Negara: Uni Emirat Arab

  • 24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk berbagai negara beredar luas di kalangan wartawan, Jumat (4/7/2025). Meski begitu, Komisi I DPR belum memberikan konfirmasi atas keabsahan daftar tersebut.

    Anggota Komisi I DPR, Nico Siahaan menegaskan, daftar resmi baru akan diterima oleh DPR pada Sabtu (5/7/2025) pagi. Ia menolak memastikan kebenaran nama-nama yang sudah lebih dahulu beredar.

    “Kami belum dapat daftar aslinya, baru akan dikeluarkan besok pagi,” kata Nico Siahaan saat dikonfirmasi Beritasatu.com.

    Selain itu, menurut Nico, proses fit and proper test untuk para calon dubes tersebut juga akan dilakukan esok hari, begitu daftar resmi diterbitkan oleh pemerintah.

    Daftar 24 Nama Calon Dubes yang Beredar

    Berikut ini adalah nama-nama 24 calon dubes yang disebut dalam dokumen yang belum terkonfirmasi kebenarannya:

    Judha Nugraha – Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)Yusron Ambari – Aljazair (Alger)Berlian Helmy – Azerbaijan (Baku)Hari Prabowo – Thailand (Bangkok)Abdul Kadir Jaelani – Jerman (Berlin)Andhika Chrisnayudhanto – Brasil (Brasilia)Redianto Heru Nurcahyo – Slowakia (Bratislava)Andi Rachmianto – Uni Eropa (Brussel)Lukman Hakim – Suriah (Damascus)Laurentius Amrih Jinangkung – Belanda (Den Haag)Listyowati – Bangladesh (Dhaka)Syahda Guruh Langkah Samudera – Qatar (Doha)Adam Mulawarman Tugio – Vietnam (Hanoi)Kuncoro Giri Waseso – Mesir (Kairo)Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Malaysia (Kuala Lumpur)Andi Rahadian – Oman (Muscat)Okto Dorinus Manik – Papua Nugini (Port Moresby)Sidharto Reza Suryodipuro – PTRI JenewaUmar Hadi – PTRI New YorkGina Yoginda – Korea Utara (Pyongyang)Imam A’sari – Ekuador (Quito)Letjen (Purn) Hotmangaradja Panjaitan – SingapuraNurmala Kartini Sjahrir – Jepang (Tokyo)Dwisuryo Indroyono Soesilo – Amerika Serikat (Washington D.C.)

    Meski daftar tersebut telah beredar, publik diimbau menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait. Pemerintah dan Komisi I DPR akan memastikan kesesuaian nama-nama calon dubes dalam rapat resmi pada Sabtu (5/7/2025).

    DPR, melalui Komisi I, memiliki wewenang untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon dubes, sebelum mereka disahkan presiden dan dilantik secara resmi.

  • Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Jakarta

    Indonesia kembali mendorong Arab Saudi untuk mempercepat pembahasan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut permintaan itu sudah disampaikan langsung ke Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Zulhas mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Menteri Perdagangan, pembahasan FTA dengan GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman memang berjalan lambat. Padahal banyak produk Indonesia yang sulit menembus pasar Arab Saudi akibat belum adanya perjanjian dagang tersebut.

    “Kita ada kesulitan, beberapa produk kita masuk kemari (Arab Saudi). Nah itu memang agak lambat ya, karena di sini kan GCC kan, ada berapa 6 negara itu. GCC mereka harus sepakat. Tadi diminta agar crown prince (Pangeran MBS) turun tangan, agar ini bisa cepat selesai. Karena itu payungnya ya,” ujar Zulhas kepada media, Jumat (4/7/2025).

    Saat ini, kata Zulhas, produk Indonesia baru relatif mudah masuk ke Uni Emirat Arab karena sudah memiliki perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan negara tersebut. Namun untuk negara-negara Teluk lainnya, perjanjian baru sebatas FTA yang belum juga rampung.

    “Kita malah bahkan sama UEA kan sudah CEPA itu, di sini belum. Baru kita bisa kerjasama lebih luas,” ucapnya.

    Permintaan Indonesia itu disambut positif oleh Pangeran MBS. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral, kedua pihak sepakat untuk mempercepat rampungnya perjanjian dagang dengan GCC dalam waktu dekat.

    “Mereka (Prabowo dan MBS) menyambut baik hasil positif dari negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Republik Indonesia, yang diselenggarakan pada September 2024 dan Februari 2025, dan menyampaikan harapan mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.

    (hal/rrd)

  • AS Sanksi Perdagangan Minyak Iran Gegara Praktik Oplosan

    AS Sanksi Perdagangan Minyak Iran Gegara Praktik Oplosan

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran terkait dengan ekspor minyak. Ini merupakan hukuman pertama bagi Iran tak lama setelah negara di Timur Tengah itu menyepakati gencatan senjata dengan Israel pada 24 Juni 2025.

    Sanksi yang diumumkan pada hari Kamis menyasar beberapa pihak, termasuk seorang pengusaha Irak bernama Salim Ahmed Said dan perusahaannya yang berbasis di Uni Emirat Arab. AS menuduh mereka menyelundupkan minyak Iran dengan mencampurnya bersama minyak Irak agar tidak terdeteksi.

    Minyak itu lalu dijual ke pembeli Barat melalui Irak atau Uni Emirat Arab yang dibuat seolah-olah itu adalah minyak murni dari Iran. Praktik ini juga melibatkan dokumen palsu untuk menghindari sanksi.

    “Perilaku Iran telah membuatnya terpuruk. Padahal mereka punya banyak kesempatan untuk memilih jalan damai, tapi para pemimpinnya justru memilih ekstremisme,” kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (!4/7/2025).

    AS juga menuding Said mengendalikan perusahaan berbasis di UEA bernama VS Tankers. Mereka disebut telah menyelundupkan minyak demi keuntungan pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), yang oleh pemerintah AS dikategorikan sebagai organisasi teroris.

    Adapun sanksi ini membekukan aset pihak-pihak yang ditunjuk di wilayah AS dan melarang warga Negeri Paman Sam untuk melakukan bisnis dengan mereka.

    Bessent menambahkan, Departemen Keuangan AS akan terus membidik sumber pendapatan Iran dan memperkuat tekanan ekonomi negara tersebut. Hal itu guna mengganggu akses rezim Iran terhadap dana yang diklaim AS digunakan untuk mendukung aksi-aksi yang mengacaukan kawasan.

    Setelah gencatan senjata tercapai pada 24 Juni, Presiden AS Donald Trump sempat mengatakan bahwa China boleh membeli minyak Iran, yang mengisyaratkan kemungkinan pelonggaran sanksi. Meskipun janji itu tidak bertahan lama.

    Dalam unggahan media sosial minggu lalu, Trump menyatakan dirinya langsung menghentikan semua rencana pelonggaran sanksi. Itu dilakukan sebagai respons atas pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengklaim telah menang atas Israel.

    Trump juga mengklaim bahwa dirinya telah menghentikan rencana Israel untuk membunuh Khamenei, dan menyelamatkan sosok penting di Iran itu dari kematian yang sangat buruk dan memalukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa Israel memang berniat membunuh Khamenei, namun tidak menemukan kesempatan operasional untuk melakukan serangan itu.

    Pada 13 Juni lalu, Israel meluncurkan serangan udara terhadap Iran tanpa provokasi langsung. Serangan ini menewaskan ratusan warga Iran, termasuk warga sipil dan pejabat militer senior. AS turut bergabung dalam kampanye militer Israel dan menyerang tiga lokasi fasilitas nuklir Iran.

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel dan menyerang pangkalan udara di Qatar yang menampung tentara AS. Trump mengklaim serangan udara AS telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara total.

    Pada hari Rabu, Pentagon menyatakan bahwa operasi pengeboman tersebut telah membuat program nuklir Iran mundur selama satu hingga dua tahun. Namun hingga kini, belum jelas di mana Iran menyimpan persediaan uranium yang telah diperkaya tingkat tinggi.

    (ily/fdl)

  • Rusia Disebut Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban

    Rusia Disebut Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban

    Jakarta

    Pemerintah Afghanistan mengatakan Rusia telah menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui keputusannya. Pemerintah Afghanistan menyebut Rusia telah mengambil ‘keputusan yang berani’.

    Dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), pengumuman tersebut dibuat setelah Menlu Afghanistan Amir Khan Muttaqi bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov di Kabul. Muttaqi memuji Rusia mengambil keputusan berani.

    “Keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi yang lain… Sekarang setelah proses pengakuan dimulai, Rusia berada di depan semua orang,” kata Muttaqi dalam sebuah video pertemuan.

    Senada dengan Muttaqi, Jubir Kemlu Taliban juga mengatakan hal serupa.

    “Rusia adalah negara pertama yang secara resmi mengakui Emirat Islam,” kata juru bicara kementerian luar negeri Taliban Zia Ahmad Takal kepada AFP.

    Muttaqi mengatakan bahwa ini adalah “fase baru hubungan positif, saling menghormati, dan keterlibatan konstruktif”.

    Sementara itu, Kemlu Rusia mengatakan pengakuan ini bisa mendorong pengembangan kerja sama bilateral di beberapa bidang. Kemlu Rusia mengatakan akan bekerja sama dalam bidang energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur.

    Kementerian tersebut mengatakan Moskow berharap untuk terus membantu Kabul “memperkuat keamanan regional dan memerangi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba”.

    Moskow telah mengambil langkah-langkah baru-baru ini untuk menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban, menghapus mereka dari daftar “organisasi teroris” pada bulan April dan menerima seorang duta besar Taliban di Kabul.

    Pada Juli 2024 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai “sekutu dalam perang melawan terorisme”.

    Rusia adalah negara pertama yang membuka kantor perwakilan bisnis di Kabul setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, dan telah mengumumkan rencana untuk menggunakan Afghanistan sebagai pusat transit gas menuju Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah menggulingkan pemerintah yang didukung asing dan telah memberlakukan hukum Islam yang ketat.

    Mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dan investasi internasional resmi, karena negara tersebut tengah memulihkan diri dari perang selama empat dekade, termasuk invasi Soviet dari tahun 1979 hingga 1989.

    Hanya Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban selama masa kekuasaan pertama mereka dari tahun 1996 hingga 2001.

    Dalam laporan AFP disebutkan banyak negara lain, termasuk Tiongkok dan Pakistan, telah menerima duta besar Taliban di ibu kota mereka, tetapi belum secara resmi mengakui Emirat Islam tersebut sejak berakhirnya perang dua dekade antara pemberontak dengan pasukan NATO yang dipimpin AS.

    Ada keterlibatan yang terbatas tetapi terus meningkat dengan otoritas Taliban, terutama dari negara-negara tetangga regional, tetapi juga pemain global utama Tiongkok dan Rusia.

    Lihat juga Video: Bom Bunuh diri di Ponpes Pakistan, 6 Orang Tewas Termasuk Ulama Taliban

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Selat Hormuz terancam tutup, Sekjen ESDM jamin stok minyak aman

    Selat Hormuz terancam tutup, Sekjen ESDM jamin stok minyak aman

    Kalau ini (Selat Hormuz) ditutup, jadi bagaimana, itu sudah ada simulasinya,

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin ketersediaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap aman, meskipun Selat Hormuz terancam ditutup Iran.

    “Kami konteksnya memastikan supaya ketersediaan crude impor (impor minyak mentah) dan BBM terjamin. Pertamina sekarang sudah punya jalur-jalur yang lain kalau Selat Hormuz ditutup,” ucap Dadan ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan keamanan minyak di dalam negeri. Dia mengungkapkan bahwa simulasi-simulasi jalur pengiriman alternatif pun sudah ada.

    “Kalau ini (Selat Hormuz) ditutup, jadi bagaimana, itu sudah ada simulasinya,” katanya.

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyiapkan rute alternatif distribusi minyak mentah, seperti Oman dan India, sebagai respons dari Parlemen Republik Islam Iran yang menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa penutupan Selat Hormuz tentu berdampak pada distribusi minyak mentah, sebab selat tersebut dilalui oleh 20 persen pelayaran minyak mentah.

    Meskipun demikian, Fadjar menyampaikan bahwa stok minyak mentah di dalam negeri masih aman.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

    Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

    Presiden AS Donald Trump pada Minggu (22/6) pagi menyatakan bahwa militer AS telah melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.

    Menyusul serangan AS, Parlemen Republik Islam Iran pada Minggu telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran.

    Selat Hormuz adalah selat yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab dan terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk Persia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Israel Tak Berani Serang Pusat Nuklir Iran, Ternyata Ini Alasannya

    Israel Tak Berani Serang Pusat Nuklir Iran, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa saat lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer milik Iran.

    Fasilitas nuklir Iran di Natanz rusak dalam serangan Israel. Selain Nantanz, fasilitas nuklir lainnya milik Isfahan dan Arak juga tak luput dari serangan tersebut dan mengalami kerusakan.

    Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang juga melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran, mengklaim fasilitas Fordo sudah lenyap. Namun, citra satelit menunjukkan fakta berbeda. Fasilitas tersebut masih berdiri tegak, meski terjadi kerusakan di berbagai sisi.

    Pemboman ketiga fasilitas nuklir tersebut selalu diumbar ke mana-mana oleh Israel dan AS. Padahal, Iran masih punya situs nuklir Bushehr yang jarang mereka sebut.

    Lantas, kenapa Israel dan AS tidak membicarakan Bushehr?

    Pada 19 Juni lalu, seorang pejabat militer Israel mengatakan ada sebuah kesalahan yang diungkap Juru Bicara IDF Brigjen Effie Defrin. Ia menyatakan bahwa Israel telah menyerang situs nuklir Bushehr di Iran.

    Namun, pejabat tersebut mengonfirmasi Israel hanya menyerang situs nuklir Natanz, Isfahan dan Arak di Iran.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai Bushehr, pejabat tersebut mengatakan bahwa ia tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa Israel telah menyerang lokasi tersebut, di mana Iran memiliki sebuah reaktor di sana, demikian dikutip dari Times of Israel, Kamis (3/7/2025).

    Jawaban kenapa Israel dan AS tidak berani menyerang Bushehr adalah keterlibatan Rusia di situs tersebut.

    Fasilitas Bushehr berkapasitas 1.000 MW diselesaikan oleh Rusia pada Mei 2011. Pembangkit listrik tersebut telah menjadi pusat program energi nuklir sipil negara tersebut, dan telah lama dioperasikan dengan kerja sama dari Rosatom, badan nuklir milik negara Rusia.

    Pada awal Juni lalu, Rusia dilaporkan memenangkan kontrak untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran.

    Mengutip Oil Price, Juru Bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, Ebrahim Rezaei, mengumumkan pada hari Senin (9/6) bahwa sedikitnya empat unit baru akan dibangun di Bushehr, lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang saat ini beroperasi.

    “Kami memiliki kontrak dengan Rusia untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran, empat di antaranya akan berada di Bushehr,” kata Rezaei.

    Adanya Rusia di belakang situs nuklir Bushehr, Iran terpantau tidak muncul dalam berita-berita di Israel.

    Sementara itu, mantan pejabat intelijen AL di IDF, Dr Eyal Pinko, mengatakan alasan Bushehr tidak diserang adalah karena itu PLTN, bukan situs pengayaan uranium.

    Selain itu, Bushehr, kata Pinko, terletak hampir 20 kilometer dari garis pantai Uni Emirat Arab, yang memperkuat kekhawatiran regional atas kecelakaan nuklir, demikian diberitakan The Jerusalem Post.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo & Pangeran Arab Sepakat Ngebut Perjanjian Dagang FTA

    Prabowo & Pangeran Arab Sepakat Ngebut Perjanjian Dagang FTA

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) sepakat mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan keduanya di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi.

    Perjanjian dagang yang dimaksud adalah Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council (GCC), yang terdiri dari enam negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Negosiasi FTA ini sebelumnya telah dilakukan dua kali, yakni pada September 2024 dan Februari 2025.

    “Mereka (Prabowo dan MBS) menyambut baik hasil positif dari negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Republik Indonesia, yang diselenggarakan pada September 2024 dan Februari 2025, dan menyampaikan harapan mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” bunyi pernyataan bersama, dikutip Kamis (3/7/2025).

    Selain membahas percepatan FTA, Prabowo dan MBS juga menyoroti nilai perdagangan bilateral yang telah mencapai US$ 31,5 miliar dalam lima tahun terakhir. Arab Saudi disebut sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Keduanya juga sepakat untuk terus mengembangkan volume perdagangan, mendorong kunjungan timbal balik antara pejabat publik dan swasta, serta menyelenggarakan acara perdagangan melalui Dewan Bisnis Saudi-Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mengonversi peluang kerja sama menjadi kemitraan nyata.

    Jika FTA rampung, Indonesia diprediksi bakal memperluas akses pasarnya ke kawasan Timur Tengah, khususnya untuk produk-produk ekspor unggulan seperti peralatan elektronik, kulit, logam, dan produk manufaktur lainnya.

    Analisis dari Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menunjukkan FTA Indonesia-GCC bisa meningkatkan ekspor sektor peralatan elektronik hingga 33,86%, komoditas kulit sebesar 29,3%, logam sebesar 28%, dan produk manufaktur lainnya 27,7%.

    Komoditas ekspor utama nonmigas Indonesia ke GCC saat ini antara lain mobil, minyak kelapa sawit, perhiasan, kapal suar, hingga produk kertas. Sementara itu, dari sisi impor, Indonesia paling banyak mendatangkan produk baja, aluminium, polimer, belerang, dan alkohol industri dari kawasan GCC.

    Tonton juga “Istana Ungkap Prabowo Targetkan Kemiskinan RI 0% di Tahun 2029” di sini:

    (hal/rrd)

  • Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Rio de Janeiro, Brasil, bersiap menjadi panggung diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang melibatkan delegasi dari 10 negara anggota penuh dan sembilan negara mitra, saat mereka berkumpul pada 6-7 Juli 2025.

    BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kelompok ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global.

    Kelompok negara berkembang BRICS, yang kini diperkuat dengan penambahan anggota baru, termasuk Indonesia, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan signifikan di panggung global.

    BRICS tidak hanya menjadi penyeimbang ekonomi, tetapi juga pendorong utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil di tengah pengaruh dominasi historis negara-negara Barat.

    Dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, serta bergabungnya Indonesia secara resmi sejak 6 Januari 2025, BRICS kini diperkuat 10 negara anggota penuh, meningkatkan bobot ekonomi dan demografi kelompok tersebut.

    Selain itu, banyak anggota BRICS adalah produsen utama komoditas penting global, mulai dari energi, mineral, produk pertanian, hingga sumber daya manusia yang melimpah.

    Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat BRICS menyumbang sekitar 37,3 persen terhadap PDB global pada 2024, melampaui capaian G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) yang menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    Bagi dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, Sellita Selli, BRICS bukan tentang alternatif, tetapi mengenai tata kelola global baru yang menyeimbangkan kekuatan antara Barat dan Selatan Global yang baru.

    BRICS telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam pasar komoditas global, terutama melalui ekspor minyak mentah dan produk pertanian.

    China, sebagai mesin ekspor utama BRICS, membanjiri pasar dunia dengan berbagai produk, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kehadiran kolektif BRICS sebagai eksportir dan importir utama menjadi mitra tidak terpisahkan dalam rantai pasok global.

    Tidak hanya sebagai pemasok, negara-negara BRICS juga merupakan pasar impor yang sangat penting, mengonsumsi berbagai bahan baku, mesin, dan teknologi. India, misalnya, adalah importir besar bahan bakar mineral serta besi dan baja, sementara Rusia, selain menguasai ekspor energi, juga mengimpor beragam produk pangan.

    Bagi Indonesia, hubungan perdagangan dengan BRICS sangatlah vital. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke BRICS mencapai 84,37 miliar AS, dengan ekspor non-migas menyumbang 33,91 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Di tengah sorotan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik dunia, posisi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menjadi topik menarik untuk dicermati.

    Peluang kerja sama

    Data IMF pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat lima PDB per kapita dari 11 negara Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 5.270 dolar AS, Indonesia berada di bawah Singapura ($88.450), Brunei Darussalam ($35.110), Malaysia ($13.310), dan Thailand ($7.810).

    Peringkat ini menempatkan Indonesia di segmen tengah, di atas Vietnam ($4.620), Filipina ($4.130), dan negara-negara lain yang PDB per kapitanya jauh lebih rendah, seperti Kamboja, Laos, Timor-Leste, dan Myanmar.

    Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui fase pembangunan awal, namun masih menghadapi tantangan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakatnya.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang berada di jalur perdagangan maritim global antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS dalam mencari peluang ekspor maupun investasi.

    Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya.

    Teranyar, adalah proyek pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dari hulu hingga hilir, serta diproyeksikan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

    Dalam sambutannya pada acara peresmian itu, Presiden menyampaikan bahwa proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar bangsa dalam menjalankan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Proyek hilirisasi terbesar di Asia Tenggara itu relevan bagi negara-negara BRICS sebagai rantai pasok bahan baku industri otomotif, terutama dalam konteks transisi energi dan pengembangan teknologi yang kini selaras dengan harapan KTT BRICS.

    Hubungan bilateral

    Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia kini berada di ambang era baru kerja sama ekonomi. Meskipun status keanggotaan penuh masih terbilang baru, hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota BRICS telah menjadi modal awal dan gerbang menuju kolaborasi yang lebih dalam.

    Ada beberapa bentuk kerja sama konkret yang sebelumnya telah dan sedang bergerak menuju realisasi bersama sejumlah negara BRICS.

    Salah satu keuntungan nyata dari keanggotaan BRICS adalah akses langsung Indonesia ke New Development Bank (NDB). NDB, yang didirikan oleh BRICS adalah lembaga keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

    Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.

    Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.

    Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.

    Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain. Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan.

    Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologi dari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.

    Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.

    Politik bebas aktif

    Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan lepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik.

    Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

    Publik menanti narasi diplomasi Indonesia yang adaptif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.

    Sumber : Antara

  • DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu bahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Telkom soal platform over the top (OTT) seperti Netflix hingga Youtube yang menikmati jaringan telekomunikasi perusahaan lokal. Padahal para perusahaan yang mengeluarkan investasi triliunan rupiah setiap tahunnya.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menjelaskan pembicaraan ini sudah sering dia utarakan sejak beberapa tahun lalu. Dia mendorong untuk ada solusi agar tidak membuat perusahaan dalam negeri terus merugi.

    “Karena kita membangun jaringan infrastruktur internet yang maksudnya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan kantor pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh Netflix, Facebook, Youtube, sehingga pelayanan Telkom kepada masyarakat Indonesia jadi lelet internetnya,” kata Andre dalam rapat tersebut, Rabu (2/7/2025).

    Andre menyoroti kecepatan internet Indonesia yang lambat. Bahkan, berada di perangkat 120 dunia.

    Dalam kesempatan itu, dia menginginkan ada aturan dari pemerintah untuk hal tersebut. Kepada Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Andre meminta untuk melobi pemerintah apalagi mengingat Komisaris Utama Telkom Angga Raka Prabowo juga merupakan Wakil Menteri Komdigi.

    “Kebetulan kan komut Ibu, Wamenkomdigi [Angga Raka], tolong itu dimanfaatkan dilobi, dikasih tahu, diinformasikan kepada pemerintah bahwa aturan ini harus ada,” ujarnya.

    Keberadaan aturan akan membuat semuanya lebih jelas. Termasuk, menurut Andre, tidak akan ada lagi persoalan lambatnya internet di Indonesia.

    “Enggak ada lagi ribut tadi bahwa internet kita lelet, jaringan internet kita. karena kita dapat uang membangun infrastrukturnya. Kalau sekarang kan kita bangun infrastruktur, internet kita lelet karena mereka memanfaatkan secara gratis,” jelas Andre.

    Dian mengatakan para platform memang menggunakan infrastruktur secara gratis. Dia juga mengakui pendapatan perusahaan telekomunikasi terus tergerus karena hal itu.

    Terkait aturan, Dian mengatakan sejumlah negara juga memiliki regulasi mewajibkan OTT memberikan kontribusi. Beberapa di antaranya seperti Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, hingga Eropa.

    “Karena memang revenue kami tergerus sangat banyak untuk OTT. Sehingga akan kami jalankan kembali pak diskusi dengan pemerintah supaya regulasi tersebut bisa,” ujar Dian.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 4 Power Bank Anker Ditarik Tak Boleh Beredar di RI, Ini Penyebabnya

    4 Power Bank Anker Ditarik Tak Boleh Beredar di RI, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anker mengumumkan menarik sejumlah model power bank secara global. Di Indonesia sendiri, empat power bank diketahui bernasib sama.

    Dalam keterangan yang diposting di akun instagram resmi Anker Indonesia, disebutkan penarikan karena adanya potensi masalah pada sel baterai lithium-ion dari satu pemasok tertentu. Sel baterai tersebut digunakan dalam beberapa model power bank.

    “Sebagai bagian dari peningkatan protokol keamanan, Anker telah melakukan peninjauan proaktif terhadap batch power bank yang diproduksi sebelumnya. Proses ini mengidentifikasi potensi masalah pada sel baterai lithium-ion dari satu pemasok tertentu,” jelas Anker dalam pengumumannya.

    Anker juga menyebutkan potensi malfungsi sangat rendah. Namun sebagai langkah antisipasi, perusahaan memutuskan untuk tetap menarik sejumlah model dari peredaran.

    Di Indonesia sendiri, kebijakan tersebut berdampak pada empat model yakni Anker Power Bank A1257, Anker Power Bank A1647, Anker Zolo Power Bank 1681, Anker Zolo Power Bank A1689.

    Total ada lima model produk yang ditarik secara global yakni A1257, A1647, A1652, A1681, dan A1689. Anker menarik model tersebut dari sejumlah negara yakni Indonesia, India, Arab Saudi, Fillipina, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, Chili, Kolombia, dan Meksiko.

    Anker membuka kesempatan pengguna semua model yang mengalami penarikan untuk mengajukan pengembalian. Mereka akan diminta melakukan verifikasi nomor seri produk, verifikasi pembelian dan memilih opsi kompensasi.

    Bagi mereka yang memenuhi syarat akan mendapatkan paket kompensasi. Mulai dari penggantian power bank, voucher pembelian produk lain, atau mendapatkan pengembalian dana.

    Pihak Anker juga menjelaskan akan membagikan informasi lanjutan soal program peningkatan keamanan baterai. Disebutkan ini menjadi komitmen pada mutu serta transparansi perusahaan.

    “Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan membagikan informasi lebih lanjut tentang perluasan program keamanan baterai kami – sebagai bentuk komitmen kami yang lebih kuat terhadap jaminan mutu, transparansi yang menyeluruh dan ketenangan bagi pelanggan,” jelas Anker.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]