Negara: Uni Emirat Arab

  • Ceko Selidiki Motif Penembakan Massal di Praha Usai Pelaku Bunuh Diri

    Ceko Selidiki Motif Penembakan Massal di Praha Usai Pelaku Bunuh Diri

    Praha

    Otoritas Ceko masih menyelidiki motif di balik penembakan massal yang menewaskan 14 orang di sebuah universitas Praha pada Kamis (21/12) waktu setempat. Pelaku penembakan yang seorang mahasiswa, tewas usai menembak dirinya sendiri setelah mendalangi penembakan maut tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), penembakan mengerikan yang terjadi di area Fakultas Seni Universitas Charles di Praha itu memicu kepanikan para mahasiswa yang melarikan diri dari serangan penembakan terburuk di Republik Ceko dalam beberapa dekade terakhir.

    Seorang sutradara bernama Lenka Hlavkova (49), yang merupakan ibu dari dua anak, diidentifikasi sebagai salah satu korban tewas. Beberapa korban tewas lainnya diidentifikasi sebagai seorang penerjemah dan pakar sastra Finlandia bernama Jan Dlask dan seorang mahasiswa bernama Lucie Spindlerova.

    Pelaku penembakan, yang disebut sebagai mahasiswa berusia 24 tahun, tewas bunuh diri setelah melakukan aksinya.

    Sedikitnya 13 orang tewas seketika di lokasi penembakan, dan 25 orang lainnya mengalami luka-luka. Salah satu korban luka itu kemudian meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit, yang membuat jumlah korban tewas bertambah menjadi 14 orang.

    Kepolisian setempat menyebut pelaku juga melukai tiga orang di jalanan dan merusak dua mobil saat dia melepas tembakan dari balkon.

    Menteri Dalam Negeri Vit Rakusan menambahkan bahwa seorang warga negara Belanda dan dua warga negara Uni Emirat Arab terluka dalam penembakan itu.

    Dengan kematian pelaku, motif di balik penembakan ini masih menjadi misteri. Rakusan menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara penembakan itu dengan terorisme internasional. Dia juga menyebut bahwa pelaku bertindak sendirian dalam aksinya.

    Pelaku Punya Pasokan Senjata dan Terinspirasi Kasus Serupa di Rusia

    Kepala Kepolisian setempat, Martin Vondrasek, mengungkapkan bahwa pelaku penembakan itu, yang tidak familiar di kalangan kepolisian, memiliki “pasokan senjata dan amunisi yang sangat banyak”.

    Vondrasek juga mengatakan bahwa akun media sosial milik pelaku menunjukkan dia terinspirasi oleh “kasus serupa yang terjadi di Rusia”. Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Vondrasek soal kasus yang dimaksud.

    Lebih lanjut, Vondrasek mengungkapkan bahwa sebelum penembakan massal terjadi, pihak kepolisian sebenarnya sudah mencari pelaku setelah menemukan ayah pelaku terbunuh dan mendapati catatan yang ditinggalkan pelaku yang menyatakan dirinya berencana bunuh diri di Praha.

    Polisi, sebut Vondrasek, mulai menggeledah gedung Fakultas Seni yang menjadi lokasi kuliah pelaku, namun ternyata pelaku mendatangi gedung utama fakultas tersebut yang terletak di dekat gedung pertama. Kepolisian mendapat laporan soal adanya penembakan pada pukul 14.00 GMT dan segera mengerahkan unit cepat tanggap ke lokasi. Sekitar 20 menit kemudian, pelaku penembakan ditemukan telah tewas.

    Pemerintah Ceko menetapkan hari berkabung nasional pada Sabtu (23/12) waktu setempat, dengan bendera setengah tiang dikibarkan di gedung-gedung pemerintah dan masyarakat diminta mengheningkan cipta selama satu menit pada siang hari.

    Sementara itu, disebutkan juga bahwa kepolisian menemukan keterkaitan antara pelaku dan pembunuhan lainnya saat menggeledah rumah pelaku penembakan tersebut. Pembunuhan lain itu menewaskan seorang pria muda dan putrinya yang berusia dua bulan yang sedang jalan-jalan di hutan Praha pada 15 Desember lalu. Penyelidikan kasus itu terhenti karena kurangnya bukti.

    “Analisis balistik membuktikan senjata yang digunakan di hutan itu IDENTIK dengan senjata yang ditemukan di rumah pria bersenjata yang melakukan penembakan di universitas tersebut,” sebut kepolisian setempat via media sosial X.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Israel Bilang Gini

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Israel Bilang Gini

    New York

    Israel menyampaikan komentarnya setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menuntut penyaluran bantuan keamanan skala besar ke Jalur Gaza. Israel menegaskan akan terus menginspeksi setiap bantuan kemanusiaan yang masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Resolusi yang disponsori Uni Emirat Arab telah disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, dan meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen dalam tanggapannya menegaskan akan terus melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap bantuan keamanan yang masuk ke Jalur Gaza.

    “Israel akan terus melakukan inspeksi, demi alasan keamanan, semua bantuan kemanusiaan ke Gaza,” tegas Cohen dalam pernyataannya.

    “PBB tidak bisa dipercaya untuk memantau bantuan yang masuk,” sebutnya.

    Tanggapan atas resolusi Dewan Keamanan PBB itu juga diberikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan.

    “Fokus PBB hanya pada mekanisme bantuan ke Gaza tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan kenyataan — Israel sudah mengizinkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan. PBB seharusnya fokus pada krisis kemanusiaan yang dialami para sandera,” ucap Erdan seperti dilansir Reuters.

    Cohen, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa misi untuk menghancurkan Hamas di Jalur Gaza tidak berubah. Dia menyatakan Israel akan melanjutkan serangan udara dan darat terhadap Jalur Gaza hingga Hamas “dilenyapkan” dan sebanyak 129 sandera yang ditahan di sana berhasil dibebaskan.

    “Israel akan melanjutkan perang di Gaza,” tegasnya, sembari bersikeras menyebut perang tersebut sah dan adil.

    Militer Israel mengatakan bahwa operasi terus berlanjut di Gaza City, di mana pasukannya terlibat pertempuran sengit dengan para petempur bersenjata Hamas di jalanan setempat. Juru bicara militer Israel mengklaim pasukannya telah menghancurkan kompleks terowongan bawah tanah dan menyerang markas besar Hamas.

    “Meningkatkan pemantauan atau koordinasi bantuan PBB bukanlah solusi untuk semuanya,” sebut Cohen dalam pernyataannya seperti dilansir The Guardian.

    “Dan peningkatan pemantauan bantuan PBB tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan inspeksi keamanan Israel. Israel tidak hanya memiliki hak, namun juga kewajiban untuk menjamin keamanan. Inilah sebabnya misi kami untuk melenyapkan Hamas tidak berubah. Dan inilah mengapa inspeksi terhadap bantuan tidak akan berubah,” tegasnya.

    “Sama seperti komitmen dewan ini untuk meningkatkan bantuan, dewan ini seharusnya juga berkomitmen untuk memblokir penyelundupan senjata dan mentransfer senjata kepada teroris Hamas. Dan sama seperti dewan ini berkomitmen memastikan bantuan menjangkau warga sipil Gaza, dewan ini juga seharusnya berkomitmen dalam memastikan…bantuan…tidak dialihkan…kepada teroris yang tidak peduli dengan penduduk sipil,” ujar Cohen.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Palestina Puji Resolusi DK PBB Soal Bantuan Gaza, Hamas Sebut ‘Tak Cukup’

    Palestina Puji Resolusi DK PBB Soal Bantuan Gaza, Hamas Sebut ‘Tak Cukup’

    New York

    Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut bantuan kemanusiaan skala besar ke Jalur Gaza. Palestina menyebut resolusi itu sebagai “langkah ke arah yang benar”.

    “Resolusi ini merupakan langkah ke arah yang benar — resolusi ini harus dilaksanakan dan harus disertai dengan tekanan besar-besaran untuk segera melakukan gencatan senjata. Saya ulangi, gencatan senjata segera,” ucap perwakilan Palestina untuk PBB Riyad Mansour, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023).

    Selain kembali menyerukan gencatan senjata, Mansour juga menyatakan bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan “sebagai metode perang harus diakhiri sekarang”.

    “Menggunakan kata-kata sekutu terdekat Israel, pengeboman tanpa pandang bulu, pembunuhan besar-besaran harus dihentikan,” tegas Mansour.

    “Gaza seperti seorang pasien yang lukanya ingin Anda obati, sementara si pembunuh terus menembaki mereka. Anda harus menghentikan pembunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan pasiennya,” cetusnya.

    Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Tak hanya itu, resolusi ini juga meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    “Draf resolusi yang divoting dewan hari ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi situasi tidak manusiawi ini… Kami menyambut baik keputusan untuk membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan kiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan implementasi yang cepat,” ujar Mansour.

    Hamas Sebut Resolusi DK PBB Soal Bantuan Kemanusiaan Gaza ‘Tak Cukup’

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, memberikan tanggapan berbeda dengan menyebut resolusi itu “tidak cukup” untuk memenuhi kebutuhan daerah kantong Palestina tersebut.

    “Sebuah tindakan yang tidak cukup untuk menanggapi situasi bencana yang diciptakan oleh mesin perang Zionis (Israel),” tegas Hamas mengomentari resolusi itu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP.

    Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu, juga menyinggung AS yang dituduhnya berupaya keras menghilangkan esensi resolusi tersebut. Voting terhadap resolusi ini ditunda beberapa hari, dengan beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

    “Selama lima hari terakhir, pemerintah AS telah bekerja keras untuk menghilangkan esensi resolusi ini, dan mengeluarkannya dalam rumusan yang lemah ini… Hal ini bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan Majelis Umum PBB dalam menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    New York

    Resolusi terbaru yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam skala besar. Resolusi ini secara tegas menuntut agar semua rute menuju Jalur Gaza dibuka demi penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting yang digelar pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

    Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang berhasil diadopsi Dewan Keamanan PBB itu “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun demikian, tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

    Disebutkan juga dalam resolusi tersebut bahwa Dewan Keamanan PBB menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, baru perlintasan perbatasan Rafah yang dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan.

    Tidak hanya itu saja, resolusi Dewan Keamanan PBB ini juga meminta adanya penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    Draf resolusi sebelum diubah menyatakan bahwa mekanisme bantuan untuk mempercepat penyaluran bantuan akan “secara eksklusif” berada di bawah kendali PBB.

    Namun kini, resolusi yang telah disetujui itu menyatakan bahwa bantuan akan dikelola melalui konsultasi dengan “semua pihak terkait” — yang berarti Israel akan tetap melakukan pengawasan operasional terhadap penyaluran bantuan tersebut.

    Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum, namun banyak yang mengabaikannya termasuk Israel.

    Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan Gaza Usai AS Abstain

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan Gaza Usai AS Abstain

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terbaru soal penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diselimuti perang selama beberapa bulan terakhir. Resolusi ini disetujui setelah Amerika Serikat (AS), yang bisa saja menolak dengan hak veto, memilih abstain.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini mengalami perubahan pada beberapa bagian penting demi mengamankan kompromi. Resolusi ini akhirnya disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) setelah mengalami penundaan beberapa hari.

    Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya menuntut semua pihak dalam perang antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang aman dan tanpa hambatan”.

    AS, yang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak resolusi itu, memilih abstain dalam voting. Sama seperti AS, Rusia juga memilih abstain.

    Namun demikian, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah maju yang kuat”.

    “Dewan ini memberikan secercah harapan di tengah lautan penderitaan,” sebutnya.

    Diketahui bahwa resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

    Pada awal bulan ini, Washington menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera demi mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Akibatnya, resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun didukung oleh 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    Inggris, sekutu AS, memilih untuk memberikan suara abstain pada saat itu.

    Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bocor Rencana Keji Netanyahu soal Gaza jika Perang Usai, Apa Saja?

    Bocor Rencana Keji Netanyahu soal Gaza jika Perang Usai, Apa Saja?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rencana keji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang Jalur Gaza, Palestina, bocor ke publik.

    Rencana itu ia beberkan dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu.

    Dalam rencana itu, Netanyahu mengatakan Israel bakal terus melancarkan agresinya di Gaza sampai kelompok Hamas kalah.

    Dia juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza pascaperang ini.

    Menurut Netanyahu, Otoritas Palestina sama dengan Hamas. Dia menilai keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, sementara Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.

    Netanyahu bahkan mengatakan Gaza nantinya bakal berada di bawah kontrol militer Israel. Urusan administratif, sementara itu, bakal diurus oleh “otoritas sipil”.

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap Netanyahu.

    Lebih lanjut, Netanyahu mengungkap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi ini berakhir.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkanHamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kataNetanyahu.

    Meski demikian, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi bahwa mereka bersedia merehabilitasi dan membangun ulang Jalur Gaza pasca agresi Israel.

    Dikutip dari The Times of Israel, komite urusan luar negeri Knesset pun semakin menekan Netanyahu terkait rencananya pascaperang di Gaza.

    Netanyahu saat ini dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel untuk menyusun sejumlah opsi terkait rencana tersebut.

    Meski begitu, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi itu.

    “Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ujar Netanyahu.

    Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan 1 Desember lalu.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat serangan brutal Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Respons Netanyahu soal Gaza, Hamas Ajak Palestina Ikut Perangi Israel

    Respons Netanyahu soal Gaza, Hamas Ajak Palestina Ikut Perangi Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hamas mendesak Otoritas Palestina berhenti berunding dengan Israel menyusul pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bocor soal rencananya atas Jalur Gaza pasca perang.

    Hamas menganggap pernyataan Netanyahu itu menegaskan bahwa Israel tidak tertarik dengan penyelesaian konflik secara politik dengan Palestina.

    Kelompok penguasa Gaza itu bahkan menuding Israel berniat mengkonsolidasikan pendudukannya terhadap wilayah Palestina khususnya Yerusalem dan Masjid Al Aqsa.

    “Ia (Netanyahu) tidak tertarik pada penyelesaian politik dan ingin mengkonsolidasikan pendudukan, khususnya di Yerusalem dan Masjid Al Aqsa,” ujar Hamas melalui pernyataan pada Selasa (12/12) seperti dikutip Al Jazeera.

    “Hamas meminta Otoritas Palestina dan badan-badannya untuk mengabaikan Perjanjian Oslo, menghentikan koordinasi keamanan, dan melakukan transisi ke perlawanan bersenjata,” bunyi seruan Hamas menambahkan.

    Seruan Hamas itu datang menanggapi pernyataan PM Netanyahu yang mengungkap sejumlah rencananya soal Jalur Gaza ketika agresi Israel ke wilayah itu berakhir.

    Dalam rapat tertutup bersama parlemen Knesset beberapa waktu lalu, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus melancarkan agresinya sampai milis Hamas kalah.

    Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media Hebrew, sang PM juga berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

    Selama rapat, Netanyahu juga mengatakan bahwa Gaza akan berada di bawah kontrol militer Israel. Meski begitu, urusan administratif Gaza akan diurus oleh “otoritas sipil”.

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara Teluk Arab. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” kata Netanyahu.

    Netanyahu juga menyamakan Otoritas Palestina sama seperti Hamas. Menurutnya, keduanya sama-sama ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset lagi seperti dikutip Al Jazeera.

    Sementara itu, Netanyahu juga mengungkap bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan membiayai rekonstruksi Jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu berakhir di wilayah itu.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu.

    Klaim Netanyahu itu masih belum jelas. Sejauh ini, tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi publik bahwa mereka bersedia menanggung tanggung jawab rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza pasca agresi Israel berhenti.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bocor Rencana Culas Netanyahu soal Gaza, Singgung UEA dan Saudi

    Bocor Rencana Culas Netanyahu soal Gaza, Singgung UEA dan Saudi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rencana culas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai kontrol Zionis atas Jalur Gaza usai agresi, terungkap ke publik.

    Rencana yang muncul saat Netanyahu menggelar rapat tertutup bersama parlemen beberapa waktu lalu itu turut menyinggung Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

    Dalam pernyataannya yang bocor itu, Netanyahu mengatakan UEA dan Saudi akan membantu membiayai rekonstruksi Jalur Gaza pasca perang Israel-Hamas.

    “Langkah pertama di Gaza adalah mengalahkan Hamas. Setelah itu, saya yakin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mendukung rehabilitasi Jalur Gaza,” kata Netanyahu, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (11/12).

    Netanyahu dalam kesempatan itu menyatakan ambisinya untuk terus melancarkan agresi ke Palestina hingga kelompok Hamas musnah.

    Setelah Hamas tiada, dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel, dengan “otoritas sipil” yang akan mengurus hal-hal administratif.

    “Setelah perang, sebuah administrator sipil akan beroperasi di Gaza. Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional,” ucap dia.

    Dalam transkrip yang tersebar ke media tersebut, Netanyahu juga berniat untuk mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

    Sebab menurutnya, Hamas dan Otoritas Palestina memiliki kesamaan, yakni ingin menghancurkan Israel.

    “Bedanya Hamas dan Otoritas Palestina itu, Hamas ingin menghancurkan Israel saat ini juga, dan Otoritas Palestina ingin melakukannya dalam beberapa tahap,” ucap Netanyahu kepada Komite Hubungan Luar Negeri Knesset.

    Kendati begitu, klaim Netanyahu ini masih belum jelas. Sejauh ini tidak ada negara Teluk Arab yang memberikan indikasi mereka bersedia menanggung rehabilitasi dan pembangunan di Jalur Gaza usai agresi Israel.

    Dikutip The Times of Israel, dalam rapat itu komite urusan luar negeri Knesset menekan Netanyahu terkait rencana dia setelah perang berakhir di Gaza.

    Saat ini Netanyahu dilaporkan telah meminta Dewan Keamanan Nasional Israel menyusun sejumlah opsi terkait rencana di Gaza.

    Meski demikian, Netanyahu belum membeberkan detail opsi-opsi tersebut.

    “Yang jelas kita perlu menempatkan Gaza melalui proses de-Nazifikasi, seperti yang dilakukan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia,” ungkap PM Israel itu.

    Agresi Israel di Jalur Gaza semakin menjadi-jadi sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 1 Desember.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel. Mayoritas korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    Banyak komunitas dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata permanen mengingat kondisi Gaza yang kian parah. Namun, desakan itu hingga kini belum terwujud karena penolakan Israel dan negara-negara Barat.

    (blq/dna)

  • RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    “Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

    Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza. 

    “Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

    Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

    “Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

    Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

    Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

    “Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)