Negara: Uni Emirat Arab

  • China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat soal agresi Israel ke Palestina.

    Hal ini disampaikan oleh Zhang menyusul kekecewaan China atas gagalnya kembali resolusi gencatan senjata di Gaza karena veto dari Amerika Serikat.

    Dewan Keamanan PBB melakukan sesi konferensi darurat dengan memburuknya situasi di Gaza.

    “Risiko tinggi kehancuran total sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres.

    Resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat 13 suara dukungan, hak veto dari Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain.

    China termasuk dalam 100 negara yang mensponsori resolusi ini.

    Konflik yang terjadi lebih dari dua bulan telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Zhang, tindakan negatif apapun tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan dalam perang ini.

    “Adalah suatu hal yang kontradiktif jika kita mentoleransi berlanjutnya konflik sambil mengaku peduli terhadap keselamatan dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat di Gaza. Adalah tindakan yang menipu jika kita menganjurkan pencegahan meluasnya konflik dan tetap menoleransi kelanjutannya. Sangatlah munafik jika menoleransi berlanjutnya konflik sambil hanya sekedar basa-basi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan dan anak-anak,” ungkap Zhang, dikutip dari Global Times.

    Zhang kembali menegaskan kondisi ini menunjukkan pemikiran standar ganda dari AS.

    Walaupun resolusi gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan, Zhang percaya bahwa dukungan internasional untuk berakhirnya perang mematikan ini tidak akan berkurang.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” ungkap Zhang.

    Para analis juga mendesak Amerika Serikat untuk mau mendengarkan seruan bersama komunitas internasional. Diharapkan agar Amerika bisa berkoordinasi dengan China terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Konflik Israel-Palestina telah meningkat selama dua bulan terakhir dan krisis kemanusiaan semakin parah meskipun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar saja. PBB secara keseluruhan belum memainkan perannya dalam mendorong perdamaian karena campur tangan AS dan negara-negara lain. fungsi-fungsinya menjadi tidak bersuara,” Sun Degang, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Gaza kembali gagal mencapai kesepakatan akibat veto dari Amerika Serikat.

    Veto dilayangkan Amerika Serikat saat pemungutan suara oleh DK PBB atas konflik Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” kata perwakilan Amerika Serikat di PBB, Robert Wood, dikutip dari France 24.

    Dari hasil pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab ini, sedangkan Inggris memilih abstain.

    China sebagai salah satu negara yang memegang hak veto mengaku kecewa atas gagalnya resolusi DK PBB ini.

    Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat pada Jumat (8/12).

    Dilansir dari Global Times, Zhang mengatakan bahwa inti dari rancangan usulan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera.

    Hampir 100 negara menjadi sponsor dalam resolusi ini, termasuk China.

    Menurut Zhang, sangat munafik jika menoleransi lanjutnya konflik sambil basa-basi menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” kata Zhang.

    Serupa dengan China, Rusia pun turut menentang berlanjutnya konflik di Gaza yang membunuh masyarakat sipil.

    Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, menuduh Amerika Serikat menjatuhkan eksekusi mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dikutip dari The Guardian.

    Atas dukungan Rusia terhadap gencatan senjata di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin kepada resolusi yang diveto Amerika Serikat.

    “Perdana Menteri menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel yang dilakukan perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” kata kantor Perdana Menteri Netanyahu, dilansir dari The Times of Israel.

    Moskow sebelumnya pernah menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas pada Oktober lalu, yang menegaskan dukungan Kremlin. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Rusia.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bocor Isi Rencana Netanyahu soal Gaza: Dikontrol Israel-Hamas Musnah

    Bocor Isi Rencana Netanyahu soal Gaza: Dikontrol Israel-Hamas Musnah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Jalur Gaza akan dikendalikan militer Israel setelah agresi berakhir.

    Bocoran rencana tersebut muncul saat Netanyahu menggelar rapat tertutup bersama parlemen beberapa waktu lalu. Ia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera, Senin (11/12).

    Dalam percakapan itu, Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Keduanya, kata dia, sama-sama ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset.

    Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

    Dalam rapat itu, Netanyahu juga mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi ke Palestina sampai kelompok Hamas musnah.

    Selain itu, Netanyahu mengungkap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober berakhir.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu.

    Namun, klaim Netanyahu masih belum jelas. Sejauh ini, tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi mereka bersedia menanggung rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza pasca agresi Israel.

    Dikutip The Times of Israel, dalam rapat itu komite urusan luar negeri Knesset menekan Netanyahu terkait rencana dia setelah perang berakhir di Gaza.

    Netanyahu dilaporkan saat ini telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel menyusun sejumlah opsi terkait rencana di Gaza.

    Meski begitu, Netanyahu disebut belum membeberkan detail opsi-opsi tersebut.

    “Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ungkap PM Israel itu.

    Agresi Israel ke Jalur Gaza semakin brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    Banyak komunitas dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata permanen mengingat Gaza kian parah. Namun, desakan itu hingga kini belum terlaksana.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Netanyahu Protes Rusia Dukung Palestina, Dibalas Putin via Telepon

    Netanyahu Protes Rusia Dukung Palestina, Dibalas Putin via Telepon

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu protes kepada Presiden Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap Palestina dan meminta gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

    Putin pun membalas komplain Netanyahu itu dalam percakapan telepon tersebut.

    Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya dengan dukungan Kremlin atas resolusi yang telah diveto Amerika Serikat itu.

    “Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu] menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel oleh perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” demikian pernyataan Kantor PM Netanyahu, seperti dikutip The Times of Israel, Minggu (10/12).

    Dalam pemungutan suara di New York, Jumat (8/12), AS membatalkan resolusi yang mendesak gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza menggunakan hak vetonya. Draf yang diajukan Uni Emirat Arab dan didukung 13 negara anggota itu terpaksa gagal diadopsi karena hal tersebut.

    Lebih lanjut, dalam percakapan telepon Netanyahu dan Putin, PM Israel itu juga menyampaikan kritik tajam atas hubungan erat Rusia dan Iran.

    Sejak agresi Israel di Gaza diluncurkan buntut serbuan Hamas 7 Oktober lalu, Rusia berulang kali mengkritik Israel, termasuk di Dewan Keamanan PBB, karena kekejaman militer Zionis terhadap warga Gaza.

    Di saat bersamaan, Rusia juga menjadi tuan rumah bagi para pemimpin kelompok Hamas pada Oktober, yang dinilai publik berkaitan dengan hubungan hangatnya dengan Iran. Iran adalah sekutu Hamas.

    Rusia dan Iran sementara itu memang dekat, salah satunya terlihat dari drone-drone Iran yang digunakan Rusia untuk berperang dengan Ukraina.

    Meski protes, Netanyahu juga menyampaikan apresiasinya kepada Putin mengenai upaya Moskow membebaskan Roni Krivoi, seorang warga berkewarganegaraan ganda Israel-Rusia yang disandera Hamas.

    Dia juga mendesak Putin untuk menekan Palang Merah Internasional yang dinilai tak bertindak banyak dalam membebaskan para sandera, demikian dilaporkan The Times of Israel.

    Terpisah, menurut kantor berita Rusia TASS, Putin mengatakan kepada Netanyahu bahwa Kremlin menolak terorisme, namun tidak mendukung situasi “mengerikan” terhadap warga sipil Gaza.

    “[Moskow] siap untuk menyediakan semua bantuan yang mungkin untuk meringankan penderitaan warga sipil dan mengurangi konflik,” bunyi pernyataan dari Kremlin seperti dikutip TASS.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Majelis Umum PBB Akan Lakukan Voting soal Gencatan Senjata di Gaza

    Majelis Umum PBB Akan Lakukan Voting soal Gencatan Senjata di Gaza

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang khusus pada Selasa (12/12) waktu setempat, untuk melakukan voting atas resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan Al Jazeera, Senin (11/12/2023), informasi ini diungkapkan sejumlah sumber diplomat PBB, yang menyebut sidang khusus Majelis Umum PBB akan diikuti oleh 193 negara anggota. Voting terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar dalam sidang khusus itu.

    Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, dalam suratnya kepada para negara anggota mengumumkan bahwa sidang khusus akan digelar pada Selasa (12/12) sore, sekitar pukul 15.00 waktu New York.

    Disebutkan Francis dalam suratnya bahwa dirinya menggelar sidang khusus tersebut atas permintaan Mesir dan Mauritania, selaku ketua Kelompok Arab dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Dalam surat mereka yang meminta digelarnya sidang khusus, Mesir dan Mauritania merujuk pada “situasi buruk yang dialami penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Disebutkan kedua negara itu dalam surat mereka bahwa sidang khusus diperlakukan setelah “salah satu Anggota Tetap Dewan Keamanan (PBB)” memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

    Pernyataan itu merujuk pada Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) lalu. Dengan langkah ini, maka resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun mendapatkan dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    Dalam penjelasannya, Washington menilai resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab itu diajukan terburu-buru, tidak seimbang dan tidak akan memberikan perubahan besar di medan pertempuran karena hanya menyerukan gencatan senjata yang tidak berkelanjutan di Jalur Gaza.

    Wakil Perwakilan Tetap AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya juga mengkritik masih adanya seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam resolusi itu, yang dinilainya ‘berbahaya’ karena akan memampukan Hamas untuk mengulangi serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

    AS dihujani kritikan atas langkahnya memveto resolusi tersebut. Sedangkan Israel memuji Washington, sekutunya, yang disebut memiliki ‘kepemimpinan berani’.

    Sementara itu, dalam mengusulkan sidang khusus kepada Presiden Majelis Umum PBB, Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 377 yang berjudul ‘Bersatu untuk Perdamaian’.

    Resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1950 silam itu, memungkinkan badan PBB beranggotakan 193 negara itu untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB gagal dalam “menjalankan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.

    Pada Oktober lalu, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dan mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan”. Resolusi itu didukung oleh 121 negara dan ditolak oleh 14 negara, dengan 44 negara lainnya memilih abstain.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sekjen PBB Kukuh Upayakan Gencatan Senjata di Gaza Usai Veto AS

    Sekjen PBB Kukuh Upayakan Gencatan Senjata di Gaza Usai Veto AS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan akan tetap mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Palestina.

    Hal ini disampaikan Guterres saat berbicara di Forum Doha. Dia menyampaikankorban sipil yang terus berjatuhan selama perang terjadi. 

    “Saya tidak akan menyerah dalam upaya mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Guterres melansir Al-Jazeera, Minggu (10/12).

    Menurutnya, situasi ini telah menjadi bencana kemanusiaan yang cukup besar bagi rakyat Palestina. Perdamaian dan keamanan yang semakin memburuk di wilayah itu.

    “Kami belum pernah melihat begitu banyak korban sipil dalam waktu sesingkat ini selama saya menjalankan mandat di PBB,” katanya.

    Gutteres menilai upaya yang serius untuk membawa lembaga global dalam mengatasi konflik tersebut harus dilakukan. Apalagi, ia mengakui Dewan Keamanan (DK) PBB sulit mengeluarkan resolusi yang mendesak gencatan senjata di Gaza.

    Pasalnya, resolusi PBB terkait gencatan kemanusiaan di Gaza telah di veto oleh Amerika Serikat. Veto itu diberikan saat pemungutan suara DK PBB atas konflik di Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12) waktu setempat.

    Perwakilan AS di PBB Robert Wood menyebut resolusi itu berbeda dengan kenyataannya dan tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab, Amerika memveto dan Inggris abstain dalam pemungutan suara itu.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    (tst/pta)

  • Iran Ingatkan Bakal Ada Ledakan Hebat Usai AS Veto Gencatan Senjata

    Iran Ingatkan Bakal Ada Ledakan Hebat Usai AS Veto Gencatan Senjata

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengancam bakal ada ledakan hebat di Timur Tengah usai Amerika Serikat (AS) membatalkan resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza dengan menggunakan hak veto.

    Hal itu disampaikan Amir-Abdollahian beberapa jam usai resolusi itu gagal diadopsi akibat veto AS dalam pemungutan suara di PBB pada Jumat (8/12) lalu.

    “Selama Amerika Serikat mendukung kejahatan rezim Zionis dan kelanjutan perang, ada kemungkinan muncul ledakan tak terkendali dalam situasi di kawasan itu,” kata Amir-Abdollahian kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam panggilan telepon, seperti dikutip dari AFP.

    AS menggunakan hak veto atas resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) itu lantaran menganggap hal itu tak sesuai kenyataan. Paman Sam menilai resolusi itu memungkinkan Hamas mengulangi serangan 7 Oktober silam.

    Imbas veto AS itu, kondisi warga Gaza terancam semakin memburuk atas situasi krisis yang kini dihadapi.

    Merespons itu, Amir-Abdollahian meminta agar perbatasan Rafah dibuka untuk memberikan akses kemanusiaan di Gaza.

    Dalam percakapan itu, Amir-Abdollahian turut memuji Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas penggunaan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak DK PBB mengambil sikap.

    Sekjen PBB memiliki kekuasaan terbatas dan tak dapat menginisiasi rapat atau pembahasan di DK PBB. Hal ini lantaran peran utama sekjen hanya sebagai kepala pejabat administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Kendati demikian, sekjen PBB diberikan mandat kuasa untuk mengangkat masalah apa pun dalam Pasal 99 piagam PBB.

    “(Itu adalah) tindakan berani untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Amir-Abdollahian juga menegaskan kepada Guterres bahwa Hamas tidak pernah melanggar perjanjian gencatan senjata, klaim yang dipakai Israel sebagai dalih untuk melanjutkan serangan usai gencatan sepekan hingga 1 Desember.

    Dia juga menambahkan bahwa dukungan AS untuk Israel “telah membuat sulit [kedua belah pihak] untuk mencapai gencatan senjata yang lama.”

    Agresi Israel di Jalur Gaza sebagai respons serbuan Hamas 7 Oktober lalu telah menewaskan nyaris 17.500 orang hingga kini. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    (mab/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat (AS) disebut bakal memasok amunisi bagi tank-tank atau kendaraan lapis baja Israel usai memveto resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Dewan Keamanan PBB, Jumat (8/12).

    Kementerian Luar Negeri AS dikabarkan telah meminta Kongres menyetujui penjualan puluhan ribu amunisi untuk tank Israel, demikian menurut sumber yang mengetahui hal tersebut kepada CNN.

    Sumber itu berujar Kemlu meminta persetujuan penjualan 45 ribu peluru untuk tank Merkava Israel. Permintaan itu diterima dalam sepekan terakhir dan sedang ditinjau oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Menurut sumber tersebut, kedua komite saat ini berada di bawah “tekanan” Kemlu untuk secepatnya menyetujui permintaan itu.

    Kabar ini muncul di saat komunitas global menekan AS untuk mendukung gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan nyaris 17.500 orang, dengan mayoritas anak-anak dan perempuan.

    Meski begitu banyak nyawa telah melayang, AS seakan tak peduli dan malah memveto pemungutan suara di DK PBB pada Jumat.

    Padahal, 13 anggota mendukung resolusi Uni Emirat Arab yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Hanya Inggris yang memilih abstain.

    Menurut AS, resolusi itu “berbeda dari kenyataan”. Inggris, sementara itu, abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Terkait pasokan bantuan militer, juru bicara Kemlu AS sejauh ini enggan berkomentar.

    “Karena ini masalah kebijakan, kami tidak akan mengonfirmasi maupun mengomentari transfer atau penjualan peralatan pertahanan yang diusulkan sampai hal itu secara resmi diberi tahu kepada Kongres,” juru bicara tersebut.

    Pada awal November, Kemlu AS secara resmi memberi tahu para pemimpin Kongres bahwa mereka akan memasok peralatan bom berpemandu presisi senilai 320 juta dolar atau setara Rp4,9 triliun ke Israel.

    Kementerian Israel menyatakan lebih dari 10 ribu peralatan militer telah dikirim ke negaranya sejak awal agresi.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bantuan itu berasal dari sejumlah negara, tanpa merinci apa saja yang dikirim dan berapa banyak yang berasal dari AS.

    Kemhan Israel sejauh ini mengaku menerima 200 pesawat kargo peralatan militer dari “beberapa negara” sejak agresi dimulai. Peralatan itu mencakup amunisi, kendaraan lapis baja, hingga senjata.

    Pengiriman bantuan militer AS dimulai tak lama setelah agresi Israel di Gaza diluncurkan 7 Oktober lalu. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berada di Israel pada 13 Oktober, kala pesawat kargo C-17 berisi bantuan keamanan mendarat di Negeri Zionis.

    “Ada banyak lagi yang akan menyusul ini,” kata Austin saat itu.

    Pengiriman bantuan keamanan ke Israel ini pun berbeda dengan ke Ukraina. Sebab untuk Ukraina, AS merinci jenis dan kemampuan senjata sebelum dikirim. Namun untuk Israel, Kementerian Pertahanan AS cenderung merahasiakan.

    Menurut CNN, Kemhan AS jarang mengakui atau mengumumkan jenis senjata maupun peralatan yang mereka kirim ke Israel.

    (blq/arh)

  • Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan kekecewaannya usai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) lagi-lagi gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

    “Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Retno dalam unggahan di X, Sabtu (9/12).

    Padahal, ujar Retno, resolusi tersebut telah disponsori oleh lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia.

    Ia pun menekankan komunitas global tak selayaknya cuma bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan dalam diam kekejaman Israel di Gaza.

    “Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan tanpa daya kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza,” tutur Retno.

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi usai Amerika Serikat memveto draf yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dalam pemungutan suara pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB, Robert Wood, seperti diberitakan AFP.

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi gencatan senjata kemanusiaan. Sementara itu, Inggris abstain.

    Perwakilan Inggris di PBB, Barbara Woodward, mengaku abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Meski abstain, Woodward tetap meminta Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan dalam melakukan hal yang mereka sebut “mengatasi ancaman dari Hamas.”

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota yang mencakup 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi di DK PBB hanya bisa diadopsi jika mengantongi setidaknya sembilan suara dukungan dan tak ada yang memveto.

    Ini merupakan kegagalan kesekian oleh DK PBB dalam merespons agresi Israel di Jalur Gaza. Selama agresi lebih dari dua bulan ini, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi, yakni pada 15 November.

    Resolusi itu menyerukan jeda kemanusiaan selama beberapa hari di Gaza.

    Sejumlah pihak pun menilai Dewan Keamanan, sebagai badan terkuat di PBB, lagi-lagi gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Setidaknya lebih dari 17.400 warga Gaza tewas imbas agresi Israel sejak 7 Oktober lalu, merespons serbuan Hamas. Mayoritas korban ialah anak-anak dan perempuan.

    (blq/dna)

  • Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Jakarta, CNN Indonesia

    Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengungkapkan kekecewaan atas pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza pada Jumat (8/12). Resolusi itu tak bisa diadopsi karena diveto AS.

    Dalam pertemuan di New York itu, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara itu “pembawa bencana.” Dari 15 anggota DK PBB, 13 mendukung resolusi, AS dan Inggris sebagai anggota tetap memilih veto dan abstain.

    “Ini sangat disesalkan dan membawa bencana,” kata Riyad Mansour, seperti diberitakan UN News, Sabtu (9/12).

    “Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah berharga, layak diselamatkan,” ia menegaskan.

    “Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana seseorang bisa membenarkan pembantaian seluruh rakyat?” ujarnya.

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

    Dalam pengambilan suara, wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab adalah teks yang terburu-buru dan tidak seimbang.

    “Itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret,” ujar Robert Wood.

    “Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya,” kata Wood.

    AS sebelumnya menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

    Sementara itu, Inggris memilih abstain karena resolusi itu tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada Israel.

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” ucap Barbara Woodward selaku perwakilan Inggris di PBB.

    Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. Namun, ia mengomentari resolusi gencatan senjata di Gaza melalui sebuah pernyataan.

    “Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur,” kata Gilad Erdan.

    Amerika Serikat lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka melakukan pembalasan terhadap Hamas.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.

    Per Jumat (8/12), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan 17.487 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (tim/chri)