina yang dibebaskan oleh Rusia dalam pertukaran 350 tawanan (masing-masing pihak 175 orang) yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab pada Rabu (19/3/2025). (Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina)

Rusia dan Ukraina Bertukar Tawanan Perang pada Sabtu

Tanda-tanda gencatan senjata temporer antara Rusia dan Ukraina sebetulnya menunjukkan prospek baik saat kedua militer melakukan pertukaran tawanan perang menjelang Paskah.

Sebanyak 246 tentara Rusia dan Ukraina kembali ke pasukan mereka di lokasi yang tidak disebutkan di perbatasan dengan Belarus, menurut Kementerian Pertahanan di Moskow, Sabtu.

“Selain itu, sebagai tanda niat baik, 31 tawanan perang yang terluka ditukar dengan 15 tentara Rusia yang terluka yang sangat membutuhkan perawatan medis,” kata pernyataan itu.

Pertukaran tersebut dimediasi oleh Uni Emirat Arab.

Pihak yang bertikai telah bertukar tawanan perang beberapa kali dalam lebih dari tiga tahun sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia.

Menurut Presiden Volodymyr Zelensky, 4.552 tentara Ukraina telah dapat kembali ke rumah dengan cara ini.

Tepat pada Jumat Agung, Ukraina dan Rusia bertukar ratusan jenazah tentara.

Pihak Ukraina menerima 909 jenazah, menurut staf yang bertanggung jawab atas urusan tawanan perang di Kiev.

Para prajurit tersebut dilaporkan tewas dalam pertempuran di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya, Sumy, dan Kharkiv.

Beberapa dibawa dari kamar mayat di Rusia.

Pasukan Ukraina menguasai sebagian wilayah perbatasan Rusia bagian barat di Kursk selama berbulan-bulan.

Sebagai balasannya, pihak Rusia menerima jenazah 41 prajuritnya sendiri.

Pertukaran tersebut berlangsung di bawah mediasi Palang Merah Internasional, menurut sumber-sumber Ukraina.

(oln/tmt/*)

20/04/2025 20:34
Hari ke-1.152 Perang Rusia-Ukraina: Gencatan Senjata dan Pertempuran Berlanjut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1152 pada Minggu, 20 April 2025, dengan perkembangan signifikan di garis depan dan pernyataan resmi dari kedua pemimpin negara.

Ukraina dan Rusia melakukan pertukaran lebih dari 500 tahanan perang pada Sabtu, 19 April 2025.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa 277 personel militer Ukraina telah kembali ke rumah dari penahanan Rusia.

Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa 246 prajurit telah diserahkan oleh Ukraina, termasuk 31 tawanan perang yang terluka.

Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Uni Emirat Arab atas peran mereka dalam mediasi, mencatat bahwa total 4.552 warga Ukraina, baik militer maupun sipil, telah dikembalikan sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022.

Gencatan Senjata Paskah

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata untuk Paskah, yang dimulai pukul 18.00 waktu Moskow pada hari Sabtu hingga tengah malam.

Namun, Zelensky meragukan efektivitas gencatan senjata ini, menyatakan bahwa pertempuran di wilayah perbatasan Rusia, khususnya di Kursk dan Belgorod, tetap berlangsung meskipun pernyataan Putin.

“Pertempuran terus berlanjut, dan serangan Rusia tidak berhenti,” ungkap Zelensky melalui akun X-nya.

Aktivitas Militer di Kursk

Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, melaporkan bahwa pasukan Rusia telah mengusir pasukan Ukraina dari hampir seluruh wilayah Kursk.

Namun, Panglima Tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, menyatakan bahwa pasukan Kyiv tetap melanjutkan aktivitas militer dan memperluas zona kendali di wilayah Belgorod.

Serangan Berlanjut

Meskipun pengumuman gencatan senjata, Zelensky mengungkapkan bahwa tembakan artileri Rusia masih terus berlangsung.

Pada hari Sabtu, pasukan Ukraina melaporkan 59 penembakan dan lima upaya penyerangan di sepanjang garis depan.

Angkatan Udara Ukraina juga melaporkan bahwa Rusia meluncurkan delapan rudal dan 87 pesawat nirawak dalam serangan semalam, yang menyebabkan kerusakan di lima wilayah.

Permintaan Perpanjangan Gencatan Senjata

Zelensky meminta Rusia untuk memperpanjang gencatan senjata setelah akhir pekan. “Usulan untuk diam total dan tanpa syarat selama 30 hari masih ada di atas meja,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa Ukraina siap untuk bergerak menuju perdamaian, tetapi mengharapkan respons yang sama dari Rusia.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

20/04/2025 19:47
70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia

Sejumlah bendera negara peserta Konfrensi Asia Afrika (KAA) terpasang di belakang pengunjung yang berswafoto di ruang utama sidang Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Konferensi Asia Afrika tahun ini menjadi peringatan ke-70 sejak pertama kali dilaksanakan pada 18 April 1955 yang diikuti 29 negara di Gedung Merdeka itu bertujuan sebagai solidaritas, persatuan serta menggelorakan semangat bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menyelesaikan masalah global. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/Spt. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 20 April 2025 – 07:35 WIB

Elshinta.com – Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) semakin relevan di tengah ketidakpastian global, terutama yang dipicu rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China. Itu sebabnya negara-negara Dunia Selatan perlu mendorong kerja sama lebih erat dan strategis. Di tengah perubahan tatanan global, semangat Konferensi Asia Afrika (KAA), justru semakin relevan.

Dunia Selatan perlu mengaktualisasikan semangat Deklarasi Bandung, agar selaras dengan situasi global mutakhir. Upaya itu kian penting, mengingat akhir-akhir ini relasi dunia lebih diwarnai pendekatan unilateral, terutama oleh kekuatan-kekuatan utama dunia. Dalam peta politik global seperti itu, Deklarasi Bandung 1955 yang salah satu poinnya menyatakan negara Asia-Afrika memiliki hak menentukan nasib sendiri, masih terasa relevan.

KAA sendiri berlangsung pada 18-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara, dengan Indonesia dan India sebagai motornya. Kesepakatan penting dari KAA yang selalu aktual adalah, negara partisipan menyatakan, mereka bebas dari kolonialisme, imperialisme, termasuk juga kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketakutan.

Mendorong perdamaian

Dalam rangkaian lawatan ke kawasan Timur Tengah baru-baru ini, masing-masing ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Jordania, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif dan netral, sekaligus mengedepankan hubungan damai dengan semua negara. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, di Antalya, Turki (Jumat, 11/4).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prinsip ini telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak era pendiri bangsa, termasuk ketika Indonesia bersama India, Mesir, dan Yugoslavia mempelopori Gerakan Non-Blok pada 1961.

“Rakyat kami tidak ingin terlibat dalam aliansi atau blok militer manapun. Kami memilih netral,” tegasnya. Prabowo juga mengutip filosofi kuno Asia yang dipegang teguh dalam kebijakan luar negeri Indonesia: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

Prinsip ini menurut Prabowo, menjadi kunci menjaga stabilitas dan perdamaian. Presiden mencontohkan bagaimana prinsip serupa diterapkan dalam ASEAN, di mana negara-negara anggota memilih dialog daripada konflik meski memiliki perbedaan. “Kita lebih memilih bicara, bicara, dan bicara. Meski terkadang membosankan, itu lebih baik daripada bertikai,” ucap Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dan jembatan dalam hubungan internasional, khususnya di antara negara-negara besar. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan global, sekaligus mengharapkan penghormatan yang sama terhadap kedaulatan masing-masing. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan “bertetangga baik” yang menjadi pilar diplomasi Indonesia sejak awal kepemimpinannya.

Selaras dengan gagasan Prabowo (selaku Menhan) saat berbicara dalam forum Shangri-La Dialogue, pertengahan tahun lalu di Singapura, bahwa baik di kawasan maupun global, Indonesia akan lebih memosisikan diri sebagai “tetangga yang baik” (good neighbour policy).

Di kawasan, kebijakan ini mengakar pada nilai-nilai Asia yang lebih menitikberatkan pada sisi harmoni daripada keakuan, lebih pada rasa ketimbang semata-mata rasio. Gagasan Prabowo berbasis pada tradisi di negeri kita, bahwa tetangga merupakan pihak yang dekat, yang akan menolong kita ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetangga yang akan segera datang menolong, bukan saudara kandung yang tinggal berjauhan.

Good neighbour policy diyakini bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti sikap saling menghormati dan menghargai, menjadi opsi untuk penyelesaian seandainya ada sengketa wilayah, sebagaimana ketegangan di LCS (Laut Cina Selatan) beberapa waktu lalu.

Muhibah Prabowo ke Timur Tengah (termasuk Turki) sejatinya juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif. Sehingga perjalanan Prabowo menemui pemimpin negara sahabat dan terlibat dalam sejumlah konferensi internasional sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut.

Bebas – aktif sudah menjadi prinsip polugri RI sejak lama. Bebas mengacu pada keleluasaan memilih langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional tanpa tekanan dari pihak asing. Aktif merujuk kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Prabowo memastikan, sebagai negara nonblok, Indonesia tidak akan berpihak kepada poros tertentu. Menurut Prabowo, Indonesia akan lebih mengedepankan sikap saling menghormati eksistensi, martabat dan kedaulatan setiap negara.

Tokoh global

Langkah Presiden Prabowo untuk berperan aktif dan konstruktif untuk mencari solusi atas problem kemanusiaan di dunia patut diapresiasi. Meski secara geografis, lokasi Indonesia jauh dari Timur Tengah, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia bisa menjadi aktor penting dalam mencari solusi damai sehubungan krisis berlarut di Timur Tengah.

Setiap pemimpin tentu memiliki idealisme, kebijakan, dan pendekatan berbeda dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Satu hal yang pasti, para pemimpin ingin melihat kehidupan rakyatnya lebih baik dan citra negaranya dihormati dalam pergaulan politik dunia.

Prabowo yang berlatar belakang militer, mungkin saja lebih tertarik pada isu pertahanan – keamanan dan geopolitik di kawasan. Dengan rekam jejaknya yang panjang dalam atmosfer internasional, bahkan sejak masih belia, diperkirakan Prabowo akan lebih aktif menyuarakan kepentingan Indonesia di konferensi internasional dan forummultilateral.

Politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, AS dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut didukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia.

Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina.

Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.

Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak signifikan, terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

Ikhtiar Prabowo juga mendapat apresiasi dari komunitas internasional. Indonesia juga bukan negara adidaya.

Namun dengan pengetahuan dan keaktifan Presiden Prabowo membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, awal Januari lalu, Prabowo masuk daftar 10 pemimpin yang menjadi tokoh global bersama Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times, sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan regional dan global. Dalam artikelnya itu, Prabowo dinilai berpeluang akan menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS. The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

Sumber : Antara

20/04/2025 09:21
Kadin Kelautan dan Perikanan Ajak Semua Pihak Bersinergi Menghadapi Kebijakan Ekonomi AS

Jakarta: Masyarakat dan pemerintah diajak selalu optimis dan bersinergi menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah harus aktif melibatkan dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama perang tarif yang sedang berlangsung.

Hal itu terungkap saat halalbihalal yang digelar Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat.

“Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan AS, kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau seumpama tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” katanya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama BPS dan para pemangku kepentingan sedang mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik,” ujarnya.

Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” katanya.

Yugi yakin isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.

“AS biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Mereka tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” kata Yugi.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Tornanda Syaifullah menegaskan, Pemerintah sedang menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.

“Ini momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar AS tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa,” kata Tornanda.

Bedasarkan data KKP, AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai USD1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.

AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

20/04/2025 01:34
Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

Puan bersama ketua parlemen lain yang hadir pun berdiskusi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, Turki, Jumat, 18 April 2025 sore waktu setempat.

Forum ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş sebagai tuan rumah. Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al-Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadji Malick Ndiaye).

Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

Dalam kesempatan itu, Puan sempat berbincang dengan Ketua Parlemen Malaysia Johari Abdul. Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Menurut Puan, keikutsertaan DPR dalam The Group of Parliaments in support of Palestine untuk semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina.

“Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditunjukkan melalui berbagai sarana. Selain diplomasi Pemerintah, DPR juga ikut berperan melalui diplomasi parlemen yang salah satunya dilakukan pada forum-forum internasional seperti ini,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani di pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

Di berbagai forum internasional maupun pertemuan bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, Puan maupun anggota DPR lainnya lantang menyerukan agar aksi kekerasan terhadap masyarakat di Gaza segera diakhiri.

“Berbagai konsultasi terus dilakukan dengan negara-negara lain dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya menegaskan.

“Termasuk agar keran bantuan bagi korban perang di Gaza terus dibuka,” ucapnya.

Puan pun akan menyampaikan pesan dan masukan pada forum The Group of Parliaments in support of Palestine itu. Puan juga akan berbicara pada sesi-sesi diskusi yang digelar dalam forum.

“Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan demi memastikan kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud,” ujarnya.

Indonesia sendiri terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution), dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan. Komitmen ini juga selalu disampaikan DPR pada setiap diplomasi parlemen.

“Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret, yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Di pembukaan acara The Group of Parliaments in support of Palestine, Puan terlihat duduk satu baris dengan Erdogan. Ia duduk bersebelahan dengan Ketua Parlemen Palestina dan Ketua Parlemen Turki.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

19/04/2025 21:56
Pertukaran 500 Tahanan Rusia-Ukraina Dimediasi UEA Jelang Paskah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menjelang perayaan Paskah yang sering kali dikaitkan dengan harapan dan rekonsiliasi, Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan signifikan untuk melakukan pertukaran tahanan.

Kesepakatan ini dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA), yang telah berperan aktif dalam beberapa pertukaran tahanan sejak dimulainya konflik.

Apa Rincian Pertukaran Tahanan Ini?

Pertukaran tahanan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, akan melibatkan sebanyak 246 tahanan dari masing-masing pihak, serta pemulangan 46 tentara yang terluka.

Total hampir 500 orang akan dipertukarkan dalam kesepakatan terbaru ini, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters yang mengutip sumber dekat negosiasi.

Apa Peran Uni Emirat Arab dalam Mediasi Ini?

Uni Emirat Arab bukanlah pihak yang baru dalam memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, UEA telah berhasil memediasi 13 pertukaran tahanan.

Sebagaimana diungkapkan oleh sumber dari Moscow Times, jumlah total tawanan yang berhasil dipulangkan melalui mediasi UEA telah mencapai 3.233 orang.

Kementerian Pertahanan Rusia hingga saat ini belum memberikan komentar resmi terkait pertukaran tahanan terbaru ini.

Namun, Sky News menginformasikan bahwa pertukaran ini merupakan bagian dari kesepakatan lebih besar yang melibatkan tawanan perang dan tentara yang terluka.

Seberapa Sering Pertukaran Tahanan Terjadi?

Sejak awal konflik, Rusia dan Ukraina telah melakukan sebanyak 62 kali pertukaran tahanan.

Pertukaran terakhir terjadi pada 19 Maret, di mana 175 warga Ukraina berhasil dipulangkan.

Pihak berwenang Ukraina melaporkan bahwa sejak invasi dimulai, sebanyak 4.306 orang—baik tentara maupun warga sipil—telah dibebaskan dari tawanan Rusia.

Namun, jumlah tawanan Ukraina yang masih ditahan di Rusia belum diketahui secara pasti.

Ombudsman Ukraina, Dmytro Lubinets, memperkirakan bahwa lebih dari 16.000 warga sipil Ukraina masih ditahan oleh pihak Rusia.

Di sisi lain, Ukraina juga pernah mengusulkan pertukaran tahanan berskala besar pada tahun 2024.

Harapan di Tengah Konflik

Kesepakatan untuk pertukaran tahanan menjelang Paskah ini menunjukkan adanya harapan untuk rekonsiliasi di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

Dengan mediasi dari pihak ketiga seperti Uni Emirat Arab, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berlanjut dan mengurangi penderitaan para tahanan serta keluarga mereka.

Pertukaran ini tidak hanya menjadi angka dalam statistik, tetapi juga merupakan langkah kecil menuju pemulihan hubungan antara Rusia dan Ukraina.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

19/04/2025 16:11
Upaya Perdamaian dan Sanksi China dalam Konflik Rusia-Ukraina Hari ke-1151 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 kini telah memasuki hari ke-1151 pada Sabtu, 19 April 2025.

Dalam periode yang panjang ini, berbagai perkembangan signifikan terus terjadi, termasuk langkah Ukraina menjatuhkan sanksi terhadap tiga perusahaan asal China yang diduga terlibat dalam produksi rudal Iskander untuk Rusia.

Mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini.

Mengapa Ukraina Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perusahaan China?

Ukraina menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan China pada Jumat, 18 April 2025.

Ketiga perusahaan tersebut adalah Beijing Aviation, Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery, dan Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

Sanksi ini dilakukan setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga berperan dalam rantai pasokan senjata Rusia, khususnya untuk rudal Iskander.

Zelensky menegaskan dalam pernyataan di platform media sosial X bahwa sanksi ini merupakan bagian dari upaya Ukraina untuk mempersempit rantai pasokan militer Rusia yang berlanjut.

Ia menyatakan, “Sebagian besar entitas yang terkena sanksi ini berasal dari Rusia, namun ada juga yang berbasis di Tiongkok.” Meskipun rincian sanksi belum diumumkan secara resmi, biasanya sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan transaksi, dan pemutusan kerja sama bisnis.

Apa Tanggapan Tiongkok terhadap Tuduhan Ini?

Dalam menanggapi tuduhan dari Zelensky, pemerintah Tiongkok secara tegas membantahnya.

Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan perlengkapan militer kepada pihak manapun dalam konflik ini dan berulang kali mengeklaim bahwa mereka bersikap netral dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun, Ukraina menilai bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan China dalam rantai produksi senjata Rusia adalah indikasi adanya keterlibatan tidak langsung.

Apa Pengaruh Amerika Serikat dalam Konflik Ini?

Di tengah upaya mencapai perdamaian, laporan menyebutkan bahwa Amerika Serikat bersiap untuk mengakui kendali Rusia atas Krimea sebagai bagian dari perjanjian damai yang lebih luas dengan Ukraina.

Meskipun demikian, keputusan akhir terkait pengakuan ini masih dalam pertimbangan dan belum ada komentar resmi dari Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS.

Bagaimana Proses Pertukaran Tahanan Berlangsung?

Pada hari yang sama, Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan baru, yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

Pertukaran ini akan melibatkan hampir 500 tahanan dari kedua belah pihak, termasuk 46 tentara yang terluka.

Menurut sumber yang berbicara kepada Reuters, proses pertukaran ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang terus meningkat di antara kedua negara yang terlibat dalam konflik ini.

Apa Peran Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik?

Dalam konteks ini, upaya diplomasi menjadi sangat penting.

Baru-baru ini, mantan Presiden AS, Donald Trump, melakukan percakapan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membahas berbagai isu termasuk resolusi damai bagi perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Diskusi ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia semakin berupaya untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini.

Dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh Ukraina, dukungan internasional, dan upaya mediasi, harapan untuk mencapai perdamaian dalam konflik ini tetap ada.

Meskipun tantangan besar masih dihadapi, baik Rusia maupun Ukraina terus mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan ini.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

19/04/2025 16:00