Negara: Uni Emirat Arab

  • Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    Berlangsung Tertutup, Pertemuan Trump-Pemimpin Muslim Fokus Bahas Gaza

    New York

    Pertemuan yang digelar tertutup antara para pemimpin negara Muslim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump fokus membahas upaya mengakhiri perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza dan mewujudkan gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina tersebut.

    Pertemuan yang digelar pada Selasa (23/9) waktu setempat, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung di New York, AS, itu dihadiri oleh para pemimpin dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia.

    Dalam foto yang dirilis Reuters terlihat Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, dan para pemimpin lainnya hadir dalam pertemuan itu.

    Laporan kantor berita Uni Emirat Arab, WAM, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (24/9/2025), menyebut bahwa gencatan senjata permanen di Jalur Gaza dan pembebasan semua sandera dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza yang terus dilanda perang juga dibahas sebagai prioritas dalam pertemuan itu.

    “Diskusi tersebut berfokus pada upaya mengakhiri perang berdarah yang sedang berlangsung di Gaza, mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan langgeng, mengamankan pembebasan semua sandera dan tahanan, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk yang dihadapi warga sipil di Jalur Gaza,” demikian dilaporkan oleh kantor berita WAM.

    Pernyataan resmi soal isi pembahasan pertemuan tertutup itu belum dirilis ke publik. Setelah pertemuan itu selesai digelar, Trump mengatakan bahwa pertemuan tersebut “sangat sukses”, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

    Sementara Erodgan, seperti dilansir Anadolu Agency, menyebut pertemuan itu sebagai “pertemuan yang sangat produktif dan positif”. Disebutkan juga oleh Erdogan bahwa pertemuan tersebut “sangat membuahkan hasil”.

    Saat berbicara kepada wartawan di New York usai pertemuan tersebut, Erdogan mengatakan bahwa deklarasi bersama dari pertemuan itu akan dipublikasikan. Dia mengatakan dirinya merasa “puas” dengan hasil pertemuan itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Trump, pada awal pertemuan ketika wartawan diperbolehkan meliput, menyebut pertemuan tersebut sebagai “pertemuan paling penting”. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan ini dihadiri “semua pemain besar kecuali Israel, tetapi itu akan menjadi yang berikutnya” — tampaknya merujuk pada pertemuan dirinya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pekan depan.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Indonesia Bisa Jadi Pusat Dekarbonisasi Dunia – Page 3

    Indonesia Bisa Jadi Pusat Dekarbonisasi Dunia – Page 3

    Dalam kesempatan berbeda, Anin menyampaikan pentingnya peran Indonesia dalam menghadapi isu-isu strategis dunia, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga perubahan iklim.

    Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya usai menghadiri Private CEO Roundtable on Strategic Investment, Economic Diplomacy and Impact-Driven Partnerships yang berlangsung di Gedung Perwakilan UEA (Uni Emirat Arab) untuk PBB, New York, Amerika Serikat pada Senin (22/09/2025) waktu setempat.

    Dalam forum tersebut Anin menyebut bahwa posisi Indonesia sangat strategis karena memiliki stabilitas dan kedamaian yang jarang dimiliki banyak negara lain. Kondisi ini, memungkinkan Indonesia berkontribusi lebih besar dalam menghadapi tantangan global.

     

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan Indonesia memperkuat kerja sama bidang energi terbarukan dan pendidikan dengan Arab Saudi.

    “Kami terdorong untuk melakukan usaha bersama di bidang energi terbarukan, satu bidang yang sangat menjanjikan seiring kedua negara bertransisi menuju masa depan yang lebih hijau,” kata Nasaruddin saat menyampaikan pidato sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Nasional ke-95 Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

    “Kolaborasi kita dalam pertukaran pendidikan dan beasiswa merupakan langkah awal lainnya,” imbuh Menteri Agama.

    Dia mengatakan bahwa kedua negara sama-sama memiliki sumber daya alam yang kaya.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kerja sama dalam energi terbarukan, sebagai bagian dari praktik berkelanjutan untuk memanfaatkan kekayaan alam sekaligus melestarikannya.

    Di bidang pendidikan, pelajar Indonesia telah banyak menempuh studi lanjutan di universitas-universitas Saudi.

    Sementara, pelajar Saudi juga telah banyak diterima di lembaga-lembaga Islam dan akademis Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia terus mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang pendidikan, terutama dalam pertukaran pelajar kedua negara.

    Selain energi terbarukan dan pendidikan, Indonesia dan Arab Saudi, kata Nasaruddin, juga memiliki komitmen yang mendalam terhadap perdamaian dan stabilitas, tidak hanya di kawasan masing-masing, tetapi juga di seluruh negara Muslim.

    Dalam hubungan antarmasyarakat, Presiden Prabowo dalam pesan yang disampaikan Menag tersebut juga menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia, Arab Saudi memiliki tempat yang istimewa.

    “Jemaah haji atau umrah dihormati dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ini bukan sekadar pariwisata, melainkan sebuah aspirasi suci yang merangkul masyarakat kita dalam pelukan spiritual yang tak terpisahkan. Hubungan ini memberikan kehangatan tersendiri bagi diplomasi kami,” katanya.

    Ke depan, Prabowo melihat potensi besar untuk bentuk-bentuk kemitraan baru dalam penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

    Selain itu, Indonesia juga menyambut baik peningkatan partisipasi Arab Saudi dalam proyek infrastruktur, pengembangan industri halal, dan ekonomi digital.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kolaborasi dalam mempromosikan keuangan Islam guna menciptakan standar global untuk layanan keuangan yang etis dan sesuai syariah.

    Di bidang pariwisata, potensi kerja sama juga dinilai menjanjikan, sebagaimana orang Indonesia ingin mengunjungi kerajaan tersebut, dan sebaliknya, banyak wisatawan Arab Saudi yang menemukan keindahan alam dan kekayaan budaya di Indonesia.

    Lebih lanjut, Indonesia juga berharap dapat memperluas kerja sama dalam aksi iklim seiring dengan tantangan pemanasan global yang dihadapi masyarakat dunia saat ini.

    Indonesia juga mendorong kerja sama untuk mengampanyekan pendidikan bagi perempuan dan pemuda dalam melawan kekerasan dan ekstremisme, serta mempromosikan penelitian ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai etika.

    “Upaya ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Muslim dinamis, berwawasan ke depan, dan berdedikasi pada kebaikan bersama,” kata Nasaruddin.

    Selain Nasaruddin, perayaan Hari Nasional Arab Saudi dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan perwakilan kementerian lain dari Kabinet Merah Putih.

    Perayaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat, seperti Palestina, Iran, Uni Emirat Arab, Inggris, Jepang, Pakistan, Kazakhstan, Suriah, dan Vatikan.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin (22/9) waktu setempat secara resmi mengakui Negara Palestina. Dia pun mendesak diakhirinya segera perang di Gaza, dengan menyatakan bahwa “waktunya untuk perdamaian telah tiba.”

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/9/2025), berbicara pada pembukaan konferensi internasional tingkat tinggi tentang penerapan solusi dua negara, Macron mengatakan saatnya telah tiba bagi Israel dan Palestina “untuk hidup berdampingan dalam damai dan aman.”

    “Namun, saat ini, Israel terus memperluas operasi militernya di Gaza, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Hamas,” kata Macron, mengecam serangan yang sedang berlangsung.

    Ia menekankan korban jiwa akibat konflik tersebut: “Ratusan ribu orang telah mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka masih terus dihancurkan. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada.”

    Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka kedutaan besar untuk Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata tercapai.

    Portugal, Monako, Kanada, Belgia, Luksemburg, dan Malta kemudian juga turut mengakui Negara Palestina.

    Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza

    Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza segera setelah gencatan senjata tercapai di Gaza.

    “Mesir akan, segera setelah kita mencapai gencatan senjata, menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi internasional di Jalur Gaza untuk memobilisasi dana yang diperlukan bagi rencana rekonstruksi Arab-Islam,” ujarnya di konferensi tersebut.

    Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Trump juga akan mengadakan serangkaian pertemuan penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu ini, dimulai dengan pembicaraan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Akan Gelar Pertemuan dengan Pemimpin Negara Muslim, Termasuk RI

    Trump Akan Gelar Pertemuan dengan Pemimpin Negara Muslim, Termasuk RI

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara Muslim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara tersebut adalah Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Yordania. Demikian disampaikan Gedung Putih pada hari Senin (22/9) waktu setempat.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (23/9/2025), pertemuan tersebut akan digelar pada hari Selasa (23/9) waktu setempat di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York untuk membahas cara-cara mengakhiri perang di Gaza.

    Pertemuan tersebut akan berlangsung beberapa hari sebelum Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September mendatang.

    Pertemuan ini juga akan berlangsung di tengah gelombang pengakuan Negara Palestina oleh negara-negara Barat dan ancaman Israel untuk membalas dengan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Trump juga akan mengadakan serangkaian pertemuan penting di PBB minggu ini, dimulai dengan pembicaraan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa, kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

    (ita/ita)

  • Kompleksitas sosial dalam rencana ekspansi PLTS Terapung Cirata

    Kompleksitas sosial dalam rencana ekspansi PLTS Terapung Cirata

    Rencana ekspansi PLTS Terapung Cirata merupakan mimpi indah bagi para pendamba energi hijau dan transisi energi, tapi jangan sampai itu menjelma menjadi mimpi buruk bagi para pembudidaya ikan…

    Jakarta (ANTARA) – Kunjungan perdana ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, bisa jadi dapat merampas napas siapa pun yang menasbihkan diri sebagai energy geek atau maniak sektor energi.

    Pemandangan berupa jalinan panel surya yang membentang seluas 250 hektar atau sekitar 5 persen dari luas Waduk Cirata, mampu meluruhkan jenuh perjalanan panjang dari Jakarta yang memakan waktu tempuh sekitar 2,5 jam.

    PLTS Cirata merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang mencapai 192 megawatt peak (MWp) atau menghasilkan sekitar 145 MWac. Tak heran, PLTS terapung itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, sekaligus menjadi simbol keseriusan Negeri Seribu Pulau ini di bidang transisi energi.

    Tak merasa cukup dengan capaian tersebut, pemerintah merestui rencana ekspansi PLTS Cirata. Restu tersebut diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Februari 2025 lalu, ketika bertemu dengan CEO Masdar (perusahaan energi bersih terkemuka di Uni Emirat Arab), Mohamed Jameel Al Ramahi, untuk membahas penguatan kerja sama investasi energi terbarukan.

    Kedua belah pihak membahas peningkatan kerja sama PLN dan Masdar dengan target menambah kapasitas PLTS Cirata pada tahap berikutnya. Dengan luas Waduk sekitar 6.200 Ha, potensi pengembangan PLTS Terapung Cirata bisa mencapai lebih dari 1.000 MWp.

    Pada April, pembahasan ekspansi tersebut menuai buahnya. PT PLN (Persero) bersama perusahaan energi baru dan terbarukan (EBT) asal Uni Emirat Arab, Masdar, menandatangani Principles of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Terapung Cirata.

    Akan tetapi, melakukan ekspansi PLTS Terapung Cirata ternyata tak sesederhana mendatangkan investor dan memasang panel surya terapung.

    Terdapat kompleksitas sosial yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan, seperti terusiknya mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA).

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Kedua negara juga berkomitmen mencetak 10 juta talenta coding dalam 3 tahun ke depan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

    “Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.

    Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.

    “Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor digital di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy.

    Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.

    “Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.

    Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.

  • AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    AS Sanksi Iran, Sasar Jaringan Perbankan Bayangan yang Sokong IRGC

    JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi baru terkait Iran yang menargetkan individu dan entitas yang menurut Washington mendanai militer Teheran, termasuk beberapa di Hong Kong dan Uni Emirat Arab.

    Mereka yang menjadi sasaran disebut AS membantu mengoordinasikan transfer dana, termasuk dari penjualan minyak Iran, yang menguntungkan pasukan militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)-Pasukan Quds dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata (MODAFL).

    “Jaringan ‘perbankan bayangan’ Iran seperti ini—yang dijalankan oleh fasilitator keuangan gelap tepercaya—menyalahgunakan sistem keuangan internasional, dan menghindari sanksi dengan mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan bayangan di luar negeri dan mata uang kripto,” demikian pernyataan Departemen Keuangan AS dilansir Reuters.

    Sanksi AS umumnya melarang individu dan perusahaan Amerika untuk terlibat dalam transaksi bisnis apa pun dengan pihak-pihak yang menjadi target.