Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • Trump Pastikan Negara BRICS Kena Tarif Tambahan 10%

    Trump Pastikan Negara BRICS Kena Tarif Tambahan 10%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan negara anggota BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10%. Trump menilai BRICS terbentuk untuk merugikan AS, terutama menjatuhkan kekuatan nilai tukar dolar AS.

    Trump dengan keras menyampaikan tidak akan membiarkan dolar AS lenyap dari dunia. Ia bertekad untuk terus membuat dolar AS menjadi standar keuangan dunia.

    “BRICS dibentuk untuk mendegradasi dolar kita dan mencopotnya sebagai standar, dan tidak apa-apa jika mereka ingin memainkan permainan itu, tetapi saya juga dapat memainkan permainan itu. Kita menghilangkan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, ini seperti kalah dalam perang, perang dunia yang besar. Kita tidak akan menjadi negara yang sama lagi,” tegas dia, dikutip dari Reuters Rabu (9/7/2025).

    Ancaman tarif tambahan untuk anggota BRICS memang telah disampaikan oleh Trump pada Minggu (6/7) waktu setempat. Hal ini disampaikan dalam rapat kabinet di Gedung Putih.

    “Siapa pun yang tergabung dalam BRICS akan segera mendapatkan tarif 10%. Jika mereka adalah anggota BRICS, mereka harus membayar tarif 10% dan mereka tidak akan lama menjadi anggota,” ucapnya.

    Para pemimpin negara BRICS mengkritik tidak langsung terhadap kebijakan militer dan perdagangan AS. Seperti Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Selasa menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan Trump.

    “Kami tidak setuju dengan pernyataan presiden AS yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengenakan tarif pada negara-negara BRICS,” katanya di Brasilia.

    Sebagai informasi, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Organisasi ini menggelar pertemuan puncak pertama pada 2009.

    Anggota BRICS terdiri dari 11 negara, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Indonesia telah menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS. Hal ini ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Tonton juga “Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump untuk Anggota BRICS” di sini:

    (ada/ara)

  • Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan segera mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap anggota blok negara BRICS, tetapi akan melanjutkan jika negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang disebut “anti-Amerika”, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Presiden Trump mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan apa yang disebut “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS, yang memicu penyangkalan tajam dari para anggotanya bahwa mereka berorientasi terhadap Amerika Serikat.

    “Ada batasan yang dibuat. Jika keputusan kebijakan yang dibuat bersifat anti-Amerika, maka tarif akan dikenakan,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah tersebut, melansir Reuters 8 Juli.

    Tidak ada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

    Pengumuman Presiden Trump, yang disampaikan melalui platform media Truth Social miliknya, muncul saat India, Indonesia, dan negara-negara lain dalam kelompok BRICS sedang merundingkan kesepakatan dagang menit terakhir dengan Pemerintah AS menjelang batas waktu 9 Juli saat tarif telah dijadwalkan untuk naik. Tanggal efektif tarif tersebut kini telah ditunda hingga 1 Agustus.

    Para pakar perdagangan mengatakan, ancaman tarif baru tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang berusaha menghindari tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump pada bulan April. Banyak anggota BRICS dan negara mitra sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Pengumuman Presiden Trump muncul beberapa jam setelah para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan setebal 31 halaman, yang di dalamnya mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran, menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, dan memperingatkan bahwa tarif sepihak mengancam perdagangan global.

    KTT BRICS pertama pada tahun 2009 dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Menyusul kemudian Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi, meskipun diterima sebagai anggota, berpartisipasi sebagai negara mitra.

    Negara mitra lainnya termasuk Bolivia, Nigeria, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

    Presiden Trump sendiri memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin beberapa negara tersebut, seperti Arab Saudi dan UEA dan telah menggembar-gemborkan prospek kesepakatan perdagangan dengan India selama berminggu-minggu.

    Pemerintahannya menyelesaikan kesepakatan perdagangan kerangka kerja dengan Vietnam minggu lalu, dan telah melakukan pembicaraan tentang perjanjian serupa dengan Thailand.

    Dalam pernyataan para pemimpin BRICS Hari Minggu, mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran oleh Israel, sekutu AS, dan menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, memperingatkan bahwa peningkatan “tarif unilateral dan tindakan non-tarif” mengancam perdagangan global.

    Tidak segera jelas apakah ancaman tarif terbaru Presiden Trump akan menggagalkan pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan India, Indonesia, dan negara-negara BRICS lainnya.

    Indonesia, yang ingin menghindari ancaman tarif sebesar 32 persen, akan menandatangani perjanjian senilai 34 miliar dolar AS dengan mitra-mitra AS minggu ini dan telah menawarkan untuk memangkas bea masuk atas impor utama dari Amerika Serikat menjadi “mendekati nol” dan membeli gandum AS senilai 500 juta dolar AS.

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara

  • Serangan Houthi Tenggelamkan Kapal di Laut Merah, Pertama Tahun Ini

    Serangan Houthi Tenggelamkan Kapal di Laut Merah, Pertama Tahun Ini

    Sanaa –

    Kelompok Houthi mengklaim serangannya berhasil menenggelamkan sebuah kapal kargo di perairan Laut Merah. Ini menjadi klaim pertama Houthi sepanjang tahun ini, sejak kelompok yang didukung Iran tersebut mengumumkan penghentian serangan di perairan strategis itu pada Desember tahun lalu.

    Diklaim oleh Houthi dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (8/7/2025), bahwa sebuah kapal kargo yang mereka serang, dengan menggunakan tembakan senjata, serangan roket, dan perahu bermuatan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh, telah tenggelam di Laut Merah.

    Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan pada Minggu (6/7) waktu setempat, dan mengatakan kelompoknya telah membiarkan 19 awak kapal itu turun dari kapal kargo jenis bulk carrier yang berbendera Liberia dan bernama Magic Seas.

    Juru bicara Houthi, Yahya Saree, mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi lokal bahwa kapal tersebut menjadi target serangan pada Minggu (6/7) setelah Angkatan Laut mengeluarkan peringatan dan panggilan yang diabaikan oleh awak kapal.

    Saree menyebut kapal kargo itu diserang menggunakan dua perahu tak berawak, lima rudal, dan tiga drone.

    Laporan Reuters menyebut kapal kargo yang diserang Houthi itu dioperasikan oleh perusahaan Yunani, Stem Shipping. Sejauh ini belum ada verifikasi independen terhadap klaim Houthi tersebut.

    Pihak Stem Shipping mengatakan kepada Reuters bahwa semua awak kapal itu diselamatkan oleh sebuah kapal dagang yang lewat dan diperkirakan akan tiba di Djibouti pada Senin (7/7) waktu setempat.

    Otoritas Uni Emirat Arab, secara terpisah, mengatakan pihaknya berhasil menyelamatkan semua 22 orang dari kapal Magic Seas setelah kapal AD Ports Group, Safeen Prism, merespons panggilan darurat dari sebuah kapal komersial setelah serangan di Laut Merah.

    Salah satu perwakilan perusahaan, Michel Bodouroglou, sebelumnya mengatakan bahwa kapal Magic Seas itu kemasukan air setelah dihantam serangan dan berisiko tenggelam. Disebutkan bahwa kapal kargo itu membawa muatan besi dan pupuk dari China ke Turki.

    Serangan tersebut mengakhiri setengah tahun ketenangan di Laut Merah, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia, yang menjadi lokasi rentetan serangan Houthi pada akhir tahun 2023 hingga akhir tahun 2024 yang mengganggu pelayaran antara Eropa dan Asia melalui Terusan Suez.

    Kelompok Houthi melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandab, dalam apa yang mereka sebut sebagai solidaritas dengan Palestina yang digempur Israel di Jalur Gaza.

    Sebagian besar serangan Houthi terhenti sepanjang tahun ini, dengan serangan terakhir yang diketahui publik terjadi pada Desember 2024. Selama aktif melancarkan serangan, Houthi telah menenggelamkan setidaknya dua kapal, menyita sebuah kapal, dan menewaskan sedikitnya empat pelaut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Kita Harus 1 Suara Dukung Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menaikkan tarif 10 persen kepada negara-negara yang mendukug KTT BRICS di Brazil. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan mendorong semua pihak satu suara berada di belakangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara,” kata Marwan kepada wartawan Senin (7/7/2025).

    Sebagai anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah, ia memandang ancaman Trump ini bukan hanya sebagai ujian bagi stabilitas ekspor nasional, melainkan juga tantangan geopolitik yang membutuhkan kecermatan diplomatik. Marwan bilang, posisi AS sebagai mitra dagang strategis Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dinafikkan.

    Lebih lanjut, Marwan menilai potensi relokasi pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh akan menjadi kenyataan, dan jutaan pekerja Indonesia bisa terdampak secara langsung jika Trump benar-benar menerapkan tarif tambahan itu.

    Di sisi lain, Marwan menyatakan situasi ini juga menunjukkan bahwa struktur ekspor kita masih rapuh dan terlalu tergantung pada pasar tradisional. Ia pun menegaskan dukungan terhadap prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS.

    “Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS,” ucap Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

    “Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya, dengan insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru,” katanya.

    “Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial,” lanjutnya.

    “Tantangan hari ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun ekonomi nasional yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang,” ucap dia.

    “Maka, bukan hanya bagaimana kita bertahan dari kebijakan tarif Trump, tetapi bagaimana kita meresponsnya dengan strategi yang akan membuat Indonesia lebih kuat dari sebelumnya,” pungkas Marwan.

    Ancaman Trump

    Seperti diketahui, dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional, di tengah ancaman tarif Trump. 

    Saat ini, KTT BRICS sedang berlangsung di Brasil sementara Presiden AS mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa negara BRICS sepakat mendorong kerja sama internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system. 

    “Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025). 

    Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Fili bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan. 

    Pada pertemuan tersebut pula, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Di depan perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan BRICS, Fili memastikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global. 

    Di dalam negeri, langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. 

    Adapun, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Sementara peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

    Berdasarkan pemberintaan Bisnis sebelumnya, selain ancaman tambahan tarif 10%, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan

  • Trump Ancam Tambahan Tarif 10% Buat BRICS, Sri Mulyani Siaga – Page 3

    Trump Ancam Tambahan Tarif 10% Buat BRICS, Sri Mulyani Siaga – Page 3

    Merespon pernyataan Trump, negara-negara anggota BRICS secara tegas mengecam kenaikan tarif tersebut.

    Dikutip dari CNBC, lewat pernyataan bersama para pemimpin BRICS, blok yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran itu mengecam praktik perdagangan yang sewenang-wenang dan tidak pandang bulu.

    Mereka juga mengemukakan kekhawatiran terhadap kebijakan dagang sepihak, seperti tarif dan pembatasan impor yang bisa merusak keadilan perdagangan global. Mereka mengingatkan, jika praktik ini terus menyebar, bukan hanya ekonomi dunia yang terguncang, tapi juga jurang ketimpangan antarnegara akan semakin lebar.

     

     

  • Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan negara-negara anggota BRICS bersepakat menjadikan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu opsi membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah-masalah pembiayaan pembangunan.

    Arrmanatha, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Minggu (6/7) malam waktu Brazil, menjelaskan NDB dibentuk atas inisiatif BRICS agar negara-negara berkembang dapat mengatasi masalahnya sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Karena memang selama ini reform khususnya di dalam konteks Bretton Woods Institutions itu sangat lambat. Oleh karena itu, BRICS mengambil inisiatif untuk membentuk NDB. Jadi, itu adalah salah satu opsi agar negara-negara berkembang bisa meng-address sendiri permasalahan-permasalahan pembangunannya, pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri. Jadi, itulah beberapa reform yang dicoba terus didorong oleh BRICS dan negara-negara berkembang,” kata Wamenlu Arrmanatha Nasir.

    Bretton Woods Institutions yang disebut Arrmanatha merujuk kepada IMF dan Bank Dunia.

    Dalam hari pertama pertemuan puncak BRICS, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan harapannya manfaat NDB untuk negara-negara berkembang dapat ditingkatkan.

    Indonesia resmi bergabung dengan NDB pada 25 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan gabung NDB diumumkan oleh Presiden Prabowo sekitar tiga bulan setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga mendampingi Presiden Prabowo di Rio de Janeiro, menjelaskan NDB saat ini terlibat membiayai 120 proyek pembangunan dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS atau sekitar Rp633,24 triliun.

    Proyek-proyek pembangunan itu fokus pada sektor pengembangan energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan inovasi-inovasi yang mendukung prinsip berkelanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS.

    Menko Airlangga, Wamenlu Arrmanatha, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, pada 6–7 Juli 2025.

    Dalam acara pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.