Negara: Uni Emirat Arab

Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

Doha –

Negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran akan netralitas mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Sikap ini diberikan negara-negara Teluk Arab ketika kekhawatiran memuncak bahwa eskalasi konflik yang lebih luas dapat mengancam fasilitas minyak mereka.

Para menteri dari negara-negara Teluk Arab dan Iran, menurut dua sumber yang dikutip Reuters, Selasa (8/10/2024), menghadiri pertemuan negara-negara Asia yang digelar oleh Qatar, pekan lalu, dengan pembahasan berpusat pada deeskalasi atau meredakan ketegangan.

Teheran melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Tel Aviv pada 1 Oktober lalu, dalam apa yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan para pemimpin senior Hamas dan Hizbullah oleh Israel serta kejahatan Tel Aviv di Jalur Gaza dan Lebanon.

Otoritas Iran menegaskan serangannya, yang melibatkan ratusan rudal itu, telah berakhir kecuali ada provokasi lebih lanjut. Israel sendiri bersumpah akan membalas dengan keras serangan Iran tersebut.

Para pejabat Tel Aviv, yang dikutip media Axios, mengatakan Israel bisa menargetkan fasilitas produksi minyak di dalam wilayah Iran dalam pembalasannya.

Menurut salah satu sumber yang dikutip Reuters, deeskalasi yang mendesak telah menjadi agenda utama dalam semua diskusi yang berlangsung saat ini.

Kementerian Luar Negeri Qatar, Kementerian Luar Negeri Iran, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Kementerian Luar Negeri Kuwait dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

Iran sejauh ini tidak mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Teluk Arab. Namun Teheran telah memperingatkan jika “para pendukung Israel” melakukan intervensi langsung, maka kepentingan mereka di kawasan akan menjadi sasaran.

“Negara-negara Teluk berpendapat kecil kemungkinannya bahwa Iran akan menyerang fasilitas minyak mereka, namun Iran memberikan petunjuk bahwa mereka akan melakukan serangan semacam itu dari sumber-sumber tidak resmi. Ini adalah alat yang dimiliki Iran untuk melawan AS dan perekonomian global,” sebut komentator Saudi, Ali Shihabi, yang dekat dengan otoritas Kerajaan Riyadh.

Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar telah memulihkan hubungan politik dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang telah membantu dalam meredakan ketegangan regional. Namun demikian, hubungan kedua negara masih sulit hingga kini.

Riyadh selama ini mewaspadai serangan Teheran terhadap fasilitas minyak mereka, terutama sejak serangan terhadap kilang minyak utama mereka di Abqaiq tahun 2019 lalu memicu penutupan singkat terhadap lebih dari 5 persen pasokan minyak global. Iran telah membantah terlibat dalam serangan itu.

“Pesan GCC kepada Iran adalah ‘tolong deeskalasi’,” ungkap Shihabi dalam pernyataannya, merujuk pada Dewan Kerja Sama Teluk yang terdiri atas Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar dan Kuwait.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian, saat menghadiri pertemuan di Doha pekan lalu, menegaskan bahwa negaranya akan siap untuk merespons, dan memperingatkan agar negara-negara Arab tidak “diam” dalam menghadapi “penghasutan perang” oleh Israel.

“Segala jenis serangan militer, aksi teroris, atau pelanggaran garis merah kami akan ditanggapi dengan tegas oleh Angkatan Bersenjata kami,” tegasnya.

Simak: Video Iran: Israel Mengira Dapat Rebut Gaza, Tapi Setahun Berlalu dan Mereka Gagal

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

08/10/2024 13:05
Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

Jakarta –

Arab Saudi kembali menyampaikan inisiatif terbaru berkaitan dengan nasib negara Palestina. Arab Saudi, lewat Menteri Luar Negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina.

Inisiatif ini mencuat setelah beragam upaya untuk mendorong solusi dua negara tidak kunjung membuahkan hasil. Padahal, solusi dua negara tersebut sudah disuarakan sejak beberapa dekade lalu.

Apa inisiatif yang dimaksud? Dilansir dari Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), inisiatif itu berkaitan dengan aliansi global. Aliansi itu nantinya akan mendorong solusi dua negara.

Pangeran Faisal menyampaikan inisiatif tersebut saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.

Dia mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.

Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.

“Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.

Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.

“Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Arab Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka

Sikap tegas Arab Saudi terhadap Israel juga sempat dinyatakan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk.

“Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9).

“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.

Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

“Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.

Halaman 2 dari 2

(maa/maa)

27/09/2024 21:10
Selasa pagi, kualitas udara Jakarta tidak sehat

Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di Jakarta pada Selasa pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika, selain itu Jakarta menduduki peringkat ketujuh sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Menurut situs pemantau kualitas udara IQ Air pada Selasa pukul 06.29 WIB, kualitas udara di DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan angka 161 mengacu kepada penilaian PM2,5 dengan nilai konsentrasi 70 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi sebanyak itu setara 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan organisasi kesehatan dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan, jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Baca juga: Senin pagi, kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

Sementara dari data yang sama, kota dengan kualitas udara terburuk di dunia urutan pertama yaitu Kinshasa (Kongo) di angka 190, urutan kedua yaitu Delhi (India) di angka 179, urutan ketiga Lahore (Pakistan) di angka 174, yang keempat yaitu Dubai (Uni Emirat Arab) dengan angka 169 dan kelima Tashkent (Uzbekistan) di angka 167.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah meluncurkan platform pemantau kualitas udara terintegrasi hasil pantauan di 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategis.

Baca juga: Heru berharap transportasi publik Jakarta semakin terintegrasi

Dengan demikian, data mengenai kualitas udara di Jakarta bisa disajikan secara lebih komprehensif.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

24/09/2024 06:43
PM Narendra Modi Kembali Dekati Diaspora India Selama Kunjungan ke AS

New Delhi –

Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini. Agendanya termasuk menyampaikan pidato di acara Summit of the Future di Majelis Umum PBB, dan bertemu dengan para CEO dari beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di AS.

Langkah khasnya setiap kali mengunjungi negara asing? Modi akan bertemu dengan para anggota diaspora India.

Pada hari Minggu (22/09), Modi direncanakan akan berpidato pada acara bertajuk Modi & US Progress Together di Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island, New York. Penyelenggara mengatakan, lebih dari 25.000 orang telah mendaftar untuk datang ke acara ini, meskipun tempatnya hanya memiliki kapasitas menampung 15.000 orang.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

“Pertemuan-pertemuan ini punya dampak yang besar. Ini membangun moral dan kepercayaan diri di antara diaspora India di AS dan memelihara hubungan dengan India yang tidak boleh dilupakan,” ujar Jeevan Zutshi, pendiri Federasi Komunitas Indo-Amerika, dan penyelenggara acara New York, kepada DW.

PM India yang gemar roadshow di AS

Upaya Modi memperdalam hubungan dengan diaspora India telah menjadi fitur rutin ketika ia bepergian ke luar negeri.

Pada tahun 2014, pidato Modi di Madison Square Garden di New York City dihadiri 20.000 warga India Amerika. Dua tahun kemudian, warga India berbaris untuk berjabat tangan dan berswafoto dengan Modi di sebuah resepsi sipil saat ia mengunjungi Silicon Valley, California.

“Acara diaspora berskala besar yang diselenggarakan Perdana Menteri Modi selama kunjungan luar negerinya telah menjadi bagian penting dari perangkat diplomatiknya. Ini, menandai perubahan penting dalam cara India terlibat dengan diasporanya di luar negeri,” kata Chetan Rana, editor asosiasi di 9dashline, sebuah konsultan geopolitik daring, kepada DW.

Diaspora, alat rahasia diplomasi Modi

Rana meneliti bagaimana Modi terlibat dengan warga India Amerika. Ia mengatakan, cara Modi memanfaatkan rapat raksasa ini adalah bagian unik dari kebijakan luar negerinya.

“Acara-acara ini, yang mirip dengan rapat umum politik di India, memiliki banyak tujuan selain untuk memperkuat hubungan dengan diaspora India,” katanya.

Rana mengatakan, rapat akbar diaspora adalah acara hubungan masyarakat yang diatur dengan cermat, untuk mengangkat citra Modi sebagai pemimpin global,, serta membantu mendorong agenda sayap kanan domestik yang mendukung citra pribadinya yang terus berkembang.

Jutaan orang India Amerika di AS

Diaspora India adalah salah satu yang terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri India pada bulan Mei 2024 memperkirakan lebih dari 35 juta orang tinggal di luar India.

Jumlah orang India Amerika kini mencapai hampir 5 juta orang, dan menjadi salah satu kelompok imigran paling berpengaruh di AS.

Selain AS, diaspora India juga tumbuh subur dan berkembang di Uni Emirat Arab, Inggris, dan Australia.

Kekuatan diaspora India yang terus tumbuh, juga lebih kentara saat orang India menduduki posisi bisnis tingkat tinggi dan pekerjaan pemerintah di AS.

Para akademisi menunjukkan, acara komunitas warga India yang dihadiri Modi bukan hanya isyarat simbolis keterlibatan. Acara ini juga dirancang untuk mengaktifkan identitas transnasional diaspora, mengubah mereka menjadi pemain kunci dalam lobi, investasi, dan kemitraan teknologi.

BJP bangun strategi kebijakan luar negeri jangka panjang

Pakar strategi politik India, Raja Mohan, mengatakan kepada DW bahwa menghubungkan dan membangun jembatan dengan komunitas India di luar negeri telah menjadi tujuan utama Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi selama beberapa dekade.

Mohan, yang juga profesor tamu di Institut Studi Asia Selatan di Universitas Nasional Singapura, menambahkan bahwa partai politik lain juga memakai cara ini untuk menarik hati pemilih. Partai regional DMK contohnya, juga berupaya untuk terhubung dengan warga etnis Tamil yang tinggal di luar negeri.

Banyak dari acara ini melibatkan perencanaan selama berbulan-bulan, uang, keterampilan berorganisasi, dan menyatukan kelompok-kelompok diaspora India yang berbeda.

Amitabh Mattoo, pakar hubungan internasional dan profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW mengatakan, upaya Modi untuk menjangkau diaspora paling tepat digambarkan sebagai latihan “nasionalisme ekstrateritorial”, yang melayani berbagai tujuan strategis dan diplomatik.

“Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral, diplomasi budaya, kontribusi ekonomi, membangun jaringan, dan keterlibatan politik,” kata Mattoo.

Diadaptasi dari artikel DW Inggris

(nvc/nvc)

21/09/2024 18:43
Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

Ankara –

Turki secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, organisasi negara-negara ekonomi berkembang di dunia. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tapi kini sebagian besar didominasi oleh Moskow dan Beijing.

Omer Celik, juru bicara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi hal ini dan mengatakan permintaan tersebut “tertunda.”

“Presiden kami telah menyatakan beberapa kali bahwa kami ingin menjadi anggota BRICS,” ujar Omar Celik pada awal September. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut aspirasi Turki, menurut laporan media Turki, dan mengatakan ia akan “sepenuhnya mendukung” keanggotaan Turki.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Jika benar-benar jadi anggota BRICS, yang sering digambarkan sebagai penyeimbang tatanan global yang dipimpin Barat, Turki dapat semakin menjauh dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan sejumlah keuntungan yang ditawarkannya.

Turki ingin gabung UE sejak 2005

“Kami mengharapkan semua negara kandidat UE untuk mendukung nilai-nilai UE dengan tegas, guna menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian perdagangan yang relevan, dan agar selaras dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE,” kata Peter Stano, juru bicara layanan diplomatik UE. kepada DW.

Beberapa pihak melihat tujuan Turki untuk bergabung dengan kelompok BRICS sebagai reaksi terhadap lambatnya kemajuan dalam perundingan aksesi UE.

Nacho Sanchez Amor, anggota parlemen dari kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menegaskan, jalan Turki menuju UE adalah melalui reformasi.

“Belakangan ini kami melihat minat baru dari pemerintah Turki dalam menghidupkan kembali proses aksesi UE,” katanya dalam pernyataan 2023.

“Proses ini tidak akan terjadi karena tawar-menawar geopolitik, tetapi hanya terjadi jika otoritas Turki menunjukkan minat nyata dalam menghentikan kemunduran yang terus-menerus dalam kebebasan fundamental dan supremasi hukum di negara itu.”

Proses aksesi Turki dimulai pada tahun 2005, tetapi terhenti pada tahun 2018 karena beberapa masalah, termasuk kekhawatiran UE tentang pembatasan kebebasan media, kontrol eksekutif atas peradilan, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan Turki.

Frustrasi kepada EU, Turki main mata dengan BRICS?

Ozgur Unluhisarcikli, pakar Turki di German Marshall Fund (GMF), menambahkan bahwa minat Turki terhadap BRICS adalah sinyal rasa frustrasi negara itu terhadap UE.

Turki tidak hanya marah terhadap UE karena menunda proses aksesi. Negara ini juga dinilai stagnan dalam modernisasi bea cukai atau perjanjian perdagangan, atau dalam peta jalan untuk liberalisasi visa, yang dapat membuka jalan bagi warga negara Turki untuk bepergian tanpa visa ke negara-negara Eropa.

Sementara jumlah negara anggota BRICS telah berlipat ganda sejak dibentuk 15 tahun lalu. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi anggota dan kelompok tersebut. Saat ini, masuk pula pendaftaran untuk bergabung dari hampir 20 negara, termasuk Turki.

Para anggotanya bekerja sama dalam perdagangan dan perluasan ekonomi, serta memberikan apa yang mereka lihat sebagai penyeimbang politik lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa.

Gabung BRICS bisa jadi bumerang buat Turki

Para pakar Turki mengatakan, pendekatan Erdogan untuk bergabung dengan BRICS bisa jadi untuk mendapatkan pengaruh dalam upaya aksesi Turki ke UE.

Asli Aydintasbas, peneliti di Brookings Institute yang mengkhususkan diri pada Turki mengatakan, proses aksesi Turki ke UE “telah lama mengalami koma.” Karena itu, politisi Turki mencoba untuk menghidupkannya kembali, atau merasa tidak ada salahnya bergabung dengan BRICS.

“Eropa secara efektif telah membekukan proses aksesi Turki dan berencana menendang Turki sepenuhnya keluar dari agenda perluasan, sementara negara Balkan telah bergerak maju,” kata Aydintasbas kepada DW.

Menurutnya, ini adalah cara Turki membuat Barat cemburu dan upaya meraih perhatian mereka.

EU butuh Turki, tapi tidak percaya

Serangkaian kebijakan luar negeri dan keamanan Turki tidak disambut baik oleh negara Barat.

Turki menolak untuk mendukung sanksi terhadap Rusia, dan malah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Turki juga mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain.

Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya marah kepada Ankara, atas pembelian sistem pertahanan rudal S400 dari Rusia pada tahun 2017 dan pada 2022 ketika Turki menahan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO selama dua tahun.

Namun, lokasi strategis Turki antara barat dan timur membuatnya penting bagi misi NATO dan AS di kawasan tersebut. Selain itu, Turki juga menandatangani perjanjian dengan UE pada tahun 2016 yang memungkinkan pemulangan migran ilegal yang mencapai UE.

Sebuah survei German Marshall Fund tentang hubungan Turki dengan sekutu Barat menyebutkan, “Turki adalah negara mitra yang paling tidak dapat diandalkan, menurut responden di setiap negara tempat survei dilakukan. Pada saat yang sama, responden Turki juga menganggap sulit mengandalkan sekutu.”

Alexandra von Nahmen turut berkontribusi dalam artikel ini.

Diadaptasi dari artikel DW Inggris

(nvc/nvc)

21/09/2024 18:10
Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Tanpa Negara Palestina

Jakarta –

Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk. Hal tersebut merupakan pukulan bagi upaya Amerika Serikat (AS) untuk kesepakatan normalisasi.

“Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9/2024).

“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.

Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

“Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, Riyadh diharapkan untuk bersikeras pada jalur menuju kenegaraan bagi Palestina serta jaminan keamanan bergaya aliansi dari Washington.

“Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal–ketenangan di Gaza dan jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata Blinken dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.

Namun, pemerintahan sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menentang keras negara Palestina. Tingginya jumlah korban tewas warga sipil akibat perang Israel melawan Hamas di Gaza dan kerusakan besar yang terjadi di wilayah Palestina telah memberikan tekanan besar pada kerajaan itu untuk menahan diri dari pembukaan diplomatik besar apa pun.

(rfs/rfs)

19/09/2024 01:50
Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angka bicara soal penangkapan bos Telegram Pavel Durov, yang menurutnya ditangkap karena ia terlalu bebas dalam menjalankan Telegram.

Durov seperti diketahui adalah seorang warga negara Rusia yang juga memegang paspor Uni Emirat Arab, Karibia, Prancis, dan tentunya Rusia. Ia tangkap di Prancis dan kemudian diselidiki atas keterlibatannya membolehkan berbagai aksi kriminalitas di Telegram, dari mulai penyebaran pornografi anak, obat-obatan terlarang, sampai software peretasan.

Pengacara Durov menyebut penangkapan ini adalah hal yang tidak masuk akal, terutama karena Durov ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Telegram, yang saat ini penggunanya hampir mencapai 1 miliar.

Saat berbicara di Universitas MGIMO yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov kembali menegaskan posisi pemerintahan Rusia dalam penangkapan Durov, yang mereka anggap sebagai bagian dari taktik politik negara Barat untuk menggunakan kekuatannya atas Rusia.

“Pavel Durov terlalu bebas. Ia tidak mendengarkan saran Barat untuk memoderasi gagasannya,” kata Durov.

Rusia pun sebenarnya sudah menekan Durov sejak lama, dan bahkan sampai memblokir Telegram di negara tersebut. Namun setelah Durov ditangkap di Prancis, posisinya Rusia berubah menjadi mendukung pria yang kekayaannya mencapai USD 15,5 miliar atau sekitar Rp 239 triliun tersebut.

Sebelumnya juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan tidak ada negosiasi antara Kremlin dan Durov, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (3/9/2024).

“Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi di Prancis tidak berubah menjadi persekusi politik,” kata Peskov.

“Kami tahu presiden Prancis sudah menepis tudingan hubungan kasus ini dengan politik, namun di sisi lain, beberapa tuduhan sudah dilemparkan,” tambahnya.

Namun yang jelas menurut Lavrov, penangkapan Durov membuat hubungan Moskow dan Paris jatuh ke titik terendah.

(asj/asj)

03/09/2024 10:35
Profil Manusia Rp 240 Triliun yang Kini Ditahan, Genius dan Glamor

Jakarta –

Pavel Durov, pendiri dan CEO Telegram yang kini sedang ditahan otoritas Prancis, boleh saja mengaku suka kehidupan sederhana. Tapi dengan harta yang melimpah ruah, ia tetap hidup dengan glamor. Berikut beberapa fakta mengenai pria kelahiran Rusia itu yang dikutip detikINET dari berbagai sumber:

Lahir di Rusia

Durov lahir tahun 1984 di Uni Soviet tapi pindah ke Italia saat berusia 4 tahun. Keluarganya pindah kembali ke Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, setelah ayah Durov menerima tawaran untuk bekerja di Universitas Negeri St. Petersburg.

Durov mengatakan ia dan kakak laki-lakinya, Nikolai, pintar matematika sejak dini. Nikolai lebih pandai, ia pernah tampil di TV Italia untuk memecahkan persamaan kubik saat masih kecil dan memenangkan medali emas berulang kali di Olimpiade Matematika Internasional. Sedangkan Durov siswa terbaik di sekolahnya dan berkompetisi secara lokal.

“Kami sangat senang coding,” kata Durov. Ketika keluarganya kembali ke Rusia, mereka membawa komputer IBM, membuat Durov punya privilege besar belajar pemrograman di saat komputer masih cukup langka di Rusia.

Pendiri VKontakte dan Telegram

Pavel Durov mengawali kiprahnya dengan mendirikan jejaring sosial populer di Rusia, VKontakte. Setelah lulus dari Saint Petersburg State University tahun 2006, ia mengembangkan bisnis teknologi untuk berhubungan dengan teman-temanya. Durov mengaku melakukan semuanya sendirian. “Jadi aku menamainya VKontakte atau terhubung dan aku membuat semuanya dari nol, semua kodenya, desain dan strategi marketing,” kisahnya.

VKontakte tumbuh jadi jejaring sosial paling tenar di Rusia Awalnya semua berjalan baik-baik saja bagi Durov dan VKontakte. Tapi tahun 2011, dia memicu masalah dengan Kremlin karena menolak menutup halaman milik aktivis oposisi yang memprotes Vladimir Putin jadi presiden.

Hasilnya, Durov diicar polisi dan dipaksa menjual VKontakte ke investor pro Kremlin. Dia dipecat dari CEO VKontakte dan terusir dari Rusia. “Aku bisa saja tetap tinggal di Rusia, melakukan beberapa kompromi, dan mungkin mengontrol kembali perusahaan. Namun aku tak mau melakukannya. Kompromi tak mengarahkan kalian kemana-mana. Kalian tak bisa bahagia jika melakukan sesuatu yang tak kalian yakini,” katanya.

Setelah terusir dari Rusia, Durov bersama Nikolai mengembangkan Telegram yang diklaim layanan messaging teraman. Telegram diluncurkan tahun 2013. Citra aman itu membuat Telegram disukai teroris atau penjahat, bahkan sempat diancam pemblokiran di berbagai negara termasuk Indonesia. Seperti pendirinya, kantor Telegram berpindah-pindah. Pernah di Berlin dan sekarang di Dubai.

Telegram memang belum dapat menyaingi WhatsApp soal ketenaran, tapi pertumbuhannya semakin pesat dan fiturnya lebih lengkap. Saat ini, pengguna Telegram telah menembus 950 juta user aktif bulanan.

Tinggal di Dubai, ngaku sederhana tapi tetap glamor

Setelah melanglangbuana ke berbagai negara, Durov memutuskan tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai juga jadi markas besar Telegram. Dengan kepandaian dan kekayaan ditaksir USD 15,5 miliar oleh Forbes atau di kisaran Rp 240 triliun, kedatangan Durov disambut hangat pemerintah Uni Emirat Arab, bahkan ia mendapat status kewarganegaraan di sana.

Tahun lalu, ia diketahui pindah ke vila mewah dengan lima kamar tidur di Kepulauan Jumeirah, komunitas mewah pulau-pulau yang saling terhubung yang dibangun di atas danau buatan. Durov menyewa rumah baru tersebut sekitar USD 1 juta per tahun, menjadikannya salah satu transaksi sewa termahal di Kepulauan Jumeirah.

Kepulauan Jumeirah kurang terkenal dibanding Palm Jumeirah yang berbentuk pohon palem, meski tak kalah mewah. Komunitas ini terdiri dari 46 klaster melingkar, masing-masing menampung sekitar 16 vila, semua dilengkapi taman dan kolam renang pribadi. Sejak pindah ke Dubai, Durov tinggal di berbagai properti sewaan yang terletak di dekat kantor pusat Telegram di Dubai Media City.

Durov mengaku senang hidup sederhana. Memang, dia dikenal tak pernah menggembar-gemborkan gaya hidup mewah. Jika diperhatikan, penampilannya pun simpel dan hampir selalu mengenakan kaus berwarna gelap. Tahun 2017, di ulang tahun ke-33, Durov menyebut daftar semua hal yang ia tinggalkan demi kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual.

Hal-hal yang ia tinggalkan termasuk alkohol, nikotin, narkoba, kafein, makanan cepat saji, gula, dan televisi. Belum lama ini, dia juga mengaku memakai ponsel sederhana, Galaxy A52. “Aku menggunakan Samsung seharga USD 180 ini sebagai perangkat utama dua tahun terakhir. Aku memilihnya karena ini salah satu ponsel yang paling banyak digunakan kalangan pengguna Telegram,” tulisnya di Telegram.

Tapi tetap saja dia juga punya gaya hidup jetset. Ia diketahui memakai pesawat pribadi saat ditangkap di bandara Paris, Prancis. Jadi dia tinggal di properti mewah dan bepergian ke mana-mana dengan jet pribadi, yang belum diketahui jenisnya.

Pacar jelita

Durov dikenal privat dalam kehidupanpribadinya. Namun saat ditangkap di Paris, ia bersama dengan seorang wanita cantik yang misterius. Usut punya usut, wanita itu adalah gamer cantik asal Rusia yang bernama Juli Valivova.

Diduga,Vavilova adalah kekasih Durov. Walaupun tidak pernah terekam berdua, banyak foto dan video dari keduanya yang berada di lokasi dan waktu yang sama. Vavilova saat ini juga tinggal di Dubai seperti Durov.

Vavilova kerap memamerkan aksinya saat bermain Counter Strike di Twitch. Dalam biodatanya di YouTube, Vavilova menjelaskan dirinya adalah seorang streamer Twitch yang tinggal di Dubai. Selain game, ia pun punya minat besar terhadap kripto dan NFT.

Sejumlah netizen menuding Vavilova adalah sosok yang membuat Durov bisa tertangkap karena mengungkap lokasi keduanya. Namun ada juga yang menyebut kalau lokasi Durov pun sebenarnya bisa dengan mudah ditelusuri oleh pihak berwajib tanpa “bantuan” Vavilova.

(fyk/afr)

29/08/2024 07:45
Susul China, Uni Emirat Arab Terima Surat Kepercayaan Dubes Taliban

Jakarta –

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah menerima surat kepercayaan seorang duta besar (dubes) dari pemerintah Taliban di Afghanistan. Dengan demikian, UEA menjadi negara kedua setelah China yang melakukan hal tersebut.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/8/2024), negara Teluk yang kaya minyak itu, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk “membangun jembatan” guna membantu rakyat Afghanistan. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengumumkan di media sosial bahwa duta besar baru Mawlawi Badruddin Haqqani telah diterima dalam sebuah upacara di Abu Dhabi, UEA.

Hubungan UEA yang semakin erat dengan pemerintah Taliban mencakup pengelolaan bandara Afghanistan oleh perusahaan Emirat, GAAC, setelah penarikan pasukan AS dan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021.

Penerimaan duta besar tersebut akan dilihat sebagai kemenangan oleh otoritas Taliban. Pemerintah Taliban hingga saat ini, sebagian besar masih terisolasi secara internasional dan tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian karena menolak akses anak perempuan ke pendidikan menengah.

“Dunia mengakui tantangan yang dihadapi Afghanistan selama beberapa tahun terakhir,” kata seorang pejabat UEA dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP pada Kamis malam.

“Keputusan untuk menerima surat kepercayaan duta besar Afghanistan menegaskan kembali tekad kami untuk berkontribusi dalam membangun jembatan guna membantu rakyat Afghanistan,” imbuhnya.

Pemerintah UEA berencana untuk memberikan “bantuan kemanusiaan melalui proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi dan mendukung upaya menuju de-eskalasi dan stabilitas regional”, kata pejabat UEA tersebut dalam pernyataannya.

UEA adalah satu dari tiga negara bersama dengan Pakistan dan Arab Saudi yang mengakui pemerintahan Taliban sebelumnya, yang digulingkan oleh invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001.

Pekan lalu, sebagai tanda-tanda lebih lanjut dari hubungan UEA-Taliban, Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan mengunjungi perdana menteri Afghanistan saat ia menerima perawatan di sebuah rumah sakit di UEA.

Pada bulan Juni lalu, presiden UEA menjamu Menteri Dalam Negeri Afghanistan Sirajuddin Haqqani, yang diburu oleh otoritas AS dengan hadiah US$10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

23/08/2024 17:35
Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Serang Sekolah di Gaza

Jakarta –

Pasukan Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah di Kota Gaza pada Sabtu (10/8) yang menewaskan nyaris 100 orang. Serangan Israel itu dikecam sejumlah negara.

“Jumlah korban tewas sekarang antara 90 hingga 100 orang dan ada puluhan lainnya yang terluka. Tiga roket Israel menghantam sekolah yang menampung warga Palestina yang mengungsi,” kata juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal kepada kantor berita AFP, Sabtu (10/8/2024). Kantor media pemerintah Gaza mengatakan ada “lebih dari 100 martir” dalam serangan itu.

Sementara militer Israel mengatakan mereka menyerang “pusat komando dan kendali” Hamas yang berada di sekolah Al-Tabi’een di kawasan Daraj.

Dirangkum detikcom, Minggu (11/8/2024), imbas serangan Israel tersebut, sejumlah pemimpin dunia dan pemimpin negara muslim mengecam.

Indonesia

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras pembantaian Israel di sebuah sekolah di Gaza. Kemlu mengatakan aksi pembantaian Israel menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina.

“Indonesia mengutuk keras pembantaian lebih dari 100 warga Palestina di Sekolah Al-Taba’een di Gaza oleh Israel pada 10 Agustus 2024,” kata Kemlu melalui akun X resminya, Minggu (11/8/2024).

RI lantas mendesak Dewan Keamanan PBB segera melakukan investigasi menyeluruh. RI juga menyerukan dunia internasional bersatu menghentikan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh Israel.

“Israel harus bertanggung jawab atas semua kejahatan tersebut. Segala bentuk impunitas harus dihentikan,” tegasnya.

Amerika Serikat

Gedung Putih (White House) mengaku sangat prihatin atas serangan tersebut. AS menyebut terlalu banyak warga sipil yang terbunuh.

“Sekali lagi, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh,” Wakil Presiden dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dilansir Reuters, Sabtu (11/8/2024). Kamala sambil menegaskan kembali seruan untuk gencatan senjata Gaza.

“Kami sangat prihatin dengan laporan korban sipil di Gaza menyusul serangan oleh Pasukan Pertahanan Israel di kompleks yang mencakup sebuah sekolah,” tambah Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Washington telah menghadapi kritik domestik dan internasional yang meningkat, termasuk dari kelompok hak asasi manusia, atas dukungan militernya terhadap Israel.

Serangan udara pada hari Sabtu terjadi sehari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan AS akan memberikan Israel $3,5 miliar untuk dibelanjakan persediaan senjata serta peralatan militer AS.

“Kami tahu Hamas telah menggunakan sekolah sebagai lokasi untuk berkumpul dan beroperasi, tetapi kami juga telah mengatakan berulang kali dan secara konsisten bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian warga sipil,” Gedung Putih menambahkan.

Simak halaman selanjutnya.

Mesir

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan tersebut dan menuduh Tel Aviv memiliki kurangnya niat yang tulus untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Kementerian tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

“Serangan skala besar yang terus-menerus dan tingginya korban sipil meningkat setiap kali upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata meningkat,” ujar pernyataan Kemenlu Mesir.

Mesir menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan upaya diplomatik guna memastikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza dan untuk bekerja menuju kesepakatan gencatan senjata.

Yordania

Sementara itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, juga menyatakan kecaman negaranya atas pelanggaran hukum internasional dan norma kemanusiaan yang terus dilakukan Israel.

“Serangan terarah ini, yang terjadi pada saat para mediator berupaya melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan pertukaran sandera yang dapat mengarah pada gencatan senjata permanen, menandakan niat pemerintah Israel untuk menghalangi dan melemahkan upaya ini,” kata Qudah.

Juru bicara Yordania menyerukan diakhirinya “pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel”. Yordania juga mendesak agar “mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut dimintai pertanggungjawaban.”

Arab Saudi

Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk serangan pasukan pendudukan Israel terhadap Sekolah Al-Taba’een.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza. Arab Saudi juga mengutuk “kelambanan masyarakat internasional dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya.”

Pakistan

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyebut pengeboman sekolah oleh Israel sebagai agresi terbuka.

“Kami sekali lagi menegaskan kembali tuntutan kami agar para pemimpin dan pasukan keamanan Israel diadili atas genosida warga Palestina dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina,” kata Sharif.

Irak

Irak juga mengutuk serangan Israel tersebut. Irak menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Serangan yang terus-menerus terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan konvensi internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

“Serangan tersebut juga menunjukkan Israel mengabaikan upaya global yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Irak juga mendesak masyarakat internasional, khususnya dunia Islam, untuk mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina.

Baca halaman selanjutnya.

Qatar

Lebih lanjut, Qatar juga mengutuk keras serangan tersebut. Qatar menggambarkannya sebagai pembantaian yang mengerikan dan kejahatan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdaya dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2601.

Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu menegaskan kembali seruan Doha untuk “melaksanakan investigasi internasional yang mendesak dengan mengirimkan penyelidik independen PBB untuk menyelidiki penargetan yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel terhadap sekolah dan tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi.”

Kementerian tersebut menggarisbawahi posisi tegas Qatar pada “keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

UEA

Secara terpisah, Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutuk keras penargetan Israel terhadap sekolah Al-Taba’een. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Emirat menekankan “penolakan tegas UEA terhadap penargetan warga sipil dan fasilitas sipil.”

Kementerian tersebut menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.”

UEA meminta masyarakat internasional untuk “mengintensifkan upaya untuk menghindari semakin memanasnya situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan untuk memajukan semua upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.”

Berdasarkan data Anadolu, dengan pengeboman sekolah Al-Taba’een, jumlah total sekolah yang menjadi sasaran tentara Israel di Kota Gaza selama seminggu terakhir telah meningkat menjadi enam.

Meskipun ada seruan pada hari Kamis dari para mediator, termasuk Mesir, AS, dan Qatar, untuk menghentikan permusuhan, gencatan senjata, dan perjanjian pertukaran sandera, Israel tetap melanjutkan serangan mematikannya di Jalur Gaza.

Serangan Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 39.800 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada tanggal 6 Mei.

Halaman 2 dari 3

(yld/dwia)

11/08/2024 20:22

Negara: Uni Emirat Arab

Arab Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka