Xcloud.id

Negara: Uni Emirat Arab

  • Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026

    Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026

    Ilusterasi (ANTARA/Innoprom.com/ddn)

    Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Indonesia berpeluang besar mengukir sejarah baru dalam pameran industri internasional INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Dalam pameran tersebut, Indonesia hadir sebagai partner country. Status kehormatan ini memberikan kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi ekonomi dan industri Indonesia  ke mata dunia. Langkah strategis ini mendapat lampu hijau legislatif.

    Komisi VII DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat pada 17 Juli 2025, secara tegas mendukung terselenggaranya Indonesia sebagai partner country pada pameran industri internasional ‘INNOPROM’ di Rusia tahun 2026 dalam rangka promosi industri nasional di tingkat global. Dukungan ini menegaskan komitmen bersama eksekutif dan legislatif demi kesuksesan partisipasi Indonesia.

    INNOPROM adalah pameran industri internasional terkemuka yang diadakan setiap tahun sejak 2010. Setelah Arab Saudi menjadi negara mitra pada 2025, giliran Indonesia di 2026. Ajang ini merupakan platform strategis mempertemukan lebih dari 60 negara peserta, menampilkan lebih dari 11.000 perusahaan dan organisasi di atas area pameran seluas 50.000 meter persegi.

    Ribuan pelaku industri berkumpul berfokus pada bisnis dan inovasi. Sebagai partner country, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan perdagangan, mempromosikan investasi, serta memperluas kerja sama industri dan inovasi. Status partner country memungkinkan Indonesia mengangkat citra negara melalui sorotan media internasional, pelaku industri global, dan investor. Namun, status ini harus diterjemahkan dalam bentuk konkret yang dirasakan langsung oleh industri dan masyarakat.

    Pengalaman negara sebelumnya, seperti India di Hannover Messe 2015 dan Uni Emirat Arab di Expo 2020 Dubai, menunjukkan bagaimana status partner country dapat menjadi jembatan meningkatkan investasi dan membangun citra sebagai negara dengan potensi industri besar.

    Strategi Raih Untung

    Agar partisipasi Indonesia di INNOPROM 2026 berdampak signifikan, pemerintah perlu menetapkan tujuan jelas dan fokus. Setiap kegiatan selama pameran harus mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia.

    Potensi Indonesia dalam sektor unggulan, seperti manufaktur, teknologi, dan industri hijau, harus menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kerja sama industri Indonesia-Rusia telah mencakup sektor vital seperti pupuk, farmasi dan peralatan medis, metalurgi, galangan kapal, serta sektor halal.

    INNOPROM adalah momentum tepat mengukuhkan kerja sama tersebut sekaligus menjajaki peluang baru. Total perdagangan Indonesia-Rusia pada 2024 diproyeksikan mencapai 3.981 juta dollar AS; partisipasi aktif di INNOPROM dapat menggenjot angka ini lebih tinggi.

    Penting menunjukkan keunggulan Indonesia, baik dari sisi produk, inovasi, maupun kapasitas industri. Melalui momentum INNOPROM ini, Indonesia harus aktif meluncurkan inisiatif bilateral dan membangun kemitraan bisnis jangka panjang yang tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga meningkatkan profil industri negara secara global.

    Jadikan partisipasi ini sebagai batu loncatan menuju upaya diplomasi perdagangan, industri, dan inovasi yang lebih besar, sekaligus memberikan gambaran arah transformasi industri Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Selain Rusia, INNOPROM membuka pintu lebar bagi pasar non-tradisional di kawasan Commonwealth of Independent States (CIS).

    Dengan total populasi 246,4 juta dan PDB 7,669 miliar dollar AS pada 2023, serta total perdagangan Indonesia-CIS mencapai 4.898,2 juta dollar AS pada 2024, pasar CIS adalah ceruk menjanjikan bagi produk dan investasi Indonesia.

    Kesiapan Kunci Sukses

    Keberhasilan pameran seperti INNOPROM tidak bisa hanya diukur dari keramaian stan. Ukuran keberhasilan yang lebih relevan adalah output konkret: jumlah pembeli (buyer) terverifikasi, potensi nilai investasi, dan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditindaklanjuti. Selain itu, kunjungan VIP dari negara lain dan paparan media internasional juga menjadi indikator penting. INNOPROM bukan hanya ajang pamer produk, tetapi juga kesempatan mendapatkan masukan berharga dari pasar luar negeri.

    Feedback ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, harga, layanan, hingga kemasan, agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Arab Saudi, partner country INNOPROM 2025, menunjukkan bagaimana status ini dimanfaatkan fokus pada sektor strategis.

    Delegasinya membawa lembaga negara dan perusahaan industri terkemuka mewakili sektor prioritas, seperti listrik, elektrifikasi, peralatan dan layanan minyak dan gas, industri konversi hilir, kimia, pertambangan, logam, dirgantara, dan keamanan siber. Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini menonjolkan sektor unggulan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, seperti industri digital, energi terbarukan, dan manufaktur ramah lingkungan.

    Kesiapan finansial juga krusial. Komisi VII DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian pada TA 2025 sebesar Rp11,965 miliar, dialokasikan untuk persiapan pameran industri internasional ‘INNOPROM’ tahun 2026.

    Dukungan anggaran ini menunjukkan keseriusan dan komitmen politik menyukseskan gelaran ini. INNOPROM 2026 adalah peluang emas bagi Indonesia menunjukkan kemajuan dan potensi industri kita kepada dunia. Peluang ini terwujud jika Indonesia memiliki tujuan jelas, strategi terarah, dan fokus pada sektor yang benar-benar dapat mendorong perubahan positif perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh Komisi VII DPR RI, Indonesia memiliki fondasi kuat menghadapi ajang ini.

    Indonesia harus siap menghadapinya dengan persiapan matang, sehingga dapat memaksimalkan status partner country ini dan membawa hasil optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

    Sumber : Antara

  • Bisnis Telepon Operator Seluler Tak Diuntungkan, Komdigi Bakal Batasi Panggilan Video Whatsapp

    Bisnis Telepon Operator Seluler Tak Diuntungkan, Komdigi Bakal Batasi Panggilan Video Whatsapp

    GELORA.CO –  Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk membatasi beberapa fitur platform over the top (OTT) seperti telepon dan panggilan video WhatsApp di Indonesia.

    Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Denny Setiawan mengatakan kalau wacana ini berangkat dari keluhan para operator seluler seperti Telkomsel dan lain-lain.

    Menurut Denny, para platform OTT ini tidak berkontribusi langsung ke para operator. Sebab mereka menggunakan fasilitas dari infrastruktur jaringan yang dibangun operator lokal.

    “Masih wacana ya, masih diskusi. Intinya kan cari jalan tengah lah, bagaimana layanan masyarakat tetap berjalan,” kata Denny saat ditemui di sela-sela acara Selular Business Forum di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    “Karena kan masyarakat memang butuh WA. Tetapi untuk layanan yang membutuhkan kapasitas besar, ini kan butuh kontribusi,” lanjut dia.

    Ia bercerita kalau selama ini para operator seluler lokal membangun banyak infrastruktur jaringan di Indonesia. Namun mereka tak mendapatkan kontribusi apapun dari para OTT seperti WhatsApp hingga YouTube.

    “Operator yang bangun kapasitas besar, tapi kok enggak dapat apa-apa,” imbuhnya.

    Denny menuturkan kebijakan yang diberlakukan di negara lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ia mengaku kalau di sana pengguna WhatsApp hanya bisa mengirim pesan teks, namun tak bisa melakukan panggilan telepon atau video call.

    Jika pengguna mau melakukan panggilan telepon atau panggilan video, mereka harus menggunakan aplikasi lain, bukan WhatsApp.

    “Kalau sudah pernah main ke Arab, atau Uni Emirat Arab, Saya di sana cuma bisa WA text, enggak bisa WA call,” aku dia.

    Kendati begitu ia menegaskan kalau ini pembatasan ini masih bersifat wacana. Menurutnya, banyak pertimbangan seperti bentuk kontribusi ke operator hingga faktor geopolitik.

    “Belum, masih jauh, masih awal. Karena kan detailingnya itu akan sangat kompleks,” ujarnya.

    Ia kembali menyinggung kalau wacana pembatasan fitur OTT ini bertujuan untuk menyenangkan semua pihak.

    “Tujuannya itu kan win-win, kan sekarang enggak ada kontribusi dari teman-teman OTT itu kan? Ada yang berdarah-darah bangun investasi itu kan mereka (operator: red) juga. Kira-kira itu sih,” jelasnya.

  • Komdigi Tegaskan Tak Ada Rencana Blokir WhatsApp Call dan VoIP

    Komdigi Tegaskan Tak Ada Rencana Blokir WhatsApp Call dan VoIP

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over internet protocol (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call.

    Pernyataan ini disampaikan Meutya untuk meluruskan kabar yang menyebutkan adanya rencana pemerintah membatasi layanan VoIP.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu (18/7/2025).

    Dia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

    Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

    Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meutya memastikan saat ini Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.

    Wacana pembatasan layanan VoIP sebelumnya mencuat dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada Rabu (16/7/2025). 

    Dalam forum tersebut, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Denny Setiawan, menyampaikan beberapa negara telah menerapkan pembatasan pada fitur panggilan suara dan video berbasis internet, di mana layanan pesan teks seperti WhatsApp masih bisa digunakan. 

    “Contoh di Uni Emirat Arab itu teks boleh, tapi WhatsApp call, video call, tidak bisa. Jadi, yang basic service itu tetap, tapi yang call dan video yang dibatasi,” kata Denny.

    Menurutnya, potensi pengaturan ini juga bisa mencakup fitur serupa di platform lain seperti Instagram. Namun, dia menekankan akses ke media sosial secara umum tetap tidak akan terganggu.

    Denny menjelaskan usulan pembatasan layanan VoIP masih berada dalam tahap awal diskusi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang adil antara penyedia OTT dan operator seluler, yang selama ini menanggung beban investasi infrastruktur.

    “Masih wacana, masih diskusi,” ujarnya.

  • Pemerintah Mau Batasi Telepon-Video WhatsApp, Ternyata Ini Alasannya

    Pemerintah Mau Batasi Telepon-Video WhatsApp, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan layanan panggilan telepon dan video melalui WhatsApp dan aplikasi Voice over Internet Protocol (VoIP) serupa.

    Alasan utamanya, yaitu adanya ketimpangan kontribusi antara penyedia aplikasi digital dan operator yang membangun jaringan. Pemerintah menilai pembatasan perlu dilakukan demi keadilan industri dan keberlanjutan investasi telekomunikasi.

    Sebagai informasi, VoIP merupakan sistem komunikasi yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara maupun video melalui jaringan internet. Teknologi itu mengubah suara menjadi format digital sehingga tersedia di berbagai aplikasi.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melihat operator seluler telah melakukan investasi besar untuk menghadirkan jaringan internet ke berbagai daerah, namun WhatsApp dan aplikasi Over The Top (OTT) lain tidak berkontribusi terhadap pembangunan tersebut.

    “Tujuannya (diregulasi panggilan WhatsApp dan lainnya) agar sama-sama menguntungkan. Sekarang kan nggak ada kontribusi dari teman-teman OTT itu, berdarah-darah yang bangun investasi itu operator seluler,” ungkap Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Denny Setiawan, dikutip dari detikcom, Jumat (18/7/2025).

    Berkaca dari penerapan pembatasan layanan VoIP di Uni Emirat Arab, Denny menyebutkan di sana layanan dasar telekomunikasi seperti telepon dan video di WhatsApp tidak bisa dilakukan oleh pengguna. Akan tetapi, layanan dasar dari WhatsApp, yakni pesan instan, masih bisa dilakukan.

    Selain itu, jika pembatasan layanan dasar telekomunikasi di WhatsApp Cs tidak bisa memungkinkan, maka Pemerintah Indonesia akan menerapkan kewajiban Quality of Service (QoS). Karena selama ini panggilan telepon maupun suara di VoIP masih seadanya alias tidak memperhatikan kualitasnya.

    Namun seperti disampaikan Denny bahwa aturan pembatasan panggilan WhatsApp dan lainnya itu masih dalam wacana awal. Artinya, masih melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak terkait sebelum kebijakan tersebut disahkan pemerintah.

    “Masih wacana, masih diskusi. Artinya, kita cari jalan tengah, bagaimana (memenuhi) layanan masyarakat, tetap butuh kan WA ini. Tapi untuk yang membutuhkan kapasitas besar ini kan butuh kontribusi, operator yang bangun tapi nggak dapat apa-apa,” jelasnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rekening Warga RI Sasaran Maling, Rp 35 Triliun Lenyap dari Dompet

    Rekening Warga RI Sasaran Maling, Rp 35 Triliun Lenyap dari Dompet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pencurian mata uang kripto kian menggila. Sepanjang tahun ini, lebih dari US$2,15 miliar atau Rp 35 triliun telah berhasil dicuri.

    Laporan tersebut berasal dari Chainalysis, yang juga menyebutkan pencurian tahun ini jadi yang terbesar dibandingkan 2024. Bahkan diperkirakan total US$4 miliar (Rp 65,2 triliun) bisa tercuri jika tren terus berlanjut, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Tercatat pula nilai aset yang dicuri mengalami peningkatan 17% year-to-date dari tahun 2022. Saat itu disebut sebagai tahun terburuk dalam catatan.

    Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsentrasi signifikan korban pencurian. Nasib serupa juga dialami oleh Amerika Serikat (AS), Jerman, Rusia, Kanada, Jepang, serta Korea Selatan.

    Pertumbuhan jumlah korban terbesar dari H1-2024 ke H1-2025 terjadi di Eropa Timur, Timur Tengah serta Afrika Utara (MENA), dan Asia Tengah, Selatan, serta Oceania (CSAO).

    Laporan yang sama juga memetakan nilai pencurian per korban pada tahun ini. AS, Jepang dan Jerman masuk 10 besar daftar tersebut.

    Tambahannya berasal dari Uni Emirat Arab, Chili, India, Lithuania, Iran, Israel dan Norwegia. Bahkan UEA tercatat memiliki nilai curian paling besar mendekati US$80 ribu (Rp 1,3 miliar).

    Salah satu kasus yang menjadi pencurian terbesar adalah peretasan Bybit di DPRK. Dalam laporan itu disebut sebagai pengubah lanskap ancaman tahun 2025 ini.

    Peretasan itu membuat kerugian hingga US$1,5 miliar (Rp 24,4 triliun). Jumlahnya mewakili sebagian besar (69%) dari dana yang berhasil dicuri sepanjang tahun ini.

    Pencurian itu melakukan metode rekayasa sosial. Termasuk dengan infiltrasi layanan terkait kripto lewat personal TI yang disusupi sebelumnya.

    Chainanalysis juga menyebutkan soal strategi mitigasi menghindari pencurian kripto di masa depan. Untuk perusahaan, ditekankan soal budaya keamanan kuat, audit keamanan rutin dan proses penyaringan karyawan agar bisa mengatasi upaya rekayasa sosial.

    Bagi individu, pentingnya menjaga kerahasiaan kepemilikan mata uang kripto. Selain juga melakukan langkah-langkah keamanan teknis, misalnya mengonversi kepemilikan jadi koin privasi atau menggunakan dompet dingin.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WhatsApp Call Bakal Dibatasi di Indonesia? Ini Penjelasan Pemerintah! – Page 3

    WhatsApp Call Bakal Dibatasi di Indonesia? Ini Penjelasan Pemerintah! – Page 3

    Sebagai contoh, Denny membagikan pengalaman pribadinya saat berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA), di mana layanan WhatsApp Call di negara tersebut diblokir

    “Saya ambil contoh gampang waktu ke Arab atau UEA, di sana saya cuma bisa WA teks saja, enggak bisa WA call,” ungkapnya.

    Hal serupa juga terjadi di Arab Saudi, di mana pemerintah negara tersebut telah membatasi panggilan suara dan video via aplikasi milik Meta tersebut sejak 2017.

    Alhasil, pengguna hanya mampu mengirim pesan teks, gambar, video, dan voice note. Selain WhatsApp, layanan lain seperti Facebook Messenger, panggilan Telegram, dan Snapchat Call juga dibatasi.

    Akan tetapi, beberapa aplikasi yang mendapatkan persetujuan pemerintah Arab Saudi seperti BOTIM, IMO, dan Google Meet tetap bisa digunakan tanpa hambatan.

  • Badminton Asia Junior Championships 2025 Digelar di GOR Manahan Solo Regional 17 Juli 2025

    Badminton Asia Junior Championships 2025 Digelar di GOR Manahan Solo Regional 17 Juli 2025

    Badminton Asia Junior Championships 2025 Digelar di GOR Manahan Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –
    Kejuaraan bulutangkis
    junior paling bergengsi se-Asia, Wondr Badminton Asia Junior Championships 2025, akan diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah.
    Gelanggang Olahraga (GOR) Manahan dipilih sebagai venue pertandingan ini untuk pertama kalinya setelah melakukan renovasi.
    Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 18 hingga 27 Juli 2025 dan akan diikuti oleh 17 negara dengan kategori pertandingan beregu campuran dan perorangan.
    Dalam kategori beregu campuran, setiap tim harus meraih 110 poin terlebih dahulu untuk dinyatakan sebagai pemenang.
    Format pertandingan beregu campuran ini mirip dengan Sudirman Cup, sedangkan kategori perorangan akan mempertandingkan lima sektor pada kelompok umur U-19.
    Sebanyak 322 atlet dipastikan akan berpartisipasi dalam turnamen ini.
    Ketua panitia pelaksana, Ricky Soebagdja, menyatakan bahwa persiapan untuk turnamen telah rampung.
    “Seluruh persiapan sudah kami selesaikan dan kejuaraan Wondr Badminton Asia Junior Championships 2025 sudah siap digelar,” ujarnya saat ditemui di GOR Manahan pada Kamis (17/7/2025).

    Persaingan di nomor perorangan diprediksi akan semakin ketat dengan keikutsertaan total 17 negara.
    Tuan rumah Indonesia menurunkan wakil terbanyak dengan 46 atlet dan menjadi unggulan keempat dalam turnamen tahunan ini.
    “Indonesia berada di Grup B. Kami berharap para atlet tampil dan membuktikan kemampuannya. Karena pemilihan tim ini sudah yang terbaik,” tambah Ricky.
    Negara-negara lain yang turut berpartisipasi antara lain China, yang berhasil menyapu bersih gelar juara pada edisi sebelumnya dengan 29 atlet, diikuti oleh Thailand (27 atlet), Malaysia (25 atlet), Chinese Taipei (21 atlet), Jepang (20 atlet), Sri Lanka (20 atlet), India (18 atlet), Singapura (18 atlet), Korea Selatan (16 atlet), dan Filipina (15 atlet).
    Sementara itu, Vietnam (15 atlet), Hong Kong (14 atlet), Myanmar (12 atlet), Uni Emirat Arab (11 atlet), Macau China (10 atlet), Kazakhstan (4 atlet), dan Brunei Darussalam (1 atlet) juga akan berpartisipasi.
    – Grup A: Thailand, Chinese Taipei, Jepang, Kazakhstan.
    – Grup B: Indonesia, Malaysia, Singapura, Macau China, Myanmar.
    – Grup C: China, Korea Selatan, Vietnam, Filipina.
    – Grup D: India, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Sri Lanka.
    Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan gelaran internasional ini,
    tiket Wondr Badminton
    Asia Championships 2025 tersedia dalam dua kategori, yaitu tiket Reguler dan VIP, dengan harga mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 50.000.
    Tiket dapat dibeli melalui penjualan langsung di Ticket Box GOR Indoor Manahan dan juga secara online di www.jualkarcis.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indonesia butuh strategi ekspor untuk tingkatkan keuntungan dari BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi ekspor yang lebih spesifik untuk memaksimalkan keuntungan dari blok ekonomi tersebut.

    Mengutip laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI di Jakarta, Rabu, data neraca perdagangan menunjukkan Indonesia mencatat surplus dengan beberapa anggota seperti India, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi defisit dengan China, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

    Laporan tersebut menekankan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah Indonesia perlu mendorong pembahasan penurunan hambatan tarif dan non-tarif di BRICS. Langkah ini penting agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan adil.

    “Selain itu, penting untuk mendorong penyamaan persepsi dan kepentingan di BRICS untuk lebih mengutamakan peningkatan volume perdagangan daripada neraca perdagangan,” tulis laporan tersebut.

    Analisis LPEM FEB UI menggarisbawahi perlunya strategi ekspor berbeda untuk setiap negara BRICS.

    Dengan China misalnya, saat ini ekspor Indonesia didominasi komoditas tambang dan bahan mentah, sementara impor dari China adalah produk manufaktur bernilai tinggi.

    Strategi Indonesia harus mencakup diversifikasi produk ekspor ke China dan mendorong investasi China di sektor bernilai tambah tinggi di Indonesia untuk mencegah ketergantungan Indonesia terhadap barang modal dari China.

    Perdagangan India dan Indonesia didominasi komoditas dan produk primer. Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur ke pasar India yang besar.

     

    Perdagangan migas dan komoditas dengan UAE masih dominan, dan studi tersebut menyakini bahwa kondisi ini dapat menjadi penghubung perluasan akses pasar ekspor Indonesia ke seluruh Timur Tengah.

    Dalam laporannya, LPEM FEB UI mengidentifikasi produk manufaktur otomotif Indonesia sudah mulai memasuki pasar Afrika Selatan, meskipun ekspor minyak sawit masih mendominasi.

    Dengan Rusia, Indonesia mengekspor kopi dan karet, tetapi juga mengimpor komoditas dalam jumlah besar seperti batu bara dan gandum.

    Ekspor Indonesia ke Brasil masih didominasi produk bernilai rendah, sementara impor didominasi produk pangan dengan permintaan yang tinggi, seperti gula dan kapas.

    Selain perdagangan barang, perdagangan jasa Indonesia dengan hampir seluruh negara anggota BRICS menunjukkan defisit yang persisten sepanjang 2011-2023.

    Menurut studi tersebut, kondisi ini menandakan lemahnya daya saing sektor jasa Indonesia, termasuk teknologi, logistik, transportasi, dan pendidikan.

    Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia perlu memetakan dan memperkuat kapasitas jasa domestik.

    Upaya itu termasuk mengidentifikasi peluang pengiriman tenaga kerja terampil, mendorong kerja sama universitas dalam riset dan pengembangan, serta meningkatkan kemampuan layanan digital.

    Sumber : Antara

  • Mencuat Wacana Aturan Panggilan WhatsApp Cs Bakal Dibatasi di RI

    Mencuat Wacana Aturan Panggilan WhatsApp Cs Bakal Dibatasi di RI

    Jakarta –

    Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana bikin aturan terkait pembatasan layanan dasar telekomunikasi di layanan WhatsApp, Skype, Facetime, atau sejenisnya yang berjalan di teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP).

    Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Denny Setiawan mengatakan negara yang sudah menerapkan pembatasan layanan dasar telekomunikasi itu Uni Emirat Arab.

    “Contoh di Uni Emirat Arab itu mereka (layanan) teks boleh, tapi WhatsApp call, video call, tidak bisa. Jadi, yang basic service (WhatsApp) itu tetap, tapi yang call dan video yang dibatasi,” ujar Denny di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Tidak hanya WhatsApp, layanan dasar telekomunikasi yang ada di Instagram, seperti panggilan dan video, juga bisa turut diregulasi. Sedangkan, untuk akses media sosialnya masih bisa dilakukan seperti biasanya.

    “Tujuannya (diregulasi pemanggilan WhatsApp dan lainnya) agar sama-sama menguntungkan. Sekarang kan nggak ada kontribusi dari teman-teman OTT itu, berdarah-darah yang bangun investasi itu operator seluler,” ucapnya.

    Namun seperti disampaikan Denny bahwa aturan pembatasan panggilan WhatsApp dan lainnya itu masih dalam tahap awal. Artinya, masih melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak terkait sebelum kebijakan tersebut disahkan pemerintah.

    “Masih wacana, masih diskusi. Artinya, kita cari jalan tengah, bagaimana (memenuhi) layanan masyarakat, tetap butuh kan WA ini. Tapi untuk yang membutuhkan kapasitas besar ini kan butuh kontribusi, operator yang bangun tapi nggak dapat apa-apa,” jelasnya.

    Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan selama ini pihaknya yang membangun infrastruktur telekomunikasi, namun penyedia layanan over the top (OTT) seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya tidak berkontribusi namun justru menikmati ‘kue digital’ dari meningkatnya penggunaan layanan internet di masyarakat.

    “OTT diregulasi karena mereka sebagai telecommunication application service yang memang bisnis modelnya yang harus diregulasikan. Artinya diwajibkan kerja sama tetapi masyarakat tidak berdampak justru menerima manfaat. Dulu itu nyaris diwajibkan, sekarang kita dukung (aturan OTT),” ungkap Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir.

    (agt/fay)

  • Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dinilai perlu mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama mereka, agar keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.

    Menurut laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang dikutip di Jakarta, Rabu, pengurangan hambatan ini penting agar BRICS bisa bertransformasi menjadi blok perdagangan yang efektif dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.

    “Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya,” demikian laporan tersebut.

    BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dinilai belum efektif sebagai blok perdagangan.

    Laporan LPEM FEB UI menyoroti beberapa hambatan nontarif (NTMs) yang sangat memberatkan bagi produk Indonesia.

    Brasil misalnya, menerapkan NTMs pada hampir semua produk pertanian, termasuk minyak sawit, mesin, elektronik, produk makanan, dan hewan.

    Sertifikasi kesehatan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (MAPA) Brasil sangat sulit dipenuhi, seringkali karena standar higienitas dan traceability atau ketertelusuran yang ketat, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta parameter teknis kesehatan pangan yang tinggi.

    Ekspor ikan beku dan udang Indonesia bahkan pernah ditolak meski sudah memiliki sertifikat standar dan praktik sistem Hazard Analysis and Critical Control Points yang diwajibkan oleh Uni Eropa (EU HACCP). Selain itu, pelabelan produk makanan juga tidak mudah karena harus dalam bahasa Portugis.

    Sementara itu, India sangat intensif menerapkan NTMs pada produk tekstil dan pakaian jadi. Sertifikasi oleh Bureau of Indian Standards (BIS) seringkali memakan waktu lama dan mahal, serta tidak selalu mengakui sertifikat internasional, menjadi kendala besar bagi eksportir Indonesia.

    Registrasi wajib Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) untuk produk makanan juga memakan waktu 3-6 bulan.

    Selain isu tarif dan nontarif, Indonesia juga dinilai perlu mendorong BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk melalui kerja sama pendidikan dan penelitian di sektor teknologi informasi, industri, pertanian, dan manajemen bisnis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.