Negara: Uni Emirat Arab

  • Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Riyadh

    Arab Saudi kembali menyampaikan penegasan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka dan diakui. Penegasan ini disampaikan Riyadh kepada Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah dalam upaya normalisasi Saudi dan Israel.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi secara jelas menegaskan kepada Washington, pekan ini, bahwa negara Palestina yang merdeka itu harus diakui berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 silam dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Tidak hanya itu, Riyadh juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin hingga “agresi” militer Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mengenai diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengenai proses perdamaian Arab-Israel, dan mengingat apa yang telah disampaikan kepada juru bicara keamanan nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan terbaru yang dirilis Rabu (7/2) waktu setempat, seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA).

    “Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi teguhnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegas pernyataan tersebut.

    “Dan jika agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari Jalur Gaza,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Penegasan terbaru Saudi ini disampaikan setelah juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS John Kirby, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (6/2), mengatakan bahwa perundingan normalisasi Saudi-Israel “sedang berlangsung” dan bahwa Washington telah “menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia melanjutkan diskusi itu”.

    Saudi yang menjadi rumah bagi situs-situs tersuci dalam ajaran Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun 2020 yang dimediasi oleh AS. Beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

    Pernyataan terbaru Saudi tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken berkunjung ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, pada Senin (5/2) waktu setempat.

    Pertemuan itu dilaporkan membahas sejumlah isu, termasuk soal situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan upaya mencegah penyebaran konflik di Timur Tengah.

    Saat berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, Blinken mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan di Riyadh, MBS “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi dengan Israel.

    “Tapi dia juga memperjelas apa yang telah dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dua hal — berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina,” tutur Blinken.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perjuangan Berat Timnas Indonesia Terbayar, Juara AFC eAsian Cup 2023

    Perjuangan Berat Timnas Indonesia Terbayar, Juara AFC eAsian Cup 2023

    Jakarta

    Gelaran AFC eAsian Cup 2023 resmi berakhir. Indonesia sukses membawa pulang gelar juara, usai mengalahkan Jepang di babak grand final.

    Partai puncak tersebut berlangsung di Virtuocity Arena, Doha, Qatar, pada Hari Senin (5/2/2024) pukul 23.00 WIB. Adapun atlet esport yang tampil ialah Elga Cahya Putra dan Rizky Faidan.

    Meski berhasil menjadi juaranya, nyatanya Garuda Muda cukup kesulitan menumbangkan Jepang. Pertandingannya alot sekali, hingga akhirnya Indonesia menang dramatis lewat adu penalti di leg pertama, dan skor tipis 1-0 di leg kedua.

    Bagi yang belum tau, AFC eAsian Cup 2023 merupakan turnamen esports pertama yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dengan sistem home-away. Kompetisi eFootball ini dilaksanakan sejak tanggal 1-5 Februari 2024.

    Sebanyak 20 negara yang berpartisipasi di ajang bergengsi ini. Mereka dibagi ke dalam enam grup berbeda.

    Untuk pembagian grup mengikuti hasil pengundian akhir timnas, yang tergabung di Grup D AFC Asian Cup 2023. Cuma di sini Irak tidak mengirimkan perwakilannya, sehingga grup ini hanya berisi tiga negara.

    Untuk atlet esports eFootball kebanggaan Tanah Air yang berangkat ke Qatar ialah Elga, Rizky, dan Akbar Paudie

    Lantas bagaimana perjuangan mereka sampai bisa merebut gelar juara AFC eAsian Cup 2023? Mari simak kilas balik perjuangan berat Indonesia berikut ini.

    Menjadi Juara Grup DIndonesia juar Grup D AFC eAsian Cup 2023. Foto: (YouTube AFC Asian Cup)

    Indonesia mengawali perjalanannya dari babak grup. Pertandingan pertama timnas melawan Vietnam.

    Sebenarnya Sang Garuda pun tidak terlalu banyak mengalami kesulitan yang berarti di leg pertama. Hal ini mengingat, Elga/Rizky sebagai pemain yang diturunkan, mampu menang telak 5-0.

    Kesulitannya baru dirasakan Elga/Rizky di leg kedua. Vietnam melakukan perubahan gameplay, dan cukup menyusahkan Indonesia.

    Permainan solid yang ditunjukkan atlet esports Vietnam, memaksa Elga/Rizky bekerja ekstra keras. Hingga akhirnya skor 1-0 yang diciptakan lewat sepakan Hokky Caraka bertahan sampai pertandingan berakhir.

    Lanjut match kedua melawan Jepang. Setelah mengantongi kemenangan dari Vietnam, Indonesia lebih percaya diri melakoni pertandingan.

    Skema permainan yang diperlihatkan Garuda Muda semakin ciamik. Hasilnya terbukti, di leg pertama mereka membantai Jepang dengan skor akhir 5-1.

    Tapi sayangnya leg kedua Indonesia menelan kekalahan. Rizky yang kali ini dipasangkan dengan Akbar Paudie, kerap kali mendapatkan tekanan dari atlet esports eFootball Jepang.

    Jepang berhasil unggul duluan di menit ke-16 dan ke-64. Sedangkan Rizky/Akbar hanya bisa memperoleh satu goal semata wayang, lewat tendangan Dimas Drajad di menit ke-68.

    Dengan begitu skor akhirnya imbang 1-1, yang mana maksudnya Indonesia menang di leg pertama dan leg kedua diamankan Jepang. Kendati begitu, hasil tersebut sudah cukup menjadikan timnas juara Grup D, dan melaju ke babak 16 besar.

    Kesulitan di Semifinal dan Menang Dramatis di FinalIndonesia juara AFC eAsian Cup 2023, usai mengalahkan Jepang di babak grand final. Foto: (YouTube AFC Asian Cup)

    Di babak 16 besar, lawan pertama yang dihadapi ialah Korea Selatan. Pertandingannya bisa dibilang cukup sulit bagi Indonesia.

    Ketangkasan para atlet esports Korea Selatan, berhasil menahan gempuran Garuda Muda. Indonesia sering menyerang, tapi goal sulit tercipta, baik berhasil digagalkan hingga mengenai tiang gawang.

    Meski begitu, Elga/Rizky menunjukkan kelasnya. Keduanya menemukan celah bagaimana merobek gawang Korea Selatan. Mereka menang di dua leg sekaligus dengan skor serupa, yakni 2-0.

    Lolos ke quaterfinal, Indonesia duel dengan Uni Emirat Arab. Tak banyak yang bisa dibahas, mengingat Indonesia mendominasi jalannya pertandingan di leg pertama dan kedua.

    Terlihat dari setiap serangan yang dibangun Elga/Rizky membuat lawan depresi. Hasilnya pun terbukti, timnas menang dengan skor telak 6-0 di leg pertama dan 6-1 di leg kedua.

    Tantangan semakin berat ketika Indonesia melaju ke semifinal. Sang Garuda harus bertemu Thailand, yang memiliki mekanik permainan hampir serupa dengan Indonesia.

    Pertandingan begitu sengit dan jual-beli serangan kerap kali terjadi. Thailand benar-benar mampu menahan permainan ciamik yang biasa dilakukan oleh atlet esports eFootball Indonesia.

    Namun hal itu tidak membuat pemain Indonesia frustasi. Thailand memang sulit dikalahkan, akan tetapi, bukan berarti Indonesia tidak bisa menang.

    Timnas berhasil menuju final, setelah menang tipis dari Thailand. Skor akhir yang diciptakan Elga/Rizky, yaitu 1-0 di leg pertama dan 2-1 di leg kedua.

    Nah pertarungan hidup dan mati pun terjadi di babak final. Laga antara Indonesia dan Jepang ini begitu menegangkan.

    Jepang seakan belajar dari kesalahannya di babak grup. Mereka tampil dengan pola permainan yang cukup rapi.

    Indonesia kesulitan membobol gawang Jepang. Begitu pula sebaliknya, Jepang kewalahan mencari cara menembus pertahanan Garuda Muda.

    Drama adu penalti pun terjadi di leg pertama, setelah kedua tim sama-sama menyumbangkan 1 goal di pertandingan waktu normal. Di sini Indonesia menang, usai menggagalkan empat tendangan atlet esports Jepang, dan sukses memasukkan tiga sepakan.

    Lanjut di leg kedua, jalannya pertandingan antara Indonesia Vs Jepang di final AFC eAsian Cup 2023 tidak jauh berbeda dengan leg pertama. Keduanya sama-sama ngotot, baik ketika menyerang maupun bertahan.

    Namun Indonesia kembali menunjukkan kelasnya. Mereka mampu unggul duluan di menit ke-100, lewat skema cantik yang dibangun dari free kick hadiah wasit.

    Elga/Rizky sukses mengelabui pemain Jepang. Saddil Ramadani yang dikira menjadi eksekutor tendangan bebas, nyatanya hanya melakukan umpan datar ke dalam kotak penalti, dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dimas Drajad.

    Tendangannya melesat di antara para pemain Jepang. Setelah unggul 1-0, Indonesia bermain aman dengan membuang bola langsung ke arah gawang Jepang sampai leg kedua berakhir.

    (hps/afr)

  • Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Jakarta

    Arab Saudi akan membuka sebuah toko di Riyadh yang menjual minuman beralkohol kepada warga asing non-Muslim toko pertama yang dibuka dalam 70 tahun terakhir.

    Pelanggannya akan dibatasi pada para staf diplomatik, yang selama ini mengimpor minuman keras dalam kemasan resmi tertutup dikenal sebagai kantong diplomatik.

    Pejabat Arab Saudi mengatakan tujuan pembukaan toko tersebut sebagai jalan keluar terhadap “perdagangan gelap alkohol”.

    Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Saudi sejak 1952 melalui sebuah undang-undang.

    Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris.

    AFPTuris asal Polandia mendengarkan pemandu saat mengunjungi museum King Abdulaziz di Masmak di kawasan tua ibu kota Saudi, Riyadh, 17 Oktober 2019.

    Toko baru yang menjual alkohol itu akan berlokasi di Kawasan Diplomatik Riyadh di sebelah barat pusat kota, ungkap dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters.

    Meski demikian akan ada sejumlah batasan. antara lain:

    Warga asing yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemerintah Saudi.Tidak seorang pun yang berusia di bawah 21 tahun akan diizinkan berada di dalam toko yang menjual alkohol dan “mengenakan pakaian yang pantas” saat berada di dalamnya.Calon pembeli tidak akan bisa mengirim minuman beralkohol itu melalui jasa pengantar.Ada pembatasan untuk mengonsumsi alkohol setiap bulan, ungkap pernyataan itu.

    AFPSejumlah perempuan Saudi berjalan di dalam mal ‘Faysalia’ di Kota Riyadh, 26 September 2011.

    Namun menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP peraturan ini tidak akan terlalu ketat.

    Pelanggan akan dibatasi hingga 240 “poin” alkohol per bulan.

    Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

    Juga tidak disebutkan bahwa pelanggan toko minuman beralkohol itu akan diperluas ke orang asing “biasa” tanpa hak diplomatik di negara tersebut, yang secara resmi tidak memiliki akses terhadap alkohol.

    Baca juga:

    AFPFoto yang diambil pada 9 September 2022 memperlihatkan pemandangan di ruas jalan Taylia di Ibu Kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun alkohol akan menjadi bagian dari kehidupan di Riyadh, para konsumennya sebaiknya bersikap hati-hati di mana mereka minum dan bagaimana mereka berperilaku setelahnya.

    Berdasarkan peraturan di Saudi saat ini, hukuman bagi pengonsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

    Dokumen tersebut juga mengatakan pihak berwenang sedang merencanakan “kerangka peraturan baru” yang akan memungkinkan “jumlah tertentu” alkohol yang dapat dibawa oleh para diplomat guna “mengakhiri penyelundupan barang-barang tersebut yang tak terkendali”, tambahnya.

    AFPSeorang perempuan Saudi dan teman-temannya merayakan pertama kalinya berkendara di jalan utama Kota Khobar dalam perjalanan menuju Bahrain pada 24 Juni 2018.

    Selama bertahun-tahun staf diplomatik harus menggunakan “kantong diplomatik” mereka, yang tidak dapat disentuh oleh pihak berwenang di Arab Saudi. Kantong itu digunakan, antara lain, untuk membawa minuman beralkohol dalam jumlah terbatas.

    Bagaimanapun, keputusan Saudi untuk membuka toko minuman beralkohol merupakan langkah terbaru dari rangkaian inisiatif yang dikenal sebagai “Visi 2030”.

    Visi ini bertujuan meliberalisasi masyarakat Saudi di bawah putra mahkota dan penguasa de facto negara tersebut, Mohammed bin Salman.

    Baca juga:

    Negara-negara Teluk lainnya menerapkan aturan serupa.

    Namun, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengizinkan penjualan alkohol kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun di hotel, klub, dan bar.

    Tidak ada indikasi dari dokumen Saudi bahwa pemerintah di sana mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama.

    Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952.

    Hal ini berubah setelah Mishari bin Abdulaziz Al-Saud, seorang pangeran, menembak mati Cyril Ousman, Wakil Konsul Inggris di Jeddah, pada tahun 1951 karena menolak menuangkan minuman lagi untuknya di sebuah acara.

    Setahun kemudian, Raja Abdulaziz memberlakukan larangan total terhadap alkohol. Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengaku siap membangun Gaza, Palestina, lagi dengan syarat tertentu. Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendukung Israel pun merespons syarat dari MbS itu.

    Dilansir NBC News, MbS juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi menyatakan komitmen untuk membantu upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas dengan syarat yang harus dipenuhi. Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebut namanya mengungkap komitmen MbS itu didapatkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken saat berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu.

    MbS, menurut para pejabat senior AS tersebut, menawarkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk pembangunan kembali Jalur Gaza — hal ini menjadi langkah diplomatik yang sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel agar hal itu bisa terwujud. Para pejabat senior AS itu menyebut MbS bersedia membantu pembangunan kembali Jalur Gaza dan menormalisasi hubungan dengan Israel jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi sebuah negara.

    Lalu, bagaimana respons AS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), pertemuan antara MbS dengan Blinken itu dilakukan di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Diketahui, negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    Blinken tidak memberikan detail apa kontribusi dari negara-negara Arab itu. Namun, dukungan finansial dari UEA dan Arab Saudi dipercaya menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan rencana apapun terkait Gaza.

    Blinken kemudian menyebut MbS tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengatakan hal itu baru bisa terjadi saat jalan Palestina menjadi negara merdeka terbuka dan konflik di Gaza berhenti.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken pun menyatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab, termasuk MbS, kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu diketahui memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Putra Mahkota Saudi Mau Bangun Lagi Gaza dengan Syarat, Bagaimana Sikap AS?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menyampaikan kesediaannya membangun ulang Gaza, Palestina, yang hancur diserang Israel dengan syarat saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Adapun syarat dari MbS itu ialah Israel harus memberikan jalan agar Palestina secara resmi menjadi sebuah negara.

    MbS juga disebut bersedia melakukan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel jika Palestina resmi menjadi sebuah negara. Lalu, bagaimana sikap AS yang selama ini mendukung Israel terhadap syarat dari MbS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), Blinken melakukan perjalan ke Saudi dan bertemu dengan MBS di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    “Menteri menggarisbawahi perlunya segera mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Menlu dan Putra Mahkota membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi ketegangan regional, termasuk pencegahan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Menteri Blinken menekankan pentingnya membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan terintegrasi, termasuk melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka juga membahas pentingnya kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” demikian keterangan dari situs resmi Kemlu AS.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken mengatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet perangnya serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Davos

    Arab Saudi menegaskan tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penting untuk mengakui Israel sampai adanya gencatan senjata di wilayah Jalur Gaza yang terus-menerus dilanda perang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/1/2024), penegasan itu disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Putri Reema binti Bandar, saat berbicara dalam panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis .

    “Saya pikir hal yang paling penting untuk disadari adalah (Kerajaan Saudi) belum menempatkan normalisasi sebagai inti kebijakannya. Kerajaan menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya,” ujar Putri Reema dalam forum dunia tersebut.

    “(Kerajaan Saudi) Sudah cukup jelas. Selama masih terjadi kekerasan di lapangan dan pembunuhan terus terjadi, kita tidak akan bisa membicarakannya pada keesokan harinya,” tegasnya.

    Saudi tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham yang dimediasi AS tahun 2020 lalu, yang membuat sejumlah negara tetangga Riyadh di kawasan Timur Arab, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, menjalin hubungan formal dengan Tel Aviv.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong keras Saudi untuk mengambil langkah yang sama.

    Dalam wawancara dengan media AS, Fox News, pada September tahun lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan bahwa “setiap hari kita semakin dekat” untuk mencapai kesepakatan, merujuk pada hubungan Riyadh dan Tel Aviv.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    Momentum tersebut terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil.

    Tel Aviv lantas bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan melancarkan pengeboman tanpa henti terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang, sekitar 70 persennya adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Arab Saudi Bisa Akui Israel Jika Masalah Palestina Diselesaikan

    Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat berbicara dalam forum yang sama di Davos mengatakan bahwa Riyadh bisa saja mengakui Israel jika ada kesepakatan komprehensif yang tercapai, dengan mencakup status kenegaraan resmi bagi Palestina.

    Pangeran Faisal menjawab “tentu saja” saat ditanya lebih lanjut apakah Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, Namun dia juga menekankan perlunya gencatan senjata dalam perang di Jalur Gaza.

    “Kami tidak melihat tanda-tanda nyata bahwa tujuan strategis yang diklaim oleh Israel…semakin dekat,” imbuhnya.

    Putri Reema, dalam pernyataannya pada Kamis (18/1) waktu setempat, mengatakan bahwa “orang-orang dengan kepala dingin pasti berhasil”.

    “Ada trauma dan rasa sakit di kedua sisi. Saya tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gencatan senjata sekarang,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu Australia Bertemu Menlu Palestina Serukan Gencatan Senjata

    Menlu Australia Bertemu Menlu Palestina Serukan Gencatan Senjata

    Untuk memudahkan Anda mengikuti perkembangan dunia, kami sudah merangkum laporan utama dari sejumlah negara.

    Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 18 Januari 2024, diawali dengan laporan dari kunjungan Menlu Australia ke kawasan timur tengah.

    Australia dukung solusi dua negara

    Menteri Luar Negeri Penny Wong melakukan kunjungan pertamanya ke Tepi Barat, Palestina, untuk mendesak perdamaian antara Israel dan Palestina.

    Kepada Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, Menlu Penny mengatakan Australia memberikan dukungannya untuk seruan gencatan senjata di Gaza, serta solusi dua negara.

    Tapi ia membantah kalau seruan gencatan senjata itu tidak sejalan dengan “hak Israel untuk memerangi Hamas.”

    “Kami konsisten bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri. Apa yang juga kami sampaikan adalah bagaimana mereka bertindak dalam mengatasi hal… yang penting ini.”

    Selama di timur tengah, ia mengunjungi Yordania, Israel, Tepi Barat, dan Uni Emirat Arab, saat ada kekhawatiran perang di Gaza akan meluas.

    Jepang berencana mendarat di bulan

    Pesawat ruang angkasa yang dibangun Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), sudah mengelilingi bulan sejak Natal lalu dan bersiap untuk mendarat Sabtu, 20 Januari mendatang.

    Pesawat ruang angkasa yang diberi nama Smart Lander for Investigating Moon, atau SLIM, punya ukuran sebesar mobil kecil dan diluncurkan pada 7 September 2023.

    Untuk bernavigasi, SLIM dilengkapi dengan serangkaian kamera dan kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi bahaya dan menentukan pendaratan.

    Sejarah menunjukkan betapa sulitnya mendarat di Bulan, termasuk perusahaan robotika Jepang ispace, ILspace Israel yang mengalami kecelakaan saat mencoba mendarat di bulan, sementara Astrobotic milik Amerika Serikat tidak sampai ke bulan sama sekali.

    Jumlah populasi China menurun

    Tahun lalu, populasi China turun hingga dua juta orang, seiring dengan penurunan angka kelahiran selama tujuh tahun berturut-turut dan lonjakan kematian setelah berakhirnya pembatasan COVID-19, kata pemerintah China kemarin.

    Jumlah kematian meningkat 690.000 menjadi 11,1 juta, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Para ahli demografi mengatakan peningkatan kematian didorong oleh penuaan usia warga China dan meluasnya wabah COVID-19 dari periode Desember 2022 hingga Februari 2023.

    Total populasi China saat ini mencapai 1,4 miliar, turun ke posisi kedua negara dengan populasi terbanyak setelah India.

    Pabrik kembang api di Thailand meledak

    Dua puluh tiga orang tewas dalam ledakan di pabrik kembang api di kota Sala Khao, provinsi Suphan Buri.

    Dari sejumlah foto dan video yang beredar menunjukkan puing-puing berserakan di tanah, serta asap hitam mengepul dari reruntuhan pabrik.

    Ledakan terjadi pada Rabu sore waktu setempat.

    “Kami menerima laporan dari ada 23 orang yang dipastikan tewas,” ujar Nattapat Suwanprateep, gubernur provinsi Suphan Buri kepada kantor berita AFP.

    Belum ada indikasi penyebab ledakan tersebut, namun Nattapat mengatakan pihak berwenang akan terus menyelidikinya.

  • Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Uni Emirat Arab (UEA ) untuk membantu negaranya dalam membayar tunjangan “pengangguran” para pekerja Palestina asal Tepi Barat, yang dilarang masuk ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober tahun lalu.

    Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dengan tegas menolak permintaan Netanyahu tersebut.

    “Mintalah uang kepada Zelensky,” ucap MBZ dengan sinis kepada Netanyahu, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti diungkapkan sejumlah sumber yang memahami isu ini kepada Axios, Selasa (9/1/2024).

    Penolakan MBZ itu diungkapkan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya dan seorang sumber yang berbicara kepada Axios.

    MBZ menyebut nama Zelensky, menurut The Times of Israel, tampaknya dalam upaya menyindir Netanyahu bahwa mungkin saja Presiden Ukraina itu bisa membantu membayar tunjangan pekerja Palestina dengan semua dukungan internasional yang diperoleh Kyiv sejak invasi Rusia dimulai tahun 2022 lalu.

    Penolakan yang diberikan MBZ ini menggarisbawahi posisi banyak negara Arab yang menegaskan tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.

    “Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini, hanyalah angan-angan belaka,” ucap seorang pejabat UEA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Axios.

    Sebelum Hamas menyerang wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, sekitar 150.000 warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin memasuki wilayah Israel untuk bekerja.

    Namun segera setelah serangan Hamas, pemerintah Israel memberlakukan penutupan terhadap Tepi Barat dengan alasan keamanan. Langkah itu membuat puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel tidak bisa lagi memasuki negara Yahudi tersebut.

    Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan badan keamanan Israel. Dalam upaya mencari solusi, Netanyahu berusaha membuat negara lain membayar para pekerja Palestina itu dan beberapa pekan lalu, dia meminta bantuan kepada MBZ. Menurut sejumlah sumber Israel, Netanyahu meminta bantuan terkait Palestina secara luas kepada MBZ.

    MBZ pada awalnya merespons dengan menyatakan siap membantu. Namun ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar tunjangan para pekerja Palestina, MBZ terkejut.

    Menurut sejumlah sumber, MBZ tidak percaya bahwa Netanyahu berpikir UEA bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel yang tidak mengizinkan para pekerja Palestina masuk ke wilayahnya.

    MBZ, menurut sejumlah sumber yang dikutip Axios, lantas mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya tidak bisa membantu dan kemudian secara sinis menyarankan PM Israel itu meminta bantuan Zelensky yang mendapatkan banyak orang dari banyak negara saat Ukraina dilanda perang.

    Kantor PM Israel dan Kedutaan Besar UEA di Washington, Amerika Serikat (AS), menolak untuk memberikan komentar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Solidaritas Gaza, Kota di Uni Emirat Arab Larang Kembang Api Tahun Baru

    Solidaritas Gaza, Kota di Uni Emirat Arab Larang Kembang Api Tahun Baru

    Sharjah

    Kota Sharjah di Uni Emirat Arab memberlakukan larangan perayaan dan pertunjukan kembang api saat Malam Tahun Baru. Larangan tersebut menjadi bentuk solidaritas untuk masyarakat Jalur Gaza yang sedang dilanda perang selama berbulan-bulan.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (28/12/2023), larangan itu diumumkan oleh Kepolisian Sharjah dalam pernyataannya pada Rabu (27/12) waktu setempat. Sharjah merupakan kota terpadat ketiga di wilayah Uni Emirat Arab, setelah Dubai dan Abu Dhabi.

    Kepolisian Sharjah, dalam pernyataannya, mengumumkan pemberlakuan larangan perayaan dan pertunjukan kembang api pada Malam Tahun Baru, dengan mengatakan bahwa langkah itu bertujuan untuk “mengekspresikan solidaritas yang tulus dan kerja sama kemanusiaan dengan saudara-saudara di Jalur Gaza”.

    Kepolisian Sharjah mengimbau semua warga untuk bekerja sama dan mematuhi larangan tersebut.

    Ditegaskan juga oleh Kepolisian Sharjah bahwa langkah-langkah hukum akan dilakukan terhadap para pelanggar.

    “Kepolisian Sharjah mengimbau semua orang, baik institusi maupun individu, untuk bekerja sama dan mematuhi, menekankan bahwa mereka akan mengambil semua tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar instruksi,” tegas Kepolisian Sharjah dalam pernyataannya.

    “Dan menegaskan kembali bahwa solidaritas kemanusiaan adalah budaya dan ideologi yang mendarah daging yang dipatuhi oleh Emirat Sharjah,” imbuh pernyataan tersebut.

    Perang berkecamuk di Jalur Gaza setelah kelompok Hamas menyerang wilayah Israel secara mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv menyebut sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan itu.

    Lebih dari 240 orang lainnya disandera dan ditahan di Jalur Gaza, dengan menurut otoritas Israel, lebih dari 100 sandera telah dibebaskan dan sedikitnya 129 sandera lainnya masih ditahan oleh Hamas hingga kini.

    Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas, dan membalas dengan pengeboman tanpa henti yang disertai operasi darat terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 21.110 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Sebanyak 55.243 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel tersebut. Ribuan orang lainnya dikhawatirkan tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur.

    Hampir semua dari total 2,3 juta jiwa penduduk Jalur Gaza terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka akibat perang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu