Negara: Uni Emirat Arab

  • Inggris Beber Alasan Abstain dari Resolusi DK PBB atas Gaza

    Inggris Beber Alasan Abstain dari Resolusi DK PBB atas Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Inggris jadi satu-satunya negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang memilih abstain saat pengambilan suara atas konflik di Gaza. Voting dilakukan pada Jumat (8/12) saat agresi militer Israel sudah menewaskan 17.487 warga Palestina.

    Barbara Woodward sebagai perwakilan Inggris di PBB mengungkapkan alasan di balik pilihannya tersebut. Menurutnya, draf resolusi gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab itu mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Seruan gencatan senjata mengabaikan fakta bahwa Hamas telah melakukan aksi teror dan masih menyandera warga sipil,” kata Woodward seperti diberitakan Al Jazeera.

    Meski Inggris abstain dari resolusi gencatan senjata, Barbara Woodward menyatakan tetap meminta Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan dalam melakukan hal yang mereka sebut “mengatasi ancaman dari Hamas.”

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan harus melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” Woodward.

    “Itu lah alasan kami abstain terhadap resolusi ini,” ia menegaskan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Dalam pemungutan suara pada 8 Desember di New York, Inggris menjadi satu-satunya negara yang abstain. Sementara itu, AS menjadi satu-satunya anggota yang memveto resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Sedangkan 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Beberapa jam sebelum DK PBB melakukan pengambilan suara, Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan total kematian warga Palestina mencapai 17.487 sejak gempuran dimulai 7 Oktober.

    Dalam kesempatan itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf al-Qudra mengungkapkan kesedihan dengan total kematian yang terus bertambah setiap hari.

    (tim/chri)

  • AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Veto diberikan dalam pemungutan suara DK PBB atas konflik di Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB Robert Wood, seperti diberitakan AFP. Ia pun menambahkan resolusi tersebut “tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.”

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, Inggris abstain.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Sebelumnya, AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

    Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan warga yang disandera Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Jeda tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.

    Setelah beberapa kali gagal dalam mengambil tindakan, Dewan Keamanan pada November 2023 menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, yang kemudian digambarkan oleh Guterres sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang terus meningkat.”

    AS lebih memilih diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan DK PBB, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka membalas serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    [Gambas:Twitter]

    (AFP/chri)

  • Putin Dikawal 4 Jet Tempur Saat Kunjungi Timur Tengah, Ini Alasannya

    Putin Dikawal 4 Jet Tempur Saat Kunjungi Timur Tengah, Ini Alasannya

    Moskow

    Pesawat yang membawa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan ke Timur Tengah, pekan ini, dikawal oleh empat jet tempur Su-35S sekaligus. Apa penyebabnya?

    Seperti dilansir RT, Jumat (8/12/2023), Putin berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi pada Rabu (6/12) waktu setempat. Dalam kunjungannya, Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, kemudian dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, di Riyadh.

    Dalam kunjungannya itu, pesawat yang membawa Putin diapit oleh empat jet tempur Su-35S dari Angkatan Udara Rusia, yang membawa persenjataan standar berbagai kelas.

    Pengawalan empat jet tempur Rusia itu sempat memicu pertanyaan? Apa alasan di balik pengawalan besar-besaran itu?

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan penjelasannya. Peskov mengatakan bahwa kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang ‘penuh bahaya’ dan langkah-langkah tertentu diambil untuk menjamin keselamatan Putin sebagai Presiden Rusia.

    Menurut Peskov, langkah-langkah semacam itu diambil demi melindungi pemimpin Rusia di kawasan yang ‘bergejolak’, dan izin penerbangan khusus diperoleh untuk pengawalan udara terhadap pesawat kepresidenan dari negara-negara yang melintasi kawasan tersebut.

    Lebih lanjut, Peskov menjelaskan bahwa UAE dan Saudi sendiri merupakan ‘negara yang stabil dan aman’, namun tidak demikian dengan negara-negara sekitarnya.

    Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis sebuah video yang menunjukkan jet-jet tempur Su-35S mengawal pesawat yang membawa Putin dalam kunjungannya ke Timur Tengah.

    Laporan The Independent menyebut jet-jet tempur Su-35S dari Angkatan Udara Rusia mengudara dalam formasi jaring pengaman yang ketat di sekitar pesawat yang membawa Putin saat mereka terbang dari Rusia menuju ke Abu Dhabi pada Rabu (6/12) waktu setempat.

    Pesawat yang membawa Putin itu mendarat di bandara komersial di Abu Dhabi, yang berjarak kurang dari 30 kilometer dari Pangkalan Udara Al-Dhafra, yang merupakan pangkalan militer utama Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut.

    Pengawalan Angkatan Udara Rusia yang luar biasa ketat terhadap pesawat yang membawa Putin itu tergolong tidak biasa. Terlebih kunjungan ke Timur Tengah ini menjadi kunjungan pertama Putin ke kawasan tersebut sejak pandemi virus Corona (COVID-19) merajalela dan invasi Rusia dilancarkan ke Ukraina.

    Putin hampir tidak pernah pergi keluar dari Rusia sejak perang berkecamuk dengan Ukraina, sebagian karena dia menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang, berupa penculikan anak-anak Ukraina. Baik UEA maupun Saudi bukanlah anggota ICC.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bertebaran Pujian dari Putin saat Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

    Bertebaran Pujian dari Putin saat Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Pujian bertebaran dari Putin tentang hubungan kedua negara saat pertemuan di Arab Saudi itu.

    Pangeran MBS mulanya mengatakan Saudi dan Rusia memiliki banyak kepentingan untuk dikerjakan bersama. MBS pun memuji koordinasi bersama antara kedua negara “yang membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah”.

    “Kita memiliki banyak kepentingan dan dokumen yang kita kerjakan bersama demi kepentingan Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Timur Tengah, dan juga dunia,” kata MBS seperti dikutip kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (7/12/2023).

    Pertemuan itu berlangsung di Riyadh pada Rabu (6/12) waktu setempat. Putin mengatakan hubungan Rusia dengan Arab Saudi saat ini berada pada “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Dalam pidato pengantar yang ditayangkan di televisi Rusia, Putin mengucapkan terima kasih kepada Putra Mahkota Saudi atas undangannya. Putin mengatakan bahwa ia awalnya mengharapkan Putra Mahkota tersebut untuk datang ke Moskow, “tetapi ada perubahan pada rencana.”

    Pujian dari Putin

    Putin mengatakan pertemuan berikutnya harus dilakukan di Moskow. Menurutnya kedua negara memiliki hubungan yang baik dan stabil di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

    “Tidak ada yang bisa menghalangi berkembangnya hubungan persahabatan kita,” kata Putin kepada MBS.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin dan MBS membahas kerja sama OPEC+ pada pembicaraan di Riyadh dan bahwa kerja sama akan dilanjutkan.

    Sebelum ke Saudi, Putin berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk kunjungan langka ke luar negeri, di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung.

    Sementara dilansir Deutsche Welle (DW), Putin pada hari Rabu (06/12) dilaporkan sudah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Saat ini, Kota Dubai di UEA tengah menjadi tuan rumah perundingan iklim COP28 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

    Kunjungan Putin berlangsung meski ada surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bagi dirinya karena invasi ke Ukraina.

    Baik Arab Saudi maupun UEA belum menandatangani perjanjian pendirian ICC. Itu berarti mereka tidak berkewajiban menahan Putin berdasarkan surat perintah ICC. Putin dituduh bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina selama perang di negara itu.

    Kunjungan tersebut dilakukan saat polisi bersenjata PBB berpatroli di sebagian Kota Expo Dubai yang saat ini dianggap sebagai wilayah internasional untuk perundingan COP28. Hubungan bisnis negara-negara ini memang melonjak pesat sejak Barat menjatuhkan sanksinya terhadap Moskow.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang darurat untuk membahas jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza. Upaya ini bertujuan mencari resolusi yang mengikat untuk menuntut Israel agar menyetujui adanya jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (30/10/2023), sidang darurat ini kemungkinan dijadwalkan akan digelar pada Senin (30/10) waktu setempat atas permintaan Uni Emirat Arab (UEA), sebagai perwakilan negara-negara Arab dalam Dewan Keamanan PBB.

    Permintaan itu diajukan UEA sejak Sabtu (28/10) waktu setempat saat militer Israel mengumumkan ‘perluasan operasi darat’ di Jalur Gaza. Juru bicara UEA untuk PBB Shahad Matar memposting soal permintaan itu via media sosial X.

    “UEA telah meminta pertemuan darurat DK PBB untuk digelar sesegera mungkin mengingat pengumuman Israel bahwa mereka memperluas operasi darat di Gaza,” tulis Matar dalam postingannya.

    UEA merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2022-2023.

    Satu jam setelah Israel melancarkan operasi darat intensif di Jalur Gaza pada Jumat (27/10) lalu, Majelis Umum PBB yang menggelar rapat meloloskan resolusi yang menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera’ di Jalur Gaza, dengan 122 suara mendukung dan 14 suara menolak. Sebanyak 55 negara lainnya abstain.

    Meskipun didukung mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat dan hanya mencerminkan sikap berbagai negara.

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    Rusia-China Veto Draf AS Soal Gaza, Dewan Keamanan PBB Gagal Lagi!

    Jakarta

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengambil tindakan terkait perang Israel-Hamas. Rusia dan China memveto draf resolusi yang dipimpin Amerika Serikat, sementara draf resolusi yang dipimpin oleh Rusia tidak mendapat cukup dukungan.

    Amerika Serikat, pendukung setia Israel yang menggunakan hak vetonya pekan lalu, mengajukan sebuah resolusi yang akan mendukung “jeda kemanusiaan” untuk membiarkan bantuan masuk ke Jalur Gaza dan mendukung hak “semua negara” untuk membela diri dalam batas-batas hukum internasional.

    Rancangan resolusi yang diajukan AS itu tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Rusia mengajukan proposalnya sendiri yang mengupayakan “gencatan senjata kemanusiaan yang segera, berlangsung lama, dan dihormati sepenuhnya, dan mengutuk semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil.”

    Sepuluh negara mendukung draf resolusi AS, tetapi Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi tersebut. Uni Emirat Arab, yang hubungannya dengan Israel telah menghangat sejak normalisasi pada tahun 2020, juga menolaknya, sementara dua negara lainnya, Brasil dan Mozambik, abstain.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apa pun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dikutip kantor berita AFP, Kamis (26/10/2023).

    “Dokumen yang sangat dipolitisasi ini jelas mempunyai satu tujuan – bukan untuk menyelamatkan warga sipil namun untuk menopang posisi politik AS di kawasan,” ujarnya mengenai draf resolusi AS yang diveto Rusia.

    Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, bersikeras bahwa Amerika Serikat telah menerima masukan dari negara-negara lain sejak vetonya pekan lalu.

  • Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Kabul

    Rangkaian gempa bumi yang melanda wilayah barat Provinsi Herat di Afghanistan sejak awal Oktober silam sejauh ini sudah menelan 1.384 korban jiwa, menurut kantor koordinasi bantuan PBB, OCHA. Pemerintahan Taliban sebaliknya mencatat kurang lebih 1.000 warga yang tewas.

    “Sembilan anggota keluarga saya meninggal dunia,” kata Mahmud, warga Herat, kepada DW. “Ayah saya, dua puteri saya, dua kakak ipar dan anak-anaknya tewas dalam gempa bumi,” imbuhnya di depan reruntuhan yang dulu merupakan kediamannya.

    Gempa pertama kali mengguncang Herat dengan kekuatan 6,3 pada skala Richter pada 7 Oktober, yang dilanjutkan dengan gempa susulan hingga yang terakhir pada 15 Oktober silam.

    PBB melaporkan, lebih dari 43.000 warga terdampak bencana dan hampir 90 persen korban adalah perempuan dan anak-anak. “Gempa terjadi pada jam ketika para laki-laki biasanya bekerja di luar, untuk misalnya mengurus kebun atau ternak, sementara perempuan dan anak-anak berada di dalam rumah,” kata Lina Haidari, pegiat perempuan Afghanistan di Herat.

    Taliban ingin koordinasikan bantuan

    Bencana menimpa wilayah yang dikenal miskin di Afghanistan. Menurut PBB, dibutuhkan dana senilai USD 93.6 juta untuk membantu korban gempa. Namun sejauh ini belum jelas berapa dana yang sudah terkumpul dan tersalurkan. Selain PBB, sejumlah negara jiran seperti China, Turki, Pakistan, Uzbekistan, Jepang dan Uni Emirat Arab sudah mengirimkan bantuan secara langsung.

    “Untuk mengelola dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan, pemerintah Taliban membentuk komisi khusus, yang bertanggung jawab memastikan semua dana bantuan tersalurkan dengan baik dan tidak dikorupsi,” kata Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban dalam wawancara dengan DW.

    “Dua sampai tiga jam setelah gempa tidak ada sedikitpun informasi,” kata Rashid Azimi, sukarelawan asal Herat. Dia menuduh Taliban menjalankan “manajemen krisis yang buruk.”

    Kewalahan negara, kemandirian warga

    Secara umum, Afghanistan tidak lagi memiliki layanan penanggulangan bencana sejak penarikan mundur pasukan NATO, tahun 2021 lalu. Hal ini menyulitkan Taliban yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola negara. Ditambah lagi dengan kerusakan pada infrastruktur dan kemiskinan ekstrem akibat perang.

    Taliban mengakui, pihaknya tidak mampu memberikan semua bantuan yang diperlukan lantaran kas negara yang terbatas. “Afghanistan adalah negara miskin dan tidak mampu menanggulangi sebuah bencana dengan sumber daya sendiri. Sebab itu kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain,” kata juru bicara Taliban, Mujahid.

    Ketika bantuan internasional datang terlambat, sejumlah warga Afghanistan di dalam dan luar negeri giat mengorganisir bantuan.

    Jawid Hazrati, seorang pegiat di Herat, mengaku berhasil mengumpulkan dana sumbangan di timur Provinsi Nangarhar sebesar lebih dari tiga juta Afghani atau sekitar Rp. 600 juta. “Mereka yang menyumbang sendirinya tidak punya banyak uang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya solidaritas masyarakat Afghanistan,” kata dia.

    rzn/as

    (nvc/nvc)

  • Sabela Gayo Dinobatkan Sebagai Inspirator Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia 2023

    Sabela Gayo Dinobatkan Sebagai Inspirator Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia 2023

    Surabaya (beritajatim.com) – Sabela Gayo S.H.,M.H.,Ph.D dinobatkan sebagai inspirator alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia tahun 2023. Adalah Yuris Indonesia Award yang memberikan penghargaan tersebut pada 25 Agustus 2023 lalu di hotel Wyndham Surabaya.

    Penganugerahan terhadap Sabela Gayo ini dilakukan saat penyumpahan 51 orang peserta profesi alternatif penyelesaian sengketa yaitu Mediator, Arbiter, Konsiliator dan Ajudikator wilayah hukum Jawa Timur yang dilakukan oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).

    Muhammad Nur Rahmad SH Sebagai salah satu pendiri Yuris Indonesia menjelaskan kepada awak media bahwa penghargaan Yuris Indonesia Award diberikan kepada Sabela Gayo.

    Baca Juga: Bupati Tuban Terima Penghargaan Anugerah Inotek Jatim 2023

    Hal itu mengigat selama ini Sabela Gayo telah berhasil melakukan kerjasama dengan 70 Universitas di seluruh Indonesia dan aktif melakukan banyak kerjasama di bidang alternatif penyelesaian sengketa di Luar Negeri.

    Apa yang dilakukan Yuris Indonesia tak sia-sia, sehingga berhasil mendapatkan Nota Kesepahaman di 6 Negara dengan 10 Lembaga Mediasi maupun Arbitrase Komersil Internasional baik di Negara Singapore, Hongkong, Beijing, Kamboja dan Uni Emirat Arab.

    “Dan beliau juga aktif melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Journal salah satunya berjudul “The Use of Mediation in Maritime & Fisheries Disputes Resolution” 1 October 2023. Online link,” ujarnya, Senin (9/10/2023).

    Baca Juga: Kepergok Edarkan Sabu di Gresik, Warga Sampang Masuk Sel Penjara

    Penghargaan sendiri dilakukan dihadapan undangan yakni kepala pengadilan negeri, kepala pengadilan agama juga kepala pemerintahan daerah dan kabupaten sejawa timur.

    Penyerahan diwakili Dewan Pengurus Yuris Indonesia yaitu Muhammad Nur Rahmad SH disaksikan oleh Drs. R. Soeharjanto Bsc dan Anandyo Susetyo SH,MH ditutup oleh Sabela Gayo.

    Sabela Gayo dalam pidatonya menjelaskan bahwa kegiatan IPPI dan DSI yang sudah meluluskan 2505 mediator yang mengikuti pelatihan yang 75% mediator non hakim tersebar di seluruh Indonesia, dan lulusan dari IPPI DSI siap untuk memberikan bantuan pemikiran dan tenaga dimana sebagian besar lulusan DSI IPPI telah menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tersebar seluruh Indonesia. [uci/ian]

  • Bandara Changi Tawarkan Pengecekan Imigrasi Bebas Paspor, Ini Penjelasannya

    Bandara Changi Tawarkan Pengecekan Imigrasi Bebas Paspor, Ini Penjelasannya

    Para pelaku perjalanan di bandara Changi nantinya tak perlu lagi sibuk mengantre untuk mendapatkan cap di paspor atau pemeriksaan boarding pass berkali-kali.

    Singapura menyetujui sistem imigrasi otomatis bebas paspor yang akan mulai beroperasi di Bandara Changi pada tahun 2024.

    Langkah tersebut diumumkan dalam sidang parlemen yang mensahkan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Imigrasi di Singapura.

    Seperti apa penerapannya?

    Biometrik akan digunakan sebagai autentikasi yang akan digunakan di berbagai titik otomatis, mulai dari penyerahan bagasi, melewati imigrasi sampaiboarding, jelas Menteri Komunikasi negara tersebut Josephine Teo.

    “Hal ini akan mengurangi penumpang yang harus menunjukkan dokumen perjalanan mereka berulang kali, sehingga memungkinkan prosesnya lebih lancar dan nyaman,” katanya.

    Namun, Josephine mengatakan kepada parlemen: “Kemungkinan besar paspor fisik masih diperlukan bagi banyak warga negara selain Singapura.”

    Mengapa Singapura melakukannya?

    Beralih dari pemeriksaan manual sudah dimulai di bandara Changi sejak tahun 2020.

    Saat ini, pemeriksaan secara manual dan otomatis dilakukan bersamaan di Bandara Changi, di mana teknologi biometrik sudah digunakan bersama dengan perangkat lunak pengenalan wajah.

    Perubahan ini akan memungkinkan Singapura untuk “memberikan layanan imigrasi yang lebih lancar, aman, dan efisien bagi semua wisatawan,” kata Josephine.

    Ia mengatakan komitmen untuk sepenuhnya menghapuskan metode manual diperlukan karena “menjalankan dua sistem secara paralel tidak hanya mahal tapi juga rumit.”

    Amankah prosesnya?

    Data wisatawan hanya akan disimpan untuk jangka waktu singkat, yang disebut Josephine sebagai periode “yang diperlukan untuk pemrosesan, analisis, atau investigasi imigrasi”.

    “Setelah tugas-tugas ini selesai dan ICA [badan otoritas Imigrasi dan pos pemeriksaan di Singapura]tidak lagi membutuhkannya, data pribadi tersebut akan de-personalised dan dihapus dengan benar.”

    Semua data akan dienkripsi yang diatur untuk melindungi dari upaya diakses tanpa persetujuan,dibocorkan, dimodifikasi atau disalahgunakan, dengan pemeriksaan dan audit rutin, demikian bunyi RUU tersebut.

    Namun Dr Bo Liu, seorang Associate Professor dari University of Technology Sydney (UTS) yang ahli dalam keamanan siber dan privasi, memperingatkan jika pengumpulan dan penyimpanan data biometrik menimbulkan kekhawatiran soal privasi.

    “Kebocoran data biometrik tidak dapat dihindarkan.”

    “Sebaliknya, kita bisa mengganti paspor jika informasi pribadi kita bocor atau hilang,” kata Dr Liu.

    Ia juga mengatakan sistem biometrik “harus sangat akurat dan dapat diandalkan untuk menghindari kesalahan positif atau negatif.”

    “Meskipun teknik yang ada saat ini cukup akurat dalam kasus normal, masih ada potensi risiko yang dihadapi oleh serangan tingkat lanjut dalam konteks kecerdasan buatan.”

    Namun, peneliti pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin dari UTS, Dr Qiang Wu, menggambarkan teknologi ini sebagai teknologi yang “aman, matang, dan stabil”.

    Dr Wu, yang penelitiannya mencakup biometrik, mengatakan keberadaan sidik jari dan pengenalan wajah sudah lama ada dengan banyak protokol dan pedoman yang dikembangkan.

    Selama teknologi ini diikuti dan diawasi secara ketat, ia yakin Australia juga siap mengadopsi teknologi tersebut.

    Namun, Dr Wu mengatakan tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana informasi tersebut dibagikan ke berbagai negara, “mengingat setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda dalam hal bio-manajemen dan perlindungan privasi”.

    Bisakah Australia menerapkannya?

    Lembaga Australian Border Force mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan sejumlah inisiatif lain,yang mencakup penggunaan kredensial digital.

    “Seperti Singapura dan Uni Emirat Arab, Australia sedang mempertimbangkan pemrosesan nirsentuh menggunakan biometrik” sehingga penumpang dapat melewati pemeriksaan imigrasi tanpa paspor mereka, kata seorang juru bicara.

    Namun belum diketahui secara pasti kapan hal ini akan dilaksanakan.

    Karena teknologi ini masih dalam masa penerapan awal ditambah dengan potensi risiko keamanan siber, profesor ilmu data Universitas Queensland, Gianluca Demartini mengatakan, “memperhatikan dan menunggu bisa menjadi strategi yang baik untuk Australia.”

    Dr Demartini mengatakan Australia dapat memutuskan untuk menerima inovasi tersebut jika terdapat “lebih banyak manfaat daripada masalah di negara-negara tersebut” seiring dengan kemajuan teknologi dan keamanannya dari waktu ke waktu.

    “Yang terbaik adalah menemukan momen yang tepat, ketika manfaatnya memenuhi tingkat keandalan teknologi yang dapat diterima.”

    Apakah ada negara lain yang mengadopsinya?

    Dubai sudah menawarkan layanan bebas paspor di bandara bagi turis tertentu yang terdaftar, serta akan menerapkan sistem biometrik mereka secara lebih luas pada bulan November.

    Negara ini memiliki 122 ‘Smart Gate’ yang memungkinkan penumpang menyelesaikan proses imigrasi dalam waktu lima hingga sembilan detik.

    Ini berarti Singapura akan menjadi salah satu dari sedikit negara pertama yang mengumumkan dan menerapkannya di tahun 2024.

    Baca artikel ini dalam bahasa Inggris

  • Arab Saudi Evakuasi 91 Warganya dan Sejumlah Pejabat Asing dari Sudan

    Arab Saudi Evakuasi 91 Warganya dan Sejumlah Pejabat Asing dari Sudan

    Khartum

    Sudan tengah dilanda pertempuran besar-besaran usai adanya upaya kudeta. Arab Saudi bergerak cepat dengan mengevakuasi warganya.

    Dilansir AFP, Minggu (23/4/2023), evakuasi itu dilakukan oleh angkatan laut kerajaan Saudi dengan didukung unsur militer lainnya. Tidak hanya warga Saudi, sejumlah diplomat dan pejabat asing turut diamankan.

    Dari data sementara, ada 91 warga Saudi dan sekitar 66 warga asing yang dievakuasi. 66 warga asing itu berkebangsaan Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filipina, Kanada, hingga Burkina Faso.

    Pejabat asing itu termasuk “diplomat dan pejabat internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi tanpa memberikan rincian identitas.

    Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut pihaknya “bekerja untuk menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan warga negara asing” sebelum keberangkatan mereka ke negara masing-masing.

    Televisi Al-Ekhbariya milik pemerintah Saudi merilis beberapa video kapal perang yang berisi warga Saudi mendekati pelabuhan Jeddah pada hari Sabtu (22/4). Warga Saudi itu kemudian diterima oleh pejabat dan sejumlah tentara dengan membagikan permen.

    Wanita dan anak-anak yang memegang bendera Saudi juga terlihat turun dari salah satu kapal.

    (isa/isa)